PERANAN MOHAMMAD HATTA DALAM MENGEMBANGKAN KOPERASI DI INDONESIA TAHUN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERANAN MOHAMMAD HATTA DALAM MENGEMBANGKAN KOPERASI DI INDONESIA TAHUN 1945-1965 SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah

Oleh : Krista Novia Yossi NIM: 051314021

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA 2012




HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat, syukur dan ribuan terima kasih saya persembahkan Skripsi ini kepada : 

Tuhan

Yesus

bersandar

Kristus

ku

yang

disetiap

selalu

aku

menjadi

mengucap

tempat

syukur

&

terimakasihku. 

Almamaterku .



Orang tua ku tercinta Bapak Yohanes Bulin, dan Ibu Lucia, yang telah membesarkan dan mendidikku dengan kasih sayang yang tak terhingga.



Abangku

tersayang

Natalis

Sibat

dan

adikku

Victorinus Mario, kakak ipar ku Mariata Nani, dan keponakkan ku Valent.

iv


MOTTO

“ Tuhan tidak melihat apakah kita menang atau kalah, yang Ia lihat adalah Kesungguhan kita berusaha ”. ( Novi YossY)

Janganlah kamu khawatir dan berkata: Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kehendak-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, “Janganlah kamu khawatir tentang hari esok karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari”

( Matius 6: 25-34 )

v




ABSTRAK PERANAN MOHAMMAD HATTA DALAM MENGEMBANGKAN KOPERASI DI INDONESIA TAHUN 1945-1965 Krista Novia Yossi NIM : 051314021

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang kehidupan Mohammad Hatta, Peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan Koperasi di Indonesia tahun 1945-1965, dan hambatan-hambatan yang dihadapinya selama mengembangkan koperasi di Indonesia. Metodologi penelitian ini menggunakan metode sejarah, pendekatan multidimensional, dan ditulis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mohammad Hatta mendapat pendidikan modern yang dimulai dari TIS ( Tweede Inlandsche School ) atau Sekolah Ongko Loro, ELS ( Europeesche Lagere School ), HBS ( Hogere Burgere School ), dan MULO ( Meer Uitgebreid Lager Onderwiijs ). Sedangkan pengalaman koperasi Mohammad Hatta berawal menjadi anggota eksekutif Jong Sumatranen Bond dan bergabung dalam organisasi Perhimpunan Mahasiswa Asing ( Indische Vereeninging ) di Negeri Belanda. Peranan yang dimainkan oleh Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia ialah sebagai peletak sendi-sendi dasar perkoperasian, melakukan reorganisasi koperasi, memberikan nasehat kepada panitia konggres koperasi, melakukan penegasan untuk mengembangkan koperasi, melakukan pendidikan kader koperasi. Dalam mengembangkan koperasi di Indonesia Mohammad Hatta juga menghadapi hambatan.

viii


ABSTRACT THE ROLE OF MOHAMMAD HATTA IN DEVELOPING COOPERATION IN INDONESIA (1945-1965) KRISTA NOVIA YOSSI NIM : 051314021

This study intends to describe and analyze the background of Mohammad Hatta’s life, the role of Mohammad Hatta in developing cooperation in Indonesia and the obstacles faced by him while he was developing cooperation in Indonesia. The method of this study is a method with a historical, multidimensional approach, and it is an analytical and descriptive study. The result of this study shows that Mohammad Hatta gained modern education in TIS (Tweede Inlandsche School) or Sekolah Ongko Loro, ELS (Europeesche Lagere School), HBS (Hogere Burgere School) and MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). Meanwhile the cooperation experience of Mohammad Hatta started when he became a member of Jong Sumatranen Bond Executive and Joined in foreign university student organization of foreign university student (Indische Vereeninging) . The roles played by Mohammad Hatta in developing cooperation in Indonesia are when he become the founding father of cooperation, when he had done reorganization of cooperation, gave advices to the committee of the cooperation congress, developed the cooperation and educated cadres of cooprration. In developing cooperation in Indonesia, Mohammad Hatta also faced many different kinds of obstacles.

ix


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Mohammad Hatta Dalam Mengembangkan Koperasi di Indonesia tahun 1945-1965”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma. 4. Bapak Dr. Anton Haryono, M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia membimbing, membantu, dan memberikan banyak pengarahan, saran serta masukkan selama penyusunan skripsi ini. 5.

Bapak Drs. A. A. Padi. selaku dosen pembimbing II yang bersedia memberikan bimbingan, saran dan koreksi terhadap penulisan skripsi ini hingga selesai. x


6. Seluruh dosen dan Karyawan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Khususnya dosen Pendidikan Sejarah dan sekretariat pendidikan sejarah yang telah memberikan bekal pengetahuan dan membimbing penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma. 7. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam mendapat referensi. 8. Orang tua ku Bapak Yohanes Bulin, dan Ibu Lusia, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil. 9. Teman-teman Pendidikan Sejarah seangkatan, kakak tingkat, maupun adik-adik tingkat terima kasih atas persahabatan, kebersamaan dan kerja samanya selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Sanata Dharma hingga selesainya skripsi ini. 10. Teman-temanku Midul, Yono, Hendra, Ressky, Devi, Danan, Verry, Yosafat (Orang yang spesial, yang selalu setia mengisi hari-hariku terutama di waktu aku sakit), serta semua anak kost wora-wari No. 81 terima kasih atas dukungan dan motivasinya. Tanpa kalian, semua ini tidak ada apa-apanya. 11. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

xi



DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ..........................................................................................

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..............................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................

iii

HALAMAN MOTTO ........................................................................................

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................

v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ............................................................

vi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .............................................

vii

ABSTRAK ..........................................................................................................

viii

ABSTRACT ........................................................................................................

ix

KATA PENGANTAR ........................................................................................

x

DAFTAR ISI .......................................................................................................

xii

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................

xiv

BAB I: PENDAHULUAN ..................................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah .................................................................

1

B. Permasalahan ..................................................................................

5

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .......................................................

7

D. Tinjauan Pustaka .............................................................................

8

E. Landasan Teori ...............................................................................

12

F. Metodologi Penelitian .....................................................................

18

G. Sistematika Penulisan .....................................................................

23

BAB II: FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MOHAMMAD HATTA DALAM MENGEMBANGKAN KOPERASI DI INDONESIA TAHUN 1945-1965 ………………………………………………..…

25

A. Faktor Pendidikan Mohammad Hatta .............................................

25

1. Pendidikan Formal Mohammad Hatta ......................................

27

2. Pendidikan Mohammad Hatta di Negeri Belanda .....................

31

xiii


B. Faktor Politik Mohammad Hatta ....................................................

36

1. Peranan Mohammad Hatta Dalam Organisasi Perhimpunan Indonesia ...................................................................................

38

BAB III: PERANAN MOHAMMAD HATTA DALAM MENGEMBANGKAN KOPERASI DI INDONESIA TAHUN 1945-1965 ........................

47

A. Mohammad Hatta Peletak Sendi-sendi Dasar Perkoperasian Indonesia .......................................................................................

49

B. Reorganisasi Koperasi Oleh Mohammad Hatta ...........................

58

C. Sumbangan Pemikiran Mohammad Hatta Kepada Panitia Penyelenggara Konggres Koperasi Pertama ................................

59

D. Penegasan Mohammad Hatta Untuk Pengembangan Koperasi ...

62

E. Pendidikan Kader-kader Koperasi ................................................

67

BAB IV: HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI MOHAMMAD HATTA DALAM MENGEMBANGKAN KOPERASI DI INDONESIA TAHUN 1945-1965 .....................................................

71

A. Hambatan Pada Masa Revolusi Fisik ...........................................

72

1. Perang Kemerdekaan melawan Agresi Belanda I dan II .........

73

2. Perkembangan Politik Pada Awal Kemerdekaan Indonesia .....

77

3. Keadaan Sosial Masyarakat Pada Awal Kemerdekaan Indonesia ..................................................................................

84

4. Mohammad Hatta Mencari Bantuan Ekonomi ke Luar Negeri .........................................................................

85

B. Hambatan Pada Masa Pelaksanaan Demokrasi Parlementer.........

87

C. Hambatan Pada Masa Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin ..........

90

D. Perubahan Kebijakan Perekonomian Nasional Kearah Liberal ...

98

E. Usaha Mohammad Hatta Dalam Mengatasi Berbagai Hambatan Dalam Pengembangan Koperasi di Indonesia ............. 100 1. Mengembangkan Koperasi Kredit atau Simpan Pinjam .......

101

2. Mendirikan Koperasi Produksi . ............................................

102

xiv


3. Mengembangkan Koperasi Konsumsi ................................. .

103

BAB V: KESIMPULAN .................................................................................. .

106

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... .

112

LAMPIRAN ...................................................................................................... .

115

SUPLEMEN ..................................................................................................... .

117

xv


DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1

: Sekolah Ongko Loro ......................................................... 115

Lampiran 2

: Prins Hendrik School ......................................................... 116

Lampiran 3

: Silabus ............................................................................... 118

Lampiran 4

: RPP .................................................................................... 121

xvi


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah Politik etis yang digulirkan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada permulaan abad XX, telah sedikit mengubah orientasi kebijakan kolonialnya. Eksplotasi terhadap Indonesia mulai berkurang, karena mendapatkan protes dari C. Th. Van Deventer. Ia melancarkan kritik terhadap pemerintah Belanda, bahwa sudah selayaknya pemerintah kolonial Hindia Belanda membalas budi kepada rakyat Indonesia. Akhirnya kritik ini direspon dengan baik, yaitu dengan digulirkannya politik etis dengan tiga prinsip yang merupakan dasar kebijakan baru pemerintah kolonial yang meliputi: pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk. 1 Dengan adanya pendidikan akan sedikit mengubah nasib Inlander. Pola pikir masyarakat pada waktu itu bisa dibilang masih kolot, dan hanya segelintir orang saja yang mau sekolah. Pendidikan yang dijalankan oleh Belanda itu berupa kebudayaan asing, dan dianggap oleh rakyat bernilai sejauh mereka mau menyerap budaya asing dalam arti memperoleh keuntungan material. Jadi pendidikan dalam pandangan rakyat hanya sebagai aset ekonomi. 2

1

M. C. Ricklef, Sejarah Indonesia Modern 1200-2008, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 1998, hlm. 328. 2 J. S. Furnivall, Hindia Belanda Studi Tentang Ekonomi Majemuk, Jakarta, Freedom Institute, 2009, hlm. 394.

1


Walaupun telah digulirkan politik etis, keadaan Indonesia tidak ada perbaikan yang signifikan. Kenyataannya masyarakat Indonesia hanya dipandang semata-mata sebagai daerah persediaan buruh yang murah. 3 Pada dasarnya kehidupan ekonomi rakyat Indonesia sangat memprihatinkan, hal ini karena kebijakan eksploitasi yang dilakukan oleh Belanda. Perjalanan ekonomi Indonesia sungguh mengenaskan. Setelah pemerintahan kolonial Hindia Belanda dapat dikalahkan oleh militer pendudukan Jepang, keadaan ekonomi Indonesia semakin bertambah parah. Semua sumber daya alam yang ada di Indonesia dieksploitasi oleh militer Jepang untuk kepentingan perang mereka. Kehidupan rakyat sangat menyedihkan sekali, mereka kekurangan bahan makan, dan tenaga mereka diperas oleh militer pendudukan Jepang. Semua hasil pertanian yang berupa beras diminta oleh Jepang. Sehingga rakyat banyak yang mati kelaparan. Semua ini akibat kekejaman dari tentara pendudukan Jepang. Pada masa revolusi fisik hampir semua sarana dan prasarana ekonomi Indonesia rusak akibat perang. Walaupun sudah lama Indonesia dijajah oleh bangsa asing, akan tetapi potensi ekonominya masih tetap ada. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah, hal ini tidak lepas dari luasnya negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terletak di daerah tropis. Walaupun bangsa Indonesia memiliki sumber ekonomi yang potensial untuk diekspor, namun kehidupan ekonomi negara kita tetap lemah. Kelemahan ekonomi negara Indonesia pada waktu itu tidak lepas dari kelanjutan kendali dari pihak Belanda 3

Mohammad Hatta, Beberapa Pokok Pikiran Bung Hatta, Jakarta, UI Press, 1992, hlm. 5.

2


atas ekonomi dan struktur ekonomi kolonial. Campur tangan dari pihak Belanda telah menyebabkan perekonomian nasional Indonesia tidak dapat berkembang dengan baik. Perekonomian Indonesia semaksimal mungkin harus dikelola sendiri, dan orang asing terutama orang-orang Belanda jangan dibiarkan menguasai keuangan dan perekonomian. 4 Salah satu orang Indonesia yang merasa prihatin dan hatinya tergerak terhadap kondisi perekonomian nasional dan menolak penerapan ekonomi pasar adalah Mohammad Hatta. Ia merupakan salah satu founding father yang mempunyai peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan negara ini. Nama Mohammad Hatta tidak asing bagi para pelaku ekonomi kerakyatan yang mengembangkan koperasi. Sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa ini, maka sudah seyogyanya mengangkat kembali peranan yang telah disumbangkan oleh Mohammad Hatta sebagai peletak dasar atau fondasi perkoperasian bagi negara Indonesia terutama yang menyentuh aktivitas perekonomian rakyat kecil. Mohammad Hatta dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902 di daerah Minangkabau Sumatera Barat. 5 Pada usia tujuh tahun Mohammad Hatta masuk sekolah dasar di kota Padang, kemudian melanjutkan pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager Onderwij (MULO) atau SMP di kota Padang. Pada tahun 1919 Mohammad Hatta lulus ujian MULO dan melanjutkan ke Prins Hendrikschool,

4

R. E. Elson, The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta, 2009, hlm. 260. 5 Mavis Rose, Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991, hlm.8.

3


sebuah SMA dengan penekanan khusus pada mata pelajaran ilmu dagang. Di sekolah ini rasa kebangsaan Mohammad Hatta semakin bertambah, dan ia menyadari kerugian ekonomi yang diderita rakyat di negeri ini karena kebijakan ekonomi pemerintah kolonial yang eksploitatif. Selain bersekolah Mohammad Hatta juga aktif dalam organisasi Jong Sumatra, dan bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional. Atas dorongan pamannya yang bernama Abdul Muis, Mohammad Hatta disuruh untuk melanjutkan studinya dalam ilmu dagang di Rotterdamse Handelhogeschool. 6 Pada tanggal 3 Agustus 1921, Mohammad Hatta berlayar dari Emmahaven dengan tujuan utamanya yaitu ke Universitas Leiden. Setelah sampai di negeri Belanda, ia bergabung dalam organisasi Indische Vereeninging (Perhimpunan Indonesia). Di negeri Belanda inilah Mohammad Hatta terangsang rasa kebangsaan yang semakin kuat. Mohammad Hatta juga terpengaruh ideologi Marx tentang kaum buruh. Mohammad Hatta menjadi pendukung kuat tentang konsep “koperasi”, suatu kebijakan yang dianut oleh gerakan kemerdekaan di beberapa negara lain. Mohammad Hatta mengatakan bahwa koperasi hanya mungkin terjadi antara dua kelompok yang memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama, dan lebih jauh lagi kepentingan yang sama pula. Selain terlibat dalam aktivitas politik, mohammad Hatta juga mendalami kegiatan ekonomi yang bersendikan pada organisasi koperasi. Ia pergi ke kawasan negara Skandinavia untuk mempelajari lebih dalam tentang kegiatan organisasi koperasi, dengan 6

Tashadi, dkk, Tokoh-tokoh Pemikir Kebangsaan, Jakarta, Depdikbud, 1993, hlm. 12.

4


melihat secara langsung aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh koperasi, ia dapat memperoleh gambaran bahwa kegiatan koperasi sesuai kalau diterapkan di Indonesia. Setelah menyelesaikan studinya di negeri Belanda, Mohammad Hatta kembali pulang ke Indonesia. Pada masa kemerdekaan, ia mempunyai peranan yang cukup penting dalam membangun perekonomian nasional. Sebagai orang yang mempunyai pengalaman pendidikan dalam bidang ekonomi. Mohammad Hatta berusaha untuk membangun perekonomian Indonesia yang mayoritas rakyatnya hidup dibawah garis kemakmuran. Untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat, maka ditempuh dengan jalan mengembangkan koperasi. B. Permasalahan Dari latar belakang masalah di atas penelitian ini hendak mengidentifikasi dan menganalisis peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1. Faktor-faktor yang mendorong Mohammad Hatta berperan mengembangkan koperasi di Indonesia. Permasalahan ini akan dijawab dengan menjelaskan latar belakang keadaan ekonomi, pendidikan dan politik yang tidak dapat dilepaskan dari tradisi Mohammad Hatta sebagai orang Minangkabau. Uraian mengenai latar belakang kehidupan ekonomi, pendidikan dan politik akan bisa menjelaskan mengenai lahirnya jiwa nasionalisme dari Mohammad Hatta, sehingga ia akan berjuang untuk memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang secara ekonomi memprihatinkan dengan cara mengembangkan koperasi.

5


2. Peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. Permasalahan ini akan dijawab dengan terlebih dahulu meneliti mengenai situasi perekonomian Indonesia pada masa kolonial dan pasca kolonial, bahwa kondisi perekonomian rakyat Indonesia amat memprihatinkan dan dikuasai oleh modal asing. Selanjutnya akan dibahas usaha-usaha yang dilakukan oleh Mohammad Hatta untuk mengembangkan koperasi. 3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Mohammad Hatta dalam mendirikan koperasi. Selama kiprah perjuanganya untuk memperbaiki nasib rakyat kecil dengan

cara

mengembangkan

koperasi

tentunya

Mohammad

Hatta

menghadapi berbagai hambatan. Permasalahan yang ketiga ini akan dijawab dengan menguraikan hambatan yang dihadapi oleh Mohammad Hatta dalam mengembangkan Koperasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong Mohammad Hatta berperan mengembangkan koperasi di Indonesia? 2. Bagaimana peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia? 3. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

6


C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penelitian Sesuai rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah: a. Mendeskripsikan dan menganalisis Faktor-faktor yang mendorong Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. b. Mendeskripsikan dan menganalisis peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. c. Mendeskripsikan dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. 2. Manfaat Penulisan Manfaat Penulisan ini adalah: a. Bagi Universitas Sanata Dharma Selain untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yaitu llmu pengetahuan sosial, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kekayaan khasanah yang berguna bagi pembaca dan pemerhati sejarah di lingkungan Universitas Sanata Dharma. b. Bagi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sejarah para tokoh bangsa dan peranannya, lebih khususnya tentang peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pelengkap dalam pembelajaran sejarah. 7


c. Bagi Penulis Penulisan skripsi semakin memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis tentang sejarah peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. d. Bagi Pembaca Skripsi ini diharapkan mampu menarik minat pembaca untuk mempelajari tentang sejarah Indonesia kontemporer, khususnya mengenai peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. D. Tinjauan Pustaka Sumber sejarah berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau dengan pancaindera yang lain atau dengan alat-alat mekanik seperti telepon dan lain-lain untuk mengetahui suatu peristiwa. 7 Louis Gottchalk juga menekankan bahwa sumber primer tidak perlu “asli” (asli yang dimaksud di sini adalah bahwa dari sumber yang ada dalam peristiwa tersebut) tetapi sumber primer itu hanya harus “asli” dalam artian kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain melainkan berasal dari sumber pertama. 8 Dengan demikian sumber primer harus dihasilkan oleh seseorang yang sejaman dengan peristiwa yang dikisahkan. 9

7

Louis Gottchalk, Mengerti Sejarah, Jakarta, UI Pres, 1969, hlm. 35. Ibid, hlm. 36 9 Ibid, hlm. 35 8

8


Adapun sumber primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa sumber tertulis yang diperoleh melalui buku-buku. Buku-buku yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: Meninjau Masalah Kooperasi, 10 dalam buku

ini Mohammad Hatta

memaparkan tentang pentingnya mengembangkan koperasi di Indonesia dalam rangka untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Bung Hatta Menjawab, 11 buku ini memaparkan tentang jasa-jasa Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi dan kemudian diangkat sebagai bapak koperasi. Bung Hatta Berpidato Bung Hatta Menulis, 12 buku ini disusun oleh H. Oemar Bakry Dt. Tan Besar berdasarkan pidato-pidato dan tulisan-tulisan Bung Hatta. Dalam buku ini menguraikan tentang: politik perekonomian harus dimajukan dengan pendidikan koperasi. Mohammad Hatta Beberapa Pokok Pikiran, 13 buku ini ditulis oleh Mohammad Hatta sendiri. Dalam buku ini menjelaskan tentang cita-cita kooperasi yang dituangkan pada pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan kegiatan perekonomian bangsa Indonesia.

10

Buku ini merupakan karya Mohammad Hatta, yang diterbitkan oleh PT. Pembangunan Djakarta pada tahun 1954. 11 Buku ini ditulis oleh Dr. Z. Yasni berdasarkan wawancara langsung dengan Dr. Mohammad Hatta, diterbitkan oleh Penerbit Gunung Agung, pada tahun 1980. 12 Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Mutiara, Jakarta tahun 1979. 13 Buku ini ditulis ulang oleh Sri Edi Swasono, Jakarta, diterbitkan oleh UI- Press, pada tahun 1992.

9


Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia, 14 dalam buku ini Mohammad Hatta menganalisis tentang: persoalan ekonomi sosialis Indonesia, menjelaskan sosialisme dan sosialisme Indonesia. Beberapa Fasal Ekonomi Djalan ke Ekonomi dan Pembangunan, 15 buku ini memaparkan tentang kegiatan kooperasi dalam perekonomian Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Selain sumber primer diatas masih ada sumber lain atau sumber sekunder yang digunakan penulis untuk mendukung penulisan skripsi ini. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi langsung dari peristiwa yang dikisahkan. Adapun buku yang digunakan penulis antara lain sebagai berikut: Mohammad Hatta Memoir, 16 buku ini memaparkan tentang riwayat kehidupannya mulai dari keadaan keluarganya, pendidikannya, usahanya menyusun landasan perekonomian Indonesia merdeka. Bung Hatta Pribadinya Dalam Kenangan, 17 buku ini memaparkan tentang pribadi Bung Hatta sebagai manusia tidaklah mudah putus asa, dan juga mengupas pergaulan dengan kawannya hingga sampai pada akhir hayatnya.

14

Mohammad Hatta, Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia, Djakarta, Djambatan Gita Karya., 1963. Mohammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi Djalan ke Ekonomi dan Pembangunan, Djakarta, Balai Pustaka, 1960. 16 Buku ini ditulis oleh Arnita dengan judul Mohammad Hatta Memoir, Jakarta, diterbitkan oleh Tintamas Indonesia, pada tahun 1978. 17 Buku ini ditulis oleh Meutia Farida Swasono, Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan, diterbitkan oleh Sinar Harapan, Jakarta, tahun 1980. 15

10


Indonesia Merdeka, Biografi Politik Mohammad Hatta, 18 buku ini ditulis oleh Mavis Rose. Secara ringkas buku ini menguraikan tentang riwayat Dr. Mohammad Hatta yang memperjuangkan kemakmuran sosial dan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Sejarah Lahirnya Gerakan Koperasi Indonesia dan Perkembangannya Sampai dengan awal Periode 80’an, 19 buku ini membahas tentang beberapa peristiwa yang melaratkan rakyat Indonesia, kemudian perekonomian rakyat digerakkan dalam wadah koperasi untuk meningkatkan kemakmurannya. Mohammad Hatta, Membangun Ekonomi Indonesia, 20 buku ini membahas tentang isi kumpulan pidato-pidato ilmiah Mohammad Hatta. Terlihat bahwa Bung Hatta tidak saja ahli dalam ilmu ekonomi melainkan juga dalam ilmu-ilmu lainnya. Bidang ilmu lainnya yang dikuasai Bung Hatta adalah ilmu tata negara, ilmu sosial, ilmu politik, serta ilmu filsafat. Bung Hatta, 21 buku ini memaparkan tentang: pemikiran Mohammad Hatta dalam UUD 1945, dan pentingnya melakukan pendidikan kaderisasi anggota koperasi.

18

Buku ini ditulis oleh Mavis Rose dengan judul Indonesia Free, A Political Biography of Mohammad Hatta. Kemudian buku ini diterjemahkan oleh Hermawan Sulistyo, dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 1991. 19 Buku ini disusun oleh A. Hanan Harjasasmita, Sejarah Lahirnya Gerakan Koperasi Indonesia dan Perkembangannya Sampai dengan awal Periode 80’an, diterbitkan oleh Armico, Bandung, tahun 1983. 20 Buku ini disusun oleh I. Wangsa Widjaja dan Meutia Farida Swasono, Mohammad Hatta, Membangun Ekonomi Indonesia, diterbitkan oleh Inti Idayu Press, Jakarta, pada tahun 1985. 21 Rikard Bangun, Bung Hatta, Jakarta, Kompas, 2003.

11


Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, 22 buku ini memaparkan tentang peranan Mohammad Hatta dalam meningkatkan perkembangan koperasi di tanah air. E. Landasan Teoritis Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. 23 Peranan juga dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara langsung dalam menjalankan tugas utama pada suatu organisasi dengan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukan yang dijabat. Peranan menentukan perbuatan seseorang bagi masyarakat dimana ia berada serta kesempatan-kesempatan yang diberikan masyarakat kepada orang tersebut untuk melaksanakan perananya. Peranan lebih menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri serta sebagai suatu proses, selain itu peranan mempunyai tujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan dengan orang-orang di sekitarnya yang mempunyai hubungan dengan peranan tersebut diatur oleh nilai-nilai sosial yang dapat diterima dan ditaati kedua belah pihak. 24 Berdasarkan pelaksanaannya peranan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 25 (1). Peranan yang diharapkan (expected roles): cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki

22

G. Kartasa poetra, dkk, Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Jakarta, Bina Aksara, 1987. 23 Dwi Narwoko, dkk, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 159. 24 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hlm. 268-270. 25 Dwi Narwoko, dkk, op. cit, hlm.159.

12


peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan, (2). Peranan yang disesuaikan (actual role), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Dalam arti lain peran juga merupakan perilaku yang diharapkan dalam kerangka posisi sosial tertentu. 26 Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut: 27 (1). Memberi arah pada proses sosialisasi, (2). Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, normanorma dan pengetahuan, (3). Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, (4). Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Berkaitan

dengan

judul

“Peranan

Mohammad

Hatta

Dalam

Mengembangkan Koperasi” pengertian peranan yang lebih tepat adalah menurut Soerjono Soekanto. Dimana Mohammad Hatta melaksanakan tugasnya sebagai ahli ekonomi yang mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara membangun koperasi. Dalam hal ini usaha sendiri sangat ditekankan untuk memajukan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu usaha yang sesuai hanya adalah koperasi. 28

26

Adam Kuper dan Jessica Kuper, Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 672. 27 Dwi Narwoko, dkk, op. cit, hlm 159. 28 Mohammad Hatta, op. cit, hlm. 120.

13


Koperasi berasal dari kata co-operation yang artinya usaha bersama. Koperasi adalah perkumpulan kerjasama dalam mencapai tujuan. 29 Menurut Dr. G. Mladenta bahwa koperasi adalah ialah usaha bersama, merupakan badan hukum,

anggota

ialah

pemilik

dan

yang

menggunakan

jasanya

dan

mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan. Sedangkan menurut Mohammad Hatta koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. 30 Mohammad Hatta juga menekankan bahwa koperasi bukanlah sebuah lembaga yang anti pasar atau non pasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga self-help lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Oleh karena itu koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi. Koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka, dengan melayani non anggota, walaupun dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota koperasi, setelah merasakan manfaat berhubungan dengan koperasi. Dengan cara itulah sistem koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang

29 30

Mohammad Hatta, Koperasi, Djakarta, Penerbit Pembangunan, 1954, hlm.1. http://www.google.co.id/#hl=id&sclient=psyab&q=landasan+teori+koperasi&oq

14


tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas, menjadi sistem yang lebih bersandar pada kerjasama. 31 Dalam menyelenggarakan usahanya sebagai organisasi ekonomi koperasi memerlukan adanya modal. Peranan modal di dalam operasional koperasi mempunyai kontribusi yang penting, karena tanpa modal yang memadai maka koperasi tidak akan berjalan lancar. Modal koperasi sendiri berasal dari anggotanya dan juga bantuan dari pihak pemerintah. Penggunaan modal sendiri akan lebih menguntungkan anggotanya karena bunga sedikit. Pengelolaan modal harus memberi manfaat bagi pemenuhan kebutuhan anggotanya supaya kesejahteraan dapat terwujud. 32 Dalam pandangan Damanik, kehidupan koperasi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 33 (1). Kebijaksanaan pemerintah, (2). Perundangundangan, (3). Sistem perekonomian, (4). Organisasi, (5). Jenis-jenis koperasi yang dipilih. Sedangkan secara kelembagaan koperasi dipengaruhi oleh faktorfaktor: (1). Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, (2). Kebijaksanaan pemerintah, (3). Organisasi intern yang terjadi sebagai pencerminan dari struktur sosial masyarakat.

31

Rikard Bangun, Bung Hatta, Jakarta, Kompas, 2003, hlm. 327. I. Wangsa Widjaya, Mohammad Hatta Membangun Ekonomi Indonesia, Jakarta, Inti Idayu Press, 1985, hlm. 62. 33 Pandangan Damanik ini dikutip oleh Hanan Hardjasasmita kemudian ditulis dalam buku yang berjudul Sejarah Lahirnya Gerakan Koperasi Indonesia dan Perkembangannya sampai dengan periode 80’an, halaman 8 dan diterbitkan di Bandung oleh Armico tahun 1983. 32

15


Menurut pandangan Mohammad Hatta, hanya ada tiga macam koperasi yang harus didirikan yaitu: 34 1). Koperasi konsumsi yang pertama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai, 2). Koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan), 3). Koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran pedagang-pedagang bangsa Eropa di tanah air. Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia ketika itu cenderung masih sifat tradisional. Tetapi setelah terjadi gelombang pelayaran samudera oleh pedagang-pedagang bangsa Eropa, dan keterlibatan mereka dalam hubungan dagang dengan masyarakat Indonesia, hubungan perdagangan antara Indonesia dengan beberapa Negara Eropa cenderung meningkat. Namun demikian, didorong oleh keserakahan pedagang-pedagang bangsa Eropa itu untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya, hubungan perdagangan itu kemudian berubah menjadi keinginan untuk menguasai. Hampir semua pedagangpedagang bangsa Eropa bermaksud menguasai mata rantai perdagangan antara daerah-daerah di Asia dengan dataran Eropa, yaitu dengan menerapkan cara-cara perdagangan monopoli. Dari sini, hubungan yang semula hanya bersifat murni perdagangan, menjelma menjadi praktik penjajahan. Akibatnya, terjadinya penindasan oleh pedagang-pedagang bangsa Eropa terhadap masyarakat Indonesia tidak dapat dihindari. Sebagai bangsa terjajah, 34

Rikard Bangun, op.cit, hlm. 328

16


maka masyarakat Indonesia dieksploitasi secara semena-mena oleh kaum penjajah. Hal itu berlangsung selama beberapa ratus tahun dan mengakibatkan penderitaan bagi bangsa Indonesia, yang kemudian telah membangkitkan semangat pemuka-pemuka bangsa Indonesia untuk berjuang memperbaiki kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui, perjuangan pemuka-pemuka bangsa Indonesia itu memiliki berbagai bentuk. Salah satu di antaranya adalah dengan mendirikan koperasi. 35 Sejalan

dengan

sejarah

perkembangan

bangsa

Indonesia

serta

perkembangan ekonominya, perkenalan bangsa Indonesia dengan koperasi dimulai pada pengujung abad ke-19, tepatnya pada tahun 1895. Ditengah-tengah penderitaan masyarakat Indonesia, R. Aria Wiriaatmaja, seorang patih di Purwokerto, mempelopori berdirinya sebuah bank yang bertujuan menolong para pegawai agar tidak terjerat oleh rentenir. Usaha ini mendapatkan persetujuan dan dukungan dari Residen Purwokerto E. Sieburg. Badan usaha yang dipilih untuk bank yang diberi nama Bank Penolong dan Tabungan (Hulp en Spaarbank), adalah koperasi. Pelayanan bank itu semula masih terbatas untuk kalangan pegawai pamong praja rendahan yang dipandang memikul beban utang terlalu berat. Pada tahun 1898, atas bantuan E. Sieburg dan De Wolff Van Westerrode jangkauan pelayanan bank itu diperluas ke sektor pertanian (Hulp-Spaar en Lanbouwcrediet

35

Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia edisi pertama, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 1997, hlm. 29

17


Bank), yaitu dengan meniru pola koperasi pertanian yang dikembangkan di Jerman (Raiffeisen). Akan tetapi, karena kondisi masyarakat yang hidup di alam penjajahan tidak diperbolehkan berkembang lebih jauh, upaya ini tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah kolonial. Akibatnya, setiap gerak gerik koperasi pertama Indonesia itu diawasi secara ketat dan mendapat banyak rintangan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah kolonial Belanda untuk merintangi perkembangan bank yang dirintis oleh R. Aria Wiriaatmaja tersebut adalah dengan mendirikan Algemene Volkscrediet Bank. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan rumah gadai, bank desa, serta lumbung desa. 36 Setelah memperoleh kemerdekaan yaitu pada tahun 1945-1967, bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan kebijakan ekonominya. Suatu hal yang sangat jelas pada periode ini adalah menonjolnya tekad para pemimpin bangsa Indonesia untuk mengubah tatanan perekonomian Indonesia yang liberal-kapitalistik menjadi tatanan perekonomian yang sesuai dengan semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diketahui, di dalam pasal 33 UUD 1945, semangat koperasi ditempatkan sebagai semangat dasar perekonomian bangsa Indonesia. Melalui pasal itu, bangsa Indonesia bermaksud untuk menyusun suatu sistem perekonomian usaha bersama berdasar atas asas

36

Idem

18


kekeluargaan. Seperti yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945, yaitu tidak lain adalah koperasi. F. Metodologi Penelitian 1. Metode Penelitan Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah, dengan melalui tahap-tahap berikut: a. Pengumpulan sumber (Heuristik) Setelah menentukan topik langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah ialah heuristik atau pengumpulan sumber. Sumber sejarah disebut juga data sejarah yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. 37 Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan berbagai sumber yang terkait dengan topik yang akan ditulis. Bahan pustaka yang dijadikan sebagai sumber dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. b. Kritik Sumber (Verifikasi) Tahap selanjutnya ialah verifikasi, yaitu pengujian terhadap datadata yang ada untuk mengetahui apakah data dapat dipertanggung jawabkan keasliannya atau tidak. Tahap verifikasi ini terdiri dari dua macam yaitu, otentisitas atau keaslian sumber (kritik ekstern), dan kredibilitas, atau kebiasaan yang bisa dipercayai (kritik intern). 38

37 38

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, Yogyakarta, Bentang Budaya, 2001, hlm. 96. Ibid, hlm. 101

19


Kritik ekstern digunakan untuk membuktikan keaslian sumber yang akan digunakan. Hal yang diteliti ialah penampilan luar sumber, misalnya kertasnya, tinta, gaya tulisan, bahasa, kalimat, kata-katanya, jenis huruf, dan sebagainya. Kritik intern dilakukan untuk meneliti apakah sumber yang digunakan dapat dipercaya kebenarannya. Kritik intern ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber sehingga akan diperoleh fakta yang lebih jelas dan lengkap. 39 Kritik intern dalam penulisan skripsi ini ialah ketika penulis menggunakan sumber dari Buku Kompas Edisi Khusus “Apa Kabar Koperasi Indonesia”. Dalam sebuah artikel buku kompas halaman 330 Prof. Dr. M. Dawam Raharjo berpendapat, bahwa orang masuk koperasi bukan karena ingin bekerja sama dalam kegiatan produksi, melainkan karena ingin menikmati fasilitas dan jatah dari pemerintah. Realitasnya sekarang ini orang masuk menjadi anggota koperasi hanya untuk mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pinjaman dalam bentuk kredit

bagi

kepentingan

pribadinya

sendiri

dan

bukan

untuk

mengembangkan usahanya. Kemudian penulis membandingan dengan buku karya Mohammad Hatta yang berjudul “Koperasi” bahwa anggota koperasi

harus

tolong

menolong

serta

bertanggungjawab

memperkuat solidaritas. 40

39 40

Ibid, hlm. 102 Mohammad Hatta, Koperasi , Jakarta, P.T. Pembangunan, 1954, hlm. 28

20

untuk


c. Interpretasi Tahap

selanjutnya

yaitu

interpretasi.

Interpretasi

adalah

menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya. Fakta sejarah satu sama lain perlu kita rangkaikan, dihubung-hubungkan dan dikait-kaitkan sehingga menjadi satu kesatuan yang kronologis dan masuk akal. Dapat dikatakan bahwa rangkaian fakta itu harus menunjukan diri sebagai suatu rangkaian yang mempunyai makna dari kehidupan masa lampau suatu bangsa. Menginterpretasikan fakta-fakta sejarah menjadi kisah itu memerlukan proses seleksi sejarah. Dalam hal ini penulis biasanya tidak dapat menentukan fakta-fakta mana yang dianggap bermakna, biasanya penulis mencari landasan pada hal-hal kecenderungan emosional pemikiran pribadinya, pada pandangan kelompok, pandangan hidup bangsanya, hal ini akan melahirkan subyektivitas. Maka untuk mengurangi subyektivitas harus melakukan analisis, sintesis dan menetapkan sumber. d. Historiografi (Penulisan Sejarah) Langkah terakhir dari penelitian sejarah ialah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan penulisan dari rekonstruksi yang bersifat imajinatif dari kejadian di masa lampau yang berdasarkan atas fakta dan data dengan melalui suatu proses. Aspek kronologis sangat diperlukan dalam merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah, agar lebih mudah memberi pengertian kapan peristiwa tersebut terjadi. 21


Metode penulisan dalam skripsi ini ialah metode deskriptif analitis. Metode sejarah deskriptif menekankan pada penemuan fakta-fakta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tujuan dari metode deskritif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 41 Dalam skripsi ini penulis menyajikan model penulisan deskriptif analisis yaitu, sebuah tinjauan perspektif historispolitis dengan menggunakan sudut pandang yang mengikuti garis perkembangan waktu tertentu. 2. Pendekatan Penelitian Dalam multidimensional

penulisan dan

skripsi

Interdisipliner,

ini

menggunakan

yaitu

suatu

pendekatan

pendekatan

yang

memaparkan dan menganalisa berbagai peristiwa menggunakan konsepkonsep ilmu sosial yang relevan dengan pokok-pokok kajiannya. Pendekatan dalam penulisan skripsi ini dengan meminjam

teori-teori lain

seperti

sosiologi dan ekonomi. Pendekatan historis, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dinamika perkembangan koperasi dari masa penjajahan sampai masa kemerdekaan. Melihat keadaan yang memprihatinkan telah mendorong Mohammad Hatta tergerak hatinya untuk memperbaiki perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mendirikan koperasi. 41

Moh. Natsir, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 63.

22


Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang berorientasi pada tingkah laku manusia, baik di dalam maupun di luar. Tingkah laku manusia dapat dijelaskan dengan adanya tanggapan dari dalam diri manusia. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menguraikan sifat-sifat dan tingkah laku Mohammad Hatta yang berjiwa nasionalis, berpandangan jauh ke depan dalam membangun perekonomian kerakyatan yang bercirikan koperasi. Jiwa nasionalis yang mendorongnya untuk ikut ambil bagian dalam menjalankan pemerintahan Indonesia sebagai wakil presiden, dan pemimpin kabinet. Pandangannya yang jauh ke depan untuk memperkuat perekonomian nasional yang mampu bersaing dengan jalan memberdayakan potensi ekonomi yang ada. Selain itu latar belakang sosial-budaya, ekonomi, pendidikan dan politik Mohammad Hatta juga mendorongnya untuk ikut membangun perekonomian nasional. Pendekatan ekonomi adalah pendekatan yang berkaitan dengan masalah kebutuhan hidup. Pada waktu masa awal Indonesia merdeka keadaan perekonomian nasional sangat memprihatinkan. Sarana dan prasarana perekonomian rusak akibat perang kemerdekaan, sebagian sektor ekonomi yang vital juga masih dikuasai oleh pihak asing, disamping itu rakyat dalam menjalankan aktivitas ekonominya juga terjerat masalah dengan renternir. Melihat realitas perekonomian nasional pada waktu itu telah mendorong Mohammad Hatta untuk memperbaiki perekonomian nasional salah satu jalan yang diambil yaitu dengan jalan mengembangkan koperasi. Pemikiran ini juga 23


tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pendidikannya dalam bidang ekonomi. G. Sistematika Penulisan Skripsi

yang

berjudul

“Peranan

Mohammad

Hatta

Dalam

Mengembangkan Koperasi” ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I: Berupa pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II: Bab ini menyajikan uraian tentang faktor-faktor yang mendorong Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. Bab III: Bab ini menyajikan uraian mengenai peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. Bab IV: Bab ini menyajikan uraian mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia Bab V: Bab ini berupa kesimpulan dari penulisan permasalahan yang diuraikan pada bab II, III dan IV.

24


BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG MOHAMMAD HATTA DALAM MENGEMBANGKAN KOPERASI DI INDONESIA TAHUN 1945-1965

Latarbelakang ekonomi, pendidikan dan politik dalam suatu masyarakat ternyata mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan karakter seseorang. Mohammad Hatta yang dilahirkan dan dibesarkan pada masa penjajahan kolonial Belanda merasakan adanya diskriminasi. Pendidikan secara Barat yang ia dapat telah menyadarkan dirinya akan nasib bangsanya yang sedang dijajah. Eksploitasi sumber daya alam oleh pihak penjajah mengakibatkan rakyat pribumi hidupnya miskin, sengsara dan menderita. Kemudian Mohammad Hatta memilih untuk menempuh pendidikan jurusan ekonomi. Selama menempuh pendidikan ia ternyata juga aktif bergerak dalam organisasi pergerakan nasional. Menempuh pendidikan di dalam negeri dianggap belum cukup kemudian Mohammad Hatta melanjutkan studinya ke negeri Belanda. Di Belanda Mohammad Hatta juga mendapatkan kesempatan untuk bepergian ke negaranegara yang ada di Eropa. Dari sinilah ia mendapatkan wawasan yang luas tentang koperasi. Ia berpandangan bahwa koperasi sangat cocok untuk dikembangkan di Indonesia.

25


A. Faktor Pendidikan Mohammad Hatta Dalam arti sederhana pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan secara sadar, senjaga, dan sistematis oleh orang dewasa untuk memotivasi, membina, dan membantu seseorang untuk mengembangkan segala potensinya sehingga mencapai kualitas diri yang lebih baik dan menjadi lebih dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. 42 Menurut W. J. S. Poerwadarminta menjelaskan bahwa arti pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata dasar didik, dan diberi awalan men, menjadi mendidik, yaitu kata kerja yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran). Pendidikan sebagai kata benda, berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Pendidikan adalah usaha pendewasaan manusia seutuhnya (lahir dan batin), baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri, dalam arti tuntutan agar anak didik memiliki kemerdekaan berpikir, merasa, berbicara, dan bertindak, serta percaya diri dengan penuh rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan dan perilaku kehidupan sehari-hari. Pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam segala aspeknya. Pendidikan 42

Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 01.

26


sebagai aktivitas yang disenjaga untuk mencapai tujuan tertentu dan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dan lainnya sehingga membentuk satu sistem yang saling mempengaruhi. 43 Pendidikan merupakan fenomena manusia yang fundamental, yang juga mempunyai sifat konstruktif dalam hidup manusia. Karena itulah bangsa Indonesia dituntut untuk mampu mengadakan refleksi ilmiah tentang pendidikan tersebut, sebagai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukan yaitu mendidik dan dididik. 1. Pendidikan Formal Mohammad Hatta Mohammad Hatta mendapatkan pendidikan secara Barat pada zaman pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Pada usia 6 tahun Mohammad Hatta oleh ibunya Siti Soleha dimasukkan ke sekolah rakyat di Bukit tinggi selama dua tahun. TIS (Tweede Inlandsche School) atau Sekolah Ongko Loro adalah Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar). (lihat lampiran 02 halaman 122). Lama pendidikan di sekolah ini adalah dua tahun. Bahasa pengantar yang digunakan sebagai pengantarnya adalah bahasa daerah. Pendidikan sekolah rakyat ini dimaksudkan hanya sekedar untuk memberantas buta huruf dan mampu berhitung bagi masyarakat setempat, dan bahasa Belanda merupakan bahasa tambahan sebagai pengenalan saja. Sekolah ini tersebar di semua pelosok desa dengan guru tamatan dari HIK.

43

Anas Salahudin, Filsafat Pendidikan, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 18

27


Kemudian pada tahun berikutnya ia dipindahkan ke sekolah Belanda “Europeesche Lagere School” / ELS (Sekolah Dasar Eropa) di Bukit tinggi. Pada tahun ke lima ia dipindahkan ke ELS di Padang supaya mendapatkan pelajaran bahasa Perancis. 44 ELS semula merupakan sekolah rendah untuk anak-anak keturunan Eropa, anak-anak keturunan Timur Asing, dan anakanak bumi putera dari golongan priyayi atau elit. Lama pendidikan di sekolah ini adalah 7 tahun dan sekolah ini mulai berdiri pada tahun 1818. Dan nama Europeesche Lagere School sendiri baru dipakai pada tahun 1902. 45 Dengan memasukkan Mohammad Hatta ke Europeesche Lagere School, Siti Soleha berharap pada saat nanti setelah lulus putranya bisa memasuki Hogere Burgere School / HBS yang memberi peluang untuk memasuki perguruan tinggi Belanda. Mata pelajaran yang diajarkan di Europeesche Lagere School sama seperti yang diberikan pada sekolah di Negeri Belanda, dengan perkecualian pelajaran Sejarah Tanah Air diganti dengan Sejarah Negeri Belanda. Sedangkan pelajaran Ilmu Bumi HindiaBelanda lebih mendapatkan perhatian dari pada Ilmu Bumi Negeri Belanda. Rencana pelajaran dibagi atas dua kelompok yaitu: 46 (1). Mata pelajaran untuk sekolah rendah, pada umumnya terdiri dari pelajaran-pelajaran: membaca, menulis, berhitung, dasar-dasar bahasa Belanda, sejarah Belanda 44

Ibid, hlm. 61 Sri Soetjiatingsih dan Sutrisno Kutoyo, Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur, Surabaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Jawa Timur, 1981, hlm. 126. 46 Ibid, hlm. 127. 45

28


dan sejarah Hindia-Belanda, ilmu bumi, ilmu alam, bernyanyi, latihan menulis halus, pendidikan jasmani, pekerjaan tangan untuk wanita. (2). Mata pelajaran sekolah rendah lebih lanjut, pada umumnya terdiri dari pelajaran-pelajaran: dasar-dasar bahasa Perancis, dasar-dasar bahasa Inggris, lanjutan bahasa Belanda, sejarah umum, ilmu pasti, menulis halus, dasar-dasar ilmu pertanian, pendidikan jasmani, pekerjaan tangan untuk wanita. Setelah menyelesaikan pendidikan di ELS dengan hasil yang memuaskan, kemudian Mohammad Hatta mempunyai niat untuk melanjutkan pendidikannya ke HBS (Hogere Burgere School), atau sekolah lima tahun. Pada waktu itu kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang jauh lebih tinggi bagi seorang anak bumiputera tergolong sulit. Hal ini disebabkan oleh politik diskriminasi yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Keadaan yang seperti ini justru menambah semangatnya untuk melanjutkan ke HBS. Untuk mewujudkan impiannya ia harus pindah ke Jakarta. Keinginannya ini mendapatkan dukungan dari ayah tirinya yang bernama Haji Ning, “jika perlu belajarlah hingga ke luar negeri. Railah seluas-luasnya ilmu yang ingin Nakcik kuasai. Tak perlu Nakcik risaukan biayanya”. Namun ibunya tidak merestui anaknya untuk pergi ke Jakarta melanjutkan pendidikannya di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). 47 Penolakan Siti Saleha ini semata-mata karena Mohammad Hatta masih terlalu muda. Oleh sebab itulah ia melanjutkan pendidikanya di Padang. 47

Tashadi, op.cit, hlm. 10.

29


Sejak tahun 1914 sekolah ini telah membuka kesempatan bagi para tamatan Sekolah Rendah untuk melanjutkan pelajaran mereka ke sekolah umum dengan masa belajar tiga atau empat tahun apabila melalui voorklas atau kelas pendahulu. Sesungguhnya MULO merupakan sekolah lanjutan dari pelajaran Sekolah Rendah Belanda. Oleh karena itu sejak tahun berdirinya, sekolah MULO sudah dapat diselenggarakan di beberapa kota secara serempak. Pada permulaan pendirian sekolah ini hanya dihuni oleh muridmurid anak Belanda, karena HIS atau Sekolah Rendah tujuh tahun untuk anak bumiputera baru dibuka pada tahun 1914. 48 Sekolah ini adalah kelanjutan dari sekolah dasar yang berbahasa pengantar Belanda. Lama belajar di sekolah ini selama tiga tahun. MULO ini hanya diberuntukan bagi golongan Bumiputera dan Timur Asing. 49 Pada tahun 1919 Mohammad Hatta berhasil menyelesaikan studinya di MULO dengan hasil yang memuaskan. Niatnya telah bulat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia memilih untuk masuk ke sekolah kejuruan. Kemudian masuk ke pendidikan dagang (Handels Middlebare School). Sekolah dagang ini hanya ada di kota Batavia. Handels Onderwijs ini didirikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan Eropa yang berkembang dengan 48

Djohan Makmur, dkk, Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan, Jakarta, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993, hlm. 79. 49 Sumarsono Mestoko, dkk, Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hlm. 114.

30


pesat. Pada awalnya sekolah ini tergabung dalam Koningin Wilhelmina School bagian ekonomi, kemudian pada perkembangannya dipisahkan menjadi Prins Hendriks School. 50 (lihat lampiran 03 halaman 123). Masuknya Mohammad Hatta ke sekolah ini bukan demi kepentingan dagang pribadi, akan tetapi dilatarbelakangi oleh sentiment kebangsaan. Selama di Prins Hendriks School, Mohammad Hatta sangat menonjol dalam hal keuangan. Ia belajar dengan sungguh-sungguh tentang teori dan pelajaran ekonomi. 51 Di samping itu ia juga gemar membaca buku karya HP. Quack yang berjudul De Socialisme. Dengan membaca buku tersebut ia dapat memahami tentang tipe sosialisme yang mengupas tentang kehidupan masyarakat mengenai persoalan yang dihadapi kelompok kaya dan kelompok miskin. Apa yang ia dapat dari bangku sekolahan, kemudian diimbangi dengan pengamatan dan pengalaman secara langsung dari realitas sepak terjang bisnis perdagangan yang dijalankan oleh orang tua angkatnya. Mohammad Hatta berhasil menyelesaikan pendidikannya di Prins Hendriks School dengan nilai yang sangat memuaskan. Kemudian ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikanya ke negeri Belanda, dengan tujuan utamanya adalah Universitas Leiden. Pada tanggal 3 Agustus 1921, ia meninggalkan kampung halamannya dan berangkat ke Negara Belanda.

52

2. Pendidikan Mohammad Hatta di Negeri Belanda. 50

Ibid, hlm. 117. Mavis Rose, op.cit, hlm. 17. 52 Tashadi, dkk, op.cit, hlm. 13. 51

31


Setibanya di Negara Belanda, ia diterima dan menginap di keluarganya Van Leeuwen, yang merupakan sahabat karibnya waktu belajar di Batavia. Pada tanggal 19 September 1921, Mohammad Hatta mendaftarkan diri di Handelshogeschool dan mengikuti prosedur dengan membayar uang kuliah selama satu tahun (1921-1922) sebesar f200 di bank Mees & Zoon. Setelah menerima kwitansi pembayaran, ia mencatatkan diri sebagai mahasiswa

Handelshogeschool. Mohammad Hatta kemudian menunggu

untuk dipanggil oleh Rector Magnificus Prof. Mr. F. de Vries. Pada pukul 13.15 ia dipanggil masuk, seperempat jam kemudian baru ke luar. Mohammad Hatta mendapatkan penjelasan mengenai titik berat pelajaran di sekolah tinggi bisnis ini. Seorang mahasiswa harus belajar sendiri, guru besar dan dosen lainnya hanya memberikan bimbingan serta memberi petunjuk tentang metode belajar. 53 Dari gedung Handelshogeschool, Mohammad Hatta langsung pergi ke sebuah toko buku De Westerbookhandel yang sangat terkenal di Rotterdam. Ia memesan buku-buku utama yang harus lebih dahulu untuk dipelajari seperti: Taussing, Prinsiples of Economic, Hartley Wither, The Meaning of Money, Schar, Handdelsbetlublehre, Gerstner, Bilanzanalyse, Mr. T.M.C. Asser, Schets van het Neder Handelsrecht. Di samping itu Mohammad Hatta juga berlangganan majalah seperti: De Economisch Statistische Berichten dan De

53

Mohammad Hatta, op.cit, hlm. 107.

32


Economist. 54 Pada permulaan kuliah, Mohammad Hatta tetap memusatkan perhatiannya untuk mengenal pembelajaran di Handelshogeschool. Ia harus sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan lingkungan dan adat istiadat baru. Pelajaran yang didapat dibangku pendidikan telah menuntut perhatian yang penuh darinya. 55 Di awal kuliahnya ia tertarik pada mata kuliah Tata Negara yang diajarkan oleh Professor Oppenheim. Beliau merupakan Guru Besar ilmu Tata Negara di Leiden dan Guru Besar Luar Biasa di Rotterdam, di samping itu juga menjabat sebagai ketua perkumpulan otonomi untuk Hindia Belanda. Mohammad Hatta juga antusias mengikuti kuliah Professor F. de Vries, yang mengajar mata kuliah Ekonomi Teoretika. Pada waktu itu pelajaran kadidat ekonomi dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama ialah pendidikan biasa dan umum. Bagian kedua disebut pendidikan ekonomi kolonial. Untuk bagian ini mahasiswa dibebaskan dari mengikuti kuliah sejarah ekonomi dan beberapa bagian dari organisasi ekonomi. Sebagai gantinya mahasiswa yang mengikuti pelajaran ekonomi kolonial wajib mempelajari lima mata pelajaran spesial yang berhubungan dengan Hindia Belanda, antara lain: ekonomi kolonial, politik kolonial, etnologi, pengetahuan barang, teknologi, kimia dan bahasa Melayu. 56 Di Leiden ini Mohammad Hatta masuk menjadi anggota Orde der Dienaren van Indie (Ordo Pengabdian Hindia). Ordo ini bertujuan 54

Ibid, hlm. 109. Mavis Rose, op.cit, hlm. 29. 56 Mohammad Hatta, op.cit, hlm. 111. 55

33


untuk menciptakan kesatuan, saling tolong menolong, dan persaudaraan. Dengan masuk menjadi anggota ordo ini akan bermanfaat baginya terutama untuk mendapatkan bantuan finansial yang sangat ia perlukan untuk kelancaran kuliahnya. 57 Mata kuliah ekonomi kolonial diampu oleh Lektor Gonnrinjp. Politik kolonial diajarkan oleh Guru Besar luar biasa D.G. Stubbe. Mata pelajaran etnologi diajarkan oleh Guru Besar luar biasa J.C. van Eerde. Pengetahuan barang dagang, teknologi dan kimia diajarkan

oleh Prof. Verkade. Dan

bahasa Melayu diajarkan oleh Prof. C. Spat. 58 Pada akhir bulan Mei 1923 Mohammad Hatta menempuh ujian untuk memperoleh gelar d.h., diploma handelseconomie. Dalam ujian ini terbagi atas dua bagian. Pada ujian pertama ia diuji oleh Prof. Mr. F. de Vries, tentang ekonomi teoritika. Prof. G.M. Verrijn Stuart tentang keuangan, kredit, bank, politik perniagaan dan perhubungan. Prof. Mr. Dr. H.R. Ribbius tentang hukum dagang. Pada ujian tersebut lamanya satu jam dan berbentuk lisan. Pada ujian pertama ini ia berhasil lulus. Seminggu kemudian ia menempuh ujian “handelseconomi” bagian yang kedua. Pada ujian ini yang pertama mengujinya ialah lektor Gonggrijp. Ia ditanya tentang “Volkscredetwesen”, hal ikhwal kredit rakyat selama 20 menit. Setelah itu Prof. Polak menanyakan tentang masalah dagang waktu, yang berkisar pada pada organisasi dagang waktu, dan kali ini

57 58

Mavis Rose, op.cit, hlm. 29. Mohammad Hatta, op.cit, hlm. 112.

34


pertanyaannya dibelokan tentang dagang waktu di Batavia. Kiranya sang lektor merasa kurang puas dengan jawaban Mohammad Hatta. Selanjutnya lektor Boerman menguji tentang ilmu bumi ekonomi, dan ia berhasil menjawab dengan lancar. Sesudah itu ia dipersilahkan untuk menunggu diluar. Kurang lebih 10 menit kemudian, ia dipanggil masuk dan diberitahukan oleh Prof. Polak bahwa ujiannya tidak memuaskan. Mendengar hasilnya yang mengecewakan ini, ia agak frustasi dan harus mengulanginya 3 bulan lagi. 59 Pada bulan minggu ke tiga bulan September 1923, Mohammad Hatta sudah mulai mengikuti pelajaran doktoral. Ia merasa tertarik pada pengantar kuliah Prof. Mr. F. de Vries, yang terkenal. Pada permulaan kuliah doktoral ini selalu membahas perkembangan-perkembangan pendapat dalam ilmu ekonomi menurut literatur yang baru terbit. Sang professor selalu menyarankan supaya mahasiswa jangan berat sebelah dalam mempelajari pendapat yang berlainan. Di samping mengikuti perkuliahan doktoral, Mohammad Hatta juga mempersiapkan diri untuk mengulangi ujian “handelseconomie” pada Handel-Hoogeschool, ujian d.h. Pada tanggal 27 November 1923, ia menempuh ujian, dan berhasil lulus tanpa ada keberatan. 60 Pada akhir bulan Juni 1923 Mohammad Hatta menenpuh ujian doktoral. Dalam ujian ini terbagi menjadi dua bagian, masing-masing satu

59 60

Ibid, hlm. 145. Ibid, hlm. 152.

35


jam. Dalam ujian bagian pertama ia diuji oleh Prof. Mr. Dr. Verrijn Stuart tentang uang , bank, konjungtur, terutama masalah kurs wesel. Prof. Mr. F. de Vries yang menguji tentang ekonomi teoritika, pembagian pendapatan. Prof. Mr. C.W. de Vries tentang Hukum Tatanegara. Sedangkan pada ujian bagian kedua, ia diuji oleh Prof. Mr. C. W. de Vries tentang hukum Administratif. Prof. Mr. Dr. Francois menguji tentang Hukum internasional, dan Prof. Mr. Van Bloom tentang keuangan negara. Pada ujian doktoral bagian pertama ini, ia dapat lulus. Dan pada bagian ujian doktoral yang kedua, Prof. C. W. de Vries mengatakan bahwa kamu lulus ujian dengan predikat tiada keberatan. Mendengar hasil yang memuaskan ini, Mohammad Hatta merasa senang dan mendapat ucapan selamat dari teman-temannya. 61 Dari

Pendidikan

formal

ini

Mohammad

Hatta

mendapatkan

pengalaman yang sangat berharga terutama dalam bidang ekonomi. Ia telah banyak mempelajari teori-teori ekonomi selama bersekolah. Kemudian ia memikirkan cara untuk mengangkat perekonomian rakyat Indonesia yang terpuruk akibat eksploitasi pihak penjajah. Pembangunan dan pengembangan koperasi adalah salah satu cara untuk membantu perekonomian rakyat yang terpuruk supaya bisa bangkit dan rakyat sejahtera. B. Faktor Politik Mohammad Hatta Pada waktu bersekolah di MULO, Mohammad Hatta terlibat dalam aktivitas 61

Jong

Sumatranen

Bond,

Ibid, hlm. 248

36

dan

menjadi

bendaharanya.

Pada


perkembanganya dalam organisasi tersebut ia menjadi anggota eksekutif Jong Sumatranen Bond cabang Padang. Di kota inilah Mohammad Hatta mulai menimbun pengetahuan tentang perkembangan masyarakat dan politik, salah satunya lewat membaca berbagai koran, bukan saja koran terbitan Padang tetapi juga Batavia. Lewat media Koran itulah Mohammad Hatta mengenal pemikiran Haji Oemar Said Tjokroaminoto dalam surat kabar Utusan Hindia, dan Agus Salim dalam Neratja. Kesadaran politik Mohammad Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah atau pertemuan-pertemuan politik. Salah seorang tokoh politik yang menjadi inspirator sekaligus idolanya adalah Abdul Moeis. Mohammad Hatta kagum melihat tentang cara Abdul Moeis menyampaikan orasinya. Ia selalu asyik mendengarkan suaranya yang merdu setengah parau, terpesona oleh ayun tiap katanya. Sampai saat itu aku belum pernah mendengarkan pidato yang begitu hebat menarik perhatian dan membakar semangat kaum pemuda. Sebagai kaum terpelajar dan terlibat dalam aktivitas pergerakan nasional merupakan kesan sebagai pemuda harapan bangsa. Suatu generasi yang menanggung beban sangat berat untuk berjuang mengakhiri penjajahan. 62 Pada bulan Mei 1919, Mohammad Hatta lulus dari MULO dan melanjutkan studinya ke Prins Hendrikschool di Batavia. Di kota Batavia ini, ia tetap aktif dalam organisasi kepemudaan pusat Jong Sumatranen Bond, dan menjabat sebagai bendaharanya. Dalam organisasi ini, Mohammad Hatta berhasil 62

Mavis Rose, op.cit, hlm. 15.

37


membangun reputasi yang baik sebagai seorang organisator yang efisien. Sebagai bendahara ia tergolong sukses karena berhasil mengumpulkan dana sebesar 1.000 gulden. Berkat reputasinya ini, ia mendapatkan perhatian langsung dari pimpinan Sarekat Islam yang juga orang Minangkabau yaitu Abdul Muis dan Haji Agus Salim. Pada perkembangannya ia sering terlibat dalam diskusi yang membahas tentang persoalan-persoalan bangsa yang sedang dijajah demi kepentingan politik perjuangan nasional. Pergaulannya dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional semakin mematangkan pemikiran-pemikirannya tentang nasionalisme menjadi semakin kuat dan luas. Ia sendiri sangat menyadari bahwa dalam organisasi pergerakan nasional mengalami apa yang disebut dengan dikotonomi. Hal ini terlihat jelas dengan adanya kelompok-kelompok pemuda nasional Hindia yang tergabung dalam organisasi kesukuan, seperti: Jong Java, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond. Organisasi tersebut berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada satu kesatuan di antara mereka. 63 1. Peranan Mohammad Hatta dalam Organisasi Perhimpunan Indonesia

Pada Saat berusia 15 tahun, Mohammad Hatta merintis karier sebagai aktivis organisasi, sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond Cabang Padang. Di kota inilah Mohammad Hatta mulai menimba pengetahuan perihal perkembangan masyarakat dan politik, salah satunya lewat membaca berbagai Koran. bukan saja koran terbitan Padang tetapi juga Batavia. Lewat

63

Tashadi, dkk, op.cit, hlm. 12.

38


pengalaman yang diperolahnya, Mohammad Hatta mengenal pemikiran Tjokroaminoto dalam surat kabar Utusan Hindia, dan Agus Salim dalam Neratja. Kesadaran politik Mohammad Hatta makin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah-ceramah

atau pertemuan-pertemuan

politik. Salah seorang tokoh politik yang menjadi idola Mohammad Hatta ketika itu ialah Abdul Moeis. Di Batavia, ia juga aktif di Jong Sumatranen Bond Pusat sebagai Bendahara. Pada waktu menjadi mahasiswa di Universitas Leiden, Mohammad Hatta bertemu dengan Nazir Pamutjak yang sama-sama berasal dari Minangkabau. Dari pertemuannya Mohammad Hatta berhasil dibujuk untuk bergabung dalam organisasi perhimpunan mahasiswa asing, yaitu Indische Vereeninging (Perhimpunan Hindia). Organisasi ini dimaknai sebagai perluasan dari kelompok pemuda kedaerahan akan tetapi tanpa pemisahan latarbelakang etnis mereka. Pada akhirnya organisasi ini berubah menjadi organisasi yang bersifat politik. Di tengah-tengah masyarakat kosmopolitan ini rasa kesukuan yang dulu sangat melekat sekarang telah kehilangan maknanya. Seseorang akan lebih dikenal dengan asal kebangsaannya dari pada kelompok-kelompok asal daerahnya. Mereka dikenal dengan istilah orang dari Hindia Belanda. Dengan adanya penggunaan istilah Hindia Belanda ini berarti telah ada pengakuan terhadap kekuasaan Barat, yang nantinya sangat bermanfaat secara politik. Dengan penggunaan nama Hindia Belanda ini, Mohammad Hatta dperingatkan sama Nazir Pamutjak jangan 39


sesekali menggunakan kata inlander yang bersifat merendahkan martabat bangsa Indonesia. 64 Berkat pengalamannya mengelola keuangan pada waktu menjabat sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond, dan organisasi penerbitan ternyata telah mematangkan konsep dan pemikirannya tentang suatu media yang sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Para pengurus Indonesische Vereeninging yang belum lama mengenal pribadi Mohammad Hatta, juga mempercayakan hal mengenai urusan keuangan dan penerbitan secara penuh kepadanya. Mereka mengagumi akan kecakapannya dalam mengelola keuangan, sehingga sebagai orang yang baru ia langsung diminta untuk menjabat

sebagai

bendahara.

Jabatan

sebagai

bendahara

ini

telah

memungkinkan bagi dirinya untuk menerapkan aturan disiplin dan keseriusan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Ia tidak segan-segan untuk menegur para anggotanya yang tidak tertib dalam membayar iuran dan sebagainya. Keahlian Mohammad Hatta teryata tidak terbatas pada masalah keuangan, akan tetapi ia juga pandai menulis. Kepandaian dan kecerdasannya kemudian ia tuangkan untuk mengkritisi kebijakan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kemudian ia juga menulis suatu artikel dalam majalah Hindia Poetra yang berjudul De Economische positive van den Indonesischen grondverhuurder. Dan artikel kelanjutannya berjudul Eenige aanteekenigen betreffende 64

de

groundhuurordonantie

Mavis Rose, op.cit, hlm. 31

40

in

Indonesie.

Artikelnya

ini


dilatarbelakangi oleh berita Neratja, yang mengabarkan bahwa pemimpin pergerakan Sarekat Islam, Haji Oemar Said Tjokroaminoto telah menggerakan kaum tani yang berada di Hindia Belanda untuk menuntut hak atas sewa tanah yang lebih manusiawi bagi tanah pertanian mereka yang diserahkan kepada perusahaan gula di Pulau Jawa. Mohammad Hatta telah menerapkan teoriteori ekonomi kolonial yang dipelajarinya waktu di Batavia. Tulisannya yang mempergunakan bahasa Belanda ini telah menarik perhatian para professor bahasa dan sejarah di Leiden. 65 Kemudian artikel-artikel yang ditulisnya mulai terkenal berkat isinya yang berbobot. Dengan menggunakan keahliannya dalam bidang ekonomi yang ia kuasai, Mohammad Hatta dengan tegas berani mengkritisi kekurangan teori-teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli ekonomi Belanda. Bahkan seorang akademisi terkemuka sekali Dr. Boeke dalam disertasinya yang berjudul Tropisch Koloniale Staathuiskunde (Ekonomi Politik Kolonial Tropis). Bahwa hukum ekonomi yang berlaku di Barat tidak berlaku bagi rakyat pribumi di Hindia Belanda. Dr. Booke menganggap bahwa ada perbedaan mendasar dalam padangan Timur dan Barat. Pada umumnya petani Timur mempunyai keinginan yang sederhana dan terbatas, sementara di Barat ada naluri dengan keinginan yang tidak terbatas. Pada dasarnya orang Timur tidak memiliki kemampuan untuk mengorganisir dan tidak membentuk perusahaan berskala besar, dan secara umum kurang memiliki sifat mencari 65

Dedi Ahimsa Riyadi, op.cit, hlm. 154.

41


keuntungan seperti sifat yang dimiliki oleh orang Barat. Mohammad Hatta memandang bahwa pernyataan Dr. Booke telah merendahkan harga diri orang Timur yang kurang mempunyai dorongan dan semangat kewiraswastaan. 66 Pada perkembangannya di Eropa, Mohammad Hatta juga terpengaruh oleh ajaran marxisme yang menekankan bahwa suatu masyarakat yang adil dan manusiawi akan berkembang melalui usaha perjuangan masa rakyat yang tertidas secara ekonomi. Mohammad Hatta sangat memahami ungkapan Marx tersebut, yang kemudian ia membandingkan keadaan ekonomi rakyat Hindia Belanda yang sangat

tertindas akibat kesewenang-wenangan politik

pemerintah kolonial Belanda. Pengaruh tersebut nampak ketika ia menggunakan ungkapan Marx, bahwa kaum buruh menghasilkan barangbarang yang mewah-mewah bagi orang-orang kaya, akan tetapi bagi kaum buruh sendiri hanya menghasilkan suatu kemelaratan dalam kehidupannya. Sebagai mahasiswa yang cerdas, ia juga mengkritisi rendahnya gaji buruh yang dibayarkan oleh pihak perusahaan Belanda. Berkat kegemarannya membaca buku De Socialisme, ternyata telah bermanfaat memberikan landasan yang luas untuk menilai kecenderungan-kecenderungan sosialis yang sedang berkembang. Ia juga beradaptasi dengan pengaruh ajaran Marx, dan mencari kaitannya yang sesuai dengan realitas kehidupan ekonomi masyarakat Hindia Belanda. Mohammad Hatta menilai bahwa alienasi dan dialektik tenaga kerja apabila dikaitkan dengan realitas Hindia Belanda akan 66


42


menghasilkan suatu faktor rasial. Pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam konfliknya dengan para pegawainya yang notabene adalah orang pribumi yang sebenarnya dieksploitasi. Ia sangat menyadari adanya suatu hubungan simbiotik, suatu ketergantungan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan dalam masyarakatnya. 67 Organisasi Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda telah memainkan peranan yang cukup penting dalam menjaga realitas yang ada di Hindia Belanda yang masih dalam cengkraman kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Perhimpunan mahasiswa ini mempunyai arti yang sangat penting bagi perkembangan pribadi Mohammad Hatta, karena dijadikan wahana pemikirannya supaya berkembang terus. Sebagai mahasiswa yang mengambil jurusan bidang ekonomi, Mohammad Hatta menjadi pendukung utama tentang konsep kooperasi. Suatu kebijakan yang dianut oleh aktivis pergerakan kemerdekaan. Kooperasi dalam pandangannya hanya mungkin terjadi antara dua kelompok yang memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama dan lebih jauh lagi kepentingan yang sama. Apabila hal ini tidak dapat terpenuhi, maka kooperasi hanya akan berpihak pada kelompok yang kuat dan menganggu kelompok yang lemah. 68 Dengan demikian, ia telah mempertajam antithesis kolonial yang menandai pemisahan antara pihak penguasa dan pihak yang dikuasai.

67 68

Mavis Rose, op.cit, hlm. 34. Tashadi, dkk, op.cit, hlm. 15.

43


Keterlibatannya dalam organisasi Perhimpunan Indonesia ternyata telah menyita waktu dan pemikirannya. Ia disibukkan dengan tulisan-tulisan nasionalistik bagi perjuangan kemerdekaan bangsanya. Tugas utamanya sebagai mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di negeri Belanda menjadi terbengkalai. Dalam studinya ia mengalami kegagalan salah satu mata kuliah ujian akhir, sehingga harus rela kehilangan beasiswa. Walaupun diizinkan untuk mengulangi mata kuliah yang tidak lulus itu, hatinyapun sedikit terguncang. Mohammad Hatta masih sangat memerlukan beasiswa untuk membiayai segala kebutuhan hidupnya. Kemudian ia mencari bantuan kepada seorang temannya warga Belanda yang bernama Van Leeuwen. Temannya ia sanggup mencarikan pinjaman uang dari sebuah dana pribadi dan wajib membayar bunga pinjaman. Tanpa berpikir panjang Mohammad Hatta menyanggupinya dan akan mengembalikannya setelah bekerja. 69 Permasalahan pribadi dalam studinya ini tidak mempengaruhi aktivitasinya

dalam

Perhimpunan

Indonesia.

Ia

tetap

bersemangat

menyuarakan nasib pribumi yang tertindas. Pada tahun 1925, ia terpilih menjadi ketua Perhimpunan Indonesia. Jabatan ini merupakan karirnya yang tertinggi dalam organisasi pergerakan di negeri Belanda. Pada waktu pelantikan sebagai ketua, ia menyampaikan pidato yang berbentuk analisis atas akar-akar ekonomi kolonialisme yang berjudul Struktur Dunia Ekonomi dan Konflik Kekuasaan. Ia juga mengutip teori Hegel yang diangkat oleh 69


44


Marx, yaitu: “keberadaan konflik merupakan syarat pertama untuk perkembangan”. Penggunaan filsafat dialektis Marx ini dilatarbelakangi oleh adanya kesesuaian dengan pandangan orang Minangkabau. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa penyebab konflik di masyarakat Hindia Belanda adalah situasi sosial kolonial, antithesis antara penguasa dan yang dikuasai, antara ras kulit putih dan kulit berwarna. Ia memberikan semangat revolusi kepada gerakan nasional dengan menyatakan tidak akan ada kemerdekaan

tanpa

penggunaan

akan

kekerasan,

karena

pihak

penguasa

kolonial

mempertahankan tanah jajahannya dengan menghalalkan segala macam cara. 70 Mohammad Hatta menolak berbagai teori Barat tentang penyebab kolonialisme, ia tetap bersikukuh pada pendapatnya bahwa ketakutan akan kompetisi serta keinginannya untuk membangun monopoli atas sumber daya merupakan motif yang sesungguhnya. Ia menekankan bahwa kolonialisme bukanlah hubungan yang paling mudah dengan konsep pokok mengenai hak, dan bahwa kolonialisme tidak lain adalah merupakan tindakan perampasan kekuasaan yang dengan tersamar disebut dengan istilah hak. Kemudian dipraktikan oleh bangsa yang telah mendapatkan kekuasaan. Ia juga mengingatkan bahwa sejarah perekonomian Eropa sangat bergantung pada produk-produk yang berasal dari wilayah tropis. Ketergantungan ini

70

Ibid, hlm. 45.

45


merupakan tangkai Achilles Eropa modern. Berkaitan dengan hal ini maka Eropa menjalankan dengan apa yang disebut penjajahan. 71 Secara

ekonomis

penjajahan

akan

sangat

merugikan

karena

melahirkan konflik yang merupakan kebutuhan dasar dari pihak terjajah terhadap pihak penjajah. Mohammad Hatta menekankan bahwa serikat buruh harus diperkuat untuk menangkal eksploitasi dari pihak kolonial, karena pemasok tenaga buruh yang murah merupakan sesuatu yang amat penting bagi kepentingan penjajah. Masyarakat koperasi harus dibangun untuk menandingi perusahaan asing dalam rangka untuk menghentikan mesin kolonial. Ia menjadi pendukung kuat koperasi. Hal ini terjadi karena ia mengetahui bahwa koperasi merupakan wahana untuk membangun petani yang lemah atau pedagang kecil menjadi kekuatan ekonomi yang cukup kuat dalam menahan dominasi perusahaan yang cukup besar. Dan pada akhirnya Mohammad Hatta berhasil menyelesaikan studinya dengan gelar doctorandus pada tahun 1932, kemudian pulang kembali ke Indonesia untuk mengabdikan diri terhadap tanah airnya dan berjuang untuk mengakhiri penjajahan Belanda. 72 Pengalaman politik Mohammad Hatta ternyata mempunyai pengaruh yang besar dalam membangun dan mengembangkan lembaga koperasi di Indonesia. Sebagai seorang organisatoris, Mohammad Hatta berusaha dengan

71 72

Idem Tashadi, op.cit, hlm. 18.

46


keras dalam membangun dan mengembangkan lembaga koperasi. Lembaga koperasi di Indonesia harus kuat dan mempunyai struktur yang jelas. Ia menekankan kerjasama yang kuat antar anggota supaya kesejahteraan dapat terwujud.

47


BAB III PERANAN MOHAMMAD HATTA DALAM MENGEMBANGKAN KOPERASI DI INDONESIA TAHUN 1945-1965

Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat Indonesia akibat penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan sesamanya. Sementara itu pihak kolonial terus-menerus mengeksploitasi kekayaan

alam

Indonesia

sehingga

penduduk

pribumi

kondisi

sangat

memprihatinkan. Di samping itu para rentenir, pengijon dan lintah darat turut pula memperkeruh suasana. Mereka berlomba mencari keuntungan yang besar dan para petani yang sedang menghadapi kesulitan hidup, sehingga tidak jarang terpaksa melepaskan tanah miliknya sehubungan dengan ketidakmampuan mereka mengembalikan hutang-hutangnya yang membengkak akibat sistem bunga berbunga yang diterapkan pengijon. Tentang ide perkoperasian untuk pertama kali diperkenalkan oleh Aria Wiraatmadja pada tahun 1896 di Purwokerto, Jawa Tengah. Ia mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakkan koperasi untuk memperbaiki

48


kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatiev. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian

pada

tahun

1929,

berdiri

Partai

Nasional

Indonesia

yang

memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi nampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi. Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi, belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi, pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu. Pada tahun 1942 militer Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus, namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. 73 Berakhirnya kekuasaan pendudukan militer Jepang di Indonesia, Mohammad Hatta Sebagai seorang intelektual ekonomi berhasil membuat konsep perekonomian Indonesia merdeka. Kemudian ia berusaha semaksimal mungkin 73

http://agusnuramin.wordpress.com/2011/09/23/sejarah-koperasi-indonesia.

49


untuk membangun perekonomian Indonesia dengan jalan mengembangkan unit usaha yang dikenal dengan istilah koperasi. Mohammad Hatta mempelajari tentang lembaga perkoperasian untuk pertama kali di negara Denmark. Negara ini terkenal sebagai negara koperasi pertanian yang maju, dan berhasil mengekspor hasil pertaniannya keluar negeri seperti Amerika Serikat. Di Denmark ini ia mendapatkan pengalaman yang sangat berharga tentang koperasi pertanian.

74

Mohammad Hatta juga mengunjungi negara Swedia, di sini ia mendapatkan pengetahuan tentang koperasi konsumsi yang maju. Koperasi konsumsi ini menjual aneka macam kebutuhan rumah tangga yang dikelola secara teratur. Ia memperhatikan cara penjualan dengan cermat. Setiap pembelian dibayar dengan kontan, dan menerima bon yang berisi nama dan harga barang yang dibeli. Tiaptiap bon dapat ditukarkan pada koperasi dan berdasarkan besar pembeliannya, yang menukarkan bon memperoleh bagian keuntungan. 75 Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga baginya untuk mempraktikan koperasi di negerinya sendiri. Mohammad Hatta berperan besar dalam mengembangkan koperasi di Indonesia, di samping mengusahakan konsepkonsep dasar pengembangan koperasi, ia juga terjung langsung ke masyarakat ikut membina dan menumbuhkan koperasi dari bawah.

74 75

Mohammad Hatta, op.cit, hlm. 170. Ibid, hlm. 174,

50


A. Mohammad Hatta Peletak Sendi-sendi Dasar Perkoperasian Indonesia. Ide tentang perekonomian Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dengan membentuk koperasi ini tidak lahir dengan sendirinya, tetapi melalui proses sejarah yang panjang. Jauh dari sebelum Mohammad Hatta mendapatkan pengetahuan tentang ilmu ekonomi dari pendidikan Barat, koperasi sudah dipandang sebagai jalan yang terbaik untuk membangun perekonomian rakyat yang lemah. Pada waktu belajar di negeri Belanda, ia banyak mendapatkan pengetahuan tentang sejarah perkembangan ekonomi yang terjadi di benua Eropa. Ia mengetahui perjuangan kaum buruh di Inggris dan perjuangan kaum tani di Denmark. Para kaum buruh dan tani dalam menghadapi kekuasaan dan pengaruh kapitalisme yang begitu hebat hanya dihadapi dengan mendirikan sebuah organisasi rakyat. Organisasi ini didirikan dengan atas sikap solidaritas dan rasa setia kawan dalam rangka untuk memperbaiki nasibnya. Organisasi yang tepat bagi kaum buruh dan tani hanyalah koperasi. Kapitalisme

yang

berkembang

dengan

semangat

individualisme,

konkurensi merdeka dan modal yang kuat, sedangkan koperasi dasarnya kerjasama, tolong menolong antara orang-orang kecil yang ekonominya lemah. Perkembangan ekonomi di Eropa telah memperlihatkan bahwa orang-orang kecil yang lemah ekonominya dapat bertahan dan meningkatkan derajat hidupnya dengan cara bekerjasama dan bantu membantu dalam tolong menolong sesama mereka. Mereka berusaha untuk meningkatkan kemakmuran kehidupannya dengan melalui usaha koperasi. Mohammad Hatta merasa tertarik melihat 51


kenyataan tentang peranan koperasi di Eropa. Kemudian ia mengarahkan perhatiannya kepada gerakan koperasi yang dapat berjalan efektif. Ia menyadari sepenuhnya bahwa mayoritas rakyat di tanah air hidupnya amat miskin. Bukanlah hal yang mustahil bila koperasi diterapkan di Indonesia akan mengalami suatu perkembangan yang pesat. 76 Mohammad Hatta mengetahui bahwa perekonomian bangsanya yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang dalam struktur ekonominya terbagi atas tiga lapisan ekonomi yang tersusun bertingkat. Lapisan paling atas ialah perekonomian kaum penjajah, kaum kulit putih terutama bangsa Belanda. Kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan dunia luar hampir semuanya dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka menguasai sektorsektor ekonomi yang cukup vital dan mendatangkan keuntungan yang cukup besar, diantaranya: produksi perkebunan, produksi industri, jalur perhubungan laut, sebagian di udara dan darat, exspor dan impor, perbankan serta asuransi. Lapisan perekonomian yang kedua, yang menjadi perantara dan komunikasi dengan masyarakat Indonesia kurang lebih 90 persen dikuasai oleh orang-orang Tionghoa dan Asia lainya seperti Arab dan India. 77 Sedangkan orang-orang Indonesia yang dapat dimasukkan dalam masyarakat lapisan kedua hanyalah kaum ningrat dan saudagar yang kaya. Lapisan ketiga ialah perekonomian taraf kecil, yang terdiri dari: pertanian kecil,

76 77

I. Wangsa Widjaja, Mengenang Bung Hatta, Jakarta, Haji Masagung, 1988, hlm. 118. Ibid, hlm. 119.

52


pertukangan

kecil,

perdagangan

kecil

dan

lain-lainnya.

Inilah

realitas

perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat kecil hidupnya tertekan dengan adanya hutang dan kredit dengan orang-orang Tionghoa, belum lagi pajak yang harus dibayarkan kepada pihak pemerintah. Orang-orang Tionghoa banyak menjalankan bisnis ekonomi dengan merentenirkan uang atas dasar sepuluh-duabelas. Apabila seorang pribumi berhutang f 10,-, hutang itu harus dikembalikan sesudah seminggu dengan f 12,-, cukup ia bayar rentenya saja f 2,-. Tetapi yang f 2,-, itu hanya rente, tidak lain dari pada rente. Hutangnya yang f 12,-, tidak berkurang dengan pembayaran rente f 2,-, setiap minggu, betapa juga lamanya. Hutangnya baru lunas apabila ia dapat membayar hutangnya sekaligus dengan f 12,-, itupun akan sangat sulit terbayar olehnya. Demikianlah dengan membayar setiap minggunya f 2,-, ia tetap akan terlilit hutang seumur hidup. Mohammad Hatta menyaksikan realitas kehidupan ekonomi rakyat Indonesia yang memprihatinkan seperti ini tidak bisa dibiarkan dengan begitu saja. Ia sebagai mahasiswa yang sedang mendalami studi ilmu ekonomi di negeri Belanda, dapat menyaksikan perkembangan koperasi yang ada di negara-negara Eropa. Ia mempelajari letak kekuatan koperasi. Dengan koperasi yang menitikberatkan pada usaha bersama, orang belajar mengenal diri sendiri, percaya pada diri sendiri, setia kawan dan tolong menolong. Antar koperasi-koperasi diutamakan kerjasama dan tolong menolong serta dijauhkan dari persaingan dalam bidang yang sama. Dengan pengetahuannya yang ia dapat dari belajarnya di luar negeri itulah yang mendorong dirinya dikemudian hari untuk menyusun 53


landasan perekonomian Indonesia yang berasaskan kekeluargaan. Dengan kenyakinannya, bahwa taraf hidup bangsa Indonesia akan dapat dinaikkan bila dalam alam kemerdekaan nantinya perekonomian rakyat disusun atas usaha bersama dalam bentuk koperasi. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang Kuniaki Kaiso menjanjikan kemerdekaan Indonesia dikemudian hari. Untuk mempersiapkannya maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia). Dengan adanya pembentukan badan ini benar-benar bangsa Indonesia bagaikan terlepas dari pertautannya dengan Perang Pasifik di bawah Jepang. 78 Dalam BPUPKI ini Mohammad Hatta duduk sebagai anggota. Badan ini dipimpin oleh Radjiman Wediodiningrat. Pada tanggal 10-16 Juli 1945 BPUPKI menyelenggarakan sidang yang kedua untuk menyusun rancangan UndangUndang Dasar. Sidang BPUPKI ini benar-benar membicarakan arah pembentukan sebuah negara yang merdeka. Pada sidang BPUPKI ini Mohammad Hatta mempunyai peranan yang cukup penting di antaranya menyangkut tentang persoalan masalah ekonomi bangsa Indonesia. Ia diberi kesempatan untuk mengajukan pemikirannya tentang konsep ekonomi Indonesia. 79 Mengenai bentuk perekonomian Indonesia jika telah meraih kemerdekaan, ia mengatakan: “Perekonomian Indonesia merdeka diatur dengan usaha bersama. Dengan ini tidak dimaksud untuk mematikan perusahaan yang kecil-kecil 78

P.J. Suwarno, Tatanegara Indonesia Dari Sriwijaya Sampai Indonesia Modern, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2003, hlm. 94. 79 Rancangan Undang-Undang Dasar tentang perekonomian Indonesia merdeka yang disampaikan oleh Mohammad Hatta ini diterima oleh BPUPKI pada tanggal 16 juli 1945.

54


yang hanya dapat dikerjakan oleh orang seorang saja dan tidak menyinggung keperluan umum. Usaha bersama dilakukan terhadap kepada penghasilan yang besar-besar yang mengenai keperluan umum dan perluan rakyat semuanya. Desentralisasi ekonomi dilakukan memakai koperasi sebagai dasar perekonomian. Jadi Indonesia ibarat satu taman berisi pohon-pohon koperasi, yang buahnya dipungut oleh rakyat yang banyak. Jadi, bukan koperasi yang bersaingan satu sama lain mencari untung besar, melainkan yang bekerja sama untuk membela kebutuhan-kebutuhan rakyat semuanya dan keperluan umum seperti pelajaran seni dan lain-lainnya.” 80 Inilah yang menjadi latarbelakang ide dasarnya untuk merumuskan tentang perekonomian Indonesia yang kemudian dituangkan dalam pasal 33 UUD 1945. Dalam sidang BPUPKI yang membahas tentang masalah ekonomi bagi bangsa Indonesia yang merdeka telah terjadi perdebatan yang cukup sengit. Mohammad Hatta yang mempunyai wawasan yang luas dalam bidang ekonomi menguraikan tentang kedudukan rakyat yang lemah menghendaki perekonomian harus disusun atas dasar koperasi yang mengedepankan prinsip kekeluargaan. Kekeluargaan dalam koperasi diartikan sebagai rasa solidaritas yang kuat, bukan untuk

menyebabkan

pribadi

seseorang

tenggelam

dalam

kebersamaan.

Mohammad Hatta menggunakan kata pribadi ini dengan kata individualita yang sangat berbeda dengan kata individualisme. Individualisme lebih mengutamakan pada kepentingan diri sendiri. Sedangkan individualita seseorang

menjadi

pembela dan pejuang bagi koperasi. Ia percaya pada diri sendiri, dan bersikap melaksanakan self-help. 81

80 81

Mohammad Hatta, Kumpulan Karangan I, Djakarta, Balai Buku Indonesia, 1953, hlm. 79. Deliar Noer, Mohammad Hatta, Hati Nurani Bangsa 1902-1980, Jakarta, Djambatan, 2002, hlm. 78.

55


Mohammad Hatta juga menekankan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dalam hal ini Negara kemudian harus mempergunakannya untuk sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyatnya. Negara melakukan penanganan langsung, termasuk dalam public utilities seperti tenaga listrik, persediaan air minum, irigasi, jalan raya, dan juga produksi yang sebesar-besarnya yang menguasai hidup orang banyak. Walaupun negara memegang kendali perekonomiannya, namun bukan berarti pihak swasta tidak boleh berperan. Ia juga menegaskan perlunya diadakan peraturan yang menunjukan usaha swasta pada kepentingan orang banyak. Menurutnya tempat yang terluang bagi pihak-pihak swasta ini masih cukup banyak, yang tidak ditangani baik oleh pihak koperasi maupun oleh pemerintah. Namun motivasi mencari keuntungan dari pihak swasta harus dijaga dan pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat agar tidak menghancurkan tujuan negara dalam menciptakan kemakmuran rakyat. Konsep ekonomi Indonesia merdeka yang dipaparkan oleh Mohammad Hatta dalam sidang BPUPKI dapat diterima oleh anggota yang lainnya. 82 Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, pemikiran Mohammad Hatta tentang perekonomian Indonesia yang merdeka disetujui dan dirumuskan oleh

82

Idem.

56


PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 33 yang isinya sebagai berikut: 83 Ayat 1: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Ayat 2: “Cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Ayat 3: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pemikiran Mohammad Hatta yang dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, yang dimaksudnya adalah koperasi. Dengan mengambil bentuk koperasi ini akan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian rakyat kecil yang mengutamakan kerjasama dan tolong menolong. Mohammad Hatta mengibaratkan koperasi yang dikelola oleh rakyat kecil seperti sapu lidi, satu persatu akan mudah dipatahkan, akan tetapi kalau disatukan menjadi satu ikat, ia akan semakin kuat dan sulit untuk dipatahkan. Dari bentuk koperasi yang kecil-kecil yang dikelola dengan aktiva yang teratur, maka berangsur-angsur akan mengalami peningkatan ke atas dan sanggup melaksanakan perekonomian medan pertengahan. Kemudian pada akhinya perekonomian rakyat yang teratur itu dengan organisasi koperasi dapat 83

Taufik Abdullah, Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945, Jakarta, Sekertariat Negara Republik Indonesia, 1998, hlm. 557.

57


memasuki medan perekonomian besar. Koperasi Indonesia yang berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945, bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat istiadat orang Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan tuntutan zaman modern. Semangat kolektivitas Indonesia dalam koperasi yang mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, yang bebas dari penindasan dan paksaan. Dengan menghargai pribadi manusia sebagai makhluk Allah yang bertanggungjawab atas keselamatan keluarga dan masyarakat seluruhnya, tetapi menolak pertentangan dan persaingan yang tidak sehat. Dengan koperasi yang mendidik seperti ini akan memeperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa. 84 Pada bulan Desember 1945, dalam konperensi ekonomi di Yogyakarta, Mohammad Hatta menjelaskan bahwa perekonomian suatu negara pada umumnya ditentukan oleh tiga hal utama yaitu: 1). Kekayaan tanahnya, 2). Kedudukannya terhadap negara-negara lain dalam lingkungan internasional, 3). Kemampauan dan tujuan rakyatnya. Dalam konperensi ini ia menambahkan: “Dalam kasus Indonesia, bagian lain harus ditambahkan yaitu sejarahnya sebagai suatu koloni. Karena Indonesia dijajah di bawah kolonialisme Belanda selama tiga abad, situasinya secara keseluruhan tidak seperti yang disebutkan di atas. Tanah Indonesia kaya, menghasilkan ratusan ribu produk setiap tahun bagi dunia luar, tetapi rakyat Indonesia sendiri menderita kemiskinan dan kesengsaraan di tengah-tengah kaum kaya yang hidup berlebihan, landasan ekonomi yang akan datang akan menghindari

84

Djarot Siwijatmo, Koperasi di Indonesia, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1982, hlm. 39.

58


individualisme sedapat mungkin dan sedekat mungkin dengan kolektivisme, yaitu mempertahankan tingkat kemakmuran yang merata”. Mohammad Hatta mengetahui bahwa sebagian besar rakyat Indonesia hidup dari sektor agraris sebagai petani dan ada yang berprofesi sebagai pedagang. Kehidupan mereka jauh dari kemakmuran dan rentan terhadap konsorsium internasional dan sistem pasar dunia. Meskipun menentang individualisme, ia tidak pernah menyarankan supaya individu tidak boleh memiliki kekayaan pribadi. Penekanan yang dilakukan Mohammad Hatta lebih menitikberatkan pada kebijakan ekonomi kerakyatan untuk melindungi anggota masyarakat yang lemah. Dalam roda perekonomian yang paling cocok dengan realitas bangsa kita adalah koperasi. Dengan dimasukkan nama koperasi dalam UUD 1945 pasal 33, ini telah membuktikan bahwa Mohammad Hatta telah berhasil meletakan dasar pembangunan ekonomi nasional. 85 B. Reorganisasi Koperasi Oleh Mohammad Hatta Kemerdekaan bangsa Indonesia yang berhasil diproklamasikan pada tangal 17 Agustus 1945 merupakan momentum untuk menentukan pemerintahan sendiri yang merdeka dan berdaulat. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 kelengkapan pemerintahan disusun yang didalamnya juga memuat UUD 1945 secara resmi mulai berlaku. Perekonomian Indonesia telah memulai babak baru dalam suasana negara yang sudah merdeka. Semangat koperasi mulai timbul

85

Mohammad Hatta, Ekonomi Indonesia di Masa Datang, Dalam Bung Hatta Berpidato, Bung Hatta Menulis, Jakarta, Mutiara, 1979, hlm. 10.

59


kembali sejalan dan semarak dengan bergeloranya “perjuangan 45”. Pemerintah bersama dengan rakyat bahu membahu untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada. Perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Supaya lembaga koperasi dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan perekonomian nasional, maka Wakil Presiden Mohammad Hatta melakukan reorganisasi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri. Implementasi dari reorganisasi ini adalah lembaga koperasi berdiri sendiri dan lepas dari lembaga Perdagangan Dalam Negeri. 86 Dengan adanya jawatan koperasi yang mandiri, dan untuk memperkuat kedudukannya, kemudian diadakan konferensi jawatan koperasi untuk pertama kalinya yang berlangsung tanggal 9-12 Desember 1946. Dalam konferensi ini Mohammad Hatta memberikan amanat yang berisi tentang: penyusunan perekonomian Indonesia harus sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, pendirian koperasi di Indonesia bukan semata-mata meniru koperasi di zaman penjajahan Belanda, dasar perekonomian Indonesia adalah kolektivisme, usaha koperasi yang kita bangun di masa ini dan masa yang akan datang adalah demi kemakmuran rakyat, untuk mempersiapkan dan melaksanakan hidup berkoperasi harus dikedepankan pentingnya pendidikan. 87

86

G. Kartasapoetra, Koperasi Indonesia Yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 86. 87 A. Hanan Hardjasasmita, Sejarah Lahirnya Gerakan Koperasi Indonesia Dan perkembangannya Sampai Dengan Awal Periode 80an, Bandung, Armico, 1983, hlm. 33

60


C. Sumbangan Pemikiran Mohammad Hatta Kepada Panitia Penyelenggara Konggres Koperasi Pertama. Pada saat revolusi fisik perkembangan koperasi belum dapat tercatat secara cermat, hal ini dapat dimaklumi karena masih dalam situasi perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Ancaman militer Belanda masih sangat mewarnai situasi tanah air, sehingga penataan koperasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Dengan masuknya pasukan Belanda dan menguasai beberapa wilayah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa telah melahirkan daerah-daerah kantong. Daerah kantong ini ternyata telah mendorong pemikiran untuk mengembangkan ekonomi yang mandiri secara swadaya. Ini harus dilakukan karena adanya blockade ekonomi dari militer Belanda. Para pemimpin dan penggerak koperasi tidak tinggal diam, mereka tetap berjuang untuk mengembangkan koperasi dengan tujuan menghidupkan perekonomian rakyat yang terpuruk akibat perang kemerdekaan. Di Jawa Barat yang terkenal dengan kantong gerilya, para penggiat koperasi seperti Niti Sumantri, Kastura, Much Muchtar, dan Kyai Lukman Hakim berencana akan menyelenggarakan konperensi koperasi di Ciparay dengan tujuan untuk membentuk pusat koperasi Priangan. 88 Untuk merealisasikan tujuannya tersebut mereka pergi ke Yogyakarta, yang merupakan ibukota Republik Indonesia. Kepergiannya ini untuk menemui Wakil Presiden Mohammad Hatta. Mereka memandang Mohammad Hatta

88

Kamaralsyah, dkk, Panca Windu Gerakan Koperasi Indonesia 12 Juli 1947-12 Juli 1987, Jakarta, Dewan Koperasi Indonesia, 1987, hlm. 6.

61


sebagai seorang ahli ekonomi dan penganjur gerakan koperasi Indonesia yang sangat dihormati. Dalam pertemuan di Yogyakarta tersebut, Mohammad Hatta membicarakan tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh gerakan koperasi dalam perkembangannya. Ia menekankan koperasi harus diperkuat untuk menjalankan roda perekonomian rakyat, dan tentunya koperasi harus tetap berpegang teguh pada asas kekeluargaan seperti yang diamanahkan dalam pasal 33 UUD 1945. 89 Para delegasi yang menemui Mohammad Hatta berpendapat, bahwa untuk kepentingan gerakan koperasi di Indonesia, sebelum gerakan dapat mewujudkan usaha-usahanya sendiri, akan diadakan “kamar koperasi” yang bertugas untuk menyelenggarakan kredit bagi kegiatan koperasi di seluruh Indonesia. Setelah dengan persiapan yang cukup matang, konggres koperasi yang pertama dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 14 Juli 1947.90 Konggres ini berlangsung di Gedung Pabrik tenun perintis milik pusat koperasi kabupaten Tasikmalaya. Pada konggres tersebut dihadiri sekitar 500 orang yang merupakan utusan-utusan dari koperasi yang ada di Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Konggres tersebut menghasilkan keputusan: 91 (1). Dibentuk Sentra Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI), (2). Ditetapkan asas koperasi Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong, (3). Menetapkan peraturan dasar SOKRI, (4). Kepengurusan disusun berdasarkan 89

Idem. Kartasapoetra, op.cit, hlm. 88. 91 Kamaralsyah, dkk, op.cit, hlm. 8. 90

62


presidium, dengan Niti Sumantri dipilih sebagai ketua yang diserahi tugas untuk menyusun badan pekerja dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan keputusan-keputusan konggres, (5). Kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dengan koperasi rakyat desa yang meliputi tiga usaha: kredit, konsumsi, dan produksi, (6). Mendirikan bank koperasi sentral, (7). Ditetapkannya konsepsi Koperasi Unit Desa (KUD), yang meliputi tiga unit usaha: kredit, konsumsi, dan produksi, yang menekankan bahwa KUD harus dijadikan dasar susunan SOKRI, (8). Memperhebat dan memperluas pendidikan koperasi rakyat di kalangan masyarakat, (9). Pendistribusian barang-barang penting harus diselenggarakan oleh koperasi, (10). Memutuskan tanggal 12 Juli sebagai hari “Koperasi Indonesia”, yang tiap-tiap tahun harus diperingati. D. Penegasan Mohammad Hatta Untuk Pengembangan Koperasi Perkembangan gerakan koperasi di Indonesia sejak tahun 1950 tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi politik negara, UUD 1945 telah digantikan dengan UUD Sementara. Pasal 33 UUD 1945 kedudukannya digantikan pasal 38 dalam UUDS. Dalam pasal 38 UUDS, menyatakan bahwa koperasi disepakati sebagai dasar perusahaan yang sesuai dengan perekonomian yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian di bawah UUDS ini kehidupan perkoperasian di Indonesia mempunyai tempat pijakan yang kuat. Setelah adanya pengakuaan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda, situasi tanah air relatif kondusif, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan koperasi secara lebih luas. Selain situasi keamanan dan landasan hukum, yang mendorong bagi 63


perkembangan perkoperasian dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat adanya sikap pemerintah yang memberikan dukungan. Dukungan dari pihak pemerintah ini disampaikan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pada waktu memperingati hari koperasi pada tanggal 12 Juli 1951, Mohammad Hatta menegaskan bahwa perkoperasian di Indonesia harus dikembangkan dengan baik. Dalam pidatonya ia menekankan bahwa pasal 38 UUDS, menyatakan dua macam kewajiban kepada pemerintah dan kewajiban kepada rakyat. Selain menganjurkan

dan

merencanakan

perkembangan

koperasi,

pemerintah

mempunyai kewajiban seperti yang tertera dalam ayat 2 dan 3 UUDS, yang berbunyi: ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara. Ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan

untuk

sebesar-besarnya

kemakmuran

rakyat.

Tugas

dan

tanggungjawab pemerintah untuk melindungi penghidupan rakyat dan mengatur supaya produksi berjalan untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat. Dikuasai tidak berarti bahwa pemerintah sendiri menjadi pengusaha dalam segala bidang. Dikuasai berarti juga bahwa pemerintah mengatur jalanya produksi supaya menguntungkan bagi kemakmuran rakyat. Di sisi lain ada kewajiban dari pada rakyat untuk menyempurnakan hidupnya dan perusahaan masyarakat dengan

64


mengelola koperasi. Dengan koperasi yang diselenggarakan dengan baik dan benar akan terciptakan kemakmuran bagi rakyat. 92 Penegasan yang dilakukan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta ini bertujuan untuk:

93

a) mempertebal kesadaran berkoperasi bagi seluruh rakyat

Indonesia, b) terciptanya kebiasaan untuk hidup hemat dan peningkatan pelaksanaan pekan tabungan, c) memberikan nasehat-nasehat kepada gerakkangerakkan koperasi untuk meningkatkan cara kerja dan cara berusaha, d) memberikan gambaran-gambaran mengenai perjalanan koperasi Indonesia dari tahun ke tahun. Kemauan menyimpan uang di koperasi merupakan gambaraan keadaan koperasi dan keyakinan berkoperasi. Jiwa pendorong koperasi adalah self-help. Dan ini adalah merupakan prinsip tolong diri sendiri yang senantiasa harus dipupuk dan diperbesar. Gerakan koperasi yang berjiwa self-help yang berani bertanggungjawab dan berani mengatasi kesulitan sendiri lebih dahulu akan menemui zaman emasnya di masa datang. Demikian besar motivasi dan peranan

yang

ia

lakukan

terhadap

usaha-usaha

untuk

meningkatkan

perkembangan perkoperasian di Indonesia. Selain menekankan prinsip self-help, dalam peringatan hari koperasi ini, ia juga menanyakan sudahkah tiap-tiap desa mempunyai lumbung padi? Sudahkah berkembang peternakan di kalangan rakyat yang dibiayai oleh pinjaman koperasi? Bagaimana perkembangan koperasi di kalangan pertukangan dan kerajinan? Sampai di manakah hasil yang diperoleh

92 93

Kamaralsyah, dkk, op.cit, hlm. 14. Kartasapoetra, dkk, op.cit, hlm. 92.

65


dengan koperasi untuk mengatasi sistem ijon dengan pinjaman kecil-kecilan sesuai dengan kebutuhan dan lain-lainnya?. Penegasan yang dilakukan oleh Mohammad Hatta ini jelas menunjukkan peran koperasi untuk menyediakan modal kerja (working capital) dengan apa yang disebut micro finance. Berkaitan dengan hal ini, ia mengatakan bahwa masyarakat kita masih kekurangan modal untuk dapat menyelenggarakan berbagai usaha. Untuk menutup kekurangan modal ini diusahakan dengan cara peningkatan simpanan atau tabungan dari anggota. Selama sepekan hati rakyat digerakkan untuk menyimpan uang, terutama dalam lingkungan koperasi sendiri. Kegiatan menabung ini harus diperbesar dan diperluas ke luar lingkungan koperasi sampai ke dalam lingkungan rakyat seluruhnya. Mohammad Hatta menganjurkan supaya seluruh anggota dan rakyat menabung secara teratur, menyimpan tiap-tiap minggu dalam jumlah yang tertentu pula. Ia mengingatkan tiap-tiap orang menyimpan sesuai dengan kemampuannya. Tetap teratur dan tidak ada yang dilangkahinya. 94 Upaya menabung sebenarnya tidak terlalu susah dan berat, tidak melewati kesanggupan anak-anak yang biasa membeli makanan setiap hari. Yang menjadi kendalanya adalah dalam hal mengadakan organisasinya dan menyusun kemauan secara teratur. Setiap koperasi hendaknya bersedia mengorganisasi dan menerima simpanan rakyat secara teratur dan tertib. Koperasi dapat memacu pendanaan

94

Thoby Mutis, Bung Hatta dan Pendanaan Mikro, Dalam Bung Hatta, Jakarta, Buku Kompas, 2003, hlm. 337.

66


dengan cara menggerakkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang pantas. Keluarga miskinpun dapat menabung, jika mau digerakkan dan dipacu secara tepat. Sebaliknya juga koperasi-koperasi kredit juga mampu untuk menggerakkan micro finance untuk melatih menabung teratur dan mampu mengembangkan akses perkreditan atau pinjaman kepada orang-orang yang ekonominya lemah. Koperasi kredit harus mampu menunjukkan bahwa masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota layak untuk mendapatkan fasilitas kredit. Hal semacam ini akan menimbulkan nuansa yang memacu efisiensi simpanan dan pinjaman dengan pengadaan biaya transaksi yang rendah. Dengan adanya solidaritas dalam lingkungan kolektif akan memacu sinergi bagi perkembangan koperasi. Dalam rangka mengembangkan koperasi yang ada di Indonesia ini, Mohammad Hatta juga melakukan studi banding ke luar negeri. Pada bulan Oktober 1961 ia melakukan kunjungan kerja ke Swedia. Di Swedia ini Mohammad Hatta dapat menyaksikan perkembangan koperasi dengan sangat jelas. Selama kunjungan kerjanya ini, ia diberi kesempatan untuk melihat mekanisme kerja koperasi secara luas dan terperinci. Ia merasa kagum dengan perkembangan koperasi di Swedia dapat berjalan dengan baik. Kemudian ia menilai bahwa koperasi di swedia ini boleh juga untuk diterapkan sebagai contoh koperasi di Indonesia. Dalam penilaiannya ia melihat bahwa rakyat Swedia pada umumnya, baik pegawai pemerintah maupun pegawai swasta, mulai dari pegawai tingkat rendah sampai dengan tingkat tinggi semuanya menjadi anggota koperasi. 67


Kesadaran mereka akan kepentingan bersama ini sangat tinggi. Hasilnya, boleh dapat dikatakan rakyat Swedia telah mencapai tingkat kemakmuran yang cukup tinggi. Suatu hal aneh yang ia saksikan ialah bahwa kenyataannya Swedia merupakan salah satu Negara kapitalis, ternyata mampu menjalankan usaha koperasi dengan sangat baik. Selama di Swedia ini, ia juga menghadiri konferensi koperasi di Lausanne. Setibanya di tanah air, Mohammad Hatta mengatakan kita harus dapat mengambil pelajaran dari perkembangan koperasi di Swedia. Hanyalah dengan pengembangan koperasi yang baik maka lambat laun taraf kehidupan rakyat yang masih melarat akan dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit sehingga pada akhirnya akan tercipta kemakmuran. 95 E. Pendidikan Kader-kader Koperasi Usaha untuk mengembangkan koperasi harus dilakukan dengan kerjasama dari pihak pemerintah. Kesadaran dalam berkoperasi harus ditumbuhkan dari keinsyafan rakyat akan kepentingannya sendiri yang disalurkan lewat organisasi koperasi. Kerja sama dengan pihak pemerintah ini bukan dalam arti harus dilakukan dalam semua hal, karena campur tangan yang terlalu mendalam juga tidak baik bagi perkembangan koperasi. Keterlibatan pemerintah dalam mengembangkan koperasi alangkah baiknya pada pendidikan kader koperasi. Koperasi sangat perlu untuk melakukan pendidikan kader kepada anggotaanggotanya secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan-kegiatan yang secara sengaja direncanakan. Pendidikan kader ini harus menjadi agenda 95

I. Wangsa Widjaja, op.cit, hlm. 127.

68


koperasi. Dalam hal ini mengatakan bahwa budi pemangku koperasi yang ideal terletak di dalam daerah pendidikan penghidupan sosial maupun perusahaan. Dan yang harus dihidupkan dalam lingkungan keluarga koperasi sebagai peribudi istimewa adalah sifat-sifat tegas, pemahaman, kemampuan dan kemauan untuk menolong diri sendiri, kecondongan bersekutu dan solidaritas. Pendek kata dalam berkoperasi harus setia kepada kawan dan setia terhadap perusahaan sekawan. Bahwa dalam pendidikan kader koperasi bukanlah suatu hal yang mudah. Pengalaman kita telah menunjukan betapa sukarnya untuk mendidik sifat dan budi pekerti yang kita kehendaki. Pendidikan kader koperasi merupakan suatu pekerjaan yang meminta waktu, dan harus dikerjakan sekarang juga. Untuk itu sikap percaya dan yakin tentang kebaikan harus dibangun secara berangsurangsur dengan penuh usaha yang keras dan pantang menyerah. Pendidikan kader koperasi bukanlah suatu semboyan yang muluk-muluk untuk mencapai masyarakat koperasi yang kita cita-citakan. 96 Pendidikan kader oleh Mohammad Hatta dimaksudkan untuk merintis kemandirian bagi dewan koperasi di suatu daerah agar mempunyai kemampuan, yang pada akhirnya mampu untuk melakukan pendidikan kader sendiri. Dengan adanya tenaga-tenaga yang terampil dan profesional dalam bidangnya, maka badan usaha koperasi ini dengan sendirinya akan mampu berkembang dengan baik. Dalam rangka pendidikan bagi pembentukan kader-kader koperasi, Mohammad Hatta menganjurkan beberapa sikap penting 96

Rikard Bangun, Bung Hatta, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2003, hlm. 341.

69

yang harus


ditanamkam, meliputi: 97 1) Rasa solidaritas dan rasa setia kawan. 2) Individualitas tahu harga diri. 3) Kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan self-helf- tolong diri sendiri dan untuk kepentingan bersama. 4) Cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri. 5) Rasa tanggungjawab sosial dan moral. Berdasarkan dengan keyakinannya seperti inilah Mohammad Hatta berusaha dengan sekuat tenaga untuk membangun koperasi. Ia terjun langsung ke daerah-daerah untuk mengadakan pendidikan dan pembinaan kader-kader koperasi. Dengan tindakannya ini gerakan koperasi dapat berkembang dengan hasil yang memuaskan. Usaha-usaha rakyat yang berbagai macam diusahakan semaksimal mungkin melalui koperasi. Dengan adanya usaha rakyat lewat koperasi lambat laun akan dapat meningkatkan taraf kemakmuran hidupnya. Pada tahun 1953 Mohammad Hatta melakukan lawatan dinas ke Kalimantan Barat. Dalam melakukan kunjungan kerjanya ini, ia menyampaikan ceramah dan sekaligus memberikan bimbingan tentang koperasi dihadapan penduduk setempat. Ia juga mengunjungi beberapa kota seperti: Pontianak, Sambas, dan Singkawang. Di kota-kota tersebut ia melakukan pembinaan dan pendidikan kader koperasi. Dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Barat ini, ia merasa terharu dengan adanya kemajuan koperasi di daerah ini, terutama koperasi kopra. Di kota Singkawang ia merasa terharu dengan adanya seorang penduduk setempat yang 97

I. Wangsa Widjaja, op.cit, hlm. 124.

70


menemuinya. Orang tersebut mengucapkan terima kasih banyak atas didikannya tentang koperasi. Koperasi yang dikelola orang itu telah berkembang dengan pesat dan berhasil meningkatkan kemakmurannya. Mohammad Hatta yang mendapatkan laporan ini hanya memberi saran lanjutkan usahanya dengan baik. Koperasi kopra di Kalimantan Barat ini dapat berkembang dengan baik berkat bimbingan dari Mohammad Hatta. 98 Dengan

adanya

keadaan

yang

selalu

berubah

seiring

dengan

perkembangan zaman, apa yang telah kita rasakan sekarang ini, di kemudian hari akan mengalami suatu perubahan yang belum tentu sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Perjalanan waktu terus mengubah keadaan dunia. Janganlah di antara kita ada yang merasa sombong melihat dan menikmati hasil yang telah dicapainya. Sikap yang harus dicapai dalam membangun koperasi haruslah sesuai dengan ilmu padi “semakin masak semakin merunduk”.

98

Ibid, hlm. 125.

71


BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI MOHAMMAD HATTA DALAM MENGEMBANGKAN KOPERASI DI INDONESIA TAHUN 1945-1965

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang baru merdeka, keadaannya masih rentan terhadap gangguan keamanan baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Segenap lapisan

masyarakat

Indonesia

disibukan

dengan

perjuangan

untuk

mempertahankan kemerdekaan. Para pemimpin negara pada waktu itu disibukan dengan masalah pembentukan pemerintahan yang kuat, dan mengatur rumah tangga Negara khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial yang telah diamanakan dalam UUD 1945 pasal 33, agar perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berasarkan atas azas kekeluargaan, yang tidak lain adalah koperasi. Akan tetapi masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada awal berdirinya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia begitu sangat kompleks. 99 A. Hambatan Pada Masa Revolusi Fisik Pada kurun waktu antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1950, bangsa Indonesia mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara yang cukup tinggi 99

Tuk Setyohadi, Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia Dari Masa Ke Masa, Jakarta, Rajawali Corporation, 2002, hlm. 24.

72


dengan dilengkapi jiwa patriotisme dan semangat kepahlawanan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Secara de fakto bangsa Indonesia sudah merdeka, namun pihak Belanda masih tetap menganggap Indonesia sebagai daerah jajahannya. Situasi bangsa Indonesia sangat genting di bawah tekanan ancaman agresi militer Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaan atas Indonesia. Pasukan Belanda dengan persenjataan yang lengkap dan modern membonceng pasukan Sekutu yang bertugas untuk mengurusi tawanan Jepang dan mengembalikan ke negaranya. Semua elemen lapisan dan golongan dari masyarakat bangsa Indonesia telah terjadi kesepakatan membagi tugas antara yang menganggat senjata menghadapi musuh dan yang menyusun perangkat kelembagaan negara. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa bangsa Indonesia sudah berdiri dan dapat disejajarkan dengan bangsa-bangsa lain yang merdeka. Para pemimpin dan tokoh cendekiawan berupaya untuk menghidupkan urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.100 Salah satunya adalah Mohammad Hatta. Di masa yang sangat sulit seperti ini, ia tetap berjuang untuk mengembangkan koperasi dalam rangka menghidupkan perekonomian rakyat. Perjuangan ini banyak mendapatkan hambatan. Hambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain: 1. Perang Kemerdekaan Melawan Agresi Belanda I Dan II Pada tanggal 15 Agustus 1945 pasukan Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Kemudian tentara Sekutu akan mengambil 100

Ibid, hlm. 27.

73


wilayah Indonesia, untuk tugas ini diserahkan kepada Komando Asia Tenggara di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten dari Inggris untuk mendarat di Pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera yang diberi kewenangan adalah tentara Australia. Dalam mengimplementasikan pendudukan atas Indonesia, terdapat instruksi yang diberikan oleh Laksamana Mountbatten kepada setiap komandan-komandan pasukan Inggris. Instruksi tersebut menyatakan bahwa setiap pasukan Sekutu tidak boleh meredam kemerdekaan Indonesia, namun di sisi lain juga tidak boleh mengambil suatu tindakan yang seakan-akan mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Semua ini harus dilakukan mengingat tugas utama pasukan Sekutu hanyalah untuk melakukan pelucutan senjata tentara Jepang dan mengembalikan mereka ke tanah airnya, melepaskan tawanan perang tentara Sekutu dan interniran, serta memelihara keamanan dan ketertiban. Sementara itu pada tanggal 24 Agustus 1945, pemerintah Inggris dan Belanda telah melakukan perjanjian mengenai urusan pemerintahan sipil, bahwa Belanda sebagai anggota Sekutu, mempunyai hak untuk memperoleh kembali jajahannya. 101 Pada tanggal 15 September 1945 pasukan Sekutu Inggris di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philips Christison dengan kapal perang Cumberland mendarat di pelabuhan Tanjung Priok, dengan diikuti kapal perang Belanda De Tromp yang membawa tentara Belanda dan personil 101

Ibid, hlm. 34.

74


NICA di bawah pimpinan Van der Plas. Kemudian pasukan NICA Ini melakukan infiltrasi dan menyebar ke kota-kota seperti: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dengan berlindung di belakang RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Interness). Tentara Belanda yang menyamar sebagai anggota RAPWI segera menyusun kekuatan dan berusaha untuk mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Sepak terjang tentara Belanda ini akhirnya terbongkar oleh para pejuang Indonesia sehingga insiden bersenjata tidak dapat terelakan. 102 Pertempuran segera meletus diberbagai tempat dengan sengitnya antara pejuang Indonesia dengan tentara Sekutu di yang diboncengi tentara Belanda. Pasukan Sekutu Inggris di bawah Pimpinan Brigadir Mallaby, dengan diboncengi pasukan Belanda NICA mendarat di Surabaya. Di Surabaya ini pasukan NICA mengadakan provoksi dan menyulut insiden bersenjata dengan pejuang Indonesia. Dalam pertempuran ini Brigadir Mallaby tewas. Kejadian ini telah menimbulkan amarah pasukan Sekutu. Surabaya diserang habis-habisan baik dari darat, laut, dan udara. Arek-arek Surabaya

bertempur

mati-matian.

Pertempuran

ini

dikenal

dengan

pertempuran 10 November 1945. Dengan keunggulan persenjataan akhirnya pasukan Sekutu berhasil menguasai Surabaya. Pada tanggal 12 Oktober 1945 pasukan Sekutu yang diboncengi NICA berhasil memasuki kota Bandung untuk mengurusi pemulangan orang-orang 102

Ibid, hlm. 35.

75


Jepang dan interniran Eropa. Provokasi NICA telah menyulut kemarahan para pejuang Bandung dan terjadilah pertempuran yang hebat. Pada tanggal 1 Desember 1945 pasukan Sekutu terdesak, kemudian meminta bantuan kepada pemerintah Republik Indonesia di Jakarta untuk memerintahkan tentara Indonesia meninggalkan kota Bandung. Komandan tentara Indonesia Kolonel A.H. Nasution menghadapi dilema antara mentaati perintah dari Jakarta atau perintah dari Markas Besar Tentara di Yogyakarta untuk mempertahankan kota Bandung. Akhirnya ia memilih untuk membumihanguskan kota Bandung, dan peristiwa ini di kenal dengan “Bandung Lautan Api”. Akibat dari tindakan pasukan NICA yang ingin menjajah kembali Indonesia telah menyulut pertempuran diberbagai daerah seperti: Bali, Sulawesi Selatan, Palembang, Medan dan lain-lainnya. Tidak hanya itu juga tentara Belanda juga melancarkan agresi militernya yang pada akhirnya berhasil menawan pemimpin Republik Indonesia. Namun pejuang-pejuang Republik Indonesia juga tidak tinggal diam, dan sebagai puncaknya terjadi serangan umum 1Maret 1949 atas kota Yogyakarta. Peristiwa ini telah mengundang campur tangan dunia internasional yang membawa kedua belah pihak untuk mengadakan KMB (Konperensi Meja Bundar). Dan hasilnya terjadi pegakuan kedaulatan Republik Indonesia. Dengan adanya adanya tindakan militer baik yang dilakukan oleh tentara Sekutu pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, maupun aksi militer tentara Belanda terhadap wilayah kedaulatan Republik Indonesia telah 76


ditanggapi oleh para pejuang-pejuang Indonesia dengan berani. Konflik senjata antara pihak Indonesia dengan pihak belanda telah mengakibatkan gerakan koperasi Indonesia tidak dapat berkembang, bahkan gerakan koperasi distribusi menghentikan aktivitasnya karena resiko yang harus ditanggung terlalu besar. Di samping itu adanya daerah-daerah Republik Indonesia yang dikuasai oleh pihak musuh telah memperlambat aktivitas koperasi yang dikelola oleh orang-orang pribumi. Pertempuran antara para pejuang Indonesia melawan tentara pendudukan Belanda ternyata telah mengakibatkan sarana dan prasarana perekonomian banyak yang hancur dan rakyat Indonesia banyak yang mengungsi mencari perlindungan ditempat yang aman. Keadaan perang seperti ini jelas melumpuhkan aktivitas kegiatan ekonomi rakya Indonesia. Hal ini telah menghambat usaha Mohammad Hatta dalam mengembangkan lembaga koperasi. 2. Perkembangan Politik Pada Awal Kemerdekaan Indonesia Pada tanggal 22 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang untuk menetapkan pembentukan KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), dan menghasilkan suatu keputusan yang menetapkan memberi kekuasaan legislatif kepada KNIP sebagai parlemen sementara Republik Indonesia, sambil menunggu terbentuknya MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Berhubung dengan keadaan negara yang sedang genting maka dibentuklah BP (Badan Pekerja) yang ketua dan anggotanya 77


dipilih dari anggota KNIP. Dalam sidang-sidang KNIP selalu terjadi pertarungan politik yang sengit antara kelompok partai-partai oposisi dengan partai-partai pemerintah yang selalu berkutat pada masalah pro dan kontra terhadap politik damai melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Dalam babak ini sudah terlibat dengan jelas adanya pertentangan politik demi kepentingan pribadi dan kelompoknya dari pada kepentingan bangsa yang harus diutamakan. Kabinet Republik Indonesia yang pertama dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem Kabinet Presidensiil yang dipimpin oleh Soekarno dan Mohammad Hatta ternyata tidak dapat berlangsung lama. Badan Pekerja mengusulkan agar sementara waktu dibentuk kabinet Parlementer dengan tujuan untuk menghadapi serangan-serangan dari luar negeri terhadap Soekarno dan Mohammad Hatta yang selalu dicela sebagai kolabolator Jepang. Untuk menghindari hal ini biarlah kabinet Parlementer yang menangkis segala serangan atas nama rakyat. Pada tanggal 14 November 1945 Presiden Soekarno mengangkat Syahrir sebagai Perdana Menteri kabinet Parlementer. Adapun alasan yang menjadi pertimbangannya adalah karena banyaknya masalah yang harus ditangani oleh pemerintah. Dengan ini Presiden Soekarno telah mendelegasikan kekuasaannya kepada Perdana Menteri. Ternyata tindakan pendelegasian telah menimbulkan polemik di kalangan elit politik. Para politikus menilai bahwa kebijakan pendelegasian kekuasaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kabinet 78


Presidensial digantikan oleh Kabinet Parlementer pada tanggal 14 November 1945. Hal ini merupakan kebijakan baru yang memberikan saluran demokratis dalam menampung kehendak masyarakat. 103 Kabinet ke-II Republik Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir dari Partai Sosialis yang merangkap juga sebagai Menteri Luar Negeri dan sekaligus Menteri Dalam Negeri. Pemerintahan ini dikenal dengan Kabinet Syahrir I. Pada masa pemerintahannya mencanangkan program pokok yang mencakup aspek ekonomi, yakni memperbaiki tingkat kemakmuran rakyat di anataranya dengan melalui distribusi pangan dan menangani masalah keuangan republik Indonesia. Pergolakan politik di tingkat elit pemerintahan telah mengakibatkan jatuh bangunnya kabinet. Ditengah-tengah gejolak revolusi, pada masa pemerintahan Kabinet Syahrir II mencanakan siasat pembangunan ekonomi. Mohammad Hatta ditunjuk sebagai ketuanya untuk membuat rencana pembangunan ekonomi yang menyeluruh. Karena suasananya yang tidak memungkinkan akibat dari adanya aksi militer Belanda Pertama dan perseteruan antar elit politik program ekonomi yang direncanakan telah mengalami kegagalan. 104 Pada tanggal 27 Juni 1946 Perdana Menteri Syahrir dan beberapa orang menterinya diculik di kota Solo. Peristiwa ini telah mengakibatkan situasi politik menjadi tidak menentu, dan muncul isu bahwa Jenderal 103

Mohammad Hatta, op.cit, hlm. 478. R.Z. Leirissa, dkk, Sejarah Perekonomian Indonesia, Jakarta, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1996, hlm. 92. 104

79


Soedirman telah mengeluarkan sebuah nota kepada Presiden Soekarno melalui jenderal Soedarsono, yang isinya supaya Kabinet Syahrir dibubarkan. Mohammad Hatta yang menerima nota tersebut kemudian segera menemui Presiden

Soekarno

untuk

mendalami

isi

nota.

Mohammad

Hatta

menyimpulkan bahwa Jenderal Soedarsono telah bersekutu dengan Persatuan Perjuangan untuk mengadakan kudeta yang tidak berdarah. Usahanya ini dapat dibongkar oleh Mohammad Hatta. 105 Pada tanggal 26 Juni 1947 Kabinet Syahrir II jatuh karena kelompok kiri tidak percaya lagi. Kemudian dibentuk kabinet Nasional dengan Perdana Menteri dijabat oleh Amir Syarifuddin. Pada masa pemerintahannya terjadi aksi polisionil Belanda I terhadap wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Ini jelas perlanggaran atas perjanjian Linggarjati pada masa pemerintahan Kabinet Syahrir II. Agresi militer Belanda mengundang reaksi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, (DK PBB) yang memaksa kedua belah pihak untuk kembali ke meja perundingan. Akhirnya tercapai perjanjian Renville yang sangat merugikan pihak Indonesia. Sementara itu Wakil Presiden Mohammad Hatta disibukan dengan urusan politik dalam negeri untuk konsolidasi keberbagai daerah di Pulau Sumatera. Setelah dari Sumatera Mohammad Hatta melakukan kunjungan ke luar negeri untuk mencari dukungan bagi eksistensi Republik Indonesia. Negara yang menjadi tujuannnya adalah India. Di negara ini ia bertemu dengan Perdana Menteri 105


80


Jawaharlal Nehru. Dalam pertemuan ini, Mohammad Hatta meminta bantuan senjata sebab ada tanda-tanda militer Belanda akan menyerang Republik Indonesia, namun Jawaharlal Nehru tidak dapat memberikan bantuan senjata karena persoalan senjata India masih berada dalam kekuasaan Inggris. India hanya dapat membantu Republik Indonesia dengan protes dan mengundang negara-negara lain bersidang di India, mengadakan resolusi serta protes kepada PBB, supaya tindakan Belanda dihukum. Mohammad Hatta agak menyesal karena India tidak dapat memberikan bantuan senjata, tetapi ia setuju dengan pandangan Jawaharlal Nehru, bahwa aksi Belanda justru akan menaikkan derajat Republik

Indonesia di

kancah

Internasional.

Ia

berterimakasih atas dukungan politiknya terhadap perjuangan Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. 106 Sementara itu ekskalasi politik Indonesia memanas dengan adanya krisis kabinet mengadakan demonstrasi menentang Pemerintahan Amir Syarifuddin. Akhirnya kabinet Amir Syarifuddin jatuh, dan digantikan oleh kabinet baru yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Pada tahun 1948 Mohammad Hatta menghadapi masalah yang cukup serius, yaitu dengan adanya pengakuan Perdana Menteri Amir Syarifuddin terhadap perjanjian Renville. Dalam perjanjian tersebut pihak Republik Indonesia hanya sebatas sebagai negara bagian. Adapun wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Jawa, Sumatera dan Madura. 106


81


Menghadapi ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat bahkan kelompok nasionalis bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin telah menjual kedaulatan negara. Akhirnya kabinet Amir jatuh dan digantikan oleh Mohammad Hatta. Kemudian ia berjuang dengan keras untuk menyusun kabinet. Sebagai Perdana Menteri Mohammad Hatta mempunyai program pokok yaitu: 107 a) implementasi perjanjian Renville dengan tetap mengadakan perundingan terus menerus melalui komite jasa baik, b) akselerasi pembentukan Negara Indonesia Serikat yang berdaulat dan demokratik, c) nasionalisasi tentara dan pegawai negeri berdasarkan pertimbangan kurangnya sumber daya negara, d) melakukan rekontruksi nasional. Dari program kabinet Mohammad Hatta, yang memprioritaskan pelaksanaan rasionalisasi pegawai negeri dan angkatan bersenjata merupakan isu yang paling hangat dan menjadi problematik nasional. Mohammad Hatta dengan latar belakang sebagai ekonomi ternyata mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan pemerintahannya. Hal ini harus segera dilaksanakan mengingat penghasilan negara tidak dapat untuk menutupi semua belanja aparatur negara. Program ini dijalankan dengan rasionalisasi yang bijaksana dengan cara mengalihkan tenaga kerja dari pekerjaan yang tidak produktif ke bidang kegiatan yang lebih produktif, tentunya hal ini memerlukan persiapan yang matang dan juga penanaman modal kerja. Mohammad Hatta yang 107

Tashadi, dkk, op.cit, hlm. 43.

82


menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis dalam pemerintahannya dinilai oleh berbagai pihak kurang tepat dan bukan momentum yang ideal bagi perancanaan yang baik, hal ini dilandasi oleh situasi yang revolusioner di negeri

ini.

Kebijakan

Mohammad

Hatta

untuk

mengorganisir

dan

mengadakan rasionalisasi dalam tubuh angkatan bersenjata ternyata telah mendapatkan tentangan dari Amir Syarifuddin. Kemudian pada tanggal 19 September 1948 Amir Syarifuddin bersama dengan Muso mengadakan pemberontakan di Madiun dan mendirikan negara Sovyet sendiri. Dengan adanya pemberontakan PKI Madiun ini telah mengakibatkan instabilitas politik dan negara dalam keadaan yang genting. Sementara itu di Tapanuli Utara terjadi perang saudara, Mohammad Hatta kemudian pergi ke sana untuk menyelesaikan antara pihak-pihak yang bertikai. Ia dengan bijaksana dapat memfasiltasi antara laskar Bejo dengan laskar Malau yang saling bertikai. Kedua belah pihak berdamai. Dan untuk menjaga stabilitas Sumatera Utara, Mohammad Hatta mengangkat Letnan Kolonel Kawilarang sebagai Panglima Militer yang bertanggungjawab atas keamanan kawasan tersebut. Dengan demikian pertikan bersenjata antar sesama anak bangsa di Sumatera Utara dapat diselesaikan tanpa kekerasan oleh Mohammad Hatta. 108 Kemudian

Mohammad

Hatta

kembali

ke

Jogjakarta

untuk

mengadakan perundingan dengan pihak Belanda. Pada tanggal 14 November 108


83


1948 diadakan perundingan yang bertepat di Kaliurang. Dalam perundingan kali ini antara Mohammad Hatta dengan Menteri Luar Negeri Belanda Mr. Stikker membahas dua hal yaitu: Soal Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Mr. Stikker ingin supaya pembentukan Negara Federal dipercepat. Dalam perundingan ini Mohammad Hatta menolak TNI sebagai tentara harus dihilangkan dan dijadikan “gendarmerie”. Perundingan di Kaliurang ini akhirnya menemui jalan buntu yang tidak membawa hasil sama sekali. 109 Pada tanggal 19 Desember 1948 tentara Belanda melancarkan agresinya yang ke dua dan berhasil mendudukan ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta serta berhasil menawan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta beserta beberapa orang lainnya. 110 Kehidupan politik yang tidak menentu selama kurun waktu 1945-1949 telah menghambat usaha Mohammad Hatta dalam mengembangkan lembaga koperasi. Posisi Mohammad Hatta sebagai wakil presiden disibukan dengan urusan politik dalam negeri untuk konsolidasi keberbagai daerah di Pulau Sumatera. Di samping itu Mohammad Hatta juga disibukan dengan urusan luar negeri untuk mencari dukungan bagi eksistensi Republik Indonesia. Bahkan koperasi pada masa ini telah dijadikan sebagai alat propaganda oleh partai-partai politik demi kepentingan partainya sehingga koperasi telah kehilangan arahnya.

109 110

Tuk Setyohadi, op.cit, hlm. 79. A. Hanan Hardjasasmita, op.cit, hlm.35.

84


3. Keadaan Sosial Masyarakat Pada Awal Kemerdekaan Indonesia Perkembangan masyarakat Indonesia berlainan dengan perkembangan masyarakat di Eropa. Feodalisme Eropa telah digantikan dengan kapitalisme, sedangkan feodalisme di Indonesia telah dijadikan sebagai alat kekuasaan kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda yang berlangsung cukup lama di Indonesia telah merusak struktur sosial dari masyarakat desa yang kolektif dengan menyebarkan benih-benih individualisme. Kolektivisme sebagai dasar pergaulan hidup masyarakat Indonesia, tertindih oleh individualisme kolonial dengan menggunakan feodalisme Indonesia sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian telah terjadi dualisme dalam masyarakat Indonesia. Pemerintahan Mohammad Hatta menghadapi persoalan pengangguran besar-besaran. Hal ini harus segera diatasi, karena kalau tidak akan menghambat bagi perkembangan koperasi. Sedapat mungkin para pengangguran harus diperdayakan seoptimal mungkin. Mereka harus menjadi bagian dari penggerak perekonomian rakyat. 111 Realitas sosial masyarakat Indonesia yang mendapat pengaruh dari sistem kolonial dalam bentuk feodalisdme ternya telah menghambat usaha Mohammad Hatta dalam mengembangkan lembaga koperasi di Indonesia. Keadaan seperti ini tidak sesuai dengan jiwa koperasi yang mengutamakan kerjasama antar anggota. Di samping itu tingkat pengangguran yang cukup

111

Siregar, Ekonomi Pancasila, Jakarta, Mutiara, 1980, hlm. 17.

85


tinggi juga menjadi masalah tersendiri kalau tidak segera diatasi dengan pemberdayaan para pengangguran dengan lembaga koperasi. 4. Mohammad Hatta Mencari Bantuan Ekonomi ke Luar Negeri Dengan dikuasainya sebagian wilayah Indonesia oleh tentara Belanda telah melahirkan dualisme dalam bidang ekonomi. Dalam sektor ekonomi perbankan Belanda juga mengatur sirkulasi keuangan lewat De Javasche Bank. Di sisi lain pemerintah Republik Indonesia juga berusaha untuk mengendalikan lalu lintas sirkulasi keuangan nasional dengan mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia). Dengan demikian perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 1945-1949 secara umum sangat memprihatinkan. Perekonomian Indonesia benar-benar hancur yang ditandai dengan turunya produksi secara besar-besaran karena sebagian besar alat poduksi rusak akibat perang. Anggaran belanja pemerintah juga mengalami defisit, hal ini disebabkan oleh besarnya pengeluaran yang sangat besar untuk membiayai peperangan melawan tentara Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali. Pada masa revolusi fisik ini hampir tidak memungkinkan bagi pelaksanaan suatu program pembangunan ekonomi berencana maupun jangka panjang. Penekanan program ekonomi hanya diprioritaskan pada pemulihan dan perbaikan. Blokade ekonomi yang dilakukan oleh Angkatan Laut Belanda semakin memperparah keadaan perekonomian Indonesia. Dalam situasi seperti ini pemerintah sangat sulit untuk mendapatkan devisa ataupun bantuan

86


dari pihak luar negeri, sehingga pembiayaan perekonomian dalam negeri menjadi terbengkalai. 112 Keterpurukan perekonomian Indonesia akibat eksploitasi pihak penjajah Belanda dan eksploitasi pendudukan militer Jepang telah menghambat bagi usaha Mohammad Hatta dalam mengembangkan lembaga koperasi di Indonesia. Kedaan seperti ini diperparah dengan adanya defisit negara yang mengakibatkan pemerintah Republik Indonesia tidak dapat memberikan bantuan finansial terhadap lembaga koperasi. Dalam rangka untuk memperbaiki perekonomian nasional, Mohammad Hatta tetap berusaha dengan meminta pinjaman dari luar negeri. Hal ini harus dilakukan untuk membangkitkan perekonomian Indonesia yang terpuruk. Pihak luar negeri mau memberikan bantuan tentu mempunyai motivasi sendiri yaitu mencari keuntungan pula. Namun tidak masalah asalkan kita pandai menggunakan pinjaman tersebut untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Usaha Mohammad Hatta mendapatkan respon dari Uni Soviet yang siap memberikan bantuannya kepada Indonesia. 113 B. Hambatan Pada Masa Pelaksanaan Demokrasi Parlementer Pada waktu lembaga koperasi tengah mengadakan penyempurnaanpenyempurnaan ke dalam, situasi dan kondisi dalam negeri Indionesia mengalami suatu perubahan. Persatuan dan kekeluargaan yang selama ini dibangun perlahan

112 113

Idem Deliar Noer, op.cit, hlm. 128.

87


terbawa arus keretakan. Keretakan ini disebabkan adanya sistem liberalisme yang mulai berakar pada masyarakat Indonesia, pada awalnya sistem ini berkembang di kota-kota besar kemudian membawa pengaruh ke masyarakat pedesaan. Akibatnya perkembangan koperasi yang selama ini dibangun oleh Mohammad Hatta menjadi terganggu. Liberalisme telah mengabaikan cara-cara musyawarah dan mufakat, merusak terjalinnya persatuan antar sesama warga negara, liberalisme telah menimbulkan pengkotak-kotakan dalam masyarakat yang masing-masing menggunakan cara-cara yang absolut dalam menghasilkan segala sesuatu yang menjadi tujuannya. Pada intinya liberalisme ini sangat bertentangan dengan prinsip kegotongroyongan dan kekeluargaan yang telah menjadi kepribadian bangsa kita. Tekanan dan pengaruh dari liberalisme sangat terasa dalam perekonomian kita, hal ini nampak pada: 114 a) Sering terjadinya pergantian kabinet, dengan sendirinya otomatis garis kebijakan dan program-program kementrian yang menangani dan mengurusi koperasi selalu berubah-ubah. Tidak jarang suatu program yang baru dilaksanakan terpaksa harus ditunda ataupun dibatalkan karena terjadi pergantian menteri, sedang menteri yang baru tersebut mempunyai program sendiri yang tidak sejalan dengan menteri yang sebelumnya memimpin, b) Terjadinya pergerakan politik yang masing-masing pihak berusaha untuk menarik anggota-anggota masyarakat ke dalam partainya. Cara yang ditempuh seperti ini tidak jarang telah menimbulkan suatu persaingan yang tidak sehat, 114

Kartasapoetra, dkk, op.cit, hlm. 93.

88


karena setiap pergerakan politik mempunyai haluan dan ideologi yang berbedabeda yang saling bertentangan satu sama lainnya. Pergerakan politik seperti ini ternyata telah berdampak terhadap koperasi yang tidak mengenal perbedaan golongan, aliran, suku, agama dan lain-lainnya. Anggota koperasi menjadi terpengaruh oleh perbuatan dan tindakan para aktivis pergerakan politik yang sedang melebarkan pengaruhnya. Pengaruh negatif liberalisme pada masa demokrasi parlementer terhadap koperasi nampak jelas dengan adanya RUUK (Rancangan Undang-Undang Koperasi) yang baru, karena peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang harus diganti. Hal ini harus dilakukan dengan segera mengingat undang-undang yang lama sudah tidak sesuai dengan situasi bangsa Indonesia yang sudah merdeka, di samping itu juga tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pemerintah berusaha menyusun undang-undang koperasi yang baru, tetapi sampai tahun 1958 belum pernah sampai diajukan ke parlemen, karena pengaruh kerja yang liberalis. Berkat kerja keras dari serang penggiat koperasi yang duduk di parlemen bernama Soemardi, akhirnya RUUK dibahas dalam parlemen dan dihasilkan Undang-Undang Koperasi Tahun 1958 No. 79. Dengan demikian Undang-Undang 1949 No. 179 tidak berlaku. Undang-Undang Koperasi yang baru ini tidak banyak membawa perubahan, sehingga dirasakan belum dapat

89


memenuhi kebutuhan koperasi. Hal ini disebabkan karena penyusunannya yang tergesa-gesa dan adanya pengaruh liberalisme. 115 Demokrasi parlementer yang ditandai dengan silih bergantinya kabinet ternyata juga menghambat usaha yang dilakukan oleh Mohammad Hatta dalam mengembangkan lembaga koperasi. Hal ini tidak dapat dilepaskan adanya pengaruh liberalisme yang telah mengakibatkan dikotonomi dalam masyarakat. Sistem kekeluagaan dan gotong royong yang merupakan ciri khas dalam masyarakat semakin luntur. Campur tangan elit politik dalam lembaga koperasi semakin membuat lembaga koperasi tidak solid. C. Hambatan Pada Masa Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Pengaruh liberalisme yang makin hari makin kuat telah mempengaruhi percaturan perpolitikan nasional dari pusat sampai daerah. Kompetisi yang tidak sehat telah melahirkan sentimen negatif antara pihak satu dengan pihak lain yang berseberangan. Pada umumnya mereka saling menjatuhkan untuk memperkuat hegemoninya. Berkaitan dengan gerakan-gerakan koperasi cenderung telah terjadi pula usaha-usaha untuk mempolitisasi oleh partai-partai politik, sehingga aktivitas koperasi tidak berjalan dengan semestinya. Keadaan seperti ini semakin menjadi setiap harinya dan menimbulkan instabilitas yang sangat berpengaruh dalam roda pemerintahan dan kehidupan ekonomi rakyat. Dalam waktu yang relatif singkat sering terjadi pergantian kabinet, dan untuk menyusun kabinet yang baru sering

115

Ibid, hlm. 94

90


kali membutuhkan waktu yang relatif lama. Momentum yang tersedia seharusnya dapat dimaksimalkan dengan baik, akan tetapi para elit politik menjalankan politik dagang sapi, satu sama lain saling berebut, dan tawar menawar pada posisi menteri yang menguntungkan dalam pembentukan kabinet baru yang devinitif. Konstituante yang ditugaskan untuk membentuk Undang-Undang Dasar baru ternyata mengalami kegagalan. Sementara dilain pihak ada kelompok yang menyuarakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Melihat kondisi yang tidak menguntungkan seperti ini akhirnya telah mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan sebuah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini dilatarbelakangi dengan adanya keyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwa Undang-Undang Dasar 1945. Tindakannya ini telah

mengakhiri

sebuah

periode

parlementer

Indonesia. 116

Dengan

diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 ternyata mendapatkan sambutan yang antusias dari sebagian besar rakyat Indonesia. Mereka memandang bahwa UUD 1945 merupakan undang-undang yang sangat cocok sebagai dasar hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Dan Pancasila merupakan dasar dari segala ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Dengan demikian musyawarah dan mufakat akan diutamakan kembali sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjamin dengan baik. Hal ini merupakan potensi yang besar dan kuat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Namun semuanya ini hanyalah isapan jempol 116

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 439.

91


belaka, sunguh suatu hal yang amat disayangkan bahwa Presiden Soekarno telah melakukan kebijakan-kebijakan di luar aturan UUD 1945. Walaupun pada tanggal 17 Agustus 1959 Presiden mengemukakan Manifesto Politik yang merupakan garis-garis besar haluan negara yang dirumuskan dengan singkatan USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi terpimpin, Kepribadian Nasional). 117 Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin yang seharusnya terpimpin oleh Pancasila, persepsi dan implementasinya berubah menjadi terpimpin oleh garis-garis pemikiran pribadi Soekarno. Akibat dari tindakannya ini kemudian menjurus kearah otokrasi. Kegiatan perekonomian pada masa ini tidak berkembang dengan baik. Gerakan koperasi pada masa demokrasi terpimpin ditandai dengan sering kali pemerintah ikut campur tangan pada masalah intern. Kebebasan dalam pengambilan keputusan menjadi sangat terbatas dan mematikan inisiatif gerakan koperasi. Dengan demikian lembaga koperasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dasar sukarela dalam berkoperasi telah diabaikan oleh segelintir oknum pengurusnya. Dan perekonomian Indonesia sedang mengalami kepailitan. Mohammad Hatta sebagai ekonomi yang berusaha membangun perekonomian kerakyatan dengan cara mendirikan koperasi telah mendapatkan predikat sebagai orang yang menganut paham liberal. Tuduhan ini sungguh merupakan hal yang ironis yang sengaja dilontarkan oleh pihak-pihak

117

Suradjiman, Ideologi Koperasi Membentuk Masyarakat Adil Dan Makmur, Djakarta, Ganaco, 1963, hlm. 67.

92


yang berseberangan dengan pemikirannya. Ia merasa sangat sedih menyaksikan ada kecenderungan bahwa koperasi yang ia bangun selama ini telah difeodalisasikan

demi

keuntungan

sesaat.

Usaha

rakyat

kecil

dalam

menghidupkan perekonomian telah mendapat saingan yang tidak sehat dari warung-warung China yang bertebaran di mana-mana dengan mengatasnamakan koperasi. Pada masa ini Partai Komunis Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Orang-orang komunis berusaha dengan keras untuk mencari massa sampai ke pelosok pedesaan. Mereka menilai koperasi sebagai penghalang untuk mencapai cita-citanya. 118 Pada masa demokrasi terpimpin ini, pemerintah berusaha dengan keras untuk mengoptimalkan peran pamong praja dalam memajukan koperasi. Setiap pemimpin daerah mulai dari Gubernur sampai Ketua Rukun Kampung mempunyai tanggungjawab atas kemakmuran daerahnya. Dalam menciptakan kemakmuran ini harus dicapai dengan jalan berkoperasi, maka dengan sendirinya setiap pemimpin tersebut otomatis telah menjadi penggerak dan anggota dari koperasi. Akan tetapi pada prakteknya ternyata para pomong praja ini kurang menaruh perhatian dalam mengelola perkoperasian sehingga kemakmuran rakyat jauh dari harapan. Ketidakmajuan koperasi juga disebabkan adanya fasilitas yang seharusnya

118

digunakan

untuk

menunjang

Tashadi, dkk, op.cit, hlm.51.

93

kegiatan

koperasi

ternyata


diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Di samping kurangnya koordinasi antara pengurus koperasi dengan pihak pamong praja. 119 Dalam rangka untuk memperkuat Ekonomi Terpimpin, Presiden Soekarno mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960. Instruksi Presiden ini, dimaksudkan untuk mempercepat perkembangan koperasi. Untuk mendukungnya kemudian dibentuklah BAPENGKOP (Badan Penggerak Koperasi). Badan ini beranggotakan para pegawai pemerintah. Untuk mengadakan perimbangan dengan kecepatan pertumbuhan koperasi, maka pemerintah menjadikan koperasi sebagai distributor utama bahan-bahan pokok dengan harga yang jauh lebih rendah dangan harga yang berlaku di pasaran. Hal ini dilakukan oleh pemerintah akibat adanya inflansi. Kebijaksanaan pemerintah ini terhadap koperasi sekilas terlihat baik dengan maksud agar para anggota koperasi dan juga masyarakat dapat dengan mudah dan murah memperoleh barang-barang yang diperlukan. Tetapi kebijakan ekonomi seperti ini alangkah lebih baik dan tepat apabila situasi negara sedang genting. 120 Perlakuan yang istimewa seperti ini di satu pihak telah memberikan kekuatan bagi koperasi untuk hidup dan mempunyai kemampuan dalam bersaing dengan perusahaan swasta, akan tetapi di sisi lain yang ditinjau dari kemampuan usaha yang sesungguhnya merupakan perjuangan, maka perlakuan pemerintah yang mengistimewakan koperasi dalam berusaha sebenarnya telah mematikan

119 120

Suradjiman, op.cit, hlm. 67. Kartasapoetra, dkk, op.cit, hlm. 99.

94


inisiatif koperasi, dan sangat merugikan segi mentalitas berkoperasi karena dapat menimbulkan penyelewengan-penyelewengan dalam tubuh koperasi. Ini terlihat dengan adanya pembelokan bahan-bahan pokok yang seharusnya diperuntukan bagi rakyat ternyata dijual ke pasar dengan keuntungan yang besar, dan hasilnya untuk memperkaya diri dari segelintir oknum koperasi yang bersangkutan. Di samping itu juga ada penukaran bahan-bahan kebutuhan pokok yang kualitasnya lebih baik ditukarkan dengan bahan yang kualitasnya lebih buruk, ini terjadi demi keuntungan

pribadi. 121

Realitas

seperti

ini

telah

mengakibatkan

krisis

kepemimpinan yang berakibat pada manajemen koperasi, baik dari segi kepengurusan maupun disegi rapat anggota dan badan pemeriksa yang telah kehilangan kedaulatannya. Di samping itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi terjadi penurunan yang cukup drastis. Masyarakan tidak mempercayai lagi pada pembentukan koperasi-koperasi baru maupun dalam usaha koperasi-koperasi yang masih ada untuk mempertahankan diri.

122

Pada tanggal 21 April 1961 di Surabaya diselenggarakan MUNASKOP I (Musyawarah Nasional Koperasi ke-I). MUNASKOP I diadakan dengan tujuan untuk lebih menyempurnakan dan mensejalankan perkoperasian nasional dalam arti program dan organisasinya sesuai dengan garis-garis ekonomi terpimpinnya Soekarno. Dewan Koperasi Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1953 dibubarkan dan diganti dengan Kesatuan Organisasi Koperasi KOKSI). Dalam

121 122

Idem A. Hanan Hardjasasmita, op.cit, hlm. 47.

95


KOKSI ini dijelaskan: 1) Ketua KOKSI daerah tingkat I adalah Gubernur, sedang ketua KOKSI daerah tingkat II adalah Bupati atau Walikota, yang masing-masing bertindak sebagai penanggungjawab atas terintegrasinya gerakan koperasi dengan garis-garis kebijakan pemerintah. Ini sangat jelas membuktikan campur tangan yang mendalam dari pemerintah terhadap urusan internal koperasi. 2) Konsep Nasakom telah dimasukan kedalam

tubuh organisasi koperasi, ini berarti

pertentangan partai-partai politik telah berlangsung dalam lembaga perkoperasian. Pelaksanaan kebijakan dari Ekonomi Terpimpin ternyata telah mengabaikan ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, ini terbukti dengan adanya pembebasan tugas dari kewajiban para pegawai pada Departemen Koperasi karena kurang dapat mengikuti garis-garis perkoperasian model Ekonomi Terpimpinnya Soekarno. Realitas seperti ini jelas merupakan bukti pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan UUD 1945, kemudian pertentanganpertentangan aliran atau faham semakin tajam dalam masyarakat. Keadaan seperti ini telah mendorong bagi Mohammad Hatta untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian pergerakan perkoperasian Indonesia telah kehilangan seorang tokohnya yang ada di lingkungan elit pemerintahan. 123 Pada bulan Agustus 1965 di Jakarta diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi ke- II. Pada Munaskop kali ini ideologi koperasi telah benarbenar dihilangkan, karena setiap utusan dari berbagai daerah yang hadir pada 123

Ibid, hlm. 101.

96


hakekatnya mereka hanya diperlukan untuk pengesahan keputusan-keputusan yang telah dipersiapkan. Musyawarah dan mufakat yang selama ini dikedepankan oleh koperasi dalam pengambilan keputusan telah diabaikan, ini terjadi karena adanya politisasi koperasi oleh pemerintah. Politisasi koperasi kelihatan dengan jelas pada Undang-Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1965. Menurut undangundang yang baru ini, koperasi adalah merupakan organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat pesemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pada hakekatnya dalam undang-undang koperasi yang baru ini juga dicantumkan Pancasila sebagai dasar perkoperasian Indonesia, tetapi isi dan jiwa di dalamnya mengandung hal-hal yang bertentangan dengan asas pokok, landasan kerja, dan landsan idiil. Pengertian koperasi seperti ini jelas akan menghambat kehidupan dan perkembangan koperasi. Hakekat koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang demokratis dan berwatak sosial telah dikaburkan oleh pemerintah. 124 Dengan diberlakukannya Undang-Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1965, pemerintah menjamin kelangsungan hidup koperasi, dengan jalan mempermudah persyaratan pendirian koperasi dan memberikan fasilitasnya. Namun pemerintah tidak menyadari adanya peningkatan inflasi. Kegiatan usaha produksi mengalami kesulitan beraktivitas karena masalah biaya yang tinggi. Akan tetapi koperasi dianggap mempunyai manfaat bagi masyarakat karena cukup membantu dalam memenuhi barang-barang kebutuhan konsumsi mereka. 124

Ibid, hlm. 102

97


Dengan kata lain koperasi dijadikan alat distribusi dan popular dikenal dengan koperasi jatah. Namun hal yang lebih memprihatinkan bahwa koperasi telah dijadikan arena permainan politik, asas-asas dan sendi-sendi dasar koperasi praktis telah diabaikan. 125 Usaha Mohammad Hatta dalam mengembangkan lembaga koperasi pada masa Demokrasi Terpimpin mendapatkan hambatan dari pemerintah. Pihak pemerintah ikut campur tangan terlalu jauh dalam lembaga koperasi. Pemerintah yang seharusnya melindungi lembaga koperasi, tapi kenyataannya sangat membatasi gerak serta pelaksanaan strategi dasar perekonomian. Ini jelas tidak sesuai dengan jiwa dan makna pasal 33 UUD 1945. Pemerintah telah menghambat langkah serta membatasi sifat-sifat keswadayaan, keswasembadaan, keswakertaan yang merupakan unsur pokok dari azas-azas percaya pada diri sendiri. Pada masa ini telah banyak terjadi penyalaggunaan kekuasaan baik politis maupun materil, pemaksaan wewenang maupun korupsi yang dilakukan oleh para petugas maupunanggota koperasi. Bukannya koperasi yang sehat yang terwujud melainkan koperasi yang mengingkari hakikatnya sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. D. Perubahan Kebijakan Perekonomian Nasional Kearah Liberal Pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa yang memilukan bagi bangsa Indonesia. Para perwira tinggi dari Angkatan Darat diculik dan dibantai di Lubang Buaya. Situasi di ibukota Jakarta mencekam, kemudian Pangkostrad 125

A. Hanan Hardjasasmita, op.cit, hlm. 44.

98


Mayor Jendral Soeharto berhasil mendapatkan wewenang dari presiden Soekarno untuk memulihkan keadaan. Kemudian Soeharto segera melakukan upaya pembersihan terhadap orang-orang yang terlibat sampai keakar-akarnya. Upaya ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang sangat besar dan menimbulkan penderitaan terhadap rakyat Indonesia yang dicap sebagai anggota PKI (Partai Komunis Indonesia). Keberhasilan Soeharto dalam usahanya mengatasi keadaan ini telah mengantarkannya menjadi presiden mengantikan Soekarno. 126 Peristiwa G. 30 S. / PKI 1965 telah membuat Mohammad Hatta sangat terpukul, karena koperasi yang selama ini ia perjuangkan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat juga terkena imbasnya. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto harus menghadapi masalah yang cukup besar dalam pembinaan koperasi untuk membangun perekonomian negara. Beberapa masalah pokok yang dihadapi oleh pemerintah antara lain: 127 adanya krisis dasar pembinaan (kebijaksanaan). Hal ini terjadi akibat tidak adanya konsistensi dasar pembinaan koperasi. Peraturan pembinaan tentang koperasi selalu berubah-ubah secara fundamental bahkan menyimpang dari sendi dasar koperasi. Mohammad Hatta menyatakan bahwa para ekonomi pemerintah lulusan Amerika telah “mengalihkan kebijakan ekonomi Indonesia dari perekonomian terpimpin sesuai dengan UUD 1945 ke arah perekonomian yang berlangsung ke arah liberalisme ekonomi”. Ia menuduh bahwa “apa yang ditekankan ialah perusahaan swasta” 126

Adrian Vickers, Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta, Insan Madani, 2011, hlm. 239. Ima Suwandi, Perkembangan Koperasi di Indonesia Khususnya Koperasi Unit Desa, Jakarta, Bhratara Karya Aksara, 1986, hlm. 4 127

99


tetapi para pengusaha Indonesia belum siap “menghadapi periode liberalisme ekonomi”. Mohammad Hatta menunjuk kerusakan yang disebabkan oleh eksploitasi asing, terutama pihak Jepang dan oleh ketidakmampuan pengusaha Indonesia untuk bersaing dengan Cina, dengan menyatakan bahwa “warganegara baru keturunan Cinalah” yang paling memperoleh keuntungan dari pinjaman asing.

Mohammad

Hatta

kembali

tidak

bisa

menyembunyikan

ketidaksenangannya terhadap penguasa Cina, dengan tanpa menyinggung bahwa juga banyak orang Indonesia, terutama yang duduk di puncak pemerintahan yang memperoleh keuntungan dari bisnis perusahaan asing. Mohammad Hatta mengajukan pandangannya bahwa “akibat kebijakan ekonomi baru ini ialah bahwa kesenjangan antar kelas sosial semakin meningkat pesat dan perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin menjadi sangat mencolok” sekalipun oleh para ahli ekonomi Orde Baru diejek, akan tetapi Mohammad Hatta menolak untuk mengubah penekanannya kepada koperasi, bahwa inilah yang terbaik bagi kesejahteraan kelompok-kelompok ekonomi yang paling lemah. 128 E. Usaha Mohammad Hatta dalam Mengatasi Berbagai Hambatan Dalam Pengembangan Koperasi di Indonesia Adanya tindakan militer baik yang dilakukan oleh tentara Sekutu pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, maupun aksi militer tentara Belanda terhadap wilayah kedaulatan Republik Indonesia telah ditanggapi oleh para pejuang-pejuang Indonesia dengan berani. Konflik bersenjata antara pihak 128


100


Indonesia dengan pihak Belanda telah mengakibatkan gerakkan koperasi Indonesia tidak dapat berkembang, karena banyak sektor-sektor perekonomian nasional menjadi rusak dan tidak berfungsi bahkan gerakan koperasi distribusi terpaksa menghentikan aktivitasnya karena resiko yang harus ditanggung terlalu besar. Di samping itu adanya daerah-daerah Republik Indonesia yang dikuasai oleh pihak musuh telah memperlambat aktivitas koperasi yang dikelola oleh orang-orang pribumi. Untuk memperbaiki sarana dan prasarana ekonomi nasional yang hancur akibat dari perang revolusi kemerdekaan, maka Mohammad Hatta menekankan kepada lembaga koperasi supaya membangun aktivitasnya dari bawah. Usaha perbaikan harus dimulai dari usaha yang paling kecil yang menyentuh sendi-sendi kehidupan rakyat jelata kemudian dikembangkan peningkatan ke atas secara berangsur-angsur. Sedangkan pihak pemerintah harus mendukung perekonomian nasional yang digerakkan oleh lembaga koperasi dengan mengedepankan public utilities. Usaha Mohammad Hatta ini meliputi: a. Mengembangkan Koperasi Kredit atau Simpan Pinjam Keadaan ekonomi bangsa Indonesia yang belum stabil akibat revolusi fisik, maka Mohammad Hatta sebagai perdana menteri mengeluarkan sebuah kebijakan dengan memerintahkan pendirian koperasi kredit bagi para penggerak usaha kecil. Koperasi simpan pinjam bertujuan untuk membantu anggota dalam mencari modal yaitu memberikan pinjaman modal usaha kepada anggota. Dalam koperasi simpan pinjam, para anggota saling

101


membantu meringankan beban keuangan sesama anggota dengan cara memberikan kredit berbunga rendah. Dalam koperasi kredit ini simpan pinjam uang harus berjalan sebagai modal mereka berusaha. Pinjaman diberikan bergiliran antara anggota dalam jangka yang tidak terlalu lama. Rata-rata seorang mendapat kredit selama tiga bulan. Dengan uang pinjaman selama tiga bulan itu, anggota tadi dapat meningkatkan perputaran barangnya. Dan sesudah tiga bulan utang dibayarnya kembali kepada kooperasi kredit. Karena itu modal pokoknya berkurang kembali. Tetapi sungguhpun sudah berkurang, jumlahnya lebih besar dari modal usahanya sebelum ia memperoleh pinjaman dari kooperasinya. Kenaikan keuntungan yang diperolehnya selama ia mendapat pinjaman dari kooperasinya ditambahkannya kepada pokok usahanya. Dengan jalan seperti ini anggota-anggota kooperasi, secara berganti-ganti, dapat menambah modal pokoknya. Karena modalnya tidak mencukupi, hanya cukup untuk memberikan kredit kepada anggotanya berganti-ganti, kooperasi kredit apalagi pada permulaannya hanya dapat memberikan kredit kepada anggotanya sendiri. 129 Dalam memberikan pelayanan-pelayanan itu pengurus koperasi simpan pinjam selalu berusaha supaya ongkos(bunga) ditetapkan serendah mungkin agar dirasakan ringan oleh para anggotanya. Selain itu pengurus

129

Ibid, hlm. 228.

102


koperasi harus memperhatikan juga agar supaya pinjaman itu betul-betul digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. 130 b. Mendirikan Koperasi Produksi Koperasi Produksi meliputi berbagai macam jenis produksi seperti: pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan dan pertukangan. Untuk mendukung kemajuan koperasi produksi pemerintah harus memberikan bantuan finansial. Dengan adanya bantuan dari pemerintah ini usaha produksi akan berjalan lancar dan akan membawa rakyat pada tingkat kemakmuran.131 Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Misalnya adalah orang-orang kaum petani. 132 Di Indonesia ada beberapa jenis koperasi yang bergerak di bidang pertanian. Kegiatan usahanya tidak hanya terbatas pada berbagai jenis komoditi pertanian tetapi juga termasuk usaha peternakan, usaha perikanan, dan usaha perkebunan. Dewasa ini koperasi pertanian mendapat perhatian utama di Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Hal ini karena sumber penghidupan sebagian besar penduduknya tergantung pada hasil pertanian.

130

Ninik widiyanti & Sunindia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2003, hlm. 53. 131 Idem 132 Ninik widiyanti & Sunindia, op.cit, hlm. 55.

103


Koperasi-koperasi yang bergerak di daerah pertanian Indonesia dewasa ini adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yang berusaha untuk meningkatkan pendapatan petani, peternak, nelayan, dan sebagainya. 133 c. Mengembangkan Koperasi Konsumsi Mohammad Hatta juga merintis pendirian koperasi konsumsi, koperasi ini harus diperluas di segala tempat dan bukan hanya di kota-kota besar saja. Koperasi konsumsi ini dalam kegiatannya adalah melayani pengadaan berbagai barang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan anggotanya seperti beras, gula, garam, minyak goreng dan sebagainya. Adapun tujuan dibentuk koperasi konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya terhadap barang-barang konsumsi dengan harga dan mutu yang layak. Untuk mewujudkan tujuannya, maka koperasi konsumsi menjalankan usahanya dengan cara: 134 1) Membeli dan menghimpun barang-barang konsumsi dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan para anggotanya. Hal ini ditempuh dengan tujuan untuk mendapatkan potongan harga sehingga koperasi dapat menjual dengan harga sedikit lebih murah kepada anggotanya. 2) Menyalurkan barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak. Sudah barang tentu dalam upaya menyalurkan barang kepada anggotanya tidak disertai dengan paksaan. Para anggotanya membeli 133

Ima Suwandi, Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial, Jakarta, Bhratara Karya Aksara, 1982, hlm. 89. 134 Ibid, hlm. 20

104


dengan kesadaran bahwa harga dan manfaat yang diterimanya dari membeli barang koperasi itu lebih bersaing. Untuk memudahkan para anggotanya berbelanja, koperasi konsumsi melayani setiap hari. 3) Untuk mengurangi ketergantungan kepada pihak luar, koperasi konsumsi juga membuat barang-barang konsumsi yang dibutuhkan untuk kemudian dijual kepada anggotanya. Koperasi konsumsi ini memberikan manfaat yang besar kepada anggotanya. Manfaat tersebut antara lain: memperpendek jarak antara produsen dan anggota sebagai konsumen, memperingan harga, serta menghemat ongkos pengeluaran. Mengingat pentingnya peran koperasi konsumsi dalam memenuhi kebutuhan angotanya, maka koperasi konsumsi harus mampu mendapatkan informasi harga barang dan syarat pembayaran yang kompetatif. 135

135

Ibid, hlm. 21

105


BAB V KESIMPULAN

Mohammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di kota Bukit tinggi Minangkabau Sumatera Barat. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Haji Djamil dengan Siti Saleh yang merupakan orang terpandang dan berprofesi sebagai pedagang. Pada usia 6 tahun Mohammad Hatta telah menyaksikan kekejaman pemerintahan kolonial yang menumpas pemberontakan Kamang yang dilancarkan oleh orang-orang Minangkabau yang memperjuangkan hak-hak hidupnya. Dari peristiwa inilah telah melahirkan benih-benih nasionalisme dalam pribadi Mohammad Hatta dan pada perkembangannya mempengaruhi perjuangan politiknya. Kemudian ia oleh ibunya dimasukkan ke sekolah rakyat, lalu dipindahkan ke ELS. Di sekolah ini, ia mendapatkan pengetahuan Barat termasuk pelajaran bahasa Belanda untuk pertama kalinya. Setelah lulus dari ELS, Mohammad Hatta melanjutkan ke MULO. Di sekolah ini untuk pertama kalinya ia terlibat dalam aktivitas Jong Sumatranen Bond dan menjadi bendaharanya. Pada tahun 1919, ia berhasil menyelesaikan pendidikan di MULO, kemudian melanjutkan ke Prins Hendriks School. Di sekolah inilah Mohammad Hatta memperoleh pelajaran ekonomi secara mendalam dan untuk pertama kalinya belajar tentang sosialisme. Selain menuntut ilmu, ia juga terlibat dalam kepengurusan Jong Sumatranen Bond. Disinilah ia berhasil membangun reputasi yang baik sebagai seorang organisator yang efisien. Berbekal dengan pendidikan 106


ekonomi dari Prins Hendriks School ini, ia ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang

yang

lebih

tinggi.

Mohammad

Hatta

berhasil

menyelesaikan

pendidikannya di Prins Hendriks School dengan nilai yang sangat memuaskan. Pada tanggal 3 Agustus 1921, ia meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke Negeri Belanda untuk melanjutkan pendidikannya. Pada tanggal 19 September 1921, Mohammad Hatta mendaftarkan diri ke Handelshogeschool. Setelah diterima, kemudian ia mempersiapkan materi perkuliahan dengan membeli bukubuku yang diperlukan serta mempelajarinya sendiri. Mohammad Hatta pada awal perkuliahan sangat fokus pada bidang studinya dan berhasil lulus pada ujian diploma Handelseconomie bagian pertama. Seminggu kemudian ia menempuh ujian Handelseconomie bagian kedua, namun tidak lulus. Mohammad Hatta harus menunggu tiga bulan lagi. Waktu yang ada ia manfaatkan untuk belajar. Pada tanggal 27 November 1923 berhasil lulus dalam ujian ulangannya. Di Negeri Belanda ini, Mohammad Hatta mendapat pengaruh dari Nazir Pamutjak dan terlibat dalam aktivitas pergerakan Perhimpunan Indonesia (PI). Aktivitasnya dalam organisasi ini telah mempengaruhi dalam pembentukan karakternya sebagai seorang yang revolusioner. Ia mulai berani mengkritisi kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan menggunakan artikel yang dimuat dalam majalah Hindia Poetra. Salah satu artikelnya yang berisikan tentang solidaritas terhadap nasib kaum pribumi Hindia Belanda adalah De Economische positive van den Indonesischen grondverhuurder. Selain itu ia juga memberikan semangat yang revolusioner kepada pergerakan nasional Hindia Belanda dengan 107


mengatakan tidak akan ada kemerdekaan tanpa penggunaan kekerasan, karena pihak penguasa kolonial akan mempertahankan tanah jajahannya dengan segala cara. Pada tahun 1925, Mohammad Hatta terpilih sebagai ketuanya. Kedudukkannya sebagai ketua PI dan ststusnya sebagai mahasiswa jurusan ekonomi telah mendorong pemikirannya untuk menolak berbagai teori Barat tentang penyebab kolonialisme. Ia tetap bersikukuh pada pendapatnya bahwa kolonialisme bukanlah hubungan yang paling mudah dengan konsep pokok mengenai hak, dan kolonialisme tidak lain merupakan tindakan perampasan kekuasaan yang tersamar. Negeri Belanda sangat tergantung pada hasil-hasil produk dari wilayah tropis sehingga telah mendorongnya untuk melakukan penjajahan terhadap Hindia Belanda. Mohammad Hatta juga berhasil menemukan beberapa segi positif dari praktek sistem demokrasi Barat, yaitu tentang konsep kedaulatan rakyat yang mirip dengan sistem kehidupan masyarakat pedesaan. Sebagai mahasiswa ekonomi, ia juga melakukan kunjungan ke berbagai negara di Eropa untuk mempelajari tentang lembaga perkoperasian, dari sinilah Mohammad Hatta mendapatkan pengetahuan yang sangat berharga tentang koperasi pertanian. Aktivitasnya yang sibuk mengurusi PI telah mengakibatkan kuliahnya menjadi terbengkelai. Di dalam studinya ia mengalami kegagalan salah satu mata kuliah ujian akhir, dan hatinya merasa terguncang sebab juga kehilangan beasiswa. Berkat kegigihannya dalam belajar akhirnya ia dapat menyelesaikan studinya dan memperoleh gelar doctorandus pada tahun 1932. Setelah itu ia 108


pulang ke Indonesia. Sebagai seorang intelektual dengan latar belakang pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ekonomi, Mohammad Hatta berusaha semaksimal mungkin untuk membangun perekonomian Indonesia dengan jalan mengembangkan unit usaha yang dikenal dengan nama koperasi. Ia melihat realitas kehidupan ekonomi rakyat Indonesia yang memprihatinkan akibat penjajahan sebisa mungkin harus diakhiri dengan jalan mendirikan unit-unit usaha yang tergabung dalam lembaga koperasi sehingga perekonomian rakyat dapat berjalan baik dan mampu bersaing. Pada masa pendudukan militer Jepang di Indonesia, ia menjadi anggota BPUPKI. Pada badan ini, Mohammad Hatta berhasil merumuskan tentang konsep perekonomian Indonesia merdeka yang dituangkan pada pasal 33 UUD 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang berhasil diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah mengawali babak baru dalam sejarah kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden berusaha seoptimal mungkin dalam memperbaiki perekonomian nasional dengan menggiatkan organisasi koperasi. Ia juga melakukan reorganisasi jawatan koperasi menjadi lembaga yang mandiri. Pada tanggal 11 Juli diadakan konggres koperasi yang berlangsung di Tasikmalaya. Pada konggres ini, Mohammad Hatta tidak dapat menghadirinya karena situasi negara masih dalam keadaan perang. Namun ia juga memberikan

nasehat

kepada

panitia konggres

untuk

senantiasa

selalu

menggiatkan lembaga koperasi dalam menjalankan roda perekonomian rakyat.

109


Pada peringatan hari koperasi pada tanggal 12 Juli 1951, Mohammad Hatta menegaskan bahwa koperasi harus dikembangkan secara baik karena rakyat kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya. Untuk itu koperasi harus berperan dalam kegiatan ekonomi dengan cara menyediakan modal kerja. Mohammad Hatta juga menekankan bahwa lembaga koperasi harus mampu menggerakkan

micro

finance

untuk

menunjang

permodalan.

Untuk

mengembangkan koperasi ini, Dalam rangka memajukan lembaga koperasi, ia juga melakukan pendidikan kader kepada para anggota koperasi. Pendidikan kader ini dimaksudkan untuk merintis kemandirian bagi organisasi koperasi. Dengan adanya tenaga yang terampil dan professional dari hasil pendidikan kader ini ke depannya koperasi dapat berkembang dengan baik. Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia ternyata tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi bangsa Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Konflik bersenjata antara pihak pejuang Indonesia dengan militer Belanda dan adanya pemberontakan telah memperparah perekonomian Indonesia. Situasi perang jelas menghambat bagi perkembangan koperasi. Belum lagi masalah politik dalam pemerintahan Indonesia juga turut mempengaruhi bagi perkembangan koperasi. Pada perkembangannya koperasi telah dimanfaatkan oleh segelintir oknum politik untuk tujuan ideologisnya jelas sangat bertentangan dengan ideologi koperasi yang sebenarnya. Keterlibatan pemerintah yang dominan dalam organisasi

110


koperasi telah mengingkari organisasi koperasi sebagai organisasi ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan.

111


DAFTAR PUSTAKA

Adam Kuper dan Jessica Kuper. (2000). Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Adrian Vickers. (2011).Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Insan Madani. Arnita. (1978). Mohammad Hatta Memoir. Jakarta: PT. Tintamas Indonesia. Apridar. (2010). Teori Ekonomi Sejarah dan Perkembangannya. Yogyakarta: Graha Ilmu. Deliar Noer. (2002). Mohammad Hatta, Hati Nurani Bangsa 1902-1980. Jakarta: Djambatan, Djarot Siwijatmo, J.B. (1982). Koperasi di Indonesia. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Djohan Makmur, dkk. (1993). Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Dwi Narwoko, dkk. (2004). Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Elson, R. E. (2009). The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. Emelianoff Ivan V. (1995). Economic Theory of Cooperation: Economic Structure of Cooperative Organizations. California: reprinted by the Center for Cooperatives. Furnivall, J. S. (2009). Hindia Belanda Studi Tentang Ekonomi Majemuk. Jakarta: Freedom Institute. Gottchalk Louis. (1969). Mengerti Sejarah. Jakarta: UI Pres. Hanan Hardjasasmita, A. (1983). Sejarah Lahirnya Gerakan Koperasi Indonesia dan Perkembangannya Sampai Dengan Awal Periode 80an. Bandung: CV. Armico Bandung. Hatta, Mohammad. (1953). Kumpulan Karangan 1. Djakarta: Balai Buku Indonesia. _______. (1954). Meninjau Masalah Kooperasi. Jakarta: PT. Pembangunan. _______. (1960). Beberapa Fasal Ekonomi Djalan ke Ekonomi dan Pembangunan. Djakarta: Balai Pustaka.

112


_______. (1963). Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia. Jakarta: Jambatan Gita Karya. _______. (1992). Beberapa Pokok Pikiran Bung Hatta. Jakarta: UI Press. _______. (1979). Ekonomi Indonesia di Masa Datang, Dalam Bung Hatta Berpidato, Bung Hatta Menulis, Jakarta: Mutiara. Ima Suwandi. (1986). Perkembangan Koperasi di Indonesia Khususnya Koperasi Unit Desa. Jakarta: Bhratara Karya Aksara. Ima Suwandi. (1982). Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial. Jakarta: Bhratara Karya Aksara. Kamaralsyah, dkk. (1987). Panca Windu Gerakan Koperasi Indonesia 12 Juli 194712 Juli 1987. Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia. Kartasa Poetra, G, dkk. (1987). Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jakarta: PT. Bina Aksara. Kuntowijoyo. (2001). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang Budaya. Leirissa, R.Z, dkk. (1996). Sejarah Perekonomian Indonesia. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional. Mavis Rose. (1991). Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Meutia Farida Swasono. (1980). Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan. Jakarta: Sinar Harapan. Miriam Budiarjo. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Natsir, Mohammad. (1983). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. Ninik widiyanti & Sunindia. (2003). Koperasi dan Perekonomian Indonesi. Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara. Oemar Bakry Dt. (1979). Bung Hatta Berpidato Bung Hatta Menulis. Jakarta: Mutiara. Panji Anoraga & Djoko Sudantoko. (2002). Koperasi, Kewirausahaan dan Usaha Kecil. Jakarta: Rineka Cipta. Ricklef, M.C. (1998). Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta. Rikard Bangun. (2003). Bung Hatta. Jakarta: Kompas Media Nusantara

113


Revrisond Baswir. (1997). Koperasi Indonesia edisi pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Siregar. (1980). Ekonomi Pancasila. Jakarta: Mutiara. Soerjono Soekanto. (1990). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Sri Edi Swasono. (1992). Mohammad Hatta Beberapa Pokok Pikiran. Jakarta: UIPress. Sri Soetjiatingsih dan Sutrisno Kutoyo. (1981). Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur. Surabaya: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Jawa Timur. Sumarsono Mestoko, dkk. (1986). Pendidikan di Indonesia Dari Jaman ke Jaman. Jakarta: Balai Pustaka. Suradjiman. (1963). Ideologi Koperasi Membentuk Masyarakat Adil Dan Makmur. Djakarta: Ganaco. Suwarno, P.J. (2003). Tatanegara Indonesia Dari Sriwijaya Sampai Indonesia Modern. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. Tashadi, dkk. (1993). Tokoh-tokoh Pemikir Paham Kebangsaa. Jakarta: Depdikbud. CV. Mangga Bhakti. Taufik Abdullah.(1998). Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 28 Mei-22 Agustus 1945. Jakarta: Sekertariat Negara Republik Indonesia. Thoby Mutis. (2003). Bung Hatta dan Pendanaan Mikro, Dalam Bung Hatta. Jakarta: Buku Kompas. Tuk Setyohadi. (2002). Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia Dari Masa Ke Masa. Jakarta: Rajawali Corporation. Wangsa Widjaja, I dan Meutia Farida Swasono. (1985). Mohammad Hatta Membangun Ekonomi Indonesia Kumpulan Pidato Ilmiah. Jakarta: PT. Inti Idayu Press. ______. (1988). Mengenang Bung Hatta. Jakarta: CV. Haji Masagung. Yasni, Z. (1980). Bung Hatta Menjawab. Jakarta: Gunung Agung. Zahara Idris. (1984). Dasar-Dasar Kependidikan. Bandung: Angkasa.

114


Sumber Internet: http://agusnuramin.wordpress.com/2011/09/23/sejarah-koperasi-indonesia/ (di akses tgl 7 Juli 2012). http://dimyatihartono.files.wordpress.com/2009/10/1705432558_2b79469f5c.jpg?w= 483&h=367. (diakses pada tanggal 20 Juli 2011) http://www.google.co.id/#hl=id&sclient=psyab&q=landasan+teori+koperasi&oq/ (di akses tgl 6 Juli 2012). http://i171.photobucket.com/albums/u295/masoye/1910_PrinsHendrikSchoolSMAN1 di Welte.jpg. (diakses pada tanggal 20 Juli 2011).

115


Lampiran 1

Keterangan gambar : Sekolah Ongko Loro Sumber: http://dimyatihartono.files.wordpress.com/2009/10/1705432558_2b79469f5c.jpg?w= 483&h=367. ( diakses pada tanggal 20 Juli 2011)

116


Lampiran 2

Keterangan gambar : Batavia (Weltevreden) 1016. Prins Hendrik School. Sumber : http://i171.photobucket.com/albums/u295/masoye/1910_PrinsHendrikSchoolSMAN1 diWelte.jpg. ( diakses pada tanggal 20 Juli 2011).

117


118


SILABUS PEMBELAJARAN Nama Sekolah Program Mata Pelajaran Kelas/Semester Tahun Pelajaran Standar Kompetensi

Kompetensi Dasar 1.1. Menganalisis perkembangan ekonomikeuangan dan politik pada masa awal kemerdekaan.

Materi Pembelajaran

: SMA : Ilmu Pengetahuan Sosial : Sejarah : XII/1 : 2012 / 2013 : 1. Menganalisis Perjuangan Bangsa Indonesia sejak Proklamasi hingga Lahirnya Orde Baru.

Kegiatan pembelajaran

Indikator Pencapaian Kompetensi

Penilaian Teknik

1. Kognitif: Peranan • Menjelaskan • Unjuk a. Produk: Mohammad Hatta faktor-faktor Kerja. dalam yang mendorong • Menjelaskan perkembangan mengembangkan Mohammad • Tes koperasi di koperasi di Hatta dalam lisan . Indonesia. Indonesia tahun mengembangkan • Mendeskripsikan 1945-1965. koperasi di peranan • Tes Indonesia tahun • Faktor Mohammad Hatta tertulis. 1945-1965. pendorong dalam Mohammad mengembangkan Hatta dalam • Mendeskripsikan koperasi di mengembangkan peranan Indonesia. koperasi di Mohammad Proses: b. Indonesia tahun Hatta dalam • Dapat menganalisis 1945-1965. mengembangkan faktor-faktor yang koperasi di mendorong Indonesia tahun Mohammad Hatta

119

Bentuk Instrumen • Tes Uraian • Tes Uraian • Tes Uraian.

Contoh Instrumen • Jelaskan perkembangan koperasi di Indonesia ! • Deskripsikan peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia ! • Jelaskan faktorfaktor yang mendorong Mohammad Hatta dalam mengembangkan

Alokasi Waktu

Sumber Belajar

2x45 menit

Sumber : • Mohammad Hatta. (1979). Bung Hatta Berpidato Bung Hatta Menulis. Jakarta: Mutiara. • G. Kartasa Poetra dkk. (1985). Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jakarta: PT. Bina Aksara. • Arnita. (1978). Mohammad Hatta Memoir. Jakarta: PT. Tintamas Indonesia. • A. Hanan Hardjasasmita. (1982). Sejarah Lahirnya Gerakan Koperasi Indonesia dan Perkembangannya Sampai


1945-1965. dalam • Peranan mengembangkan Mohammad koperasi di Hatta dalam • Mendiskusikan Indonesia. mengembangkan hambatan• Dapat menjelaskan koperasi di hambatan yang hambatanIndonesia tahun dihadapi hambatan yang 1945-1965. Mohammad dihadapi Hatta dalam Mohammad Hatta mengembangkan • Hambatandalam mendirikan koperasi di hambatan yang Koperasi di Indonesia tahun dihadapi Indonesia. 1954-1965. Mohammad 2. Afektif : Hatta dalam Karakter a. mengembangkan • Menanamkan koperasi di kesadaran akan Indonesia tahun pentingnya 1945-1965. perekonomian bangsa Indonesia. • Menanamkan sikap patriotisme dalam membela bangsa Indonesia. b. Keterampilan Sosial: • Menghargai perjuangan para pemimpin. • Mempunyai semangat rasa solidaritas dan kerjasama dalam kelompok. • Menghargai kebebasan hak

koperasi di Indonesia ! • Jelaskan hambatanhambatan yang dihadapi Mohammad Hatta dalam mendirikan Koperasi di Indonesia !

Dengan Awal Periode 80an. Bandung: CV. Armico Bandung. • Moedjanto, G. (1974).

Sejarah Indonesia I. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Alat Pembelajaran: LCD, OHP, Laptop, Bahan : Kertas transparansi, Kertas, Gunting, Spidol, dan Kapur tulis.

•

• Menanamkan sikap patriotisme dalam membela bangsa Indonesia. • Mempunyai semangat rasa solidaritas dan kerjasama dalam kelompok.

120

Media: • Buku Paket, Modul, LKS, Bagan, Peta, Foto/gambar, Kartu soal, Kartu nomor, dan Papan tulis.



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

: Sejarah

Kelas / Semester

: XII / 1

Program

: Ilmu Pengetahuan Sosial

Materi Pokok

: Peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan Koperasi di Indonesia tahun 1945-1965 .

Waktu

I.

: 2 x 45 Menit

Standar Kompetensi Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.

II.

Kompetensi Dasar Menganalisis perkembangan ekonomi-keuangan dan politik pada masa awal kemerdekaan.

III.

Indikator 1. Kognitif : a. Produk •

Menjelaskan perkembangan koperasi di Indonesia.

•

Mendeskripsikan peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia.

b. Proses •

Dapat menganalisis faktor-faktor yang mendorong Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia.

•

Dapat menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi Mohammad Hatta dalam mendirikan Koperasi di Indonesia.

122


2. Afektif : c. Karakter •

Menanamkan kesadaran akan pentingnya perekonomian bangsa Indonesia.

•

Menanamkan sikap patriotisme dalam membela bangsa Indonesia.

d. Keterampilan Sosial •

Menghargai perjuangan para pemimpin.

•

Mempunyai semangat rasa solidaritas dan kerjasama dalam kelompok.

•

Menghargai kebebasan hak dalam mengeluarkan pendapat.

3. Psikomotorik: •

Menunjukan lokasi berdirinya koperasi pertama di Indonesia dengan menggunakan gambar-gambar dan peta.

IV.

Materi Pembelajaran (Terlampir) 1. Faktor pendorong Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. 2. Peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan Koperasi di Indonesia. 3. Hambatan-hambatan yang dihadapi Mohammad Hatta dalam mendirikan Koperasi di Indonesia.

V.

Model dan Metode Pembelajaran • Model : Pembelajaran Kooperatif tipe jigsaw. • Metode : Diskusi, Presentasi, dan Tanya jawab.

VI.

Kegiatan Pembelajaran A. Kegiatan tatap muka No. 1.

Kegiatan Pembelajaran Pendahuluan a. Apersepsi :

123

Waktu (Menit)


 Guru mengucapkan salam pembuka, dilanjutkan dengan pengkondisian kelas, berdoa, dan presensi.  Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, melalui tanya jawab dengan cara memberikan beberapa pertanyaaan.

15

b. Motivasi :  Guru memberikan pre test kepada siswa sebagai pembuka sebelum masuk pada materi inti. Pre test ini bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan siswa sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari serta untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap materi yang akan dibahas. Contoh soal pre test: 1) Siapa bapak koperasi Indonesia ? 2) Sebutkan jenis-jenis koperasi yang ada di sekolah Anda? c. Orientasi :  Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. 2.

Kegiatan Inti a. Eksplorasi: 

Guru menjelaskan gambaran secara umum kepada siswa mengenai Peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan Koperasi di Indonesia.



Siswa memperhatikan penjelasan guru.



Guru membagi siswa ke dalam 6 kelompok (masing-masing terdiri dari 4-5 orang) dan setiap siswa dalam kelompok diberi nomor yang berbeda sesuai dengan jumlah anggota kelompok tersebut.



Guru memberi soal untuk masing-masing nomor dengan soal yang berbeda pada tiap nomornya.

b. Elaborasi: 

Siswa bergabung dalam kelompok masing-masing dan

124

60


mengerjakan soal yang telah diberikan dan kemudian menjelaskan

jawabannya

kepada

seluruh

anggota

kelompoknya. 

Melalui

diskusi

kelompok,

siswa

diminta

untuk

mengindentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam materi. 

Perwakilan satu orang siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang sama harus mempersiapkan jawaban mereka untuk dipersentasikan di depan kelas ketika diminta oleh guru.



Siswa yang ditunjuk oleh guru dari nomor yang sama diminta untuk mempersentasikan jawabannya.

c. Konfirmasi: 

Siswa

melakukan

tanya

jawab

tentang

materi

yang

dipresentasikan dengan bantuan guru. 

Siswa diberi kesempatan untuk menanggapi dan mencatat halhal yang penting dari materi yang telah dipresentasikan.



Guru memberi klarifikasi pada jawaban yang kurang tepat dan memberi penguatan pada jawaban yang benar.

3.

Penutup: 

Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dibahas yaitu tentang Peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia.



15

Siswa diberi kesempatan untuk mencatat kesimpulan dari hasil diskusi.



Guru dan siswa melakukan refleksi dan menyimpulkan manfaat serta nilai-nilai yang diperoleh setelah mempelajari materi yang telah didiskusikan.



Guru memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran kepada siswa (tugas terstruktur dan tugas mandiri) dan rencana pembelajaran berikutnya.

125


Evaluasi: A. Tugas terstruktur Siswa dalam kelompok kecil berdiskusi tentang : 1. Deskripsikan peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia? 2. Jelaskan faktor-faktor yang mendorong Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia? 3. Jelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi Mohammad Hatta dalam mengembangkan Koperasi di Indonesia? 4. Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh Mohammad Hatta dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan koperasi di Indonesia? 5. Menyusun hasil diskusi dalam bentuk laporan tertulis. B. Tugas mandiri tidak terstruktur Siswa secara individu mencari informasi tentang jenis-jenis koperasi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. VII.

Sumber / Alat / Bahan Belajar a. Sumber : •

Mohammad Hatta. (1979). Bung Hatta Berpidato Bung Hatta Menulis. Jakarta: Mutiara.

•

Mavis Rose. (1991). Indonesia Merdeka, Biografi Politik Mohammad Hatta. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

•

G. Kartasa Poetra dkk. (1985). Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jakarta: PT. Bina Aksara.

•

Arnita. (1978). Mohammad Hatta Memoir. Jakarta: PT. Tintamas Indonesia.

126

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI •

A. Hanan Hardjasasmita. (1982). Sejarah Lahirnya Gerakan Koperasi Indonesia dan Perkembangannya Sampai Dengan Awal Periode 80an. Bandung: CV. Armico Bandung.

•

Rikard Bangun. (2003). Bung Hatta. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

•

Moedjanto, G. (1974). Sejarah Indonesia I. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

a. Alat Pembelajaran: LCD, OHP, Laptop, b. Bahan : Kertas transparansi, Kertas, Gunting, Spidol, dan Kapur tulis. c. Media: Buku Paket, Modul, LKS, Bagan, Peta, Foto/gambar, Kartu soal, Kartu nomor, dan Papan tulis. I.

Penilaian 1. Aspek Kognitif (Terlampir) 2. Aspek Afektif (Terlampir) 3. Aspek Psikomotorik (Terlampir) 4. NA= 70% Kognitif+20% Afektif+10% Psikomotorik 5. Kriteria Penilaian Akhir (NA) No

Skor

Nilai

1.

86 – 100

Baik Sekali

2.

71 – 85

Baik

3.

56 – 70

Cukup

4.

< 55

Kurang

6. Tindak lanjut/evaluasi •

Siswa dinyatakan berhasil apabila tingkat KKM pencapaiannya lebih dari 75%.

127

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI •

Memberikan program remidi untuk siswa yang tingkat KKM pencapaiannya kurang dari 75%.

•

Memberikan program pengayaan untuk siswa yang tingkat pencapaiannya lebih dari 75%.

Yogyakarta, 29 November 2012 Guru Mata Pelajaran

Krista Novia Yossi

128


Lampiran Materi Pembelajaran

A. Faktor-faktor yang mendorong Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. 1. Faktor Pendidikan Formal Mohammad Hatta  Pendidikan Formal Mohammad Hatta Mohammad Hatta dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902 di daerah Minangkabau Sumatera Barat. Mohammad Hatta yang tumbuh di lingkungan keluarga yang menjalankan bisnis perdagangan. Pada usia tujuh tahun Mohammad Hatta masuk sekolah dasar di kota Padang, kemudian melanjutkan pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager Onderwij (MULO) atau SMP di kota Padang. Pada tahun 1919 Mohammad Hatta lulus ujian MULO dan melanjutkan ke Prins Hendrikschool, sebuah SMA dengan penekanan khusus pada mata pelajaran ilmu dagang.  Mencari Ilmu ke Negeri Belanda. Kemudian Mohammad Hatta melanjutkan studinya ke Belanda. Selama di Belanda, ia mendapatkan wawasan yang sangat berharga tentang perekonomian. Di samping belajar, Mohammad Hatta juga mendatangi berbagai negara di Eropa untuk mempelajari organisasi koperasi. 2. Faktor Politik Mohammad Hatta  Peranan

Mohammad

Hatta

Dalam

Organisasi

Perhimpunan

Indonesia. Berkat pengalamannya mengelola keuangan pada waktu menjabat sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond, dan organisasi penerbitan ternyata telah mematangkan konsep dan pemikirannya tentang suatu media yang sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Para pengurus Indonesische

Vereeninging

yang

129

belum

lama

mengenal

pribadi


Mohammad Hatta, juga mempercayakan hal mengenai urusan keuangan dan penerbitan secara penuh kepadanya. Mereka mengagumi akan kecakapannya dalam mengelola keuangan, sehingga sebagai orang yang baru ia langsung diminta untuk menjabat sebagai bendahara. Jabatan sebagai bendahara ini telah memungkinkan bagi dirinya untuk menerapkan aturan disiplin dan keseriusan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Ia tidak segan-segan untuk menegur para anggotanya yang tidak tertib dalam membayar iuran dan sebagainya. Keahlian Mohammad Hatta teryata tidak terbatas pada masalah keuangan, akan tetapi ia juga pandai menulis. Kepandaian dan kecerdasannya kemudian ia tuangkan untuk mengkritisi kebijakan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kemudian ia juga menulis suatu artikel dalam majalah Hindia Poetra yang berjudul De Economische positive

van

kelanjutannya

den

Indonesischen

berjudul

Eenige

grondverhuurder. aanteekenigen

Dan

artikel

betreffende

de

groundhuurordonantie in Indonesie. Artikelnya ini dilatarbelakangi oleh berita Neratja, yang mengabarkan bahwa pemimpin pergerakan Sarekat Islam, Haji Oemar Said Tjokroaminoto telah menggerakan kaum tani yang berada di Hindia Belanda untuk menuntut hak atas sewa tanah yang lebih manusiawi bagi tanah pertanian mereka yang diserahkan kepada perusahaan gula di Pulau Jawa. Mohammad Hatta telah menerapkan teoriteori ekonomi kolonial yang dipelajarinya waktu di Batavia. Tulisannya yang mempergunakan bahasa Belanda ini telah menarik perhatian para professor bahasa dan sejarah di Leiden. B. Peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. 1. Mohammad Hatta peletak sendi-sendi dasar perkoperasian Indonesia Hal ini terlihat jelas pada tanggal 18 Agustus 1945, bahwa pemikiran Mohammad Hatta tentang perekonomian Indonesia yang merdeka disetujui dan dirumuskan oleh PPKI dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 33. 130


2. Reorganisasi koperasi oleh Mohammad Hatta Mohammad Hatta melakukan Organisasi Jawatan dan Perdagangan Dalam Negeri. Pelaksanaan dari organisasi ini adalah lembaga koperasi berdiri sendiri dan lepas dari lembaga perdagangan dalam negeri. Jawatan ini diadakan untuk pertama kali pada tanggal 9-12 Desember 1946. 3. Sumbangan pemikiran Mohammad Hatta Mohammad Hatta berbicara tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh gerakkan koperasi dalam perkembangannya. Ia menekanka bahwa koperasi harus diperkuat untuk menjalankan roda perekonomian rakyat dan tentunya koperasi harus tetap berpegang teguh pada asas kekeluargaan seperti yang di amanatkan dalam pasal 33 UUD 1945. 4. Penegasan Mohammad Hatta untuk pengembangan koperasi  Mempertebal kesadaran berkoperasi bagi seluruh rakyat Indonesia.  Terciptanya kebiasaan untuk hidup hemat dan peninhkatan pelaksanaan pecan tabungan.  Memberikan

nasehat

kepada

gerakkan-gerakkan

koperasi

untuk

meningkatkan cara kerja dan cara berusaha.  Memberikan gambaran-gambaran mengenai perjalanan koperasi Indonesia dari tahun ke tahun. 5. Pendidikan kader-kader koperasi a. Untuk merintis kemandirian bagi dewan koperasi di suatu daerah agar mempunyai kemampuan untuk melakukan pendidikan kader sendiri. b. Menciptakan tenaga-tenaga yang terampil dan professional dalam bidangnya, maka badan usaha koperasi ini dengan sendirinya akan mampu berkembang dengan baik. c. Menanamkan sikap penting seperti: •

Rasa solidaritas dan rasa setia kawan

•

Individualitas tahu harga diri

131


•

Kemampuan dan kepercayaan pada diri sendiri (Self-helf) tolong diri sendiri dan sesama

•

Cinta kepada masyarakat

•

Rasa tanggungjawab sosial dan moral.

C. Hambatan-hambatan

yang

dihadapi

Mohammad

Hatta

dalam

mengembangkan koperasi di Indonesia. Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia ternyata tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi bangsa Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Konflik bersenjata antara pihak pejuang Indonesia dengan militer Belanda dan adanya pemberontakan telah memperparah perekonomian Indonesia. Situasi perang jelas menghambat bagi perkembangan koperasi. Belum lagi masalah politik dalam pemerintahan Indonesia juga turut mempengaruhi bagi perkembangan koperasi. Pada perkembangannya koperasi telah dimanfaatkan oleh segelintir oknum politik untuk tujuan ideologisnya jelas sangat bertentangan dengan ideologi koperasi yang sebenarnya. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Mohammad Hatta berusaha untuk memperbaiki perekonomian rakyat pribumi yaitu sebagai berikut: a. Mengembangkan Koperasi Kredit atau Simpan Pinjam Keadaan ekonomi bangsa Indonesia yang belum stabil akibat revolusi fisik, maka Mohammad Hatta sebagai perdana menteri mengeluarkan sebuah kebijakan dengan memerintahkan pendirian koperasi kredit bagi para penggerak usaha kecil. Koperasi simpan pinjam bertujuan untuk membantu anggota dalam mencari modal yaitu memberikan pinjaman modal usaha kepada anggota. Dalam koperasi simpan pinjam, para anggota saling membantu meringankan beban keuangan sesama anggota dengan cara memberikan kredit berbunga rendah.

132


Dalam koperasi kredit ini simpan pinjam uang harus berjalan sebagai modal mereka berusaha. Pinjaman diberikan bergiliran antara anggota dalam jangka yang tidak terlalu lama. Rata-rata seorang mendapat kredit selama tiga bulan. Dengan uang pinjaman selama tiga bulan itu, anggota tadi dapat meningkatkan perputaran barangnya. Dan sesudah tiga bulan utang dibayarnya kembali kepada kooperasi kredit. Karena itu modal pokoknya berkurang kembali. Tetapi sungguhpun sudah berkurang, jumlahnya lebih besar dari modal usahanya sebelum ia memperoleh pinjaman dari kooperasinya. Kenaikan keuntungan yang diperolehnya selama ia mendapat pinjaman dari kooperasinya ditambahkannya kepada pokok usahanya. Dengan jalan seperti ini anggota-anggota kooperasi, secara berganti-ganti, dapat menambah modal pokoknya. Karena modalnya tidak mencukupi, hanya cukup untuk memberikan kredit kepada anggotanya berganti-ganti, kooperasi kredit apalagi pada permulaannya hanya dapat memberikan kredit kepada anggotanya sendiri. Dalam memberikan pelayanan-pelayanan itu pengurus koperasi simpan pinjam selalu berusaha supaya ongkos(bunga) ditetapkan serendah mungkin agar dirasakan ringan oleh para anggotanya. Selain itu pengurus koperasi harus memperhatikan juga agar supaya pinjaman itu betul-betul digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. b. Mendirikan Koperasi Produksi Koperasi Produksi meliputi berbagai macam jenis produksi seperti: pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan dan pertukangan. Untuk mendukung kemajuan koperasi produksi pemerintah harus memberikan bantuan finansial. Dengan adanya bantuan dari pemerintah ini usaha produksi akan berjalan lancar dan akan membawa rakyat pada tingkat kemakmuran. Koperasi produksi anggotanya terdiri dari orang-orang yang mampu menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Misalnya adalah orang-orang kaum petani. 133


Di Indonesia ada beberapa jenis koperasi yang bergerak di bidang pertanian. Kegiatan usahanya tidak hanya terbatas pada berbagai jenis komoditi pertanian tetapi juga termasuk usaha peternakan, usaha perikanan, dan usaha perkebunan. Dewasa ini koperasi pertanian mendapat perhatian utama di Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Hal ini karena sumber penghidupan sebagian besar penduduknya tergantung pada hasil pertanian. Koperasi-koperasi yang bergerak di daerah pertanian Indonesia dewasa ini adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yang berusaha untuk meningkatkan pendapatan petani, peternak, nelayan, dan sebagainya. c. Mengembangkan Koperasi Konsumsi Mohammad Hatta juga merintis pendirian koperasi konsumsi, koperasi ini harus diperluas di segala tempat dan bukan hanya di kota-kota besar saja. Koperasi konsumsi ini dalam kegiatannya adalah melayani pengadaan berbagai barang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan anggotanya seperti beras, gula, garam, minyak goreng dan sebagainya. Adapun tujuan dibentuk koperasi konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya terhadap barang-barang konsumsi dengan harga dan mutu yang layak. Untuk mewujudkan tujuannya, maka koperasi konsumsi menjalankan usahanya dengan cara: 4) Membeli dan menghimpun barang-barang konsumsi dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan para anggotanya. Hal ini ditempuh dengan tujuan untuk mendapatkan potongan harga sehingga koperasi dapat menjual dengan harga sedikit lebih murah kepada anggotanya. 5) Menyalurkan barang konsumsi kepada para anggota dengan harga yang layak. Sudah barang tentu dalam upaya menyalurkan barang kepada anggotanya tidak disertai dengan paksaan. Para anggotanya membeli dengan kesadaran bahwa harga dan manfaat yang diterimanya dari

134


membeli barang koperasi itu lebih bersaing. Untuk memudahkan para anggotanya berbelanja, koperasi konsumsi melayani setiap hari. 6) Untuk mengurangi ketergantungan kepada pihak luar, koperasi konsumsi juga membuat barang-barang konsumsi yang dibutuhkan untuk kemudian dijual kepada anggotanya. Koperasi konsumsi ini memberikan manfaat yang besar kepada anggotanya. Manfaat tersebut antara lain: memperpendek jarak antara produsen dan anggota sebagai konsumen, memperingan harga, serta menghemat ongkos pengeluaran. Mengingat pentingnya peran koperasi konsumsi dalam memenuhi kebutuhan angotanya, maka koperasi konsumsi harus mampu mendapatkan informasi harga barang dan syarat pembayaran yang kompetatif.

135


Lampiran Penilaian 1. Aspek Kognitif a. Produk 

Teknik : Tes tertulis



Bentuk : Uraian



Soal : 1. Deskripsikan peranan Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia? ( Skor 30 ) 2. Jelaskan faktor-faktor yang mendorong Mohammad Hatta dalam mengembangkan koperasi di Indonesia? ( Skor 35 ) 3. Jelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi Mohammad Hatta dalam mengembangkan Koperasi di Indonesia? ( Skor 35 ) Ket : Pedoman penilaian produk: No

Skor

Nilai

1.

86 – 100

Baik Sekali

2.

71 – 85

Baik

3.

56 – 70

Cukup

4.

< 55

Kurang

Skor Total= 100 Ket: N=Skor Perolehan X 100 Skor Total b. Proses

 Soal Diskusi : 1. Jelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi Mohammad Hatta dalam mengembangkan Koperasi di Indonesia?

136


2. Jelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh Mohammad Hatta dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan koperasi di Indonesia?

 Kriteria penilaian proses: No

Menghargai

Mengambil

Mengajukan

Mempresent

Menjawab

teman

giliran

pertanyaan

asikan hasil

pertanyaan

Nama

.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 Kriteria penilaian menggunakan skala sikap 1-5, dengan kriteria : Skor 1 : Pasif, tidak kooperatif, dan tidak menghargai teman. Skor 2 : Pasif, tidak kooperatif, tetapi dapat menghargai teman. Skor 3 : Pasif, kooperatif, dan dapat menghargai teman. Skor 4 : Aktif, kooperatif, dan dapat menghargai teman. Skor 5 : Aktif, sangat kooperatif, dan dapat menghargai teman. PAP I N =

Jumlah Skor x 100 25

2. Aspek Afektif •

Teknik : Non tes

•

Bentuk : Instrumen Observasi Kinerja

•

Instrumen Observasi Kinerja untuk Penilaian Sikap Kelompok : ............................

137

Jumlah


No.

Nama

Aspek yang dinilai

Siswa Tanggung

Memahami dan

Jiwa

Jawab

Menghargai

Kreativitas

Jumlah

Rata-

Nilai

rata

1. 2. 3.

Keterangan : Kriteria Penilaian : •

Aspek Tanggung Jawab

Nilai 3 : Baik Rasa tanggung jawab tinggi. Nilai 2 : Sedang Kurang ada rasa tanggung jawab. Nilai 1 : Kurang Kurang ada tanggung jawab / seenaknya sendiri. • Aspek Memahami dan Menghargai

•

Nilai 3 : Baik Dapat memahami dan menghargai kepentingan orang lain. Nilai 2 : Sedang Kurang dapat memahami dan menghargai kepentingan orang lain. Nilai 1 : Kurang Tidak dapat memahami dan menghargai kepentingan orang lain. Aspek Jiwa Kreativitas Nilai 3 : Baik Memiliki jiwa kreativitas. Nilai 2 : Sedang Kurang memiliki jiwa kreativitas. Nilai 1 : Kurang Tidak memiliki jiwa kreativitas. N= Jumlah Skor X 100 9

138


3. Aspek Psikomotorik •

Teknik : Non tes

•

Bentuk : Instrumen Observasi Kinerja

•

Rambu-rambu skoring

No. Kriteria Penilaian 1.

2.

Skor 1

Skor 2

Skor 3

Signifikansi: Seberapa besar tingkat

Tidak ada tambahan

Ada tambahan

Informasi yang

kesesuaian atau kebermaknaan

informasi karena

informasi, meskipun

ditambahkan sangat

informasi yang diberikan dengan

masih sama dengan

kurang tepat

sesuai dan benar.

topik yang dibahas ?

buku.

kebenarannya.

Seberapa baik tingkat

Langkah yang

Langkah yang

Langkah yang

pemahaman peserta didik

disampaikan urut,

disampaikan urut,

disampaikan urut

terhadap hakikat dan ruang

tetapi belum

sudah dapat

dan lengkap, serta

menjelaskan materi

dapat menjelaskan

masih menjelaskan

tanpa melihat buku,

tanpa melihat buku

dengan bantuan teman

tetapi masih

maupun bertanya

dan membuka buku.

membutuhkan

pada teman.

Pemahaman:

lingkup masalah yang disajikan ? memahami materi dan

bantuan teman untuk menjelaskan. 3.

Argumentasi: Seberapa baik alasan yang

Tidak

Mempertahankan

Mempertahankan

diberikan peserta didik terkait

mempertahankan

pendapat, tetapi

pendapat kelompok

dengan permasalahan yang

pendapat dan tidak

menolak kritik dari

dan mau

dibicarakan ?

memiliki pendirian

kelompok lain.

mendengarkan

tetap.

kritik dari kelompok lain.

4.

Responsif:

Tidak serius dan hanya

Jawaban yang

Jawaban yang

Seberapa besar kesesuaian

menjawab secara

diberikan

diberikan dapat

139


jawaban yang diberikan peserta

singkat serta tidak

membingungkan dan

menjawab

didik terkait dengan

jelas.

belum menjawab

pertanyaan, meski

pertanyaan yang

belum tentu benar.

permasalahan yang dibicarakan ?

diberikan. 5.

Kerjasama Kelompok: Seberapa besar anggota

Hanya satu orang yang

Hanya sebagian dari

Seluruh anggota

kelompok berpartisipasi dalam

berpartisipasi.

anggota kelompok

kelompok yang

yang berpartisipasi.

berpartisipasi.

penyajian ? Bagaimana setiap anggota

Hanya satu orang yang

Hanya sebagian dari

Seluruh anggota

kelompok merasa

selalu menjawab

anggota kelompok

kelompok saling

bertanggungjawab atas

pertanyan yang

yang bekerjasama

membantu

permasalahan kelompok ?

diajukan.

untuk menjawab

menjawab

pertanyaan yang

pertanyaan yang

diajukan.

diajukan.

Bagaimana para penyaji

Tidak mau

Mau mendengarkan

Mendengarkan

menghargai pendapat dari

mendengarkan

pendapat dari

pendapat dari

kelompok lain ?

pendapat dari

kelompok lain, tetapi

kelompok lain

kelompok lain.

tidak sepenuhnya.

dengan penuh perhatian.

N : Skor Perolehan X 100 5

140

PERANAN MOHAMMAD HATTA DALAM MENGEMBANGKAN KOPERASI DI INDONESIA TAHUN

Recommend Documents