JALAN MOHAMMAD HATTA PAINAN

TAHUN 2010 – 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Telp. 0756-21603 Fax. 0756-22624

JALAN MOHAMMAD HATTA – PAINAN 25612

e-Mail : [email protected]

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan pemberlakuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan momentum yang paling tepat untuk masing-masing SKPD untuk membuat sebuah rencana strategis untuk mencapai visi dan misi SKPD yang mengacu pada visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rencana Strategis tersebut merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk lebih mengarahkan organisasi di dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan yang merupakan penjabaran atau turunan dari visi dan misi organisasi. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan yang dimotori oleh tim penyusun yang diketuai oleh Kepala Dinas. Renstra yang disusun merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan selama 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif Pemerintah. Disamping itu, Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Bagi manajemen Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, Renstra dipandang sebagai : 1. Merupakan alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Merupakan gambaran visi, misi, persepsi, interprestasi serta strategi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi. 3. Sebagai “alat” untuk memacu dan memotivasi aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan. 4. Sebagai “alat” bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategi Dalam Dokumen Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan 2010 - 2015 secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan strategi, kebijakan dan Program Kegiatan serta Matrik Rencana Strategis.

1.2 Maksud dan Tujuan Rencana strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan 2010-2015 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dalam mencapai tujuan Pembangunan.

1

Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut: 1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan. 2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. 4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Dengan mempertimbangkan berbagai keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun sebelumnya, maka peranan tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan sebagai institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Pesisir Selatan akan berperan besar melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan khususnya dalam upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Rencana Strategis (Renstra) tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra)-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kepala tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN, Yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan BAB II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI, menggambarkan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan kelengkapannya serta menguraikan rumusan tugas pokok dan fungsi sebagai landasan dalam menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan. BAB III. PROFIL KINERJA PELAYANAN,

2

menguraikan keadaan umum masa kini menyangkut kinerja pelayanan SKPD yang telah dicapai, faktor kelemahan, kekuatan internal SKPD, faktor peluang dan tantangan eksternal SKPD serta rumusan permasalahan strategis SKPD. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, merupakan rumusan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta dijabarkan ke dalam tujuan, strategi dan kebijakan. BAB V. PROGRAM PEMBANGUNAN, menguraikan rencana program dan kegiatan yang bersifat indikatif selama lima tahun. BAB VI. PENUTUP disertai dengan lampiran

3

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD

2.1 Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan struktural dilingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan adalah instansi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas (Eselon IIb), Kepala Dinas dibantu 1 (satu) orang pejabat struktural eselon IIIa, dan 3 (tiga) orang pejabat struktural eselon IIIb, yaitu : 1. Sekretariat, yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 2. Bidang Irigasi, yang membawahi 2 (dua) seksi yaitu : a. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi b. Seksi Operasional dan Pemeliharaan 3. Bidang Sungai, Pantai dan Rawa, yang membawahi 2 (dua) seksi yaitu : a. Seksi Sungai dan Pantai b. Seksi Drainase dan Rawa 4. Bidang Bina Teknik, yang membawahi 2 (dua) seksi yaitu : a. Seksi Perencanaan Teknik b. Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Alam

2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Susunan Kepegawaian pada tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan per 5 September 2013 sebanyak 127 orang, ( 111 orang PNS, 0 orang tenaga honorer dan 19 orang tenaga sukarela ) dengan uraian sebagai berikut : Tenaga Sukarela pada Sekretariat Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan No

Nama

Pendidikan

Tugas yang diemban

Ket

4

1.

JENNY NURSANTI

SMK

Staf Sekretariat

2.

INDRANITAMI

S1 Hukum

Staf Sekretariat

3.

YANCE RAHMADIAN

SMA

Staf Bidang Bina Teknik

4.

YULIDA NONTI PUTRI

SMA

Staf Sekretariat

5.

DAVID CANDRA

S.1 Arsitektur

Staf Bidang Irigasi

6.

ENGLA AVICO

STM


7.

SABRI

STM


8.

CHANDRA

SMK

Staf Bidang Sungai, Pantai dan Rawa

9.

TAMA SEFRIADI

SMA

Staf Bidang Irigasi

10. ENNI TRI HASTUTI

S.1 Teknik Industri

Staf Sekretariat

11. HENDRI SUNANDA

STM


12. DIAN FISEZA

S.1 Administrasi Bisnis


13. ROLY GUSPITA

S.1 Ekonomi

Staf Sekretariat

14. RIKO ANEKA PUTRA

STM

Staf Bidang Irigasi

Tenaga Sukarela pada UPTD Kecamatan Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan

No

Nama

1.

DAFIK ZUMARDI

2.

OSDAR ISKANDAR

3.

RUSTAM

4.

SYAFRUL

5.

YOSVA ANDRI

Pendidikan SMKS Adi Karya Ranah Pesisir SMA Neg Lengayang STM Adi Karya Balai Selasa SMP Neg Koto Baru Lengayang SMA

Tugas yang diemban

Ket

Staf Pembantu Teknis Juru Penjaga Pintu Air Penjaga Pintu Air Penjaga Pintu Air Staf Pembantu Teknis Juru

5

Perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut : 1. `Bangunan Kantor Bangunan gedung Kantor Tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan adalah bangunan permanen yang kondisinya cukup memadai. 2. Kendaraan Dinas - Kendaraan Roda 4 sebanyak 2 ( dua ) unit - Kendaraan Roda 2 sebanyak 19 ( sembilan belas ) unit 3. Peralatan Survey - Alat-alat Survey sebanyak 2 ( dua ) unit 1. Teodolit 2. GPS Sounder 4. Fasilitas Pendukung Lainnya - Mantel Hujan - Payung - Sepatu Bot - Komputer sebanyak 13 ( tiga belas ) unit

2.3 Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan mengemban tugas membantu Bupati Pesisir Selatan dalam menyelenggarakan Daerah dibidang Sumber Daya Air. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT/BIDANG SERTA URAIAN TUGAS SUB BAGIAN/SEKSI Susunan Organisasi Dinas PSDA terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Irigasi d. Bidang Sungai, Pantai dan Rawa e. Bidang Bina Teknik

6

f.

Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

g. Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIAT (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, ketatausahaan, tatalaksana, humas, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat. (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang Urusan Pekerjaan Umum dengan sub bidang Sumber Daya Air, Pemukiman, Air Minum dan Drainase; b. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku; c. Pelaksanaan dan perumusan Rencana Strategis; d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi; e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang Pekerjaan Umum dengan sub bidang Sumber Daya Air, Pemukiman, Air Minum dan Drainase; f.

Berdasarkan azas keseimbangan;

g. Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD. (3) Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

URAIAN TUGAS SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (1)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan organisasi, humas, protokol serta urusan rumah tangga dinas.

(2)

Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : a. Mengendalikan surat masuk, keluar dan kearsipan; b. Melaksanakan pengendalian administrasi barang & perlengkapan dinas c. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan dinas; d. Mempersiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan pengahapusan barang dan perlengkapan; e. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian barang inventaris, kendaraan dinas dan rumah tangga dinas serta penggunaan gedung kantor;

7

f.

Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan serta rumah dinas;

g. Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan kantor; h. Membuat rencana dan program kerja Sub Bagian umum dan Kepegawaian; i.

Melaksanakan tugas keprotokolan dinas;

j.

Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;

k. Menyiapkan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai; l.

Mempertanggungjawabkan kegiatan subag yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

m. Mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan data kepegawaian dinas; n. Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas; o. Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai; p. Mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan cuti pegawai dinas; q. Mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai; r.

Melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai;

s. Mengkoordinir kehadiran pegawai; t.

Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

URAIAN TUGAS SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta proposal pengembangan kegiatan berdasarkan kewenangan bidang Pekerjaan Umum dengan sub bidang Sumber Daya Air, Pemukiman, Air Minum dan Drainase sesuai skala prioritas dan arahan pimpinan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (2) Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan : a. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan umum dan program. b. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas dinas; c. Menyiapkan bahan tentang pelaksanaan perencanaan umum dan program; d. Menyiapkan pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan perencanaan umum dan program pengelolaan bidang Pekerjaan Umum dengan sub bidang Sumber Daya Air, Pemukiman, Air Minum dan Drainase; e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanakan kegiatan; f.

Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;

g. Melaksanakan penatausahaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

8

h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; i.

Menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan yang yang berlaku;

j.

Mempelajari dan menelaah peraturan keuangan;

k. Menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung; l.

Memproses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan;

m. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan; n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan; o. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; p. Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; q. Melaksanakan penatausahaan keuangan; r.

Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

URAIAN TUGAS BIDANG IRIGASI (1)

Bidang Irigasi mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan serta pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang Irigasi.

(2)

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, Bidang Irigasi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang irigasi; c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Irigasi berdasarkan skala prioritas; d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; f.

Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan;

g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan. (3) Bidang Irigasi terdiri dari : a. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi b. Seksi Operasional dan Pemeliharaan

URAIAN TUGAS SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI

9

(1) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup pembangunan dan rehabilitasi irigasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi. (2) Uraian tugas Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi : a. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi sesuai dengan urusan; b. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan; c. Menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait; d. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan; e. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan; f.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;

g. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan; h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku; i.


j.

Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

k. Melakanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; l.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

URAIAN TUGAS SEKSI OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN (1) Seksi Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup operasional dan pemeliharaan irigasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Operasional dan Pemeliharaan. (2) Uraian tugas Seksi Operasional dan Pemeliharaan : a. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Seksi Operasional dan Pemeliharaan sesuai dengan urusan; b. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan; c. Menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Operasional dan Pemeliharaan sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait; d. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan; e. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan; f.




10

j.


k. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan; l.


BIDANG SUNGAI, PANTAI, RAWA (1) Bidang Sungai, Pantai dan Rawa mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang Sungai, Pantai & Rawa (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, Bidang Sungai, Pantai dan rawa mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang Sungai, Pantai dan Rawa; c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Sungai, Pantai dan Rawa berdasarkan skala prioritas; d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; f.


g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan. (3) Bidang Sungai, Pantai dan Rawa terdiri dari : a. Seksi Sungai dan Pantai b. Seksi Drainase dan Rawa

URAIAN TUGAS SEKSI SUNGAI DAN PANTAI (1) Seksi Sungai dan Pantai mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup sungai dan pantai yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Sungai dan Pantai. (2) Uraian tugas Seksi Sungai dan Pantai : a. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Seksi Sungai dan Pantai sesuai dengan urusan; b. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan; c. Menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Sungai dan Pantai sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait; d. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan; e. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan; f.

Melaksanakan & mengkoordinasikan kegiatan dgn unit kerja terkait;

11



j.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan URAIAN TUGAS SEKSI DRAINASE DAN RAWA

(1) Seksi Drainase dan Rawa mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup drainase dan rawa yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Drainase dan Rawa. (2) Uraian tugas Seksi Drainase dan Rawa : a. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Seksi Drainase dan Rawa ; b. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan; c. Menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Drainase dan Rawa sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait; d. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan; e. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan; f.




j.




BIDANG BINA TEKNIK (1) Bidang Bina Teknik mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang Bina Teknik . (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas; b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang; c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang Bina Teknik berdasarkan skala prioritas; d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;

12

f.


g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan. (3)

Bidang Bina Teknik terdiri dari : a. Seksi Perencanaan Teknis b. Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air URAIAN TUGAS SEKSI PERENCANAAN TEKNIS

(1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup perencanaan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Perencanaan Teknis. (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan Teknis : a. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Seksi Perencanaan Teknis sesuai dengan urusan; b. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan; c. Menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Perencanaan Teknis sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait; d. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan; e. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan; f.




j.




URAIAN TUGAS SEKSI PENGAWASAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR (1) Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup pengawasan dan konservasi sumber daya air yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air. (2) Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air : a. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air sesuai dengan urusan; b. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;

13

c. Menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Air sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait; d. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan; e. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan; f.




j.



Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan UNIT PELAKSANAAN TEKNIS ( UPT ) DINAS

(1) UPT Dinas dibentuk dengan Peraturan Bupati (2) Tugas Pokok dan Fungsi UPT Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati (3) Rincian Tugas Jabatan Fungsional UPT Dinas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

2.4. Hal-hal yang Dianggap Penting Selain itu ada beberapa core area dari tahunan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan yang diidentifikasi dari fungsi instansi tersebut, yaitu: 1) Tercapainya pemeliharaan keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang 2) Tercapainya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. 3) Tercapainya upaya pengendalian daya rusak air dalam rangka mengupayakan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air 4) Meningkatnya kelembagaan dan SDM yang kuat di Dinas dalam manajemen Sumber Daya Air dari tahap pemrograman, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan serta monitoring dan evaluasi. 5) Meningkatnya peran serta swasta masyarakat dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Isu-isu Strategis yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu: 1) Tingkat kerusakan pada Daerah Aliran Sungai ( DAS ) cukup parah. 2) Belum optimalnya Pendayagunaan Sumber Daya Air. 3) Pengamanan pantai – pantai kritis dengan sasaran mengurangi abrasi dan dampak tsunami.

14

4) Pengendalian daerah rawa untuk mengurangi resiko banjir.

BAB III PROFIL KINERJA PELAYANAN Secara administratif Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Barat. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Kota Padang, bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan, bagian Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko – muko Propinsi Bengkulu dan di bagian Barat merupakan Samudera Indonesia dengan panjang pantai ± 248 Km. Sedangkan secara astronomis terletak pada 00 59'' – 20 28,6' LS dan 1000 19' – 1010 18' BT Kondisi topografi berupa daerah perbukitan dan dataran rendah, yang memanjang dari Utara sampai Selatan. Daerah pergunungan terletak dibagian Timur yang yang merupakan kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat ( TNKS ) dengan luas 4.056,13 Km2 ( 70,54 % ) sedangkan lahan yang dapat dibudidayakan untuk mendukung kehidupan masyarakat 1.693,76 Km2. Dengan luasnya daerah perbukitan yang merupakan daerah tangkapan air, maka aliran airnya semua menuju ke arah Barat dan bermuara ke lautan Samudera Indonesia. Kondisi topografi inilah yang menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kabupaten yang sering terjadi bencana alam berupa tanah longsor, banjir hampir setiap tahunnya. Selain itu, Kabupaten Pesisir Selatan sangat dekat dengan Lempeng Gempa Eurasian yang posisinya berada pada Samudera Hindia dan Kepulauan Mentawai. Hal itu menyebabkan daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki intensitas gempa tektonik dan kemungkinan tsunami yang cukup tinggi.

3.1. Gambaran Umum Kinerja Sumber Daya Air adalah air, sumber air, daya air yang terkandung didalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa pada saat ini menghadapi ketidak seimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat. Sumber Daya Air ini wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras. Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi

15

dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masyarakat perlu diberi peran dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki Irigasi Teknis sebanyak 12 buah Daerah Irigasi dengan luas potensial 23.691 Ha dan luas fungsional 13.219 Ha. Daerah Irigasi Sawah Laweh Tarusan ( 1.684 Ha ) yang dulu masuk klasifikasi Irigasi Setengah Teknis, tapi karena tidak berfungsinya Pompanisasi sekarang menjadi Irigasi Tadah Hujan dan mengharapkan air lapen dari perbukitan sekitarnya. Irigasi sederhana sebanyak 20 buah dengan luas potensial 26.032 Ha dan luas fungsional 16.270 Ha. Irigasi PIK sebanyak 12 buah dengan luas potensial 1.778 Ha dan luas fungsional 1.541 Ha. Kemudian Irigasi Desa sebanyak 39 Buah dengan luas potensial 16.862,5 Ha dan luas luas fungsional 16.712,5 Ha. Semua Irigasi ini memerlukan ketersediaan sumber daya air. Kabupaten Pesisir selatan memiliki lahan fungsional rawa seluas 144.839,5 Ha yang perlu dikelola dengan baik sehingga tidak menjadi daerah genangan air pada musim hujan serta pemanfaatan daerah rawa oleh masyarakat tidak menyebabkan daya rusak air. Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki 37 Sungai Induk dengan panjang 1.006 Km dan 143 anak sungai dengan panjang 2.001 km yang perlu di kelola dengan baik. Banyak sungai – sungai ini yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pengelolaan sungai yang menyebabkan kerusakan ini harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Disamping daerah irigasi, rawa dan sungai, Sumber daya air yang tak kalah penting untuk di kelola adalah pantai. Panjang pantai di Kabupaten Pesisir selatan 248 km dan terdapat 21 lokasi pantai yang sangat mendesak untuk ditanggulangi. Ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga akan menimbulkan potensi bahaya kemanusian berupa banjir. Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah pula menimbulkan potensi bahaya kemanusian lainnya berupa kekeringan yang berkepanjangan. Dalam hubungan ini, Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki peran penting dalam penyediaan sumber air. Sebagian DAS di Kabupaten Pesisir Selatan telah mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan menurunnya nilai kemanfaatan air sehubungan penurunan fungsi daerah tangkapan dan resapan air. Perubahan tata guna lahan ( land use ) di daerah aliran sungai ( DAS ) juga menjadi sebab terjadinya banjir ( Daya Rusak Air ). Ini terjadi karena perubahan tersebut menyebabkan : 1) Erosi yang berakibat sedimentasi masuk ke sungai, sehingga daya tampung sungai berkurang. 2) konstribusi dominan kepada aliran permukaan ( run – off ) Apabila suatu hutan di DAS di buka akibat penebangan liar, maka debit puncak sungai akan meningkat 6 hingga 20 kali. Faktor penutup lahan akan cukup siknifikan dalam pengurangan maupun peningkatan aliran permukaan yang dapat menimbulkan banjir. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada prinsip keseimbangan antara Konservasi Sumber Daya Air dengan Pendayagunaan Sumber Daya Air.

3.1.1

Sekretariat 1. Latar Belakang Demi kelangsungan tugas suatu Dinas yang merupakan penanggungjawab dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Sekretariat merupakan pusat aktifitas manajemen pelayanan dalam mendukung kinerja Dinas dan koordinasi antar Bidang yang menyelengarakan kegiatan teknis pada

16

tiap tahun anggaran berjalan. Kinerja yang baik perlu didukung oleh Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya manusia yang baik, terampil dan berdedikasi tinggi dalam pengabdiannya terhadap Negara dan Masyarakat. Semua elemen yang berperan dalam mendukung kegiatan Dinas, baik Sekretariat maupun dibidang Kegiatan tidak akan terlepas dari kebutuhan Pendanaan yang sekaligus akan menentukan Tingkat Pencapaian suatu program yang sudah dan yang akan direncanakan pada 5 (lima) tahun kedepan. Namun dalam pelaksanaannya, nilai-nilai Efektifitas serta Efisiensi tetap terjadi acuan dan pertimbangan tersendiri, akibat dari ketersediaan dana pemerintah yang sangat terbatas. Sekretariat bergerak dengan sistem pendanaan Rutin yang bersifat Base Program dengan menggunakan dana berkelanjutan dan berulang diantara 3 (tiga) pengelolaan tugas yang menjadi kewenangannya, yaitu : a. Pengelolaan Sarana b. Pengelolaan Prasarana c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dari ketiga pengelolaan tugas tersebut diatas, Sekretariat diharapkan akan menjadi pusat Manajemen Administrasi Dinas yang kokoh bagi terselengaraanya pelaksanaan program-program Pemerintah. a.

Pengelolaan Sarana Sarana pendukung untuk terselenggaranya tugas-tugas kedinasan sangat banyak, yaitu : Peralatan Kantor ( Meja, Lemari, AC, Komputer, Telepon ) Kendaraan Bermotor ( Mobil dan Sepeda Motor ) Peralatan Pendataan ( Alat Ukur dan Curah Hujan )

b.

Pengelolaan Prasarana Prasarana pendukung yaitu : Bangunan Kantor Dinas di Painan Bangunan Kantor UPTD di 5 wilayah kerja Bangunan Air ( Waduk, Embung dan Saluran ) Bangunan Rumah Dinas ( tersebar)

c.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Personil yang mendukung kinerja Dinas PSDA berjumlah 111 orang, dimana lebih dari 50% bekerja di kantor-kantor UPTD yang tersebar pada 5 wilayah kerja, antara lain : Wilayah - 1 : Koto XI Tarusan – Bayang – Bayang Utara Wilayah - 2 : IV Jurai – Batang Kapas Wilayah - 3 : Sutera – Lengayang Wilayah - 4 : Ranah Pesisir – Linggo Sari Baganti – Pancung Soal Wilayah - 5 : Basa IV Balai – Lunang Silaut

2. Tujuan dan Sasaran Tujuan pendanaan pada Sekretariat Dinas PSDA adalah untuk meningkatkan pengelolaan serta penataan manajemen yang lebih profesional dan secara proaktif berkoordinasi dengan Bidangbidang yang mengelola kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur yang menjadi kewenangan Dinas PSDA.

17

Sasaran yang akan dicapai adalah terlaksananya tugas-tugas yang diamanahkan pada Dinas PSDA dalam mensukseskan program pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan serta tercapainya sinergisitas antar seluruh personil pendukung, baik dalam lingkungan Dinas maupun hubungannya dengan instansi lain. 3. Strategi Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran, perlu diambil langkah sebagai berikut : a. Penyiapan sarana pendukung yang lebih memadai, termasuk melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap sarana yang ada. Untuk saat ini masih diperlukan penambahan sarana pendukung, seperti : Mobil Operasional, Sepeda Motor, Peralatan Teknis dan Pengukuran untuk Survey, Mebeleur dan sarana lainnya. Pada kantor-kantor UPTD saat ini perlu didukung dengan sarana computer dan penambahan daya listrik, penambahan Mebeleur, Mesin Tik dan peralatan lain. b.

Peningkatan Prasarana, yaitu penambahan ruang kantor Dinas PSDA di Painan, yang saat ini dirasakan kurang memadai untuk menampung personil yang berjumlah 48 orang, apalagi kalau bergabungnya staf dari UPTD dalam pelaksanaan Rapat Staf, Rapat Koordinasi dan Kegiatan Koordinasi Rutin lainnya. Begitu juga di kantor UPTD, banyak yang sudah mengalami kerusakan berat dan memerlukan perbaikan/rehabilitasi sesegera mungkin.

c.

Penambahan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan tugas-tugas pokok, dimana saat ini jumlah tenaga teknis dirasakan sangat kurang, terutama untuk Tenaga Muda yang diperlukan untuk Perencanaan Teknis, Pelaksana Lapangan dan Operator Teknis dibidang penggambaran/desain serta Tenaga Pendukung lainnya yang bersifat Non Teknis. Begitu juga personil yang ditugaskan dikantor UPTD, masih perlu dilakukannya penambahan personil, khususnya untuk tenaga Penjaga Pintu Air (PPA), Penjaga Pintu Bendung (PPB) dan beberapa Juru. Selain penambahan tenaga, juga diperlukan peningkatan kemampuan personil yang sudah ada, melalui pendidikan dan pelatihan formal.

4. Indikator Kegiatan a. Penyiapan Sarana pendukung yang lebih memadai : - Input : Dana untuk pengadaan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana. - Output : Terlaksananya pengadaan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana. - Outcome : Tersedianya sarana pendukung bagi aktifitas kedinasan. b. Peningkatan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana pendukung : - Input : Dana untuk peningkatan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana. - Output : Terlaksananya peningkatan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana. - Outcome : Tersedianya prasarana pendukung bagi aktifitas kedinasan c.

Penambahan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia : - Input : Dana untuk penambahan dan peningkatan Sumber Daya Manusia

18

- Output : Terlaksananya penambahan dan peningkatan Sumber Daya Manusia. - Outcome : Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan mempunyai kemampuan tinggi dalam mendukung aktifitas kedinasan.

3.1.2

Irigasi Penyediaan sumber daya air, khususnya penyedian air irigasi dihadapkan pada suatu permasalahan yaitu rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Akibatnya tingkat layanan irigasi belum dapat mengairi persawahan masyarakat secara maksimal. Pada daerah yang areal persawahannya diairi oleh jaringan irigasi, masih banyak ditemukan kerusakan, baik kerusakan pada Jaringan Primer, jaringan sekunder maupun pada jaringan tertier yang masuk langsung ke sawah masyarakat. Permasalahan lainnya dalam melihat kehandalan sumber daya air adalah semakin meningkatnya kebutuhan air akibat perkembangan jumlah dan aktivitas penduduk. Disamping itu perubahan tata guna lahan, di satu sisi telah menurunkan area resapan air, dan mengancam kapasitas lingkungan, serta sumber penyediaan air. Pada sisi lain kerusakan lingkungan akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal ini menyebabkan perubahan sirklus hidrologi yang menyebabkan terjadinya distribusi air yang tidak merata. Air sangat melimpah pada musin hujan dan berpotensi terjadinya banjir, sedangkan pada musin kemarau terjadi kekeringan. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian banjir dan sebagai sumber penyediaan air baku, juga masih belum memadai. Hal ini terlihat dari masih belum dapatnya seluruh masyarakat Pesisir Selatan dalam jaringan pelayanan air baku, serta pada waktu musim Kemarau pada daerah-daerah tertentu areal persawahan terjadi kekeringan serta saat musim hujan daerah tersebut menjadi kawasan langganan banjir. Dilihat dari jangkauan jaringan irigasi dalam mengairi persawahan penduduk juga masih terbatas. Areal persawahan sudah berfungsi yang dapat diairi jaringan irigasi seluas seluas 46.294,50 Ha. Walau demikian masih banyak yang areal persawahan yang sudah berfungsi yang belum dapat diairi jaringan irigasi yaitu sebesar 8.864 Ha. Saat ini Dinas PSDA mempunyai Data Base Tahun 2006, yang saat ini belum pernah dilakukan Updating (perbaruan) dan perlu sekali dilakukan perbaruan setiap tahunnya, agar dapat data yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun data dan informasi mengenai Irigasi di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Klasifikasi Irigasi, Luas Sawah yang diairi, dan yang Belum diairi Jaringan Irigasi

NO.

1 2 3 4 5

KLASIFIKASI IRIGASI

IRIGASI IRIGASI IRIGASI PIK IRIGASI

TEKNIS SETENGAH TEKNIS SEDERHANA DESA

JUMLAH TOTAL

Areal sdh ada jaringan irigasi (utama) Sudah Sawah Luas Sawah Blm Sawah Sudah Blm Rencana Berfungsi Berfungsi

Areal sawah blm Ada Jaringan Irigasi Sudah Belum Sawah Sawah

21,648.00 1,684.00 24,566.00 1,778.00 16,662.50

12,104.00 743.00 15,520.00 1,365.00 16,562.50

4,972.00 250.00 3,342.00 300.00 -

644.00 691.00 3,525.00 -

2,423.00 480.00 113.00 100.00

1,505.00 1,699.00 -

66,338.50

46,294.50

8,864.00

4,860.00

3,116.00

3,204.00

19

Sumber : Data Base Dinas Tahun 2006 - PSDA Kabupaten Pesisir Selatan Dilihat dari tabel di atas terlihat luas sawah yang belum berfungsi tetapi sudah ada jaringan irigasi seluas 2.041.00 Ha. Dan dari sekian banyak Daerah Irigasi yang kita punyai, masih banyak kondisiya yang rusak untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tingkat Kerusakan Jaringan Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan

NO. 1 2 3 4

KLASIFIKASI IRIGASI

Rusak Berat

Kondisi Rusak Rusak Sedang Ringan

IRIGASI TEKNIS IRIGASI SETENGAH TEKNIS IRIGASI SEDERHANA IRIGASI DESA

28.0% 35.0% 38.0% 21.0%

15.0% 17.0% 23.0% 14.0%

12.0% 8.0% 17.0% 14.0%

Baik 45.0% 40.0% 22.0% 51.0%

Untuk mencapai Visi dan Misi yang dimiliki oleh Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan, perlu di tetapkan Tujuan, Sasaran yang dicapai, serta disusun Strategi untuk mencapainya. 1. Latar Belakang. Dari 4 (empat) Misi yang disandang oleh Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan, untuk Bidang Irigasi dan Daya Guna Air, Misi yang diembannya adalah : ” Meningkatkan Pendayagunaan Sumber Daya Air ”. Tujuan Misi tersebut dapat dapat diuraikan menjadi 3 tujuan yaitu : 1. Mempunyai Data dan Informasi yang terbarui yang berhubungan dengan Pendayagunaan Sumber Daya Air. 2. Meningkatkan Pelayanan penyaluran air irigasi. 3. Memenuhi Kebutuhan Air Irigasi yang adil dan merata. 2. Sasaran. Dari tujuan diatas maka sasaran yang ingin dicapai adalah : 1. Tersedianya Data Base Irigasi dan Daya Guna Air yang Terbarui. 2. Terlaksananya Peningkatan Kondisi Bendung untuk Daerah Irigasi 100 - <1000 Ha. 3. Tersedianya serta terpeliharanya infrastruktur irigasi agar dapat berfungsi sesuai rencana. 3. Strategi. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang diingin capai, perlu disusun strategi untuk mencapainya, maka dilaksanakan : 1. Membuat dan Memperbarui Data Base /Inventarisasi Irigasi dan Daya Guna Air setiap tahunnya. 2. Meningkatkan Bendung Tradisionil menjadi Bendung Semi Permanen Untuk Daerah Irigasi 100 s/d < 1000 Ha.

20

3. Meningkatkan Bendung Bendung Semi Permanen menjadi Permanen Untuk Daerah Irigasi 100 s/d < 1000 Ha bentang < 10 m'. 4. Melaksanakan Optimalisasi fungsi jaringan Irigasi yang telah dibangun pada Daerah Irigasi 50 s/d < 1000 Ha, dengan sistem partisipatif. 5. Melaksanakan Rehabilitasi terhadap Bendung dan Jaringan Irigasi yang Rusak akibat bencana Alam yang belum tertangani sampai tahun 2010. 6. Membangun Bangunan Irigasi dan Bangunan Pelengkap untuk DI yang diperioritaskan. 7. Menyediakan PPA dan PPB dengan jumlah dan kerja yang sesuai standarisasi dan aturan yang ada dengan sistem kontrak kerja. 8. Melaksanakan Rehabilitasi terhadap Pintu Air/Rumah Pelindung yang ada yang tidak berfungsi menjadi berfungsi kembali. 4. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja. a. Program Setelah disusun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, Bidang Irigasi dan Daya Guna Air membuat Program yaitu Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya. b. Kegiatan Kegiatan dan Indikator Kinerja : 1. Pembuatan dan Updating Data Base / Inventarisasi Irigasi dan Daya Guna Air.  Input : Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan.  Output : Terlaksananya Pembuatan Data Base Irigasi dan Daya Guna Air yang terbarui.  Outcomes : Tersedianya Data Base Irigasi dan Daya Guna Air yang terbarui. 2. Optimalisasi fungsi jaringan Irigasi yang telah dibangun.  Input : Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan (WISMP & APBD).  Output : Terlaksananya Optimalisasi fungsi jaringan Irigasi yang telah dibangun.  Outcomes : Optimalnya fungsi jaringan Irigasi yang telah dibangun. 3. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi.  Input : Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan (DAK NON DR, WISMP & APBD).  Output : Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk DI 50 s/d < 1000 Ha.  Outcomes : Jaringan Irigasi kembali berfungsi sesuai rencana. 4. Peningkatan Bangunan Irigasi dan Bangunan Pelengkap Irigasi.  Input : Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan.  Output : Terlaksananya Pembangunan Bangunan Irigasi dan Bangunan Pelengkap.  Outcomes : Terpenuhinya Kebutuhan Air Irigasi yang adil dan merata. 5. Peningkatan Bendung Irigasi.  Input : Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan.  Output : Terlaksananya Peningkatan Bendung Irigasi.  Outcomes : Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi. 6. Rehabilitasi terhadap Pintu Air/Rumah Pelindung Irigasi.  Input : Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan.  Output : Terlaksananya Rehabilitasi Pintu Air dan Rumah Pelindung.  Outcomes : Terpenuhinya Kebutuhan Air Irigasi yang adil dan merata.

21

3.1.3 1.

NO

Sungai Latar Belakang. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada saat ini sangat perlu melakukan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian serta meningkatkan penanggulangan datangnya bencana alam yang sering terjadi. Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sangat rawan terhadap bencana alam baik longsoran tebing sungai maupun banjir yang sering melanda perkampungan penduduk dan lahan – lahan pertanian, peternakan masyarakat terutama pada musim hujan.

NAMA SUNGAI

KECAMATAN YANG DILALUI

LUAS (KM2)

DEBIT RATARATA (M3/DT)

1.087,50

3,907

711,12

2,550

93,70

2.035,89

7,315

45,85

367,37

1,319

51,11

498,86

1,792

PANJANG SUNGAI (KM)

1.

BATANG LUNANG

LUNANG SILAUT

2.

BATANG TAPAN

BASA IV BALAI TAPAN

3.

BATANG INDERAPURA

PANCUNG SOAL

4.

BATANG AIR HAJI

5.

BATANG PELANGAI

LINGGO SARI BAGANTI RANAH PESISIR

6.

BATANG KAMBANG

LENGAYANG

45,75

457,14

1,642

7.

BATANG SURANTIH

SUTERA

45,69

297,10

1,067

8.

BATANG KAPAS

BATANG KAPAS

37,12

449,67

1,620

9. 10.

BATANG LUMPO BATANG BAYANG

IV JURAI BAYANG

32,71 43,86

120,53 396,17

0,430 1,423

11.

BATANG TARUSAN

KOTO XI TARUSAN

52,47

508,34

1,826

12. 13.

IV JURAI IV JURAI

18,16 13,61

85,10 23,36

0,305 0,084

SUTERA

17,41

110,47

0,396

15.

BATANG SALIDO BATANG PAINAN BATANG AMPING PARAK BATANG LAKITAN

29,18

117,78

0,423

16.

BATANG PUNGGASAN

20,84

142,07

0,510

17.

BATANG BANTAIAN

16,06

103,38

0,371

18. 19.

BATANG SINDANG BATANG SILAUT JUMLAH

LENGAYANG LINGGO SARI BAGANTI LINGGO SARI BAGANTI LUNANG SILAUT LUNANG SILAUT

43,47 56,43

239,17 516,89

0,859 1,857

14.

Untuk daerah-daerah yang perlu pengamanan tebing sungai, normalisasi dan pelurusan muara (lihat tabel terlampir)

22

2. Tujuan dan Sasaran. Mengendalikan banjir dan pengamanan tebing sungai agar areal pertanian, fasilitas sosial dan permukiman masyarakat tidak terendam air. 3. Strategi. a. Mengatasi daerah yang kena bencana. b. Membangun perkuatan-perkuatan tebing sungai dan mengurangi daerah kritis akibat alur sungai yang berbelok-belok dengan pelurusan alur sungai. 3. Pelestarian sungai untuk menjamin keberlanjutan kemanfaatannya bagi generasi sekarang dan yang akan datang. 4. Pendayagunaan sungai untuk mencukupi kebutuhan air irigasi, air baku untuk perkotaan/perdesaan, industri, tenaga air, perikanan, wisata air, dan lain-lain. 5. Pengendalian daya rusak air diarahkan untuk melindungi pusat-pusat produksi, sarana-prasarana wilayah, dan pemukiman dari kerugian akibat daya rusak air. 6. Peningkatan data dan informasi diarahkan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan sungai yang berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku.

4. Indikator Kegiatan. 1. Input : Tersedianya dana untuk Normalisasi dan pengaman tebing sungai 2. Output : Terkendalinya longsoran dan abrasi pada sungai 3. Outcome : Terjaganya keselamatan masyarakat dari meluapnya air sungai

5. Penutup. Dengan terpenuhinya usulan program/ kegiatan ini maka diharapkan pembangunan pengaman tebing tersebut dapat berfungsi sebagai pencegahan jatuh korban jiwa/harta pada daerah aliran sungai dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3.1.4 Rawa 1. Latar Belakang. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki lahan potensial rawa seluas 144.839,5 Ha yang telah dikembangkan baru sekitar 42.848 Ha sedangkan sisanya 101.991,50 Ha belum dikembangkan dengan baik. Pengembangan dan peningkatan jaringan rawa sangat diperlukan untuk membuka areal lahan baru untuk pertanian dan perkebunan atau untuk cetak sawah baru dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. Kebutuhan masyarakat terhadap areal persawahan dan perkebunan dapat dipenuhi dengan mengembangkan daerah rawa tersebut dengan cara mengurangi genangan air (areal yang selalu terendam) di Kabupaten Pesisir Selatan, selain itu kegiatan pemeliharaan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar fungsi pelayanan drainase dan pengeringan dapat berfungsi secara berkelanjutan guna untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat.

23

2. Tujuan dan Sasaran. Dapat dikembangkan sebagai areal lahan pertanian dan perkebunan baru serta bertambahnya luas lahan yang bisa diolah dan dimanfaatkan sebagai areal rawa gambut dan siap tanam.

3. Strategi. 1. Pelestarian jaringan drainase dan rawa yang telah dibangun untuk menjamin keberlanjutan kemanfaatannya bagi generasi sekarang dan yang akan datang. 2. Pendayagunaan daerah rawa sehingga dapat dimanfaatkan menjadi lahan pertanian dan perkebunan yang baru untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. 3. Pengendalian genangan pada daerah rawa yang diarahkan untuk melindungi pusat-pusat produksi, sarana-prasarana wilayah, dan pemukiman dari kerugian akibat dayarusak genangan tersebut. 4. Peningkatan data dan informasi diarahkan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan drainase dan rawa yang berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku.

4. Indikator Kegiatan. 1. Input : Tersedianya dana untuk pengembangan rawa dan pemliharaan jaringan drainase dan rawa. 2. Output : Terlaksanannya pembangunan dan pemeliharaan jaringan drainse dan rawa. 3. Outcome : Bertambahnya luas lahan produktif untuk pertanian dan perkebunan serta meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan pada areal gambut. 5. Penutup. Dengan terpenuhinya usulan program/ kegiatan ini maka diharapkan jaringan drainase dan rawa tersebut dapat berfungsi sebagai sarana pendukung sektor pertanian dan perkebunan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3.1.5 1.

Pantai Latar Belakang. Pantai yang ada di kabupaten Pesisir Selatan yang membentang dari utara (Batas Pantai Kota Padang) sampai ke Selatan (Batas Pantai Kab. Muko-Muko) lebih kurang 234,2 Km. Yang pada saat sekarang ini potensi daerah pantai belum dimanfaatkan dengan baik. Sebagai contoh pantai-pantai yang mempunyai areal pasang surut untuk lahan tambak (Udang dan Ikan Bandeng) berada hampir disetiap kecamatan yang ada di Kab. Pesisir Selatan. Dan tidak kalah pentingnya pantai yang digunakan sebagai tempat pariwisata. Namun pengelolaannya yang belum maksimal sehingga dibiarkan sebagai lahan tidur. Namun disisi lain potensi erosi dan abrasi pantai merupakan salah satu yang digolongkan sebagai bencana alam, khususnya bencana alam pesisir karena tingkat kerugian yang ditimbulkan akibat erosi dan abrasi pantai tergolong serius. Secara umum erosi dan abrasi pantai yang terjadi di beberapa wilayah telah menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak kecil akibat hilangnya lahan-lahan

24

pertanian dan pertambakan milik masyarakat, rusaknya fasilitas umum seperti jalan, rusaknya bangunan dan pemukiman, rumah ibadah dan sekolah, fasilitas pariwisata (seperti hotel dan restoran), tempat rekreasi serta menurunkan nilai estetika kawasan, sehingga dapat menurunkan nilai pariwisatanya. Tipologi pantai di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan garis pantai yang landai dengan panjang 234,2 Km. Dengan posisi pesisir seperti ini, erosi pantai di Pesisir Selatan adalah relatif lebih besar. Abrasi pantai yang terjadi cukup besar, karena banyak penduduk yang tinggal di wilayah sekitar pantai, sehingga kerusakan banyak terjadi karena penggunaan sempadan pantai sebagai lahan pemukiman penduduk. Di Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 10 lokasi yang dikategorikan kritis terjadinya abrasi pantai dan menyebabkan garis pantai terkikis sekitar 100 M. Kawasan tersebut adalah : Pantai Carocok Painan, Luhung, Surantih dan Amping Parak, Kambang, Air Haji, Sumedang, Sungai Tunu, Karang Labuang Lakitan, Tarusan dan Salido. Selain sudah maju 100 M, lokasi pantai tersebut merupakan pemukiman padat penduduk dan kawasan pariwisata. Pada tahun 2008, telah terjadi gelombang pasang karena tingginya curah hujan menyebabkan 38 rumah hanyut dan kejadian itu merupakan yang ketiga kalinya terjadi yaitu tahun 2004,2006 dan 2008. Untuk lebih jelasnya pantai-pantai yang terabrasi tergolong kritis. (lihat bahan terlampir)

2.

Tujuan dan Sasaran. Mengendalikan gelombang air laut agar supaya tidak mencapai permukiman masyarakat nelayan serta dapat mencegah abrasi pantai dan mengurangi dampak tsunami.

3. Strategi 1. Pelestarian areal pantai yang telah dibangun untuk menjamin keberlanjutan kemanfaatannya bagi generasi sekarang dan yang akan datang. 2. Pendayagunaan areal pantai sehingga dapat dimanfaatkan menjadi daerah wisata dan perikanan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. 3. Pengendalian areal pantai yang diarahkan untuk melindungi pusat-pusat produksi, saranaprasarana wilayah, dan pemukiman dari kerugian akibat dayarusak genangan tersebut. 4. Peningkatan data dan informasi diarahkan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan areal pantai yang berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku.

4. Indikator Kegiatan 1. Input : Tersedianya dana untuk pembangunan Pengaman Pantai 2. Output : Terkendalinya abrasi pantai dan banjir dimulut muara sungai serta mengurangi dampak tsunami. 3. Outcome : Terjaganya keselamatan masyarakat dari bahaya abrasi pantai dan gelombang air laut / tsunami. 5. Penutup.

25

Dengan terpenuhinya usulan program/ kegiatan ini maka diharapkan abrasi dan erosi pantai berkurang disepanjang pantai kabupaten Pesisir Selatan dan sarana pendukung sektor perikanan dalam rangka peningkatan taraf hidup para nelayan didaerah pinggiran pantai dapat terwujud. Disamping itu juga dapat mengurangi dampak resiko bila terjadi tsunami.

Belum berkembangnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Air. • Perlunya sosialisasi kepada Masyarakat tentang masalah yang terkait dengan banjir. • Belum terpenuhinya aspirasi masyarakat dalam pengembangan Sumber Daya Air secara optimal.

3.2. Analisis Rencana Kinerja 2010 - 2015 3.2.1 Analisis Lingkungan Internal (ALI) Untuk dapat mendeteksi guna menentukan faktor-faktor penentu, secara internal faktor- faktor tersebut dilihat melalui pendekatan: - Kemampuan organisasi - Tugas pokok dan fungsi organisasi - Kondisi SDM. - Kondisi data, studi dan informasi. - Kemampuan penguasaan teknologi. - Kemampuan dana - Etos kerja Dari aspek tersebut di atas faktor-faktor dominan yang menjadi kunci keberhasilan adalah sebagai berikut: Kekuatan (Strength) Merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan sebagai pendorong terciptanya Visi dan Misi yaitu : 1.Tersedianya Undang-Undang/Peraturan-Peraturan Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sumber daya air umum yang menjadi kewenangan Dinas PSDA telah diatur dengan pengaturan, pembagian tugas, pengalokasian dana berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Penyelenggaraan ini dilaksanakan dan dibiayai dari

26

APBD. Khusus untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu, pembiayaannya dapat pula diperoleh melalui alokasi-alokasi khusus. 2.Tersedianya Peralatan yang Memadai Sebagai sebuah Dinas yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, Dinas PSDA harus memiliki berbagai kebutuhan peralatan yang diperlukan dalam rangka operasional sehari-hari. Barang milik Daerah tersebut harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan suatu pelayanan publik dengan tetap memperhatikan asas-asas sebagai berikut: a) Asas Fungsional, pengelolaan barang dilaksanakan sesuai dengan fungsi wewenang dan tanggung jawab. b) Asas Kepastian Hukum, pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan. c) Asas Transparansi, pengelolaan barang harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar d) Asas Efisiensi, pengelolaan diarahkan agar dipergunakan sesuai batasan- batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi secara optimal e)Asas Akuntabilitas, setiap kegiatan pengelolaan barang harus dipertanggung jawabkan. f) Asas Kepastian Nilai, pengelolaan barang harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang.

Kelemahan (Weakness) Merupakan situasi ketidakmampuan internal yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian Visi dan Misi yaitu: 1.Kompetensi SDM yang Ada Masih Rendah Pada dasarnya secara kuantitas kebutuhan pegawai telah dapat dipenuhi, walaupun demikian kemampuan SDM Aparatur dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan secara optimal kinerja dinas. Hal ini ditunjukkan dengan belum efektifnya struktur organisasi, lemahnya sinergi, belum berkembangnya budaya iptek dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya iptek. 2.Pendataan Belum Akurat Pada dasarnya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki data berupa data base PSDA, Peta Dasar PSDA dan Sistim Informasi Jaringan Irigasi serta berbagai data-data lainnya. Akan tetapi untuk dapat menjamin ketapatan sasaran atas pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan masih diperlukan data-data primer maupun sekunder yang dapat memberikan keyakinan bahwa benefit/manfaat

27

maupun dampak yang diharapkan atas pelaksanaan kegiatan akan dapat dipenuhi. Selanjutnya capai-capaian kegiatan tersebut akan dievaluasi guna merumuskan berbagai perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dinas. 3.Terbatasnya Dana APBD Walaupun secara bertahap besaran dana APBD yang dapat dialokasikan untuk membiayai belanja langsung pengadaan barang kebutuhan publik telah dapat dinaikan dari tahun ke tahun akan tetapi jumlah tersebut dirasakan masih belum mencukupi. Langkah-langkah efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, penajaman prioritas, upaya mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam berpartisipasi mutlak diperlukan. Untuk menentukan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja, pendekatan yang dilakukan adalah melalui : - Kajian terhadap RPJM Nasional / RPJM Propinsi - Pendekatan/Pola Pembangunan yang akan dijalankan. - Permasalahan Infrastruktur Sumber Daya Air - Pelayanan Minimal. Dari aspek tersebut diperoleh faktor-faktor dominan yang diulas merupakan faktor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut : Peluang (Opportunity) 1.Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha Proses demokrasi telah membuat rakyat makin sadar akan hak dan tanggungjawabnya. Untuk itu partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur tidak menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur dalam mengantisipasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja dinas. 2.Sosial Kontrol Kemajuan dalam berdemokrasi telah mengakibatkan berkembangnya kesadaran terhadap hak-hak masyarakat. Masyarakat akan semakin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif dalam urusan-urusan publik. Kebebasan pers dan media telah jauh berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan. 3. Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan yang dilaksanakan serta upaya pemeliharaan atas hasil-hasilnya menuntut adanya peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam prakteknya hal ini dikemas menjadi berbagai peraturan yang wajib dipahami agar dalam penerapannya tidak terjadi

28

penyimpangan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM Aparatur baik Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Propinsi dan Pusat selalu menyelenggarakan berbagai pelatihan/kursus dalam rangka meningkatkan keterampilan Aparatur. 4.Penegakan Hukum Peningkatan perwujudan masyarakat yang sadar hukum akan lebih memberikan akses terhadap informasi yang dibutuhkan dan akses terhadap pelibatan dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan. Penuntasan penanggulangan, penyalahgunaan wewenang dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat akan mendorong peningkatan etika, budaya kerja, pengetahuan dan pemahaman pada tata kelola pemerintahan yang baik. Ancaman (Threats) 1.Profesionalisme Jasa Konstruksi Persaingan usaha dibidang jasa konstruksi yang semakin tinggi akan menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan teknologi guna pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dalam rangka menjamin bahwa pelaksana pembangunan adalah pelaksana yang telah memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sudah barang tentu harus dilakukan melalui penyelenggaraan pelelangan umum yang jujur dan adil, sehingga memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas. 2. Bencana Alam Kondisi topografi berupa daerah pergunungan perbukitan dan dataran rendah, yang memanjang dari Utara sampai Selatan. Daerah pergunungan terletak dibagian timur yang yang merupakan kawasan Hutan Lindung Taman Nasional Kerinci Seblat ( TNKS ) dengan luas 4.056,13 Km2 ( 70,54 % ) sedangkan lahan yang dapat dibudidayakan untuk mendukung kehidupan masyarakat 1.693,76 Km2. Dengan luasnya daerah perbukitan yang merupakan daerah tangkapan air, maka aliran airnya semua menuju ke arah Barat dan bermuara ke Samudera Indonesia. Kondisi topografi inilah yang menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Kabupaten yang sering menerima bencana alam berupa tanah longsor, genangan banjir hampir setiap tahunnya. Curah hujan tinggi sering mengakibatkan meluapnya sungai-sungai besar yang berada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, mengakibatkan terjadinya daya rusak air. Masih ada daerah-daerah irigasi yang mengalami banjir sebagai akibat dari pecahnya tanggul-tanggul sungai ataupun jebolnya bangunan-bangunan pengairan dan banyaknya pemukiman masyarakat yang terancam akibat berubahnya pola alur sungai. Selain itu, Kabupaten Pesisir Selatan sangat dekat dengan Lempeng Gempa Eurasian yang posisinya berada pada Samudera Hindia dan Kepulauan Mentawai. Hal itu menyebabkan daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki intensitas gempa tektonik dan kemungkinan tsunami yang cukup tinggi. 3.Tata Guna Lahan Penataan ruang yang baik akan menjamin keserasian antar perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Upaya mempertahankan luasan daerah irigasi akan membutuhkan adanya perluasan jaringan jalan lokal pada berbagai wilayah yang telah dicadangkan sebagai kawasan permukiman baru. Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan antar sektor, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan serta kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana.

29

3.3. Rumusan Permasalahan Strategis Untuk mendapatkan rumusan permasalahan strategis dari faktor analisis lingkungan diatas dilakukan berdasarkan strategi penggabungan analisis: Kekuatan-Peluang, Kelemahan-Peluang, Kekuatan-Ancaman, dan Kelemahan-Ancaman melalui Perumusan Asumsi Strategi (ASTRA) yang diuraikan dalam tabel analisis SWOT dibawah ini:

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Nilai-Nilai Yang Dianut Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis harus mengembangkan paradigma baru sesuai dengan tuntutan perubahan yang diamanatkan masyarakat maupun birokrat dalam rangka menyahuti tuntutan reformasi. Sejalan dengan itu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, yang berorientasi kepada pemberdayaan dan pelayanan yang baik, sehingga diperlukan: a) Koordinasi, Kerjasama dan Kebersamaan. Terjadinya koordinasi, kerjasama dan kebersamaan antara staf, antara instansi terkait dan para stake holders yang lain dalam mengemban visi dan misi.

30

b) Profesional dan Inovatif. Melaksanakan pengelolaan sumber daya air secara profesional dan inovatif melalui pemanfaatan dan penerapan teknologi. c) Efisien dan Efektif Efisien dalam penggunaan waktu dan biaya Efektif dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan kebutuhan secara prioritas. d) Tanggung Jawab / Akuntabilitas Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang harus dipertanggungjawabkan. e) Disiplin dan Transparansi Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian dan kesadaran serta tersosialisasi secara transparan kepada masyarakat.

4.2. Visi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan adalah: “ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR YANG MENYELURUH, TERPADU, BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN “ Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Renstra, maka perlu dijelaskan makna dari kalimat visi tersebut diatas, sebagai berikut : 

Terwujudnya:

Mengandung arti bahwa Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan dapat merealisasikan upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian dalam pengelolaan sumber daya air. 

Pengelolaan Sumber Daya Air yang menyeluruh :

Mengandung arti bahwa Pengelolaan sumber daya air mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air serta meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi 

Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu :

31

Mengandung arti bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antar sektor dan antar wilayah administrasi 

Pengelolaan Sumber Daya Air yang berkelanjutan

Mengandung arti bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan tidak hanya ditujukan untuk generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan datang. 

Pengelolaan Sumber Daya Air yang berwawasan lingkungan :

Mengandung arti bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan Visi ini adalah merupakan pandangan ke depan dalam pengelolaan, sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan adalah merupakan salah satu rencana strategis untuk yang dapat menunjang VISI Kabupaten Pesisir Selatan pada RPJM Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu: ” TERWUJUDNYA MASYARAKAT PESISIR SELATAN YANG SEJAHTERA ”

4.3. Misi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Agar tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik, diharapkan seluruh aparatur dan pihak – pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah kotanya dan mengetahui fungsi – fungsi pokok serta program – programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang. Pernyataan misi merupakan pedoman tentang sasaran yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh organisasi serta memberikan petunjuk untuk mencapai tujuan sehingga efektif sebagai pengarah kebijakan yang harus diterima dan didukung pencapaiannya olehst akehol ders, maka Misi dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011 - 2015 sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Meningkatkan Konservasi Sumber Daya Air. Meningkatkan Pendayagunaan Sumber Daya Air Meningkatkan Pengendalian Dan Penanggulangan Daya Rusak Air Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

4.4. Strategi dan Kebijakan Dari hasil analisis terhadap berbagai faktor-faktor penentu keberhasilan diperoleh pilihan strategi pencapaian visi sebagai berikut:

1. Proaktif terhadap pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. 2. Mengoptimalisasi kualitas pembangunan dan pemeliharaan

32

3. Memanfaatkan UU/Peraturan-peraturan dan kewenangan untuk memenuhi partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. 4. Memprioritaskan pemerliharaan sarana dan prasarana sumber daya air yang telah dibangun 5. Mengoptimalisasikan rancang bangun atau skala prioritas. 6. Melaksanakan upaya konservasi Sumber daya air terutama di Daerah Aliran Sungai yang telah rusak. 7. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya air dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil. 8. Melaksanakan upaya pengendalian daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan 9. Menyertakan SDM dalam diklat 10. Koordinasi dengan instansi terkait 11. Melakukan pemuktahiran dan validasi data 12. Proses pengadaan barang/jasa yang bebas dari KKN Kebijakan umum di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan diarahkan pada percepatan pelaksanaan konservasi sumber daya air, pengoptimalan pendayagunaan sumber daya air dan pelaksanaan pengendalian daya rusak air dengan pendekatan community based development (melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat) dan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan. Kebijakan diarahkan pada upaya untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang dan upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna serta upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN 5.1. Program Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan Program pembangunan disesuaikan dengan program yang ada pada RPJM Daerah Pesisir Selatan tahun 2009 – 2014. Adapun program yang akan dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan tahun dalam lima tahun ke depan sebagai penjabaran kebijakan, adalah sebagai berikut: Misi I : Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

33

2. 3. 4. 5. Misi II:

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatkan Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pengendalian Daya Rusak Air

1. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. 2. Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya. 3. Program Pengendalian Banjir

BAB VI PENUTUP Perumusan Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan tahun akan berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak dan seluruh jajaran melalui proses saling berkomunikasi dengan baik yakni top down dan bottom up approach. Dengan penentuan visi, misi dan memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi respon Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan tahun terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal, instansi pemerintah telah menetapkan arah yang akan dituju olehnya. Perubahan lingkungan

34

JALAN MOHAMMAD HATTA PAINAN

Recommend Documents