BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, yaitu sektor internal maupun eksternal. Sebagai contoh dari sektor internal yaitu pajak dan pinajaman luar negeri merupakan salah satu contoh penerimaan Negara dari sektor eksternal. Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Negara berwenang memungut pajak dari rakyatnya karena pajak digunakan sebagai sarana untuk mensejahterakan rakyat. Pajak memberikan manfaat secara tidak langsung bagi masyarakat,karena kontraprestasi yang akan dikembalikan pada masyarakat adalah dalam bentuk pembangunan infrasruktur dan fasilitas umum,sehingga pajak tersebut seharusnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini pajak menajadi penyumbang terbesar dalam penerimaan negara (APBN). Penerimaan Negara dari pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2010 hingga 2014.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
1
2
Tabel 1.1 Tabel Kontribusi Pajak terhadap Penerimaan Negara Tahun 2010-2014 Jumlah (dalam M ilyar) Tahun Pe ne rimaan
Pajak
Prose ntase Pajak : Pe ne rimaan (% )
2010
992.249
723.307
73%
2011
1.205.346
873.874
72%
2012
1.332.323
980.518
74%
2013
1.497.521
1.148.365
77%
2014 1.661.148 Sumber: www.bps.go.id
1.310.219
79%
Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, tentunya akan terus meningkatkan kinerja untuk menunjang penerimaan negara di tahun-tahun berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak memiliki visi menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien,dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi dan menghimpun pajak negara berdasarkan Undang-Undang
Perpajakan
yang
mampu
mewujudkan
kemandirian
pembiayaan Anggaran Pendapatan sehingga penerimaan negara terus meningkat. Salah satu langkah yang diambil pemerintah yaitu adanya perubahan system pemungutan pajak, yang semula Officially Assesment System menjadi Self Assessment System. Self Assessment System merupakan sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan hutang pajaknya yang tertuang dalam Surat
http://digilib.mercubuana.ac.id/
3
Pemberitahuan
(SPT),
kemudian
menyetor
kewajiban
perpajakannya.
Kepercayaan besar yang diberikan kepada Wajib Pajak atas kebijakan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan banyaknya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, maka potensi penerimaan pajak pun diharapkan akan lebih meningkat. Setiap Wajib Pajak terdaftar, baik perusahaan maupun orang pribadi yang memiliki NPWP, memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan dan atau pembayaran PPh pasal 25 setiap bulannya. Batas waktu penyetoran pajak PPh pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan tanggal terakhir pelaporan PPh pasal 25 adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk perusahaan yang berbadan hukum juga diberikan kewajiban lapor dan menyetor pajak dari karyawan yang bekerja di perusahaannya. Kewajiban pajak yang dimaksud yaitu PPh pasal 21. Selain daripada itu, perusahaan juga diberikan kewajiban memungut pajak dari transaksi pembayaran jasa yang terjadi dalam perusahaan. Jenis pajak ini disebut PPh pasal 23. Apabila terjadi transaksi sewa tanah / bangunan atau perusahaan melakukan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi, perusahaan wajib memungut PPh pasal 4 (2). Batas waktu penyetoran pajak atas pemotongan/pemungutan pajak di atas adalah tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan tanggal terakhir pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya. Bagi wajib pajak yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT PPN. Batas waktu pelaporan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
4
adalah akhir bulan berikut, maka pembayarannya dapat dilakukan sebelum pelaporan. Untuk Badan/Perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN (WAPU), maka batas waktu pembayaran PPN WAPU adalah sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila
wajib
pajak
tidak/belum
melakukan
kewajiban
penyetoran/pembayaran pajak, maka akan timbul denda atas keterlambatannya. Denda yang dimaksud sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar
(maksimal
24
bulan).
Sedangkan
keterlambatan
pelaporan
menimbulkan denda Rp100.000,- (untuk SPT Masa PPh, Rp500.000,- (SPT Masa PPN) dan Rp1.000.000,- (SPT Tahunan PPh Badan). Memperhatikan keadaan tersebut, maka pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak selalu terus berusaha dengan menciptakan inovasi dan peraturan terbaru guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (setor dan lapor pajak). Direktorat jenderal Pajak (DJP) belum lama ini mencanangkan efesiensi waktu Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu pembayaran pajaknya ke kas negara dan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak secara online. Program e-tax, merupakan berbagai fitur layanan elektronik pajak yang disediakan oleh pemerintah diantaranya e-SPT, e-billing, e-filling, e-Faktur,dll. Salah satu yang terbaru yaitu penyetoran pajak secara online atau dalam DJP dikenal sistem e-billing yakni dipermudahkannya Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan tidak harus datang ke bank persepsi atau kantor pos, melainkan melalui online. Hal ini dapat memicu tingkat kepatuhan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
5
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yakni setor dan lapor pajak. Dalam penelitian sebelumnya, Masyruroh (2013) menyatakan bahwa penerapan e-SPT (e-tax) berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan e-SPT yang merupakan salah satu fitur e-tax memudahkan dalam pelaporan SPT terutama untuk pelaporan SPT PPN dan PPnBM. Hal tersebut diungkapkan terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang semakin naik (2010-2012) dalam melaporkan pajaknya melalui e-SPT (e-tax). Seiring berjalannya waktu, dalam penyetoran pajak secara online maka bank persepsi mulai melakukan penyesuaian untuk mendukung penerimaan Negara melalui sektor pajak yakni dengan memberikan layanan penunjang dalam sistem online yang disesuaikan dengan program pemerintah tersebut. Program aplikasi penyetoran pajak secara online mulai diluncurkan guna menunjang program tersebut dan tentunya juga memiliki nilai lebih juga bagi wajib pajak. Dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, dalam hal ini penyetoran pajak maka diperlukannya kesadaran masyarakat untuk memberikan sikap dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Menurut Suardika (dikutip dari Muliari dan Setiawan, 2010),masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai
http://digilib.mercubuana.ac.id/
6
warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaran negara. Hasil penelitian Arum (2012) menjelaskan bahwa kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti kesadaran perpajakan dari wajib pajak dapat menjadi faktor meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Hidayati (2014) yang menyebutkan bahwa Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga belum dapat diketahui secara pasti apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari latar belakang inilah penulis tertarik melakukan penelitian dengan topik “Analisis Pengaruh Penerapan Penyetoran Pajak secara Online (etax) dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi pada Wajib Pajak berstatus BUMN yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat Tahun 2013-2015).
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah penerapan penyetoran pajak secara online (e-Tax) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Empat?
http://digilib.mercubuana.ac.id/
7
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Empat?
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut: a) Untuk menganalisis pengaruh penerapan penyetoran pajak secara online (e-tax) terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Empat. b) Untuk menganalisis pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Empat. 2. Kontribusi Penelitian Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi semua pihak yang berkepentingan, diantaranya: a) Kontribusi Akademik Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan dari penelitian. b) Kontribusi Praktik Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah pembayaran pajak secara online dan kesadaran Wajib Pajak.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
