BAB I PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan Pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagai pelaku kekuasaan kehakimanan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama. Efektifitas pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Gorontalo adalah merupakan implementasi dari kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Arah dan kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Negeri Gorontalo adalah mengoptimalkan potensi sumber daya dan sumber dana yang dimiliki dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bermartabat,
Independensi
dan
akuntabel/transparansi
maka
ditempuh
kebijakan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai langkah - langkah strategis yang dirumuskan sebagai berikut : 1. Meningkatkan pengendalian manajemen peradilan umum, dengan program : a. Peningkatan sumber daya manusia (aparatur pegawai) b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi sumber dana dalam DIPA c. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana d. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 2. Meningkatkan pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara, dengan
program : a. Meningkatkan mutu pelayanan penerimaan perkara b. Meningkatkan penertiban penerimaan perkara dan register c. Meningkatkan pengendalian perkara sesuai pola Bindalmin d. Penertiban berkas perkara ke dalam boks dan kearsipan 3. Mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dengan program : a. Mewujudkan putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum b. Mewujudkan penyelesaian perkara yang inkracht (Minutasi Perkara) Sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri Gorontalo dalam penyelenggaraan peradilan melaksanakan tugas dan
1
kinerja
dengan memberikan pelayanan, yang disesuaikan dengan misi
Mahkamah Agung RI yaitu “Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan UndangUndang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain, memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat, memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan, demi terwujudnya institusi peradilan yang efektif, efisien dan bermartabat serta dihormati. Hal tersebut sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI, yaitu “Mewujudkan supremasi hukum melalui
kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan efisien,
mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum : yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap unsur satuan kerja di Pengadilan Negeri Gorontalo, melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan administrasi teknis yudisial dan non teknis yudisial, dengan memanfaatkan sumber daya, sumber dana dan perangkat teknologi, guna pencapaian pelayanan hukum bagi pencari keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, demi terpenuhinya rasa keadilan dan kepastian hukum. Pengelolaan berbagai potensi yang ada di Pengadilan Negeri Gorontalo oleh masing-masing unit kerja, didasarkan pada perencanaan strategis Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah ditetapkan, yang kesemuanya dijabarkan dalam uraian tugas (Job Description). Implementasi
rencana
strategis
Pengadilan
Negeri
Gorontalo
dipertanggung-jawabkan melalui mekanisme pelaporan setiap bulan dan laporan tahunan. Pola pertanggung jawaban
dilakukan melalui pelaporan
tentang yang diperoleh setelah pelaksanaan program kerja. B. Visi dan Misi
Visi : Sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Negeri Gorontalo dalam penyelenggaraan peradilan melaksanakan tugas dan kinerja dengan memberikan pelayanan, yang disesuaikan dengan Visi Mahkamah Agung RI yaitu :
“Mewujudkan Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai Badan Peradilan Yang Agung”
2
Misi : Untuk mewujudkan Visi Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai Badan Peradilan yang Agung maka diimplementasikanlah melalui misi, yaitu : Misi Pengadilan Negeri Gorontalo, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Rencana Strategis Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam sistem AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah), rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan dan nantinya menjadi dasar pengukuran dan evaluasi capaian kinerja serta menjadi acuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan kinerja yang meliputi area : organisasi dan kepemimpinan;
kebijakan ; proses berperkara, SDM, keuangan, dan
infrastruktur; area kepuasan pencari keadilan; keterjangkauan; dan kepercayaan publik. Rencana strategis Pengadilan Negeri Gorontalo terdiri dari tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
C. 1. Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Visi dan Misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tercapainya penataan sistem
manajemen
kelembagaan
dan
pengawasan,
dengan
sasaran
terwujudnya pengendalian manajemen dengan baik dan terwujudnya Peradilan yang bersih, berwibawa, bermartabat dan dihormati melalui pelayanan secara sederhana, cepat, tepat waktu dan biaya ringan sehingga terwujudnya kepastian hukum dan kepercayaan pencari keadilan terhadap Pengadilan.
3
C. 2. Rencana Strategis 2015 Rencana strategis tahun 2015 merupakan implementasi dari Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 yang uraian lengkapnya sebagai berikut : Meningkatnya penyelesaian perkara. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan. Peningkatan kualitas SDM
C. 3. Rencana Kinerja 2015 Tolak ukur keberhasilan dari implementasi rencana strategis tahun 2015 di atas Pengadilan Negeri Gorontalo menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai sebagaimana dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2015. Target ditetapkan untuk setiap indikator sasaran maupun indikator kinerja kegiatan (input, output dan outcomes) yang dijabarkan sebagai berikut
N O 1.
2.
SASARAN STRATEGIS Meningkatnya penyelesaian perkara
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
a. Persentase mediasi yang diselesaikan. b. Persentasi mediasi yang menjadi akta perdamaian c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan f. Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan Persentase penurunan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
100%
4
5% 100% 85% 99% 1% 80%
3.
4.
5
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan informasi serta aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu
95%
d. Prosentase Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari a. Prosentase Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
60% 100%
b. Prosentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan
60%
c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
100%
d. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat e. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line maksimal 1 hari kerja sejak diputus f. Persentase pencari keadilan golongan tertentu (miskin) yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM) Meningkatnya a. Persentase permohonan kepatuhan terhadap eksekusi atas putusan putusan perkara perdata yang pengadilan. berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
5
5% 5%
5%
70%
6 .
7.
Meningkatnya kualitas pengawasan
Peningkatan kualitas SDM
a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.
99%
a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
100%
b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
100%
6
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) Bahwa disamping peradilan pada umumnya, pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah terbentuk peradilan khusus, yang masing peradilan tersebut diatur oleh undang sesuai dengan kekhususan masing peradilan, dan untuk itu berdasarkan pasal 21 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, peradilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang ada pada lingkungan peradilan umum, yang susunan organisasi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 60,74 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, dan juga berdasarkan pasal 8,22 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI, PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI merupakan pengadilan khusus yang ada pada lingkungan peradilan umum, yang susunan organisasi sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis serta Keterbukaan pada Pengadilan tindak pidana korupsi. Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gorontalo, terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Ketua Wakil Ketua Hakim – Hakim Hakim Ad Hoc TIPIKOR Hakim Ad Hoc PHI Panitera/Sekretaris Wakil Panitera Wakil Sekretaris Panitera Muda Pidana Panitera Muda TIPIKOR Panitera Muda Perdata Panitera Muda PHI Panitera Muda Hukum Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kepala Sub Bagian Keuangan Kepala Sub Bagian Umum
7
17. 18. 19.
Panitera Pengganti Jurusita Jurusita Pengganti
Pada tanggal 8 Oktober 2015 Ketua Mahkamah Agung telah menandatangani Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Perma bernomor 7 Tahun 2015 ini mengatur pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan. Perma 7 Tahun 2015 yang terdiri dari 463 ayat ini menghapuskan jabatan wakil panitera dan wakil sekretaris. Terkait dengan pejabat wakil panitera dan wakil sekretaris yang ada saat ini, diberlakukan masa tenggang sampai 5 (lima) tahun ke depan. Dengan ditetapkan Peraturan ini maka Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkanKeputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 Tentang PokokPokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 Tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06.PR.07.02, Tahun 1992 tentang Bagan Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.02.Tahun 1999 Tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.09.PR.07.02 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas
Keputusan
Menteri
Kehakiman
Republik
Indonesia
Nomor:
M.01.PR.07.02.Tahun 1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dinyatakan tidak berlaku lagi. Berikut susunan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gorontalo yang baru berdasarkan Perma No.7 tahun 2015 tersebut: 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Hakim – Hakim 4. Hakim Ad Hoc TIPIKOR 5. Hakim Ad Hoc PHI 6. Panitera 7. Sekretaris 8. Panitera Muda Pidana 9. Panitera Muda TIPIKOR 10. Panitera Muda Perdata 11. Panitera Muda PHI
8
12. Panitera Muda Hukum 13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 14. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 15. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan 16. Panitera Pengganti 17. Jurusita 18. Jurusita Pengganti Secara hirarkis garis komando dan koordinasi dapat dilihat pada struktur organisasi Pengadilan Negeri Gorontalo, sebagaimana bagan berikut ini :
KETUA ARIS BAWONO LANGGENG,SH.MH WAKIL KETUA
I
SUKRI SULUMIN, SH.MH.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
HAKIM – HAKIM IRIYANTO TIRANDA, SH ADE SUHERMAN, SH., MH CHYSNI ISNAYA DEWI,SH. FATCHU ROCHMAN,SH I GEDE PURNADITA, SH MUIHAMMAD HAMBALI, SH NGGULLI LIWAR MBANI AWANG, SH ERWINSON NABABAN, SH
HAKIM AD HOC PHI 1. TOMMY HARAS, SH. 2. MATRIS A. IJHAM, SH. 3. Drs. THAHIR HAKIM AD HOC TIPIKOR 1. SUKATMA, SH. 2. BANELAUS NAIPOSPOS, SH.
PANITERA I
SEKRETARIS I
MANSYUR, SE. SH.
HARUN KASIM DJOU.
WAKIL PANITERA FONY ULOLI, SH.
PANMUD PERDATA SARTONO NOHO,SH
PANMUD PIDANA T Ir.ENDRO HERYANTO, SH
PANMUD PHI I KETUT SUKADANA,SH
.
PANMUD HUKUM ROSDIANA K.T SH
PANMUD TIPIKOR .MARNI USMAN,SH
9
KASUBAG KEPEGAWAIAN ORAGANISASI DAN TATA LAKSANA
KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
KASUBAG PERENCANAAN, INFORMASI TEKNOLOGI DAN PELAPORAN .
RAMLAH DEWI IDRAK
ASMA TOMBOKAN, A.Ma.Ak
HUSIN JASSIN, SE
PANITERA PENGGANTI 1. 2. 3. 4.
-------
JURUSITA . 1. YUSRIN R. LAUDIU 2. SUHARTONO J.UTINA
SUWARNO NAUE, SE TAUFIK TULEN,SH.MH IRENE PATTIASINA, SH RULLYANI HIOLA,SH
JURUSITA PENGGANTI 1. RAMIN AHMAD
Garis Koordinasi Garis Tanggung Jawab Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gorontalo
10
A. STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) Dalam pelaksanaan sistem birokrasi administrasi peradilan, umumnya masyarakat pencari keadilan membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, dan biaya ringan, sehingga setiap instansi pemerintah dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan publik tersebut di atas, setiap instansi pemerintah menyusun / membuat Standart Operational Procedur (SOP) berbasis kinerja sebagai pedoman atau tata cara yang harus dilakukan atau harus dilalui untuk menyelesaikan proses administrasi pengadilan. SOP disusun untuk meniadakan/mengurangi resiko/kesalahan yang ditimbulkan dan mempercepat proses pelayanan administrasi pengadilan. Agar setiap pelayanan publik di Pengadilan tepat sasaran dan kredibel hasilnya, untuk itu disusun sebuah prosedur pelayanan publik yang dibuat secara rinci, tahap demi tahap, dan sistematis.SOP merupakan salah satu perwujudan tekad untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat. Penyusunan SOP pada pengadilan Negeri Gorontalo telah dilaksanakan, dimana SOP ini disesuaikan dengan SOP yang telah disusun dan ditetapkan oleh pengadilan Tinggi Gorontalo tentang SOP Pengadilan Negeri se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo. SOP yang telah disusun ini merupakan hasil pembahasan pada rapat koordinasi Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan tim perumus SOP Pengadilan Tinggi Gorontalo, dimanaprosedur standarini merupakan program jangka pendek yang akan dilaksanakan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri se Gorontalo. Dengan penerapan SOP ini maka output yang dihasilkan dititik beratkan pada percepatan penyelesaian administrasi peradilan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada pencari keadilan dengan baik dan tepat waktu, akuntabel, serta tranparan. Disamping itu SOP ini dapat pula mengawasi dan meningkatkan disiplin dan kinerja aparat, sehingga dapat mengefektifkan pengawasan secara teratur. Dalam pelaksanaannya, dengan adanya kesepakatan SOP ini pelaksanaan program menjadikan unifikasi/keseragaman dengan lebih terarah dan terukur, sehingga dapat diketahui dengan jelas pelaksanaan dan keberhasilanya untuk melanjutkan program-program selanjutnya. Adapun Jumlah Eselon pada Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai berikut :
11
1.
Eselon II Bahwa di Pengadilan Negeri Gorontalo tidak ada Eselon II.
2.
Eselon III Bahwa di Pengadilan Negeri Gorontalo untuk eselon III terdiri dari 2 orang yaitu 1 orang Sekretaris dan 1 orang Panitera, dan Sekretaris dan Panitera tersebut masing-masing memiliki 1 Standart Operational Prosedur (SOP).
3.
Eselon IV Bahwa di Pengadilan Negeri Gorontalo memiliki 3 orang eselon IV yaitu Kasub bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasub bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasub bag Umum dan Keuangan, yang masing-masing memiliki 1 SOP, jadi total 3 SOP;
4.
Staf Bahwa di Pengadilan Negeri Gorontalo untuk seluruh staf pengadilan berlaku SOP.
5.
Fungsional Bahwa di Pengadilan Negeri Gorontalo memiliki 12 pejabat fungsional yang terdiri dari : Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Para Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum,Panitera Muda Tipikor, Panitera Muda PHI, Para Panitera Pengganti, dan Jurusita, yang masing-masing pejabat fungsional tersebut memiliki 1 SOP
B.
Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Berdasarkan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian ditentukan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Selanjutnya dalam pasal 20 UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor
12
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, ditentukan bahwa untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan penilaian prestasi kerja. Dalam rangka melaksanakan amanat pasal 12 ayat (2) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas undangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil, Yang dapat memberi petunjuk bagi pejabat yang berkepentingan dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan organisasi. Hasil penilaian prestasi kerja PegawaiNegeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan keputusan kebijakan pembinaan, karier Pegawai Negeri Sipil, yangberkaitan dengan: a. Bidang Pekerjaan Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam kebijakan perencanaan kuantitas dankualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil, serta kegiatan perancangan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi. b. Bidang Pengangkatan dan Penempatan Penilaian prestasi kerja pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam proses rekrutmen, seleksi dan penempatan Pegawai Negeri sipil dalam jabatan, sesuai dengan kompetensi dan prestasi kerjanya c. Bidang Pengembangan Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan pengembangan karier dan pengembangan kemampuan serta keterampilan Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan pola karier dan program pendidikan dan pelatihan dalam organisasi. d. Bidang Penghargaan Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagaidasar pertimbangan pemberian penghargaan dengan berbasisprestasi kerja seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, tunjanganprestasi kerja, promosi, atau kompensasi dan lain-lain. e. Bidang Disiplin Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dimanfaatkan sebagaidasar peningkatan
kinerja
Pegawai
Negeri
Sipil
dan
kewajiban
pegawai
mematuhiperaturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
13
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara sistematis yang penekanannya pada tingkat capaian sasaran kerja pegawai atau tingkat capaian hasil kerja yang telah disusun dan disepakati bersama antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pejabat Penilai. Secara strategis Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil ini diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yang disepakati dan bukan penilaian atas kepribadian seseorang Pegawai Negeri Sipil. Unsur perilaku kerja yang mempengaruhi prestasi kerja yang dievaluasi harus relevan dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dalam jenjang jabatan setiap Pegawai Negeri sipil yang dinilai. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil ini pula bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, yang penilaiannya dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil terdiri atas unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja, dimana penyusunan SKP oleh setiap pegawai negeri sipil harus berdasarkan rencana kerja tahunan. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugasnya yang secara umum telah ditetapkan dalam stuktur organisasi dan tata kerja. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada penetapan Kinerja/RKT, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur. Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai salah satu entitas penyelenggaraan fungsi peradilan, pengukuran sasaran kinerja bersumber dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Gorontalo yang bermuara pada penanganan perkara. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hierarki, yang dijabarkan sebagai berikut :
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Eselon II. Pengadilan Negeri Gorontalo tidak memiliki Pejabat Eselon II sehingga otomatos SKP juga tidak ada.
14
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Eselon III Jabatan Eselon III di Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I B adalah Sekretaris yang menempati posisi eselon III.b, karena pada dasarnya Panitera adalah jabatan Fungsional. Posisi Sekretaris saat ini adalah jabatan struktural yang mempunyai peranan fungsi managerial, sehingga secara tidak langsung Penyusunan SKP Sekretaris hanya membawahi ruang lingkup tanggung jawab administrasi pengadilan/kesekretariatan, tetapi di Pengadilan Negeri Gorontalo sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 SKP yang terlampir masih menggunakan SKP pada jabatan yang lama (Panitera / Sekretaris,) sehingga penyusunan SKP masih jadi satu yaitu SKP Panitera dan SKP Sekretaris.
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Eselon IV Jabatan Eselon IV di Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I B sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 masih memakai struktur yang lama yaitu Kepala Sub Bagian yang menempati posisi eselon IV Terdapat pula kelompok jabatan Fungsional yang setara pejabat eselon, yaitu Wakil Panitera setara dengan Wakil Sekretaris eselon IV.a, serta para Panitera Muda setara Kepala Sub bagian eselon IV.b. Penyusunan SKP pejabat eselon IV di Pengadilan Negeri Gorontalo merupakan penjabaran SKP pejabat eselon III. Untuk posisi Wakil sekretaris dan Wakil Panitera yang merupakan pejabat eselon dibawah Panitera / Sekretaris, maka pembagian tugas berdasarkan fungsi dan tanggung jawab masing masing. Untuk posisi wakil panitera membawahi ruang lingkup tanggung jawab teknis kepaniteraan, sedangkan untuk Wakil Sekretaris membawahi tanggung jawab non teknis kesekretariatan. Sedangkan penyusunan SKP para Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda juga merupakan penjabaran SKP Wakil Sekretaris dan Wakil Panitera namun dalam skala yang lebih eksplisit kearah pelaksanaan. Penjabaran SKP terdapat dalam lampiran dalam Laporan ini.
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pejabat Fungsional Bahwa di Pengadilan Negeri Gorontalo memiliki 12 pejabat fungsional yang terdiri dari : Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Para Hakim, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum,Panitera Muda Tipikor, Panitera Muda PHI, Para Panitera Pengganti, dan Jurusita.
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Staf Setiap staf di Pengadilan Negeri Gorontalo memiliki SKP sesuai dengan bidang dan pekerjaan masing masing.
15
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia 1. Profil Sumber Daya Manusia terdiri dari : -
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial, terdiri dari : 1) Hakim 10 (sepuluh) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, 2) Sekretaris berjumlah 1 ( satu ) orang 3) Panitera berjumlah 1 (satu) orang, 4) Wakil Panitera berjumlah 1 ( satu orang) 5) Panitera Muda berjumlah 5 (lima) orang dan Panitera Pengganti berjumlah 4 (empat) orang, 6) Jurusita berjumlah 2 (dua) orang dan Jurusita Pengganti berjumlah 1(satu) orang.
-
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial terdiri dari : 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Informasi
Teknoligi
dan
Pelaporan
masing-masing
berjumlah 1 (satu) orang, 2) Pelaksana – pelaksana : a) Pelaksana Meja I
: 1 (satu) orang
b) Pelaksana Meja II
: 1 (satu) orang
c). Pelaksana Meja III
: 1 (satu) orang
d). Kasir
: 1 (satu) orang
e). Pelaksana pada Panitera Muda Hukum
: 2 (dua) orang
f). Pengelola Kearsipan
: 1 (satu)
orang g). Pengelola Kepustakaan
: 1 (satu) orang
h). Pelaksana pada Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
: 1 (satu)
orang i). Bendahara Penerima
: 1 (satu)
orang j). Bendahara Pengeluaran
: 1 (satu) orang
k). Pelaksana pada Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan : (empat) orang
16
4
l). Pelaksana pada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan
: -
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia Proses Kebutuhan Sumber Daya Manusia dilaksanakan terpusat pada Mahkamah Agung RI dalam hal ini wewengan tidak ada pada Pengadilan Negeri Gorontalo. Pada tahun anggaran 2015 ini, Pengadilan Negeri Gorontalo jumlah seluruh pegawai berjumlah 44 pegawai. Hal ini dipandang masih sangat kurang dan masih sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia untuk mendukung tugas-tugas peningkatan manajemen peradilan di Lingkungan Pengadilan Negeri Gorontalo. 3. Mutasi Tahun 2015 telah dimutasi Panitera Muda Pidana Sdr. Thamrin Tulen, SH menjadi wakil Panitera Pengadilan Negeri Limboto Hakim, Sdr. Jifly Z. Adam, SH telah diminutasi menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bogor dan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Sdr. Dedi Fardiman, SH.MH dimutasi menjadi Hakim Pengadilan Negeri Surabaya , Ferry M.J. Sumlang, SH menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi, Suwono, SH.M.Hum,SE Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri, Encang Hermawan, SH Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Gorontalo menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Negeri Jogyakarta.
Abdullah
Mahrus SH.MH menjadi wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Johnicol R.F. Sine, SH menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere, Teopilus Patiung, SH.MH pindah ke Pengadilan Negeri Tenggarong, Aris Bawono Langgeng Ketua Pengadian Negeri Ngawi menjadi wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, Harun Kasim Djou Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo mejadi Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontal 4. Promosi Untuk promosi yaitu : Benny A.Y. Walukow, SE Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontalo menjadi Kepala Bagian Kepegawaian dan Perencanaan 5. Pensiun Pensiun untuk tahun 2015 telah pensiun 1 (satu) orang Panitera Muda Pidana an. Bambang Soeparto,Sm.Hk terhitung sejak tanggal 1 Mei 2015. 17
B. Keadaan Perkara 1. REKAPITULASI PERKARA Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pelaksanaan tugas pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, untuk Tahun 2015 telah menerima perkara sebanyak 4.947 perkara sisa perkara tahun lalu 87 perkara dengan rincian jenis perkara sebagai berikut : I. Pidana : a. Menerima perkara kategori pidana sejumlah 4.715 perkara, dengan jenis perkara sebagai berikut : -
Pidana Biasa
: sebanyak
296 perkara
-
Pidana Singkat
: sebanyak
- perkara
-
Pidana Cepat
: sebanyak
17 perkara
-
Pidana Lalu lintas
: sebanyak
-
Banding
: sebanyak
25 perkara
-
Kasasi
: sebanyak
13 perkara
-
Peninjauan Kembali
: sebanyak
- perkara (Gugur : 1 perkara)
-
Grasi
: sebanyak
- perkara
-
Pra Peradilan
: sebanyak
5 perkara
-
Pidana Anak
: sebanyak
6
4.353
perkara
perkara
b. Menyelesaikan perkara Pidana sebanyak 4.686 perkara, dengan jenis putusan sebagai berikut : -
Bebas
: sebanyak
3
Perkara
-
Lepas
: sebanyak
1
Perkara
-
Pidana Penjara
: sebanyak
296
Perkara
-
Percobaan
-
Denda
: sebanyak
4.360
Perkara
-
Tidak dapat diterima
: sebanyak
1
Perkara
-
Dikabulkan
: sebanyak
3
Perkara
-
Ditolak
: sebanyak
-
Dicabut (Banding )
: sebanyak
3
Perkara
-
Dicabut ( Kasasi )
: sebanyak
3
Perkara
-
Gugur
: sebanyak
1
Perkara
-
Pidana bersyarat
: sebanyak
1
Perkara
: sebanyak
18
13
1
Perkara
Perkara
Diversi berhasil
-
: sebanyak
-
Perkara
c. Sisa perkara tahun 2015 yang belum diselesaikan atau belum putus sebanyak 44 perkara, dengan rician sebagai berikut: -
Pidana Biasa
: sebanyak
44 perkara.
-
Pidana Singkat
: sebanyak
-
perkara.
-
Pidana Cepat
: sebanyak
-
perkara.
-
Pidana Lalu Lintas
-
Banding
-
: sebanyak
Terkirim Belum Putus
: sebanyak
Dalam proses PN
: sebanyak
6
-
perkara.
perkara. 1
perkara.
Kasasi
Terkirim Belum Putus
: sebanyak
Dalam proses PN
7 perkara.
: sebanyak
3
perkara.
-
Peninjauan Kembali
-
Grasi
: sebanyak
-
perkara.
-
Pra Peradilan
: sebanyak
-
perkara.
-
Perkara Anak
: sebanyak
-
perkara
II. Pidana Khusus Tipikor : a. Menerima perkara kategori pidana Tipikor sejumlah 34 perkara, dengan jenis perkara sebagai berikut : -
Masuk
: sebanyak
34
perkara
-
Banding
: sebanyak
17 perkara
-
Kasasi
: sebanyak
13 perkara
-
Peninjauan Kembali
: sebanyak
- perkara
-
Grasi
: sebanyak
- perkara
b. Menyelesaikan perkara Pidana sebanyak 34 perkara, dengan jenis putusan sebagai berikut : -
Putus
: sebanyak
34
perkara
-
Banding
: sebanyak
14 perkara
-
Kasasi
: sebanyak
16 perkara
-
Peninjauan Kembali
: sebanyak
- perkara
-
Grasi
: sebanyak
- perkara
c. Sisa perkara tahun 2015 yang belum diselesaikan atau belum putus sebanyak
11 perkara, dengan rician sebagai berikut: 19
-
sisa
: sebanyak
11
perkara
-
Sisa Banding
: sebanyak
3
perkara
-
Sisa Kasasi
: sebanyak
14 perkara
-
Sisa Peninjauan Kembali
-
Grasi
: sebanyak
: sebanyak
- perkara - perkara
III. Perdata :
a. Menerima perkara kategori Perdata sebanyak 147 perkara, dengan jenis perkara sebagai berikut : -
Gugatan
: sebanyak
53
perkara
-
Permohonan
: sebanyak
44
perkara
-
Banding
: sebanyak
19
perkara
-
Kasasi
: sebanyak
18
perkara
-
Peninjauan Kembali
: sebanyak
4
perkara
-
Eksekusi
: sebanyak
10
perkara
-
Somasi
: sebanyak
-
perkara
-
Penyitaan
: sebanyak
-
perkara
b. Sisa perkara tahun 2015 sebanyak
23 perkara
Pengadilan Negeri Gorontalo pada tahun 2015 menangani Perkara Perdata yang diselesaikan sebanyak 47 perkara, sisa perkara tahun lalu 17 perkara dengan jenis putusan sebagai berikut : -
Damai
: sebanyak
-
Dikabulkan
-
Dilaksanakan
-
Ditolak
-
Tidak dapat diterima
: sebanyak
12
-
Dikembalikan
: sebanyak
- perkara
-
Dicabut
: sebanyak
9 perkara
-
Gugur
: sebanyak
2 perkara
: sebanyak
4 perkara
9
: sebanyak : sebanyak
perkara - perkara
11
perkara perkara
IV. Perdata Hubungan Industrial (PHI) :
a. Menerima perkara kategori Perdata PHI sebanyak 40 perkara, dengan jenis perkara sebagai berikut : -
Gugatan
: sebanyak
40
perkara
-
Perlawanan
: sebanyak
-
perkara
20
b. Menyelesaikan perkara Perdata PHI sebanyak 36 perkara, dengan jenis putusan sebagai berikut : -
Gugatan
: sebanyak
36
perkara
-
Perlawanan
: sebanyak
-
perkara
c. Menerima perkara Kasasi sebanyak 15 perkara, diselesaikan sebanyak 10, dicabut sebanyak 1 perkara.
Sisa perkara Keseluruhan sebanyak, 85 perkara dengan perincian : a) Perkara Pidana sebanyak : 44 perkara b) Perkara Perdata sebanyak
: 23 perkara
c) Perkara Tipikor sebanyak : 11 perkara d) Perkara PHI sebanyak
: 7 perkara
21
DATA-DATA JUMLAH PERKARA DALAM TAHUN 2015 PADA PENGADILAN NEGERI GORONTALO
NO 1 2 3 4 5 6 7
NO 1 2 3 4 5
NO 1 2 3 4 5 6 7
NO 1 2 3 4 5 6 7
PERKARA PIDANA Sisa tahun 2014 Masuk dalam tahun 2015 Putus Terdakwa / Jaksa menerima Terdakwa / Jaksa minta banding Terdakwa / Jaksa minta Kasasi Terdakwa minta Grasi
BIASA 49 296 301 280 25 13 -
PIDANA CEPAT/ RINGAN/ LALU LINTAS/ANAK/ PRA PERADILAN Sisa tahun 2014 Masuk dalam tahun 2015 Putus Kasasi Grasi
JUMLAH KETERANGAN KHUSUS SINGKAT ANAK 6 5 5 -
JUMLAH
KETERANGAN
17/4353/6/5 17/4353/6/5 -
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
JUMLAH
KETERANGAN
11 34 34 17 17 13 -
Sisa tahun 2014 Masuk dalam tahun 2015 Putus Terdakwa / Jaksa menerima Terdakwa / Jaksa minta banding Terdakwa / Jaksa minta Kasasi Terdakwa minta Grasi
PERKARA PERDATA GUGATAN
JUMLAH 17 53 47 38 9 6 2
Sisa tahun 2014 Masuk dalam tahun 2015 Putus Para pihak menerima Para pihak minta banding Para pihak minta kasasi Dilaksanakan
22
KETERANGAN
NO 1 2 3
NO 1 2 3 4 5 6
PERKARA PERDATA PERMOHONAN
JUMLAH 44 43
Sisa tahun 2014 Masuk dalam tahun 2015 Putus
PERKARA PERDATA PHI GUGATAN
JUMLAH
KETERANGAN
10 40 36 21 15 9
Sisa tahun 2014 Masuk dalam tahun 2015 Putus Para pihak menerima Para pihak minta kasasi Dilaksanakan
NO PERKARA PERDATA PHI PERLAWANAN 1 2 3
KETERANGAN
JUMLAH -
Sisa tahun 2014 Masuk dalam tahun 2015 Putus
23
KETERANGAN
REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS PADA PENGADILAN TK I & TK. BANDING PROPINSI : GORONTALO
NO
1
SATKER Pengadilan Negeri Gorontalo Sisa tahun 2014
PERKARA 2015 PIDANA TIPIKOR PERDATA MASUK PUTUS SISA MASUK PUTUS SISA MASUK PUTUS SISA 4677 49
4682
44
34 11
34
11
97 17
24
90
24
PHI MASUK PUTUS 40 10
43
JUMLAH SISA 7
KETERANGAN
HAKIM 10 Orang
Pidana dan Perdata
8 orang
Tipikor
5 orang
PHI
2. Rasio Perkara terhadap Majelis Jumlah hakim pada Pengadilan Negeri gorontalo sebanyak 14 orang, dengan rincian hakim karir sebanyak 9 orang, hakim ad-hoc Tipikor 4 orang, Hakim ad-hoc PHI sebanyak 3 orang. Jumlah majelis hakim pada tahun 2015 adalah sbb : Majelis Hakim Pidana dan Tipikor sebanyak 38 Majelis Majelis Hakim perdata dan PHI sebanyak 29 Majelis Jumlah perkara Pidana dan tipikor sejumlah 418. Rasio perkara terhadap majelis adalah 38 : 418, artinya 1 majelis menangani 11 perkara dalam 1 tahun. Jumlah perkara Perdata dan PHI sejumlah 164. Rasio perkara terhadap majelis adalah 29 : 164, artinya 1 majelis menangani 5 perkara dalam 1 tahun. 3. Putusan yang diajukan Banding : Perkara Pidana -
Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding : sebanyak 11 perkara
-
Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding : sebanyak 2 perkara
-
Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk Banding : tidak ada Perkara Perdata
-
Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding : sebanyak 9 perkara
-
Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding : sebanyak 2 perkara Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk Banding : sebanyak perkara Perkara Perdata PHI
-
Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding : -
-
Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding : Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk Banding: Perkara Pidana Tipikor
-
Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk Banding : sebanyak 6 perkara
-
Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk Banding : sebanyak 4 perkara
-
Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk Banding : sebanyak perkara
4. Putusan yang diajukan Kasasi : Perkara pidana a) Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi : - perkara
25
b) Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi: perkara c) Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi
: - perkara
d) Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi: perkara e) Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk.Kasasi: - perkara Perkara perdata a) Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi: 5 perkara b) Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi: perkara c) Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi
: - perkara
d) Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi: 3 perkara e) Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk.Kasasi: perkara Perkara pidana Tipikor a) Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi : 8 perkara b) Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi: 1 perkara c) Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi : 2 perkara d) Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi: 1 perkara e. Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk.Kasasi: perkara Perkara Perdata PHI a) Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi = 4 perkara b) Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi: 2 perkara
26
c) Putusan Pengadilan Tk.I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasas : 4 perkara d) Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi: perkara Putusan Pengadilan Tk.I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk.Kasasi: perkara 5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali ( PK ) : Pidana a) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK
: sebanyak – perkara
b) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK
: sebanyak – perkara
c) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK
:sebanyak – perkara
d) Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK
: sebanyak – perkara
e) Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK
: sebanyak – perkara
f) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK
: sebanyak – perkara
g) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK
: sebanyak – perkara
h) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK
: sebanyak – perkara
i) Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK
: sebanyak – perkara
j) Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK
: sebanyak – perkara
k) Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK
: sebanyak – perkara
l) Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK
: sebanyak – perkara
m) Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hokum tetap dikuatkan Tk. PK
yang
: sebanyak – perkara
n) Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hokum tetap yang dibatalkan Tk. PK
: sebanyak – perkara 27
o) Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hokum tetap yang dibatalkan Tk. PK
: sebanyak – perkara
p) Tk. Kasasi yang berkekuatan hokum tetap yang dibatalkan Tk. PK : sebanyak – perkara q) Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hokum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK
: sebanyak – perkara
r) Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hokum tetap tidak dapat diterima Tk. PK
: sebanyak – perkara
Perdata a) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : sebanyak 2 perkara b) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : sebanyak – perkara c) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK :sebanyak – perkara d) Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : sebanyak – perkara e) Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : sebanyak – perkara f) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : sebanyak – perkara g) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : sebanyak – perkara h) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : sebanyak – perkara i) Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : sebanyak – perkara j) Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : sebanyak – perkara k) Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK : sebanyak – perkara l) Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK : sebanyak – perkara m) Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hokum tetap dikuatkan Tk. PK : sebanyak – perkara 28
yang
n) Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hokum tetap yang dibatalkan Tk. PK : sebanyak – perkara o) Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hokum tetap yang dibatalkan Tk. PK : sebanyak – perkara p) Tk. Kasasi yang berkekuatan hokum tetap yang dibatalkan Tk. PK
:
sebanyak – perkara q) Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hokum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK : sebanyak – perkara Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hokum tetap tidak dapat diterima Tk. PK : sebanyak – perkara Tipikor a) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : sebanyak – perkara b) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : sebanyak – perkara c) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK :sebanyak – perkara d) Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : sebanyak – perkara e) Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : sebanyak – perkara f) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : sebanyak – perkara g) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : sebanyak – perkara h) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : sebanyak – perkara i) Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : sebanyak – perkara j) Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : sebanyak – perkara k) Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK : sebanyak – perkara l) Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK : sebanyak – perkara 29
m) Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hokum tetap
yang
dikuatkan Tk. PK : sebanyak – perkara n) Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hokum tetap yang dibatalkan Tk. PK : sebanyak – perkara o) Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hokum tetap yang dibatalkan Tk. PK : sebanyak – perkara p) Tk. Kasasi yang berkekuatan hokum tetap yang dibatalkan Tk. PK : sebanyak – perkara q) Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hokum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK : sebanyak – perkara Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hokum tetap tidak dapat diterima Tk. PK : sebanyak – perkara PHI a) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : b) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : c) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : d) Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : e) Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : f) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : g) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : h) Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : i) Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : j) Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : k) Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK : 30
l) Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan Tk. PK : m) Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hokum tetap
yang
dikuatkan Tk. PK : n) Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hokum tetap yang dibatalkan Tk. PK : o) Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hokum tetap yang dibatalkan Tk. PK
:-
p) Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang dibatalkan Tk. PK : q) Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hokum tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK : Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hokum tetap tidak dapat diterima Tk. PK : Catatan : Pada keadaan perkara pidana tahun 2015 pada poin a) sampai dengan poin r) dalam keadaan nihil, dikarenakan 7 perkara yang diajukan di Tk. Kasasi sampai saat ini masih dalam proses atau putusan belum turun. C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. Sarana dan Prasarana Gedung a) Pengadaan Pengadilan Negeri Gorontalo telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana gedung selama tahun 2015 sejumlah Rp. 3.825.534.450,,b) Pemeliharaan Pengadilan Negeri Gorontalo telah melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung selama tahun 2015 : Biaya pemeliharaan dengan jumlah Rp. 61.074.725 ,c) Penghapusan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak melakukan penghapusan selama tahun 2015. Gedung Pengadilan Negeri Gorontalo adalah milik Departemen Kehakiman yang dibangun diatas tanah seluas 4.850 m² sebagai pengganti gedung yang lama telah dihapuskan dari inventaris Departemen Kehakiman sesuai dengan SK Menteri Kehakiman RI Tanggal 17 Desember 1979 No. JK.16/75/21.
31
Bahwa mengenai pembangunan baru Pengadilan Negeri Gorontalo sebagai pengganti gedung yang lama adalah berdasarkan DIP Tahun Anggaran 1979/1980, Tanggal 25 April 1979 No. 16/XIII/4/79, akan tetapi pada waktu
pelaksanaannya
tidak
terwujud
disebabkan
karena
adanya
kebijaksanaan pemerintah Tanggal 15 November 1979, sehingga tidak ada pemborong/kontraktor yang bersedia melakukan penawaran dari kenaikan harga, sehingga DIP tersebut menjadi SIAP mati. Bahwa dengan dihapuskannya Gedung Pengadilan Negeri Gorontalo dari Daftar Inventaris Departemen Kehakiman, maka gedung tersebut akan dibongkar untuk pembangunan gedung kantor yang baru. Akan tetapi dari pihak Pemerintah Daerah Kotamadya Gorontalo bersedia menukar gedung tersebut dengan tanah seluas 4.850 m², berdasarkan suratnya masing-masing Tanggal 9 Desember 1980 No. 050/811/B.P/XII/80 dan Tanggal 7 Januari 1981 No. 539.8409.K/B.pan/1/81. Bahwa maksud baik Pemerintah Daerah ini telah memperoleh tanggapan baik dari Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, sesuai surat masuing-masing tanpa Tanggal No. J.K.11/23/3 dan Tanggal 4 Oktober 1982 No. DPL.03081.1982. Bahwa kemudian dengan surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Tanggal 5 Januari 1983 No. A.P1.03.01.81 yang dialamatkan Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, diminta agar hal tersebut diajukan kepada Menteri kehakiman dalam hal ini oleh Bapak Menteri Kehakiman telah disetujui. Bahwa dengan DIP Tahun Anggaran1983/1984 No. 60/XIII/1983 Tanggal 18 April 1983 telah keluar anggaran baru untuk pembangunan gedung kantor tersebut dan telah diresmikan penggunaannya oleh Bapak Gubernur provinsi Sulawesi Utara Tanggal 20 Mei 1985. Bahwa kemudian pembangunan perluasan gedung kantor Pengadilan Negeri Gorontalo dengan DIP. No. 113/XIII/3/1991 Tanggal 7 Maret 1991 untuk tahun anggaran 1991/1992 masin-masing ruang sidang seluas 90 m² dan ruang perpustakaan seluas 90 m². Dan pada Tahun Anggaran 1993/1994 memperoleh Anggaran antara lain untuk penimbunan halaman gedung kantor dan pembuatan pagar tembok sepanjang 186 m sesuai DIP. No. 081/XIII/3/1993 Tanggal 17 Maret 1993. Selanjutnya pada Tahun Anggaran 2004 gedung kantor direhabilitasi berupa pemasangan lantai keramik sesuai DIP. No. 042/13/2004 Tanggal 1 32
Januari 2004 dan Tahun Anggaran 2006 pembangunan perluasan gedung kantor Pengadilan Negeri Gorontalo sesuai DIPA No. 0039.0/005-01.0/2006 Tanggal
31
Desember
2005
masing-masing
Ruang
Kerja
Panitera/Sekretaris/Wakil Panitera dengan luas 180 m2 dan Ruang Barang Bukti seluas 90 m². 6. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
a. Pengadaan Selama tahun 2015 terdapat pengadaan server CTS sebesar Rp. 39.996.000,Pemeliharaan Pengadilan Negeri Gorontalo telah melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas dengan jumlah Rp.
gedung
selama tahun 2015 : Biaya pemeliharaan
145.799.617
,-
b. Penghapusan Pengadilan Negeri Gorontalo tidak melakukan penghapusan selama tahun 2015 Dalam menunjang operasional Kantor Pengadilan Negeri Gorontalo didukung oleh sarana dan prasarana fasilitas penunjang berupa : 1) Mobil Dinas 5 (lima) buah, 1 (satu) buah pengadaan untuk Pengadilan Hubungan Industrial, 1 (satu) buah pengadaan untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, 1 (satu) buah merupakan bantuan dari Mahkamah Agung, dan 2 (dua) buah lainnya dari Departemen Kehakiman; 2) Motor Dinas 7 (tujuh) buah, 4 (empat) buah merupakan bantuan dari Mahkamah Agung, dan 1 (satu) buah dari Departemen Kehakiman, 1 (satu) buah untuk Pengadilan Hubungan Industrial, dan 1 (satu) buah untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; 3) Meubelair, yang diperuntukkan bagi Para Pegawai. Dalam tahun 2015 Sub Bagian umum Pengadilan Negeri Gorontalo disamping melaksanakan / mengelola sarana / prasarana tersebut di atas juga melakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut : 1) Melaksanakan pemeliharaan gedung dengan menggunakan dana yang tersedia dalam DIPA. 33
2) Melaksanakan pembelanjaan alat tulis kantor setiap bulan berdasarkan dana yang ada dalam DIPA 3) Melaksanakan pengadaan peralatan kantor. 4) Melaksanakan
pembenahan
administrasi
dalam
hal
pembuatan
dokumen-dokumen yang harus ada pada Kuasa Pengguna Barang, terdiri dari : -
Laporan hasil Inventarisasi
-
Buku Inventaris Intrakomptebel
-
Buku Inventaris Ekstrakomptabel
-
Buku Persediaan
-
Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah
-
Kartu Inventaris Barang (KIB) Gedung dan Bangunan
-
Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor
-
Laporan BMN Semester
-
Laporan BMN Tahunan
-
Daftar Inventaris Ruangan (DIR)
-
Daftar Inventaris Lainnya (DIL)
-
Laporan Kondisi Barang (LKB)
D. Pengelolaan Keuangan Urusan keuangan Pengadilan Negeri Gorontalo melaksanakan kegiatan meliputi: Menerima, merencanakan dan merealisasikan penggunaaan anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 Dengan rincian sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya: a. Belanja Pegawai : - Pagu : Rp. 7.453.977.000,- Realisasi : Rp. 5.774.412.940,- ( 77,47 %) - Sisa : Rp. 1.679.564.527,- ( 22,53 %) b. Belanja Barang : - Pagu : Rp. 1.048.445.000,- Realisasi : Rp. 980.475.940,- ( 93,52 %) - Sisa : Rp. 67.969.060,- ( 6,48 %) 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Belanja Modal : Pengembangan Server: 34
- Pagu : Rp. 40.000.000,- Realisasi : Rp. 39.996.000,- ( 99,99 % ) - Sisa : Rp. 4.000,- ( 0,01 % ) Belanja Media Gedung Bangunan - Pagu : Rp. 4.000.000.000,- Realisasi : Rp. 3.825.534.450,- ( 95,64 % ) - Sisa : Rp. 174.456.550,- ( 4,36 % ) 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Belanja Barang : - Pagu : Rp. 202.919.000,- Realisasi : Rp. 189.174.040,- ( 93,23 % ) - Sisa : Rp. 13.744.960,- ( 6,77 % ) Pengelolaan Keuangan Perkara Perdata Keadaan Keuangan Perkara Perdata Sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: a. Keuangan Pihak Ketiga: Sisa akhir tahun 2014 Rp. 69.561.573,Penerimaan tahun 2015 Rp. 274.970.000,Pengeluaran tahun 2015 Rp. 259.414.101,Sisa akhir tahun 2015 Rp. 85.117.472,b. Keuangan Eksekusi: Sisa akhir tahun 2014 Rp. 117.487.000,Penerimaan tahun 2015 Rp. 55.000.000,Pengeluaran tahun 2015 Rp. 60.291.000,Sisa akhir tahun 2015 Rp. 112.196.000,c. Keuangan Konsinyasi: Sisa akhir tahun 2014 Rp. 64.760.000,Penerimaan tahun 2015 Rp. -,Pengeluaran tahun 2015 Rp. 18.510.000,Sisa akhir tahun 2015 Rp. 46.250.000,Pendapatan Negara Bukan Pajak Sisa akhir tahun 2014 Rp. 347.242.414,Penerimaan tahun 2015 Rp. 463.370.000,Pengeluaran/Disetor Kas Negara tahun 2015 Rp. 6.185.000,35
Sisa akhir tahun 2015 Rp. 338.092.313,-
E.
Dukungan Teknologi Informasi Pengadilan Negeri Gorontalo dalam Pelayanannya kepada masyarakat pencari keadilan telah membuka akses seluas-luasnya untuk publik dengan menyediakan website Pengadilan Negeri Gorontalo dan penerapan sistem penelusuran perkara dalam sistim manajemen perkara atau lebih dikenal dengan CTS. Pada pelaksanaanya IT ini di bawah langsung bagian umum dengan koordinasi pertanggungjawabannya di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo dengan penanggung jawab 1 (satu) orang dan dibantu 1 (satu) orang Operator. Perlu adanya pengadaan hard ware penunjang agar dapat lebih optimal seperti pengadaan server, penambahan jaringan internet, modem dan microtik. Karena peralatan yang di gunakan saat ini sudah tidak mampu menampung user pengguna cts maupun aplikasi.
Sarana dan prasaran IT yang ada di Pengadilan Negeri Gorontalo: 1. Perangkat Lunak (SOFTWARE) a. Website Pengadila Negeri Gorontalo Website : pn-gorontalo.go.id/ .Berisi profil, transparansi laporan, kegiatan, berita pengadilan, persyaratan, info perkara, putusan dan pengumuman Pengadilan Negeri Gorontalo b. Sitem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/ Case Tracking system (CTS) Website : http://sipp.pn-gorontalo.go.id/ . Untuk masyarakat umum dan pencari keadilan. Local: http://192.168.1.60/cts2_pn/index/index.php. Untuk Manajemen administrasi di internal Pengadilan Negeri Gorontalo, dijalankan oleh seluruh bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo beserta Panitera Pengganti. Sampai saat ini Pengadilan Negeri Gorontalo telah menerapkan SIPP versi 3.0.0 yang telah terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Gorontalo maupun Mahkamah Agung. Data sudah termutakhirkan berdasarkan kondisi data perkara yang sebenarnya. c. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-gorontalo. Aplikasi yang digunakan untuk mengunggah perkara yang menempuh upaya hukum
36
baik banding, kasasi maupun pk dan perkara tingkat pertama yang telah berkekuatan hukum tetap d. KOMDANAS http://komdanas.mahkamahagung.go.id. Laporan bagian Kepegawaian, Keuangan dan bagian Umum dan pambayaran remunerasi e . Audio Visual Perekam Sidang Tipikor Unit perekaman persidangan yang dapat digunakan mereview jalannya persidangan Tipikor. f. Aplikasi SAI. Untuk Laporan Keuangan g. Aplikasi SIMAK BMN. Untuk Laporan BMN i. Aplikasi SIKEP. Untuk Laporan Kepegawaian 2. Perangkat Keras (Hardware) Perangkat Keras yang ada pada Pengadilan Negeri Gorontalo berupa: a. Server : 1 buah b. Modem : 1 buah c. Switch Hub : 4 buah d. Komputer : 17 unit e. Laptop : 7 unit f. Jaringan internet : 1 g. Wifi (acces point) : 4 buah h. LCD TV : 1 Buah i. CCTV system : 1 set PN dan 1 set Tipikor j. Audio Visual Sidang Tipikor : 1 set F. Regulasi Tahun 2015 Tahun 2015 Pengadilan Negeri Gorontalo mempedomani dan mencoba mengimplementasikan rencana strategis 2015-2019 Mahakamah Agung R.I.yang didalamnya ada beberapa program perubahan dicanangkan untuk mendukung perwujudan visi dan misi. Perubahan merupakan bahan bakar utama dalam mendorong tercapainya visi dan misi badan peradilan, perubahan harus dilakukan
37
secara terus menerus, dan tidak boleh berhenti. Tanpa perubahan akan sulit untuk mewujudkan badan peradilan yang agung yang menjadi visi Mahkamah Agung ke depannya. Pengadilan Negeri Gorontalo Pada tahun 2015 sampai dengan saat ini masih menggunakan regulasi yang dibuat pada tahun 2014 dan terus melakukan evaluasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo meliputi : 1.
Manajemen Perubahan. Pada Area Manajemen Perubahan, Pengadilan Negeri Gorontalo telah memulai untuk mewujudkan reformasi birokrasi dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Penilai Role model, yaitu dikeluarkannya Surat Keputusan
Ketua
Pengadilan
Negeri
Gorontalo
Nomor:
W20-
U1/1349/KP.01.2/7/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Pembentukan Tim Penilai Role Model Kinerja Bidang terbaik Pada Pengadilan Negeri Gorontalo Tahun 2015, tujuan dibentuk Tim Penilai Role Model Kinerja adalah untuk melakukan pembinaan terhadap terlaksananya tugas masing-masing bidang dalam rangka meningkatkan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Negeri Gorontalo.
Pemberlakuan Pedoman Penyusunan Putusan dan Penomoran Perkara di Pengadilan Negeri Gorontalo. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tentang pemberlakuan template putusan dan standar penomoran perkara peradilan umum maka ditetapkan pedoman penyusunan penomoran perkara ini untuk efektifitas penyusunan putusan serta terciptanya standarisasi format dan bentuk putusan yang mencakup semua jenis perkara dalam lingkup peradilan umum.
2. Perundang-Undangan. Untuk semakin meningkatkan kinerja paratur Pegawai Negeri Sipil maka diperlukan perubahan untuk mendukung adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada area Perundang – Undangan yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Gorontalo diantaranya :
Mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2128/M.PANRB/6/2015 tanggal 25 juni 2015 tentang penataan organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan.
38
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ( LHKASN ) dilingkungan instant pemerintah. Mengacu dari surat edaran tersebut, dikeluarkannya Peraturan SEKMA No. 4 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ( LHKASN ) dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
Surat Edaran Kepala BKN No. K. 26-30/V77-4/99 tanggal 27 Juli 2015 tentang Implementasi e-PUPNS 2015.
3.
Penataan dan Penguatan Organisasi.
Sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Gorontalo telah menata sumber daya manusia sesuai dengan tugas dan tanggung jawab melalui penempatan/penugasan pegawai pada kepaniteraan dan kesekretariatan serta penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan struktur organisasi kepaniteraan dan Kesekretarian. Pengadilan Negeri Gorontalo juga telah membuat beberapa Surat Keputusan sehubungan dengan Penataan dan Penguatan Organisasi Pengadilan Negeri Gorontalo antara lain : Keputusan
Ketua
Pengadilan
U1/2118/KP.11.01/11/2015
Negeri
tanggal
25
Gorontalo November
Nomor: 2015
W20tentang
Pendelegasian Wewenang Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo. Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : W20U1/2257
/KP.04.5/12/2015
Tentang
Pendelegasian
Wewenang
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontalo Kepda Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontalo. Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : W20U1/2258
/KP
.04.5/12/2015
Tentang
Pendelegasian
Wewenang
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontalo Kepada Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo. 4.
Penataan Tata Laksana Pengadilan Negeri Gorontalo telah membuat beberapa Surat Keputusan sehubungan dengan Penataan Tata Laksana Organisasi Pengadilan Negeri Gorontalo antara lain :
39
Keputusan
Ketua
Pengadilan
Negeri Gorontalo
Nomor: W20-
U1/2120/KP.04.6/11/2015 tanggal 25 November 2015 tentang Susunan Majelis Tetap Pengadilan Negeri Gorontalo tahun 2015.
Surat Keputusan Ketua Pengadialan Tindak Pidana Korupsi Pada Ketua
Pengadilan
Negeri
Gorontalo
Nomor
:
W20-U1/1037
/KP.04.6/V1/2014 Tentang Penunujukan Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Gorontalo.
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : W20-U1 / 833 /KP.04.6/V/2015 Tenteng Penunjukan Plt.Panitera Muda Pidana Pada Pengadilan Negeri Gorontalo.
5.
Penataan Sistem Manajemen SDM Dalam rangka Penataan Sistem Manajemen SDM, diLingkungan Pengadilan Negeri Gorontalo banyak mengirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan diantaranya : -
Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan/BMN-TA 2015.
-
Diklat Sertifikasi Hakim PHI Dilingkungan Peradilan Umum.
-
Diklat Teknis Fungsional Jurusita/Jurusita Prngganti Peradilan Umum, Agama & Tata Usaha Negara.
-
Diklat Peningkatan Mutu Kebahasaan Bagi Staf SKPD Seprovinsi Gorontalo.
-
Diklat Teknis Fungsional Hakim Perkara Pilkada Dilingkungan Peradilan umum & Tata Usaha Negara.
-
Diklat Sertifikasi Peradilan Niaga Bidang Kepailitan Lingkungan Peradilan Umum.
-
Pelatihan Pendataan Ulang PNS Secara Electronik (E-PUPNS) Instasi Di Wilayah Kerja Kanmil Ragional XI Manado.
-
Bimbingan Teknis Pengendalian Dan Penanganan Berkas Pilkada Pidana.
-
Diklat Sertifikasi Hakim Sistim Peradilan Pidana Anak Bagi Hukum Peradilan Umum Seluruh Indonesia.
-
Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadil Niaga Bidang Hakim Lingkungan Peradilan Umum.
-
Diklat Manajement Usaha Simpan Pinjam & Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis IT.
40
-
Diklat Pembekalan Hukum Dan Kebijakan Ketenaga Kerrjaan Bagi Hukum Karir.
6.
Penguatan Akuntabilitas Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja maka telah dilakukan kegiatan: a. Pada setiap tahun anggaran dibuat dokumen kinerja termasuk didalamnya perjanjian kerja, indikator kinerja utama, penetapan kinerja tahunan dan renstra. b. Penyajian informasi melalui website Pengadilan Negeri Gorontalo dan layanan informasi melalui meja informasi dan LCD yang terpasang di ruang tunggu. c. Pengelolaan keuangan dan aset BMN menggunakan aplikasi SIMAK BMN dan SAKPA/SAI dari Kementrian Keuangan RI. d. Menindaklanjuti hasil temuan atau pemeriksaan baik dari Pengadilan Tinggi Gorontalo maupun dari Mahkamah Agung RI. e. Membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) sebagai pertanggung jawaban kinerja Pengadilan Negeri Gorontalo. Pada tahun 2015 telah dibentuk Tim Penyusunan laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Negeri Gorontalo Tahun 2015 yaitu melalui Keputusan
Ketua
Pengadilan
Negeri
Gorontalo
Nomor:
W20-
U1/2215/KP.04.5/12/2015. 7.
Penguatan pengawasan Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Gorontalo dalam rangka penguatan pengawasan melakukan langkah-langkah sbb : -
Penunjukan Hakim Pengawas Bidang yaitu melalui Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri
Gorontalo
Nomor :
W20-U1/2185/KP.
04.6/12/2015 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Dan Pengamat. -
Mengadakan rapat evaluasi Bulanan seluruh bidang yang diikuti seluruh Hakim, pegawai dan Honorer diLingkungan Pengadilan Negeri Gorontalo.
-
Mengadakan rapat terbatas untuk jajaran para Hakim, pejabat fungsional maupun struktural.
41
-
Mengadakan rapat Isidentil, untuk mengevaluasi hal-hal yang bersifat penting untuk segera diselesaikan
-
Melakukan Pengawasan Absensi untuk meningkatkan disiplin para pegawai diLingkungan Pengadilan Negeri Gorontalo.
8.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Maka Mahkamah Agung RI terkhusus Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut : -
Untuk meningkatkan pelayanan persidangan telah ditunjuk koordinator yang menangani delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: W20U1/1413/SK.HK.00.08/05/2015 tanggal 06 Agustus 2015 tentang Penunjukkan Koordinator Penanggung Jawab Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Delegasi pada Pengadilan Negeri Gorontalo.
-
Dibentuknya Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo dengan MOU antara Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Yayasan Lembaga bantuan hukum Indonesia Gorontalo dengan Surat Perjanjian Kerja sama tentang Penyediaan Jasa Layanan Hukum di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo.
-
Adanya petugas dan meja pengaduan maupun meja informasi.
42
BAB IV PEGAWASAN INTERNAL
A. PEGAWASAN INTERNAL Sebagai Pedoman pelaksanaan pengawasan di Pengadilan Negeri Gorontalo adalah: 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman; 3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung RI; 5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 ; 6) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006. 7) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman
PelaksanaanPenanganan
Pengaduan
di
Lingkungan
Lembaga
Peradilan Pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Negeri Gorontalo dilakukan dalam dua hal, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan
Negeri
Gorontalo,
dalam
Surat
Keputusan
Nomor
:
W20-
U1/2119/KP.04.6/7/2015, tanggal 01 Juli 2015 tentang Penunjukan Hakim Pengawas dan Pembina Bidang, mengangkat Hakim Pengawas bidang yakni : Koordinator Hakim Pengawas. Betsji Hakim Pengawas Bidang Pidana umum Hakim Pengawas Bidang Perdata dan PHIonald Hakim Pengawas Bidang Hukum. mariany Hakim Pengawas Bidang Tipikor Hakim Pengawas Bidang Keuangan. emy Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian dan Keuangannurhadi Hakim Pengawas Bidang Umum. wahyu Humas dan Pengawas bidang IT
43
Pengawasan di Pengadilan Negeri Gorontalo dilakukan dengan cara pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan, meliputi :
Pengawasan Bidang Teknis Kepaniteraan Pidana dan Pidana Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Hakim pengawas bidang administrasi pidana melaksanakan pengawasan meliputi: a. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap : -
Penerimaan dan pendaftaran perkara.
-
Proses pemeriksaan perkara (pemanggilan)
-
Proses penyelesaian berkas perkara (Minutasi perkara).
-
Proses penyelesaian putusan dan / atau minutasi
b. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap : -
Pengisian register perkara secara umum
-
Pencatatan dan pengisian buku jurnal keuangan perkara
-
Pencatatan dan pengisian buku induk keuangan
c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap : -
Mekanisme penggunaan instrumen sesuai pola bindalmin
-
Penataan berkas perkara ( Arsip )
-
Laporan perkara
-
Laporan Keuangan
Pengawas Bidang Teknis Kepaniteraan Perdata dan Perdata PHI Hakim pengawas bidang administrasi kepaniteraan perdata melakukan pengawasan dalam hal : 1. Pendaftaran perkara permohonan 2. Pengisian register perkara permohonan 3. Penyelesaian perkara permohonan ( Pemanggilan ) 4. Penyelesaian perkara banding, kasasi, PK, Verzet dan upaya hukum lain. 5. Pengisian register perkara banding kasasi, PK 6. Pendaftaran perkara gugatan 7. Pengisian register gugatan 8. Tehnis pembuat gugatan 9. Penyelesaian perkara gugatan ( Minutasi dan Eksekusi )
44
10. Penggunaan instrumen dalam hubungan proses pemeriksaan perkara gugatan ( pemanggilan ditunda ) Pengawas Bidang Teknis Kepaniteraan Hukum Hakim
pengawas
bidang
administrasi
kepaniteraan
hukum
melakukan
pengawasan dalam hal : 1. Mengawasi pelaksanaan pengarsipan perkara yang sudah selesai di minutasi 2. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara yang sudah diputus 3. Mengawasi pelaksanaan pendaftaran CV, PT, dan Badan Hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Mengawasi pelaksanaanpengiriman laporan Bulanan, Laporan Empat Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan Perkara 5. Mengawasi pelaksanaan penanganan pengaduan dan meja informasi Di kepaniteraan hukum, penyediaan meja informasi dan meja pengaduan adalah bentuk upaya reformasi pengadilan. Respons terhadap pengaduan masyarakat menjadi amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman PelaksanaanPenanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pedoman ini diterbitkansebagai upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan sistem penanganan pengaduanyang ideal, yang menjanjikan dampak positif terhadap masyarakat, khususnya parapencari keadilan. Melalui pedoman ini, masyarakat merasa terlayani dengan baik,dan aparat pengadilan
yang
menjalankan
tugas
bisa
mendengar
langsung
keluhanmasyarakat.Berbagai perubahan yang terakomodir dalam Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung tersebut diantaranya meliputi transparansi dan akuntabilitas penangananpengaduan, terjaminnya hak-hak Pelapor/Terlapor, batasan waktu, serta kemudahandalam penyampaian laporan atau pengaduan yang antara lain seperti tersedianya meja informasi yang sekaligus sebagai meja pengaduan, tersedianya sarana pengaduan secara online, melalui pos, atau secara langsung disampaikan oleh Pelapor/Pengadu, serta tersedianya brosur tentang prosedur penyampaian dan penanganan pengaduan.
45
Pengawas Bidang Non Teknis Sub BagianUmum Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap administrasi dan tanggung jawabsub bagian umum yangmeliputi :
Mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan surat menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar
Mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
Mengawasi penatausahaan administrasi dan pelaporan aset barang milik negara
Mengawasi
pelaksanaan
ketertiban,
keamanan
dan
keindahan
dilingkungan kantor
Pengawas Bidang Non Teknis Sub Bagian Keuangan
Mengawasi pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan
Mengawasi pelaksanaan kebutuhan anggaran dan usulan RKAKL
Mengawasi pelaksanaan sistem pelaporan keuangan
Pengawas Bidang Non Teknis Sub BagianKepegawaian
Mengawasi
pelaksanaan
tugas
yang
berhubungan
dengan
kepegawaian
Mengawasi pelaksanaanproses Kenaikan Pangkat/Golongan, Jabatan, Mutasi Pegawai, dan Kenaikan Gaji Berkala
Mengawasi
penyelenggaraan
laporankepegawaian
seperti
DUK,
bezetting,statistik pegawai, dan SKP B. EVALUASI
Salah satu amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) adalah mewajibkan lembaga publik untuk menerbitkan standar penyelenggaraan pelayanan publik yang selaras dengan undang-undang tersebut. Tanpa terkecuali, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga penyelenggara layanan publik wajib menerbitkan aturan standar pelayanan publik tersebut. Mahkamah
Agung mengeluarkan
peraturan
mengenai
standar
pelayanan publik di pengadilan pada 9 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 26/KMA/ SK/II/2012
46
tentang Standar Pelayanan Peradilan. Sebagaimana diatur dalam UU Pelayanan Publik, SK KMA ini mengatur 14 poin yang terdapat dalam setiap standar pelayanan publik, antara lain: sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, fasilitas, evaluasi kinerja pelaksana. Kebijakan ini memerintahkan setiap satuan kerja badan peradilan untuk menyusun Standar Pelayanan masing-masing dalam waktu selambatlambatnya enam bulan sejak ditetapkannya termasuk memiliki Maklumat Pelayanan masing-masing. Dalam masa transisi yaitu ketika tiap-tiap satuan kerja dalam tahapan penyusunan, pelayanan publik kepada masyarakat tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam upaya mencapai standar sebagaimana telah diatur dalam SK KMA ini. Harapannya, terjadi peningkatan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat sehingga turut meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Pengadilan Negeri Gorontalo merupakan salah satu satuan kerja yang telah berusaha melaksanakan amanat tersebut yang tunjukkan dengan beberapa pembenahan dalam rangka meningkatkan kuaitas layanan. Komitmen lain pembahasanStandar Operasional Procedur (SOP). Langkah strategis Mahkamah Agung dalam hal waktu penyelesaian perkara pidana dari 6 Bulan menjadi 5 bulan merupakan salah satu tolak ukur pembaharuan SOP tersebut. Selain hal itu, pemberlakuan sistem peradilan tindak pidana anak yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Agustus 2014 secara tidak langsung mewajibkan kepada setiap peradilan untuk menyusun SOP tentang penanganan perkara pidana anak. Pengadilan Negeri Gorontalo telah memiliki ruang siding anak dan telah melaksanakan sistem peradilan anak secara efektif. Terlebih tentang penanganan masalah diversi yang pada hakekatnya merupakan cara terbaik dan efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, dimana sistim ini telah diakui secara internasional tentang efektifitas penerapannya. Selain hal tersebut diatas, bentuk pelayanan yang lain juga diamanatkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1/DJU/SE/V/2012 tanggal 18 Mei 2012 yang mewajibkan setiap Pengadilan Negeri untuk menyediakan meja informasi, meja pengaduan dan ruang tamu terbuka. Surat Edaran ini juga untuk menindaklanjuti SK KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.Dalam hal ini, Pengadilan Negeri Gorontalo telah 47
menyediakan meja informasi dan meja pengaduan serta ruang tamu terbuka untuk menunjang pelayanan yang maksimal penuh keterbukaan seperti yang diharapkan. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir ini, Pengadilan Negeri Gorontalo berusaha menerapkan sistem yang bisa mendukung efektifitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga selama tahun 2015, fokus dan arah kebijakan adalah meningkatkan fungsi pengawasan serta memastikan bahwa semua sistem tersebut
berjalan
dengan efektif. Secara umum agenda pembaruan Pengadilan Negeri Gorontalo selama tahun 2015, meliputi : 1. Menjaga kesinambungan tunggakan perkara, meliputi :
Monitoring penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap jangka waktu penanganan perkara ;
Pembagian Tim majelis dan panitera pengganti dalam kelompok yang berbeda untuk memudahkan pendistribusian perkara agar tidak terjadi tumpang tindih antara majelis yang satu dengan yang lain ;
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara, melalui :
Membuat laporan minutasi perkara dan dilakukan evaluasi setiap bulannya, sehingga bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara bagian kepaniteraan, panitera pengganti dan majelis ;
Memberdayakan petugas pada kepaniteraan muda hukum untuk menindaklanjuti perkara sudah putus tetapi belum minutasi ;
Penegasan penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara banding atau kasasi ;
3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi pengadilan :
Menyempurnakan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan data) dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara;
Mengoptimalkan layanan informasi dalam website Pengadilan Negeri Gorontalo ;
48
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN 1. Kesekretariatan a. Jumlah pegawai tetap sebanyak 34 orang, Hakim karir 10 orang, Hakim ad-hoc 4 orang dan ditambah dengan tenaga abdi sebanyak 11 orang, secara kwantitatif belumlah memadai jika disesuaikan dengan kondisi kantor, hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya beberapa pegawai yang sering diperbantukan di bagian lain guna memberikan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien b. Adanya kekurangan Hakim untuk membentuk Majelis Hakim, dengan jumlah panitera yang ada saat ini jumlahnya belum cukup untuk memenuhi jumlah majelis yang ada. c. Pengusulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala bagi pegawai terlaksana secara cermat dan tepat waktu sesuai dengan rencana program kerja. d. Pengelolaan dana dalam DIPA 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan tugas yang ada, dan sampai dengan akhir Bulan Desember 2015 total Realisasi belanja kode anggaran 005.01 (099361) adalah sejumlah Rp. 10.620.418.863,- ( 84,70 % ) dari total Pagu dalam DIPA 2015 sejumlah Rp. 12.542.422.000,-. Sedangkan untuk kode anggaran 005.03 (099362) realisasi belanja adalah sebesar Rp. 189.174.040,- ( 93,23 % ) dari anggaran sebesar Rp. 202.919.000,-. e. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar kedalam arsip dinamis telah berjalan sesuai ketentuan kearsipan. f. Pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris serta pengadaan alat tulis kantor (ATK) dan sesuai dengan rencana mengutamakan skala prioritas yang diselaraskan dengan yang tersedia dalam DIPA. 2. Kepaniteraan a. Perkara yang diterima dalam kategori Pidana,Perdata,PHI dan Tipikor tahun 2015 sebanyak 4848 perkara, jumlah ini sudah termasuk perkara pelanggaran
lalu
lintas,
ini
berarti
mengalami
peningkatan
jika
dibandingkan dengan tahun 2014 sebanyak 4.512 perkara, peningkatan sebanyak 336 perkara.
49
b. Perkara yang diselesaikan sepanjang tahun 2015 sebanyak 4.849 perkara sehingga sisa untuk tahun 2015 sebanyak 86 perkara. B. REKOMENDASI 1. Diharapkan adanya tambahan Hakim terlebih lagi adanya persidangan Tipikor dan PHI sehingga penambahan Hakim dipandang penting dan mendesak sehingga pelaksanaan sidang dapat berjalan dengan lancar. 2. Untuk
meningkatkan
kinerja
aparat
pegawai
perlu
terus
ditingkatkan
pengawasan, baik secara struktur oleh atasan maupun secara fungsional oleh Hakim Pengawas Bidang. 3. Perlu lebih diadakan penyesuaian beberapa mata anggaran yang dirasakan rendah,
agar
realisasi
pengadaan
barang
dan
jasa
sesuai
dengan
keadaan/kondisi perkembangan harga. 4. Perlu penambahan pegawai, mengingat akan ada pegawai memasuki masa pensiun dan adanya pegawai yang dimutasikan ke tempat lain. 5. Dengan keterbatasan SDM yang ahli dibidang IT, Pengadilan Negeri Gorontalo perlu penambahan pegawai lulusan Sarjana Komputer atau yang menguasai IT. 6. Dengan telah bertambahnya fasilitas kantor, perlu disesuaikan anggaran untuk keperluan pemeliharaan baik gedung maupun fasilitas gedung tersebut. 7. Pengadilan Negeri Gorontalo telah diusulkan kenaikan kelas dari Kelas 1B menjadi Kelas 1A tetapi sampai dengan sekarang belum terealisasikan kenaikan tersebut. Diharapkan Mahkamah Agung bisa segera mewujudkan kenaikan kelas tersebut pada tahun 2016. Demikian Laporan Tahuan Pengadilan Negeri Gorontalo tahun 2015, disusun untuk menjadi bahan informasi dan telah bagi Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Mahkamah Agung RI. Kami menyadari penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik materi maupun sistematikanya, untuk itu kami berharap saran dan masukan demi perbaikan pelaksanaan kinerja di masa-masa mendatang. Gorontalo, 14 januari 2016 KETUA PENGADILAN NEGERI GORONTALO T.T.D ARIS BAWONO LANGGENG, SH.MH NIP. 196803231992031003
50
