BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sumber – sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana
semua
hasil
penerimaan
tersebut
akan
digunakan
membiayai
pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat indonesia. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial adalah penerimaan dari sektor pajak (Nur Arianto, Pegawai Direktorat Jendral Pajak,2012). Dari Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan sektor perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dan pada saat ini kurang lebih 70% pemerintah mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan.
Tabel 1.1 Daftar Penerimaan Pajak Negara Tahun
Penerimaan Sektor Pajak (dalam milyar rupiah)
% Terhadap Pendapatan Seluruh Negara
2006 2007 2008
409.203,0 490.988,6 658.700,8
64,32 69,53 67,26
2009 725.843,0 2010 743.300,0 Sumber : Data pokok APBN 2005 – 2010
73.71 74,90
Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
1
2
Maka dari itu, Mohammad Zain (2007; 6) mengemukakan bahwa pajak merupakan salah satu alat yang penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik dan sosial. Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Sistem pemungutan pajak dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan negara. Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self assessment system yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan hutang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya Mardiasmo (2011). Soemitro (1998:89) mengemukakan pajak adalah salah satu sumber terpenting bagi pembiayaan pembangunan suatu Negara dan kesejahteraan warganya. Banyak diantara kita yang masih belum paham tentang pajak dan hal ini kerap menjadi alasan mengapa kita enggan membayar pajak. Untuk itu diperlukan upaya sosialisasi dan kampanye oleh pemerintah agar orang-orang menjadi tahu bahwa kewajiban membayar pajak berdasarkan undang-undang (UU). Tanpa dipungkiri, diantara sekian banyak rakyat Indonesia yang belum paham tentang pajak, ada sebagian besar lainnya yang sudah mengetahui tentang kewajiban membayar pajak. Namun, mereka tetap tidak melunasi kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran untuk membayar pajak. Mereka belum menyadari betul pentingnya pembayaran pajak bagi pembangunan. Untuk itu, pemerintah lagi-lagi perlu upaya ekstra untuk memberikan penyuluhan secara persuasif agar masyarakat menyadari arti penting pajak bagi keberlangsungan roda pemerintahan dan pembangunan (Niken Widiastuti, Dirut LPP RRI, 2012) Undang – undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, tetapi pada kenyataannya masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam melakukan kewajibannya. Hal itu dikarenakan kurang pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan bahwa pajak adalah sebuah kewajiban, bahwa membayar pajak tidak dilakukan di
3
kantor pajak tetapi dilakukan di bank atau kantor pos, bahwa seluruh pelayanan di kantor pajak adalah gratis, bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak langsung masuk ke kas negara tanpa bisa diutak-atik oleh pegawai pajak ataupun mengendap (Muaro Sijunjung, Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, 2013) Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru Widayati dan Nurlis (2010). Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak (Willingness to Pay Taxes) adalah sebagai berikut : 1.
Vanessa dan Hari (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Dan hasil penelitian menyatakan bahwa ketiga faktor tersebut dipengaruhi secara positif oleh dampak sunset policy.
2.
Studi kasus yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak menyatakan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.
4
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010). Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitiannya,yaitu sebagai berikut : 1. Objek penelitian yang dilakukan Widayati dan Nurlis (2010) yaitu pada KPP Pratama Gambir Tiga, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis pada KPP Pratama Bandung Karees. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya yang dituangkan dalam skripsi dengan judul : “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas.” (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka identifikasi masalah, sebagai berikut : 1. Apakah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kemauan untuk membayar pajak?
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kesadaran untuk membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Karees baik secara parsial maupun simultan. 1. Untuk memperoleh bukti empiris adanya hubungan simultan dan parsial variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan untuk membayar pajak?
5
1.4 Kegunaan Penelitian Penulis harapkan kegunaan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 1. Penulis Dapat menambah wawasan, pengalaman, serta ilmu yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan terutama dalam bidang perpajakan. 2.
Aparat Pajak Diharapkan dapat menambah sedikit masukan yang sifatnya mengarah pada peningkatan pendapatan pajak. Serta dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi pihak-pahak lain yang terkait pada masalah yang penulis bahas.
3. Bagi Pembaca Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dan bahan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang dapat dijadikan informasi tambahan dalam melaksanakan penyusunan Tugas Akhir.
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian dilakukan pada KPP Pratama Bandung Karees Jl. Ibrahim
Adjie
(d/h
Jl.
Kiara
Condong)
No.372
Tlp
:
7333355,
7333180. Penelitian ini dilakukan pada Bulan November 2012 sampai dengan selesai.
