BAB I PENDAHULUAN Kondisi kependudukan saat ini baik dalam arti jumlah dan kualitas maupun persebaran merupakan tantangan yang berat bagi pembangunan bangsa Indonesia. Situasi dan kondisi kependudukan Indonesia tersebut, jelas merupakan suatu fenomena yang memerlukan perhatian dan penanganan secara seksama, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dan perlu terus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas penduduk melalui Program Keluarga Berencana. Program KB mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia sejahtera disamping program pendidikan dan kesehatan. Undang-undang nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Sebagai salah satu program sosial dasar sangat penting, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2005-2009 telah menggariskan arah kebijakan Program KB Nasional untuk periode lima tahun mendatang. Dalam RPJMN disebutkan bahwa Program KB Nasional merupakan rangkaian pembangunan kepedudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. Sejalan dengan arah kebijakan RPJMN tersebut, maka BKKBN telah melakukan reformasi arah kebijakan program serta menyelaraskan dengan arah kebijakan Pemerintah. Pembangunan Program Keluarga Berencana Nasional dilakukan melalui pelaksanaan empat program pokok, yaitu (1) Program Keluarga Berencana, (2) Program Kesehatan Reparoduksi Remaja, (3) Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga dan (4) Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas; serta tiga program pendukung, yaitu (1) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur dan (3) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan. Seiring dengan terjadinya reformasi politik pemerintahan yang ditandai dengan penerapan sistem pemerintahan berdasarkan otonomi daerah, terjadi pula pergeseran paradigma dalam pelaksanaan program KB di lapangan yang mempengaruhi gerak dinamis program KB Nasional. Program KB Nasional yang di era sebelum desentralisasi menjadi primadona pembangunan sumber daya manusia terutama dalam peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, sekarang ini pelaksanaannya menjadi sangat tergantung kepada kebijakan strategis pemangku jabatan yang ada di Daerah. Hal ini tercermin dari belum memadainya komitmen Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dalam pengelolaan Program KB yang dapat dilihat dari bervariasinya bentuk Kelembagaan Pengelolaan Program KB maupun dana yang dialokasikan oleh 1
pemerintahan daerah Kab/Kota untuk program KB. Belum memadainya komitmen pemerintahan daerah Kab/Kota dalam pengelolaan Program KB membawa konsekuensi melemahnya dukungan terhadap pelaksanaan mekanisme dan sistem operasional program KB di lapangan. Melemahnya program KB tersebut terlihat dari hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 1997 yang menunjukkan bahwa kondisi total fertility rate (TFR) 3,0 naik menjadi 3,1 menurut hasil SDKI 2007. Sedangkan Contraseptive Prevalency Rate (CPR) walaupun terjadi kenaikan dari 37 % pada SDKI 1997 menjadi 47 % pada SDKI 2007. Dengan terjadinya perubahan lingkungan strategis dan agar sejalan dengan era desentralisasi, reformulasi arah kebijakan program telah dilakukan dan dituangkan ke dalam visi, misi dan strategis dasar program KB yang baru. Reformulasi arah kebijakan program ke depan ini diperlukan dalam rangka membangun kembali sendi-sendi program yang oleh berbagai kalangan disinyalir melemah dalam era desentralisasi saat ini, sehingga kinerja program diharapkan dapat meningkat dan sasaran-sasaran program KB Nasional seperti tertuang dalam RPJMN 2005-2009 dapat dicapai. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2008 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Provinsi dan pemerintahan Kab/Kota serta PP Nomor 41 tahun 2008 tentang organisasi perangkat Daerah (OPD), maka jelas bahwa Keluarga Berancana (KB) dan Keluara Sejahtera (KS) merupakan salah satu dari 28 urusan wajib (pasal 7). Hal ini berarti bahwa KB dan KS merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sehingga pemerintah Provinsi dan Kab/Kota wajib menyelenggarakan KB dan KS. Berakhirnya semester I dan memasuki semester II tahun 2008 maka perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauhmana upaya dan hasil pencapaian pelaksanaan program KB Nasional yang dilakukan selama semester I tahun 2008, dibandingkan dengan kebijakan, sasaran dan program/kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun tersebut. Disamping itu, analisis dan evaluasi juga dilakukan terhadap pencapaian sasaran RPJMN terutama dilihat dari Kontrak Kinerja Provinsi dan hasil SDKI 2007.
2
BAB II VISI, MISI DAN STRATEGI DASAR Mengantisipasi lingkungan strategis yang berubah dan sejalan dengan era desentralisasi saat ini, BKKBN telah merumuskan visi, misi dan strategi dasar (Grand Strategy) sebagai acuan dari arah program KB ke depan. Hal ini diperlukan dalam rangka membangun kembali sendi-sendi program yang oleh berbagai kalangan disinyalir melemah pada era desentralisasi. Melalui perumusan kembali arah kebijakan program ke depan, diharapkan kinerja program dapat meningkat dan sasaran-sasaran Program KB Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2004-2009 dapat dicapai. A.
Visi Selaras dengan filosofi BKKBN yang sejak awal diarahkan untuk menggerakkan peranserta masyarakat dalam KB, BKKBN telah menetapkan visi yang baru yaitu : “Seluruh Keluarga Ikut KB”. Melalui visi ini BKKBN diharapkan dapat menjadi inspirator, fasilitator dan penggerak Program KB Nasional sehingga di masa depan seluruh keluarga Indonesia menerima ide Keluarga Berencana. Visi ini pada hakekatnya bermakna ganda yaitu ; (1) Setiap pasangan atau calon pasangan suami istri harus sejak dini malakukan perencanaan keluarga secara matang dan bertanggung jawab sehingga mereka menjadi keluarga-keluarga yag bahagia dan sejahtera; (2) seluruh anggota keluarga seyogyanya mengikuti program-program yang merupakan bagian dari Program KB yaitu pasangan suami istri mengatur kehamilan dengan cermat, keluarga yang memiliki anak balita ikut kegiatan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB), para remaja mengikuti kegiatan Bina Keluarga Remaja dan keluarga lanjut usia masuk dalam kelompok Bina Keluarga Lansia, serta melakukan peningkatan kesejahteraan bagi keluarganya.
B.
Misi Misi suatu organisasi pada hakekatnya adalah merupakan tujuan mengapa organisasi itu dibentuk. Sejak awal BKKBN dibangun untuk mengemban tugas membangun keluarga Indonesia sebagai keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu, maka misi yang diemban oleh BKKBN tidak lain adalah : “Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia sejahtera”. Patut dicatat bahwa Indonesia saat ini adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Penduduk yang besar, dengan pertumbuhan yang tinggi, serta kualitas yang rendah sangat tidak kondusif bagi pembangunan berkelanjutan di tanah air dan berpotensi bagi semakin terpuruknya status sosial dan ekonomi masyarakat dan menyulitkan upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Itulah sebabnya, sejalan dengan upaya-upaya peningkatan kualitas penduduk melalui program pendidikan, kesehatan dan pembangunan lainnya, tidak kalah pentingnya adalah upaya-upaya untuk melakukan perencanaan keluarga secara cermat sehingga pertambahan dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat dihindari dan setiap keluarga dapat merencanakan kehidupan keluarganya secara cermat dan bertanggung jawab.
3
C.
Strategi Dasar Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, BKKBN dalam merumuskan 5 strategi dasar yang bertujuan untuk memberikan daya ungkit yang besar bagi program KB Nasional sehingga kinerja program dapat meningkat dan sasaran RPJMN 2009 dapat dicapai. Lima strategi dasar yang dirumuskan oleh BKKBN sebagai arah kebijakan program ke depan adalah sebagai berikut ; 1. 2. 3. 4. 5.
Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB; Menata Kembali Pengelola Program KB; Memperkuat SDM Operasional Program KB; Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Pelayanan KB; Meningkatkan Pembiayaan Program KB.
Berbagai sasaran yang mempunyai daya ungkit yang tinggi serta ingin dicapai dari masing-masing strategi dasar tersebut sebagi berikut: 1. Menggerakkan Program KB
dan
Meberdayakan
Seluruh
Masyarakat
Dalam
a. Setiap Desa/Kelurahan memiliki TOMA/TOGA yang melakukan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB. b. Setiap Desa/Kelurahan memiliki Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) yang berperan aktif sebagai fasilitator KB Desa. c. Seluruh Desa/Kelurahan, terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan, mendapatkan pelayanan KB bermutu. d. Setiap Kecamatan memiliki Pusat Informasi & Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) yang aktif. e. Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling kesehatan reproduksi. 2. Menata Kembali Pengelolaan Program KB a. Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas. b. BKKBN menerapkan sistem informasi yang up-to-date c. Setiap BKKBN Provinsi mencapai sasaran program KB di wilayahnya d. Pengelolaam program KB di setiap Provinsi mendapat fasilitas, advokasi dan supervisi dari BKKBN Pusat. e. Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja. f. Setiap Kabupaten/Kota memiliki dinas KB yang dikukuhkan Perda. 3. Memperkuat SDM Operasioal Program KB a. Setiap desa/kelurahan dilayani oleh tenaga pengelolaan KB b. Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB c. Seluruh petugas KB memenuhi standar kompetensi dengan jumlah yang memadai. 4
4. Maningkatkan Pelayanan KB
Ketahanan
dan
Kesejahteraan
Keluarga
melalui
a. Seluruh keluarga yang memiliki balita menjadi anggota aktif Bina Keluarga Balita ( BKB ) b. Setiap keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera I anggota UPPKS memiliki usaha ekonomi produktif. c. Setiap kecamatan memiliki kelompok percontohan Bina Keluarga Remaja (BKR). d. Setiap Kabupaten/Kota memiliki kelompok percontohan Bina Lingkungan Keluarga. 5. Meningkatkan Pembiayaan Program KB a. Program KB memperoleh prioritas penganggaran pemerintah pusat dan daerah. b. Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin. c. Di setiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi swasta dengan harga terjangkau.
5
BAB III SASARAN DAN KEBIJAKAN PROGRAM
Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai peningkatan kualitas SDM. Pengendalian kuantitas penduduk merupakan salah satu prioritas pembangunan karena akan dapat menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang di masa yang akan datang. Pengendalian kuantitas penduduk harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas keluarga kecil yang dilaksanakan melalui pembangunan Keluarga Berencana dan berbagai bidang pembangunan lainnya. Pembangunan Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program sosial dasar yang sangat strategis sebagai upaya peningkatan kualitas keluarga yang memberi peluang dalam pembentukan sumber daya manusia yang lebih tangguh dan mandiri, serta memberikan dampak positif terhadap pengendalian kualitas penduduk. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 bertujuan untuk memantapkan kelangsungan program dan kelembagaan serta peningkatan kinerja program disetiap tingkatan wilayah untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan Keluarga Berencana yang menyeluruh dan bermutu dalam rangka terwujudnya keluarga berkualitas. Pelaksanaan Program KB Nasional tahun 2008 tercermin pada beberapa sasaran yang ditetapkan sebagai berikut : A. Sasaran 1. Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 : a. b. c. d. e. f. g. h.
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menjadi 1,14 % Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,2 anak Meningkatnya peserta KB Aktif (PA) Pria menjadi 4,5 % terhadap total PA Menurunnya Unmet Need menjadi 6 % Tingkat Nasional dan 10 % untuk Provinsi NAD. Mendekatkan pendewasaan usia perkawinan menjadi 21 tahun Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang Rasional, Efektif dan Efisien (REE) Meningkatnya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dalam usaha ekonomi produktif Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam pelayanan Program KB Nasional
2. Sasaran Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2008 a. Meningkatnya peserta KB aktif menjadi sekitar 315.900 dan peserta KB baru sekitar 132.350. b. Meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB menjadi sekitar 5,05 % dari peserta KB aktif.
6
c. Meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi menjadi sekitar 80 % dari Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) menjadi 209 buah dengan jumlah Pendidik Sebaya sebanyak 270 orang dan Konselor Sebaya sebanyak 120 orang. d. Meningkatnya persentase keluarga Balita yang aktif melakukan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok BKB menjadi sekitar 40 % dari anggota. e. Meningkatnya persentase keluarga Remaja yang aktif dalam kegiatan kelompok BKR menjadi 37 % dari anggota. f. Meningkatnya persentase keluarga Lansia yang aktif dalam kegiatan kelompok BKL menjadi sekitar 40 % dari anggota g. Meningkatnya persentase keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I anggota UPPKS yang berusaha menjadi sekitar 55 % dari keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I anggota UPPKS h. Terbentuknya Kelompok Percontohan PKLK sebanyak 1 Kelompok setiap Kabupaten/Kota i. Meningkatnya jumlah tempat pelayanan KB Non Pemerintah menjadi 1.381. j. Jumlah petugas lapangan tingkat Kecamatan dan Desa Menjadi 1.200 petugas. k. Terlaksananya advokasi dan KIE tentang Program KB Nasional yang dilakukan Toga/Toma disebanyak 6.388 desa/kelurahan 3. Sasaran Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) tahun 2008 a. Meningkatnya peserta KB baru sekitar 132.350 peserta b. Meningkatnya peserta KB baru Pria sekitar 9.095 peserta c. Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) menjadi 209 kelompok d. Meningkatnya jumlah keluarga Balita yang aktif melakukan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok BKB menjadi sekitar 32.933 anggota e. Meningkatnya jumlah keluarga remaja yang aktif dalam kegiatan kelompok BKR menjadi sekitar 9.929 anggota f. Meningkatnya direktori kelompok UPPKS menjadi 750 kelompok g. Meningkatnya persentase keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I anggota UPPKS yang berusaha menjadi sekitar 7.908 keluarga keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I anggota UPPKS h. Penyesuaian nomenklatur kelembagaan SKPD-KB Kabupaten/Kota berdasarkan PP nomor 41 tahun 2008
B.
Kebijakan Sesuai dengan prioritas pembangunan Nasional, arah kebijakan pembangunan keluarga kecil berkualitas adalah : 1. Meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi bagi keluarga dalam meerencanakan kehamilan dan 7
mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, khususnya bagi keluarga rentan, yaitu keluarga miskin, berpendidikan rendah, terpencil dan tidak terdaftar; 2. Meningkatkan akses pria terhadap informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; 3. Meningkatkan pembinaan dan status kesehatan perempuan dan anak; 4. Pembinaan pelayanan KIE dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi guna penanggulangan masalah kesehatan reproduksi; 5. Meningkatkan pembinaan dan mengintegrasikan informasi dan pelayanan konseling bagi remaja tentang kehidupan seksual yang sehat, HIV/AIDS, NAPZA, dan perencanaan perkawinan melalui kegiatan pembinaan kelompok kegiatan remaja dan institusi masyarakat lainnya; 6. Meningkatkan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak, pembinaan kesehatan ibu, bayi, anak, dan remaja serta pembinaan lingkungan keluarga secara terpadu melalui kelompok kegiatan bina keluarga dan pendidikan anak usia dini; 7. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam kegiatan usaha ekonomi produktif, termasuk pengetahuan dan keterampilan usaha, serta fasilitas dalam mengakses sumber modalnya; 8. Memaksimalkan upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE Keluarga Berencana dan pemberdayaan keluarga untuk peneguhan dan kelangsungan program serta pembinaan kemandirian institusi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan KB; dan 9. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM, data dan informasi, pengkajian, penelitian dan pengembangan, serta bimbingan dan pengawasan program.
8
BAB IV UPAYA DAN KEGIATAN STRATEGIS SEMESTER PERTAMA TAHUN 2008
Upaya program dan kegiatan yang dilakukan pada semester pertama tahun 2008 secara umum adalah melakukan konsolidasi dan penyegaran kembali komitmen terhadap program KB Nasional kepada seluruh penyelenggara negara, stakeholder terkait, dan mitra kerja program. Secara khusus, upaya program yang dilakukan adalah dengan merancang, menyusun, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2004-2009 dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008 maupun Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) tahun 2008. Upaya pelaksanaan program dan kegiatan tersebut bertujuan untuk pemantapan kelangsungan program dan kelembagaan , peningkatan kinerja program di setiap tingkatan wilayah, serta pemenuhan permintaan masyarakat akan pelayanan Keluarga Berencana yang menyeluruh dan bermutu dalam rangka membantu terwujudnya keluarga kecil berkualitas. Gambaran pelaksanaan kinerja Program KB Nasional yang merupakan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008 meliputi empat program pokok, yaitu (1) Program Keluarga Berencana, (2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja, (3) Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, dan (4) Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas. 1. Program Keluarga Berencana Program ini bertujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) yang berkualitas, termasuk di dalamnya upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam rangka membangun keluarga kecil berkualitas. a. Penanggulangan Masalah Kesehatan reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak (PMKR/KHIBA) Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sekaligus penanggulangan dampak HIV/AIDS telah dilaksanakan beberapa kegiatan strategis yang dapat memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan peserta KB Baru sebagai berikut : 1. Sosialisasi KB dan Penanggulangan HIV/AIDS bagi generasi muda (IAIN Ar-Raniry) 2. Orientasi Penanggulangan HIV/AIDS bagi generasi muda dan LSOM (IAIN Ar-Raniry/PMI) 3. Promosi KHIBA Tingkat Provinsi (IAIN Ar-Raniry) 4. Orientasi pengelolaan pasca persalinan bagi tenaga medis (Banda Aceh, Aceh Besar) 5. Workshop KHIBA (Kabid. KB Kabupaten/Kota) 6. Workshop KHIBA (Dinkes-UNFPA) Non DIPA 7. Rakerda GSI (Biro Pemberdayaan Perempuan) di Aceh Tengah
9
b. Jaminan Kualitas Pelayanan KB-KR Tujuannya adalah seluruh pelayanan KB dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Kegiatan yang sudah dilaksanakan 1. Orientasi Dokter dan Bidan tentang Alkon REE 2. Konsultasi Kabid dan Kasi KB di NTB yang dilaksanakan tanggal 5 s/d 8 Juni 2008, yang diikuti oleh Kabid. PKB-KR, Kasi JPKB, PMKR dan KHIBA dan Kasi Remaja dan PHR. 3. Konsultasi Bidang KB-KR Konsultasi Bidang KB-KR dilakukan dengan dua tahap, tahap I dilakukan untuk Sosialisasi Perkiraan Masyarakat (PPM) Tingkat Provinsi di Jakarta bulan Februari 2008 sebagai masukan dalam penyusunan kontrak kinerja Provinsi, tahap II dilakukan di Medan untuk melakukan konsolidasi antar Bidang sebagai upaya pencapaian kontrak kinerja Provinsi. 4. Konsultasi Kasi Kontrasepsi Konsultasi Kasi Kontrasepsi dilakukan secara terpadu dengan konsultasi Kasi-kasi Bidang KB-KR pada bulan Juni 2008 di Nusa Tenggara Barat, tujuannya untuk membekali pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam pencapaian kontrak kinerja Provinsi.
c. Program Peningkatan Partisipasi Pria Sesuai misi Direktorat Partisipasi Pria, maka kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Seksi Peningkatan Partisipasi Pria adalah Workshop peningkatan peran pria dalam ber KB yang dilaksanakan bulan Juni 2008 yang diikuti oleh Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota.
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Kesehatan reproduksi remaja bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta sikap/perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi. Hal ini berguna untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksi serta mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya peningkatan kualitas generasi mendatang. Selain itu program KRR bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui pengembangan pusat informasi dan konseling (PIK-KRR) di tingkat kecamatan dan pendidikan KRR melalui kelompok sebaya dijalur sekolah dan luar sekolah. Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti : a. b. c. d.
Sosialisasi PIK-KRR bagi petugas PIK/pengelola program Evaluasi dan penguatan PIK-KRR Orientasi Kesehatan Reproduksi remaja bagi stakeholder Forum pertemuan Pokja pelayanan KRR 10
e. Pengadaan Leaflet dan Booklet serta stiker KRR f. Kegiatan orientasi KRR bagi guru di Kabupaten Bireun (Non DIPA) g. Memberi materi pada pelatihan kepemimpinan perempuan di gedung Akbid (Non DIPA) h. Menjadi trainer/pelatih kegiatan pelatihan TOT peningkatan partisipasi masyarakat untuk tim pelatih tingkat Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD di Medan (Non DIPA). 3. Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Tujuan : Meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup keluarga melalui peningkatan kemampuan keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak secara terintegrasi dengan kegiatan Posyandu, PAUD, serta pembinaan keluarga remaja, keluarga Lansia, lingkungan keluarga, dan kegiatan UPPKS; menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program KB, serta membentuk opini publik tentang program KB Nasional; meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelola dan kader program dalam mendukung penggerakan masyarakat dibidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga. a. Pengembangan Ketahanan Keluarga 1. Pendistribusian materi dan media Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL) bagi Kader dan penyuluh yang telah disiapkan BKKBN Pusat/Daerah 2. Ujicoba materi dan media penyuluhan bagi kader BKB, BKR, dan BKL 3. Roadshow program ketahanan keluarga 4. Penilaian kader BKB tingkat nasional 5. Partisipasi program ketahanan keluarga dalam hari lanjut usia (HALUN) 6. Partisipasi Program Ketahanan Keluarga dalam Harganas b. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 1. Sebagai realisasi peningkatan kualitas program pemberdayaan keluarga telah dilaksanakan kontrak kinerja terhadap seluruh Kabupaten/Kota 2. Tersalurkannya bantuan modal usaha kepada 53 kelompok UPPKS baru, sampai saat ini telah realisasi bantuan kelompok UPPKS tersebut. 3. Pelaksanaan peringatan Hari Keluarga Nasional XV dan BBGRM V di Idi Aceh Timur tanggal 13 Juli 2008 dan penutupan di Aceh Barat Daya pada tanggal 13 Agustus 2008. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur dan Pejabat Tingkat Provinsi yang bersangkutan dan seluruh masyarakat. c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga 1. Mengadakan materi pembentukan Poktan PKLK dan mendistribusikan ke Kabupaten/Kota 2. Mengadakan materi Panduan PKLK bagi pegangan kader 3. Lomba Keluarga Harmonis Sejahtera Tingkat Provinsi dan membawa terbaik I ke Tingkat Nasional
11
4. Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Program ini bertujuan untuk membina kemandirian dan sekaligus meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga, terutama yang diselenggarkan oleh institusi masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan, dalam rangka melembagakan keluarga kecil berkualitas. Kegiatan yang dilakukan antara lain : a.
Peningkatan Jejaring Kerja dan Mitra Kerja 1. Peningkatan Kinerja Petugas Lapangan KB Dalam rangka meningkatkan kinerja serta penghargaan bagi petugas lapangan KB maka perlu diberikan orientasi kerja bagi petugas lapangan KB melalui pelatihan, disamping itu untuk meningkatkan wawasan tentang perkembangan KB Nasional serta pemahaman bahwa secara riil mereka masih tetap eksis di era desentralisasi dan otonomi ini 2. Mengikuti pertasi kencana tingkat Nasional kerjasama BKKBN, Kwartir Nasional Pramuka dan Kwartir Daerah Kegiatan ini dilaksanakan bulan Mei 2008 di Situ Babakan perkampungan Budaya Betawi Jaga Karsa yang dihadiri oleh oleh SKPD-KB Aceh Utara dan BKKBN Provinsi NAD 3. Kegiatan Temu Kader IMP dan PLKB/PKB Mengikuti pelaksanaan kegiatan pada bulan Juni 2008 di Jakarta sebagai pemberian reward bagi kader IMP dan PLKB/PKB terbaik tingkat Provinsi 4. Jejaring Kerja dengan Mitra Kerja Mitra Kerja yang strategis dapat dilihat dari intensitasnya, diantaranya melalui berbagai kegiatan seperti TNI Manunggal KB-Kesehatan, Kesatuan Gerak PKK KB-Kesehatan, Bhakti IBI dan Lain-lain.
b.
Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi 1. Musyawarah IPKB dan sudah tersusun kepengurusan baru untuk periode 2007-2012 2. Penyebarluasan buku Tokoh Agama (6 Agama) tentang Program KB 3. Talk show di TVRI, Aceh TV dan Radio-radio 4. Penayangan PSA Program KB dan Running Teks 5. Penyiaran Jingle Program KB ”Dua Anak Lebih Baik”
c.
Menyediakan data dan informasi Program KB Nasional Penyediaan data dan informasi antara lain dilakukan melalui sub sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KB Nasional yang mencakup Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi, Pencatatan Pelaporan Pengendalian 12
Lapangan, Pencatatan Pelaporan Pendataan Keluarga dan Pencatatan Pelaporan Pengendalian Proyek di lingkungan BKKBN yang kegiatannya antara lain : a. Pengembangan sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi (PELKON) b. Pengembangan sistem Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan (DALAP) c. Sosialisasi pengembangan sistem Pencatatan dan Pelaporan PELKON dan DALAP ke Provinsi dan Kabupaten/Kota d. Sosialisasi pendataan keluarga tahun 2008 di Provinsi dan di Kabupaten/Kota e. Penyiapan dan penyajian umpan balik pencatatan dan pelaporan bulanan PELKON dan DALAP. d.
Mengembangkan sarana dan meningkatkan kualitas SDM dalam penguasaan teknologi informasi 1. Peningkatan Kapasitas Jaringan 1) Pengembangan dan optimalisasi jaringan teknologi informasi dan komunikasi melalui fasilitas yang tersedia. 2) Melakukan sosialisasi layanan informasi melalui SMS Gateway yang akan dilaksanakan tahun 2009 untuk memperoleh informasi mengenai layanan KB. 2. Pengembangan Data Center 1) Melaksanakan kegiatan optimalisasi Back office untuk menciptakan ruang pengelohan data yang ideal memenuhi standar sistem pengolah data dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi pada umumnya dengan kondisi ruangan yang terjaga baik dari suhu, kebersihan dan kestabilan listrik. 2) Optimalisasi perangkat pengolah data berupa server dan aplikasi yang bertujuan menyediakan pengolahan data yang handal dan reliabel sehingga pengolahan data dapat berjalan sesuai dengan keinginan para pemakai baik dari segi kecepatan, ketepatan dan akurasi. 3) Pengembangan dan aplikasi data meliputi pengadaan perangkat lunak yang dipakai untuk pelaksanaan pengembangan data center. 3. Optimalisasi pemanfaatan perangkat kerja Bertujuan memberikan kemudahan bagi pengelola program KB untuk bekerja secara mobile yang diharapkan seluruh pengelola dapat bekerja dimana saja dengan dukungan jaringan yang telah dikembangkan. Kegiatan ini berupa pengadaan Note Book / Laptop ; PC dan Printer.
13
e. Analisis dan Evaluasi Program Agar data dan informasi mengenai perkembangan program KB Nasional yang telah dikumpulkan melalui mekanisme sistem pencatatan dan pelaporan, seperti laporan klinik, laporan pengendalian lapangan, pendataan keluarga dan diolah dengan menggunakan sistem dan perangkat teknologi yang ada, lebih berdayaguna dan berhasilguna maka dilakukan analisis dan evaluasi. Diantara upaya dan kegiatan analisis dan evaluasi program semester I tahun 2008 adalah sebagai berikut ; 1. Penyusunan PPM dan Sasaran kegiatan Kab/Kota 2. Analisis/penilaian operasional dan multi indikator perkembangan program KB Nasional 3. Penyusunan materi perkembangan KB Nasional dalam rangka rapat kerja Daerah 4. Penyusunan Materi Rapat Pengendalian Program dan Anggaran (Radalgram) setiap bulan. 5. Analisis dan evaluasi Hasil Pendataan Keluarga 6. Analisis dan evaluasi pemantauan kontrak kinerja Kab/Kota 7. Penyusunan PPM dan Sasaran kegiatan TMKK. f. Mengembangkan jaringan komunikasi data dan informasi Program KB Nasional Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Semester I sebagai berikut; 1. Penigkatan kuantitas dan kualitas pelayanan informasi program KB Nasional pada website. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi yang dapat dipublikasikan melalui media cetak 3. Memudahkan pengguna dalam mengakses koleksi bahan-nahan informasi program KB Nasional yang telah didokumentasikan melalui pustaka 4. Penyiapan tata laksana subsistem informasi manajemen program KB 5. Penataan ruang pola pada perpustakaan 6. Penyediaan buku bacaan tentang dukungan pencapaian Program g. Pemaduan Kebijakan Program dan Anggaran Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pemaduan kebijakan program KB Nasional antara lain: 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kegiatan yang telah dilakukan dalam perencanaan dan keuangan adalah: a. Perencanaan -
Konsolidasi Perencanaan dan anggaran (KOREN I) Konsolidasi Perencanaan Daerah (KORENDA I) Monitoring penyusunan program dan anggaran Kab/Kota 14
-
Penyusunan program, anggaran dan rencana kerja (LK) Penyusunan Juklak Juknis Penyusunan data basis perencanaan
b. Keuangan -
Penyusunan SAI dan SABMN Pengolahan data keuangan Penyusunan Laporan Keuangan triwulan, semester, tahunan Pembinaan administrasi dan pengelolaan Keuangan Kab/Kota Workshop Manajemen keuangan se-Provinsi NAD
c. Realisasi Anggaran Anggaran yang tersedia pada tahun 2008 untuk Program KB Nasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu sebesar Rp25.650.867.000,Anggaran tersebut di atas untuk pembiayaan: Program Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Program Penerapan Pemerintahan yang baik Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2008 sebanyak Rp10.110.138.759,- atau 39,41 % dari anggaran yang tersedia sebesar Rp25.650.867.000,2. Pemantapan Kelembagaan Pengelola KB Kelembagaan SKPD-KB Kab/Kota sesuai dengan PP Nomor 41 tahun 2007 a. Telah menerima nomenklatur kelembagaan SKPD-KB Kab/Kota sampai dengan Agustus 2008 sebanyak 14 Kab/Kota (Struktur terlampir) b. Telah mengusulkan tambahan formasi tenaga lapangan ke BKKBN Pusat c. Telah menyurati Kab/Kota tentang stuktur SKPD-KB untuk diupayakan menjadi badan utuh atau merger jangan menjadi kantor. 3. Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Tenaga Program Pada semester I tahun 2008 telah dilaksanakan kegiatan Subbag hukum dan Kepegawaian antara lain:
15
a. Pengembangan karir PNS dan penyegaran, guna untuk meningkatkan kinerja organisasi telah dilaksanakan pelantikan pejabat eselon IV sebanyak 5 orang. b. Pengusulan kenaikan pangkat TMT 01 – 04 – 2008 sebanyak 12 orang TMT 01 – 10 – 2008 sebanyak 5 orang. c. PNS yang telah mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah sebanyak 7 orang d. Pengusulan karpeg sebanyak 10 orang dan pengusulan karis/karsu 14 orang e. Untuk meningkatkan kinerja di lapangan para PLKB/PKB telah menyelesaikan PAK periode Juni dan Desember untuk pengusulan pangkat 01 – 04 – 2008 dan 01 – 10 – 2008 sebanyak 35 orang dari 3 Kab/Kota yaitu Kota Banda Aceh, Aceh Besar dan Aceh Utara. 4. Perlengkapan dan Perbekalan Kegiatan Subbag Perlengkapan dan Perbekalan Semester I a. Mengirimkan Alkon ke Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan Min/Mak permintaan. b. Sosialisasi JKK bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota. c. Membentuk Tim JKK Provinsi dengan SK Gubernur Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. d. Melakukan Workshop Logistik bagi Bendahara Materil Kabupaten/Kota. e. Mengikuti pertemuan Logistik bagi Kasubag Perlengkapan dan Perbekalan / Bendahara Materil se-Indonesia di Jawa Timur. f. Konsultasi Bidang Sekretariat di Sulawesi Selatan (Makasar). g. Mengirimkan Umpan Balik Laporan Gudang (F/V/KB) ke Kabupaten/Kota rutin setiap bulan. 5. Sarana dan Pra Sarana Sasaran & Realisasi yang telah dicapai s/d Semester I (Enam Bulan Pertama); a. Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Tata usaha pimpinan, Persuratan dan Kearsipan) dengan cepat, tepat, akurat dan terkendali. b. Memberikan pelayanan kerumah tanggaan kantor (Pelayanan rapat pimpinan, perjalanan dinas pimpinan dan tata keprotokolan) yang lancar dan memahami sesuai aturan yang berlaku. c. Meningkatkan kualitas pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (Pemeliharaan gedung kantor, gudang, peralatan kantor dan kendaraan operasional) secara optimal. d. Mewujudkan lingkungan kantor yang beriman (Bersih, rapi, indah dan nyaman). e. Menyediakan dukungan sehari-hari perkantoran (ATK, Kertas Fax dan lain-lain). 16
f. Memberikan pelayanan bahan-bahan sebagainya sesuai dengan kebutuhan.
Radalgram,
Rapim
dan
Service Level Agreement Subbag Tata Usaha Tahun 2008
No
Agreement
Waktu/Target Maximal
1
Penomoran Surat
10 menit
2
Surat keluar dalam Kota/Luar Provinsi/Kab/Kota terkirim sesuai alamat jelas
3 4 5
Keamanan dan kebersihan lingkungan kantor Ruang rapat tersedia/siap pakai sebelum acara AC rusak (Hidup kembali)
95 % 30 menit 3 hari
6 7 8 9 10 11 12
Telpon jalur telkom rusak/gangguan (Hidup kembali) PLN padam (genset hidup) Toilet rusak normal kembali Mobil dinas/Mobil operasional rusak Genteng atap bocor Penyelesaian proposal Penerimaan Tamu (Baik dinas/non dinas)
5 hari 15 menit 3 hari 3 hari 2 hari 10 menit 10 menit
10 jam
6. Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan Dalam rangka meningkatkan pencapaian misi program KB Nasional untuk mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola dan pelaksana program yang berkualitas. Disamping itu sesuai dengan perubahan tantangan global, maka program KB Nasional terus melakukan upaya pengembangan program melalui Operasional Research (OR) guna memperoleh pola penggarapan program KB yang efektif dan efisien. Upaya pengembangan program pendidikan dan Pelatihan dilakukan sesuai dengan salah satu grand strategi yaitu memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) operasional program KB. Kegiatan pengembangan Pendidikan dan pelatihan diarahkan pada pencapaian sasaran Rencama Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan (RKP) tahun 2008, serta sasaran kontrak Kinerja Provinsi (KKP) tahun 2008. Guna memenuhi pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud, maka kegiatan pelatihan yang tidak mengarah pada pencapaian sasaran telah dilakukan revisi Petunjuk Operasional (PO) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17
Adapun kegiatan pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sudah dan akan dilakukan pada tahun 2008 ini adalah sebagai berikut : 1. Kegiatan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan yang sudah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2008 adalah : a. Kegiatan Pengembangan 1) Mini Survei Pemantauan Peserta KB Aktif (MSPA) dan PUS mencakup 23 Kabupaten/Kota 2) Survei RPJM di 23 Kabupaten/Kota 3) Operasional Researh (OR) Peningkatan KB Pria (tahap intervensi). 4) Operasional Research (OR) penurunan unmet need. b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1) Pelatihan pengelola dan Pelaksana Program tentang BKB, 1 angkatan 40 orang peserta 2) Pelatihan manajemen usaha kelompok UPPKS, 2 (dua) angkatan, 60 orang peserta. 3) Latihan Dasar Umum (LDU) tahap pembekalam 2 (dua) angkatan 70 orang. (7 Hari) 4) Pelatihan KRR Bagi Pendidik Sebaya 2 angkatan 70 orang. 5) Latihan Dasar Umum (LDU) bagi PLKB Baru/ honorer, 1 angkatan 35 orang. (14 hari) 6) Pelatihan KRR untuk konselor PIK KRR, 1 angkatan 35 orang peserta. 7) Pelatihan peningkatan Materi KIE KB Kesehatan Ibu dan Anak. 8) Mengikutsertakan Diklat PIM III 1 Orang dan Diklat PIM IV 1 orang 9) Pembekalan/Pelatihan Untuk sertifikasi Kepres 80 tahun 2003 bagi 11 orang peserta. 2. Rencana Kegiatan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan semester II tahun 2008. Kegiatan Pengembangan 1) Pengkajian Hasil survey dalam kaitan dengan keberhasilan program KB 2) Sosialisasi hasil penelitian 3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan a. Pelatihan Kegiatan BLK Bagi Petugas dan Konselor, 1 angkatan 30 orang peserta, kegiatan akan dilaksanakan selama 6 hari. b. Pelatihan Kegiatan BKR bagi petugas dan konselor, 1 angkatan 30 orang, 18
c. Pelatihan KRR bagi Konselor sebaya, 2 angkatan, 60 orang peserta. d. Pelatihan KRR Bagi Pendidik Sebaya, 2 angkatan, 60 orang peserta. e. TOT Program KB Berwawasan Gender, 1 angkatan, 30 orang peserta f. Orientasi peningkatan Tehnik analisi data di Unsyiah yang akan dilaksanakan selama 1 hari dengan jumlah peserta sebangyak 15 orang. g. Pelatihan teknis Medis bagi pemberi pelayanan, 2 angkatan, 60 orang peserta. h. Pelatihan Medis Teknis Dokter dan Bidan KB tentang R/R, 1 angkatan sebanyak 30 orang peserta i. Pelatihan Pemantapan LDU Bagi PLKB Baru, 2 angkatan sebanyak 70 orang peserta. 7. Pengawasan a. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan selama priode Januari sampai Juni 2008 telah dilaksanakan ke 12 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Utara, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Barat. b. Upaya lanjut dan tindak lanjut temuan hasil pengawasan, baik pengawasan Ektern (BPKP) maupaun pengawasan Intern BKKBN Pusat. c. Melaksanaan upaya penyelesaian masalah dan pemutahkiran data status masalah (Statmas). d. Pertemuan Intern dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan serta penyiapan kertas kerja audit (KKA). e. Evaluasi Pengawasan intern triwulan I dan II. f. Pembinaan dan evaluasi hasil pemeriksaan. g. Peningkatan kemampuan Aparat Pengawasan berupa Pertemuan Konsultasi Kasi Supervisi dan Auditor tingkat nasional di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
19
BAB V HASIL-HASIL PELAKSANAAN PROGRAM SEMESTER I TAHUN 2008 A.
Pencapaian Sasaran Telaah pelaksanaan Program KB Nasional semester I tahun 2008 difokuskan kepada sasaran yang telah ditetapkan baik melalui RPJMN 2004-2009, RKP 2008 maupun melalui kontrak kinerja masing-masing Provinsi selama semester I tahun 2008 sebagai berikut: 1. Unmeet Need Berdasarkan laporan Rek.Kab.F/I/Dal, persentase jumlah wanita yang sudah tidak ingin anak lagi dan masih ingin punya anak tapi ditunda yang tidak menggunakan salah satu cara kontrasepsi sebesar 19,95 % (Juni 2008). Kondisi unmet need pada setiap Kab/Kota sangat bervariasi, mulai dari yang paling rendah di Kab. Bener Meriah sebesar 6,26 % sampai tertinggi di Kab. Simeulue sebesar 42,11 %. Memperhatikan perkembangan unmet need dari tahun 2006 sampai dengan 2007 maka diperlukan upaya-upaya yang mempunyai daya ungkit yang tinggi antara lain peningkatan akses informasi dan pelayanan KB sehingga unmet need dapat diturunkan. (lampiran 1) 2. Peserta KB Baru (PB) a. Pencapaian Peserta KB Baru terhadap PPM PB
PETA PENCAPAIAN PB TERHADAP PPM PB PER KAB/KOTA S/D JUNI 2008 Sabang B. Aceh A. Besar Pidie Pidie Jay a Bireun Ac eh Besar
Lhokseum a we
Aceh Utara Aceh Timur Langsa
Pidie Pidie Jaya B. M eriah
Tamiang A. Tengah A. Jay a
A. Barat G. Lues
Nagan Raya
Agara Abdya
Sim eulue A. Selatan
Subulussalam
Singkil
0 – 29,99
Pada semester I tahun 2008 ini jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang berhasil dila-
%
30 – 39,99
%
40 - 49,99
%
Pada tahun 2008 ini, perkiraan permintaan masyarakat untuk menjadi peserta KB baru (PPM-PB) secara Provinsi sebanyak 132.350 peserta. Jumlah ini dialokasikan kepada 23 Kabupaten/ Kota diseluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai salah satu sasaran kinerja Kabupaten/ Kota.
= 50 %
20
yani sebagai peserta KB baru tercatat sebanyak 56.917 atau 43,00 % dari PPM-PB. Persentase pencapaian PB selama semester I ini lebih rendah dibanding dengan pencapaian PB tahun 2007 pada periode yang sama (49,23 %). Apabila dilihat menurut Kabupaten/Kota, mayoritas Kabupaten/Kota pencapaiannya masih dibawah 50 %, bahkan ada Kabupaten/Kota yang pencapaiannya jauh dibawah rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Bireun, Langsa, Aceh Jaya dan Subulussalam. Melihat kondisi pencapaian peserta KB Baru selama satu semester ini maka untuk sisa waktu pada semester II diperlukan upaya-upaya maksimal yang mempunyai daya ungkit besar sehingga sasaran peserta KB Baru dapat dicapai. b. Pencapaian PB menurut Metode Kontrasepsi Apabila dilihat pencapaian peserta KB Baru menurut mix kontrasepsi dibandingkan dengan PPM-PB masing-masing jenis kontrasepsi, yang tertinggi MOW (57,42 %) dan yang terendah MOP (3,33 %). Ini menunjukkan adanya disiplin yang tinggi untuk tetap secara konsisten memperhatikan mix kontrasepsi yang telah ditetapkan. 3. Peserta KB Baru Pria
PETA PENCAPAIAN TOTAL PB PRIA THD PPM PB PRIA PER KAB/KOTA S/D JUNI 2008 Sabang
B. Aceh A. Besar Pidie Pidie Jaya Bireun Aceh Besar
Lhokseuma we
Aceh Utara Aceh Timur
Pidie Pidie Jaya
Langsa
B. M eriah Tamiang
A. Tengah A. Jay a
A. Barat G. Lues
Nagan Raya
Abdya
Agara
Simeulue A. Selatan
Subulussalam
Peserta KB Baru Pria merupakan salah satu sasaran kinerja yang telah disepakati oleh masingmasing Kabu-paten/Kota yang pada tahun 2008 ini secara Provinsi ditetap-kan sebanyak 9.095 peserta. PUS yang suaminya berhasil diajak menjadi peserta KB Baru Pria pada semester I tahun 2008 ini sebanyak 2.647 atau 29,10 % dari PPM PB-Pria.
Singkil
Apabila dilihat menurut Kabupaten/Kota, tercatat 5 Kabupaten/Kota yang pencapaian PB-Prianya diatas 50 % yaitu Pidie, Aceh Timur, Aceh Tenggara, Banda Aceh dan Bireuen. Sementara itu masih ada 9 Kabupaten/Kota yang pencapaiannya kurang dari 0 – 29,99 %
30 – 39,99 % 40 - 49,99
%
= 50 %
21
15 % yaitu Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil Lhokseumawe, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Jaya dan Subulussalam. 4. Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKKRR) Dalam rangka menunjang kegiatan yang berkaitan dengan promosi kesehatan reproduksi remaja sampai dengan akhir semester I tahun 2008, telah terbentuk Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan PETA % PIK KRR TERHADAP SASARAN 2008 PER KAB/KOTA S/D JUNI 2008 Reproduksi Remaja (PIK-KRR) sebanyak 72 buah. Sementara itu jika dibandingkan dengan sasaran kontrak kinerja tahun 2008 yang berjumlah 209 buah, maka sampai semester I secara Provinsi pencapaian PIK-KRR baru 34,45 %. Apabila dilihat secara Kabupaten/ Kota masih ada pencapaiannya dibawah 50 % yaitu Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Simeulue, Bireun, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah dan Subulussalam. (lampiran 5) Sabang
B. Aceh A. Besar
Pidie
Pidie Jaya
Bireun
Aceh Besar
Lhokseuma we
Aceh Utara
Aceh Timur
Pidie Pidie Jaya
Langsa
B. Meriah
Tamiang
A. Tengah
A. Jaya
A. Barat
G. Lues
Nagan Raya
Abdya
Agara
Simeulue
A. Selatan
Subulussalam
0 – 29,99 %
Singkil
30 – 39,99 % 40 - 49,99
%
= 50 %
5. Jumlah Keluarga Memiliki Balita yang Aktif dalam Kegiatan BKB Dibentuknya kelompok kegiatan BKB dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui upaya peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga dalam melakukan pengasuhan dan penumbuhkembangan anak balita. Sampai dengan semester I tahun 2008, jumlah kelompok kegiatan BKB yang ada tercatat sekitar 1.449 kelompok. Keluarga yang mempunyai anak balita dan menjadi anggota kelompok kegiatan BKB berjumlah 38.126 keluarga, sedangkan yang aktif dalam kegiatan BKB hanya sebanyak 24.666 keluarga (74.89 %).
22
PETA % ANGGOTA BKB AKTIF TERHADAP SASARAN 2008 S/D JUNI 2008 Sabang B. Aceh A. Besar Pidie Pidie Jay a Lhokseuma we
Bireun Aceh Besar
Aceh Utara Aceh Timur Langsa
Pidie Pidie Jaya B. M eriah
Tamiang A. Tengah A. Jay a
A. Barat G. Lues
Nagan Raya
Apabila dibandingkan dengan sasaran kontrak kinerja tahun 2008 sebanyak 32.933 keluarga, maka jumlah keluarga yang memiliki balita dan aktif dalam kegiatan BKB sudah mencapai 74.89 %.
Agara
Abdya
Simeulue A. Selatan
Subulussalam
Singkil
0 – 29,99
%
30 – 39,99 % 40 - 49,99 = 50
%
%
6. Jumlah Keluarga Memiliki Remaja yang Aktif Dalam Kegiatan BKR
PETA % ANGGOTA BKR AKTIF TERHADAP SASARAN 2008 PER KAB/KOTA S/D JUNI 2008 Sabang B. Aceh A. Besar Pidie Pidie Jay a Bireun Aceh B es ar
Lhokseuma we
Aceh Utara Aceh Timur Langsa
Pidie Pidie Jaya B.M eriah
Tamiang
A. Tengah A. Jaya
A. Barat G. Lues
Nagan Raya
Abdya
Agara
Sim eulue A. Selatan
Sampai dengan semester I tahun 2008, jumlah kelompok kegiatan BKR yang ada sekitar 834 kelompok. Keluarga yang mempunyai remaja dan menjadi anggota kelompok kegiatan BKR berjumlah 19.657 keluarga, sedangkan yang aktif dalam kegiatan BKR hanya sebanyak 8.853 keluarga.
Subulussalam
Apabila dibandingkan dengan sasaran kontrak kinerja tahun 2008 sebanyak 9.929 keluarga, maka jumlah keluarga yang memiliki remaja dan aktif dalam kegiatan BKR sudah mencapai 89.16 %.
Singkil
0 – 29,99
%
30 – 39,99
%
40 - 49,99
%
= 50
%
7. Kelompok UPPKS dalam Direktori
23
PETA % KELOMPOK UPPKS THD SASARAN 2008 PER KAB/KOTA S/D JUNI 2008 Sabang
B. Aceh A. Besar Pidie Pidie Jaya Bireun Aceh Besar
Lhokseuma we
Aceh Utara Aceh Timur
Pidie Pidie Jaya
Langsa
B. Meriah Tamiang
A. Tengah A. Jaya
A. Barat G. Lues
Nagan Raya
Agara
Abdya
Simeulue A. Selatan
Subulussalam
Berdasarkan data direktori pada Direk-torat Pemberdayaan Ekonomi Keluarga sampai dengan Juni 2008, jumlah kelompok UPPKS yang di data sebanyak 423 kelompok. Apabila dibandingkan dengan sasaran kontrak kinerja tahun 2008 sebanyak 738 kelom-pok, maka persentase pencapaian sasaran kinerja direktori kelompok UPPKS se-besar 57.3 %.
Singkil
0 – 29,99 % 30 – 39,99 % 40 - 49,99
%
= 50 %
8. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Anggota UPPKS Yang Aktif Berusaha
PETA % JUMLAH KPS-I ANGG. UPPKS BERUSAHA THD SASARAN 2008 PER KAB/KOTA S/D JUNI 2008 Sabang B. Aceh A. Besar Pidie Pidie Jaya Bireun Aceh Besar
Lhokseuma we
Aceh Utara Aceh Timur Langsa
Pidie Pidie Jaya B. Meriah
Tamiang A. Tengah A. Jaya
A. Barat G. Lues
Nagan Raya
Abdya
Agara
Simeulue A. Selatan
Subulussalam
Singkil
0 – 29,99 %
Upaya pemberdayaan ekonomi keluarga yang dilakukan melalui kelompok UPPKS, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keluarga dalam peningkatan pendapatan keluarga guna memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Upaya pemberdayaan ekonomi keluarga ini terutama ditujukan kepada para wanita usia subur peserta KB dari Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I) yang tergabung sebagai anggota UPPKS.
30 – 39,99 % 40 - 49,99
%
Sampai dengan akhir semester I tahun 2008 ini jumlah keluarga yang menjadi anggota UPPKS
= 50 %
24
tercatat sebanyak 7.165 keluarga. Dari 7.165 keluarga yang menjadi anggota UPPKS, sebanyak 4.250 keluarga (55,1 %) diantaranya merupakan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, dan sebanyak 4.250 keluarga mempunyai usaha produktif. (lampiran 9) Apabila dibandingkan dengan sasaran kontrak kinerja tahun 2008 sebanyak 7.708 keluarga, maka persentase KPS dan KS I anggota UPPKS yang berusaha telah dicapai sebanyak 4.250 atau 55,1 %.
9. Kelembagaan SKPD-KB Kabupaten/Kota sesuai dengan PP 41/2007 Berdasarkan Kepmendagri Nomor 57 tahun 2007 bahwa batas akhir penyesuaian nomenklatur SKPD-KB Kabupaten/Kota sampai Bulan Juni 2008 yang ditetapkan menurut Peraturan Daerah (Perda) sebagai berikut: No
Status Kelembagaan
Jumlah Kab/Kota
Persentase
1.
Peraturan Daerah
14
60 %
2
Rancangan Peraturan Daerah
9
40 %
Jumlah Kabupaten/Kota
23
100 %
PETA SEBARAN SKPD KB SESUAI DENGAN PP 41/2007 S/D DESEMBER 2008
Sabang B. Aceh A. Besar Pidie Pidie Jaya Bireun Aceh Besar
Lhokseuma we
Aceh Utara Aceh Timur Langsa
Pidie Pidie Jaya B. Meriah
Tamiang A. Tengah A. Jaya
A. Barat G. Lues Nagan Raya
Abdya
Agara
Simeulue A. Selatan
Subulussalam
Singkil
Belum ada SKPD Sudah ada SKPD
25
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah SKPD-KB Kabupaten/Kota yang telah menyesuaikan dengan PP 41/2007 yang dikukuhkan dengan Perda hanya 14 Kabupaten/Kota atau 60 % dan Ranperda 9 Kabupaten/ Kota (40 %).
10. Realisasi Anggaran Dana yang tersedia pada tahun 2008 untuk Program KB Nasional yaitu sebesar Rp 25.650.867.000,- yang digunakan untuk pembiayaan: 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik Program Pengelolaan SDM Program peningkatan Sarana dan Prasarana Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 7) Program Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga (lampiran 11)
B.
Rp. 8.142.424.000,Rp. 1.867.425.000,Rp. 310.520.000,Rp. 6.985.633.000,Rp. 939.100.000,Rp. 4.982.292.000,Rp. 2.423.473.000,-
Penilaian Kontrak Kinerja Provinsi Berdasarkan pencapaian sasaran kinerja masing-masing Kab/Kota sesuai dengan kontrak kinerja Pembina Wilayah Kab/Kota yang telah ditetapkan, maka melalui pembobotan hasil pencapaian diperoleh nilai kinerja untuk masing-masing Kab/Kota pada tabel berikut ;
26
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
KABUPATEN/KOTA
NILAI
Provinsi Aceh Timur Aceh Besar Banda Aceh Aceh Barat Daya Aceh Tenggara Langsa Aceh Tengah Aceh Utara Bener Meriah Nagan Raya Aceh Tamiang Simeulue Lhokseumawe Gayo Lues Sabang Aceh Barat Bireuen Aceh Jaya Pidie Aceh Singkil Pidie Jaya Aceh Selatan Subulussalam
43,21 54,57 52,78 50,26 48,25 47,63 47,35 44,02 43,16 41,27 41,24 39,28 38,05 36,08 34,63 31,95 31,05 29,12 28,52 26,87 24,42 19,52 18,40 16,19
KATEGORI SEDANG BAIK BAIK BAIK SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG KURANG
Detail penilaian kinerja Kab/Kota dapat dilihat pada lampiran 12.
27
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1. Secara absolute pencapaian peserta KB baru pada semester I tahun 2008 ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan PB semster I tahun 2007. Persentase pencapaian PB terhadap PPM PB secara Provinsi masih rendah yaitu sebesar 43,0.%. bila pencapaian peserta KB Baru pada semester II ini tidak mengalami peningkatan, dikhawatirkan PPM PB yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai. Kondisi ini menunjukkan belum adanya semangat percepatan pencapaian program. 2. Persentase pencapaian peserta KB baru menurut mix kontrasepsi terhadap PPMPB masing-masing kontrasepsi pada semester I tahun 2008 ini terutama untuk MOP sangat rendah (3,33 %), hanya 1 peserta dari PPM PB MOP sebanyak 50 peserta. 3. Peserta KB Pria pada semester I tahun 2008 baru dicapai sebanyak 2.647 peserta atau 29,10 % dari PPM sebanyak 9.095 peserta. 4. Pencapaian sasaran kinerja jumlah PIK-KRR baru 34,45 %, anggota BKB aktif, anggota BKR aktif, direktori UPPKS, anggota UPPKS KPS dan KS I yang aktif berusaha secara Provinsi sudah diatas 50 %. 5. Pembentukan SKPD-KB Kab/Kota sesuai PP/41 tahun 2007 yang sudah dikukuhkan dengan PERDA sudah 60 % dan Ranperda 40 %. 6. Data dan informasi sebagai salah satu bahan yang sangat diperlukan dalam penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi masih sangat lemah baik dilihat dari cakupan maupun kualitasnya. 7. Kegiatan-kegiatan pembinaan melalui rapat-rapat koordinasi baik pada tingkat Kabupaten/Kota maupun kecamatan dan desa yang diharapkan dapat menggerakkan lapangan sangat rendah. Hal ini sangat mempengaruhi kegiatan penggarapan program KB dilapangan.
B. Saran 1. Meningkatkan penggarapan program dengan semangat percepatan pencapaian program terutama dalam upaya mengajak Pasangan Usia Subur untuk ber KB dengan memperhatikan segment-segment sasaran. 2. Melanjutkan pola penggarapan KB Pria yang telah berhasil meningkatkan pencapaian peserta KB Baru Pria. 3. Mengaktifkan kembali mekanisme operasional di lapangan termasuk rapat-rapat koordinasi mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa melalui 28
upaya advokasi pada Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai forum pembinaan yang menyeluruh dan berkesinambungan kepada petugas pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. 4. Meningkatkan dan memperkuat jejaring kerja pada semua tingkatan wilayah melalui forum-forum pertemuan yang sudah ada dan sekaligus dapat diajak sebagai tenaga motivator dilapangan. 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi melalui pembinaan secara terpadu dan berkesinambungan dengan kegiatan-kegiatan operasional lainnya, orientasi, serta penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk pengelolaan data dan informasi. 6. Mempercepat terbentuknya Kelembagaan KB di Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan PP 41 tahun 2008.
29
