BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 2.1.1
Landasan Teori Pengertian organisasi sektor publik Menurut Abdullah dalam Abdul Halim (2002 : 148) organisasi sektor
publik terdiri dari pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Lain halnya menurut Kaufman dalam Indra Bastian (2001 : 1) organisasi sektor publik dapat diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan sudut pandang politik, administrasi publik, sosiologi, hukum, dan ekonomi sering mengakibatkan tumpang tindih batasan. Sedangkan Mohamad Mahsun (2006 : 7) mengatakan organisasi sektor publik sering diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyedia barang dan jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa sektor publik adalah pemerintah dan organisasinya yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat yang dibayar melalui pajak.
2.1.2 1)
Akuntansi sektor publik Pengertian akuntansi sektor publik Menurut Abdul Halim (2002 : 143) akuntansi sektor publik adalah suatu
kegiatan jasa dalam rangka peyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat
9
keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Indra Bastian (2001 : 6) berpendapat bahwa akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya, Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat keuangan guna menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh semua pihak.
2)
Basis akuntansi sektor publik Indra Bastian (2001 : 120) menyatakan, terdapat empat basis dasar
pencatatan akuntansi, yaitu: (1) Basis Kas (Cash Basis) Basis kas adalah mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dengan kas yang dikeluarkan. Lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. (2) Basis Modifikasi Kas (Modified Cash Basis) Dasar modifikasi kas mirip dengan dasar kas dalam mengakui dan mencatat transaksi saat kas diterima atau dibayarkan. Perbedaannya adalah pada basis
10
modifikasi kas, pembukuan masih dibuka sampai jangka waktu tertentu setelah tahun buku. (3) Basis Modifikasi Akrual (Modified Acrual Basis) Basis ini mengakui transaksi pada saat kejadian transaksi tersebut. Perbedaan utama basis ini dengan basis akrual yaitu pada basis modifikasi akrual, aktiva berwujud dibebankan pada saat pembelian. Elemen yang diakui adalah aktiva keuangan, kewajiban, utang atau keuangan neto, pendapatan dan pengeluaran modifikasi akrual. Kelemahannya adalah tidak dapat memberikan informasi tentang biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan jasa publik. (4) Basis Akrual (Acrual Basis) Basis akrual mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian pada saat perolehan. Elemen dasar akrual adalah aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya. Akuntansi dasar akrual berfokus pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya suatu entitas. Sedangkan sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Penjelasan dari masing-masing basis tesebut adalah: (1) Basis kas Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara/daerah atau oleh entitas
11
pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada laporan realisasi anggaran. (2) Basis akrual Basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan
berpengaruh
pada
keuangan
pemerintah,
tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
2.1.3 1)
Keuangan negara Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Sesuai dengan UU No 17 Tahun 2003, keuangan negara dapat diartikan
sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak negara adalah: (1) Hak monopoli mencetak dan mengedarkan uang; (2) Hak untuk memungut sumber-sumber keuangan; (3) Hak untuk memproduksi barang dan jasa.
12
Kewajiban negara adalah: (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan umum; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sistem Pengelolaan keuangan negara adalah: (1) Keuangan negara yang dikelola secara langsung oleh pemerintah yaitu yang secara aktif dikelola oleh pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, seperti APBN. (2) Keuangan negara yang dikelola secara tidak langsung oleh pemerintah (kekayaan
negara
yang
dipisahkan)
adalah
keuangan
negara
yang
pengelolaannya diserahkan kepada lembaga atau badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang seperti perusahaan negara. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud keuangan negara adalah meliputi seluruh objek yang telah disebutkan sebelumnya, yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemda, Perusahaan Negara/Daerah, dan
13
badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana disebutkan sebelumnya, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara.
2.1.4 1)
Anggaran Pengertian anggaran Menurut Sofyan Syafri (2001 : 15) anggaran adalah suatu pendekatan yang
sistematis dan formal untuk tercapainya pelaksanaan fungsi perencanaan sebagai alat membantu pelaksanaan tanggung jawab manajemen. Mardiasmo (2002 : 61) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Berdasarkan definisi angaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu rencana organisasi yang dibuat dalam jangka waktu tertentu untuk membantu dalam hal perencanaan yang dinyatakan dalam ukuran finansial.
2)
Fungsi anggaran sektor publik Mardiasmo (2002 : 63) menyatakan bahwa anggaran sektor publik
mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:
14
(1) Anggaran sebagai alat perencanaan Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk: a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan. b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. (2) Anggaran sebagai alat pengendalian, yaitu untuk mengendalikan pemborosanpemborosan pengeluaran. (3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, yaitu digunakan sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (4) Anggaran sebagai alat politik, sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik. (5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi antar bagian dalam pemerintah. (6) Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi anggaran.
15
(7) Anggaran sebagai alat motivasi, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pimpinan dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (8) Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik, artinya masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.
3)
Jenis–jenis anggaran sektor publik. Menurut Mardiasmo (2002 : 66) anggaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
(1) Anggaran Operasional Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan yang disebut belanja rutin. (2) Anggaran Modal Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atas kekayaaan pemerintah. Sedangkan Indra Bastian (2001 : 86) mengatakan sistem penganggaran adalah tatanan logis, sistematis dan baku yang terdiri atas tatanan kerja, pedoman kerja dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Terdapat enam jenis anggaran yang diterima oleh umum yaitu:
16
(1) Line Item Budgeting Line item budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan kepada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran). Titik berat perhatian sistem ini pada segi pelaksanaan dan pengawasan, dimana penekanannya hanya pada segi administratif. (2) Incremental Budgeting Incremental budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode sebelumnya. (3) Planning Programing Budgeting Sistem (PPBS) Planning programing budgeting Sistem adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai suatu kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah dan di dalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi, permasalahan yang mungkin timbul. (4) Zero Based Budgeting Zero based budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan pada masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi tahun yang bersangkutan. (5) Performance Budgeting System Performance
budgeting
system
adalah
teknik
penyusunan
anggaran
berdasarkan pertimbangan beban kerja (work load) dan unit cost dari setiap
17
kegiatan yang terstruktur. Struktur disini diawali dengan pencapaian tujuan, program, dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen. Penyusunan anggaran menjamin tingkat keberhasilan program, baik sisi eksekutif maupun legeslatif. (6) Medium Term Expenditure Framework (MTEF) Medium term expenditure framework adalah suatu kerangka strategi kebijakan pemerintah tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintah non departemen. Dalam MTEF, komponen anggaran yang ditetapkan (top-down), perkiraan anggaran biaya, disesuaikan menurut sumber yang ada. Jadi tahap persiapan dan pelaksanaan sistem MTEF melalui proses perencanaan strategi yang bersifat top-down dan bottom-up.
2.1.5
Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara (APBN) Deddi Nordiwan, dkk (2007 : 34) menyatakan bahwa istilah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipakai di Indonesia secara formal mengacu pada anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat, tidak termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyusunan anggaran negara merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan banyak pihak, termasuk semua departemen dan lembaga, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Peran DPR dalam proses penyusunan APBN dalam dua tahun terakhir ini telah menjadikan proses penyusunan APBN menjadi lebih demokratis, transparan, objektif, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan peraturan pemerintah perundangan yang terkait dengan pengelolaan APBN, semua penerimaan dan pengeluaran harus tercakup dalam
18
APBN. Dengan kata lain, pada saat pertanggungjawaban APBN semua realisasi penerimaan
dan
pengeluaran
dalam
rekening-rekening
khusus
harus
dikonsolidasikan ke dalam rekening Bendaharawan Umum Negara (BUN). Semua penerimaan dan pengeluaran yang telah dimasukkan dalam rekening BUN adalah merupakan penerimaan dan pengeluaran “on budget.”
2.1.6 1)
Laporan keuangan Pengertian laporan keuangan Informasi ekonomik mengenai suatu entitas tercermin dalam laporan
keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan media pertanggung jawaban dan menggambarkan prestasi pihak manajemen. Laporan keuangan berisikan informasi kuantitatif dan keterangan lainnya baik mengenai posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu maupun hasil usaha selama periode tertentu. Lebih jelasnya akan diberikan definisi mengenai laporan keuangan yang dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi, diantaranya menurut Keiso dan Weygandt yang diterjemahkan oleh Herman Wibowo (1995 : 5) laporan keuangan merupakan sarana utama melalui mana informasi keuangan dikomunikasikan kepada pihak luar perusahaan. Laporan ini memberikan suatu sejarah yang berkesinambungan yang dikuantifikasikan dalam satuan uang berkenaan dengan sumber daya ekonomi dan kewajiban dari suatu perusahaan bisnis dan aktivitas ekonomi yang mengubah sumber daya dan kewajiban ini. Menurut Horngren dan Horrison (1997 : 22) laporan keuangan diartikan sebagai laporan formal tentang informasi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang utama adalah laporan neraca, laporan ekuitas pemilik dan laporan
19
arus kas. Sedangkan Zaki Baridwan (1996 : 17) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Lain halnya menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004 : 2) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana) dan catatan atas laporan keuangan, laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah suatu laporan atas posisi dari keadaan keuangan selama satu periode pelaporan.
2)
Tujuan laporan keuangan PP 24 Tahun 2005 mengemukakan tujuan umum laporan keuangan adalah
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan : (1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
20
(2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah (3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi (4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya (5) Menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan menandai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya (6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam menandai aktivitasnya.
3)
Karakteristik kualitatif laporan keuangan Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi
dalam laporan keuangan berguna bagi pemakainya. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004 : 7) terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: (1) Dapat dipahami Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakainnya. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut selalu sulit untuk dapat dipahami oleh
21
pemakai tertentu. Contoh: bahwa laporan keuangan sudah merupakan suatu kesepakatan agar mudah dipahami. (2) Relevan Informasi yang disajikan agar bermanfaat harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Contoh: mencatat transaksi secara konsisten. (3) Keandalan Informasi agar bermanfaat juga harus handal (reliable), informasi memiliki kualitas andal bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus dan jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Contoh: bahwa pencatatan kebenarannya sudah diakui. (4) Dapat dibandingkan Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan agar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan secara relatif. Contoh : bahwa laporan laporan tersebut dapat dibandingkan antara laporan yang satu denga laporan yang lain.
22
Menurut Keiso dan Waygandt (1995 : 52) karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi adalah terdiri dari: (1) Kualitas Primer a) Relevansi, Informasi yang diberikan harus dapat membantu pemakai informasi dalam membuat suatu keputusan. Relevansi terdiri dari: (a) Nilai prediktif, yaitu informasi yang dapat membantu pemakai dalam membuat prediksi tentang hasil akhir kejadian yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang. (b) Nilai umpan balik, yaitu informasi yang dapat mendukung atau perkiraan sebelumnya. (c) Ketepatan waktu, yaitu informasi yang harus disajikan pada waktu yang tepat, yaitu pada saat pengambilan keputusan membutuhkan informasi tersebut. b) Keandalan Informasi akuntansi dapat diandalkan bila cukup terbebas dari kesalahan dan penyimpangan serta merupakan suatu penyajian yang jujur, supaya dapat diandalkan informasi akuntansi harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: (a) Dapat diperiksa, yaitu konsep ini dilakukan ketika suatu konsensus yang baik terjadi diantara penilai-penilai independen dengan menggunakan metode penilaian yang sama.
23
(b) Kejujuran penyajian, yaitu harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan diskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. (c) Netralisasi, yaitu informasi yang diberikan tidak hanya ditujukan untuk kepentingan tertentu saja. (2) Kualitas Sekunder a) Keterbandingan Keterbandingan yaitu informasi mengenai suatu perusahaan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan informasi serupa mengenai perusahaan lain. b) Konsistensi Konsistensi yaitu penerapan perlakuan akuntansi yang sama atas kejadian yang sama selama beberapa periode.
2.1.7
Pengertian sistem Menurut Hall (2001 : 5) sistem adalah sekelompok dua atau lebih
komponen-komponen yang saling berkaitan (inter-related) atau subsistemsubsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (common purpose). Mulyadi (2001 : 2) mengemukakan pengertian suatu sistem dapat dirinci sebagai berikut: (1) Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur (2) Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan (3) Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem (4) Suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar
24
W Gerald Cole dalam Zaki Baridwan (1994 : 3) mengatakan bahwa sistem adalah suatu kerangka dari prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Prosedur dalam pengertian ini adalah suatu urutanurutan pekerjaan klerikal (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi. Dari pengertian sistem tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan, komponen-komponen tersebut berhubungan erat satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri, mereka saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk suatu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran suatu sistem dapat tercapai. Menurut Jogiyanto (2000 : 7) suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu yaitu : (1) Komponen-komponen (components) Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang artinya saling bekerjasama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagianbagian dari sistem. Setiap sistem tidak peduli betapapun kecilnya, selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem-subsistem. (2) Batas sistem (boundary) Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan lainnya. Batas sistem ini
25
memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut. (3) Lingkungan luar sistem (environment) Lingkungan luar sistem adalah apapun diluar batas sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. (4) Penghubung (interface) Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumberdayasumberdaya yang mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. (5) Masukan (input) Masukan adalah energi yang dimasukkan kedalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) yaitu energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi, selain itu terdapat juga masukan sinyal (signal input) yaitu energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. (6) Keluaran (output) Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. (7) Pengolah (process) Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya, pengolahan yang akan merubah masukan menjadi keluaran.
26
(8) Sasaran (objective) atau tujuan (goal) Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective) karena operasi sistem tidak akan ada gunanya tanpa adanya sasaran atau tujuan. Sasaran dari suatu sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan. 2.1.8 Sistem informasi akuntansi 1)
Pengertian sistem informasi akuntansi Sistem Informasi Akuntansi adalah sub sistem dari sistem akuntansi
manajemen yang terdapat dalam suatu organisasi yang mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan untuk memenuhi pemakai intern dan ekstern (Mulyadi, 2000:30). Menurut Bodnar dan Hopwood (2001 : 1) sistem informai akuntansi adalah suatu kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya yang mengolah data keuangan menjadi informasi. Cushing (1995 : 5) mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi mempunyai peran penting dalam menunaikan tugas-tugas yaitu: (1) Merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan berbagai aktivitas yang dilaksanakan. (2) Menyediakan informasi untuk banyak organisasi dan badan atau instansi yang mempunyai kepentingan dengan aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi sistem informasi akuntansi memiliki peran yang penting di dalam menyediakan informasi untuk manajemen dan juga memegang peran yang penting
27
terhadap efektivitas organisasi. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi yang efektif. 2.1.9
Pengertian sistem komputer Sistem komputer (computer system) terdiri dari perangkat keras
(hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat keras tanpa perangkat lunak, dan sebaliknya perangkat lunak tanpa perangkat keras tidak dapat bekerja, oleh karena itu, perangkat keras dan perangkat lunak harus bekerja bersama-sama (Jogiyanto, 2000:91). 1) Sistem perangkat keras (hardware) Perangkat keras (hardware) mempunyai komponen, yaitu komponen alat masukan (input device), komponen alat pemroses (processing device), komponen alat keluaran (output device), dan komponen alat simpanan luar (storage). (1) Alat masukan (input device) Alat masukan (input device) adalah alat yang digunakan untuk menerima masukan yang dapat berupa masukan data ataupun masukan program. Alat masukan dapat digolongkan ke dalam beberpa golongan, yaitu keyboard, pointing device, scanner, censor dan voice recognizer. (2) Alat pemroses (processing device) Alat pemroses (processing device) adalah alat dimana instruksi-instruksi program dieksekusi untuk memroses data yang dimasukkan lewat alat masukan yang hasilnya nanti akan ditampilkan di alat output. Alat
28
pemroses terdiri dari central processor atau central processor unit (CPU) dan main memory. (3) Alat keluaran (output device) Output yang dihasilkan dari pengolahan data dapat digolongkan ke dalam tiga macam bentuk, yaitu tulisan (huruf, kata, angka, karakter khusus dan simbol-simbol lain), image (bentuk grafik atau gambar) dan suara. Untuk mendapatkan bentuk-bentuk output tersebut, maka dibutuhkan alat untuk menampilkannya, yaitu alat keluaran yang dapat berbentuk hard copy device (printer, plotter) dan soft copy device (video display, flat panel display, speaker). (4) Alat simpanan luar (storage) Alat simpanan luar (storage) terdiri dari sequential access storage device (SASD) dan direct access storage device (DASD). SASD adalah alat simpanan yang tidak dapat mengakses langsung data pada posisinya, contohnya adalah kartu plong (punched card) dan tape magnetik (magnetic tape), sedangkan DASD dapat melakukan akses secara langsung pada posisinya, yang contohnya adalah floppy disk dan removable disk. 2) Sistem perangkat lunak (software) Teknologi yang canggih dari perangkat keras akan berfungsi bila instruksiinstruksi tertentu telah diberikan kepada perangkat keras tersebut. Instruksiinstruksi yang diberikan tersebut disebut dengan perangkat lunak (software). Perangkat lunak dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian besar, yaitu sebagai berikut.
29
(1) Perangkat lunak sistem (system software) Perangkat lunak yang mengoperasikan sistem komputernya. Perangkat lunak sistem dapat dikelompokkan menjadi empat bagian sebagai berikut. a) Perangkat lunak sistem operasi (operating system) Sistem operasi atau operating system yang banyak disebut dengan singkatannya, yaitu OS merupkan program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan operasi dari sistem komputer. OS berfungsi seperti manajer di dalam suatu perusahaan, yaitu bertanggung jawab, mengendalikan dan mengkoordinasikan semua operasi kegiatan perusahaan secara efisien dan efektif. Sistem operasi umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu control program dan user interface. Bagian sistem operasi yang berupa control program terdiri dari dua bagian, yaitu yang tersimpan di ROM dan yang tersimpan di simpanan luar (di diskette atau di hard disk). b) Perangkat lunak sistem bantuan (utility) OS menyediakan fasilitas sejumlah program bantuan yang disebut dengan operating system service atau utility. Program-program bantuan ini misalnya adalah text editor (notepad), beberapa bantuan untuk menangani disk (memformat, menyalin, mengecek disk), menangani file (mengurutkan isi file, mencari file), dan menangani tampilan (menyetel ukuran layar).
30
c) Perangkat lunak bahasa (language software) Perangkat lunak bahasa (language software) merupakan program khusus yang sudah disediakan oleh pabrik komputer atau sudah dibuat oleh
perusahaan
perangkat
lunak,
yang
digunakan
untuk
mengembangkan program aplikasi. Program ini berfungsi sebagai penerjemah antara program yang ditulis dengan bahasa awam seharihari menjadi bahasa mesin (machine language) yang dimengerti oleh komputer. (2) Perangkat lunak aplikasi (application software) Perangkat lunak aplikasi (application software) merupakan program yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam aplikasi yang tertentu yang sudah dibuat oleh pabrik pembuat perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi tujuan umum ditulis untuk keperluan kebanyakan pemakai komputer secara umum. Aplikasi yang banyak dibutuhkan secara umum antara lain aplikasi pengolah kata (word processing), kertas kerja elektronik (spreadsheet), DBMS (data base management system), pengolah grafik (graphic editor), dan lain sebagainya. Perangkat lunak aplikasi tujuan khusus ditulis untuk keperluan khusus. Aplikasi khusus di organisasi bisnis yang banyak dibutuhkan misalnya adalah aplikasi buku besar (general ledger), pengendalian persediaan (inventory control), dan lain sebagainya.
31
2.1.10 Sistem informasi akuntansi berbasis komputer Menurut Nugroho Widjajanto (2002 : 207), komputer merupakan suatu alat pengolahan data yang dapat melaksanakan perhitungan substantial, termasuk operasi hitung-menghitung dan operasi logika, tanpa campur tangan manusia. Sistem komputer merupakan kombinasi terpadu dari perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), komunikasi, sumber daya manusia, sumber daya informasi dan prosedur-prosedur pemrosesan. Masing-masing dari kelima komponen tersebut hanya memberikan nilai kecil bagi pemenuhan kebutuhan komputasi. Wahana Komputer (2003 : 85) menyebutkan komputer hanya merupakan sebuah alat bantu, sebuah mesin yang tidak berguna apabila tanpa manusia pengendalinya. Tetapi sebagai sebuah alat, komputer mempunyai kelebihan dibandingkan alat-alat lain yang juga diciptakan oleh manusia. Berikut ini akan diuraikan beberapa kelebihan komputer sebagai alat bantu untuk pemrosesan data yaitu: (1) Kecepatan proses tinggi Kecepatan pemrosesan oleh komputer terus meningkat dengan ditemukannya chip-chip memori berkemampuan tinggi. Komputer generasi pertama hanya mampu memproses ribuan operasi per detik, sedangkan komputer sekarang sudah mampunyai kemampuan milyaran operasi atau bahkan triliunan operasi dalam setiap detiknya.
32
(2) Ketepatan hasil operasi Komputer tidak mempunyai mental dan tidak mengenal lelah, maka komputer mempunyai tingkat ketepatan dalam melakukan suatu proses. Kemampuan komputer tidak terbatas oleh waktu dan tenaga. Apabila hasil pemrosesan komputer salah maka hal itu mungkin disebabkan oleh dua hal yaitu perangkat yang rusak atau operatornya yang salah dalam memasukkan data. (3) Kemampuan berinteraksi dengan penggunanya Komputer dirancang sedemikian rupa baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak untuk membuat manusia mudah mengoperasikannya. Simbolsimbol atau tanda-tanda dalam pengoperasian program dapat dengan mudah dipahami oleh operator. (4) Mampu melaksanakan operasi logika. Sebagai alat bantu serba guna, komputer mampu melaksanakan sesuatu perbandingan dengan operasi-operasi logoka kemudian memutuskan sesuatu berdasarkan hasil yang diperoleh dari perbandingan tersebut. (5) Mampu melaksanakan tugas pengecekan. Komputer mempunyai suatu kemampuan mengontrol kesalahan yang dilakukan sendiri dengan sistem yang disebut dengan parity check. Parity check atau pengecekan paritas merupakan pengujian setiap kode karakter yang dimasukkan untuk mengetahui apakah terjadi kekeliruan pada bit-bit tersebut atau tidak.
33
(6) Kemampuan Multiprocessing Multiprosesing
merupakan kemampuan komputer untuk
menjalankan
beberapa program yang berbeda dalam satu waktu yang sama. Sedangkan sebagai alat bantu, komputer juga mempunyai keterbatasan yaitu: (1) Komputer hanyalah alat. Secepat apapun proses yang dikerjakan oleh komputer, apabila manusia yang merupakan komponen brainware komputer tidak berperan di dalamnya, maka komputer hanyalah sebagai alat mati yang tidak berfungsi apa-apa. (2) Komputer memerlukan program aplikasi.
2.1.11 Sistem akuntansi 1)
Pengertian sistem akuntansi Sistem akuntanasi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang
dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001:3). Sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi (Horward F. Stettler dalam Zaki Baridwan, 1994:4).
34
Sistem akuntansi adalah suatu organisasi yang terdiri atas dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan-laporan, dan prosedur-prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi serta melaporkan hasilhasilnya. Operasi suatu sistem akuntansi meliputi tiga tahap yaitu: (1) Kita harus mengenal dokumen bukti transaksi yang digunakan perusahaan baik mengenai banyaknya, maupun jumlah rupiahnya serta data penting lain yang berkaitan dengan transaksi perusahaan. (2) Kita harus mengelompokkan dan mencatat data yang tercantum dalam dokumen bukti transaksi ke dalam catatan-catatan akuntansi. (3) Kita harus meringkas informasi yang tercantum dalam catatan-catatan akuntansi menjadi laporan untuk manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (Haryono Jusup, 2005:395). Dari pengertian sistem akuntansi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah metode pencatatan dan pelaporan untuk menghasilkan informasi akuntansi yang digunakan oleh pihak menajemen maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pengambilan suatu keputusan.
2)
Tujuan penyusunan sistem akuntansi Menurut Mulyadi (2001 : 19) tujuan umum dari penyusunan sistem
akuntansi adalah sebagai berikut : (1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan baru (2) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang ada baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya.
35
(3) Untuk memperbaiki pengawasan akuntansi dan pengecekan intern yang memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan untuk menyediakan
catatan
lengkap
mengenai
pertanggung
jawaban
dan
perlindungan kekayaan perusahaan. (4) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.
3)
Tahap-tahap penyusunan sistem akuntansi Penyusunan sistem akuntansi mengikuti beberapa tahapan dimana antara
tahapan-tahapan tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya. Menurut Zaki Baridwan (2002 : 9) tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut : (1) Analisa sistem yang ada Langkah ini dimaksudkan untuk mengetahui kebaikan dan kelemahan sistem yang berlaku dengan tujuan untuk menentukan berbagai perbaikan yang diperlukan. Pada tahap ini pekerjaan seorang analisis sistem adalah mendokumentasikan sistem dan prosedur yang sedang berjalan serta mekanisme bekerjanya sistem tersebut. (2) Merencanakan sistem akuntansi (systems design) Langkah ini merupakan pekerjaan menyusun sistem baru atau mengubah sistem lama agar kelemahan-kelemahan yang ada dapat dikurangi atau ditiadakan, berdasarkan rekomendasi hasil analisis sistem yang ada. Pekerjaan merencanankan sistem baru ini dapat dilakukan dengan dua pendekata yang berbeda, yaitu Top-Down dan Bottom-Up Approach. Yang dimaksud dengan Top-Down Approach adalah pekerjaan menyusun sistem yang dimulai dengan identifikasi informasi yang diperlukan, dilanjutkan dengan alat-alat yang
36
diperlukan untuk menghasilkan informasi tersebut. Sedangkan Bottom-UP Approach adalah cara menyusun sistem akuntansi yang dimulai dari struktur yang terbawah dan dilanjutkan ke atas. (3) Penerapan sistem akuntansi Langkah ini adalah menerapkan sistem akuntansi yang disususun untuk menggantikan sistem yang lama. Sebaiknya sistem yang baru ini dimulai pelaksanaannya pada awal periode akuntansi untuk mengurangi beban pekerjaan yang timbul karena perubahan-perubahan yang akan dapat mempengaruhi saldo-saldo rekening dan prosedur-prosedur baru ditengahtengah periode. (4) Pengawasan sistem baru (follow up) Langkah ini adalah untuk mengawasi penerapan sistem baru yaitu mengecek apakah sistem baru tersebut dapat berfungsi. Apabila ada kesalahan-kesalahan maka selama masa pengawasan ini perlu ada perbaikan-perbaikan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa sistem baru ini tidak mengurangi kelebihankelebihan yang ada dalam sistem yang lama. Zaki Baridwan (1994 : 7) menyebutkan bahwa penyusunan suatu sistem akuntansi perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting sebagai berikut : (1) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip cepat artinya sistem akuntansi harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan tepat pada waktunya, dapat memenuhi kebutuhan, dan dengan kualitas yang sesuai. (2) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip aman artinya sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan.
37
Untuk dapat menjaga harta milik perusahaan maka, sistem akuntansi harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengawasan intern. (3) Sistem akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip murah yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi itu harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal, dengan kata lain, dapat dipertimbangkan cost and benefit dalam menghasilkan suatu informasi.
2.1.12 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) 1)
Pengertian SAPP Menurut Undang-undang Nomor 1 Republik Indonesia tahun 2004 Sistem
Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat. SAPP memiliki 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SiAP dilaksanakan oleh Departemen Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan SAI dilaksanakan oleh Menteri/Ketua Lembaga Teknis.
2)
Tujuan SAPP Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP) bertujuan untuk:
38
(1) Menjaga aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yan diterima secara umum. (2) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. (3) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan. (4) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.
3)
Ciri-ciri pokok SAPP Ciri-ciri pokok SAPP adalah:
(1) Basis Akuntansi Cash toward Accrual, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi
39
dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. (2) Sistem Pembukuan Berpasangan Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu: Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait. (3) Dana Tunggal Kegiatan akuntansi mengacu kepada UU-APBN sebagai landasan operasional. Dana tunggal ini merupakan tempat dimana Pendapatan dan Belanja Pemerintah dipertanggungjawabkan sebagai kesatuan tunggal. (4) Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah. (5) Bagan Akun Standar (BAS) SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. BAS adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah. (6) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap
40
transaksi keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. (2) Neraca Pemerintah Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. (3) Laporan Arus Kas Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Laporan arus kas pemerintah pusat merupakan konsolidasi laporan arus kas dari seluruh Kanwil Ditjen PBN. (4) Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan penjelasan rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
41
2.1.13 Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 1)
Pengertian SAI Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sistem
Akuntansi Instansi (SAI) adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas kementerian negara/lembaga (K/L) termasuk entitas pemda yang menerima dana APBN dari K/L. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) memiliki 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). SAI dilaksanakan oleh kementrian negara/lembaga. Kementrian negara/lembaga melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. SAK digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan laporan realisasi anggaran. SABMN memproses transaksi perolehan, perubahan dan penghapusan BMN untuk mendukung SAK dalam rangka menghasilkan laporan neraca. (1) Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. (2) Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. (3) Catatan atas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
42
disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ruang lingkup Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disebut SAI terdiri dari : (1) Sistem Akuntansi Kantor/Proyek adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satuan Kerja (Satker). (2) Sistem Akuntansi Wilayah adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat kantor dan proyek yang berbeda dalam satu wilayah. (3) Sistem Akuntansi Eselon I adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan konsolidasi laporan keuangan Tingkat Unit Eselon I, akuntansi kantor untuk Unit Organisasi Eselon I sendiri serta akuntansi proyek untuk proyek yang langsung di bawah Kantor Pusat Eselon I. (4) Sistem Akuntansi Kantor Pusat Instansi adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan konsolidasi Laporan Keuangan Tingkat Departemen. Dalam pelaksanaan SAI kementerian negara/lembaga membentuk organisasi yang terdiri dari : (1) Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada tingkat kementrian negara/lembaga. (2) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E1) pada tingkat eselon 1. (3) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) pada tingkat wilayah.
43
(4) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada tingkat satuan kerja.
2)
Tujuan SAI Tujuan dari SAI adalah:
(1) Menjaga aset Pemerintah Pusat termasuk yang ada di K/L melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. (2) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan K/L, yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas. (3) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu K/L. (4) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Adapun sistem pelaporan keuangan dari sistem akuntansi instansi dan sistem akuntansi pusat akan ditampilkan pada Gambar 2.1.
44
Gambar 2.1 Sistem Pelaporan Keuangan
Sumber: Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor : PER 24/PB/2006 Berdasarkan Gambar 2.1 terlihat bahwa terdapat dua subsistem Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat yaitu Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Pusat. Dalam SAI Menteri Teknis memiliki 3 dokumen yaitu Daftar Isian Pelaksana Kegiatan (DIPA), Surat Perintah Membayar (SPM) dan SP2D. Ketiga dokumen itu akan diproses dengan menggunakan SAI sehingga akan menghasilkan laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan. Sementara itu dalam SiAP Ditjen Perbendaharaan Negara memiliki dokumendokumen seperti SP2D, nota bank yang berasal dari Menteri Teknis. Dokumen-
45
dokumen itu akan diproses dengan menggunakan Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN). Hasil dari SAU berupa laporan realisasi anggaran dan neraca sedangkan SAKUN menghasilkan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan dari SAI dan SiAP akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila sudah sesuai maka BPK akan melaporkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat.
2.1.14 Pengertian dekonsentrasi Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pelaksanaan proyek pemerintah pusat kepada gubernur sebagai
wakil
pemerintah
mempertanggungjawabkan
dengan
pelaksanaannya
kewajiban kepada
melaporkan pemerintah
dan pusat.
Dekonsentrasi juga dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat melalui kementerian negara/lembaga kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Dana Dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dana Dekonsentrasi merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja kementerian negara/lembaga dan dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan Gubernur. Gubernur memberitahukan kepada DPRD tentang kegiatan Dekonsentrasi. Adapun struktur organisasi dari Dana Dekonsentrasi akan ditampilkan pada Gambar 2.2.
46
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dana Dekonsentrasi
Sumber: Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor: PER 24/PB/2006
Berdasarkan Gambar 2.2 dapat diketahui struktur organisasi Dana Dekonsentrasi, Dinas-dinas terdiri atas beberapa satuan kerja (UAKPA/B), masing-masing satker akan membuat laporan keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan dengan menggunakan SAI, setelah laporan keuangan siap maka laporan keuangan beserta Arsip Data Komputer (ADK) yang berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya dilaporkan ke dinas (Unit Akuntansi Wilayah). Setelah semua terkumpul
47
Dinas akan melaporkan ADK dan laporan keuangan gabungan masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) ke UAPPA/B-W dalam hal ini gubernur diwakili oleh bappeda. Bappeda menyampaikan laporan keuangan beserta ADK tersebut ke UAPPA/B-E1, selain Bappeda masing-masing satuan kerja juga menyampaikan ADK dan laporan keuangannya ke UAPPA/B-E1, dan UAPPA/BE1 menyampaikan ADK dan laporan keuangan tersebut ke UAPA/B.
2.1.15 Efektivitas 1)
Pengertian efektivitas Menurut Zulian Yamit (1998 : 14) efektivitas adalah suatu ukuran yang
memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai baik secara kualitas maupun waktu, orientasinya adalah pada keluaran (output) yang dihasilkan. Sedangkan T. Hany Handoko (1999 : 7) mengatakan efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan untuk mencapai tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, menyangkut bagaimana melakukan pekerjaan yang benar. Lain halnya menurut Gito Sudarmono (1999 : 7) menyebutkan bahwa efektivitas mempunyai konotasi atau berkaitan dengan banyaknya hasil yang dicapai. Menurut Asta Raupeline (2003) efektivitas sistem informasi akuntansi dapat dipertimbangkan sebagai sistem yang sukses digunakan, jika dapat menjamin kebutuhan pemakainya. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kondisi yang menyatakan tingkat keberhasilan suatu pelaksanaan aktivitas atau kegiatan dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
48
2)
Ukuran efektivitas penerapan sistem akuntansi Perancangan sistem merupakan aktivitas kreatif. Adapun pertimbangan
untuk elemen sistem dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:
Tabel 2.1 Pertimbangan-Pertimbangan Perancangan untuk Elemen Sistem Elemen Sistem Masukan Data
Pertimbangan Perancangan - Akurasi - Waktu Pemrosesan Data - Akurasi - Waktu Penyimpanan Data - Keamanan - Akurasi Keluaran - Relevansi - Variasi Laporan - Ketepatwaktuan Sumber : Bodnar dan Hopwood (2000) Ukuran efektivitas penerapan sistem akuntansi berbasis komputer yaitu antara lain: (1) Keamanan Data Pertimbangan
ini
berhubungan
dengan
kemampuan
sistem
untuk
mengantisipasi akses data dari orang yang tidak berhak, dan kemampuan sistem untuk melakukan proses back-up untuk mengantisipasi adanya kejadian-kejadian buruk yang tidak terduga seperti kebakaran, bencana alam, gangguan listrik, adanya binatang pengganggu, kesalahan manusia yang tidak disengaja dan lain-lain. (2) Waktu Pertimbangan ini menunjukkan kecepatan dan ketepatan yang diperlukan sistem untuk mencari suatu data, menangani berbagai transaksi, melakukan
49
analisis dan proses data, dan lain-lain dalam hubungannya dengan permintaan para pemakai. (3) Relevansi Pertimbangan ini menunjukkan kesesuaian dari output yang dihasilkan baik itu dalam hal analisis data, pelayanan, pengolahan dan penyimpanan data, penyajian data, dan lain-lain. (4) Variasi laporan Pertimbangan ini menunjukkan kemampuan sistem untuk membuat suatu laporan yang dapat berguna bagi pengguna informasi. Laporan dapat divariasikan dengan modifikasi dan pengembangan perhitungan sesuai dengan yang dibutuhkan. (5) Ketelitian Pertimbangan ini berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan dalam menginput data, dalam melakukan perhitungan angka, dalam menangani transaksi, pencarian data, analisis dan proses data, dalam menyajikan data, dan lain-lain. (6) Keekonomisan Pertimbangan ini berhubungan dengan pemrosesan data dengan biaya yang layak atau paling rendah.
2.2
Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya Penelitian yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah :
1) Penelitian yang dilaukan oleh Tjhai Fung Jen (2002) dengan judul “Faktorfaktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi”. Variabel
50
pada penelitian ini adalah keterlibatan pemakai dalam pengembangan SIA, kemampuan teknik dari personal SIA, ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan pemakai, keberadaan dewan pengarah sistem informasi, lokasi departemen sistem informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja SIA yang diukur dengan kepuasan pemakai (user satification) dan pemakaian sistem informasi (system usage) memiliki hubungan dengan pemakai yang dilibatkan dalam proses pengembangan sistem informasi, dukungan manajemen puncak dalam proses pengembangan dan operasional sistem informasi, formalisasi pengembangan sistem informasi, ukuran organisasi, keberadaan program pelatihan dan pendidikan pemakai, keberadaan dewan pengarah sistem informasi dan lokasi departemen sistem informasi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti tentang sistem informasi akuntansi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian terdahulu meneliti tentang sistem informasi akuntansi pada sebuah perusahaan manufaktur sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang sistem informasi akuntansi pada instansi pemerintah. 2) Penelitian yang dilakukan oleh Mariati (2005) dengan judul “Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Akuntansi Pembelian dan Penjualan pada Hotel Bintang Dua di Kecamatan Kuta Tengah”. Variabel pada penelitian ini adalah sistem pengendalian intern yang digunakan untuk mengukur efektivitas dari sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi penjualan pada hotel bintang
51
dua yang ada di kecamatan kuta tengah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pembelian telah dilaksanakan dengan efektif yaitu sebesar 8,33%, dilaksanakan tidak efektif sebesar 8,33%, dan sebesar 83,33% dilaksanakan dengan cukup efektif. Sedangkan penerapan akuntansi penjualan sebesar 91,67% telah dilaksanakan dengan cukup efektif dan sebesar 8,33% dilaksanakan dengan tidak efektif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang efektivitas penerapan suatu sistem akuntansi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada penelitian terdahulu meneliti tentang efektivitas penerapan sistem akuntansi pembelian dan penjualan sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang perbandingan efektivitas penerapan sistem akuntansi instansi.Penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap perusahaan jasa sedangkan pada penelitian sekarang penelitian dilakukan pada organisasi sektor publik. Pada Penelitian sekarang menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat efektivitas sistem informasi akuntansi sebelum dan sesudah penerapan Sistem Akuntansi Instansi sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak melakukan pengujian tersebut. 3) Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti A. P Ni Putu (2006) dengan judul “Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Renon”. Variabel penelitian ini adalah keamanan data, waktu, ketelitian, relevansi, variasi laporan, kenyamanan fisik, keekonomisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
52
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Renon termasuk dalam kriteria sangat efektif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah sama-sama melakukan penelitian tentang efektivitas penerapan sistem. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah pada penelitian terdahulu
meneliti tentang Efektivitas Penerapan
Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang efektivitas penerapan Sistem Akuntansi Instansi pada Dinas Perikanan dan Kelautan di Bali. Pada Penelitian sekarang menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat efektivitas sistem informasi akuntansi sebelum dan sesudah penerapan Sistem Akuntansi Instansi sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak melakukan pengujian tersebut. Perbandingan penelitian tedahulu dengan penelitian saat ini dapat dilihat pada Tabel 2.2.
53
Tabel 2.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini NO
1.
Peneliti
Tjhai Fung Jen (2002)
Judul Penelitian
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi.
54
Variabel
Hasil Penelitian
Keterlibatan pemakai dalam pengembangan SIA, kemampuan teknik dari personal SIA, ukuran Organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem informasi, program pelatihan dan pendidikan pemakai, keberadaan dewan pengarah sistem informasi, lokasi departemen sistem informasi.
Kinerja SIA yang diukur dengan kepuasan pemakai (user satification) dan pemakaian sistem informasi (system usage) memiliki hubungan dengan pemakai yang dilibatkan dalam proses pengembangan sistem informasi, dukungan manajemen puncak dalam proses pengembangan dan operasional sistem informasi, formalisasi pengembangan sistem informasi, ukuran organisasi, keberadaan program pelatihan dan pendidikan pemakai, keberadaan dewan pengarah sistem informasi dan lokasi departemen sistem
Persamaan Penelitian dengan terdahulu Sama-sama meneliti tentang sistem informasi akuntansi.
Perbedaan Penelitian dengan yang terdahulu Pada penelitian terdahulu meneliti tentang sistem informasi akuntansi pada sebuah perusahaan manufaktur sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang sistem informasi akuntansi pada instansi pemerintah.
2.
Mariati (2005)
Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Akuntansi Pembelian dan Penjualan pada Hotel Bintang Dua di Kecamatan Kuta Tengah
Sistem pengendalian intern yang digunakan untuk mengukur efektivitas dari sistem akuntansi pembelian dan sistem akuntansi penjualan pada hotel bintang dua yang ada di kecamatan kuta tengah.
55 55
informasi. Penerapan sistem akuntansi pembelian telah dilaksanakan dengan efektif yaitu sebesar 8,33%, dilaksanakan tidak efektif sebesar 8,33%, dan sebesar 83,33% dilaksanakan dengan cukup efektif. Sedangkan penerapan akuntansi penjualan sebesar 91,67% telah dilaksanakan dengan cukup efektif dan sebesar 8,33% dilaksanakan dengan tidak efektif.
Sama-sama melakukan penelitian tentang efektivitas penerapan suatu sistem akuntansi
Pada penelitian terdahulu meneliti tentang efektivitas penerapan sistem akuntansi pembelian dan penjualan sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang perbandingan efektivitas penerapan sistem akuntansi instansi. Penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap perusahaan jasa sedangkan pada penelitian sekarang penelitian dilakukan pada organisasi sektor publik. Pada Penelitian sekarang menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat efektivitas sistem informasi
akuntansi sebelum dan sesudah penerapan Sistem Akuntansi Instansi sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak melakukan pengujian tersebut. 3.
Ni Putu Wijayanti A. P (2006)
56
Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Renon
Keamanan data, waktu, ketelitian, relevansi, variasi laporan, kenyamanan fisik, keekonomisan
56
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Renon termasuk dalam kriteria sangat efektif
Sama-sama melakukan penelitian tentang efektivitas penerapan sistem
Pada penelitian terdahulu meneliti tentang Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sedangkan pada penelitian sekarang meneliti tentang efektivitas penerapan Sistem Akuntansi Instansi pada Dinas Perikanan dan Kelautan di Bali. Pada Penelitian sekarang menguji secara empiris apakah terdapat
perbedaan yang signifikan pada tingkat efektivitas sistem informasi akuntansi sebelum dan sesudah penerapan Sistem Akuntansi Instansi sedangkan pada penelitian sebelumnya tidak melakukan pengujian tersebut. Sumber : Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya
57 57
