BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak tidak semata untuk pembiayaan belanja Negara, tapi diharapkan penerimaan pajak dapat menggeser peranan Pinjaman Luar Negeri yang selama ini menjadi salah satu sumber pembiayaan Negara. Salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar secara terus menerus dan berusaha untuk melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Dirjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung
1
2
asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak (Tamboto, 2013). Bentuk keseriusan pemerintah demi tercapainya realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya adalah dengan merubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system, yakni kegiatan menghitung, memperhitungkan, memungut dan melaporkan pajak sepenuhnya ada ditangan Wajib Pajak (Resmi, 2009:11). Sebagai wajib pajak maka wajib menyampaikan SPT Tahunan ataupun SPT masa dengan benar, lengkap, dan jelas. Namun seringkali masalah yang selalu dihadapi wajib pajak dalam menyusun SPT adalah bentuk formulir yang selalu berubah. Kerumitan menghitung dan mengisi serta melapor SPT juga menjadi masalah mendasar yang membuat wajib pajak akhirnya enggan untuk mengurusnya. Sebelum modernisasi system pelaporan SPT ini meningkatkan tax compliance cost para wajib pajak dalam segi waktu (time cost) untuk menjalankan sistem administrasi perpajakan, terutama pada saat pengisian SPT dan pelaporan, dikarenakan wajib pajak harus mengalami tingkat kesulitan yang cukup tinggi ketika melakukan pengisian SPT yang memiliki transaksi dengan jumlah yang banyak dan mengalami antrian yang cukup panjang dan lama untuk menunggu aparat melakukan perekaman data SPT yang dilaporkan, begitu juga para aparatnya yang mengalami kesulitan untuk melakukan perekaman disebabkan data SPT yang dilaporkan dalam jumlah banyak.
3
Adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, dalam hal ini ditandai dengan era digital menjadikan peluang sekaligus tantangan bagi Direktorat Jendral Pajak untuk senantiasa menyesuaikan diri. Permasalahan yang terjadi selama ini adalah antrian penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT di kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang jumlahmya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat dan bahkan menjadi tunggakan perekaman. Selain itu kelemahan pengisian SPT secara manual yaitu sering terjadi kesalahan penulisan, pengisian, dan perhitungan pajak dari wajib pajak sendiri. Salah satu bentuk modernisasi administrasi perpajakan yaitu dengan diciptakannya e-system. E-system perpajakan dibagi menjadi e-payment, eregistration, e-SPT, e-filing. E-system ini dibuat dengan harapan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti e-registration yang mempermudah pendaftaran NPWP, e-SPT yang memudahkan wajib pajak untuk mengadministrasikan dan melaporkan data SPT Masa/Tahunan dengan mengisi SPT dalam bentuk elektronik menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak karena salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan seluruh wajib pajak adalah melaporkan SPT Masa atau SPT Tahunan, e-filing yang memungkinkan cara penyampaian e-SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) ke KPP dimana wajib pajak terdaftar. ASP (Application Service Provider) adalah perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk oleh DJP untuk menyalurkan penyampaian
4
SPT secara elektronik ke DJP, dan e-payment yang berguna untuk melakukan pembayaran PBB secara elektronik. Diharapkan dengan sistem elektronik tersebut perekaman data di KPP dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan nyaman karena dapat dilakukan kapan saja sehingga permasalahan-permasalahan seperti antrian di tempat pelayanan terpadu ketika memasuki jatuh tempo pelaporan tidak terjadi. Perekaman data di KPP dapat dilakukan dengan cepat dan akurat tanpa direkam petugas secara manual. Dalam melaksanakan administrasi perpajakan,
wajib pajak harus
melaksanakan prosedur perpajakan yang terdir dari pengisian SPT, penyetoran pajak terutang dan pelaporan SPT dengan baik dan benar. Diantara ketiga prosedur tersebut, pengisian SPT merupakan prosedur yang paling utama dilaksanakan oleh wajib pajak, karena dengan melakukan pengisian SPT terlebih dahulu, seorang wajib pajak akan mengetahui berapa pajak terutang yang harus dibayarnya dan kapan harus melaporkannya. SPT yang harus diisi oleh wajib pajak terdiri dari dua jenis yaitu SPT PPh dan SPT PPN. Pengisian kedua jenis Surat Pemberitahuan atau yang biasa disebut dengan SPT merupakan salah satu administrasi perpajakan yang harus dilaksanakan dengan cara yang benar yaitu cepat, tepat, dan akurat. Setelah pengisian dilakukan dengan benar menurut wajib pajak dan sesuai dengan UndangUndang perpajakan, maka SPT tersebut harus dilaporkan kepada KPP sesuai tempat wajib pajak terdaftar, agar KPP tersebut dapat melakukan proses perekaman data SPT yang telah dilaporkan, setelah direkam pada computer KPP, data tersebut
5
dikirimkan kepada Direktorat Jendral Pajak secara komputerisasi. Sistem seperti ini terjadi pada pertengahan tahun 2007. Penyampaian SPT kini tidak lagi secara manual, tetapi penyampaian SPT dibuat secara elektronik yang dikenal dengan istilah electronic SPT atau disingkat e-SPT. Aplikasi ini disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak yang diberikan secara cuma-cuma kepada wajib pajak, baik diberikan langsung oleh fiskus, atau wajib pajak datang dan meminta sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana tempat wajib pajak tersebut terdaftar, atau dapat juga diunduh dari website
resmi
Direktorat Jendral Pajak. Program ini diciptakan dalam rangka menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas wajib pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, serta keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas (Jakijan dan Khairani, 2012). Saat menjalankan administrasi perpajakan yang manual, bentuk pelayanan pajak yang diberikan KPP kepada para wajib pajak menjadi tidak optimal terutama dalam segi waktu (time cost). Wajib pajak akan mengalami kesulitan yang cukup tinggi ketika melakukan pengisian SPT yang memiliki transaksi dengan jumlah yang banyak, ketika melaporkan SPT yang telah diisi, wajib pajak harus mengantri dan menunggu aparat melakukan perekaman data. Petugas pajak sendiri mengalami kesulitan dalam melakukan perekaman data. Petugas pajak sendiri mengalami kesulitan dalam melakukan perekaman data SPT yang dilaporkan dalam jumlah banyak.
6
Banyaknya kegiatan operasional suatu perusahaan misalnya transaksi penjualan mengharuskan perusahaan membuat faktur PPN pada setiap kali transaksi penjualan yang bisa mencapai ribuan faktur PPN setiap bulannya. Sehingga demi efisiensi dan efektivitas kerja karyawan, tak jarang perusahaan menggunakan sistem elektronik SPT. Faktor yang mempengaruhi system e-SPT ini adalah adanya penumpukan file di KPP karena banyaknya data SPT yang harus direkam di Sistem Informasi Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak, sering terjadi perbedaan perhitungan antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak sehingga diperlukan waktu yang lama untuk melakukan rekonsiliasi, sehingga system digital ini diharapkan dapat menyempurnakan administrasi perpajakan di Indonesia. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Penerapan e-SPT Masa PPN Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Pengisian SPT Masa PPN Oleh Pengusaha Kena Pajak.” (Studi Kasus Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara). 1.2
Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka
masalah yang dapat diidentifikasi adalah: 1. Bagaimana penerapan e-SPT masa PPN Oleh Pengusaha Kena Pajak.
7
2. Bagaimana efektivitas dan efisiensi pengisian SPT masa PPN menggunakan eSPT oleh Pengusaha Kena Pajak. 3. Bagaimana pengaruh penerapan e-SPT masa PPN terhadap efektivitas dan efisiensi pengisian SPT masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara. 1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, permasalahan
yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh signifikan dari penerapan e-SPT masa PPN terhadap efektivitas dan efisiensi pengisian SPT masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak. Sehingga dapat diketahui pegaruh penerapan e-SPT masa PPN terhadap efektivitas dan efisiensi pengisian SPT masa PPN. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui penerapan e-SPT masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak. 2. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengisian SPT masa PPN menggunakan e-SPT oleh Pengusaha Kena Pajak. 3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT masa PPN terhadap efektivitas dan efisiensi pengisian SPT masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Bandung Bojonagara. 1.4
Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut: 1. Bagi Penulis
8
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pemahaman khususnya memberikan pemahaman penggunaan e-SPT . 2. Bagi KPP Bojonagara Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas efektivitas penerapan e-SPT masa PPN sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara. 3. Bagi Wajib Pajak Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai aplikasi e-SPT yang dapat digunakan untuk menyampaikan SPT serta memberikan informasi mengenai tata cara penyampaian SPT secara eSPT yang benar. 4. Bagi Pihak Lain Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia dan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan e-SPT. 1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada KPP
Pratama Bojonagara di Jl. Terusan Prof.Dr.Sutami No. 2 Bandung, Indonesia.
