BAB I PENDAHULUAN. Laporan Keuangan Inspektorat Prov. Jateng TA

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan keuangan Laporan keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun laporan konsolidasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 1.1.2

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan : a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku, b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran, b. Neraca, c. Laporan Operasional (LO), d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). dan e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD, menyajikan ikstisar sumber, alokasi dan pengguna sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya menajikan unsur-unsur : a. Pendapatan, b. Belanja, c. Transfer, d. Surplus/defisit, e. Penerimaan pembiayaan, f. Pengeluaran Pembiayaan, g. Pembiayaan Netto dan h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan

Laporan Keuangan Inspektorat Prov. Jateng TA.2014

1

mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan menggungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut : a. Kas dan setara kas, b. Investasi jangka pendek, c. Piutang pajak dan bukan pajak, d. Persediaan, e. Investasi Jangka Panjang, f. Aset tetap, g. Kewajiban Jangka Pendek, h. Kewajiban jangka panjang, i. Ekuitas. Laporan Operasional Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi diluar tugas dan fungsi utama entitas. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Catatan Atas Laporan Keuangan Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan Atas Laporan Keuangan sekurangkurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut : a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan, c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian – kejadian penting lainnya, d. Catatan Atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. 1.2

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara, b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),


2

c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), d. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), e. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), f. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), g. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), h. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), i. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7), n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 68), o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 1.3

Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/010567 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2014, maka sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Bab I Pendahuluan 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan


3

Bab II 2.1 2.2

Ekonomi Makro Ekonomi Makro Kebijakan Keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian kinerja Keuangan SKPD 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan 3.2 Hambatan dan kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Bab IV 4.1 4.2 4.3 4.4

Kebijakan Akuntansi Entitas Pelaporan Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V 5.1

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Penjelasan Pos-pos Neraca 5.1.1 Aset 5.1.2 Kewajiban 5.1.3 Ekuitas Dana Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 5.2.1 Pendapatan 5.2.2 Belanja Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional 5.3.1 Pendapatan 5.3.2 Beban Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.2

5.3

5.4

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan SKPD Bab VII Penutup Lampiran Tambahan


4

BAB II EKONOMI MAKRO

2.1 Ekonomi Makro Kondisi ekonomi makro akan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2.2 Kebijakan Keuangan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah APBD Provinsi Jawa Tengah, diprioritaskan pada peningkatan pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dan efisien guna mendukung terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas KKN yang didukung dengan program-program sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Kebijakan KDH f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan


5

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Anggaran pos Belanja tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp 36.713.433.000,sedangkan realisasinya adalah sebesar 90,89% atau sebesar Rp 33.368.571.829,-. Proporsi terbesar realisasi belanja untuk tahun anggaran 2014 adalah untuk Belanja Operasi sebesar 92,41% atau sebesar Rp 30.837.485.329,- sedangkan untuk belanja modal sebesar 7,59 % atau sebesar Rp 2.531.086.500,- dari total belanja seperti ditunjukkan dalam gambar 3.1 berikut : GAMBAR 3.1 PROPORSI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2014

Sumber :

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

Secara Rinci proporsi belanja operasi terbesar untuk tahun anggaran 2014 adalah untuk belanja barang / jasa yaitu sebesar 53,53 % atau sebesar Rp 16.506.800.105,-. Sedangkan belanja pegawai menyerap 46,47 % dari total belanja operasi atau sebesar Rp 14.330.685.224,- seperti ditunjukkan dalam gambar 3.2 berikut : GAMBAR 3.2 PROPORSI BELANJA OPERASI TAHUN ANGGARAN 2014

Sumber :

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014


6

GAMBAR 3.3 PERBANDINGAN REALISASI BELANJA OPERASI TAHUN 2013 DAN 2014

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan 2014 Perbandingan belanja operasi tahun anggaran 2013 dan 2014 ditunjukkan dalam gambar grafik 3.3 di atas. Untuk Belanja Pegawai terjadi kenaikan sebesar 42,75% pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013, sedangkan untuk Belanja Barang/Jasa terjadi kenaikan sebesar 20,92 % untuk tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. GAMBAR 3.4 PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2012 DAN 2013

Sumber :

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan 2014

Perbandingan Belanja Modal tahun anggaran 2013 dan 2014 ditunjukkan dalam gambar grafik 3.4 di atas. Belanja Modal terjadi kenaikan sebesar 36,24% pada tahun 2014 dibandingkan tahun 2013. Laporan Keuangan Inspektorat Prov. Jateng TA.2014

7

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah yaitu sebagai berikut: 1. Regulasi baru 1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 tahun 2013 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014. 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2. Perubahan anggaran dalam program kegiatan sebagai berikut: a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH Beberapa langkah solusi untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain: 1. Sosialisasi Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014. 2. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional secara berkala.

IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD TAHUN ANGGARAN 2014 SKPD Fungsi Sub Fungsi Provinsi

No 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4

1.5 1.6 1.7

1.8 1.9 1.10 1.11

1.12

: Inspektorat : 1.20 : 1.20.7 : Jawa Tengah

Program / Kegiatan 2

Jumlah Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

Fisik ( % )

Keu ( % )

Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%)

3

4

5

6

7

Realisasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Per-UU Kegiatan Penyediaan Makan Minum Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran

18.150.000

18.103.890

100%

99.75%

410.944.000

410.292.500

100%

99.84%

87.492.000

82.163.185

100%

93.91%

106.809.000

106.308.000

100%

99.53%

335.225.000

335.225.000

100%

100%

228.700.000

228.700.000

100%

100%

19.360.000

19.360.000

100%

100%

4.334.000

4.296.000

100%

99.12%

8.920.000

8.920.000

100%

100%

100.500.000

100.416.880

100%

99.92%

2.521.700.000

2.469.773.571

100%

97.94%

534.819.000

522.896.000

100%

97.77%


8

2 2.1 2.2 2.3

2.4

2.5 2.6

2.7 2.8 2.9

3 3.1

4 4.1 5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan 429.000.000 Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan 595.548.000 Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan 485.000.000 Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan 201.976.000 Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan 26.400.000 Rutin/Berkala Meubelair Kegiatan Pemeliharaan 150.683.000 Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kegiatan Pemeliharaan Buku10.980.000 Buku Perpustakaan Kegiatan Peningkatan Sarana 751.261.000 dan Prasarana Kegiatan Rehabilitasi/ Renovasi 1.500.000.000 Sedang/ Berat Gedung Kantor/ Tempat Parkir/ Garasi Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian 145.384.000 Dinas Beserta Perlengkapannya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

5.2

Kegiatan Penanganan Kasus/khusus/strategis

5.3

Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

5.6

6 6.1

97.60%

594.858.850

100%

99.88%

480.840.602

100%

99.14%

201.248.750

100%

99.64%

26.392.000

100%

99.97%

149.484.500

100%

99.20%

10.964.500

100%

99.86%

731.545.000

100%

97.38%

1.451.041.500

100%

96.74%

111.868.000

100%

76.95%

233.842.706

100%

96.63%

Realisasi disesuaikan dengan jumlah PNS yang ada

242.000.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Kebijakan KDH Kegiatan Pengawasan Internal secara Berkala

5.5

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.1

5.4

418.700.000

8.605.432.000

8.028.713.531

100%

93.30%

541.620.000

491.710.080

100%

90.79%

1.069.073.000

784.000.545

100%

73.33%

799.140.000

778.977.800

100%

97.48%

581.825.000

554.174.915

100%

95.25 %

356.605.000

296.802.400

100%

83.23%

Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan dinas Realisasi disesuaikan dengan jumlah aduan kasus Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan dinas

Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan dinas Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan evaluasi

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan

130.000.000


119.891.900

100%

92.22%

Efisiensi pelaksanaan manajemen training

9

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah basis kas menuju akrual (cash towards accrual/CTA) dan basis akrual. Pada basis CTA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, dan basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Kedua basis dipilih untuk dapat menyusun Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan untuk neraca dengan menggunakan basis akrual. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan belanja serta pengeluaran pembiayan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pada basis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diteria di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas. 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab / dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Kas yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. 4.3.2

Persediaan a. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal, diterima atau hak kepemilikan dan/atau kepenguasaannya berpindah. b. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan yang hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). c. Penilaian persediaan hasil stock opname menggunakan harga pembelian terakhir. d. Apabila dalam inventarisasi fisik terdapat barang yang belum dipakai dan masih berada di tempat penyimpanan atau berada di unit pengguna serta barang yang akan dihibahkan masih belum didistribusikan kepada penerima hibah atau masih berada di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah maka barang tersebut diakui dan dicatat sebagai persediaan.


10

e. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 4.3.3

Pengukuran Aset Tetap secara Umum a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :  Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;  Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;  Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan;  Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. b. Pengembangan/rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria menambah masa manfaat, efisiensi, kapasitas, mutu produksi dan kinerja. c. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai dengan aset tersebut siap digunakan. d. Kegiatan pengadaan yang menghasilkan satu aset tetap biaya perolehannya terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa). e. Pengukuran aset tetap memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap:  Peralatan mesin per-satuan sama dengan atau lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);  Gedung dan bangunan sama dengan atau lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);  Nilai satuan minimum kapitalisasi dikecualikan terhadap pengeluaran atas tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. f. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dapat dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:  Pengeluaran mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset;  Pengeluaran tersebut memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya. g. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset tetap dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi. h. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/ rincian kegiatan) biaya perolehan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. i. Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga pengakuan dan pencatatannya dilakukan setelah diterima berita acara penyerahan hak kepemilikan aset tersebut. j. Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap. k. Terhadap realisasi belanja modal yang kenyataannya tidak menghasilkan aset tetap tidak diakui dan tidak dicatat sebagai penambahan aset tetap. l. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. m. Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional (LO). Seluruh aset tetap disusutkan kecuali tanah dan kontruksi dalam pengerjaan.


11

4.3.4

Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya isntalasi dan biaya biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.5

Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Meliputi harga beli atau biaya kontruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, Notaris dan pajak.

4.3.6

Aset tetap Lainnya a. Buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian dan budaya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. b. Aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak dapat digunakan atau mati.

4.3.7

Aset Tak Berwujud a. Software yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dengan pengertian dapat digunakan di komputer lain. b. Pengukuran aset tak berwujud dengan menggunakan harga perolehan dan dilakukan penyusutan seperti aset tetap.

4.3.8

Ekuitas Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Dalam basis akrual, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.9

Pendapatan-LRA a. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah; b. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui pada saat dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

4.3.10 Belanja a. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran. c. Untuk Badan Layanan Umum Daerah :  Belanja yang sumber dananya berasal dari PBD pengakuannya sama dengan SKPD.  Belanja yang sumber dananya dari BLUD diakui pada saat diterbitkannya SP2D Pengesahan. 4.3.11 Pendapatan-LO a. Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen yang menunjukkan hak untuk menagih. b. Pendapatan dari imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui saat timbul hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimakan barang/jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga; Laporan Keuangan Inspektorat Prov. Jateng TA.2014

12

c. Pendapatan dari eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya; d. Pendapatan dari sanksi/denda diakui saat telah diterbitkan surat penagihan/kas diterima. 4.3.12 Beban a. Beban pegawai melalui mekanisme UP/GU/TU diakui saat bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran sedangkan mekanisme LS diakui saat diterbitkan SP2D atau saat timbul kewajiban pemerintah daerah; b. Beban persediaan diakui saat pembelian barang persediaan dan telah diterima. c. Saat akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan. d. Beban jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas diakui sebesar nilai nominal pada dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan telah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 4.3.13 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaiatan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan akuntasi yang digunakan dalam laporan keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Noomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penyusutan aset tetap. 4.4

Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

4.4.1

Penyusutan Aset Penyusutan adalah alokasi yang sistemastis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat atas Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional (LO). Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan Metode Garis Lurus (Straight Line Method). Metode garis lurus adalah metode penyusutan aset dengan besaran yang sama selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Besaran yang sama tersebut adalah besaran prosentase penyusutan yang sama setiap tahun berdasarkan Masa Manfaat Aset. Besaran nilai penyusutan aset per tahun adalah sebesar perkalian antara Prosentase Penyusutan per Tahun dengan Nilai Buku Aset. Apabila terjadi perubahan nilai buku aset akibat penambahan atau pengurangan nilai aset maka perhitungan penyusutan mendasarkan pada nilai buku aset yang baru dan apabila nilai penyusutan suatu periode lebih besar dari pada Nilai Sisa maka penyusutan periode tersebut sebesar Nilai Sisa. Nilai Sisa adalah nilai aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan Tahunan yaitu Penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.


13

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.1.1

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Neraca Aset Aset Lancar Kas Selama tahun 2014 tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas daerah.

5.1.1.1.2

Belanja dibayar dimuka Selama tahun 2014 terdapat belanja dibayar dimuka sebesar Rp. 56.792.968,75,yang berasal dari pembayaran biaya premi asuransi dengan rincian sebagai berikut:

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

MASA PREMI

BEBAN (NILAI PREMI SAMPAI PER 31 DESEMBER)

1

2

3

4

5

6

7 = 4-6

24.970.216,25

56.792.969

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

86.992.000

81.763.185

-

Alat angkut sebanyak 2 unit

10.099.375

-

Alat angkut sebanyak 16 unit Gedung (Sabotase, Kebakaran, Gempa)

33.332.000

-

27.750.000

Alat angkut sebanyak 2 unit TOTAL

5.1.1.1.3

10.581.810 87.712.000

15 Agustus 2014 15 Agustus 2015

4.208.072,92 5.555.333,33

17 November 2014 - 17 November 2015 7 Januari 2014 - 7 Januari 2015

81.763.185

BELANJA DIBAYAR DIMUKA

4.625.000,00 10.581.810,00

-

24.970.216,25

56.792.969

Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan pada akhir tahun 2014 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Barang Pakai Habis Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2014 berupa bahan pakai habis alat tulis kantor dan cetakan sejumlah Rp. 813.750 ,- dengan rincian sebagai berikut: No.

Nama/Jenis Persediaan

Satuan

Jumlah

Harga Satuan (Rp.)

Nilai Persediaan (Rp.)

A.

ATK

1

Kertas HVS Folio 70 Gr

Rim

1

35.000

35.000

2

Kertas HVS Kwarto

Rim

2

32.000

64.000

3

Karbon Folio

Pak

-

62.500

-

4

Kertas Faksimile 210 x 30

Roll

-

18.000

-

5

Buku Kwitansi

Buah

-

10.500

-

6

Buku Kwarto

Buah

-

7.000

-

7

Amplop Kecil

Lembar

1

12.500

12.500

8

Amplop Panjang (Kabinet)

Lembar

1

17.500

17.500

9

Stop Map

Lembar

-

900

-

10

Stop Map Plastik

Lembar

-

2.000

-


14

11

Stop Map Snelhecter

Lembar

-

1.100

-

12

Stop Map Snelhecter Plastik

Lembar

-

2.250

-

13

Portepel Tali

Buah

-

5.000

-

14

Odner

Buah

-

23.500

-

15

Pita Mesin Ketik Biasa

Buah

-

18.000

-

16

Hechmachine Besar 24/6/330

Buah

-

58.000

-

17

Hechmachine Kecil No. 10

Buah

-

12.500

-

18

Hechneices Besar 24/6

Doos

-

10.500

-

19

Hechneices Kecil No.10

Doos

-

4.500

-

20

Paper Clip Kecil

Doos

-

2.100

-

21

Penghapus Cair

Buah

2

18.500

37.000

22

Buku Folio 100 Lembar

Buah

-

14.500

-

23

Spidol Besar

Buah

-

4.600

-

24

Spidol Kecil

Buah

-

2.950

-

25

Ballpoin Biasa

Buah

-

3.000

-

26

Garisan Mika 30 cm

Buah

-

4.750

-

27

Pisau Cutter Besar L-800

Buah

-

14.000

-

28

Batu Batteray Kecil

Buah

-

1.500

-

29

Batu Batteray Besar

Buah

-

12.000

-

30

Batu Batteray Sedang

Buah

-

9.000

-

31

Batu Batteray Kotak

Buah

-

12.500

-

32

Toner HP Laser Jet 505A

Buah

-

820.000

-

33

Toner Brother HL5340D

Buah

-

750.000

-

34

HP Toner Laser Jet 15A

Buah

-

610.000

-

35

HP Toner Laser Jet 36A

Buah

-

645.000

-

36

HP Toner Laser Jet P2015d (53A)

Buah

-

1.050.000

-

37

HP Toner Laser Jet 85X

Buah

-

800.000

-

38

HP Toner Laser Jet 78X

Buah

-

800.000

-

39

Tinta BJ Cartridge BC 20

Buah

-

280.000

-

40

Cartridge LQ-2180

Buah

-

166.000

-

41

Cartridge HP 21

Buah

-

147.500

-

42

Cartridge HP 802

Buah

-

154.000

-

43

Ribbon Cartridge Dot Matrix LX-300

Buah

-

110.000

-

44

Cartridge HP 22

Buah

-

205.000

-

45

Pita Epson 7755

Buah

-

7.000

-

46

Gunting

Buah

1

9.750

9.750

47

Tinta Foto Copy

Tabung

-

650.000

-

7

48

Continous Form 14 /8x11 (4 ply)

Boks

-

332.000

-

49

Continous Form 9 1/2x11 (1 ply )

Boks

-

143.000

-

1

50

Continous Form 9 /2x11 ( 4 ply)

Boks

-

225.000

-

51

DVD + RW 4x

Pak

-

120.000

-

52

Lem Tanggung

Buah

-

2.250

-


15

53

Lem Besar

Buah

-

7.500

-

54

Plak Band Kain 2''

Roll

-

14.500

-

55

Binder Clip 19 mm (107)

Dos

-

5.000

-

56


Dos

-

8.000

-

57


Dos

-

17.000

-

58

Stabillo

Buah

-

4.750

-

59

Setip

Buah

-

2.200

-

60

Pensil 2B

Buah

-

2.900

-

61

Remover

Buah

-

30.000

-

62

Rafia

Roll

-

19.000

-

63

Kertas HVS Folio Bergaris

Pak

-

25.600

-

64

Porforator Type 220

Buah

-

55.000

-

65

Porforator Type 330

Buah

-

154.000

-

66

Tinta Stempel

Botol

-

20.000

-

67

Plastik Transparan Folio 0,12 mm

Pak

-

90.000

-

68

Kertas Sampul

Lembar

-

850

-

69

Odner Gantung

Buah

-

-

Jumlah ATK

175.750

B.

CETAKAN

1

Kop Gubernur HVS Folio 70 Gr

Rim

-

70.000

-

2

Kop Inspektorat HVS Folio 70 Gr

Rim

-

70.000

-

3

Map LHP

Rim

-

345.000

-

4

Map KKP / Snelhecter KKP

Buah

-

2.250

-

5

Stop Map Inspektorat Kertas Crome Coated

Rim

-

340.000

-

6

Blangko KKP HVS Folio

Rim

-

70.000

-

7

Blangko Berita Acara HVS

Rim

-

70.000

-

8

Cetak Kop Continous Form Hal. 1 (4 ply) 250 set

Boks

-

330.000

-

9


Boks

-

330.000

-

10


Boks

-

305.000

-

11


Boks

1

310.000

310.000

12

Amplop Inspektorat Besar

Lembar

-

2.450

-

13

Amplop Inspektorat Kecil

Lembar

-

800

-

14

Amplop Gubernur Besar

Lembar

-

2.450

-

15

Amplop Gubernur Kecil

Lembar

-

900

-

16

Amplop Setda Besar

Lembar

-

2.000

-

17

Amplop Setda Kecil

Lembar

-

850

-

18

Buku Bend 22

Buku

-

12.000

-

19

Blangko DP3 Double Kwarto

Rim

-

275.000

-

20

Notes Nota Dinas

Buku

-

12.000

-

21

Doos Arsip

Buah

50

5.600

280.000

22

Buku Kartu Kendali Surat Masuk

Buah

-

24.000

-

23

Buku Kartu Kendali Surat Keluar

Buah

-

24.000

-


16

24

Blangko SSP

Buah

2

24.000

48.000

Jumlah Cetakan

638.000

Jumlah ATK dan Cetakan

813.750

Saldo Persediaan tahun 2014 sebesar Rp. 813.750,- dan untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 14.614.400,- seperti terlihat pada tabel 5.1.1. TABEL 5.1.1 PERSEDIAAN Uraian

2014 (Rp)

2013 (Rp)

Persediaan

813.750,-

14.614.400,-

Jumlah

813.750,-

14.614.400,-

5.1.1.2 Aset Tetap 5.1.1.2.1 Aset Tetap Aset Tetap pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 sebesar Rp. 16.886.019.719,- terdiri dari : Tanah Rp. 0,Peralatan dan Mesin Rp. 6.345.629.969,Gedung dan Bangunan Rp. 10.517.248.700,Aset Tetap Lainnya Rp. 23.141.050,Rincian mutasi Aset Tetap terdiri dari : Penambahan

2014 (Rp)

Belanja Modal

2.531.086.500,-

Belanja Barang/Jasa Hibah Mutasi masuk Reklasifikasi

5.455.000,-

Koreksi Penilaian Jumlah

2.536.541.500,-

Pengurangan Penghapusan Ekstrakontable Reklasifikasi

5.455.000,-

Hibah Mutasi Keluar Koreksi Jumlah

5.455.000,-

1. Penambahan karena belanja modal dengan rincian yaitu: a. Alat Angkutan sebesar Rp. 418.700.000,b. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 661.345.000,c. Bangunan Gedung sebesar Rp. 1.451.041.500,2. Pengurangan karena reklasifikai keluar dari Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp. 5.455.000,Laporan Keuangan Inspektorat Prov. Jateng TA.2014

17

5.1.1.2.2

Peralatan dan Mesin Saldo Peralatan dan Mesin tahun 2014 sebesar Rp. 6.345.629.969,- dan untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 5.265.584.969,- dengan rincian sebagai berikut: Uraian

2014 (Rp)

Alat Berat

2013 (Rp)

169.042.000,-

169.042.000,-

Alat Angkutan

1.989.935.401,-

1.571.235.401,-

Alat Kantor dan Rumah Tangga

4.063.714.403,-

3.407.824.403,-

Alat Studio dan Komunikasi

77.716.165,-

66.261.165,-

Alat Laboratorium

51.222.000,-

51.222.000,-

6.345.629.969,-

5.265.584.969,-

Jumlah

1.

Penambahan Peralatan dan Mesin karena belanja modal, yaitu: a. Alat Angkutan sebesar Rp. 418.700.000,b. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 661.345.000,-

2. Reklasifikai keluar dari Alat Kantor Rumah Tangga ke Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp. 5.455.000,5.1.1.2.3

Gedung dan Bangunan Saldo Gedung dan Bangunan tahun 2014 sebesar Rp. 10.517.248.700,- dan untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 9.066.207.200,- seperti terlihat pada tabel berikut: Uraian

2014 (Rp)

Gedung Monumen Jumlah

-

Penambahan Bangunan 1.451.041.500,-.

Gedung

2013 (Rp)

10.502.938.700,-

9.051.897.200,-

14.310.000,-

14.310.000,-

10.517.248.700,-

9.066.207.200,-

karena

belanja

modal

sebesar

Rp.

5.1.1.2.4 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 sebesar Rp. 23.141.050,00, terdiri dari: Buku Perpustakaan Rp. 21.141.050,Barang Bercorak Seni dan Budaya Rp. 2.000.000,Perbandingan dan Rincian Aset Tetap Lainnya seperti terlihat pada tabel 5.1.2. TABEL 5.1.2 ASET TETAP LAINNYA Uraian

2014 (Rp)

2013 (Rp)

Aset Tetap Lainnya - Buku Perpustakaan - Barang Bercorak Seni dan Budaya Jumlah

21.141.050,-

21.141.050,-

2.000.000,-

2.000.000,-

23.141.050,-

23.141.050,-

5.1.1.2.5 Akumulasi Penyusutan Nilai Akumulasi Penyusutan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 8.339.306.526,33,- dengan rincian sebagai berikut:


18

Aset Alat Besar

Akumulasi Penyusutan

Nilai Perolehan

Nilai Sisa 2014

Nilai Sisa 2013

169.042.000,00

163.508.000,00

5.534.000,00

-

Alat Angkut

1.989.935.401,00

1.200.462.276,00

789.473.125,00

1.064.396.651,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga

4.063.714.403,00

3.043.898.685,00

1.019.815.718,00

-

Alat Studio dan Komunikasi

71.716.165,00

55.769.765,00

15.946.400,00

-

Alat Laboratorium

51.222.000,00

51.222.000,00

-

-

10.502.938.700,00

3.823.587.199,33

6.679.351.500,67

3.578.137.367,00

14.310.000,00

858.600,00

13.451.400,00

572.400,00

16.862.878.669,00

8.339.306.526,33

8.523.572.143,67

4.643.106.418,00

Gedung Monumen Jumlah

-

-

-

-

Penerapan penyusutan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih terbatas pada akun Aset Tetap selain tanah dan kontruksi dalam pengerjaan. Seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada Aset Tetap Lainnya tersebut pada saat sudah tidak dapat digunakan atau mati. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan kesalahan dalam pencantuman nilai yang di ketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama, dengan rumusan: Nilai yang dapat disusutkan Penyusutan per periode

= Masa Manfaat

-

-

Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu). Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel bab IV lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Penambahan nilai aset yang disebabkan adanya kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dapat menambah umur aset sesuai tabel bab IV lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

5.1.1.3 Aset Lainnya-Barang Rusak Saldo Aset Lainnya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 sebesar Rp. 0,dan tahun 2013 sebesar Rp. 96.343.547,- seperti terlihat pada tabel berikut: TABEL 5.1.3 ASET LAINNYA Uraian

2014 (Rp)

2013 (Rp)

Aset Lainnya

0,-

96.343.547,

Jumlah

0,-

96.343.547,


19

Pengurangan nilai Aset Lainnya tahun 2014 sebesar Rp. 0,- disebabkan karena Penghapusan pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 96.343.547,- sesuai dengan Surat Keputusan sebagai berikut: - Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/3 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. - Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030/004989 tanggal 30 April 2014 tentang Penghapusan Barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 030/188/2014 tanggal 7 Mei 2014 tentang Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Cara Lelang Terbatas. - Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 028.3/49 tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Persetujuan Penghapusan Barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Dikelola 11 (Sebelas) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. - Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 028.3/009999 tanggal 26 September 2014 tentang Penghapusan Barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Dikelola 11 (Sebelas) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 028/448/2014 tanggal 2 Desember 2014 tentang Penjualan Barang Inventaris dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Dikelola 11 (Sebelas) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Cara Lelang Terbatas. Rincian penghapusan barang inventaris dan barang lainnya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 adalah sebagai berikut : No.

Uraian

Vol.

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah (Rp.)

1

Pompa Air

1

1.050.000

1.050.000

2

Generator Set

1

6.000.000

6.000.000

3

Mesin Stensil

1

1.140.000

1.140.000

4

Lemari Besi

1

43.500

43.500

5

Lemari Besi

1

43.500

43.500

6

Lemari Besi

1

915.000

915.000

7

Lemari Besi

1

336.000

336.000

8

Filing Kabinet

1

1.375.000

1.375.000

9

Filing Kabinet

1

1.375.000

1.375.000

10

Filing Kabinet

1

100.000

100.000

11

Papan Instansi

3

50.000

150.000

12

Overhed Projektor

1

1.350.000

1.350.000

13

Kursi Tamu

1

91.667

91.667

14

Kursi Tamu

1

144.000

144.000

15

AC Window

1

1.594.000

1.594.000

16

Lambang Garuda Pancasila

1

81.000

81.000

17


1

30.000

30.000

18


1

30.000

30.000

19


1

30.000

30.000


20

20


1

30.000

30.000

21


1

30.000

30.000

22


1

30.000

30.000

23


1

30.000

30.000

24


1

30.000

30.000

25


1

21.000

21.000

26

Mesin Tulis Portable

1

146.000

146.000

27

Mesin Tulis

1

120.000

120.000

28

Mesin Tulis

1

504.000

504.000

29

Lemari Bufet

1

128.142

128.142

30

Lemari Buku

1

171.000

171.000

31

Lemari Buku

1

171.000

171.000

32

Lemari Buku

1

171.000

171.000

33

Meja Sudut Kecil

2

110.000

220.000

34

Kursi Biasa

1

11.538

11.538

35

Kursi Biasa

1

11.538

11.538

36

Kursi Biasa

1

22.500

22.500

37

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

38

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

39

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

40

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

41

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

42

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

43

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

44

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

45

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

46

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

47

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

48

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

49

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

50

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

51

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

52

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

53

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

54

Kursi Biasa

1

32.051

32.051

55

Kursi Biasa

1

48.250

48.250

56

AC Split

1

1.383.750

1.383.750

57

AC Split

1

8.616.250

8.616.250

58

Kompresor AC

2

15.550.000

31.100.000

59

Loundspeker

1

21.000

21.000

60

Sound Sistem

1

6.000

6.000

61

Komputer PC

1

10.000.000

10.000.000

62

Komputer PC

1

7.350.000

7.350.000

63

Printer

1

5.625.000

5.625.000

64

Kursi Biasa

1

11.539

11.539

65

Kursi Biasa

1

11.539

11.539

66

Printer

1

5.150.000

5.150.000

67

Kursi putar besar

1

33.500

33.500

68

Kursi putar besar

1

33.500

33.500

69

Kursi putar besar

1

97.334

97.334


21

70

Kursi putar besar

1

97.333

97.333

71

Kursi putar besar

1

97.333

97.333

72

Kursi putar besar

1

100.394

100.394

73

Kursi putar besar

1

100.394

100.394

74

Kursi putar besar

1

100.394

100.394

75

Kursi putar besar

1

100.394

100.394

76

Kursi putar besar

1

100.394

100.394

77

Kursi putar besar

1

100.394

100.394

78

Kursi putar besar

1

100.394

100.394

79

Kursi putar besar

1

100.394

100.394

80

Kursi putar besar

1

100.394

100.394

81

Kursi putar besar

1

100.394

100.394

82

Kursi putar besar

1

100.394

100.394

83

Kursi putar besar

1

100.394

100.394

84

Kursi putar besar

1

100.394

100.394

85

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

86

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

87

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

88

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

89

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

90

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

91

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

92

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

93

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

94

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

95

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

96

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

97

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

98

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

99

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

100

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

101

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

102

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

103

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

104

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

105

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

106

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

107

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

108

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

109

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

110

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

111

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

112

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

113

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

114

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

115

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

116

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

117

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

118

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

119

Kursi putar besar

1

100.393

100.393


22

120

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

121

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

122

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

123

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

124

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

125

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

126

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

127

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

128

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

129

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

130

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

131

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

132

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

133

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

134

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

135

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

136

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

137

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

138

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

139

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

140

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

141

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

142

Kursi putar besar

1

100.393

100.393

143

Aiphone

1

90.000

90.000

144

Aiphone

1

90.000

90.000

145

Aiphone

1

90.000

90.000

146

Aiphone

1

90.000

90.000

147

Aiphone

1

93.750

93.750

148

Aiphone

1

93.750

93.750

149

Aiphone

1

93.750

93.750

150

Aiphone

1

93.750

93.750

151

Aiphone

1

93.750

93.750

152

Aiphone

1

93.750

93.750

153

Aiphone

1

93.750

93.750

154

Aiphone

1

93.750

93.750

155

Faximile

1

-

-

156

Kulintang

1

50.000

50.000

157

Peta Jateng

1

70.000

70.000

161

5.1.2 5.1.2.1

96.343.547

Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas dana lancar pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 sebesar Rp. 33.319.294.129,- terdiri dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (Rp. 33.319.294.129,-) Cadangan Pesediaan Rp. 813.750,Perbandingan dan Rincian Ekuitas seperti terlihat pada tabel 5.1.4. TABEL 5.1.4 EKUITAS DANA LANCAR


23

Uraian

2014 (Rp)

2013 (Rp)

(33.319.294.129,-)

( 25.542.009.632,-)

813.750,-

14.614.400,-

(33.318.480.379,-)

(25.527.395.232,-)

Ekuitas Dana Lancar - SiLPA - Cad. Persediaan Jumlah

5.1.2.2

Ekuitas Dana Investasi Ekuitas dana investasi pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 sebesar Rp. 8.546.713.193,67,- terdiri dari: Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp. 8.546.716.193,67,Perbandingan tahun 2014 dengan tahun 2013 seperti terlihat pada tabel 5.1.5 TABEL 5.1.5 EKUITAS DANA INVESTASI Uraian

2014 (Rp)

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

8.546.713.193,67,-

9.711.826.802,-

-

96.343.547,-

8.546.713.193,67,-

9.808.170.349,-

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah

2013 (Rp)

5.1.2.3

Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan Ekuitas untuk dikonsolidasikan pada Inspektorat Provinsi Jawa tahun 2014 sebesar Rp. 56.792.968,75 terdiri dari: Ekuitas beban dibayar dimuka Rp. 56.792.968,75,-

5.2 5.2.1

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Selama tahun 2014 terdapat akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 49.277.700,- yang berasal dari Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan tahun 2013.

5.2.2 5.2.2.1

Belanja Belanja Operasi Realisasi Belanja Operasi untuk tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 30.837.485.329,- atau 90,42% dari anggaran Rp. 34.104.072.000,- dan untuk tahun anggaran 2013 adalah sebesar Rp. 23.690.248.348,- terdiri dari: 2014 Uraian Anggaran

%

Realisasi 2013

Realisasi

1. Belanja Pegawai

16.467.352.000,-

14.330.685.224,-

87,02

9.188.183.140,-

2. Belanja Barang dan Jasa

17.636.720.000,-

16.506.800.105,-

93,59

14.502.065.208,-

34.104.072.000,-

30.837.485.329,-

90,42

23.690.248.348,-

Jumlah

5.2.2.1.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai untuk tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 14.330.685.224,- atau 87,02% dari anggaran Rp. 16.467.352.000,-.


24

Perbandingan belanja pegawai tahun 2014 dan 2013 seperti terlihat pada tabel 5.2.1 berikut : TABEL 5.2.1 BELANJA PEGAWAI Uraian

Anggaran

2014 (Rp)

2013 (Rp)

15.714.553.000,-

13.597.059.224,-

9.188.183.140,-

Belanja Langsung

752.799.000,-

733.626.000,-

850.956.400,-

- Honorarium PNS

516.600.000,-

502.090.000,-

547.594.000,-

- Honorarium Non PNS

236.199.000,-

231.536.000,-

303.362.400,-

16.467.352.000,-

14.330.685.224,-

10.039.139.540,-

Belanja Tidak Langsung

Jumlah

5.2.2.1.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 16.506.800.105,- atau 93,59% dari anggaran Rp. 17.636.720.000,- dan untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 13.651.108.808,-. Perbandingan Belanja Barang tahun 2014 dan 2013 seperti terlihat pada tabel 5.2.2 berikut: TABEL 5.2.2 BELANJA BARANG Uraian

2014 (Rp)

Belanja Bahan Pakai Habis

498.598.790,-

431.675.920,-

Belanja Jasa Kantor

458.658.000,-

348.053.230,-

81.763.185,-

70.032.500,-

480.840.602,-

348.692.644,-

Belanja Cetak dan Penggandaan

260.301.950,-

207.411.900,-

Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir

110.018.000,-

73.800.000,-

Belanja Makanan dan Minuman

267.191.880,-

147.924.860,-

dan

81.043.000,-

70.592.000,-

Belanja Pakaian Khusus dan harihari tertentu

29.925.000,-

27.178.000,-

12.773.293.392,-

10.947.898.109,-

299.192.706,-

268.494.995,-

1.046.648.600,-

660.114.650,-

119.325.000,-

49.240.000,-

16.506.800.105,-

13.651.108.808,-

Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Bermotor

Belanja Pakaian Atributnya

Kendaraan

Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Konsultasi Jumlah

5.2.2.2 5.2.2.2.1

2013 (Rp)

Belanja Modal Belanja Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2014 adalah Rp. 1.080.045.000,- atau 97,36% dari anggaran Rp. 1.109.361.000,- sedangkan untuk tahun anggaran 2013 adalah Rp. 988.636.000,Perbandingan Belanja Modal tahun 2014 dan 2013 seperti terlihat pada tabel 5.2.3 berikut:


25

TABEL 5.2.3 BELANJA PERALATAN DAN MESIN Uraian

2014 (Rp)

2013 (Rp)

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

418.700.000,-

458.470.000,-

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

206.050.000,-

236.706.000,-

Belanja Modal Pengadaan Komputer

345.528.000,-

182.235.000,-

Belanja Modal Pengadaan Meubelair

109.767.000,-

111.225.000,-

1.080.045.000,-

988.636.000,-

Jumlah

Rincian Belanja Peralatan dan Mesin selama tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut : No.

Uraian

Merk/Type

1

AC

Sharp

12

2

AC

Sharp

10

3

Penghancur Kertas

DAHLE

1

4

Faximile

Panasonic

2

5

Tripod camera

Sony

1

6

Camera Digital

Fuji Film Jx 650

12

7

Komputer

8

Komputer

9

Notebook

10

Notebook

Acer V5-471 PG

1

11

Printer

HP Laserjet 401 N

5

12

Printer

Epson L110

2

13

UPS

ICA CT 682B

8

14

Notebook

Asus

12

15

Antena Mikrotik

1

16

Lemari Arsip Besi

9

17

Lemari Arsip besi kaca

3

18

Filling Cabinet

9

19

Meja Rapat

2

20

Toyota New Avanza Veloz

Toyota

2

21

Revo spoke

Toyota

2

MAC BOOK PRO ME 864 acer touchscreen AZ3-605 APPLE IMAC MD

JUMLAH

5.2.2.2.2

Vol.

1 7 1

103

Harga Satuan (Rp.) 8.685.000 6.384.000 20.035.000 2.035.000 1.385.000 1.041.667 22.311.000 13.434.000 22.256.000 11.729.000 4.392.000 1.521.000 2.626.500 9.975.000 29.480.000 4.891.000 3.495.000 4.187.000 8.790.000 196.750.000 12.600.000

Jumlah (Rp.) 104.220.000 63.840.000 20.035.000 4.070.000 1.385.000 12.500.000 22.311.000 94.038.000 22.256.000 11.729.000 21.960.000 3.042.000 21.012.000 119.700.000 29.480.000 44.019.000 10.485.000 37.683.000 17.580.000 393.500.000 25.200.000 2.531.086.500

Belanja Gedung dan Bangunan Realisasi Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 1.451.041.500,atau 96,74% dari anggaran Rp. 1.500.000.000,- dan untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 869.239.000,- .


26

Perbandingan Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2013 dan 2012 seperti terlihat pada tabel 5.2.4 berikut: TABEL 5.2.4 BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN Uraian

2014 (Rp)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Jumlah

2013 (Rp)

1.451.041.500,-

869.239.000,-

1.451.041.500,-

869.239.000,-

Rincian Belanja Gedung dan Bangunan selama tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut : No.

Uraian

Vol.

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah (Rp.)

1

Penggantian Penutup Lantai 5 dan 6

1

395.097.000

395.097.000

2

Perbaikan Dinding Depan dan Nama Instansi

1

863.602.500

863.602.500

3

Penggantian Pintu Kaca

1

37.416.000

37.416.000

4

Pemasangan Partisi Kaca

1

104.900.000

104.900.000

5

Penggantian Meja Receptionis

1

50.026.000

50.026.000

JUMLAH

1.451.041.500

5.3 5.3.1

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Operasional Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Selama tahun 2014 terdapat akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 49.277.700,- yang berasal dari Pengembalian Kelebihan Gaji dan Tunjangan tahun 2013.

5.3.2 5.3.2.1

Beban Beban Operasional Realisasi Beban Operasional untuk tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 31.759.954.582,28,- atau 93,13% dari anggaran Rp. 34.104.072.000,- dengan rincian sebagai berikut: Uraian Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa

Realisasi 14.330.685.224,00 1.150.861.270,00 712.971.216,25

Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Penyusutan

1.527.489.202,00 12.773.293.392,00 869.118.025,03

Beban Penyisihan Piutang

-

Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen

-

Beban Hibah Aset

-

Beban Penghapusan Aset Beban Lain-Lain Jumlah Beban Operasional

96.343.547,00 299.192.706,00 31.759.954.582,28

1. Beban pegawai terdiri dari: a. Belanja tidak langsung pegawai sebesar Rp. 13.597.059.224,00 b. Belanja langsung pegawai yaitu: - Honorarium PNS sebesar Rp. 502.090.000,00 Laporan Keuangan Inspektorat Prov. Jateng TA.2014

27

2.

3.

4.

5. 6.

7. 8.

5.4

- Honorarium Non PNS sebesar Rp. 231.536.000,00 Beban persediaan terdiri dari: a. Belanja pakai habis sebesar Rp. 505.638.940,00 b. Belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp. 267.062.450,00 c. Belanja pakaian dinas dan atributnya sebesar Rp. 81.043.000,00 d. Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu sebesar Rp. 29.925.000,00 e. Belanja makanan dan minuman sebesar Rp. 267.191.880,00 Beban jasa terdiri dari: a. Belanja jasa kantor sebesar Rp. 458.658.000,00 b. Belanja komsultasi sebesar Rp. 119.325.000,00 c. Belanja premi asuransi sebesar Rp. 24.970.216,25 d. Belanja sewa rumah/gedung sebesar Rp. 110.018.000,00 Beban pemeliharaan terdiri dari: a. Belanja perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 480.840.602,00 b. Belanja pemeliharaan sebesar Rp. 1.046.648.600,00 Beban perjalanan dinas terdiri dari: a. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 12.773.293.392,00 Beban penyusutan terdiri dari: a. Beban penyusutan atas peralatan dan mesin sebesar Rp. 623.381.991,70 b. Beban penyusutan atas gedung dan bangunan sebesar Rp. 245.736.033,33 Beban penghapusan aset atas aset lainnya sebesar Rp. 96.343.547,00 Beban lain-lain terdiri dari: a. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS sebesar Rp. 299.192.706,00

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas 1. Saldo awal ekuitas Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 9.822.784.748,38. 2. Ekuitas tahun berjalan terdiri dari SILPA dan surplus/defisit LO sebesar Rp. 33.319.284.129,00. 3. Terdapat koreksi akumulasi penyusutan tahun 2013 sebesar Rp. 2.827.082.083,30 dengan rincian: a. Alat Besar sebesar Rp. 160.741.000,00 b. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp. 2.572.878.551,30 c. Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp. 42.240.532,00 d. Alat Laboratorium sebesar Rp. 51.222.000,00


28

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terletak di Jl. Pemuda No. 127-133 Semarang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 mempunyai kedudukan. tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: 6.1.1 Kedudukan Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif mendapat pembinaan dari SEKDA. 6.1.2 Tugas Pokok Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten / kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten / kota. 6.1.3 Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi : 1. Perencanaan program pengawasan. 2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 4. Evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan. 5. Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat. 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 terdiri dari : 1. Inspektur; 2. Sekretariat. membawahkan : a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; c. Sub Bagian Administrasi dan Umum; 3. Inspektur Pembantu Wilayah I. membawahkan: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintah; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan; 4. Inspektur Pembantu Wilayah II. membawahkan: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintah; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan; 5. Inspektur Pembantu Wilayah III. membawahkan: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintah; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan; 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV. membawahkan: a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan; b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintah; c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan; 7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai rumpun jabatan fungsionalnya. Laporan Keuangan Inspektorat Prov. Jateng TA.2014

29

*) Seksi dibawah Inspektur Pembantu Wilayah sedang dalam proses pembahasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dihapus. Sumber daya aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur Pejabat Struktural sejumlah 9 (sembilan) orang. Fungsional auditor sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang. Fungsional P2UPD sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang. Staf administrasi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang. 6.2 Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Visi Inspektorat adalah menjadi aparat pengawasan internal pemerintah yang mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik di Jawa Tengah.. Untuk mencapai visi tersebut dilakukan melalui misi sebagai berikut : 1. Memantapkan kedudukan dan peran Inspektorat; 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas; 3. Membangun kerjasama dengan APIP dan instansi terkait. 6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasionalnya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548). 3. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.


30

BAB VII PENUTUP Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2014. Catatan atas laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/010567 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2014, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, Pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.


31

BAB I PENDAHULUAN. Laporan Keuangan Inspektorat Prov. Jateng TA

Recommend Documents