1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan tolak ukur dalam menilai kesehatan suatu bangsa, oleh sebab itu pemerintah berupaya keras menurunkan AKI dan AKB melalui program Gerakan Sayang Ibu (GSI), safe motherhood, program Jaminan Persalinan (Jampersal) hingga program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Bidan berperan sangat penting dalam menurunkan AKI dan AKB. Karena bidan sebagai ujung tombak atau tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan dan berhubungan langsung dengan masyarakat, dalam memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan paripurna berfokus pada aspek pencegahan melalui pendidikan kesehatan dan konseling, promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan perempuan serta melakukan deteksi dini pada kasuskasus rujukan kebidanan (Depkes RI,2013). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di dunia melalui World Health Organization (WHO) telah membuat kesepakatan untuk mencapai Universal Health coverage (UHC) di tahun 2014, mengenai kepastian sistem kesehatan untuk setiap warga di suatu negara agar memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan berupa upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) telah menjawab prinsip dasar dari 1
2
program UHC yaitu dengan mewajibkan setiap penduduk memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang menyeluruh atau komprehensif (Aulia, 2011). Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan (Depkes, 2009). Kesehatan merupakan kebutuhan yang utama bagi setiap manusia dan pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Keadaan kesehatan seseorang dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonominya pada suatu bangsa dan negara, baik di negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya agar terwujud manusia Indonesia yang bermutu, sehat dan produktif (Notoatmodjo, 2005). Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menurunkan AKI dan AKB adalah membuat berbagai kebijakan untuk perbaikan akses dan kualitas pelayanan kesehatan khususnya pada ibu bersalin dan perawatan bayi baru lahir. Kebijakan untuk menurunkan AKI dan AKB tidak dapat dilakukan dengan intervensi biasa, diperlukan suatu upaya terobosan serta peningkatan kerjasama lintas sektoral untuk mengejar ketertinggalan penurunan AKI dan AKB dalam rangka mempercepat pencapaian Millenium Development goals (MDGs) tahun 2015. Faktor terpenting yang dapat menurunkan kematian ibu dan bayi baru lahir adalah meningkatkan akses ibu hamil terhadap persalinan yang sehat dengan cara
3
memberikan kemudahan pembiayaan untuk menghilangkan hambatan finansial pada ibu hamil dan keluarga, maka pada tahun 2010 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang Jampersal. Tujuan dari Jampersal yaitu untuk meningkatkan akses ibu hamil terhadap pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan bayi baru lahir, perawatan nifas dan pelayanan keluarga berencana (Kemenkes RI, 2011). Hasil studi evaluasi Jampersal tahun 2012, menghasilkan evidence yang meyakinkan bahwa Jampersal berhasil mengajak ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Peran aktif dari bidan sebagai ujung tombak pemberi pelayanan kebidanan dan neonatal, ketersediaan obat dan peralatan serta fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah semakin meningkatkan jumlah kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan. Masyarakat berpendapat dan mempunyai harapan terhadap program Jampersal agar dapat dilanjutkan hingga saat program JKN diberlakukan. Fakta tersebut menjadi alasan yang kuat program Jampersal dipertahankan keberlangsungannya dalam program JKN dengan berbagai perbaikan dalam proses pelaksanaannya (Rahmawaty, 2013). Keberhasilan program Jampersal tergantung pada kondisi supply dan demand dari pemberi pelayanan kesehatan di masing-masing daerah. Penelitian tentang “Evaluasi pelaksanaan program Jampersal ditinjau dari persepsi pengguna dan penyedia layanan di Puskesmas Mengwi I” menyatakan bahwa pelayanan Jampersal mendapatkan respon yang baik dari pasien maupun petugas kesehatan, dukungan tenaga kesehatan terutama bidan dalam bentuk komitmen dengan cara
4
memberikan pelayanan yang profesional pada masing-masing pelayanan kebidanan (Adiputra dan Aryati, 2012). Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bahwa program Jampersal secara nasional telah berakhir tahun 2013 dan sejak awal tahun 2014 pemerintah Indonesia secara resmi melaksanakan program JKN. Berlakunya program JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, maka secara otomatis jaminan kesehatan yang pernah ada seperti Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal masuk ke dalam program JKN. Propinsi Bali memiliki Jamkesda yang bernama Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Pembiayaan pelayanan kebidanan dan neonatal di Propinsi Bali sampai dengan tahun 2017 akan di tanggung oleh JKMB dan besaran klaimnya disesuaikan dengan standar tarif pada JKN dan Propinsi Bali di harapkan sudah masuk ke dalam Program JKN paling lambat pada tahun 2019 (Dinkes Propinsi Bali, 2014). Desain asuransi kesehatan yang berbasis masyarakat seperti JKN, membuat kontribusi masyarakat untuk berpartisipasi menjadi lebih tinggi. Menurut Dror, dkk (2006) negara India melakukan penekanan biaya persalinan dengan cara memberikan voucher yang bisa digunakan untuk membayar transportasi saat akan bersalin. Hasil penelitian di Banglades menjelaskan bahwa meskipun biaya persalinan gratis namun dari total pengeluaran langsung hampir 50 % untuk biaya rujukan (Dong dkk, 2004). Implementasi JKN masih menimbulkan pertanyaan bagi para bidan, karena Bidan Praktek Mandiri (BPM) tidak dapat bekerjasama langsung dengan
5
BPJS Kesehatan dan harus bergabung menjadi jejaring dulu pada fasilitas kesehatan tingkat I (Puskesmas) atau dokter praktek perseorangan. Sosialisasi tentang JKN pada BPM tentang bagaimana mekanisme kerjasama, prosedur, sistem pembayaran klaim dan cakupan pelayanan kebidanan dan neonatal yang ditanggung JKN masih kurang, sehingga Ikatan Bidan Indonesia (IBI) mengharapkan agar BPM dapat bekerjasama langsung dengan BPJS seperti saat program Jampersal dan Jamkesda diberlakukan. Apabila BPM tidak dilibatkan dalam JKN, maka dapat menghambat upaya pemerintah menekan AKI dan upaya menggalakkan Program Keluarga Berencana (IBI, 2014). Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan (2014) mencatat bahwa: bidan yang ada di Kabupaten Tabanan sebanyak 457 orang bidan, yang menjalankan praktek mandiri dan telah mempunyai SIPB sebanyak 96 orang (20,07%) sedangkan BPM yang mengikuti program JKN hanya 11 orang (11,46%). Pelaksanaan program Jampersal/JKBM di Kabupaten Tabanan belum berjalan optimal, walaupun sosialisasi tentang program Jampersal telah dilakukan pada para bidan termasuk BPM. Saat ini program JKN sudah mulai dilaksanakan secara nasional, maka bidan juga diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam program JKN. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa BPM dikatakan bahwa: “Program JKN belum disosialisasikan secara khusus kepada kami (BPM) sehingga kami malas untuk kerjasama dengan JKN, apalagi kami dengar akan ada potongan administrasi dari dinas dengan prosedur kerjasama yang tidak jelas ” Pengetahuan, motivasi dan harapan BPM terhadap pelayanan kebidanan dan neonatal pada program JKN di Kabupaten Tabanan umumnya masih belum
6
diketahui secara benar. Sehingga perlu diketahui bagaimana faktor individual dan faktor struktural yang berperan dalam keikutsertaan BPM pada program JKN, agar bidan dapat berpartisipasi ikut menyukseskan program tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Mayora,dkk (2012) di Kota Binjai menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan bidan tentang Jampersal serta paket manfaat yang diberikan menyebabkan bidan enggan untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Rahmah tahun 2013, diketahui bahwa motivasi BPM dalam penandatangan perjanjian kerjasama Jampersal, adalah adanya faktor kebutuhan aktualisasi diri sebagai bentuk pengabdian BPM kepada masyarakat dan kepatuhan terhadap aturan pemerintah, sementara kecenderungan BPM tidak mengikuti Jampersal karena biaya pengganti yang terlalu sedikit dan perasaan tidak nyaman harus mematuhi aturan Jampersal. Pelaksanaan Jampersal di Kota Semarang dalam aspek pelaksanaan klaim terdapat beberapa kendala pada aspek komunikasi dan sumber daya. Pelaksanaan pelayanan Jampersal masih terkendala pada aspek sikap atau disposisi dan struktur birokrasi (Mandasari, 2012). 1.2 Rumusan Masalah Apakah faktor individual dan faktor struktural yang berperan dalam keikutsertaan Bidan Praktek Mandiri pada Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tabanan?
7
1.3 Tujuan Penelitian 1.3.1 Tujuan Umum: Untuk memahami lebih dalam tentang faktor individual dan faktor struktural yang berperan dalam keikutsertaan Bidan Praktek Mandiri pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tabanan tahun 2015. 1.3.2 Tujuan Khusus Penelitian ini untuk memahami lebih mendalam tentang : 1.
Faktor individual yang meliputi : pengetahuan, motivasi dan harapan yang berperan dalam keikutsertaan Bidan Praktek Mandiri pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tabanan.
2.
Faktor struktural yang meliputi : dukungan dan kebijakan yang berperan dalam keikutsertaan Bidan Praktek Mandiri pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tabanan.
1.4
Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam memperkuat hasil-hasil studi yang berkaitan dengan faktor individual dan faktor struktural yang berperan dalam keikutsertaan BPM pada program JKN serta pengembangan penelitian kuantitatif selanjutnya. 1.4.2 Manfaat Praktis 1.
Bagi Bidan Dapat menjalankan profesionalisme sebagai tenaga kesehatan yang bekerja memberikan
pelayanan
kebidanan
dan
neonatal,
sesuai
dengan
8
kewenangan dan standar profesi bidan serta dapat menjadi lebih termotivasi untuk berpartisipasi menyukseskan program JKN. 2.
Bagi Masyarakat Penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk mengetahui tentang pelayanan kebidanan dan neonatal pada program JKN sehingga masyarakat dapat menerima dan mendukung program tersebut.
3.
Bagi Pemerintah a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada pemerintah agar lebih memperhatikan dan lebih meningkatkan program JKN terutama tentang pelayanan kebidanan dan neonatal. b. Pemerintah dapat mempertimbangkan pelayanan kebidanan dan neonatal yang telah dilakukan oleh bidan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bidan.
