BAB I PENDAHULUAN. Laporan Keuangan Inspektorat Prov. Jateng TA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 1.1.1

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Maksud Penyusunan Laporan keuangan Laporan keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun laporan konsolidasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b. Manajemen Membantu para penggunaan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. c. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya.

1.1.2

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuanganInspektorat Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: a. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan yang berlaku, b. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai, c. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, d. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

Laporan Keuangan Inspektorat Prov. Jateng TA.2015

1

a. b. c. d. e.

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD, menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pengguna sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya menyajikan unsur-unsur : a. Pendapatan, b. Belanja, c. Transfer, d. Surplus/defisit, e. Penerimaan pembiayaan, f. Pengeluaran pembiayaan, g. Pembiayaan netto, dan h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan menggungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut : a. Kas dan setara kas, b. Investasi jangka pendek, c. Piutang pajak dan bukan pajak, d. Persediaan, e. Investasi Jangka Panjang, f. Aset tetap, g. Kewajiban Jangka Pendek, h. Kewajiban jangka panjang, i. Ekuitas. Laporan Operasional Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi diluar tugas dan fungsi utama entitas. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Laporan Keuangan Inspektorat Prov. Jateng TA.2015

2

Catatan Atas Laporan Keuangan Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurangkurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut: a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian targetUndang-Undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian – kejadian penting lainnya. d. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. 1.2

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Laporankeuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara, b. Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), c. Undang- Undang Nomor1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), d. Undang-Undang Nomor15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), e. Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), f. Undang-Undang Nomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), g. Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), h. Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), i. Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),


3

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7), n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 68), o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 1.3

Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900/016265 tanggal 16Oktober 2015 tentangPercepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2015, maka sistematika isi Catatan Atas Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: Bab 1 Pendahuluan 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 2.1 Ekonomi Makro 2.2 Kebijakan Keuangan Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang TelahDitetapkan Bab 4 Kebijakan Akuntansi 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD 4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan KeuanganSKPD 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan KeuanganSKPD 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang adadalamStandar Akuntansi Pemerintahan SKPD Bab 5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1 Penjelasan Pos-pos Neraca 5.1.1 Aset 5.1.2 Kewajiban 5.1.3 Ekuitas Dana 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 5.2.1 Pendapatan 5.2.2 Belanja 5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional 5.3.1 Pendapatan 5.3.2 Beban 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan SKPD Bab 7 Penutup Lampiran Tambahan


4

BAB II EKONOMI MAKRO

2.1

Ekonomi Makro Kondisi ekonomi makro akan disajikan pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.

2.2

Kebijakan Keuangan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah APBD Provinsi Jawa Tengah, diprioritaskan pada peningkatan pelaksanaan sistem pengawasan yang efektif dan efisien guna mendukung terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang didukung dengan programprogram sebagai berikut: a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. e. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Kebijakan KDH. f. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.


5

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1

Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Anggaran pos Belanja tahun anggaran 2015 adalah Rp45.174.163.000,00 sedangkan realisasinya adalah Rp41.747.588.752,00 (92,41%). Proporsi terbesar realisasi Belanja untuk tahun anggaran 2015 adalah untuk Belanja Operasi sebesar Rp38.053.494.752,00 (91,15%), sedangkan untuk Belanja Modal sebesar Rp3.694.094.000 (8,85%) dari total Belanja sebagaimanaditunjukkan dalam gambar 3.1. GAMBAR 3.1 PROPORSI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2015

Sumber:

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan DaerahInspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.

Belanja

Secara rinci, proporsi Belanja Operasi terbesar untuk tahun anggaran 2015 adalah untuk Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar Rp20.249.935.797,00 atau 53,21% dari total Belanja Operasi,sedangkan Belanja Pegawai menyerap 46,47% dari total Belanja Operasi atau sebesar Rp17.803.558.955,00 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 3.2.

GAMBAR 3.2 PROPORSI BELANJA OPERASI TAHUN ANGGARAN 2015

Sumber:

Laporan RealisasiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


6

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. GAMBAR 3.3 PERBANDINGAN REALISASI BELANJA OPERASI TAHUN 2014 DAN 2015

Sumber: Laporan Realisasi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dan 2015.

Perbandingan Belanja Operasi tahun anggaran 2014 dan 2015 ditunjukkan dalam gambar 3.3. Untuk Belanja Pegawai terjadi kenaikan sebesar 24,23% pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014, sedangkan untuk Belanja Barang dan Jasa terjadi kenaikan sebesar 22,68% untuk tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. GAMBAR 3.4 PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2014 DAN 2015

Sumber:

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 dan 2015.


7

Perbandingan Belanja Modal tahun anggaran 2014 dan 2015ditunjukkan dalam gambar3.4. Belanja Modal terjadi kenaikan sebesar 45,95% pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. 3.2

Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan belanja daerah yaitu sebagai berikut: 1. Perubahan anggaranyang pencairannya di triwulan akhir dalam program kegiatan sebagai berikut: a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH d. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Beberapa langkah solusi untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain: 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional secara berkala. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN INSPEKTORAT PROV. JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 SKPD Fungsi Sub Fungsi Provinsi

No

1 1

: Inspektorat : 1.20 : 1.20.7 : Jawa Tengah

Program / Kegiatan

Jumlah Anggaran

Realisasi

(Rp)

(Rp)

Fisik (%)

Keu (%)

3

4

5

6

2

Realisasi

Keterangan (Tidak Terserapnya Anggaran ≤ 96%) 7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.2

18.150.000

18.146.810

100

99,98

Sesuai Kebutuhan

Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

688.400.000

547.355.237

100

79,51

Antisipasi kegiatan Rehab gedung

1.3

Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah

120.800.000

115.815.100

100

95,87

Sesuai Kebutuhan

1.4

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/ Rumah Dinas

149.651.000

148.332.072

100

99,12

1.5

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

431.426.000

431.176.000

100

99,94

1.6

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

340.808.000

333.278.000

100

97,79

1.7

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

22.000.000

21.998.000

100

99,99

1.8

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

5.185.000

5.117.000

100

98,69

1.9

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Per-UU

11.040.000

10.997.000

100

99,61

1.10

Kegiatan Penyediaan Makan Minum

1.11

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah

300.000.000

184.276.515

100

61,43

Adanya pengalihan pembebanan kegiatan workshop Kolaborasi Tunas Integritas Nasional II kepada Biro Umum

3.097.690.000

2.944.908.841

100

95,07

Efisiensi dan sesuai kebutuhan


8

1.12 2

Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran

535.631.000

510.900.000

100

95,38

Sesuai Kebutuhan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

646.500.000

638.889.000

100

98,82

2.2

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

772.114.000

746.424.625

100

96,67

Efisiensi dan sesuai kebutuhan

2.3

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

708.942.000

661.341.735

100

93,29

Penyesuaian harga BBM

2.4

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

109.215.000

94.931.500

100

86,92

Sesuai Kebutuhan

2.5

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

102.995.000

102.572.000

100

99,59

2.6

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

177.136.000

173.577.800

100

97,99

2.7

Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan

16.225.000

16.077.500

100

99,09

2.8

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

1.146.833.000

1.122.650.000

100

97,89

2.9

Kegiatan Rehabilitasi/ Renovasi Sedang/ Berat Gedung Kantor/ Tempat Parkir/ Garasi

2.109.195.000

2.005.391.000

100

95,08

Sisa Lelang

100.588.000

89.430.000

100

88,91

Sesuai kebutuhan (antisipasi Mutasi PNS dan Penyesuaian Jumlah PNS)

259.682.168

100

97,62

3 3.1 4 4.1 5

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Kebijakan KDH

5.1

Kegiatan Pengawasan Internal secara Berkala

5.2

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda, Pemeriksaan Khusus/Strategis Atas Perintah Pejabat Berwenang dan Monev

5.3

Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

5.4

266.000.000

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

10.498.463.000

9.101.187.699

100

86,69

Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan dinas

806.022.000

499.439.469

100

61,96

Sesuai dengan kasus aduan strategis yang diterima dan ditangani 114 aduan atas perintah pejabat yang berwenang

1.223.729.000

1.082.759.060

100

88,48

Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan dinas

88,12

Adanya perubahan kebijakan dari pusat pada kegiatan pemutakhiran data regional yang rencananya direncanakan di luar Jawa namun untuk 2015 semua kegiatan dilaksanakan di Jakarta

917.210.000

808.276.252

100

5.5

Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

930.903.000

801.914.714

100

86,14

Pada kegiatan Rakorwasda harga hotel untuk undangan dibawah pagu; Banyak kegiatan/undangan dari Kementrian

5.6

Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

463.162.000

406.252.200

100

87,71

Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan evaluasi

73,89

Efisiensi pelaksanaan manajemen training

6 6.1

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa & Aparatur Pengawasan

369.900.000


273.332.500

100

9

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1.

Entitas Pelaporan Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

4.2.

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah basis akrual. Pada basis akrual, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

4.3. 4.3.1.

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

4.3.2

Persediaan a. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal, diterima atau hak kepemilikan dan/atau kepenguasaannya berpindah. b. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik, yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). c. Penilaian persediaan hasil stock opname menggunakan metode first in first out (FIFO) atau penilaian dimulai dengan menggunakan harga yang paling akhir. d. Apabila dalam inventarisasi fisik terdapat barang yang belum dipakai dan masih berada di tempat penyimpanan atau berada di unit pengguna serta barang yang akan dihibahkan masih belum didistribusikan kepada penerima hibah atau masih berada di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, barang tersebut diakui dan dicatat sebagai persediaan. e. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.3

Pengukuran Aset Tetap secara Umum a. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, 2) biaya perolehan aset dapat diukur secara handal,


10

3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. b. Pengembangan/rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi, apabila memenuhi salah satu kriteria yaitu menambah masa manfaat, efisiensi, kapasitas,mutu produksi dan kinerja, dan/atau menurunkan biaya pengoperasian. c. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai dengan aset tersebut siap digunakan. d. Kegiatan pengadaan yang menghasilkan satu aset tetap biaya perolehannya terdiri dari realisasi belanja modal dan belanja non modal (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa). e. Pengukuran aset tetap memperhatikan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap:  Peralatan mesin per-satuan sama dengan atau lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);  Gedung dan bangunan sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);  Nilai satuan minimum kapitalisasi dikecualikan terhadap pengeluaran atas tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. f. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap dapat dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:  Pengeluaran mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset;  Pengeluaran tersebut memenuhi batas minimal nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya. g. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan aset tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset tetap dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadi. h. Aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/ rincian kegiatan), biaya perolehanditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. i. Aset tetap yang diterima dari pihak ketiga pengakuan dan pencatatannya dilakukan setelah diterima berita acara penyerahan hak kepemilikan aset tersebut. j. Realisasi belanja barang dan jasa yang menghasilkan aset tetap diakui dan dicatat sebagai penambahan aset tetap. k. Terhadap realisasi belanja modal yang kenyataannyatidak menghasilkan aset tetap tidak diakui dan tidak dicatat sebagai penambahan aset tetap. l. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. m. Nilai penyusutan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional (LO). Seluruh aset tetap disusutkan, kecuali tanah dan kontruksi dalam pengerjaan. 4.3.4

Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya-biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.5

Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai,


11

meliputi harga beli atau biaya kontruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. 4.3.6

Aset Tetap Lainnya a. Buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian dan budaya diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. b. Aset tetap lainnya tidak dilakukan penyusutan secara periodik melainkan diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak dapat digunakan atau mati.

4.3.7

Aset Tak Berwujud a. Software yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dengan pengertian dapat digunakan di komputer lain. b. Pengukuran aset tak berwujud dengan menggunakan harga perolehan dan dilakukan penyusutan seperti aset tetap.

4.3.8

Ekuitas Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Dalam basis akrual, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3.9

Pendapatan-LRA a. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah. b. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui pada saat dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

4.3.10

Belanja a. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. b. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran,pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran. c. Untuk Badan Layanan Umum Daerah:  Belanja yang sumber dananya berasal dari PBD pengakuannya sama dengan SKPD.  Belanja yang sumber dananya dari BLUD diakui pada saat diterbitkannya SP2D Pengesahan.

4.3.11

Pendapatan-LO a. Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan, yaitu saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau dokumen yang menunjukkan hak untuk menagih. b. Pendapatan dari imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan, diakui saat timbul hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimakan barang/jasa dari pemerintah kepada pihak ketiga. c. Pendapatan dari eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. d. Pendapatan dari sanksi/denda diakui saat telah diterbitkan surat penagihan/kas diterima.


12

4.3.12

Beban a. Beban Pegawai melalui mekanisme UP/GU/TU diakui saat bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran, sedangkan beban yang pembayarannya melaluimekanisme LS diakui saat diterbitkan SP2D atau saat timbul kewajiban pemerintah daerah. b. Beban persediaan diakui saat pembelian barang persediaan dan telah diterima. c. Saat akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan. d. Beban jasa, pemeliharaan, dan perjalanan dinas diakui sebesar nilai nominal pada dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan dan telah mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

4.3.13

Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan akuntasi yang digunakan dalam laporan keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi PemerintahanBerbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangansepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.4

Perubahan Kebijakan Akuntansi Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakanakuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.


13

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.1.1

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Neraca Aset Aset Lancar Kas Selama tahun 2015,tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Rekening Kas Daerah.

5.1.1.1.2 Beban dibayar dimuka Selama tahun 2015, terdapat bebandibayar dimuka sebesar Rp82.834.657,33yang berasal dari pembayaran biaya premi asuransi, dengan rincian sebagai berikut:

NO

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

MASA PREMI

BEBAN (NILAI PREMI SAMPAI PER 31 DESEMBER)

1

2

3

4

5

6

7 = 4-6

31.480.442,67

82.834.657,33

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

119.300.000

114.315.100

9.313.575

17 Nov 2015 s.d. 17 Nov 2016

1.552.262,50

bangunan (gempa bumi)

15.244.500

17 Nov 2015 s.d. 17 Nov 2016

2.540.750,00

-

bangunan (terorisme dan sabotase)

11.442.625

17 Nov 2015 s.d. 17 Nov 2016

1.907.104,17

-

kendaraan mobil 10 unit

42.210.200

17 Nov 2015 s.d. 17 Nov 2016

7.035.033,33

-


10.413.866

9 Jan 2015 s.d. 9 Jan 2016

10.413.866,00

-


9.849.000

15Agst 2015 s.d. 15 Agst 2016

4.103.750,00

-


14.939.500

1 Okt 2015 s.d. 1 Okt 2016

3.734.875,00

-

Kendaraan sepeda motor 7 unit

393.610

17 Nov 2015 s.d. 17 Nov 2016

65.601,67

-

Kendaraan sepeda motor 4 unit

508.800

1 Okt 2015 s.d. 1 Okt 2016

127.200,00

-

bangunan (property)

-

BEBAN DIBAYAR DIMUKA

5.1.1.1.3 Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan pada akhir tahun 2015, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Persediaan Barang Pakai Habis pada Gudang Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2015,berupa bahan pakai habis alat tulis kantor dan cetakan sejumlah Rp3.355.250,00 dengan rincian sebagai berikut: NO

NAMA JENIS/ MACAM BARANG

SATUAN

JUMLAH

HARGA SATUAN (Rp)

NILAI PERSEDIAAN (Rp)

1

2

3

4

5

6

A.

ATK

1

Kertas HVS Folio 70 Gr

Rim

10

40.500

405.000

2

Kertas HVS Kwarto

Rim

5

38.000

190.000


14

3

Karbon Folio

Pak

-

62.500

-

4

Kertas Faksimile 210 x 30

Roll

5

23.000

115.000

5

Buku Kwitansi

Buah

12.000

-

6

Buku Kwarto

Buah

-

7.500

-

7

Amplop Kecil

Lembar

-

19.000

-

8

Amplop Panjang (Kabinet)

Lembar

2

22.500

45.000

9

Stop Map

Lembar

500

1.500

750.000

10

Stop Map Plastik

Lembar

-

2.000

-

11

Stop Map Snelhecter

Lembar

-

2.000

-

12

Stop Map Snelhecter Plastik

Lembar

-

2.250

-

13

Portepel Tali

Buah

10

6.500

65.000

14

Odner

Buah

-

25.000

-

15

Pita Mesin Ketik Biasa

Buah

-

19.000

-

16

Hechmachine Besar 24/6/330

Buah

-

60.000

-

17

Hechmachine Kecil No. 10

Buah

-

16.000

-

18

Hechneices Besar 24/6

dos

-

13.000

-

19

Hechneices Kecil No.10

dos

-

5.000

-

20

Paper Clip Kecil

dos

-

2.100

-

21

Penghapus Cair

Buah

-

20.000

-

22

Buku Folio 100 Lembar

Buah

-

17.000

-

23

Spidol Besar

dos

-

70.000

-

24

Spidol Kecil

Buah

-

2.950

-

25

Ballpoin Biasa

Buah

20

3.000

60.000

26

Garisan Mika 30 cm

Buah

-

3.000

-

27

Pisau Cutter Besar L-800

Buah

-

22.500

-

28

Batu Batteray Kecil

Buah

-

2.500

-

29

Batu Batteray Besar

Buah

-

12.000

-

30

Batu Batteray Sedang

Buah

-

9.000

-

31

Batu Batteray Kotak

Buah

-

11.750

-

32

Toner HP Laser Jet 505A

Buah

-

950.000

-

33

HP Toner Laser Jet 15A

Buah

-

750.000

-

34

HP Toner Laser Jet 36A

Buah

-

950.000

-

35

HP Toner Laser Jet P2015d (53A)

Buah

-

925.000

-

36

HP Toner Laser Jet 85X

Buah

-

950.000

-

37

HP Toner Laser Jet 78X

Buah

-

950.000

-

38

Tinta BJ Cartridge BC 20

Buah

-

300.000

-

39

Cartridge LQ-2180

Buah

-

200.000

-

40

Cartridge HP 21

Buah

-

175.000

-

41

Cartridge HP 802

Buah

-

120.000

-

42

Ribbon Cartridge Dot Matrix LX-300

Buah

-

140.000

-

43

Cartridge HP 22

Buah

-

200.000

-

44

Pita Epson 7755

Buah

-

7.500

-

45

Gunting

Buah

-

10.900

-

46

Tinta Foto Copy

Tabung

-

670.000

-

Boks

-

365.000

-

47

Continous Form 14

7/

8x11

½x11

(4 ply)

-

48

Continous Form 9

(2 ply )

Boks

-

143.000

-

49

Continous Form 9 ½x11 ( 4 ply)

Boks

2

260.000

520.000

50

DVD + RW 4x

Pak

-

120.000

-

51

Lem Tanggung

Buah

-

2.250

-

52

Lem Besar

Buah

-

7.500

-

53

Plak Band Kain 2''

Roll

2

17.000

34.000


15

54

Binder Clip 19 mm (107)

Dos

-

5.000

-

55


Dos

-

8.000

-

56


Dos

-

17.000

-

57

Stabillo

Buah

10

8.000

80.000

58

Setip

Buah

10

2.000

20.000

59

Pensil 2B

Buah

-

3.000

-

60

Remover

Buah

-

25.000

-

61

Rafia

Roll

-

20.000

-

62

Kertas HVS Folio Bergaris

Pak

-

30.000

-

63

Porforator Type 220

Buah

-

55.000

-

64

Porforator Type 330

Buah

-

154.000

-

65

Tinta Stempel

Botol

-

28.000

-

66

Plastik Transparan Folio 0,12 mm

Pak

-

95.000

-

67

Kertas Sampul

Lembar

-

900

-

68

Bolpoint Boliner

Buah

10

9.000

90.000

69

Isi Pentel

Buah

-

14.500

-

70

Odner Gantung

Buah

-

80.000

-

71

Flash Disk 16 GB

Buah

-

100.000

-

72

Pita Mesin Ketik Elektrik

Buah

-

85.000

-

73

Penghapus Mesin Ketik Elektrik

Buah

-

20.000

-

74

PenghapusWhite Board

Buah

-

4.750

-

Jumlah ATK

B.

2.374.000

CETAKAN

1

Kop Gubernur HVS Folio 70 Gr

Rim

-

90.000

-

2

Kop Inspektorat HVS Folio 70 Gr

Rim

1

90.000

90.000

3

Map LHP

Rim

-

300.000

-

4

Map KKP / Snelhecter KKP

Buah

-

2.250

-

5

Stop Map Inspektorat Kertas Crome Coated

Rim

1

300.000

300.000

6

Blangko KKP HVS Folio

Rim

-

90.000

-

7

Blangko Berita Acara HVS

Rim

-

90.000

-

8

Cetak Kop Continous Form Hal. 1 (4 ply) 250 set

Boks

-

370.000

-

9


Boks

-

360.000

-

10


Boks

1

360.000

360.000

11

Amplop Inspektorat Besar

Lembar

-

1.500

-

12

Amplop Inspektorat Kecil

Lembar

50

1.000

50.000

13

Amplop Gubernur Besar

Lembar

-

1.500

-

14

Amplop Gubernur Kecil

Lembar

-

1.000

-

15

Amplop Setda Besar

Lembar

-

1.500

-

16

Amplop Setda Kecil

Lembar

-

1.000

-

17

Buku Bend 22

Buku

-

15.000

-

18

Blangko DP3 Double Kwarto

Rim

-

275.000

-

19

Notes Nota Dinas

Buku

-

15.500

-

20

Dos Arsip

Buah

25

7.250

181.250

21

Buku Kartu Kendali Surat Masuk

Buah

-

26.000

-

22

Buku Kartu Kendali Surat Keluar

Buah

-

26.000

-

23

Blangko SSP

Buah

-

25.000

-

Jumlah Cetakan Jumlah ATK dan Cetakan

981.250 3.355.250

Saldo Persediaan tahun 2015adalah sebesar Rp3.355.250,00 dan untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp813.750,00sebagaimanaterlihat pada tabel 5.1.1. Laporan Keuangan Inspektorat Prov. Jateng TA.2015

16

TABEL 5.1.1 PERSEDIAAN Uraian

2015 (Rp)

2014 (Rp)

Persediaan

3.355.250

813.750

Jumlah

3.355.250

813.750

5.1.1.2 Aset Tetap 5.1.1.2.1 Aset Tetap Aset Tetap Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada akhir tahun 2015 sebesar Rp20.475.603.867,00, terdiri dari: Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya

Rp0,00 Rp 7.920.866.117,00 Rp 12.522.639.700,00 Rp 32.098.050,00

Rincian mutasi Aset Tetap terdiri dari : Penambahan Belanja Modal

3.694.094.000

Belanja Barang/Jasa Hibah

178.293.000

Mutasi masuk Reklasifikasi Koreksi Penilaian Jumlah

3.872.387.000

Pengurangan Penghapusan Ekstrakontable

2.810.000

Reklasifikasi

279.992.852

Hibah Mutasi Keluar Koreksi Jumlah

282.802.852

1. Penambahan karena belanja modaldan hibah dengan rincian sebagai berikut: Belanja Modal: a. Alat Angkutan sebesar Rp638.889.000,00 b. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp727.250.000,00 c. Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp321.100.000,00 d. Gedung sebesar Rp2.005.391.000,00 e. Buku Perpustakaan sebesar Rp1.464.000,00 Hibah: a. Alat Angkutan sebesar Rp117.450.000,00 b. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp53.350.000,00 c. Buku Perpustakaan sebesar Rp7.493.000,00


17

2. Pengurangan karena barang ekstrakontable sebesar Rp2.810.000,00 dan reklasifikaikeluar dari Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Aset Lainnya sebesar Rp279.992.852,00. 5.1.1.2.2 Peralatan dan Mesin Saldo Peralatan dan Mesin tahun 2015 sebesar Rp7.920.866.117,00 dan untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp6.345.629.969,00 dengan rincian sebagai berikut: Uraian

2015 (Rp)

Alat Berat

2014 (Rp)

169.042.000

169.042.000

Alat Angkutan

2.746.274.401

1.989.935.401

Alat Kantor dan Rumah Tangga

4.564.061.551

4.063.714.403

390.266.165

71.716.165

51.222.000

51.222.000

7.920.866.117

6.345.629.969

Alat Studio dan Komunikasi Alat Laboratorium Jumlah

1. Penambahan Peralatan dan Mesin karena belanja modal, yaitu: a. Alat Angkutan sebesar Rp638.889.000,00 b. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp727.250.000,00 c. Alat Studio dan Komunikasi sebesar Rp321.100.000,00 d. Buku Perpustakaan sebesar Rp1.464.000,00 2. Penambahan Peralatan dan Mesin karena hibah, yaitu: a. Alat Angkutan sebesar Rp117.450.000,00 b. Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp53.350.000,00 c. Buku Perpustakaan sebesar Rp7.493.000,00 5.1.1.2.3 Gedung dan Bangunan Saldo Gedung dan Bangunan tahun 2015 sebesar Rp12.522.639.700,00 dan untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp10.517.248.700,00dengan rincian sebagai berikut: Uraian

2015 (Rp)

Gedung Monumen Jumlah

2014 (Rp)

12.508.329.700

10.502.938.700

14.310.000

14.310.000

12.522.639.700

10.517.248.700

- Penambahan Bangunan Gedung karena belanja modal sebesar Rp2.005.391.000,00. 5.1.1.2.4 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2015sebesar Rp32.098.050,00, terdiri dari: Buku Perpustakaan Barang Bercorak Seni dan Budaya

Rp Rp

30.098.050,00 2.000.000,00

Perbandingan dan Rincian Aset Tetap Lainnya seperti terlihat pada tabel 5.1.2. TABEL 5.1.2 ASET TETAP LAINNYA Uraian

2015 (Rp)

2014 (Rp)

Aset Tetap Lainnya - Buku Perpustakaan - Barang Bercorak Seni dan Budaya Jumlah


30.098.050

21.141.050

2.000.000

2.000.000

32.098.050

23.141.050

18

- Penambahan Buku Perpustakaan karena belanja modal sebesar Rp1.464.000,00 dan hibah sebesar Rp7.493.000,00 5.1.1.2.5 Akumulasi Penyusutan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah sebesar Rp9.407.128.266,03 dengan rincian sebagai berikut: Aset Alat-Alat Besar

Akumulasi Penyusutan

Nilai Perolehan

Nilai Sisa 2015

Nilai Sisa 2014

169.042.000,00

166.275.000,00

2.767.000,00

5.534.000,00

Alat-Alat Angkut

2.746.274.401,00

1.519.157.776,01

1.227.116.624,99

789.473.125,00


4.564.061.551,00

3.401.586.351,00

1.162.475.200,00

1.019.815.718,00

Alat Studio dan Komunikasi

390.266.165,00

124.431.565,00

265.834.600,00

15.946.400,00

51.222.000,00

51.222.000,00

-

-

12.508.329.700,00

4.143.310.774,02

8.365.018.925,98

6.679.351.500,05

14.310.000,00

1.144.800,00

13.165.200,00

13.451.400,00

20.443.505.817,00

9.407.128.266,03

11.036.377.550,97

8.523.572.143,05

Alat Laboratorium Gedung Monumen Jumlah

- Penerapan penyusutan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dilakukan pada seluruh Aset Tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. - Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada Aset Tetap Lainnya tersebut pada saat sudah tidak dapat digunakan atau mati. - Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan kesalahan dalam pencantuman nilai yang di ketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. - Penyesuaian sebagaimana dimaksud, meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. - Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. - Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya. - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama, dengan rumusan: Nilai yang dapat disusutkan Penyusutan per periode

= Masa Manfaat

- Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu). - Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel Bab IV lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. - Penambahan nilai aset yang disebabkan adanya kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dapat menambah umur aset sesuai tabel Bab IV lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. 5.1.1.3 Aset Lainnya Saldo Aset Lainnya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sebesar Rp279.992.852,00terdiri dari : Laporan Keuangan Inspektorat Prov. Jateng TA.2015

19

-

Aset tak berwujud Aset lain-lain

Rp Rp

97.480.865,00 182.511 987,00

TABEL 5.1.3 ASET LAINNYA Uraian

2015 (Rp)

2014 (Rp)

Aset Lainnya

279.992.852

0

Jumlah

279.992.852

0

Kenaikannilai Aset Lainnya tahun 2015 sebesar Rp279.992.852,00disebabkan reklasifikasi Alat Kantor dan Rumah Tangga ke Aset Lainnya dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp0,00 seperti terlihat pada table 5.1.3. Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya diperlukan sebelum Aset Tetap dihapuskan.

5.1.1.3.4 Akumulasi Amortisasi Nilai akumulasi amortisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 adalah sebesar Rp270.950.852,00 dengan rincian sebagai berikut: - Aset tak berwujud

Rp

88.438.865,00

- Aset lain-lain

Rp

182.511.987,00

Aset lain-lain sebesar Rp182.511.987,00 karena barang rusak berat yang diusulkan penghapusan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2015. 5.1.2

Ekuitas Nilai Ekuitas pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sebesar Rp11.346.219.495,30terdiri dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Cadangan Pesediaan Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Ekuitas beban dibayar dimuka RK-PPKD Konsolidasian

(Rp41.747.588.752,00) Rp3.355.250,00 Rp 11.068.475.600,97 Rp 191.553.987,00 Rp 82.834.657,33 Rp 41.747.588.752,00

Perbandingan dan Rincian Ekuitas seperti terlihat pada tabel 5.1.4. TABEL 5.1.4 EKUITAS Uraian

2015 (Rp)

2014 (Rp)

Ekuitas

(30.401.369.256,70)

(33.318.480.379,00)

-SiLPA

(41.747.588.752)

(33.319.294.129,00)

3.355.250

813.750,00

11.068.475.600,97

8.546.713.193,05

191.553.987,00

-

82.834.657,33

56.792.968,75

RK-PPKD Konsolidasian

41.747.588.752,00

33.319.294.129,00

Jumlah

11.346.219.495,30

8.604.319.911,80

-Cad. Persediaan -Diinvestasikan Dalam Aset Tetap -Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya -Ekuitas Beban Dibayar Dimuka


20

5.2 5.2.1

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Selama Tahun Anggaran 2015, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tidak mempunyai pendapatan.

5.2.2 5.2.2.1

Belanja Belanja Operasi Realisasi Belanja Operasi untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp38.053.494.752,00 atau 92,04% dari anggaran Rp41.345.635.000,00,terdiri dari: TA 2015 Uraian

% Anggaran

Realisasi

Realisasi TA 2014

1. Belanja Pegawai

18.371.950.000

17.803.558.955

96,91

14.330.685.224

2. Belanja Barang dan Jasa

22.973.685.000

20.249.935.797

88,14

16.506.800.105

41.345.635.000

38.053.494.752

92,04

30.837.485.329

Jumlah

5.2.2.1.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp17.803.558.955,00 atau96,91% dari anggaran Rp18.371.950.000,00. Perbandingan belanja pegawai Tahun Anggaran 2015 dan 2014 seperti terlihat pada tabel 5.2.1. TABEL 5.2.1 BELANJA PEGAWAI TA 2015 Uraian Anggaran (Rp) Belanja Tidak Langsung

Realisasi (Rp)

Realisasi TA 2014 (Rp)

18.088.220.000

17.541.158.955

13.597.059.224

Belanja Langsung

283.730.000

262.400.000

733.626.000

- Honorarium PNS

199.250.000

196.100.000

502.090.000

84.480.000

66.300.000

231.536.000

18.371.950.000

17.803.558.955

14.330.685.224

- Honorarium Non PNS Jumlah

5.2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Realisasi Belanja Barang dan JasaTahun Anggaran 2015 sebesar Rp20.249.935.797,00atau 88,14% dari anggaran Rp22.973.685.000,00dan untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp. 16.506.800.105,00.Perbandingan Belanja Barang dan JasaTahun Anggaran 2015 dan 2014 seperti terlihat pada tabel 5.2.2. TABEL 5.2.2 BELANJA BARANG Uraian Belanja Bahan Pakai Habis

2015 (Rp)

2014 (Rp)

696.494.910

498.598.790

25.200.000

-

Belanja Jasa Kantor

872.888.237

458.658.000

Belanja Premi Asuransi

114.315.100

81.763.185

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

661.341.735

480.840.602

Belanja Cetak dan Penggandaan

405.812.800

260.301.950

Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir

411.815.900

110.018.000

Belanja Makanan dan Minuman

387.718.515

267.191.880

88.530.000

81.043.000

Belanja Bahan/Material

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya


21

Belanja Pakaian Khusus dan harihari tertentu Belanja Perjalanan Dinas

-

29.925.000

14.937.920.935

12.773.293.392

318.482.168

299.192.706

1.255.612.247

1.046.648.600

73.803.250

119.325.000

20.249.935.797

16.506.800.105

Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Konsultasi Jumlah

5.2.2.2 Belanja Modal 5.2.2.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2015 adalah Rp1.688.703.000,00 atau 98,22% dari anggaran Rp1.719.333.000,00 sedangkan untuk tahun anggaran 2014 adalah Rp1.080.045.000,00. Perbandingan Belanja ModalTahun Anggaran 2015 dan 2014 seperti terlihat pada tabel 5.2.3. TABEL 5.2.3 BELANJA PERALATAN DAN MESIN Uraian

2015 (Rp)

2014 (Rp)

Alat Angkutan

638.889.000

418.700.000


727.250.000

661.345.000

Alat Studio dan Komunikasi

321.100.000

-

1.687.239.000

1.080.045.000

Jumlah

Rincian Belanja Peralatan dan Mesin selama Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : No.

Uraian

Merk/Type

Vol.

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah (Rp.)

Alat Angkutan 1

Kendaraan Mobil

3

192.416.667

577.250.000

2

Kendaraan Sepeda Motor

4

15.409.750

61.639.000

Alat Kantor dan Rumah Tangga AC Split

LG

12

8.500.000

102.000.000

Mesin Fotocopy

Canon

1

68.800.000

68.800.000

Penghancur Kertas

1

19.850.000

19.850.000

Mesin Penghitung Uang

1

4.800.000

4.800.000

Mesin Money Detector

1

260.000

260.000

Tangga Lipat Alumunium

1

1.800.000

1.800.000

Hand Troly

1

695.000

695.000

Hand Troly Makan

1

695.000

695.000

PC/Komputer

Lenovo

7

13.535.000

94.745.000

Laptop

Asus

1

12.025.000

12.025.000

Printer

HP

9

4.535.000

40.815.000

UPS

ICA

7

2.785.000

19.495.000


22

LCD Projector

Panasonic

2

15.535.000

31.070.000

LCD dan Screen

Nec

1

95.850.000

95.850.000

LCD dan Screen

Nec

4

14.450.000

57.800.000

Printer

Epson

1

7.080.000

7.080.000

Lemari Arsip Besi

Data File

12

5.008.000

60.096.000

Filling Cabinet

Data File

12

3.973.000

47.676.000

Lemari Arsip Kaca

Data File

6

2.972.000

17.832.000

Lemari Buku Besi (kombinasi)

Data File

7

3.473.000

24.311.000

2

9.777.500

19.555.000

Meja Rapat Alat Studio dan Komunikasi Set Sound System

Yamaha

1

65.082.500

65.082.500

Microphone

Shure

6

1.965.000

11.790.000

6

425.000

2.550.000

5

1.569.000

7.845.000

1

99.132.500

99.132.500

Microphone Holder Alat Perekam

Sony

Electronic Board Set Kamera DSLR dan Perlengkapannya

Canon

1

35.628.600

35.628.600

Lensa Kamera

Canon

1

9.628.600

9.628.600

Tripod Kamera

SILK Pro 500DX

3

3.228.500

9.685.500

Kamera Camcorder

Canon Xa20

1

29.878.600

29.878.600

1

49.878.700

49.878.700

CCTV JUMLAH

123

1.687.239.000

5.2.2.2.2 Belanja Gedung dan Bangunan Realisasi Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.005.391.000,00 atau 95,08% dari anggaran Rp2.109.195.000,00 dan untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp1.451.041.500,00. Perbandingan Belanja Gedung dan BangunanTahun Anggaran2015 dan 2014 seperti terlihat pada tabel 5.2.4. TABEL 5.2.4 BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN Uraian

2015 (Rp)

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Jumlah

2014 (Rp)

2.005.391.000

1.451.041.500

2.005.391.000

1.451.041.500

Rincian Belanja Gedung dan Bangunan selama Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut: No.

Uraian

Vol.

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah (Rp.)

1

Perbaikan Plafon Lantai 5

1

210.231.000

210.231.000

2

Perbaikan Talang

1

25.310.000

25.310.000

3

Perbaikan Dinding Luar

1

1.704.661.000

1.704.661.000


23

4

Pengadaan Canopy Parkir

1

65.189.000

65.189.000

JUMLAH

5.3 5.3.1

2.005.391.000

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Operasional Pendapatan Selama Tahun Anggaran 2015, terdapat pendapatan pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp174.393.000,00 yang berasal dari hibah barang/jasa.

5.3.2 5.3.2.1

Beban Beban Operasional Realisasi Beban Operasional untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp39.229.028.155,50 dan tahun 2014 sebesar Rp31.759.954.582,28 dengan rincian sebagai berikut: Uraian

Realisasi 2015

Beban Pegawai

2014

17.803.558.955,00

14.330.685.224,00

Beban Persediaan

1.601.214.725,00

1.150.861.270,00

Beban Jasa

1.446.780.798,42

712.971.216,25

Beban Pemeliharaan

1.916.953.982,00

1.527.489.202,00

14.937.920.935,00

12.773.293.392,00

318.482.168,00

299.192.706,00

1.195.074.592,08

869.118.025,03

9.042.000,00

-

Beban Penyisihan Piutang

-

-

Beban Diragukan Tertagih Investasi Non Permanen

-

-

Beban Hibah Aset

-

-

Beban Penghapusan Aset

-

96.343.547,00

39.229.028.155,50

31.759.954.582,28

Beban Perjalanan Dinas Beban Barang dan Jasa Lainnya Beban Penyusutan Aset Tetap Beban Amortisasi Aset Lainnya

Jumlah Beban Operasional

1. Bebanpegawai terdiri dari: a. Belanja tidak langsung pegawai sebesar Rp17.541.158.955,00. b. Belanja langsung pegawai yaitu: - Honorarium PNS sebesar Rp196.100.000,00. - Honorarium Non PNS sebesar Rp66.300.000,00. 2. Beban persediaan terdiri dari: a. Belanja pakai habis sebesar Rp696.319.160,00. b. Belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp405.174.800,00. c. Belanja pakaian dinas dan atributnya sebesar Rp88.530.000,00. d. Belanja makanan dan minuman sebesar Rp387.718.515,00. 3. Beban jasa terdiri dari: a. Belanja jasa kantor sebesar Rp872.888.237,00. b. Belanja komsultasi sebesar Rp73.803.250,00. c. Belanja premi asuransi sebesar Rp114.315.100,00. d. Belanja sewa rumah/gedung sebesar Rp411.815.900,00. 4. Beban pemeliharaan terdiri dari: a. Belanja perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp661.341.735,00. b. Belanja pemeliharaan sebesar Rp1.255.612.247,00. 5. Beban perjalanan dinas terdiri dari: a. Belanja perjalanan dinas sebesar Rp14.937.920.935,00. 6. Beban penyusutan terdiri dari: a. Beban penyusutan atas peralatan dan mesin sebesar Rp875.064.818,01. Laporan Keuangan Inspektorat Prov. Jateng TA.2015

24

b. Beban penyusutan atas gedung dan bangunan sebesar Rp320.009.774,07. 7. Beban barang dan jasa lainnya terdiri dari: a. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimtek PNS sebesar Rp318.482.168,00. 5.4

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas 1. 2. 3.

4.

Saldo awal ekuitas Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sebesar Rp8.604.319.911,80 Ekuitas tahun berjalan terdiri dari SILPA dan surplus/defisit LO sebesar Rp41.747.588.752,00 Terdapat koreksiakibat dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2015 sebesar Rp48.945.987,00 dengan rincian: a. Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar (Rp282.802.852,00) b. Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar Rp131.152.852,00 c. Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya sebesar Rp279.992.852,00 d. Koreksi/Penyesuaian Amortisasi sebesar (Rp79.396.865,00) Saldo akhir ekuitas Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp11.346.219.495,30


25

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1

Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terletak di Jl. Pemuda No. 127-133 Semarang. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008tanggal 7 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

6.1.1

Kedudukan Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.

6.1.2

Tugas Pokok Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten / kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten / kota.

6.1.3

Fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi: 1. Perencanaan program pengawasan. 2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan 4. Evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan. 5. Pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat. 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 terdiri dari: 1. Inspektur; 2. Sekretariat, membawahi: a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; c. Sub Bagian Administrasi dan Umum; 3. Inspektur Pembantu Wilayah I; 4. Inspektur Pembantu Wilayah II; 5. Inspektur Pembantu Wilayah III; 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV; 7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai rumpun jabatan fungsionalnya. Sumber daya aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur Pejabat Struktural sejumlah 9 (sembilan) orang,fungsional auditor sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang,fungsional P2UPD sejumlah 23 (dua puluh tiga) orang, dan fungsional umum sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang.

6.2

Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Visi Inspektoratadalah “menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik di Jawa Tengah.” Untuk mencapai visi tersebut dilakukan melalui misi sebagai berikut : 1. Memantapkan kedudukan dan peran Inspektorat;


26

2. 3. 6.3

Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas; Membangun kerjasama dengan APIP dan instansi terkait.

Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasionalnya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.


27

BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015. Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/016265 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2015. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas,pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.


28

BAB I PENDAHULUAN. Laporan Keuangan Inspektorat Prov. Jateng TA

Recommend Documents