EVALUASI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS MANDALA KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK TAHUN

EVALUASI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS MANDALA KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK TAHUN 2011-2013 Skripsi Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh PUTRI PERMATASARI NIM 6661110391

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG, Mei 2015

ABSTRAK Putri Permatasari. NIM. 6661110391. Skripsi. Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Tahun 2011-2013. Pembimbing I: Dr. ayuning Budiati, MPPM dan Pembimbing II: Maulana Yusuf., S.IP., M.Si Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Jaminan Persalinan, Lebak Dalam rangka untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, maka dibuatlah program jaminan persalinan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program jaminan persalinan. Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, merupakan salah satu penyelenggara program jaminan persalinan, pada pelaksanaanya sarana dan prasarana di Puskesmas Mandala belum memadai, responsivitas masyarakat kurang, jumlah kejadian kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013. Penelitian ini bertitik tolak dari teori kriteria evaluasi Dunn, yaitu efektivias, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maka dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan metode purposive. Adapun teknik yang peneliti gunakan adalah, wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisa data dilapangan model Miles dan Huberman. Komponen dalam analisis data diantaranya, reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), pengelompokkan data (data collecting), dan penyimpulan data (verification). Hasil penelitian ini memperlihatkan tujuan program jaminan persalinan yang sudah dicapai belum maksimal, dimana jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan belum mencapai jumlah yang maksimal, program jaminan persalinan belum mampu menekan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala, Pelayanan KB di Puskesmas Mandala belum mencapai jumlah yang maksimal.

ABSTRACT Putri Permatasari. NIM. 6661110391. Research. Birth Assurance Program Evaluation in Mandala Community Health Center, Cibadak Sub-District, Lebak Regency, in 2011-2013. First Adviser: Dr. ayuning Budiati, MPPM and Second Adviser: Maulana Yusuf., S.IP., M.Si Keyword: Policy Evaluation, Birth Assurance, Lebak In order to suppress the maternal mortality rate and infant mortality, the government has make a program. Namely of program is birth assurance program. That is regulated in the Republic of Indonesia Health Minister Number 2562/MENKES/PER/XII/2011, about implementation technical instruction of birth assurance program. Mandala Community Health Center, Cibadak Sub-District, Lebak Regency, which organizes of birth assurance. In practice, facilities and infrastructure at Mandala Community Health Center is still inadequate, next community responsiveness less, increassed infant mortality in the region of Mandala Community Health Center. The purpose of this research is to know evaluate Birth Assurance Program in Mandala Community Health Center, Cibadak Sub-District, Lebak Regency, in 2011-2013. The research method, is criteria evaluation Dunn, that is effectiveness, efficiency, equity, responsiveness, exactness. The research method that is deployed of descriptive method with qualitative approach. Therefore in informan selection is using a purposive method. The research using Miles and Huberman analysis data method. Componens are data reduction, data display, data collecting and feryvication. This research shows that personel birh helping by non medical is higher than medical, birth assurance program can not solved the problems are maternal mortality and infant mortality in the region of Mandala Community Health Center, Family planning servive in Mandala Community Health Center has not reached maximum.

Usaha tanpa do’a sama dengan SOMBONG Do’a tanpa usaha sama dengan BOHONG

Skripsi ini kupersembahkan untuk Yeti Ningsih, Ibundaku tercinta Beliau adalah malaikat dalam hidupku

dan Sarta Dinata, Ayahandaku tersayang Beliau adalah pahlawan yang nyata dalam hidupku

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr.wb Segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Tahun 2011-2013” dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat, untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai perbaikan dan untuk menambah wawasan dimasa yang akan datang. Terimakasih paling terdalam penulis ucapkan untuk ibunda yang selalu mendokan tiada henti, serta untuk ayahanda yang selalu memberikan motivasi tiada henti agar penulis menjadi orang sukses. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak yang telah memberikan pengajaran, bantuan serta dorongan dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih kepada :

i

1. Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 3. Kandung Sapto N, S.Sos., M.Si., Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 4. Mia Dwianna, S.Ikom., M.Ikom., Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 5. Gandung Ismanto, S.Sos., MM., Pebantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 6. Rahmawati, S.Sos., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 7. Ipah Ema Jumiati, S.Ip., M.Si., Sekretaris Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 8. Dr. ayuning Budiati, MPPM, Dosen Pembimbing I skripsi yang selalu sabar dalam memberikan arahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 9. Maulana Yusuf., S.IP., M.Si., Dosen Pembimbing II skripsi yang selalu bijaksana dalam memberikan arahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini. 10. Juliannes Cadith, S.Sos., M.Si., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis. 11. Semua Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 12. Kepala Puskesmas Mandala dan Bidan Puskesmas Mandala yang telah membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti selama proses penelitian.

ii

13. Yeti Ningsih, Ibunda yang selalu mendoakan penulis tiada henti, agar menjadi orang yang berhasil. 14. Sarta Dinata, Ayahanda penulis yang selalu memberikan semangat, dan nasehat dengan bijaksana kepada penulis. 15. Try Busyaeri Fajrillah, yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. 16. Anis Yuliana, Vergie Putri Gayatri, Alvi Syahrianti, Lailatul Aliya, Magdalena, Rizki Septi Nurafifah, Sutiawan, dan Mursi, sahabat yang selalu memberikan motivasi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 17. Teman-teman seperjuangan Kelas B Administrasi Negara angkatan tahun 2011 yang saling mendukung agar semuanya bisa sukses. 18. Teman-teman Angkatan Administrasi Negara tahun 2011 yang memberikan kesan selama perkuliahan. 19. Irwan Hermawan, A.Md., sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar menjadi orang sukses. 20. M. Muchsin dan Rum Nasih, kakek dan nenek yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 21. Desty Megadianti S.P., Budi Rahmat, Agus Priyatna, keluarga besar yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.

iii

Selain itu peneliti selaku penyusun menyadari akan adanya kekurangan-kelurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Disamping itu juga peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum wr.wb

Serang, 18 Mei 2015

Putri Permatasari

iv

DAFTAR ISI LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ABSTRAK ABSTRACT LEMBAR PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR .....................................................................................

i

DAFTAR ISI .....................................................................................................

v

DAFTAR TABEL ..................................................................................... …. DAFTAR GAMBAR .........................................................................................

viii x

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ................................................................................

1

1.2 Identifikasi Masalah ....................................................................... 21 1.3 Pembatasan Masalah ....................................................................... 22 1.4 Rumusan Masalah ........................................................................... 22 1.5 Tujuan Penelitian ............................................................................ 22 1.6 Manfaat Penelitian .......................................................................... 23

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR 2.1 Deskripsi Teori ................................................................................... 25 2.1.1 Kebijakan Publik .................................................................. 25 2.1.2 Evaluasi Kebijakan Publik ................................................... 31 2.1.3 Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik ............................ 35 2.1.4 Model Evaluasi Kebijakan ................................................... 38 2.1.5 Pengertian Kesehatan ........................................................... 45 2.1.6 Jaminan Persalinan ............................................................... 46 2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................................ 60

v

2.2 Penelitian Terdahulu ............................................................................ 64 2.2 Asumsi Dasar ...................................................................................... 68

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian .............................................................................. 69 3.2 Ruang Lingkup Penelitian ................................................................. 69 3.3 Lokasi Penelitian ............................................................................... 70 3.4 Variabel Penelitian ............................................................................ 71 3.4.1 Definisi Konsep .................................................................... 71 3.4.2 Definisi Operasional Penelitian ............................................ 73 3.5 Instrumen Penelitian ........................................................................... 75 3.6 Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 76 3.7 Informan Penelitian ........................................................................... 78 3.8 Teknik Analisis dan Keabsahan Data ................................................ 79 3.8.1 Teknik Analisis Data ............................................................ 79 3.8.2 Uji Keabsahan Data .............................................................. 82 3.9 Jadwal Penelitian ............................................................................... 85

BAB IV DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian................................................................. 87 4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Cibadak ............................... 87 4.1.2 Gambaran Umum Puskesmas Mandala ............................... 99 4.2 Deskripsi data .................................................................................... 109 4.2.1 Deskripsi DataPenelitian .................................................... 109 4.2.2 Data Informan .................................................................... 111 4.3 Penyajian Data .................................................................................. 114 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian ............................................................ 163

BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan ........................................................................... 178

vi

5.2 LokaSaransi dan Waktu Penelitian ....................................... 179

DAFTAR PUSTAKA

vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Persentase Penolong Persalinan di Kecamatan Cibadak Tahun 2012 .............................................................................................. 11 Gambar 2.1 : Proses Kebijakan .......................................................................... 29 Gambar 2.2 : Sekuensi Implementasi Kebijakan ............................................... 30 Gambar 2.3 : Kerangka Berfikir ......................................................................... 67 Gambar 3.1 : Komponen dalam Analisis Data ................................................... 80 Gambar 4.1 : Mobil Ambulance Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak ....................................................................... 116 Gambar 4.2 : Alur Sosialisasi Program Jaminan Persalinan ............................ 123

x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Lampiran 2

Matriks Wawancara

Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Petunjuk Teknik Jaminan Persalinan

Lampiran 5

Daftar Istilah

Lampiran 6

Daftar Riwayat Hidup

xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Angka kematian ibu atau disingkat menjadi AKI adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan, per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada masa tertentu. AKI juga merupakan salah satu indikator dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat di suatu negara. AKI yang tinggi menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di suatu negara belum baik, sebaliknya AKI yang rendah menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat di suatu negara baik. Negara Indonesia merupakan negara bagian Asia Tenggara yang memiliki angka kematian ibu (AKI) paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Angka kematian ibu di Indonesia yang masih tinggi, menunjukkan kualitas hidup perempuan di Indonesia masih rendah. Pada tahun 2012 angka kematian ibu di Indonesia mencapai 359 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH), yang kemudian diikuti oleh negara Filipina yang memiliki AKI sebesar 230 per 100.000 KH, kemudian Vietnam dengan AKI sebesar 150 per 100.000 KH, berikutnya Thailand dengan AKI sebesar 110 per 100.000 KH, Malaysia dengan AKI sebesar 62 per 100.000 KH, Kemudian Singapura dengan AKI sebesar 14 per 100.000 KH, dan Brunei Darussalam

1

2

dengan AKI sebesar 13 per 100.000 KH. Berdasarkan angka tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia memiliki angka kematian ibu paling tinggi dibandingkan dengan negara – negara lainnya di Asia Tenggara. Keterbatasan masyarakat miskin dalam mendapatkan akses kesehatan, tentu membawa dampak bagi keberhasilan dalam pembangunan kesehatan. Selain permasalahan gizi buruk, yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah, permasalahan akses kesehatan reproduksi bagi perempuan miskin. Tidak adanya pelayanan kesehatan reproduksi yang terbuka untuk mereka, sehingga sampai saat ini perempuan dari keluarga miskin masih memilih menggunakan jasa dukun bayi, untuk membantu proses persalinan. Akibat persalinan yang dilakukan selain oleh bidan atau tenaga kesehatan terampil lainnya menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi, karena dengan persalinan yang dibantu oleh dukun dapat mengakibatkan terjadinya persalinan yang beresiko seperti pendarahan, dimana pernah terjadi kasus pendarahan pada saat seorang ibu melakukan proses persalinan di dukun bayi (Sumber: Hasil wawancara dengan Kader Posyandu di Kampung Kaloncing, Desa Kaduagung Tengah pada Tanggal 25 Oktober 2014). Sebelum dibuatnya program jaminan persalinan, Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) melaporkan Angka Kematian Ibu (AKI) nasional mulai Tahun 1994, 1997, 2003, 2007 (sebelum dilaksanakan program jaminan persalinan), dan Tahun 2012 (pada saat sedang dilaksanakan program jaminan persalinan). Data tersebut dapat dilihat melalui Tabel 1.1 berikut :

3

Tabel 1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) Nasional Hasil Survei Derajat Kesehatan Indonesia (SDKI) No

Tahun

Angka Kematian Ibu (AKI)

1.

1994

390/100.000 Kelahiran Hidup

2.

1997


3.

2003


4.

2007


5.

2012


Sumber : Profil Kesehatan Indonesia (2013)

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa, angka kematian ibu di Indonesia mulai dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2007 mengalami penurunan setiap tahunnya, meskipun mulai tahun 2011, dimana sudah diberlakukan program jaminan persalinan. AKI Nasional pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang sangat tinggi, hingga mencapai 359 per 100.000 Kelahiran Hidup, dimana AKI tersebut masih sangat jauh diatas target AKI untuk MDGs (Millenium Development Goals)

tahun 2015 yang ditetapkan oleh WHO (World Health

Organization) dimana target angka kematian ibu ditetapkan sebesar 102/100.000 Kelahiran Hidup. Selanjutnya, data angka kematian bayi (AKB) di Indonesia dapat dilihat melalui Tabel 1.2 berikut :

4

Tabel 1.2 Angka Kematian Bayi (AKB) Nasional Hasil Survei Derajat Kesehatan Indonesia (SDKI) No

Tahun

Angka Kematian Ibu (AKI)

1.

1994

57/1000 Kelahiran Hidup

2.

1997


3.

2003


4.

2007


Sumber : Profil Kesehatan Indonesia (2012)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 diatas, dapat diketahui bahwa angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi, dan sangat jauh jika dibandingkan dengan target angka kematian bayi tahun 2015, yang ditargetkan sebesar 23 per 1000 Kelahiran Hidup. Oleh karena tingginya angka kematian ibu di Indonesia, dibandingkan dengan negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) lainnya, serta tingginya angka kematian bayi di Indonesia, maka Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II, menetapkan kebijakan jaminan persalinan atau disingkat Jampersal. Program jaminan persalinan atau disingkat menjadi Jampersal, merupakan perluasan kepesertaan dari jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan tidak hanya mencakup masyarakat miskin saja. Manfaat yang diterima oleh penerima jaminan persalinan terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana pasca persalinan. Sedangkan pengertian umum dari program jampersal adalah, program pemeriksaan kehamilan (antenatal),

5

persalinan dan pemeriksaan masa nifas (postnatal), bagi seluruh ibu hamil yang belum mempunyai jaminan kesehatan, serta bayi yang dilahirkannya pada fasilitas kesehatan, yang bekerjasama dengan program jaminan persalinan terintegrasi dengan program jaminan kesehatan masyarakat. Program

Jampersal

merupakan,

program

yang difokuskan

untuk

memberikan jaminan kebijakan, dan manajemen publik pembiayaan persalinan bagi setiap wanita hamil. Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 256/Menkes/PER/XII/ 2011 tentang petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan program Jampersal, menyebutkan bahwa jaminan persalinan ditujukan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas ibu, oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Tujuan umum dari program jaminan persalinan adalah, untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kehamilan, persalinan,

nifas, bayi baru lahir, dan KB (keluarga

berencana) pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang, di fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. Mulai tanggal 01 Januari 2014, program jaminan persalinan masuk kedalam bagian pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, karena untuk seluruh masyarakat miskin yang mendapat Jamkesmas otomatis masuk kedalam BPJS, dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory). Berdasarkan undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan

6

masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan di Provinsi Banten menempati posisi ke 5 (lima) di tingkat nasional, dimana posisi pertama diduduki oleh Provinsi Jawa Barat, posisi kedua diduduki oleh Provinsi Jawa Tengah, posisi ketiga diduduki oleh Provinsi Jawa Timur, dan posisi keempat diduduki oleh Provinsi Sumatra Utara. Pada Tahun 2012 angka kematian ibu di Provinsi Banten, berdasarkan hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) mencapai 308 per 100.000 Kelahiran Hidup, sedangkan rata-rata nasional berada pada angka 359 per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka kematian bayi di Provinsi Banten menempati posisi keenam di tingkat nasional, dimana AKB Provinsi Banten tahun 2012 mencapai 30,9 per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut masih sangat jauh dari target AKB tahun 2015, yang ditetapkan sebesar 23 Jiwa / 1.000 Kelahiran Hidup. Pada tahun 2013 jumlah kematian ibu di Provinsi Banten mencapai jumlah yang sangat tinggi, yakni sebanyak 216 (dua ratus enam belas kematian, sedangkan kematian bayi neonatal (hanya hidup dalam rentang waktu dua puluh delapan hari) sebanyak 1220 (seribu dua ratus dua puluh) kematian. Jumlah penduduk yang tinggi, kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan, serta kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat di Provinsi Banten, merupakan penyebab dari tingginya angka kematian ibu dan bayi di Provinsi. Berikut adalah data Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Banten :

7

Tabel 1.3 Pencapaian Indikator AKI dan AKB Kabupaten / Kota se- Provinsi Banten tahun 2009-2011

No

Kabupaten / Kota

AKB (1000 per Kelahiran Hidup)

AKI (100.000 per Kelahiran Hidup)

2009

2010

2011

2009

2010

2011

1

Kota Tangerang

12,5

11,3

8,2

98,1

78,7

51,9

2

Kota Serang

25,1

23,1

18,5

163,4

149,8

125,1

3

Kab.Lebak

45,1

41,4

35,2

336,7

332,5

328,1

4

Kab.Tangerang

21,2

18,9

15,2

115,1

106,4

104,9

5

Kab.Pandeglang

44,5

40,8

32,6

328,0

302,1

302,1

6

Kota Cilegon

22.2

20,4

13,6

196,8

185,0

102,0

7

Kab.Serang

30,1

26,6

18,7

419,1

381,4

362,1

8

Kota Tangsel

9,8

8,0

5,0

82,9

64,9

50,6

PROVINSI

25,3

22,8

17,0

203,2

187,3

158,6

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten, 2012

Pada tabel 1.3, dapat diketahui bahwa Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) kota dan 4 (empat) kabupaten, diantaranya Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak. Berdasarkan data pada tabel 1.3 diatas, dapat diketahui bahwa, Kabupaten Lebak merupakan penyumbang angka kematian ibu paling tinggi di Provinsi Banten, dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Banten. Kabupaten Lebak berdiri

8

pada tanggal 2 Desember tahun 1828 dan terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan, yang dibagi lagi atas 340 (tiga ratus empat puluh) desa dan 5 (lima) kelurahan. Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah sekitar 3,044,72 km² dengan jumlah penduduk sekitar 1.233.900 Jiwa, dan beribukotakan Rangkasbitung. Untuk melihat Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Lebak, setelah adanya program jaminan persalinan dapat dilihat melalui Tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4 Pencapaian Indikator AKI dan AKB Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013 No 1.

2.

Indikator

Satuan

2011 2012 2013 Target Hasil Target Target Hasil Target

Angka Jiwa / Kematian 100.000 184,2 196,9 167,1 172,1 150,6 Ibu (AKI) KH Angka Jiwa / Kematian 1.000 38,1 30,6 36,7 28,2 35,4 Bayi KH (AKB) Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, 2014

157,7

24,6

Berdasarkan data pada Tabel 1.4 diatas, dapat diketahui bahwa sejak diberlakukan program jaminan persalinan,

terdapat beberapa pencapaian

diantaranya, Angka Kematian bayi (AKB) di Kabupaten Lebak menunjukkan kecenderungan menurun dari tiap tahunnya, mulai dari tahun 2011, AKB pada tahun tersebut sebesar 30,6 Jiwa / 1.000 Kelahiran Hidup (KH), dan turun menjadi 24,6 Jiwa / 1.000 KH pada tahun 2013. Angka tersebut sudah mulai mendekati

9

target AKB yang ditetapkan oleh Millenium Development Goals (MDGs), pada tahun 2015 yakni sebesar 23 Jiwa / 1.000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) pada Tabel 1.4 menunjukkan kecenderungan menurun dari tiap tahunnya. Mulai dari tahun 2011, sejak diberlakukan Program Jaminan Persalinan, AKI pada tahun tersebut yaitu sebesar 196,9 Jiwa / 100.000 KH dan turun menjadi 157,7 Jiwa per 100.000 KH pada tahun 2013. Namun meskipun angka kematian ibu di Kabupaten Lebak mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 cenderung menurun, tetapi angka kematian ibu masih belum sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Lebak, dimana setiap tahunnya angka kematian ibu selalu lebih besar dari target angka kematian ibu yang telah ditetapkan, dan AKI tersebut masih sangat jauh dari target AKI yang ditetapkan oleh Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yang ditetapkan oleh WHO (World Health Organization), dimana target angka kematian ibu ditetapkan sebesar 102 per 100.000 Kelahiran Hidup. Karena keterbatasan masyarakat miskin dalam mendapatkan akses pelayanan reproduksi, maka mereka memilih untuk menggunakan jasa penolong persalinan oleh non medis (dukun bayi), untuk menolong proses persalinannya. Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2010, menunjukkan bahwa persalinan oleh tenaga kesehatan pada kelompok sasaran miskin, baru mencapai sekitar 69,3%. Sedangkan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan difasilitas kesehatan baru mencapai 55,4%. Untuk persentase balita menurut Kabupaten / Kota. Persentase penolong persalinan terakhir di Provinsi Banten dapat dilihat melalui Tabel 1.5 berikut :

10

Tabel 1.5 Persentase Balita menurut Kabupaten / Kota dan Penolong Persalinan Terakhir di Provinsi Banten Tahun 2011-2012

No

1 2 3 4 1 2 3 4

Kabupaten / Kota

Kabupaten Pandeglang Lebak Tangerang Serang Kota Tangerang Cilegon Serang Tangerang Selatan Provinsi Banten

No

Kabupaten / Kota

Tahun 2011 Dokter

Bidan

Lainnya

Jumlah

2,39 1,32 17,54 6,69

39,36 29,76 63,43 44,41

58,25 68,91 19,02 48,90

100,00 100,00 100,00 100,00

26,97 25,78 20,42 32,66

71,74 57,90 56,99 65,17

1,30 16,32 22,58 2,17

100,00 100,00 100,00 100,00

16,25

55,52

28,23

100,00

Tahun 2012

Dokter Bidan Lainnya Kabupaten 1 Pandeglang 5,11 42,59 52,30 2 Lebak 5,87 38,69 55,43 3 Tangerang 18,06 68,86 13,08 4 Serang 7,70 51,28 41.02 Kota 1 Tangerang 31,19 66,09 2,71 2 Cilegon 13,28 77,87 8,84 3 Serang 18,59 56,50 24.91 4 Tangerang 32,36 66,33 1.31 Selatan Provinsi Banten 17,60 59,23 23.17 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2013

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Berdasarkan data pada tabel 1.5 diatas, menunjukkan bahwa persentase penolong persalinan terakhir oleh tenaga selain bidan, dokter, paling tinggi ditempati oleh Kabupaten Lebak. Dimana pada tahun 2011 persentasenya sangat

11

tinggi, yaitu mencapai 68,91% dan menurun pada tahun 2012 menjadi 55,43%. Salah satu kendala penting untuk mengakses persalinan oleh tenaga kesehatan difasilitas kesehatan adalah, keterbatasan dan ketidak- tersediaan biaya, sehingga diperlukan kebijakan terobosan. untuk meningkatkan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan difasilitas kesehatan. Melalui kebijakan yang disebut jaminan persalinan. Jaminan persalinan dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan, yang didalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasuk keluarga berencana pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir. Dalam evaluasi program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, ditemukan beberapa permasalahan. Pertama, hasil yang dicapai dari diberlukakannya program jaminan persalinan belum maksimal. Data tersebut dapat dilihat melalui gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1 Persentase Penolong Kelahiran di Kecamatan Cibadak Tahun 2012 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2013

12

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada gambar 1.1, dapat dipahami bahwa pada tahun 2012 terdapat 25% (dua puluh lima persen) persalinan yang ditangani oleh tenaga medis, sementara terdapat 18% (delapan belas persen) persalinan yang tolong oleh dukun terlatih, serta terdapat 56% (lima puluh enam persen) persalinan yang dibantu oleh dukun tidak terlatih. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun sudah diberlakukan program jaminan persalinan di Kecamatan Cibadak, tetapi jika dilihat dari gambar 1.2, persentase persalinan yang ditolong oleh dukun terlatih hampir menyamai persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis. Persentase persalinan yang ditolong oleh dukun tidak terlatih, dua kali lipat lebih besar, dibandingkan dengan persentase pertolongan persalinan oleh tenaga medis. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa, tingkat pemahaman penduduk terhadap pentingnya keselamatan ibu dan anak yang dilahirkan, serta pentingnya tenaga kesehatan medis masih kurang, mereka juga memiliki anggapan bahwa dengan bersalin di dukun tidak membutuhkan biaya yang besar ( Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten,2015). Kedua, pada saat pelaksanaan program jaminan persalinan, terdapat permasalahan lain, yaitu kurangnya fasilitas yang mendukung berjalannya program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala. Hal tersebut berkaitan dengan hasil yang dicapai dari program Jampersal, karena hal ini menjadi hambatan dalam mencapai hasil program jaminan persalinan yang maksimal. Puskesmas Mandala hanya memiliki 1 (satu) kendaraan operasional Puskesmas saja, yang biasa disebut dengan mobil ambulance, padahal beberapa desa di

13

wilayah Puskesmas Mandala memiliki jarak yang cukup jauh untuk ditempuh, ditambah dengan kondisi jalan yang kurang bagus, penerangan jalan yang belum memadai, dan masih jarang dilalui oleh angkutan umum, sehingga apabila ada pasien yang membutuhkan pertolongan disaat yang bersamaan, hal ini menjadi kendala yang berarti bagi pihak Puskesmas (Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Mandala, Pada Tanggal 27 Oktober 2014). Selain permasalahan kendaraan operasional Puskesmas, permasalahan lainnya yang berkaitan dengan kurangnya fasilitas yang memadai di Puskesmas Mandala yakni, sejak diberlakukan program jaminan persalinan, Puskesmas Mandala belum memberlakukan layanan 24 jam, dimana Puskesmas Mandala belum menerima pasien rawat inap pada saat itu, karena keterbatasan sarana dan prasarana (Sumber: Hasil wawancara dengan Pengelola Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Puskesmas Mandala, pada Tanggal 27 Oktober 2014). Kurangnya sarana dan prasarana di Puskesmas Mandala pada saat itu, mempengaruhi hasil yang dicapai dari program jaminan persalinan yang belum maksimal. Permasalahan ketiga yaitu, adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta Jampersal setelah pasien (peserta jampersal) mendapatkan pelayanan Jampersal. Berdasarkan pedoman pelaksanaan program jaminan persalinan yaitu Petunjuk Teknis (Juknis) program jaminan persalinan, seharusnya pelayanan Jampersal itu diberikan secara gratis atau tidak memungut biaya kepada masyarakat. Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, masih terdapat beberapa tenaga medis (tidak semua) yang mengenakan biaya kepada pasien (peserta Jampersal), setelah mendapatkan pelayanan pertolongan persalinan.

14

Jumlah biaya yang dikeluarkan oleh peserta Jampersal, yang sudah mendapatkan pelayanan jampersal, yakni sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (Sumber: Hasil wawancara dengan warga yang menggunakan program Jampersal pada tanggal 25 Oktober 2014). Tentu saja hal tersebut menyimpang dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 256/Menkes/PER/XII/ 2011, tentang petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program Jampersal, yang seharusnya pelayanan jampersal diberikan secara gratis kepada masyarakat. Karena program Jampersal dibuat untuk memberikan bantuan finansial kepada masyarakat miskin, agar mereka bisa melakukan persalinan dengan dibantu oleh tenaga medis. Masalah keempat, jumlah kematian bayi yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Padahal program jaminan persalinan ini bertujuan untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Namun di wilayah Puskesmas Mandala, sejak diberlakukan program jaminan persalinan, jumlah kematian bayi justru menunjukkan peningkatan disetiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa, program jaminan persalinan belum dapat memecahkan masalah tingginya AKI dan AKB terutama di Wilayah Puskesmas Mandala. Data tersebut dapat dilihat melalui data jumlah kejadian kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala, pada tabel 1.6 berikut :

15

Tabel 1.6 Jumlah Kejadian Kematian Bayi (0 Tahun) di Wilayah Puskesmas Mandala Tahun 2011-2013 2010 2011 2012 2013 L P L P L P L P 2 1 1 0 1 3 1 2 1 1 0 0 1 2 2 1 1 0 1 0 4 1 2 2 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 0 2 1 0 1 2 0 1 1 2 1 0 2 1 5 2 3 5 9 6 9 10 9 8 15 19 Sumber : BPS Provinsi Banten, 2012,2013 dan Puskesmas Mandala, 2014 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

DESA Tambakbaya Bojongleles Kaduagung Timur Kaduagung Barat Kaduagung Tengah Mekar Agung Jumlah

Pada Tabel 1.6, dapat diketahui bahwa, selama diberlakukan program jaminan persalinan, jumlah kejadian kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala pada tahun 2011-2013, jumlahnya terus mengalami peningkatan. Sebelum ada program jaminan persalinan (tahun 2010), jumlah kejadian kematian bayi di Wilayah Puskesmas Mandala terjadi sebanyak 9 (sembilan) kematian, sedangkan sejak diberlakukan program jaminan persalinan, tepatnya mulai tahun 2011, jumlah kejadian kematian bayi di Wilayah Puskesmas Mandala menurun satu tingkat, yakni menjadi 8 (delapan) kematian, kemudian pada tahun berikutnya (tahun 2012), jumlah kejadian kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala terus mengalami peningkatan hingga dua kali lipat lebih, yakni sebanyak 15 (lima belas) kejadian kematian. Pada tahun berikutnya, yakni tahun 2013 jumlah kejadian kematian bayi di Wilayah Puskesmas Mandala mengalami peningkatan lagi menjadi 19 (sembilan belas) kematian. Hal tersebut

16

menunjukkan bahwa, program jaminan persalinan belum dapat memecahkan masalah tingginya AKI dan AKB, terutama di Wilayah Puskesmas Mandala. Penyebab kematian bayi di Kecamatan Cibadak diantaranya, karena pernikahan dini, MBA (Married by accident) dimana kehamilannya tidak diinginkan dan kemudian ditutup-tutupi, sehingga bagaimana mau melakukan pemeriksaan kehamilan, memberi vitamin dan lain-lain, Jika kehamilannya saja tidak diinginkan atau tidak direncanakan (Sumber: Hasil wawancara dengan Bidan di Puskesmas Mandala Bagian Kesehatan Ibu dan Anak pada Tanggal 27 Oktober 2014). Masalah kelima, tidak ada perubahan yang signifikan pada jumlah kejadian kematian ibu di Wilayah Puskesmas Mandala, sebelum dan sesudah adanya program jaminan persalinan. Padahal jika melihat pada tujuan dibuatnya program jaminan persalinan, program ini bertujuan untuk menekan AKI dan AKB. Data jumlah kejadian kematian ibu sebelum dan sesudah adanya program jaminan persalinan dapat dilihat melalui tabel 1.7 berikut : Tabel 1.7 Jumlah Kejadian Kematian Ibu di Wilayah Puskesmas Mandala Tahun 2011-2013

No 1 2 3 4 5 6

Desa

2008

2010

2011

2012

2013

Tambakbaya 1 0 1 0 0 Bojongleles 0 0 0 0 0 Kaduagung Timur 0 0 0 0 1 Kaduagung Barat 0 0 0 0 0 Kaduagung Tengah 0 0 0 0 0 Mekar Agung 0 0 0 0 0 Jumlah 1 0 1 0 1 Sumber : Puskesmas Mandala, 2014 dan BPS Provinsi Banten,2012,2013

17

Pada tabel 1.7 dapat diketahui bahwa, jumlah kejadian kematian ibu di wilayah Puskesmas Mandala sebelum diadakan program jaminan persalinan, jumlahnya sebanyak 1 (satu) kematian, yaitu terjadi pada tahun 2008 di Desa Tambakbaya. Pada Pada tahun 2010, tidak terjadi kematian ibu di wilayah Puskesmas Mandala. Sejak diberlakukan program jaminan persalinan, pada tahun 2011 jumlahnya meningkat satu tingkat, dimana pada tahun sebelumnya nihil, tetapi di tahun 2011 terjadi kematian ibu sebanyak 1 (satu) kematian, tepatnya di Desa Tambakbaya. Pada tahun berikutnya (tahun 2012) jumlah kematian ibu mulai nihil kembali, dan di tahun berikutnya (tahun 2013) terjadi kematian ibu sebanyak 1 (satu) kematian, yaitu di Desa Kaduagung Timur. Hal tersebut menunjukkan, belum adanya perubahan yang signifikan dari diberlakukannya program jaminan persalinan. Kejadian kematian ibu di Desa Kaduagung Timur, diakibatkan karena faktor tiga keterlambatan. Pertama, terlambat mengambil keputusan, kedua, terlambat ketempat rujukan, dan ketiga, terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan. Faktor tersebut yang terjadi di wilayah Puskesmas Mandala, tepatnya pada kejadian kematian ibu di Desa Kaduagung Timur, awalnya korban mengalami hipertensi (darah tinggi), dimana dalam kehamilan disebut dengan eklamsi. Awalnya korban mengalami kejang-kejang dan mules dari pagi, namun karena kebanyakan masyarakat masih berfikir tradisional (belum terbuka), mereka tidak ada yang bergegas untuk memanggil bidan, karena mereka beranggapan bahwa korban sedang kesurupan, sehingga

18

korban tidak mendapatkan tindakan apapun. Ketika korban tidak mengalami perubahan, barulah masyarakat di sana memanggil bidan, kemudian bidan langsung membawa pasien tersebut ke Rumah Sakit terdekat, namun karena dari awal terlambat ditangani oleh tenaga medis akhirnya korban tidak tertolong (Sumber: Hasil wawancara dengan Bidan di Puskesmas Mandala Bagian Kesehatan Ibu dan Anak pada Tanggal 27 Oktober 2014). Permasalahan keenam, meski sudah diberlakukan program jaminan persalinan, namun masih ada masyarakat yang tidak memberikan tanggapan yang baik terhadap program tersebut. Masih ada masyarakat (Ibu hamil) yang tidak ikut berpartisipasi terhadap program jaminan persalinan. Mereka masih memilih untuk menggunakan jasa penolong persalinan di dukun. Hal tersebut dikarenakan mereka merasa sebagai orang yang tidak mampu, sehingga tidak memiliki biaya untuk melakukan persalinan di bidan atau tenaga medis lainnya. Mereka mengungkapkan bahwa dengan melakukan persalinan di dukun tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar, karena bayarnya boleh berapa saja sesuai kemampuan dan bisa dilakukan dengan cara dicicil (Sumber: Wawancara dengan masyarakat yang bersalin di dukun, pada Tanggal 16 Oktober 2014). Adapun data jumlah persalinan berdasarkan penolong persalinan se- Kecamatan, di Kabupaten Lebak dapat dilihat melalui tabel 1.8 berikut :

19

Tabel 1.8 Jumlah Persalinan Berdasarkan Penolong Persalinan se-Kecamatan di Kabupaten Lebak Tahun 2013 Tenaga Kesehatan (Gakin)

125 56 78 84 77 80 36 49 20 121 121 183

Dukun Bermitra dengan Nakes 334 707 38 488 264 503 160 11 121 162 172 0

35 132 39 21 85 55 30 48 188 70 87 208 107 71 166 78 2.450

343 443 471 182 0 25 133 319 550 518 61 44 19 18 0 403 6.489

0 37 69 1 87 89 12 619 100 72 347 107 397 345 182 174 4.698

No

Kecamatan

Dokter

Bidan

Perawat

Dukun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Malingping Wanasalam Panggarangan Cihara Bayah Cilograng Cibeber Cijaku Cigemblong Banjarsari Cileles Gunung Kencana Bojongmanik Cirinten Leuwidamar Muncang Sobang Cipanas Lebak Gedong Sajira Cimarga Cikulur Warunggunung Cibadak Rangkasbitung Kalanganyar Maja Curugbitung Jumlah

52 0 28 15 148 14 312 18 4 59 57 39

1.007 919 538 488 562 512 1.158 462 112 940 781 416

0 6 6 0 0 0 1 0 0 20 1 0

31 36 44 12 13 102 6 71 172 112 63 139 339 12 38 80 2.016

362 384 852 170 521 848 399 900 1.034 762 524 782 1.804 519 718 549 19.023

0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 36

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

379 86 40 141 657 0 262 77 40 204 114 60

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2014

Berdasarkan data pada tabel 1.8, menunjukkan bahwa jumlah terbanyak penolong persalinan oleh dukun diduduki oleh Kecamatan Cibadak, dimana

20

terdapat 208 (dua ratus delapan) jumlah persalinan yang ditolong oleh dukun yang belum bermitra dengan tenaga jesehatan. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang paling banyak, dibandingkan dengan jumlah persalinan yang ditolong oleh dukun pada kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Lebak. Hal ini menunjukkan bahwa, sebagian besar penduduk di Kecamatan Cibadak masih kurang mengerti dan faham akan pentingnya tenaga kesehatan medis, dan penolong persalinan oleh dukun dianggap tidak membutuhkan biaya yang besar ( Sumber : Kecamatan Cibadak Dalam Angka Tahun 2014, 2015). Data pada tabel 1.8 menunjukkan bahwa, tanggapan masyarakat terhadap program jaminan persalinan belum baik. Karena jika melihat pada tujuan program jaminan persalinan, program ini bertujuan untuk membantu masyarakat secara finansial, khususnya masyarakat miskin, agar mereka bisa melakukan persalinan dengan dibantu oleh tenaga kesehatan (medis), untuk meminimalisir terjadinya persalinan beresiko, yang dapat memicu terjadinya kematian ibu. Analisis kematian ibu yang dilakukan Direktorat Bina Kesehatan Ibu pada Tahun 2010, membuktikan bahwa kematian ibu terkait erat dengan penolong persalianan, dan tempat atau fasilitas persalinan. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. Demikian pula dengan tempat atau fasilitas persalinan, jika persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan juga akan semakin menekan risiko kematian ibu. Selain data pada tabel 1.8, data pada gambar 1.1 juga menunjukkan tanggapan masyarakat terhadap program jaminan persalinan di Kecamatan Cibadak belum baik, karena

21

gambar 1.2 menunjukkan jumah pertolongan persalinan oleh dukun. lebih tinggi dari jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga medis.. Oleh karena permasalahan-permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “EVALUASI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN

(JAMPERSAL)

DI

PUSKESMAS

MANDALA,

KECAMATAN CIBADAK, KABUPATEN LEBAK TAHUN 2011-2013”.

1.1 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mencoba mengidentifikasikan permasalahan jaminan persalinan. identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Hasil yang dicapai dari diberlakukannya program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, belum maksimal. 2. Kurangnya fasilitas yang mendukung berjalannya program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. 3. Adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta jaminan persalinan, setelah pasien (peserta Jampersal) mendapatkan pelayanan jaminan persalinan di beberapa tenaga medis Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. 4. Jumlah kejadian kematian bayi, sejak diberlakukan program jaminan persalinan

di

wilayah

Puskesmas

Mandala,

Kabupaten Lebak, meningkat setiap tahunnya.

Kecamatan Cibadak,

22

5. Tidak terjadi perubahan yang signifikan, pada jumlah kejadian kematian ibu, sebelum dan sesudah diadakan program jaminan

persalinan, di

wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. 6. Tanggapan masyarakat terhadap program jaminan persalinan di wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak belum baik.

1.2 Pembatasan Masalah Berdasarkan pada uraian-uraian yang ada dalam latar belakang masalah, dan identifikasi masalah, peneliti memiliki keterbatasan kemampuan dan berfikir secara menyeluruh, oleh karena itu peneliti mencoba membatasi penelitiannya pada Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013.

1.3 Rumusan Masalah : Berdasarkan batasan permasalahan diatas, mengenai Evaluasi Program Jaminan Persalinan, maka rumusan masalahnya yaitu, Bagaimana Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013?

1.4 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian evaluasi program jaminan persalinan ini yaitu mengetahui Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013.

23

1.5 Manfaat Penelitian Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian yang berjudul Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013, ini adalah :

1.5.1

Manfaaat Teoritis 1. Mengetahui konsep-konsep kebijakan publik dan evaluasi dari suatu kebijakan. 2. Untuk mengaplikasikan materi-materi pengajaran mengenai kebijakan publik, khususnya mengenai evaluasi kebijakan publik. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran guna melakukan pengembangan teori-teori kebijakan. 3. Untuk mengembangkan teori evaluasi kebijakan publik.

1.5.2 Manfaat Praktis a. Bagi Peneliti Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti dapatkan dan pelajari dalam perkuliahan dikelas. b. Bagi Instansi Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi instansi terkait, untuk program di masa yang akan datang.

24

c. Bagi Masyarakat Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi arahan bagi masyarakat, agar masyarakat dapat mengakses program pemerintah, di masa yang akan datang, sesuai dengan sasaran program.

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR

2.1 Deskripsi Teori 2.1.1 Kebijakan Publik Kata kebijakan atau policy menurut Poerdarminta (1984:138) dalam Kamus Umum bahasa Indonesia diartikan dengan beberapa makna, diantaranya adalah pimpinan dan cara bertindak mengenai pemerintahan, kepandaian, kemahiran dan kebijaksanaan. Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kebijakan diartikan sebagai berikut : “Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang mempunyai garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (pemerintah, organisasi, dan sebagainya): pernyataan citacita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran”.

Adapun pengertian kebijakan publik menurut Friedrich dalam Agustino (2008:7) adalah : “Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatanhambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujun yang dimaksud”.

Dari definisi kebijakan publik menurut para ahli, yang telah dipaparkan di atas. Dapat dipahami bahwa terdapat kesamaan pengertian diantara keduanya. Kesamaan tersebut diantaranya, kedua definisi di atas mengartikan kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan berdasarkan usul dari individu, kelompok atau

25

26

pemerintah, untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun perbedaannya, yaitu terletak pada pengertian kebijakan publik menurut friedrich, yang mengemukakan bahwa didalam kebijakan terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan.

Berbeda dengan definisi kebijakan publik yang telah dipaparkan oleh para ahli di atas, pengertian kebijakan publik menurut Dye dalam Subarsono (2006:2) adalah sebagai berikut : “Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (public policy is whatever governments choose to do or not to do)”.

Dunn W dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Analisis Kebijakan Publik”

(2003:132)

menjelaskan

bahwa

kebijakan

publik

adalah

pola

ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Adapun Wilson dalam Wahab (2012:13) yang mengemukakan kebijakan publik sebagai berikut ; “The actions, objectivies, and pronouncements of goverments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does nothappen)” (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

27

Berdasarkan pada definisi-definisi kebijkan publik menurut para ahli di atas, dapat dipahami bahwa kebjakan publik adalah, suatu pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan tindakan dan atau keputusan, atau tidak melakukan.

Definisi lain disebutkan oleh Lemix dalam Wahab (2012:15) yang telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut : “The product of activities aimed at the resolution of publik problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process by political over time” (produk aktivitas-aktivitas yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan olek aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).

Pakar inggris, Jenkins dalam Wahab (2012:15) mendefinisikan kebijkan publik sebagai berikut : “A set of interrelated decisions taken by a political actor of group of actor concerning the selection of goal and the means of achieving principle, be within the power of these actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi).

Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2008:7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai berikut : “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

28

Berdasarkan pada definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli yang telah dipaparkan di atas, dapat diahami bahwa ketiga

definisi tersebut

memiliki kesamaan. Kesamaan tersebut yaitu definisi kebijakan publik yang merupakan suatu aktivitas dan atau keputusan yang dibuat oleh para aktor politik yang terjadi dalam lingkungan atau situasi tertentu.

Kebijakan publik sendiri menurut Nugroho (2012:93) merupakan bentuk dinamika tiga dimensi kehidupan setiap negara bangsa, yaitu : 1. Dimensi politik, karena kebjakan publik merupakan bentuk paling nyata system politik yang dipilih. Politik demokratis memberikan hasil kebijakan publik yang berproses secara demokratis dan dibangun untuk kepentingan kehidupan bersama, bukan orang-seorang atau satu atau beberapa golongan saja. 2. Dimensi hukum, karena kebijakan publik merupakan fakta hokum dari Negara, sehingga kebijakan publik mengikat seluruh rakyat dan juga seluruh penyelenggara Negara, terutama penyelenggara pemnerintahan. Fakta ini ditekankan karena hokum yang buruk adalah hokum yang berlaku untuk rakyat (terutama rakyat kecil) dan bukan untuk pembuat penegak hokum (atau “rakyat besar”). 3. Dimensi manajemen, karena kebijakan publik perlu untuk dirancang atau direncanakan, dilaksanakan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan, dipimpin oleh pemerintah beserta organisasi eksekutif yang dipimpinnya, yaitu birokrasi, bersama-sama dengan rakyat, dan untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian adalah fungsi manajemen. Adapun proses kebijakan dapat dilihat melalui gambar 2.1 berikut :

29

Proses Kebijakan

Proses Politik

Evaluasi Kebijakan

Isu Kebijakan

Formulasi

Implementasi

Kinerja

(Agenda Pemerintah)

Kebijakan

Kebijakan

Kebijakan

Input

Proses

Output

Gambar 2.1 Proses Kebijakan yang Ideal Sumber : Nugroho, 2012:533

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dipahami sebuah proses kebijakan, bahwa kebijakan berawal dari sebuah isu kebijakan yang menjadi agenda pemerintah, kemudian masuk kedalam tahap perumusan kebijakan, menurut Nugroho (2012:539) mendefinisikan perumusan kebijakan publik sebagai inti dari kebijakan publik, karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Proses selanjutnya yaitu pelaksanaan kebijakan atau Implementasi Kebijakan. Menurut Nugroho (2012:674) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui

30

formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Penjelas

Program

Proyek

Kegiatan

Pemanfaat (beneficiaries) Gambar 2.2 Sekuensi Implementasi Kebijakan Sumber : Nugroho, 2012:675

Berdasarkan gambar 2.2 dapat diketahui turunan dari kebijakan publik, dimuali dari program-program, kemudian diturunkan kembali menjadi proyekproyek, dan akhirnya diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Ketiganya merupakan bagian dari sebuah implementasi kebijakan. Proses berikutnya pada gambar 2.1. Setelah tahap implementasi kebijakan, tahap berikutnya adalah

31

evaluasi kebijakan atau dalam gambar 2.1 disebut dengan pemanfaat (beneficiaries). Adapun evaluasi kebijakan menurut Dye dalam Parson W (2008:351) mengemukakan bahwa : “Evaluasi Kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai”.

Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2012:119) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu (a projected program of goals, values, and practices). Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah dalam rangka mengambil keputusan baik itu melakukan atau tidak melakuakan untuk mencapai tujuan negara.

2.1.2 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan menurut Weiss dalam Soekarno (2003:173) adalah adalah suatu kata yang elastis yang dapat meluas meliputi penilaian kebenaran dan keberhasilan mengenai banyak hal. Adapun pengertian evaluasi kebijakan menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:185) yaitu :

32

“evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan”.

Dunn dalam Agustino (2008:185) mengungkapkan, secara sederhana evaluasi kebijakan berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, terdapat kesamaan definisi, yaitu evaluasi kebijakan publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kegagalan/keberhasilan suatu kebijakan, serta untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Sementara itu, pengertian lain mengenai evaluasi kebijakan didefinisikan oleh Dye dalam Parson W (2008:351) bahwa : “Evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai”. Agustino dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Kebijakan Publik” (2014:185) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai berikut :

“Bagian akhir dari suatu proses kebijakan yang dipandang sebagai pola aktivitas yang berurutan. Evaluasi kebijakan sebenarnya juga membahas persoalan perencanaan, isi, implementasi, dan tentu saja efek atau pengaruh dari kebijakan itu sendiri”.

Pengertian lain mengenai evaluasi kebijakan publik didefinisikan oleh Anderson dalam Soekarno (2003:149) sebagai berikut :

33

“Evaluasi kebijakan adalah lebih dari sekedar proses teknis atau analitis melainkan juga merupakan proses politis dan selanjutnya evaluasi kebijakan itu menunjukkan bahwa meskipun evaluasi itu dimaksudkan dengan tujuan yang tidak memihak dan objektif akan menjadi politis atau kegiatan politik dengan terjadinya pengaruh terhadap alokasi sumber-sumber daya dalam masyarakat”.

Dari ketiga definisi evaluasi kebijakan menurut ketiga ahli di atas, terdapat kesamaan dalam definisi evaluasi kebijakan. Kesamaan tersebut yaitu, evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas pemeriksaan yang dilakukan, untuk megetahui efek atau pengaruh yang diberikan, dari suatu kebijakan terhadap target sasaran dari kebijakan tersebut.

Adapun Jones dalam Soekarno (2003:173) mengemukakan bahwa : “Evaluasi adalah kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan dapat pula membantu penyempurnaan pelaksanaan kebijakan beserta perkembangannya”.

Berdasarkan definisi evaluasi kebijakan menurut Jones, dapat dipahami bahwa evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas dan merupakan proses yang dapat menyempurnakan sebuah kebijakan serta perkembangan dari kebijakan itu sendiri. Pengertian lain menurut Nugroho dalam bukunya yang berjudul “Public Policy” (2012:723) bahwa evaluasi merupakan penilaian pencapaian kinerja dari implementasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan “selesai dilaksanakan” dengan dua pengertian “selesai”, yaitu (1) pengertian waktu (mencapai/melewati “tenggat waktu”) dan (2) pengertian kerja (“pekerjaan tuntas”).

34

Ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan, pertama evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi: (1) seberapa jauh kebutuhan

niali,

dan

kesempatan

telah

dicapai

melalui

tindakan

kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai. (2) apakah tindakan yang ditempuh oleh implementing agencies sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel, dan adil. Dalam bagaian ini evaluasi kebijakan harus juga memerhatikan persoalanpersoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. (3) bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Kedua, evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pemilihan nilai dalam mencapai tujuan dan target, sejatinya, tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan nilai dari kelompok/golongan/partai tertentu. Ketiga, evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi netode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.

Berdasarkan definisi evaluasi kebijakan menurut Nugroho (2012:723), yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan evaluasi kebijakan publik adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengetahui

hasil

atau

pecapaian

dari

sebuah

kebijakan

yang

diimplementasikan. Apakah kebijakan tersebut berhasil atau sebaliknya.

telah

35

2.1.3 Evaluasi Implementasi Kebijakan Dunn dalam Nugroho (2012:731), mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, evaluasi teoritis, dan evaluasi keputusan teoritis. Untuk lebih jelas, dapat dilihat melalui tabel 2.1 berikut : Tabel 2.1 Pendekatan-pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan versi Dunn Pendekatan

Evaluasi Semu

Evaluasi Formal

Evaluasi Keputusan Teoritis

Tujuan Asumsi Menggunakan metode Ukuran manfaat atau deskriptif untuk nilai terbukti dengan menghasilkan informasi sendirinya atau tidak yang valid tentang hasil kontroversial kebijakan. Menggunakan metode Tujuan dan sasaran deskripif untuk dari pengambil menghasilkan informasi kebijakan dan yang terpercaya dan valid administrator yang mengenai hasil kebijakan secara resmi secara formal diumumkan diumumkan sebagai merupakan ukuran tujuan program yang tepat dari kebijakan. manfaat atau nilai. Menggunakan metode Tujuan dan sasaran deskripitif untuk dari berbagai pelaku menghasilkan informasi yang diumumkan yang terpercaya dan valid secara formal ataupun mengenai hasil kebijakan diam-diam merupakan yang secara eksplisit ukuran yang tepat dari diinginkan oleh berbagai manfaat atau nilai pelaku kebijakan Sumber : Nugroho, 2012:731

Bentuk-Bentuk Utama Eksperimentasi sosial, Akuntasi system sosial, Pemeriksaan sosial, Sintesis riset dan praktik Evaluasi perkembangan, Evaluasi eksperimental, Evaluasi proses retrospektif, Evaluasi hasil retrospektif

Penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi. Analisis utilitas multiatribut.

Berdasarkan pendekatan implementasi evaluasi Dunn pada tabel 2.1 diatas, dapat disimpulkan bahwa, terdapat tiga pendekatan evaluasi implementasi

36

kebijakan, yaitu evaluasi semu, evaluasi formal, evaluasi teoritis, dan evaluasi keputusan teoritis. Adapun Lester dan Steward dalam Nugroho (2012:733) mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu : “Evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; evaluasi impak, yaitu berkenaan dengan hasil dan/ atau pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki; dan evaluasi meta-evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu. Berdasarkan definisi evaluasi implementasi kebijakan publik menurut Lester dan Steward diatas, dapat dipahami bahwa evaluasi implementasi kebijakan publik merupakaan evaluasi yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan. Evaluasi impak berkairam dengan hasil serta pengaruh dari pelaksanaan kebijakan. Evaluasi kebijakan yaitu apakah hasil dari suatu kebijakan sudah sesuai dengan tujuan kebijakan. Evaluasi meta-evaluasi yaitu evaluasi berbagai pelaksanaan kebijakan untuk menemukan kesamaan. Sedangkan menurut Effendi dalam nugroho (2012:741), tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu : a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannyaberkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independent tertentu. b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi

37

kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcome implementasi kebijakan. c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” pengevaluasi untuk memilih variabel-variabel yang bersifat natural atau variabel lain yang tidak bisa diubah tidak dapat dimasukkan sebagai variabel evaluasi.

Namun demikian, ada beberapa hal yang dapat dipergunakan sebagai panduan pokok, yaitu: 1. Terdapat perbedaan tipis antara evaluasi kebijakan dan analisis kebijakan. Namun demikian, terdapat satu perbaedaan pokok, yaitu analisis kebijakan biasanya diperuntukkan bagi lingkungan pengambil kebijakan untuk tujuan formulasi atau penyempurnaan kebijakan, sementara evaluasi dapat dilakukan oleh internal ataupun ekternal pengambil kebijakan. 2. Evaluasi kebijakan yang baik harus mempunyai beberapa syarat pokok, yaitu: a. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan. b. Yang bersangkutan harus mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kenbijakan, dan target kebijakan. c. Prosedur evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi. 3. Evaluator haruslah individu atau lembaga yang mempunyai karakter profesional, dalam arti menguasai kecakapan keilmuan, metodologi, dan dalam beretika. 4. Evaluasi dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.

Berdasarkan definisi diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan publik adalah, untuk mengetahui keberagaman dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab (1) Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? (2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? (3) Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik?

38

Evaluasi impelementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/ atau evaluasi impak/pengaruh (outcome) kebijakan, atau sebagai evaluasi sumatif.

2.1.4 Model Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn dalam Nugroho (2012:728), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisisi kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah rekomendasi. Jadi meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi pada “perumusan” dilakukan pada sisi post-tindakan, yaitu lebih pada “proses” perumusan daripada muatan kebijakan yang biasanya “hanya” menilai apakah prosesnya sudah sesuai dengan prosedur

39

yang sudah disepakati, secara umum, William Dunn menggambarkan kriteriakriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut: Tabel 2.2 Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut William Dunn Tipe Kriteria Efektivitas Efisiensi Kecukupan Perataan

Responsivitas Ketepatan

Pertanyaan Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai ? Seberapa banyak usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ? Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ? Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda ? Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan. Prefensi atau nilai ? Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ? Sumber : Nugroho, 2012:729

Berdasarkan model evaluasi menurut Dunn yang telah dipaparkan di atas, penulis dapat simpulkan bahwa evaluasi berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, dan evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari sebuah kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik, serta evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian dari sebuah kebijakan yang telah dibuat dan diimplementasikan. Dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, penulis menggunakan teori Dunn, yakni kriteria evaluasi menurut Dunn, dimana

40

indikatornya adalah, efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Alasan penulis menggunakan teori tersebut, karena dari beberapa permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, masalahmasalah tersebut sesuai dengan indikator-indikator kriteria evaluasi menurut Dunn, terlebih penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari suatu program yang merupakan turunan dari kebijakan. Sementara itu, House dalam Nugroho (2012:733) membuat taksonomi evaluasi yang cukup berbeda, yang membagi model evaluasi menjadi :

1. Model system, dengan indikator utama adalah efisiensi. 2. Model perilaku, dengan indikator utama adalah produktivitas dan akuntabilitas. 3. Model formulasi keputusan, dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas. 4. Model tujuan-bebas (goal free), dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial. 5. Model kekritisan seni (art critis), dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat. 6. Model review profesional, dengan indikator utama adalah penerimaan profesional. 7. Model kuasi-legal (quasi-legal), dengan indikator utama adalah resolusi. 8. Model studi kasus, dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas. Ada pula pemilihan evaluasi sesuai dengan teknik evaluasinya, yaitu : 1. Evaluasi komparatif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan (proses dan hasilnya) dengan implementasi kebijakan yang sama atau berlainan, di satu tempat yang sama atau berlainan. 2. Evaluasi historikal, yaitu membuat evaluasi kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan tersebut. 3. Evaluasi laboratorium atau eksperimental, yaitu evaluasi namun menggunakan eksperimen yang diletakkan dalam sejenis laboratorium. 4. Evaluasi ad hock, yaitu evaluasi yang dilakukan secara mendadak dalam waktu segera untuk mendapatkan gambar pada saat itu (snap shot)

41

Berdasarkan model evaluasi House dapat disimpulkan bahwa model evaluasi ini membagi evaluasi kedalam beberapa model, yaitu model system, model perilaku, model formulasi keputusan, model tujuan bebas, model kekritisan seni, model review profesional, model kuasi-legal dan model studi kasus. Modelmodel tersebut memiliki maksud dan definisi yang berbeda-beda seperti yang telah dipaparkan diatas. House juga memaparkan beberapa evaluasi sesuai dengan teknik evaluasinya. Diantaranya, evaluasi komparatif, evaluasi historikal, evaluasi laboratorium, dan evaluasi ad hock. Dalam penelitian ini, penulis tidak menggunakan model evaluasi House, karena menurut penulis permaslaahanpermasalahan yang sudah dipaparkan pada latar belakang masalah tidak sesuai dengan model evaluasi ini. Sedangkan Anderson dalam Nugroho (2012:734) membagi evaluasi (implementasi) kebijakan publik menjadi tiga. Tipe pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional yang selalu melekat pada setiap kebijakan publik. Kedua, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya sebuah kebijakan. Ketiga, evaluasi sistematis untuk mengukur kebijakan atau mengukur pencapaian dibanding target yang ditetapkan. Pada model evaluasi Anderson dapat dipahami beberapa macam tipe evaluasi, yaitu evaluasi kebjakan publik yang merupakan suatu kegiatan yang merupakan bagian dari proses kebijakan publik. Kemudian evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan, yaitu melakukan kegiatan evaluasi pada

42

saat diimplementasikannnya suatu kebijakan. Selanjutnya, evaluasi sistematis yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian dari suatu kebijakan.

Model evaluasi lain disebutkan oleh Suchman dalam Nugroho (2012:734) yang mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.

Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi. Analisis terhadap masalah. Deskripsi dan standarisasi kegiatan. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain. 6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Berdasarkan model evaluasi Suchman, dapat dipahami bahwa dalam mengevaluasi suatu kebijakan harus melalui beberapa tahapan atau proses. Proses atau tahapan tersebut yaitu, pertama tujuan dari suatu kebijakan dan atau program diidentifikasi terlebih dahulu, kemudian dari masalah yang sudah teridentifikasi dilakukan analisis, selanjutnya dilakukan deskripsi dan standarisasi kegiatan, berikutnya dilakukan pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi, dan menentukan apakah perubahan yang diamati, merupakan akibat dari kebijakan dan atau program tersebut atau karena penyebab lain, terakhir dibutuhkan beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Sedangkan Wibawa, dkk dalam Nugroho (2012:734) evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu : 1. Eksplanasi Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antarberbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat

43

mengidentifikasikan masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. 2. Kepatuhan Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. 3. Audit Melalui evluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. 4. Akunting Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Pada model evaluasi yang dipaparkan oleh Wibawa, dkk dapat dipahami bahwa terdapat fungsi-fungsi dari evaluasi kebijakan. Diantaranya, eksplanasi yaitu dalam hal ini dengan melakukan evaluasi maka dapat dilaksanakan pengidentifikasian masalah, dan faktor-faktor yang mendukung kegagalan atau keberhasilan suatu kebijakan dan atau program. Fungsi kepatuhan, dimana melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Fungsi Audit yaitu dari evaluasi dapat diketahui, apakah hasil atau manfaat dari suatu kebijakan atau program tepat sasaran atau terjadi penyimpangan. Kemudian Fungsi Akunting, dimana dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Berbeda dengan Bingham dan Felbinger dalam Nugroho (2012:735) membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis, yaitu : 1. Evaluasi proses, yang fokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan. 2. Evaluasi impak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan.

44

3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan. 4. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan terkait.

Berdasarkan model evaluasi Bingham dan Felbinger, terdapat empat jenis evaluasi kebijakan, diantaranya evaluasi proses yang menitikberatkan pada proses pelaksanaan suatu kebijakan. Selanjutnya evaluasi dampak, yang menitikberatkan pada output dari suatu kebijakan. Kemudian evaluasi kebijakan yang dilakukan dengan cara menilai output dari suatu kebijakan, dan berikutnya meta-evaluasi yang dilakukan dengan cara mengevaluasi temuan evaluasi dari kebijakan yang dimaksud. Model evaluasi lainnya dikemukakan oleh Howlet dan Ramesh dalam Nugroho (2012:735) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu : 1. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif-anggaran, efisiensi, biaya-dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan: a. Effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan. b. Performance evaluation, yang menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan. c. Adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan. d. Efficiency evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan baiaya tersebut. e. Process evaluation, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.

Pada model evaluasi Howlet dan Rames dapat dipahami bahwa terdapat tiga jenis evaluasi. Pertama, Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan

45

evaluasi sisi administratif-anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan di dalam pemerintah. Kedua, evaluasi judisial, yaitu evaluasi yang berkaitan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan dilaksanakan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia. Ketiga, evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang dilaksanakan.

2.1.5 Pengertian Kesehatan Kesehatan menurut WHO (World Health Organization) Tahun 1986 adalah sumberdaya kehidupan sehari-hari dan bukanlah tujuan hidup. Konsep kesehatan disini ditekankan pada sumber daya sosial, pribadi, dan kemampuan fisik.

Sedangkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan memberikan pendapat mengenai definisi kesehatan, yakni kesehatan merupakaan keadaan yang sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial sehingga memberikan kemungkinan orang untuk hidup secara produktif dan ekonomis. Dari beberapa definisi kesehatan, menurut para ahli yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami, bahwa definisi kesehatan bukan hanya kesejahteraan dalam arti fisik saja, melainkan kesejahteraan yang mencakup beberapa hal, seperti aspek sosial dan aspek ekonomi, sehingga seseorang bisa hidup secara produktif.

46

2.1.6 Jaminan Persalinan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) adalah perluasan kepesertaan dari Jamkesmas dan tidak hanya mencakup masyarakat miskin saja Manfaat yang diterima oleh penerima manfaat Jaminan Persalinan terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan (Sumber : www.depkes.go.id ). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PerMenKes) No. 631/MenKes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. 1. Tujuan 1) Tujuan Umum Meningkatnya

akses

terhadap

pelayanan

kehamilan,

persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. 2) Tujuan Khusus a.Meningkatnya cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan yang kompeten. b.Meningkatnya cakupan pelayanan: 1) Bayi baru lahir. 2) Keluarga Berencana pasca persalinan.

47

3) Penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, KB pasca persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. 4) Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

2. Sasaran dan Target Sesuai dengan tujuan Program Jaminan Persalinan yakni untuk menurunkan AKI dan AKB, maka sasaran Program Jaminan Persalinan dikaitkan dengan pencapaian tujuan tersebut. Sasaran yang dijamin oleh Jaminan Persalinan adalah: 1. Ibu hamil 2. Ibu bersalin 3. Ibu nifas ( sampai 42 hari pasca melahirkan) 4. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari) Sasaran yang dimaksud diatas adalah kelompok sasaran yang berhak mendapat pelayanan yang berkaitan langsung dengan kehamilan dan persalinan baik normal maupun dengan komplikasi atau resiko tinggi untuk mencegah AKI dan AKB dari suatu proses persalinan.

3. Jenis Pelayanan jampersal Adapun ruang lingkup pelayanan jaminan persalinan terdiri dari:

48

A. Pelayanan persalinan tingkat pertama Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter atau bidan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas dan pelayanan KB pasca salin, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir serta KB paska salin) tingkat pertama.Jenis pelayanan Jaminan persalinan di tingkat pertama meliputi: 1. Pelayanan antenatal care (ANC) sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali; 2. Deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir 3. Pertolongan persalinan normal; 4. Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam yang merupakan kompetensi Puskesmas PONED. 5. Pelayanan nifas atau preventive and care (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali; 6. Pelayanan keluarga berencana (KB) paska persalinan serta komplikasinya.

49

7. Pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya.

B. Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan Pelayanan persalinan tingkat lanjutan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan spesialistik untuk pelayanan kebidanan dan bayi baru lahir kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan resiko tinggi dan atau dengan komplikasi yang tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan berdasarkan rujukan atas indikasi medis. Pada kondisi kegawatdaruratan kebidanan dan neonatal tida diperlukan surat rujukan. Pelayanan tingkat lanjutan menyediakan pelayanan terencana atas indikasi ibu dan janin/bayinya. Jenis pelayanan Persalinan di tingkat lanjutan meliputi: 1. Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan risiko tinggi (risti) 2. Pertolongan persalinan dengan risti dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama. 3. Penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir dalam kaitan akibat persalinan. 4. Pemeriksaan paska persalinan (PNC) dengan risiko tinggi (risti).

50

5. Penatalaksanaan KB paska salin dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) atau kontrasepsi mantap (Kontap) serta penanganan komplikasi. C. Pelayanan Persiapan Rujukan Pelayanan persiapan rujukan adalah pelayanan pada suatu keadaan dimana terjadi kondisi yang tidak dapat ditatalaksana secara paripurna di fasilitas kesehatan tingkat pertama sehingga perlu dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kasus tidak dapat ditatalaksana paripurna di fasilitas kesehatan karena: a) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) b) Keterbatasan peralatan dan obat-obatan 2. Dengan merujuk dipastikan pasien akan mendapat pelayanan paripurna yang lebih baik dan aman di fasilitas kesehatan rujukan 3. Pasien dalam keadaan aman selama proses rujukan Untuk memastikan bahwa pasien yang dirujuk dalam kondisi aman sampai dengan penanganannya di tingkat lanjutan, maka selama

pelayanan

persiapan

dan

proses

memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 1) Stabilisasi keadaan umum: a. Tekanan darah stabil/ terkendali,

merujuk

harus

51

b. Nadi teraba c. Pernafasan teratur dan Jalan nafas longgar d. Terpasang infuse e. Tidak terdapat kejang/kejang sudah terkendali 2). Perdarahan terkendali: a. Tidak terdapat perdarahan aktif, atau b. Perdarahan terkendali c. Terpasang infus dengan aliran lancar 20-30 tetes per menit 3). Tersedia kelengkapan ambulasi pasien: a. Petugas kesehatan yang mampu mengawasi dan antisipasi kedaruratan. b. Cairan infus yang cukup selama proses rujukan (1 kolf untuk 4-6 jam) atau sesuai kondisi pasien. c. Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) emergensi yang cukup untuk proses rujukan.

4. Manfaat Jampersal Manfaat yang diterima oleh penerima Jaminan Persalinan sebagaimana diuraikan dibawah ini, sedangkan pada peserta Jamkesmas dijamin berbagai kelainan dan penyakit. Manfaat pelayanan jaminan persalinan meliputi:

52

1) Pemeriksaan kehamilan (ANC) yang dibiayai oleh program ini mengacu pada buku Pedoman KIA, dimana selama hamil, ibu hamil diperiksa sebanyak 4 kali disertai konseling KB dengan frekuensi: a. 1 kali pada triwulan pertama b. 1 kali pada triwulan kedua c. 2 kali pada triwulan ketiga Pemeriksaan

kehamilan

yang

jumlahnya

melebihi

frekuensi diatas pada tiap-tiap triwulan tidak dibiayai oleh program ini. Penyediaan obat-obatan, reagensia (zat kimia) dan bahan habis pakai yang diperuntukkan bagi pelayanan kehamilan, persalinan dan nifas, dan KB pasca salin serta komplikasi yang mencakup seluruh sasaran ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir menjadi tanggung jawab Pemda/Dinas

Kesehatan

Kab/

Kota.

Pada

Jaminan

Persalinan dijamin penatalaksanaan komplikasi kehamilan antara lain: a. Penatalaksanaan abortus imminen, abortus inkompletus dan missed abortion. b. Penatalaksanaan mola hidatidosa. c. Penatalaksanaan hiperemesis gravidarum. d. Penanganan Kehamilan Ektopik Terganggu. e. Hipertensi dalam kehamilan, pre eklamsi dan eklamsi.

53

f. Perdarahan pada masa kehamilan. g. Decompensatio cordis pada kehamilan. h. Pertumbuhan janin terhambat (PJT): tinggi fundus tidak sesuai usia kehamilan. i. Penyakit lain sebagai komplikasi kehamilan yang mengancam nyawa. 2) Penatalaksanaan Persalinan: a. Persalinan per vaginam a)

Persalinan per vaginam normal.

b)

Persalinan per vaginam melalui induksi.

c)

Persalinan per vaginam dengan tindakan.

d)

Persalinan per vaginam dengan komplikasi.

e)

Persalinan

per vaginam

dengan kondisi bayi

kembar. Persalinan per vagina dengan induksi, dengan tindakan, dengan komplikasi serta pada bayi kembar dilakukan di Puskesmas PONED dan/atau RS. b. Persalinan per abdominam a) Seksio sesarea elektif (terencana), atas indikasi medis. Seksio sesarea elektif adalah cara melahirkan janin melalui insisi pada dinding abdomen dan dinding uterus yang telah direncanakan sebelumnya, tindakan ini memiliki resiko terjadinya infeksi.

54

b) Seksio sesarea segera (emergensi), atas indikasi medis. Seksio sesarea emergensi adalah, seksio sesarea yang dilakukan ssetelah gagal dilakukan partus percobaan (persalinan per vaginam pada wanita-wanita dengan panggul yang relatif sempit). c) Seksio sesarea dengan komplikasi (perdarahan, robekan jalan lahir, perlukaan jaringan sekitar rahim, dan sesarean histerektomi). c. Penatalaksanaan Komplikasi Persalinan : a) Perdarahan b) Eklamsi (hipertensi dalam kehamilan) c) Retensio plasenta (plasenta belum lepas setelah bayi lahir) d) Penyulit pada persalinan. e) Infeksi f) Penyakit lain yang mengancam keselamatan ibu bersalin d. Penatalaksanaan bayi baru lahir a) Perawatan esensial neonates atau bayi baru lahir b) Penatalaksanaan bayi baru lahir dengan komplikasi (asfiksia, yaitu keadaan bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur, BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah) yaitu bayi dengan berat lahir

55

kurang dari 2500 gram, Infeksi, ikterus yaitu ditandai dengan menguningnya kulit dan sklera (bagian putih pada bola mata), Kejang, RDS (Respiratory Distress Syndrome) yaitu gangguan pernapasan pada bayi premature, atau disebut juga sindrom sulit bernapas pada bayi). e. Lama hari inap minimal di fasilitas kesehatan a) Persalinan normal dirawat inap minimal 1 (satu) hari. b) Persalinan per vaginam dengan tindakan dirawat inap minimal 2 (dua) hari. c) Persalinan dengan penyulit post sectio-caesaria dirawat inap minimal 3 (tiga) hari. 3) Pelayanan nifas (Post Natal Care) a. Tatalaksana pelayanan Pelayanan nifas (PNC) sesuai standar yang dibiayai oleh program ini ditujukan pada ibu dan bayi baru lahir yang meliputi pelayanan ibu nifas, pelayanan bayi baru lahir, dan pelayanan KB pasca salin. Pelayanan nifas diintegrasikan antara pelayanan ibu nifas, bayi baru lahir dan pelayanan KB pasca salin. Tatalaksana asuhan PNC merupakan pelayanan Ibu dan Bayi baru lahir sesuai dengan Buku Pedoman KIA. Pelayanan bayi

56

baru lahir dilakukan pada saat lahir dan kunjungan neonatal. Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir dilaksanakan 4 kali, masing-masing 1 kali pada : 1) Kunjungan pertama untuk Kf1 (kunjungan nifas ke1 dan KN1 (kunjungan neonatal ke-1), (6 jam s/d hari ke-2) 2) Kunjungan kedua untuk KN2 (hari ke-3 s/d hari ke7) 3) Kunjungan ketiga untuk Kf2 dan KN3 (hari ke-8 s/d hari ke-28) 4) Kunjungan keempat untuk Kf3 (hari ke-29 s/d hari ke-42) Pelayanan KB pasca persalinan dilakukan hingga 42 hari pasca persalinan. Pada Jaminan Persalinan

dijamin

penatalaksanaan

komplikasi

nifas antara lain : a. Perdarahan b. Sepsis (keadaan dimana tubuh bereaksi hebat terhadap bakteri atau mikroorganisme lain) c. Eklamsi (hipertensi pada kehamilan) d. Asfiksia (keadaan bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur) e. Ikterus (menguningnya kulit dan sklera (bagian putih pada bola mata))

57

f. BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) g. Kejang h. Abses/Infeksi

diakibatkan

oleh

komplikasi

pemasangan alat kontrasepsi. i. Penyakit lain yang mengancam keselamatan ibu dan

bayi

baru

lahir

sebagai

komplikasi

persalinan. b. Keluarga Berencana (KB) 1) Jenis Pelayanan KB Pelayanan Keluarga Berencana pasca salin antara lain; a) Kontrasepsi mantap (Kontap); b) IUD (Intra Uterine Device), Implant, dan c) Suntik. 2) Tatalaksana Pelayanan KB dan ketersediaan Alokon Sebagai upaya untuk pengendalian jumlah penduduk dan keterkaitannya dengan Jaminan Persalinan, maka pelayanan KB pada masa nifas perlu mendapatkan perhatian. Tatalaksana pelayanan KB mengacu kepada Pedoman Pelayanan KB dan KIA yang diarahkan pada Metode

Kontrasepsi

Jangka

Panjang

(MKJP)

atau

Kontrasepsi Mantap (Kontap) sedangkan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) KB ditempuh dengan prosedur sebagai berikut;

58

a) Pelayanan KB di fasilitas kesehatan dasar: (1) Alat dan obat kontrasepsi (alokon) disediakan oleh BKKBN terdiri dari IUD, Implant, dan Suntik. (2) Puskesmas membuat rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang diperlukan untuk pelayanan KB di Puskesmas maupun dokter/bidan praktik mandiri yang ikut program Jaminan Persalinan. Selanjutnya daftar kebutuhan tersebut dikirimkan ke SKPD yang mengelola program keluarga berencana di Kabupaten/ Kota setempat. (3) Dokter dan bidan praktik mandiri yang ikut program Jaminan Persalinan membuat rencana kebutuhan alokon untuk pelayanan keluarga berencana dan kemudian diajukan permintaan ke Puskesmas yang ada diwilayahnya. (4) Puskesmas setelah mendapatkan alokon dari SKPD Kabupaten/Kota

yang

mengelola

program

KB

selanjutnya mendistribusikan alokon ke dokter dan bidan praktik mandiri yang ikut program Jaminan Persalinan sesuai usulannya. (5) Besaran

jasa

pelayanan

KB

diklaimkan

program Jaminan Persalinan. b) Pelayanan KB di fasilitas kesehatan lanjutan:

pada

59

(1) Alat dan obat kontrasepsi (alokon) disediakan oleh BKKBN

(Badan

Kependudukan

dan

Keluarga

Berencana Nasional). (2) Rumah Sakit yang melayani Jaminan Persalinan membuat kontrasepsi

rencana yang

kebutuhan diperlukan

alat untuk

dan

obat

pelayanan

Keluarga Berencana (KB) di Rumah Sakit tersebut dan selanjutnya daftar kebutuhan tersebut dikirimkan ke SKPD

yang

mengelola

program

keluarga

berencana di Kabupaten/Kota setempat. (3) Jasa pelayanan KB di pelayanan kesehatan lanjutan menjadi bagian dari penerimaan menurut tarif INA CBG’s yang merupakan suatu sistem klasifikasi pasien yang memiliki empat karakteristik utama, yaitu (1) pengumpulan secara teratur data pasien keluar perawatan (terutama data tentang karakteristik pasien, pelayanan, serta pemberi layanan) yang digunakan untuk mengklasifikasikan pasien menjadi (2) kelompok-kelompok pasien (Kode INA-CBG’s), yang (3) secara klinis bermakna dan (4) secara ekonomi homogen atau mengkonsumsi sumber daya yang relatif sama besar.

60

2.2 Penelitian Terdahulu Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat disajikan sebagai data pendukung. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengelola atau memecahkan masalah yang timbul dalam evaluasi program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak tahun 2011-2013 . Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini, walaupun fokus dan masalahnya tidak sama persis, tetapi sangat membantu peneliti dalam menemukan sumber-sumber pemecahan masalah penelitian ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneiliti baca, dapat dilihat melalui tabel 2.3 berikut :

61

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu N o

Item

1

Judul

2

Tahun

3

Tujuan penelitian

4

Teori

Armey Yudha Purwitasari Implementasi Kebijakan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2011

2011 Mengetahui efektivitas implementasi program jaminan persalinan di Kabupaten Lebak tahun 2011.

Implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), dengan variable yang mempengaruhi yaitu : 1. Komunikasi : a. Transmisi b. Konsisten si c. Kejelasan 2. Sumber daya : a. Instrument kebijakan b. Alokasi anggaran c. SDM

Suhaerni Pemanfaatan Program Jaminan Persalinan Berdasarkan Karakteristik Ibu di Puskesmas DTP Bungbulang Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 2012 Mengetahui pemanfaatan program jaminan persalinan berdasarkan karakteristik ibu di Puskesmas DTP Bangbulang Kecamatan Bangbuang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Tahun 2012. Modifikasi model pemanfaatan pelayanan kesehatan Andersen’s (1975)dan perilaku penggunaan pelayanan kesehatan Green and Kreuter (2005), yaitu : a. Faktor Predisposisi: 1. Sosiodemog rafi : a. Suku, status pernika han, status reprodu

Putri Permatasari (peneliti) Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013

2011-2013 Mengetahui evaluasi pelaksanaan program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Tahun 2011-2013. Evaluasi implementasi kebijakan William Dunn, kriterianya yaitu : 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Perataan 5. Responsivit as 6. Ketepatan

62

d. Keterediaa n fasilitas kesehatan 3. Disposisi : a. Sikap pelaksana 4. Struktur Birokrasi : a. Kordinasi berjenjang b. SOP kebijakan 5. Kondisi geografis, sosial, ekonomi

ksi b. Status kesehata n ibu c. Riwayat ANC d. Riwayat komplik asi e. Pendidi kan suami dan ibu 2. Rencana penolong persalinan 3. Pengambila n keputusan penolong persalinan 4. Pengetahua n tentang kehamilan 5. Keyakinan dan sikap terhadap penolong persalinan 6. Nilai yang berlaku di masyarakat b. Faktor pemungkin / enabling : 1. Dukungan untuk memilih persalinan oleh tenaga kesehatan : a. Keluarg a, teman b. Petugas kesehata n c. Tokoh

63

5

Metode

6

Kesimpulan

1.

2.

3.

4.

masyara kat d. Pengam bil keputus an 2. Komunikasi kesehatan dengan suami 3. Informasi yang diterima 4. Reward, hukuman Kualitatif Kuantitatif Deskriptif Dengan rancangan potong lintang (cross sectional) Komunikasi Pemanfaatan program sudah berjalan jaminan persalinan di dengan baik. Kecamatan bangbulang Komitmen masih rendah pelaksana keikutsertaannya program jaminan (38,1%) persalinan dari jajaran pemegang kebijakan di Kabupaten Lebak sampai dengan pelaksana di lapangan cukup tinggi. Koordinasi secara berjenjang cukup dilakukan dengan baik. Kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat Lebak menjadi penyebab langsung rendahnya cakupan program jaminan

Kualitatif Desktiptif

-

64

7

Persamaaan

8

Perbedaan

9

Kritik

persalinan. Meneliti tataran Mengambil lokus pelaksanaan program dalam lingkup wilayah jaminan persalinan kerja suatu Puskesmas dengan lokus di Kabupaten yang sama menggunakan metode kualitatif desktiptif. Teori yang digunakan implementasi

Lebih terfokus pada karakteristik yang mempengaruhi pemanfaatan program jaminan persalinan. Teori yang digunakan pemanfaatan pelayanan kesehatan Belum ada Belum ada Sumber : Peneliti, 2015

Meneliti tataran pelaksanaan dan hasil program jaminan persalinan dengan lokus pada suatu wilayah kerja Puskesmas dengan metode kualitatif desktiptif. Menjelaskan tataran pelaksanaan dan hasil program jaminan persalinan dengan teori evaluasi William Dunn -

2.3 Kerangka Berfikir Penelitian tentang Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak menggunakan model Kriteria Evaluasi Dunn. Adapun dalam melakuan penelitiannya dengan mengacu pada enam kriteria evaluasi Dunn dalam Nugroho (2012:729), yang berpengaruh pada keberhasilan atau kegagalan suatu program atau kebijakan, diantaranya :

a. Efektifitas, yakni mengenai apakah hasil yang diinginkan dari suatu program atau kebijakan telah dicapai atau sebaliknya. b. Efsiensi, yakni mengenai seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. c. Kecukupan, yakni mengenai seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. d. Perataan, yakni apakah biaya manfaat didistribusikan degan merata kepada kelompok-kelopmpok yang berbeda.

65

e. Responsivitas, yakni apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. f. Ketepatan, yakni apakah hasil (tujuan) yang diinginkan dari suatu program atau kebijakan benar-benar berguna atau bernilai.

Untuk menggambarkan evaluasi dari program jaminan persalinan peneliti harus mencari data dan informasi yang mendukung bagi penelitian tentang evaluasi program jampersal ini. Selain itu peneliti juga melakukan observasi dan wawancara dengan informan maupun pihak-pihak terkait. Dalam penelitian mengenai Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013, peneliti mengkaitkan keenam tipe kriteria evaluasi menurut Dunn, dengan program jaminan persalinan, dan permasalahan-permasalahannya, diantaranya : 1. Hasil yang dicapai dari diberlakukannya program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, belum maksimal. 2. Kurangnya fasilitas yang mendukung berjalannya program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. 3. Adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta jamninan persalinan, setelah pasien (peserta Jampersal) mendapatkan pelayanan jaminan persalinan di beberapa tenaga medis Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. 4. Jumlah kejadian kematian bayi, sejak diberlakukan program jaminan persalinan

di

wilayah

Puskesmas

Mandala,

Kabupaten Lebak, meningkat setiap tahunnya.

Kecamatan Cibadak,

66

5. Tidak terjadi perubahan yang signifikan, pada jumlah kejadian kematian ibu, sebelum dan sesudah diadakan program jaminan

persalinan, di

wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. 6. Tanggapan masyarakat terhadap program jaminan persalinan di wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak belum baik.

Apabila permaslahan-permasalahan dalam penelitian evaluasi

program

jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011 – 2013, yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, setelah dikaitkan pada ke-enam tipe kriteria evaluasi menurut Dunn, tidak mendukung satu sama lain, maka kemungkinan tidak berhasilnya suatu program dapat terjadi, dan sebaliknya apabila keenam tipe kriteria saling berkaitan satu sama lain, maka kemungkinan keberhasilan program bisa terjadi. Sedangkan tujuan dari penelitian yang berjudul evaluasi

program jaminan persalinan di

Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011 – 2013 ini adalah untuk menilai program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011 – 2013. Berikut adalah skema kerangka berfikir dalam penelitian evaluasi program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013 :

67

Identifikasi Masalah : 1. Hasil yang dicapai dari diberlakukannya program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, belum maksimal. 2. Kurangnya fasilitas yang mendukung berjalannya program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. 3. Adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta jaminan persalinan, setelah pasien (peserta Jampersal) mendapatkan pelayanan jaminan persalinan di beberapa tenaga medis Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. 4. Jumlah kejadian kematian bayi, sejak diberlakukan program jaminan persalinan di wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, meningkat setiap tahunnya. 5. Tidak terjadi perubahan yang signifikan, pada jumlah kejadian kematian ibu, sebelum dan sesudah diadakan program jaminan persalinan, di wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. 6. Tanggapan masyarakat terhadap program jaminan persalinan di wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak belum baik.

Kriteria Evaluasi Kebijakan menurut William Dunn Yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsifitas dan Ketepatan (Sumber : Nugroho, 2012:729)

Hasil: Menilai program jaminan persalinan (Jampersal) di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013. Gambar 2.3 Skema Kerangka Berfikir Sumber : Peneliti, 2015

68

2.3 Asumsi Dasar Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian beserta data yang mendukung, maka peneliti dapat berasumsi bahwa Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Tahun 2011-2013 belum optimal.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif cocok digunakan untuk meneliti dimana masalahnya belum jelas, dilakukan pada situasi sosial yang tidak luas. Sehingga hasil penelitian lebih dalam dan bermakna. Metode ini juga dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Miles dan Huberman (2007:15-16) mengatakan data hasil penelitian disajikan dalam bentuk kata-kata dan bukan dalam rangkaian angka.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian digunakan sebagai batasan penelitian, agar terfokus pada fokus penelitian. Dengan itu maka, ruang lingkup penelitian diharapkan dapat memudahkan peneliti untuk lebih fokus pada penelitian yang akan dilakukan, yaitu mengenai “Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak tahun 2011-2013”. Pembatasan ruang lingkup penelitian didasarkan pada pemaparan yang terdapat pada latar belakang masalah, dimana dijabarkan secara ringkas dalam

69

70

identifikasi masalah. Adapun, ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan secara mendalam, fenomena terkait bagaimana Puskesmas Mandala dalam melaksanakan program jaminan persalinan tahun 2011-2013. 3.3 Lokasi Penelitian Lokasi Penelitian yaitu menjelaskan mengenai locus penelitian yang akan dilaksanakan, termasuk dalam menjelaskan tempat, serta alasan memilihnya. Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak dipilih sebagai locus penelitian didasarkan pada permasalahan masih tingginya angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Lebak dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Banten, dimana angka kematian ibu di Kabupaten Lebak menempati urutan pertama se-Provinsi Banten. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti mengambil locus di Kabupaten Lebak. Kemudian untuk lebih spesifik lagi, peneliti mempersempit locus penelitian yaitu hanya di wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, karena Puskesmas Mandala merupakan salah satu Puskesmas yang masuk dalam kategori baik di Kabupaten Lebak, sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak. Pemilihan locus penelitian dalam penelitian ini juga merujuk pada permasalahan-permasalahan yang muncul sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah penelitian, yaitu terkait belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan mengenai program jaminan persalinan di wilayah Puskesmas Mandala, masih adanya biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta

71

jaminan persalinan kepada beberapa tenaga medis, serta kurangnya fasilitas yang mendukung erselenggaranya program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala. 3.4 Variabel Penelitian 3.4.1

Definisi Konsep Definisi konseptual digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai

konsep dari objek penelitian yang akan diteliti menurut pendapat peneliti, berdasarkan konsep kerangka berpikir penelitian itu sendiri. Objek penelitian ini adalah evaluasi program jaminan persalinan. Definisi konsep evaluasi program jaminan persalinan adalah sejauhmana pelayanan kesehatan memberikan pelayanan jaminan persalinan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, kemudian dapat dilihat bagaimana hasil atau pencapaiannya. Adapun definisi para ahli terkait konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn dalam Nugroho (2012:728), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi

72

metode-metode analisisi kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah rekomendasi. Dunn menggambarkan kriteria evaluasi sebagai berikut : 1. Efektifitas, berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan dari suatu program atau kebijakan telah dicapai atau sebaliknya. 2. Efsiensi, berkenaan dengan seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. 4. Perataan, berkenaan dengan apakah biaya manfaat didistribusikan degan merata kepada kelompok-kelopmpok yang berbeda. 5. Responsivitas, berkenaan dengan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. 6. Ketepatan, berkenaan dengan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan dari suatu program atau kebijakan benar-benar berguna atau bernilai.

2. Jaminan Persalinan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) adalah perluasan kepesertaan dari Jamkesmas dan tidak hanya mencakup masyarakat miskin saja Manfaat yang diterima oleh penerima manfaat Jaminan Persalinan terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan. Menurut peneliti dalam penelitian “Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013” yang menjadi objek penelitian adalah evaluasi kebiajakan

73

3.4.2

Definisi Operasional Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian

dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Variabel dalam penelitian ini yaitu “Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak”. Maka dalam penjelasan definisi oprasional ini akan dikemukakan fenomena-fenomena penelitian yang berkaitan dengan konsep yang digunakan, dalam hal ini peneliti menggunakan teori Evaluasi Kebijakan William Dunn dalam Nugroho (2012:729), dimana kriteria evaluasinya adalah : 1. Efektifitas, berkenaan dengan apakah hasil yang diinginkan dari suatu program atau kebijakan telah dicapai atau sebaliknya. 2. Efsiensi, berkenaan dengan seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 3. Kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. 4. Perataan, berkenaan dengan apakah biaya manfaat didistribusikan degan merata kepada kelompok-kelopmpok yang berbeda. 5. Responsivitas, berkenaan dengan apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu. 6. Ketepatan, berkenaan dengan apakah hasil (tujuan) yang diinginkan dari suatu program atau kebijakan benar-benar berguna atau bernilai.

74

Peneliti menggunakan teori evaluasi dari William Dunn tersebut, karena paling tepat untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian. Berikut adalah pedoman wawancara berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Tabel 3.1 Pedoman Wawancara NO A.

TIPE KRITERIA Efektifitas

KISI-KISI PERTANYAAN

INFORMAN

Bagaimana hasil pencapaian dari program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Program Jampersal di Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak,Kabupaten Lebak ?

Kepala Puskesmas Mandala, Pengelola Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Puskesmas Mandala, Bidan Desa (Bidan Puskesmas Mandala) Kepala Puskesmas Mandala, Pengelola Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Puskesmas Mandala, Bidan Desa (Bidan Puskesmas Mandala), Peserta Jaminan Persalinan dan Masyarakat. Kepala Puskesmas Mandala, Pengelola Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Puskesmas Mandala, Bidan Desa (Bidan Puskesmas Mandala), Peserta Jampersal Kepala Puskesmas Mandala,

B.

Efisiensi

Bagaimana usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan program Jampersal? Bagaimana prosedur menjadi peserta jampersal? serta bagaimana efisiensi program Jampersal ditinjau dari segi biaya ?

C.

Kecukupan

Bagaimana kontribusi program Jampersal terkait permasalahan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di wilayah Puskesmas Mandala ?

D

Perataan

Bagaimana pendistribusian program Jampersal kepada masyarakat?

75

E.

Responsivitas

F.

Ketepatan

Pengelola Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Puskesmas Mandala, Bidan Desa (Bidan Puskesmas Mandala), Peserta Jampersal Bagaimana tanggapan masyarakat Kepala Puskesmas terhadap program Jampersal ? Mandala, Pengelola Bagaimana partisipasi masyarakat Kesehatan Ibu dan terhadap program jampersal ? Anak (KIA) Puskesmas Mandala, Bidan Desa (Bidan Puskesmas Mandala), Peserta Jampersal, masyarakat yang bersalin di dukun, dukun bayi Pelaynana apa saja yang diberikan dari program jaminan persalinan?, serta Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pelayanan program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala?

Kepala Puskesmas Mandala, Pengelola Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Puskesmas Mandala, Bidan Desa (Bidan Puskesmas Mandala), Peserta Jampersal

Sumber : Peneliti,2015

3.5 Instrumen Penelitian Dalam

penelitian

tentang

Evaluasi

Program

Jaminan

Persalinan

(Jampersal) di Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak yang menjadi instrumen utama penelitian adalah penelitian sendiri.

76

Nasution dalam Sugiyono (2009:223) menyatakan : “Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument penelitiannya adalh peneliti itu sendiri, karena tidak ada pilihan lain. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian baik sec ara akademik maupun logistiknya, yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan (Sugiyono, 2009:222). 3.6 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti merupakan kombinasi dan beberapa teknik ,yaitu : a. Wawancara Wawancara adalah

percakapan antara dua orang atau lebih dan

berlangsung antara narasumber dengan pewawancara.

77

Esterberg dalam Sugiyono (2005:72) menyatakan : “A meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic” (wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu).

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara mendalam dimana peneliti melakukan tanya jawab dengan informan tanpa batas sehingga peneliti memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya. Adapun jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara tak berstruktur, dimana pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan sehingga pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti percakapan sehari-hari. Adapun pertanyaan tetapi hanya berupa poin-poin pokok saja

yang akan dipertanyakan dan

dikembangkan.

b. Observasi Observasi atau pengamantan menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2010:203) yaitu observasi merupakan suatu proses yang kompleks. Suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan pisikologis dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan didalam observasi. Dalam penelitian mengenai Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak peneliti melakukan observasi non partisipan yaitu aktifitas peneliti yang

78

dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan namun tidak ikut terlibat dengan kegiatan subjek penelitian.

c. Dokumentasi Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lainlain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sumber: Sugiyono, 2005:82).

Dalam

penelitian

Evaluasi

Program

Jaminan

Persalinan

(Jampersal) di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Tahun 2011-2013. peneliti melakukan pendokumentasian, seperti merekam dan menulis percakapan pada saat wawancara, dan dokumentasi lainnya berupa foto.

3.7 Informan Penelitian Dalam penelitian Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Tahun 2011-2013, peneliti menggunakan teknik Purposive, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono,2005:54). Pada teknik ini peneliti sudah mengetahui siapa narasumber yang akan diwawancara

79

untuk mendapatkan informasi, sesuai dengan fokus penelitian. maka yang dijadikan informan atau sumber data dalam penelitian “Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013”, dapat dilihat melalui tabel 3.2 berikut : Tabel 3.2 Informan Penelitian Kode I₁ I₂ I₃ I₄ I₅ I₆ I₇

Informan Kepala Puskesmas Mandala Pengelola Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Puskesmas Mandala Bidan Puskesmas Mandala Peserta Jampersal Kader Posyandu Warga penggunan jasa penolong persalinan non medis Dukun bayi (Sumber : Peneliti 2014)

3.8 Teknik Analisis dan Uji Keabsahan Data 3.8.1

Teknik Analisis Data Dalam penelitian Evaluasi Implementasi Program Jaminan Persalinan

(Jampersal) di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak peneliti menggunakan teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisa data dilapangan model

Miles dan Huberman, dimana analisis data dalam penelitian kualitatif,

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari narasumber yang diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka

80

peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang kredibel. Miles dan Huberman (1992:16) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terusmenerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2007:15-21), yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya; reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi (verification) jika digambarkan maka proses tersebut akan Nampak seperti berikut ini :

Data Collecting Data Display

Data Reduction Verification

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) Sumber : Miles dan Huberman, 2007:18

Berdasarkan komponen analisis data pada gambar 3.1, dapat dipahami Pertama, kegiatan reduksi data, pada tahap ini terfokus pada pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Dalam proses

81

ini dipilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Proses reduksi ini dilakukan secara bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampai laporan hasil. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, menelusuri tema terbesar dan membuat kerangka penyajian data. Kedua, penyajian data dalam kegiatan ini peneliti menyusun kembali data berdasarkan klarifikasi dan masing-masing topik dipisahkan, kemudian topik yang sama disimpan dalam satu tempat, masing-masing tempat diberi kode, hal ini dikarenakan agar tidak terjadi ketimpangan data yang telah dijaring. Pada tahap ini data disajikan dalam kesatuan tema yang terkhusus pada permasalahan yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian. Ketiga, data yang dikelompokkan yang sesuai dengan topik-topik kemudian diteliti kembali dengan cermat, mana data yang sudah lengkap dan mana data yang belum lengkap dan masih memerlukan data tambahan, kegiatan ini dilakukan selama penelitian berlangsung. Keempat, setelah data dianggap cukup dan dianggap telah sampai pada titik jenuh, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah menyusun laporan hingga pada akhir pembuatan kesimpulan. Berdasarkan paparan di atas, penelitian mengenai evaluasi program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013, menggunakan teknik analisis data Miles & Huberman. Teknik analisis

data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat langkah

analisis data, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hal ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah peneliti dalam

82

menganalisis data yang didapat dari hasil penelitian lapangan dan mendapatkan kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 3.8.2

Uji keabsahan Data Dalam penelitaian Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di

Puskesmas

Mandala,

Kecamatan

Cibadak,

Kabupaten

Lebak

peneliti

menggunakan uji keabsahan data sebagai berikut : 1.

Triangulasi Triangulasi

yaitu

teknik

pemeriksaan

keabsahan

data

yang

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330). Menurut Sugiyono (2005:105) triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara dan dengan berbagai waktu. Triangulasi menurut Paton dalam Moleong (2005:330) berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara : 1. Membandingkan

data

hasil

pengamatan

dengan

data

hasil

wawancara. 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi peneliti dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

83

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seeorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat biasa, kalangan yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan. 5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang mempunyai keterkaitan.

Dalam penelitian yang berjudul Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Tahun 2011-2013, menggunakan dua teknik triangulasi pendekatan untuk menguji keabsahan data dari hasil penelitian lapangan. Berikut adalah teknik triangulasi pendekatan yang digunakan peneliti, yang di antaranya: a. Triangulasi sumber, dapat dilakukan dengan mengecek data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian dipilah dan dipilih dan disajikan dalam bentuk tabel matriks. Data dari sumber yang berbeda dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, berbeda dan mana yang lebih spesifik. b. Triangulasi teknik, dapat dilakukan dengan melakukan cek data dari berbagai macam teknik pengumpulan data. Misalnya dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dari ketiga teknik tersebut dibandingkan, adakah konsistensi. Jika berbeda, maka dapat dijadikan catatan dan dilakukan pengecekkan selanjutnya mengapa data bisa berbeda (Fuad & Nugroho, 2014:19-20). Berdasarkan pada pemaparan di atas, dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan dua teknik triangulasi, pertama menggunakan teknik triangulasi sumber, peneliti memperoleh informasi dari sudut pandang pihak pelaksana dan masyarakat. Sedangkan, teknik triangulasi teknik, peneliti melakukan cek data dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dan

84

studi dokumentasi. Hal ini dijadikan dasar oleh peneliti, untuk mengetahui apakah data yang didapatkan terdapat perbedaan atau tidak. Apabila terdapat perbedaan, maka selanjutnya peneliti melakukan pengecekkan ulang di lapangan, mengapa data yang diterima berbeda, dan digunakan sebagai catatan penelitian. 2. Membercheck Membercheck atau mengecek ulang dalam Bungin (2008:205) yaitu adanya masukan yang diberikan oleh informan. Setelah hasil wawancara dan observasi dibuat kedalam transkrip, transkrip tersebut diperlihatkan kembali kepada informan untuk mendapatkan konfirmasi bahwa transkrip itu sesuai dengan pandangan mereka. Informan melakukan koreksi, mengubah atau bahkan menambahkan informasi. Membercheck bertujuan untuk menghindari salah taksir terhadap jawaban informan saat wawancara, menghindari salah tafsir terhadap perilaku responden pada saat observasi, dan mengkonfirmasi perspektif temik informan terhadap suatu proses yang sedang berlangsung. Selanjutnya hal yang tidak dapat diabaikan dalam uji keabsahan data melalui refensi atau sumber. Sebagai hasil pembanding terhadap tulisan yang telah disusun, selanjutnya keabsahan data dievaluasi melalui referensi berupa tape recording, kamera foto dan perlengkapan lainnya yang dapat memperlancar proses penelitian.

85

3.9 Jadwal Penelitian Jadwal

penelitian

merupakan

paparan

waktu penelitian dalam

melakukan tahapan-tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian dalam penelitian mengenai Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Tahun 2011-2013 dapat dilihat melalui Tabel 3.3 berikut :

86

Tabel 3.3 Waktu Penelitian No. 1.

Kegiatan

Waktu Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Agu 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Pengajuan Judul

2.

Observasi awal

3.

Bab I Pendahuluan

4.

Bab II Deskripsi Teori

5.

Bab III Metode Penelitian

6.

Seminar Proposal Penelitian

7.

Pengumpulan data

8.

Reduksi data

9.

Penyajian data

10.

Verifikasi data

11.

Mengecek data dan membercheck

9.

Bab IV Pembahasan

10. 11.

Bab V Penutup Sidang Hasil Penelitian

Sumber: Peneliti, 2015

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Cibadak Kecamatan Cibadak merupakan pemekaran dari wilayah Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1992 tanggal 14 Agustus 1992 .Kecamatan Cibadak memiliki luas wilayah 3,331 km² dengan jumlah penduduk 60.688 jiwa, serta kepala keluarga berjumlah 16.636. Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani Batas-batas wilayah kecamatan cibadak terdiri dari : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rangkasbitung c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Warunggunung dan Cikulur d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rangkasbitung Wilayah administrasi kecamatan cibadak terdiri dari 15 (lima belas) desa, yaitu :

87

88

1. Kelurahan/Desa Kaduagung Barat 2. Kelurahan/Desa Kaduagung Timur 3. Kelurahan/Desa Kaduagung Tengah 4. Kelurahan/Desa Asem 5. Kelurahan/Desa Bojongcae 6. Kelurahan/Desa Bojongleles 7. Kelurahan/Desa Cibadak 8. Kelurahan/Desa Cisangu 9. Kelurahan/Desa Malabar 10. Kelurahan/Desa Panancangan 11. Kelurahan/Desa Pasar Keong 12. Kelurahan/Desa Tambakbaya 13. Kelurahan/Desa Cimentengjaya 14. Kelurahan/desa Asem Margaluyu 15. Kelurahan/Desa Mekar Agung Adapun visi dan misi Kecamatan Cibadak yaitu, sebagai berikut :

89

1) Visi Menjadi Perangkat Daerah yang Handal dan Aspiratif dalam Mewujudkan Pelayanan Masyarakat yang Cekatan. 2) MISI 1. Membina, mendorong, memfasilitasi kemampuan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menanggapi atau merespon kegiatan pemerintahan,

pembangunan

dan

pemberdayaan

masyarakat

dalam

kemasyarakatan menunjang

melalui

percepatan

pembangunan pedesaan. 2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah sebagai fasilitator pelaksanaan

bidang

pemerintahan,

pembangunan,

dan

kemasyarakatan. Kecamatan

cibadak

merupakan

wilayah

potensial

untuk

pengembangan komoditas hortikultura seperti jeruk dan rambutan. Adapun ketersediaan fasititas pelayanan peternakan yang terdapat di kecamatan cibadak yaitu laboratorium kesehatan hewan ( lab. Keswan), puskeswan, dan poultry shop. Adapun jumlah penduduk dan luas desa di Kecamatan Cibadak, dapat dilihat melalui tabel 4.1 berikut :

90

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk, Luas Desa dan Kepadatannya Di Kecamatan Cibadak Tahun 2013 No

Desa

Jumlah Penduduk Luas (Km²) Kepdaatan (Jiwa) (Jiwa/Km²) 1 Tambakbaya 5.716 3,76 1521 2 Bojongleles 5.570 2,62 2126 3 Kaduagung Timur 7.975 0,89 8961 4 Kaduagung Barat 3.857 2,98 1294 5 Malabar 2.921 3,41 857 6 Pasarkeong 5.456 2,30 2372 7 Cibadak 4.861 2,00 2431 8 Panancangan 2.804 1,48 1895 9 Asem 2.791 2,73 1022 10 Cisangu 2.997 2,05 1462 11 Bojongcae 3.465 1,88 1843 12 Kaduagung Tengah 3.683 1,07 3442 13 Mekar Agung 3.749 2,73 1373 14 Asem Margaluyu 34.19 2,51 1362 15 Cimenteng Jaya 1.424 2,01 708 Kecamatan Cibadak 60.688 34,42 1763 (Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2014)

Berdasarkan data pada tabel 4.1, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Cibadak pada tahun 2013 jumlahnya sebanyak 60.688 (enam puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan) jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Desa Kaduagung Timur, yakni jumlah penduduknya sebanyak 7.975 (tujuh ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima) jiwa. Sementara jumlah penduduk paling sedikit berada di Desa Cimenteng Jaya, yakni jumlahnya 1.424 (seribu empat ratus dua puluh empat) jiwa. Luas secara Kecamatan Cibadak secara keseluruhan yaitu 34,42 Km², dan kepadatannya 1763 Jiwa/Km². Adapun jumlah penduduk di

91

Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat melalui tabel 4.2 berikut : Tabel 4.2 Jumlah Keluarga, Penduduk dan Sex Ratio Di Kecamatan Cibadak Tahun 2013 No

Desa

Keluarga

Penduduk Laki-Laki Perempuan 1 Tambakbaya 1.561 2.980 2.736 2 Bojongleles 1.458 2.828 2.742 3 Kaduagung Timur 2.120 4.030 3.945 4 Kaduagung Barat 1.304 1.964 1.893 5 Malabar 786 1.529 1.392 6 Pasarkeong 1.351 2.868 2.588 7 Cibadak 1.403 2.496 2.365 8 Panancangan 836 1.448 1.356 9 Asem 694 1.469 1.332 10 Cisangu 846 1.560 1.437 11 Bojongcae 931 1.774 1.691 12 Kaduagung Tengah 1.105 1.897 1.786 13 Mekar Agung 1.025 1.886 1.863 14 Asem Margaluyu 795 1.728 1.691 15 Cimenteng Jaya 421 732 692 Kecamatan Cibadak 16.636 31.189 29.499 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2014

Sex Jumlah Ratio 5.716 109 5.570 103 7.975 102 3.857 104 2.921 110 5.456 111 4.861 106 2.804 107 2.791 111 2.997 109 3.465 105 3.683 106 3.749 101 3.419 102 1.424 106 60.688 106

Pada tabel 4.2, terlihat bahwa jumlah keluarga di Kecamatan Cibadak sebanyak enam belas ribu ena ratus tiga puluh enam keluarga. Sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kecamatan Cibadak adalah tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilan jiwa, dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan di Kecamatan Cibadak adalah dua puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Cibadak yang berjenis kelamin laki-laki

92

lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan data pada tabel 4.2, berikutnya adalah data jumlah kepala keluarga menurut tahapan keluarga sejahtera, dapat dilihat melalui tabel 4.3 berikut : Tabel 4.3 Jumlah Kepala Keluarga menurut Tahapan Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Cibadak Tahun 2013 No Desa PRA KS KS I KS II dan KS III+ 1 Tambakbaya 234 330 997 2 Bojongleles 215 280 963 3 Kaduagung Timur 673 431 1.016 4 Kaduagung Barat 563 330 411 5 Malabar 260 263 263 6 Pasarkeong 382 329 640 7 Cibadak 243 430 730 8 Panancangan 190 228 418 9 Asem 173 227 294 10 Cisangu 162 348 336 11 Bojongcae 260 220 451 12 Kaduagung Tengah 140 139 826 13 Mekar Agung 230 260 535 14 Asem Margaluyu 301 350 144 15 Cimenteng Jaya 149 141 131 Kecamatan Cibadak 4.175 4.306 8.155 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2014

Berdasarkan data pada tabel 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah keluarga pra sejahtera (Pra KS) di Kecamatan Cibadak adalah empat ribu seratus tujuh puluh lima keluarga. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, kebuthan sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Selanjutnya jumlah keluarga tahapan sejahtera I (KS I) sebanyak empat ribu tiga ratus enam

93

keluarga. Tahapan keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, namun belum dapat memenuhi kebutuhan sosial sikologinya. Kemudian jumlah keluarga sejahtera II (KS II) dan Keluarga sejahtera III+ (KS III+) di Kecamatan Cibadak sebanyak delapan ribu seratus lima puluh lima keluarga. Tahapan keluarga sejhtera II adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, namun belum dapat memenuhi kebutuhan

pengemabangannya,

seperti

kebutuhan

untuk

menabung dan

memperoleh informasi. Sedangkan untuk keluarga sejahtera III+ adalah keluarga yang sudah mampu memenuhi seluruh kebutuhan nya. Penduduk di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, apabila dilihat dari segi mata pencahariannya, memiliki beberapa jenis mata pencaharian yang dijadikan sumber untuk mencari penghasilan. Untuk mengetahui jumlah penduduk di Kecamatan Cibadak menurut mata pencahariannya, dapat dilihat melalui tabel 4.4 berikut :

94

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Kecamatan Cibadak Tahun 2013 No

1 2 3

Desa

PNS Sipil dan TNI/POLRI 82 380 167

Home Perdagangan Petani Buruh Industry Tani

Tambakbaya 21 106 459 Bojongleles 18 275 78 Kaduagung 22 766 37 Timur 4 Kaduagung 63 15 323 281 Barat 5 Malabar 29 10 123 378 6 Pasarkeong 65 32 92 401 7 Cibadak 18 5 177 469 8 Panancangan 17 15 78 393 9 Asem 10 21 142 438 10 Cisangu 11 13 63 575 11 Bojongcae 8 10 58 444 12 Kaduagung 486 0 488 17 Tengah 13 Mekar Agung 45 5 255 276 14 Asem 3 11 48 431 Margaluyu 15 Cimenteng 22 4 51 143 Jaya Kecamatan 1.406 202 3.045 4.830 Cibadak Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2014

552 148 74 302 443 489 532 438 423 674 536 37 321 417 354 5.840

Berdasarkan data pada tabel 4.4, dapat diketahui bahwa penduduk di Kecamatan Cibadak paling banyak bekerja sebagai buruh tani, jumlahnya mencapai 5.840 (lima ribu delapan ratus empat puluh) orang. Jumlah tersebut paling tinggi (paling banyak), dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya. Jumlah paling banyak setelah buruh tani, yaitu mata pencaharian penduduk sebagai petani, berikutnya perdagangan, kemudian PNS Sipil, TNI/POLRI, dan terakhir Home Industry. Adapun untuk mengetahui jumlah bidan, dokter, dan

95

tenaga kesehatan tradisional di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dapat dilihat melalui tabel 4.5 Berikut : Tabel 4.5 Jumlah Tenaga Kesehatan Medis dan Tradisional di Wilayah Puskesmas Mandala Tahun 2013

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

2013 Dokter Bidan Pengobatan Paraji Tradisional Tambakbaya 0 3 7 19 Bojongleles 0 6 22 2 Kaduagung Timur 1 7 21 4 Kaduagung Barat 0 2 16 0 Kaduagung Tengah 0 0 14 2 Mekar Agung 0 0 18 3 Malabar 0 1 20 6 Pasarkeong 0 1 25 3 Cibadak 0 1 12 3 Panancangan 0 1 13 1 Asem 0 1 9 3 Cisangu 0 1 19 5 Bojongcae 0 1 26 4 Asem Margalayu 0 1 15 6 Cimenteng Jaya 0 0 12 1 Kecamatan Cibadak 1 26 249 62 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2014 Desa

Paraji Terlatih 4 1 0 0 0 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 19

Berdasarkan data pada tabel 4.5 diatas, dapat diketahui bahwa di Kecamatan Cibadak hanya terdapat satu orang dokter saja. Sedangkan untuk bidan di Kecamatan Cibadak, jumlanya sekitar dua puluh enam bidan, kemudian untuk pengobatan tradisional terdapat jumlah yang sangat banyak, yaitu mencapai dua ratus empat puluh sembilan. Berikutnya, untuk jumlah paraji, atau penolong persalinan yang sering juga disebut dukun bayi, jumlahnya lebih banyak melebihi jumlah bidan, yaitu sekita enam puluh dua paraji, dan hanya terdapat Sembilan

96

belas paraji saja yang merupakan paraji terlatih dan atau sudah bermitra dengan Puskesmas. Sedangkan, Kecamatan cibadak, jika dilihat dari segi potensi ekonomi, dapat dilihat melalui tabel 4.6 berikut : Tabel 4.6 Potensi Ekonomi Paling Menonjol dan sudah diberdayakan Di Kecamatan Cibadak tahun 2012 No

Desa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tambakbaya Bojongleles Kaduagung Timur Kaduagung Barat Malabar Pasarkeong Cibadak Panancangan Asem Cisangu Bojongcae Kaduagung Tengah Mekar Agung Asem Margalayu Cimenteng Jaya

Potensi Ekonomi 1 2 Pertanian Jasa Jasa Perdagangan Jasa Perdagangan Jasa Perdagangan Pertanian Jasa Perkebunan Jasa Pertanian Perdagangan Pertanian Jasa Pertanian Perkebunan Pertanian Jasa Pertanian Jasa perdagangan Jasa Pertanian Perdagangan Perkebunan Pertanian Pertanian Perdagangan Kecamatan Cibadak, 2013

3 Perdagangan Pertanian Industry Pertanian Perdagangan Pertanian Jasa Perdagangan Jasa Perdagangan Perdagangan Pertanian Jasa Jasa Jasa

Berdasarkan data pada tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa potensi ekonomi yang pertama di Kecamatan Cibadak adalah pertanian. Dapat dilihat bahwa dari ke lima belas desa di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Sembilan desa diantaranya memiliki potensi ekonomi utama berupa pertanian. Kemudian, potensi ekonomi yang kedua yaitu, berupa jasa dan perdagangan. Potensi ekonomi yang ketiga juga sama, yaitu berupa jasa dan perdagangan.

97

Kecamatan Cibadak, jika dilihat dari segi pertanian, yaitu berupa produksi buah-buahan di Kecamatan Cibadak, dapat dilihat melalui tabel 4.7 berikut : Tabel 4.7 Produksi Buah-buahan Di Kecamatan Cibadak Tahun 2012

No

Desa

Mangga

Rambutan

Duku/

Jeruk

Durian

Jambu

Sawo

(Kw)

(Kw)

Langsat

(Kw)

(Kw)

Biji

(Kw)

(Kw) 1 2 3

Tambakbaya Bojongleles Kaduagung Timur 4 Kaduagung Barat 5 Malabar 6 Pasarkeong 7 Cibadak 8 Panancangan 9 Asem 10 Cisangu 11 Bojongcae 12 Kaduagung Tengah 13 Mekar Agung 14 Asem Margalayu 15 Cimenteng Jaya Kecamatan Cibadak

(Kw)

7,00 4,00 8,00

23,00 13,00 6,00

70,00 40,00 13,00

1,50 0,80 0,80

38,00 21,00 5,00

18,00 12,00 2,00

0,00 0,00 0,00

6,00

18,00

54,00

2,00

30,00

14,00

0,00

4,00 5,00 6,00 7,00 5,00 14,00 9,00 4,00

11,00 15,00 20,00 21,00 14,00 50,00 40,00 10,00

41,00 47,00 61,00 65,00 75,00 147,00 90,00 32,00

0,00 1,50 0,00 0,00 2,00 0,80 0,00 0,00

22,00 25,00 32,00 34,00 59,00 52,00 49,00 17,00

16,00 14,00 16,00 17,00 20,00 42,00 21,00 8,00

6,00 0,00 0,00 0,00 9,00 6,00 0,00 0,00

5,00

12,00

38,00

0,80

21,00

10,00

3,00

8,00

25,00

78,00

1,80

53,00

19,00

6,00

9,00

26,00

81,00

0,00

43,00

20,00

0,00

101,00

304,00

932,00

12,00

501,00

249,00

30,00

Sumber: Kecamatan Cibadak, 2013 Berdasarkan data pada tabel 4.7, dapat diketahui bahwa buah-buahan yang dihasilkan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak diantaranya adalah, manga, rambutan, duku/langsat, durian, jambu biji dan sawo. Buah manga, buah

98

rambutan, buah duku/langsat dan buah jambu biji, paling banyak diproduksi di Desa Cisangu. Adapun buah jeruk, paling banyak diproduksi di Desa Kaduagung Barat dan Desa Asem meskipun jumlahnya tidak sebanyak jumlah buah yang lainnya. Buah durian dan buah sawo paling banyak di produksi di Desa Asem Buah yang paling banyak di produksi di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak adalah buah dukuh atau langsat, dimana jumlahnya mencapai Sembilan ratus tiga puluh dua kwintal. Berikutnya adalah buah durian yang jumlahnya mencaoai lima ratus satu kwintal. Selanjutnya, buah rambutan yaitu jumlahnya sekitar tiga ratus empat kwintal. Kecamatan Cibadak, memiliki beberapa staf, berikut adalah nama dan jabatan staf Kecamatan di Kecamatan Cibadak, dapat dilihat melalui tabel 4.8 : Tabel 4.8 Nama dan Jabatan Staf Kecamatan Di Kecamatan Cibadak Tahun 2013 NO

Nama

Jenis Kelamin (L/P)

Jabatan

1

Rahmat, S.STP

L

Camat

2

Alex ND, S.Sos

L

Kasi ekonomi dan Pembangunan

3

Asep Kusnandar

L

Kasi Trantib

4

Agus Supriyatna

L

Kasi Pemerintahan dan Pertahanan

5

Ahmad Saprudin

L

Kasi Sosial

6

H.Aep S.Sos

L

Kasubag Umum

S

Ambari,

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2013

99

Berdasarkan data pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa terdapat 5 (lima) orang staf di Kantor Kecamatan Cibadak. Dimana masing-masing staf memiliki jabatan yang berbeda, diantaranya Camat, Kasi (kepala seksi) ekonomi dan Pembangunan, Kasi Trantib (ketentraman dan ketertiban), Kasi Sosial, dan Kasubag (kepala subbagian) Umum. Dari kelima jabatan staf tersebut, keseluruhan diduduki oleh laki-laki. 4.1.2 Gambaran Umum Puskesmas Mandala a. Keadaan Geografi Puskesmas

Mandala

terletak

di

Desa

Kaduagung Timur,

Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Batas-batas wilayah kerja Puskesmas Mandala yaitu : a. Sebelah Utara berbatasan dengan Puskesmas Cibadak. b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rangkasbitung c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Warunggunung d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Puskesmas Pamandegan Kecamatan Cikulur b. Keadaan Demografi Wilayah Puskesmas Mandala, memiliki wilayah kerja yang cukup luas yaitu terdiri dari 6 (enam) desa, diantaranya :

100

1. Desa Bojongleles 2. Desa Kaduagung Timur 3. Desa Kaduagung Tengah 4. Desa Kaduagung Barat 5. Desa Mekar Agung 6. Desa Tambak Baya Penggunaan lahan di wilayah Puskesmas Mandala, berupa pemukiman seluas 862 Ha dan pertanian seluas 548,5 Ha. Kecamatan Cibadak relatif datar, dengan variasi bukit-bukit terutama di wilayah barat Kecamatan Cibadak. Rata-rata ketinggian 200-1000 meter diatas permukaan laut. Keadaan demografi wilayah kerja Puskesmas Mandala dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut: Tabel 4.9 Jumlah Penduduk Wilayah Kerja Puskesmas Mandala No 1 2 3 4 5 6

Nama Desa

Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan Bojongleles 2.556 2.386 Kadu Agung Barat 2.052 1.647 Mekar Agung 1.768 1.890 Kadu Agung Timur 1.827 4.508 Kadu Agung Tengah 2.914 136 Tambak Baya 2.634 2.400 Jumlah 13.752 12.956 Sumber: Puskesmas Mandala, 2013

Jumlah 4.942 3.699 3.658 6.335 3040 5.034 26.708

101

Berdasarkan data pada tabel 4.9, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk secara keseluruhan di wilayah Puskesmas Mandala adalah 26.708 (dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan) jiwa. 13.752 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh dua) jiwa jumlah penduduk laki-laki, dan 12.956 (dua belas ribu Sembilan ratus lima puluh enam) jiwa jumlah penduduk perempuan. c. Wilayah Kerja Pembangunan Wilayah kerja pembangunan Puskesmas Mandala, terdiri dari 6 (enam) desa, yang memiliki fungsi potensi dan kondisi yang khas disetiap desa, dimana Kecamatan Cibadak berfungsi sebagai daerah pembangunan lahan kering, pertanian, pesawahan, perikanan darat yang menunjang fungsi dari Kabupaten Lebak.

d. Sosial Ekonomi Struktur mata pencaharian penduduk tahun 2010 di wilayah kerja Puskesmas Mandala Kecamatan Cibadak adalah sebagai berikut: 1. Petani

: 692 orang

2. PNS/TNI/POLRI

: 684 orang

3. Industri

:

0 orang

4. Peternak

:

0 orang

5. Buruh

: 3.956 orang

6. Lain-lain

: 660 orang

Dari struktur mata pencaharian tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk di wilayah Puskesmas Mandala adalah Buruh.

102

e. Tingkat Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu syarat di bidang apapun termasuk kesehatan, harus ditunjang dengan tingkat pendidikan, dengan pendidikan yang baik maka tingkat pengetahuan masyarakat, kemampuan dan kemauan untuk berperilaku baik akan meningkat, memperhatikan tingkat pendidikan penduduk umur 10 tahun ke atas pada tahun 2010 ini tampak bahwa masih didominasi oleh kelompok lulusan SD dan belum tamat SD.

f. Keadaan Tenaga Kesehatan Jumlah tenaga kesehatan medis dan tradisional di Puskesmas Mandala Kabupaten Lebak dapat dilihat melalui tabel 4.10 berikut: Tabel 4.10 Jumlah Tenaga Kesehatan Medis dan Tradisional di Puskesmas Mandala No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tenaga Kesehatan Jumlah Medis Kepala Puskesmas 1 Dokter Umum 2 Dokter gigi 2 S1 Kes. Masyarakat 1 Bidan Puskesmas 12 Perawat 8 Perawat gigi 1 Nutrisionis 1 Pekarya kesehatan / LCPK 4 Akademi Kes Lingkungan 1 Sukwan 2 Tradisional Dukun Paraji Terlatih 5 Dukun Paraji Tidak Terlatih 25 Jumlah 75 Sumber: Puskesmas Mandala, 2013

103

Data pada tabel 4.10, menunjukkan bahwa terdapat 45 (empat puluh lima) tenaga kesehatan medis dan 30 (tiga puluh) tenaga kesehatan tradisional diantaranya lima paraji terlatih dan dua puluh lima paraji tidak terlatih. Adapun jumlah kader Posyandu di wilayah Puskesmas Mandala adalah sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang.

g. Keadaan Sarana Kesehatan Keadaan sarana kesehatan di Puskesmas Mandala Kabupaten Lebak sebagai berikut: Puskesmas Induk

:

1 unit

Puskesmas Pembantu

:

2 unit

Posyandu

:

36 pos

Praktek bidan swasta

:

5 (berizin)

BP swasta

:

2 unit

Apotik swasta

:

2 unit

Kendaraan roda 4

:

1 unit

Kendaraan roda 2

:

1 unit

Desa Siaga

:

6 desa

Untuk mengetahui daftar bidan desa yang bertugas di wilayah Puskesmas Mandala dapat dilihat melalui tabel 4.11 Berikut :

104

Tabel 4.11 Daftar Bidan Desa di Wilayah Puskesmas Mandala No

DESA

BIDAN

1

Bojong Leles

Haryati

2

Kaduagung Tengah

Santi

3

Kaduagung Timur

Suherlis

4

Kaduagung Barat

Anita

5

Tambak Baya

Yunik

6

Mekar Agung

Indah

Sumber : Puskesmas Mandala 2013 Data pada tabel 4.11, menunjukkan bahwa terdapat enam bidan desa yang bertugas di Wilayah Puskesmas mandala. Dimana masing-masing desa memiliki satu bidan desa. Berdasarkan pada data diatas, keenam bidan desa tersebut, bertugas juga sebagai bidan di Puskesmas mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. h. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Puskesmas Mandala

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 03 tanggal 20 Februari Tahun 2008 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dengan kedudukan sebagai berikut:

105

1. Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis di bidang Kesehatan yang mempunyai wilayah kerja di suatu Kecamatan dan atau sesuai kebutuhan 2. Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan 3. Puskesmas pembantu dipimpin oleh seorang kordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengembangan secara paripurna dan melaksanakan ushaausaha kesejahteraan social kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Puskesmas mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Pelayanan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak, KB, perbaikan, gizi,

perawatan

kesehatan

masyarakat,

pemberantasan

penyakit,

imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, PKM, UKS, kesehatan olahraga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan jiwa, mata serta pencatatan dan pelaporan. 2. Pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, kordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medic bantuan sarana dan pembinaan teknis kepada puskesmas

106

pembantu, unit pelayanan kesehatan swasta dan kader pembangunan kesehatan. 3. Pengembangan upaya kesehatan dalam hal ini pengembangan kader pembangunan kesehatan di wilayah kerja pengembangan kesehatan swadaya masyarakat 4. Memberikan rujukan Kecamatan RSUD (rumah sakit umum daerah) Adjidarmo Kabupaten Lebak dan atau Kecamatan rumah sakit lainnya.

i. Struktur

Organisasi

Dan

Tata

Kerja

Puskesmas

Mandala

Kabupaten Lebak

Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dengan susunan organisasi Puskesmas terdiri dari: a. Kepala Puskesmas b. Pelaksana administrasi 1. Pengelola keuangan 2. Pengelolaan bagian umum dan logistik 3. Pengelola SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas) c. Petugas pelaksana pembinaan kesehatan masyarakat dan promosi kesehatan 1. Pengelolaan kesehatan ibu/anak 2. Pengelola KB

107

3. Pengelola gizi 4. Pengelola kesehatan lanjut usia 5. Pengelola kesehatan anak, remaja dan usaha kesehatan sekolah 6. Pengelolaan Promosi Kesehatan (Promkes) d. Petugas pelaksana upaya kesehatan perorangan, farmasi dan JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat). 1. Pengobatan rawat jalan 2. UGD (unit gawat darurat) 3. Rujukan 4. PHN (Public Health Nurse), yang berkenaan dengan Perawatan Kesehatan Masyarakat. 5. Kesehatan jiwa 6. Kesehatan mata 7. Kesehatan gigi dan mulut 8. Kesehatan olahraga 9. Kesehatan tenaga kerja 10. JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) 11. Obat/farmasi e. Petugas pelaksana pencegahan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan 1. P2M (Pemberantasan Penyakit Menular) i. P2MP

108

1. P2 Ispa – Diare 2. P2 TB Paru 3. P2 Kusta ii. P2BB (Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang) 2. Imunisasi 1. Surveillance (pengawasan) 2. Laboratorium 3. Kesehatan lingkungan

f. Puskesmas Pembantu 1. Puskesmas pembantu Kadu Agung Timur 2. Puskesmas pembantu Bojongleles

j. Visi dan Misi 1. Visi Visi Puskesmas Mandala adalah : “Menjadi Puskesmas Favorit Masyarakat, Untuk Mendukung Lebak Sehat Tahun 2014”.

2. Misi Misi Puskesmas Mandala 1. Mengembangkan upaya pelayanan kesehatan dan rujukan secara optimal.

109

2. Membina dan memberdayakan peran kelompok-kelompok potensial masyarakat 3. Menggalang dan meningkatkan kemitraan dengan stakeholder.

3.

Moto Puskesmas Mandala: Puskesmas Bersahabat Bersih, Ramah, Sabar, Handal, Bijak dan Trampil

4.2

Deskripsi Data 4.2.1 Deskripsi Data Penelitian Deskripsi data penelitian merupakan, penjelasan mengenai data yang telah

didapatkan dari hasil observasi penelitian di lapangan. Penelitian mengenai evaluasi program jaminan persalinan (Jampersal) di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak tahun 2011-2013, data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata, yang peneliti dapatkan melalui proses wawancara. Dalam penelitian ini, kata – kata yang diamati, dan diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat dalam catatan tertulis, atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan selama proses wawancara berlangsung. Selain berupa kata-kata, peneliti juga menggunakan data-data dan dokumentasi yang berada di lapangan. Dokumentasi tersebut bermacam-macam bentuknya. Adapun dokumentasi yang peneliti ambil yaitu profil kecamatan cibadak, profil Puskesmas Mandala, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian

110

Bayi di Provinsi Banten tahun 2009-2011, Jumlah Kejadian Kematian ibu dan Kematian Bayi di Puskesmas Mandala, dan petunjuk teknis Pelaksanaan program jaminan persalinan. Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan adalah berupa catatan lapangan peneliti dan foto, misalnya foto peneliti saat melakukan wawancara dengan informan penelitian. Alasan peneliti menggunakan dokumentasi foto adalah karena foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah dan menganalisis obyek yang sedang diteliti melalui segi-segi subyektif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, berdasarkan teknik analisis data kualitatif, data-data tersebut dianalisis selama penelitian ini berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dilakukan reduksi untuk dapat mencari tema dan pola, serta diberi kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan kategorisasi. Dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan kode yaitu : 1) . Q₁ - Q₁₀ menandakan daftar urutan pertanyaan 2) I₁ - I₆ menandakan daftar urut informan 3) S₁ - S₂₂ menandakan status informan

111

Setelah memberi kode- kode pada aspek tertentu, yang berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga tema dan polanya ditemukan, maka dilakukan kategorisasi berdasarkan jawaban – jawaban yang ditemukan, dari penelitian di lapangan. Dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tidak menggeneralisasikan jawaban penelitian. 4.2.2 Data Informan Dalam penelitian evaluasi program jaminan persalinan (Jampersal) di Puskesmas mandala, Kecamatan cibadak, Kabupaten Lebak, dalam pemilihan informan penelitiannya, peneliti menggunakan teknik Snowball Sampling (sampel yang mula-mula kecil kemudian membesar). Menurut Bungin (2011:107), snowball

sampling

digunakan

untuk

mencari

dan

merekrut

“informan

tersembunyi”, yaitu kelompok yang tidak mudah diakses para peneliti melalui strategi pengambilan informan lainnya. Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Berikut adalah nama-nama informan dalam penelitian tentang “Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013”, dapat dilihat melalui tabel 4.12 berikut :

112

Tabel 4.12 Daftar Informan No 1. 2.

Kode Informan I₁ I₂.₁

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

I₂.₂ I₂.₃ I₂.₄ I₂.₅ I₃.₁ I₃.₂ I₃.₃ I₃.₄ I₃.₅ I₃.₆ I₃.₇ I₃.₈ I₃.₉ I₃.₁₀ I₄.₁ I₄.₂ I₅ I₆.₁ I₆.₂ I₆.₃ I₆.₄ I₇.₁ I₇.₂ I₇.₃ I₇.₄ I₇.₅ I₇.₆

Nama Informan H. Haerudin Bidan Anita

Status Informan Kepala Puskesmas Mandala -Pengelola KIA -Bidan Desa Kaduagung barat Bidan Indah Bidan Desa Mekar Agung Bidan Yunik Bidan Desa Tambak baya Bidan Santi Bidan Desa Kaduagung Tengah Bidan Haryati Bidan Desa Bojong Leles Heni Peserta Jampersal Suhebah Peserta Jampersal Ana Peserta Jampersal Yati Peserta Jampersal Eka Peserta Jampersal Bayi Peserta Jampersal Usi Peserta Jampersal Uun Peserta Jampersal Rosita Peserta Jampersal Sumyati Peserta Jampersal Sadiyah Pengguna Jasa Dukun Bayi Halimah Pengguna Jasa Dukun Bayi Arwani Dukun Bayi Uum Kader Posyandu Bojongleles Haryati Kader Posyandu Kaduagung Tengah Yeni Kader Posyandu Kaduagung Timur Sri Kader Posyandu Kaduagung Barat Juju Masyarakat Eni Masyarakat Desi Masyarakat Ratna Masyarakat Tanti Masyarakat Teti Masyarakat Sumber: Peneliti,2015

Berdasarkan data pada tabel 4.12, dapat diketahui bahwa dalam penelitian tentang “Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013”, terdapat 29 (dua puluh sembilan) informan. Dari keseluruhan informan memiliki peranan

113

yang berbeda-beda, diantaranya Kepala Puskesmas Mandala, Pengelola KIA Puskesmas Mandala, Bidan Desa wilayah Puskesmas Mandala, Peserta Jampersal, Kader Posyandu, Pengguna Jasa Dukun Bayi, dan Dukun Bayi. Adapun Data persalian beberapa peserta Jampersal yang menjadi informan penelitian ini, dapat dilihat melalui tabel 4.13 berikut: Tabel 4.13 Data Persalian beberapa Peserta Jampersal yang menjadi Informan Penelitian No

Kode

Nama

Umur (tahun)

Waktu pada saat Melahirkan

Anak Ke

1.

I₃.₁

Heni

27

26-01-2012

2

2.

I₃.₂

Suhebah

29

13-04-2012

4

3.

I₃.₃

Ana

23

01-05-2013

1

4.

I₃.₄

Yati

30

05-04-2013

2

5.

I₃.₅

Eka

20

07-05-2012

1

6.

I₃.₆

Bayi

35

15-09-2013

3

7.

I₃.₇

Usi

24

27-05-2012

1

8.

I₃.₈

Uun

35

03-05-2012

3

9.

I₃.₉

Rosita

18

22-07-2012

1

10.

I₃.₁₀

Sumyati

19

28-10-2011

1

Sumber : Puskesmas Mandala, 2015 Berdasarkan data pada tabel 4.13 diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 10 (sepuluh) orang peserta jaminan persalinan, yang menjadi informan dalam penelitian “Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas

114

Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013”. Mulai dari usia 18 (delapan belas) tahun hingga paling tua berusia 35 (tiga puluh lima) tahun. 4.3 Penyajian Data Pembahasan pada penyajian data merupakan hasil analisis dan fakta yang peneliti temukan di lapangan, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian mengenai “Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013”, teori yang digunakan adalah teori evaluasi implementasi menurut Dunn. Dunn dalam Nugroho (2012:729) menyebutkan 6 (enam) tipe kriteria evaluasi kebijakan, diantaranya : efektifitas, efisiensi, responsifitas, kecukupan, perataan, dan ketepatan. Adapun pembahasan yang dapat peneliti paparkan, yaitu sebagai berikut : 1). Kriteria Efektivitas Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu program mencapai hasil (akibat) yang diharapkan (maksimal), atau tercapainya suatu tujuan dari diadakannya suatu tindakan. Dalam penelitian “Evaluasi Program Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013”, berupa pencapaian target pertolongan persalinan yang dibantu oleh NAKES (tenaga kesehatan), peningkatan peserta KB (keluarga berencana)

dan

hambatan-hambatan dalam

pelaksanaa

persalinan di Puskesmas Mandala. Berikut temuan di lapangan :

program

jaminan

115

Pencapaian target jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, dapat menjadi tolak ukur efektifitas dari program jaminan persalinan, di wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, terhadap hasil (akibat) yang diharapkan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Mandala. Sudah sejauh mana tenaga kesehatan di Puskesmas Mandala sebagai pelaksana program Jampersal meningkatkan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, dalam upaya pelaksanaan program jampersal secara maksimal. Pada temuan di lapangan, pelaksaan program Jampersal di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, memiliki hasil atau pencapaian yang belum maksimal, serta hambatan dalam pelaksanaaanya. Hal ini dapat tercermin dari pernyataan I.₁, beliau mengatakan sebagai berikut: “dengan adanya program jaminan persalinan tentunya diharapkan dapat meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis, serta meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, karena semuanya ditanggung oleh pemerintah, namun jika melihat pada hasil yang dicapai, dari program Jaminan Persalinan di Puskesmas Mandala ini memang belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya Puskesmas Mandala belum membuka layanan 24 (dua puluh empat) jam, kemudian kurangnya fasilitas yang mendukung berjalannya program Jampersal, belum menerima pasien rawat inap, serta kurangnya sarana dan prasarana di Puskesmas Mandala, contohnya Puskesmas Mandala hanya memiliki satu mobil ambulance saja, sedangkan jarak antara desa yang satu dengan desa yang lain itu saling berjauhan. Ditambah dengan kondisi jalan yang buruk, serta penerangan jalan yang minim, dan beberapa desa sangat jarang dilalui oleh kendaraan umum. Sehingga ini menjadi kendala yang berarti bagi pihak Puskesmas, apabila ada pasien yang membutuhkan pertolongan disaat yang bersamaan.”

116

Pernyataan diatas menegaskan pencapaian persentase pertolongan oleh tenaga medis di Puskesmas Mandala belum maksimal. Adapun kendala yang ditemui diantaranya adalah, (1) kurangnya sarana dan prasarana Puskesmas, (2) Puskesmas belum membuka layanan 24 jam dan pasien rawat inap. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap hasil yang dicapai oleh Puskesmas Mandala, dalam menyelenggarakan program jaminan persalinan. Berikut adalah gambar mobil ambulance milik Puskesmas Mandala, dapat dilihat melalui gambar 4.1 berikut :

Gambar 4.1 Mobil Ambulance Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak

Pada gambar 4.1 dapat terlihat bahwa Puskesmas Mandala hanya memiliki satu mobil ambulance saja. Hal tersebut menjadi kendala yang berarti, bagi pihak Puskesmas Mandala, dlaam menyelenggarakan program jaminan persalinan, yaitu apabila ada pasien dari desa yang berbeda, membutuhkan pertolongan disaat yang bersamaan.

117

Mengenai hasilberikut yang :sudah dicapai dari program Jampersal, diutarakan juga oleh I.₂.₃ sebagai “Pencapaian dari program jaminan persalinan di wilayah Puskesmas Mandala memang belum maksimal, terutama di desa tempat saya bertugas menjadi bidan desa, yaitu Desa Tambak Baya, meskipun sudah diadakan program jaminan persalinan, namun kebanyakan masyarakat disini masih mengandalkan pertolongan persalinan oleh dukun bayi. Apalagi sebelum diadakan program jaminan persalinan, hampir semua ibu hamil di Desa Tambak Baya melahirkan di dukun bayi, setelah ada program Jampersal memang ada beberapa masyarakat yang mulai terbuka fikirannya untuk bersalin di bidan, walaupun tidak banyak. sehingga dapat dikatakan bahwa pencapaian dari program jampersal ini belum maksimal. Adapun kendalanya adalah responsifitas dari masyarakat itu sendiri, terhadap program jaminan persalinan”

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh I₂.₄ : “Program jaminan persalinan menurut saya programnya sudah bagus karena dibiayai oleh pemerintah, dan juga diberikan cakupan pelayanan pemeriksaan gratis bagi seluruh ibu hamil. Namun jika berbicara mengenai hasil, menurut saya hasilnya belum maksimal. Karena di Wilayah Puskesmas Mandala ini masih banyak kampung-kampung yang masih lekat dengan jasa pertolongan dukun bayi. Misalnya saja di Kampung Kaloncing di Desa Kaduagung Tengah, Kampung Kebon Cau, yang berada di desa tempat saya bertugas sebagai bidan desa. Kendalanya itu tadi, di kampung-kampung masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa dukun bayi, padahal kita dari pihak kesehatan sudah berupaya mensosialisasikan program Jampersal ini”

Dari kedua pernyataan diatas, dapat diketahui bawa pada temuan di lapangan, hasil yang telah dicapai dari program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak belum maksimal, dan terdapat beberapa kendala pada saat pelaksanaanya, sehingga program jaminan persalinan

118

belum maksimal. Kendala tersebut salah satunya adalah, responsivitas masyarakat terhadap program jaminan persalinan masih kurang. Adapun pernyataan mengenai dari program jaminan persalinan, diungkapkan olehberbeda, I₂.₅ sebagai berikut pencapaian : “Menurut saya program jaminan persalinan sudah bagus, karena untuk wilayah Desa Bojong Leles, dimana saya yang menjadi bidan desanya, program jaminan persalinan disana sudah berhasil, karena masyarakat yang melakukan persalinan di dukun jumlahnya menjadi berkurang. Itu untuk di Desa Bojongleles saja, kalau secara keseluruhan saya kurang tahu”

Berdasarkan pernyataan diatas, yang menyatakan bahwa program jaminan persalinan sudah baik atau bisa dikatakan sudah maksimal, namun hanya di Desa Bojong leles saja, karena apabia melihat data secara keseluruhan, menurut data yang peneliti dapatkan, dan peneliti paparkan pada latar belakang masalah, didapatkan data mengenai persentase pertolongan persalinan di Kecamatan Cibadak, bahwa pertolongan persalinan oleh dukun, masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil yang telah dicapai dari program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak belum maksimal. Karena pernyataan diatas dikaitkan dengan sumber data yang ada, dan hal ini merupakan triangulasi teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian mengenai evaluasi program jaminan perslalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak.

119

Pernyataan yang diutarakan oleh I₂.₁ berikutnya, sebagai berikut : berbeda dengan pernyataan sebelumnya, “Program jaminan persalinan ini diharapkan dapat meningkatkan pertolongan persalina oleh tenaga kesehatan, untuk meminimalisir terjadinya persalinan beresiko yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian ibu dan atau bayi yang akan dilahirkan. Untuk di wilayah Puskesmas Mandala, program jaminan persalinan memang belum mencapai hasil yang maksimal. Dimana masih adanya desa-desa yang menggunakan pertolongan persalinan di dukun-dukun. Sehingga yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program jaminan persalinan di wilayah Puskesmas Mandala adalah, masih banyak nya dukun bayi yang tidak bermitra dengan pihak Puskesmas, sehingga mereka tetap beroprasi walaupun pihak kami sudah melakuka sosialisasi dan penghimbauan. Kendala lainnya dari segi sarana dan prasarana juga masih kurang, sehingga Puskesmas belum membuka layanan 24 jam dan layanan rawat inap, sehingga pelaksanaan program Jampersal di Puskesmas Mandala belum maksimal. Selain itu kendalanya juga terletak pada segi anggaran Jampersal”

Haldiutarakan yang hampir mengenai hasil : yang sudah dicapai dari program jampersal, olehsama I.₂.₂ sebagai berikut “Hasil yang sudah dicapai dari program Jampersal belum maksimal,meskipun dengan adanya program jaminan persalinan, partisipasi kader posyandu meningkat sehingga apabila ada warga yang mau melahirkan kader membantu membawanya ke bidan, agar tidak bersalin di dukun-dukun. Meskipun demikian, tetap saja masih banyak warga yang maunya bersalin di dukun. Sehingga itu tadi, program jaminan persalinan dapat dikatakan belum maksimal. Adapun kendalanya, berkaitan dengan masih banyak dukun-dukun nakal, yang bekerja tanpa bermitra dengan Puskesmas, kendala lainnya juga pada respon masyarakat terhadap program Jampersal, dimana masih ada saja masyarakat yang maunya bersalin di dukundukun. Selain itu, kendala lainnya terletak pada anggaran, karena untuk program Jampersal ini penggantian anggarannya banyak minimnya, karena jika ada tindakan-tindakan lain jasa-jasanya itu tidak ditambah, tetap saja sama”

120

Dari kedua pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, kabupaten Lebak belum maksimal, yaitu ditandai dengan respon masyarakat terhadap program jaminan persalinan belum baik, dimana masih banyak warga yang memilih bersalin di dukun dibandingkan di bidan. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak belum maksimal. Serta terdapat kendala pada anggaran program jaminan persalinan. Dari keseluruhan pernyataan dari informan yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa pencapaian persentase pertolongan persalinan oleh tenaga medis di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak belum maksimal. Adapun hambatan yang diungkapkan oleh para informan diatas, diantaranya, kurangnya sarana dan prasarana Puskesmas, sehingga Puskesmas Mandala belum membuka layanan 24 jam serta pasien rawan inap bagi peserta jaminan persalinan dan pasien lainnya, kemudian kendala dari segi anggaran, serta respon masyarakat terhadap program jaminan persalinan. Berikutnya pencapaian target peserta KB, diungkapkan oleh I₂.₁ sebagai berikut : ”untuk pelayanan KB melalui program jaminan persalinan Alhamdulillah mengalami peningkatan setiap tahunnya, banyak yang menjadi peserta KB dengan berbagai pilihan akseptor, diantaranya, MOW yaitu metode kontrasepsi yng dilakukan dengan cara mengikat atau memotong saluran telur pada wanita, sedangkan MOP yaitu metode kontrasepsi yng dilakukan dengan cara mengikat atau memotong saluran sperma pada laki-laki, kemudian Pil yaitu alat kontrasepsi yang harus diminum setiap hari dan dapat

121

dipakai oleh semua ibu usia reproduksi baik yang sudah mempunyai anak maupun belum, IUD atau KB spiral yaitu alat kontrasepsi yang dimasukan kedalam rahim”

Ungkapan hampir sama mengenai pencapian pelayanan KB di wilayah Puskesmas Mandala, diutarakan oleh I₂.₅ berikut ini : “pencapaian pelayanan KB mengalami peningkatan setelah jaminan persalinan, banyak yang menjadi peserta KB, namun ada juga yang tidak mengikuti KB karena ingin segera punya anak, ingin punya banyak anak, karena pemahamannya masih berfikiran kalau banyak anak banyak rezeki, namanya dikampung-kampung masih banyak yang seperti itu. Kebanyakan peserta KB memilih KB suntik, karena lebih efektif, lebih praktis, dan hanya dilakukan setiap satu sampai tiga bulan”

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh I₂.₃ sebagai berikut : “dengan adanya program jaminan persalinan tentunya cakupan pelayanan KB menjadi meningkat, kepesertaan KB nya pun ikut meningkat. Karena masyarakat bisa mendapatkan pelayanan KB gratis yang merupakan bagian pelayanan dari program jaminan persalinan. Jenis KB yang banyak dilakukan oleh masyarakat adalah jenis KB suntik, karena lebih mudah dan resikonya lebih minim”

Pada pernyataan ketiga informan di atas dapat diketahui bahwa pelayanan KB mengalami peningkatan. Terdapat beberapa jenis akseptor KB diantaranya, Kondom, Pil, suntik, MOW, MOP, dan IUD, adapun jenis akseptor KB yang paling banyak diminati oleh peserta KB adalah jenis suntik.

122

2). Kriteris Efisiensi Efisiensi menurut Dunn (2003:430), berkenaan dengan usaha apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinaakan efisien. Efisiensi dalam penelitian tentang “Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak 2011-2013”, berkenaan dengan usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Mandala sebagai penyelenggara program jaminan persalinan. Selain itu, dalam hal ini peneliti juga menganalisis efisiensi program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dari segi biaya. Adapun untuk alur sosialisasi program jaminan persalinan, yang seharusnya dilakukan oleh pihak Puskesmas hingga sampai ke masyarakatn, dapat dilihat melalui gambar 4.2 berikut :

123

Dinas Kesehatan Kabupaten

Masyarakat

UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Cibadak

Tokoh Masyarakat dan Kader Posyandu

Puskesmas Mandala

Bidan Desa

Gambar 4.2 Alur Sosialisasi Program Jaminan Persalinan Sumber : Hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Mandala, 2014

Pada gambar 4.2, terlihat alur sosialisasi program jaminan persalinan, yang awalnya program jaminan persalinan bersumber dari kementrian kesehatan, kemudian disampaikan ke Dinas Kesehatan Provinsi Banten, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi, disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, setelah itu disampaikan lagi ke Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kecamatan Cibadak, dan simpaikan ke Puskesmas. Berdasakan temuan upaya : yang dilakukan oleh pihak puskesmas mandala pada diutarakan olehdiI.₁lapangan, sebagai berikut “Upaya yang kami lakukan, tentu saja dengan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, dengan cara melakukan penyuluhan yang dilakukan oleh bidan-bidan desa, kemudian pendekatan kepada kader-kader Posyandu agar mengarahkan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan dan persalinan di Puskesmas Mandala atau di bidan desa masing-masing”.

124

Hal yang sama juga diutarakan oleh I₂.₂ berikut : “Awalnya diadakan sosialisai dari puskesmas ke balai desa, ke camat nya, kiyayi dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya dan kader, kemudian juga mengerahkan kader supaya membantu mengantarkan pasien yang akan melahirkan ke bidan, karena ada saja yang malu untuk melahirkan di bidan”

Kedua pernyataan diatas menegaskan bahwa, upaya yang telah dilakukan oleh pihak Puskesmas Mandala sebagai pelaksana program Jaminan Persalinan adalah dengan cara pendekatan kepada tokoh masyarakat dan dengan cara sosialisasi mengenai program jaminan persalinan. Pernyataan yang hampir sama juga diutarakan oleh I₂.₃ : ”Usaha yang dilakukan kita melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, RT, RW, kader posyandu, dengan memberikan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, di posyandu, di pengajian juga, apalagi di tambak baya ini kan masih banyak yang pakai jasa dukun bayi sehingga butuh kerja sama para tokoh masyarakat untuk meyakinkan masyarakat agar melakukan proses persalinan di bidan”

Pernyataan diatas, menegaskan bahwa usaha yang dilakukan oleh pihak Puskesmas, untuk mencapai hasil yang diinginkan dari adanya program Jampersal adalah,

dengan

melakukan

pendekatan

kepada

tokoh

masyarakat

dan

mengerahkan kader-kader posyandu untuk mengarahkan ibu hamil agar melakukan pemeriksaan kehamilan dan persalinan di bidan. Pernyataan berikutnya mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Puskesmasoleh Mandala dalam menyelenggarakan program jaminan persalinan diutarkan I₂.₁ sebagai berikut :

125

“Upaya yang kami lakukan yaitu dengan cara mensosialisasikan program jaminan persalinan. Dimana bidan desa melakukan pertemuan Kader disetiap desa, setiap satu bulan sekali. Pada saat pertemuan tersebut, bidan desa dan pengelola KIA menjelaskan tentang program Jampersal kepada Kader Posyandu, kemudian kita meminta agar Kader Posyandu menyampaikan hasil sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh masyarakat.”

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh I₂.₅ sebagai berikut : “Kami melakukan sosialisasi setiap satu bulan sekali dengan Kader Posyandu di desa masing-masing, biasanya pada kegiatan Posyandu Dimana kami memperkenalkan program jaminan persalinan kemudian memaparkannya kepada para kader, agar kader menyampaikan kepada masyarakat. Biasanya saat kegiatan Posyandu, kami juga memperkenalkan program Jampersal kepada masyarakat”

Adapun pernyataan hampir sama, mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak Puskesmas dalam menyelenggarakan program jaminan persalinan diutarakan oleh I₂.₄ berikut ini : “Usaha yang dilakukan dengan cara sosialisasi, memperkenalkan program jaminan persalinan kepada kader Posyandu, kemudian kader menyampaikan lagi kemasyarakat. Biasanya sosialisasi dilakukan pada saat kegiatan Posyandu”

Berdasakan pada kedua pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Mandala adalah, dengan cara melakukan sosialisasi mengenai program jaminan persalinan, setiap satu bulan sekali dengan para kader Posyandu di masing-masing desa. Kemudian kader diminta untuk menyampaikan hasil sosialisasi kepada masyarakat. Pernyataan yang mendukung pernyataan diatas, diungkapkan oleh I₆.₁ berikut ini :

126

“Ya biasanya pada saat Posyandu, bidan memberi tahu kader tentang program baru, misalnya program jaminan persalinan. Sosialisasi yang dilakukan hanya sebatas di Posyandu saja, setap satu bulan sekali. jadi yang mengetahui program jaminan persalinan biasanya yang sering mengikuti kegiatan Posyandu saja, Karena tidak dilakukan sosialisasi di forum lain”

Pada pernyataan diatas, terlihat bahwa usaha yang dilakukan oleh pihak puskesmas adalah, dengan melakukan pendekatan ,dalam bentuk sosiaslisasi kepada masyarakat, dan biasanya sosialisasi hanya berlangsung pada saat ada kegiatan Posyandu saja, dalam waktu sebulan sekali. oleh I₂.₁Adapun sebagaiprosedur berikut : untuk menjadi peserta jaminan persalinan, disampaikan “Prosedurnya mudah, hanya melengkapi persyaratan, diantaranya fotocopy KTP, kartu keluarga, dan buku pemeriksaan kehamilan. Menurut saya prosedurnya lebih mudah daripada JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), kalau program jaminan persalinan dengan persyatan yang mudh bisa langsung mendapatkan pelayanan dan tidak harus memikirkan biaya berikutnya, berbeda dengan BPJS atau JKN, dimana ada biaya setiap bulan yang harus dibayarkan, prosedur untuk menjadi peserta BPJS juga lebih rumit daripada Jampersal”

Pernyataan diatas menegaskan bahwa prosedur untuk menjadi peserta jaminan persalinan tidak sulit, cukup melengkapi persyaratannya saja, diantaranya fotocopy KTP, kartu keluarga, dan buku pemeriksaan kehamilan. Prosedur tersebut lebih mudah, apabila dibandingkan dengan prosedur pelayanan BPJS. Pernyataan hampir sama mengenai persyaratan peserta jaminan persalinan diungkapkan oleh I₂.₄ sebagai berikut :

127

“Persyataran untuk menjadi peserta jaminan persalinan, terbilang cukup mudah, dan sederhana, karena persyaratannya hanya fotocopy KTP dan kartu keluarga, serta apabila ada buku pemeriksaan kehamilan bisa dibawa. Apabila kita melihat persyaratan di BPJS atau JKN, persyaratannya lebih rumit dibandingkan program jaminan persalinan. Jadi menurut saya apabila dilihat dari segi persyaratannya, memang program Jampersal tidak menyulitkan”

Pada ungkapan diatas, terlihat bahwa pesrsyaratan peserta jaminan persalinan cukup mudah dan sederhana, karena persyaratannya hanya sedikit dan tidak berbeli-belit. Pernyataan yang sama diutarakan oleh I₂.₃ sebagai berikut : “Persyaratannya tidak banyak, dan sangat mudah untuk dipenuhi, diantaranya fotocopy KTP dan kartu keluarga, kemudian Jamkesmas jika ada, dan buku pemeriksaan kehamilan jika ada juga, karena ada saja yang tidak memiliki buku pemeriksaan kehamilan, karena tidak pernah periksa. Persyaratan tersebut sangat mudah dipenuhi, apalagi sekarang ini sudah berganti menjadi JKN, yang persyaratannya cukup rumit. Peserta Jampersal hanya menyertakan persyaratan tersebut, dan langsung diberikan pelayanan oleh tenaga medis. Maka dari itu, saya juga lebih suka dengan program jaminan persalinan dibandngkan JKN”

Pada pernyataan informan diatas, dapat diketahui bahwa persyaratan bagi peserta jaminan persalinan tidak banyak, serta lebih mudah dibandingkan dengan persyartan bagi peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Pernyataan berikutnya mengenai prosedur persyaratan untuk menjadi peserta jaminan persalinan, diutarakan oleh I₂.₂ berikut ini : “Untuk persyaratan jampersal hanya fotocopy KTP dan kartu keluarga serta apabila yang menggunakan Jamkesmas bisa

128

disertakan juga, setelah persyaratannya dipenuhi, peserta Jampersal bisa langsung mengakses program jampersal” Pernyataan hampir sama disampaikan oleh I₂.₅ sebagai berikut : “Hanya melengkapi persyaratannya saja, seperti fotocopy KTP, kartu keluarga, dan buku nikah saja”

Pada pernyataan kedua informan diatas, yang merupakan bidan di Puskesmas Mandala, menyebutkan persyaratan bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota program jaminan persalinan, persyaratan tersebut seperti fotocopy KTP dan kartu keluarga, serta bisa juga menyertakan kartu Jamkesmas dan buku nikah. Berdasarkan pada pernyataan beberapa informan diatas, mengenai persyaratan bagi peserta jaminan persalinan, dapat diketahui bahwa persyaratan program jaminan persalinan sangat mudah dipenuhi, serta prosedurnya juga sederhana atau tidak berbelit-belit, yaitu apabila persyaratan sudah lengkap, bisa langsung mendapatkan pelayanan. Adapun efisiensi dari segi biaya, pada temuan di lapangan, biaya yang dikeluarkan oleh setiap peserta Jampersal bervariasi, dan berbeda, tergantung bidan yang menanganinya. Ada bidan yang tidak menerima biaya apapun, artinya pelayanan Jampersal murni gratis, tetapi ada juga bidan yang mematok biaya dari peserta Jampersal, hal ini diutarakan oleh Pernyataan lain diungkapkan oleh I₁ sebagai berikut : “Program Jampersal ini gratis, dan bagi bidan atau tenaga medis yang menangani atau memberikan pelayanan Jampersal, akan mendapat dana pengganti dari pusat, yang diberikan langsung

129

kepada masing-masing tenaga medis yang menangani para peserta jaminan persalinan”

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh I₂.₁ berikut ini : “Jampersal itu gratis, jadi tidak dipungut biaya apapun dalam mendapatkan pelayanan jampersal. dana dari pusat diberikan kepada masing-masing tenaga medis yang sudah melakukan perjanjian dengan pusat. Biasanya dilakukan perjanjian terlebih dahulu bahwa saya siap memberikan pelayanan Jampersal kepada masyarakat, kemudian setelah dilaksanakan, akan ada pemeriksaan dari pusat, setelah di sepakati maka dananya turun. Meskipun dana Jampersal ini sering telat dibayar oleh pusat, seharunya dibayar tiap tiga bulan, tetapi lebih dari tiga bulan, ya meskipun telat juga tetap dibayar oleh pusat. Tapi kami sebagai orang bekerja di pemerintah bingung kalau tidak ada dananya, bagainana mau melayani masyarakat, karena kalau tidak melayani salah, kalau melyani juga dananya belum dibayar”

Berdasarkan pada kedua paparan diatas, dapat diketahui bahwa program jaminan persalinan itu gratis. Karena nanti, bagi masing-masing tenaga medis yang sudah melakukan perjanjian dengan pusat untuk menangani para peserta Jampersal, akan mendapat dana pengganti dari pusat setiap tiga bulan sekali, meskipun pada temuan di lapangan, dana dari pusat sering telat dibayar. Pernyataan lainnya, diungkapkan oleh I₂.₅ sebagai berikut : “Program jampersalnya memang gratis. Tapi pada saat ada pasien yang melahirkan, suka ada saja yang mengerti dan memberi uang, untuk biaya pengganti pampers dan yang lainnya”

Berdasarkan pada pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa program jaminan persalinan seharusnya diberikan secara gratis, namun dari pernyataan

130

salah satu bidan Puskesmas Mandala diatas, ada juga pasien yang memberi ua ng lelah kepada bidan yang menolong persalinan. Pernyataan hampir sama diutarakan oleh I₂.₂ berikut ini : “Jampersal itu gratis. Tetapi kadang-kadang ada saja pasien yang memeberi uang lelah istilahnya uang pamali. Kalau pasiennya orang mampu, ngasihnya gede, kalau pasiennya tidak mampu ya menyesuaikan saja, sama saja seperti bayar ke dukun. Karena kewajiban saya sebagai bidan desa, jadi saya bekerja sama ikut MOU (memorandum of understanding) dengan pemerintah, sebagai bidan desa yang menerima pelayanan Jampersal, biaya pengganti memang dapat dari pusat, namun jika ada kasus yang diluar keinginan kita seperti misalnya pendarahan, robekan, butuh infus, atau bayi yang baru lahir butuh oksigen, terjadi kegawatan pada janin, itu kan kita harus ada tindakan. Untuk uang jasa dari pusat tidak ditambah, mau dilaporannya ada tindakan atau tidak ada tindakan tetap saja dikasihnya hanya sekedar uang pengganti untuk biaya pertolongan persalinan yang normal saja”

Hal yang hampir sama sama dengan pernyataan diatas, diungkapkan oleh I₂.₃ berikut ini : “Program jaminan persalinannya memang gtratis, namun apabila ada tindakan lain yang harus dilakukan karena terjadi pendarahan misalnya, sehingga butuh tindakan infus, dan obat-obatan lain, maka ada biaya tambahan yang harus dibayar oleh pasien, karena sudah termasuk dalam kasus perslainan yang beresiko”

Berdasarkan pada kedua paparan diatas, dapat diketahui bahwa memang jaminan persalinan tidak sepenuhnya gratis, misalnya apabila terjadi persalinan yang beresiko dan dibutuhkan tindakan seperti pemberian infus dan obat-obatan maka dibutuhkan biaya tambahan. Tetapi ada juga pasien yang bersalin secara normal namun tetap mengeluarkan biaya persalinan, yang disebut oleh bidannya sebagai uang lelah atau uang pamali.

131

Adapun pernyataan berbeda mengenai biaya bagi peserta jaminan persalinan yang mengakses pelayanan Jampersal, diutarakan oleh salah satu bidan Puskesmas, yaitu I₂.₄ sebagai berikut : “Program jaminan persalinan gratis. Maka dari itu banyak orang yang tergolong mampu, yang ikut menjadi peserta jaminan persalinan”

Pernyataan diatas menegaskan bahwa program jaminan persalinan diberikan secara gratis. Berdasarkan pada beberapa temuan lapangan diatas, dapat diketahui bahwa antara tenaga medis yang satu, dengan tenaga medis yang lain berbeda-beda dalam memeberikan pelayanan jaminan persalinan. Ada yang memberikan pelayanan secara gratis, dan ada juga yang memberikan pelayanan tidak gratis. Adapun pernyataan dari peserta jaminan persalinan terkait biaya pelayanan jaminan persalinan, diungkapkan oleh I₃.₁ sebagai berikut : “Waktu saya melahirkan anak kedua, saya ikut program jaminan persalinan. Setelah proses persalinannya selesai, saya menanyakan kepada bidan yang menangani saya mengenai besaran biaya yang harus dibayar, pada saat itu bu bidan mengatakan biayanya sebesar 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah. Bu bidan nya mengatakan, uang tersebut sudah termasuk biaya pembuatan akta kelahiran”

Bersasarkan pada pernyataan diatas, dapat diektahui bahwa peserta jaminan persalinan mengeluarkan biaya persalinan sebesar tiga ratus ribu rupiah. Biaya tersebut, menurut bidan yang menangani pasien jaminan persalinan, disebutkan akan digunakan untuk biaya pembuatan akta kelahiran.

132

Hal yang sama juga diutarakan oleh I₃.₂ berikut ini : “Saya ikut program jaminan persalinan, ketika saya melahirkan anak pertama saya. Pada saat itu, saya dibantu bidan Puskesmas, biaya yang saya keluarkan sebesar 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bidannya mengatakan bahwa, biaya tersebut untuk pengganti underpet nya yang terpakai, dan untuk mengganti biaya pampers, juga pembuatan akta kelahiran”

Pernyataan diatas menegaskan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh peserta jaminan persalinan, ketika mendapatkan pelayanan persalinan di bidan, dengan menggunakan Jampersal adalah sebanyak 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dimana bidan Puskesmas yang menanganinya, mengatakan bahwa biaya tersebut sebagai biaya pengganti perlengkapan yang digunakan oleh pasien. Hal yang hampir sama juga diungkapkan oeh I₃.₃ berikut ini: “Saya melahirkan anak pertama saya di bidan Puskesmas, dan pada saat itu saya ikut program jaminan persalinan. Untuk biaya persalinannya pada saat itu saya mengeluarkan biaya sebesar 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), awalnya memang saya bertanya dahulu ke bu bidannya “berapa bu?”, kemudian bu bidan jawabnya berapa saja, saya bingung kan, terus saya nanya lagi “biasanya berapa bu?” nah, baru bu bidannya bilang tiga ratus ribu rupiah. Untuk persyaratan anggota Jampersal wktu itu saya menyerahkan fotocopy KTP sama kartu keluarga”

Pernyataan yang sama diutarakan oleh I₃.₅ sebagai berikut : “Saya ikut program jaminan persalinan, pada saat mengandung anak saya yang ke empat. Ketika saya mau melahirkan, saya ditangani sama bu bidan Puskesmas. Pada saat itu biayanya sekitar 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Tetangga juga sama, yang lahiran di bu bidan bayarnya sekitar segitu”

133

Informan berikutnya menyatakan ungkapan yang sama dengan pernyataan informan diatas, mengenai biaya pelayanan bagi peserta jampersal, yang iungkapkan oleh I₃.₉ seperti berikut : “Saya pernah ikut program jaminan persalinan di tahun 2013, bulan agustus pada saat saya melahirkan anak pertama saya. Pada saat itu saya mendapatkan pertolongan persalinan di bidan Puskesmas, dan biayanya sekitar 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Biaya tersebut sudah termasuk biaya pembuatan akta kelahiran”

Berdasarkan pada ketiga pernyatan informan diatas, yang merupakan peserta program jaminan persalinan, dpaat diketahui bahwa pada saat mereka mengakses pelayanan program Jampersal, dan salah satunya adalah pelayanan pertolongan persalinan, biaya yang dikeluarkan untuk membayar pelayanan tersebut sekitar 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Biaya tersebut, oleh bidannya disebutkan digunakan untuk membuat akta kelahiran. Pernyataan sedikit berbeda, mengenai persalinan, diungkapkan oleh I₃.₇ berikut ini : nominal biaya bagi peserta jaminan “Pada saat melahirkan anak pertama saya, wakt itu tempatnya di bidan Puskesmas Mandala, dengan menggunakan program Jampersal. setelah proses persalinan selesai, dan berjalan dengan baik, kemudian saya membayar biaya persalinan sebesar 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), biaya tersebut sudah termasuk biaya pembuatan akta kelahiran anak saya. Adapun persyaratan untuk menjadi peserta Jampersal, yaitu Jamkesmas, buku nikah, KTP sama Kartu Keluarga”.

Pernyataan informan diatas, sedikit berbeda dengan informan sebelumnya yang sama-sama sebagai peserta program jaminan persalinan. Dimana beberapa

134

informan sebelumnya dikenakan biaya sebesar 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan pelayanan pertolongan persalinan, adaoun untuk informan I₃.₇ dieknakan biaya yang lebih banyak, yakni 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan biaya tersebut digunakan untuk hal yang sama, yaitu termasuk pembuatan akta kelahiran. Adapun peserta Jampersal dikenakan biaya, karena terjadi faktor lain, seperti yang diungkapkan oleh I₃.₆ yang : “Ketika saya melahirkan anak ketiga saya, pada saat itu saya ikut Jampersal, di bidan Puskesmas Mandala, dan biayanya sekitar 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saya lupa lagi. Biaya tersebut, digunakan karena waktu itu saya pendarahan jadi harus di infus dan diberi obat, sehingga dikenakan biaya tambahan”

Pernyataan informan diatas, yang menjadi peserta jaminan persalinan, menegaskan bahwa pada saat beliau melahirkan dengan mengikuti program jaminan persalinan, beliau mengeluarkan biaya kurang lebih tiga ratus lima puluh ribu rupiah, diakrenakan pada saat melahirkan terjadi persalinan yang beresiko yang membutuhkan tindakan dari tenaga medis. Sehingga biaya tersebut di claim oleh bidan, sebagai biaya pengganti infus dan obat-obatan. Berbeda dari pernyataan diatas, hal lain diutarakan oleh I₃.₄ berikut ini : “waktu itu ketika saya akan melahirkan anak pertama, saya dibantu oleh kader dimana pada saat itu saya diantarkan ke bidan Puskesmas. Kemudian kader dan bidan memeberitahu saya supaya ikut Jampersal saja, karena saya kan orang tidak mampu, tidak punya biaya, sehingga dan akhirnya saya ikut Jampersal karena persyaratannya juga mudah. Setelah melahirkan, saya tidak dipungut biaya sama sekali jadi gratis, setelah melahirkan juga

135

bayinya di suntik. Persyaratannya keterangan surat tidak mampu, Jamkesmas, fotocopy KTP dan KK” Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh I₃.₈ seperti berikut : “Saat saya melahirkan anak ketiga, saya diantar ke bidan Puskesmas oleh kader Posyandu, karena rumah saya memang berdekatan dengan rumah kader dan tidak jauh juga dari Puskesmas. Saya disarankan untuk ikut Jampersal, dan saya pun ikut Jampersal, serta saya juga mengatakan kepada bidannya bahwa saya ini orang tidak mampu. setelah saya melahirkan, saya tidak dipungut biaya. Pada keesokan harinya, anak saya yang baru saya lahirkan, meninggal dunia, karena katanya bayinya kelamaan didalam perut, dan terlambat diperiksa.”

Adapun pernyataan yang sama persalinan diutarakan oleh I₃.₁₀ berikut ini :mengenai biaya bagi peserta jaminan “Pada saat saya engikuti program jaminan persalinan, Alhamdulillah semua pelayanan yang saya dapatkan itu gratis. Karena saya orang tidak mampu, pada saat itu saya menyertakan Jamkesmas, surat keterangan tidak mampu, fotocopy KTP dan kartu keluarga”

Berdasarkan pada ketiga pernyataan diatas dapat diketahui, bahwa ada beberapa masyarakat yang mendapatkan pelayanan jaminan persalinan secara gratis, yakni masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Pada temuan lapangan selain mendapatkan informasi dari peserta jampersal, peneliti jugadi mendapatkan informasi dari I₆.₁ terkait biaya jampersal : “Yang saya ketahu di bidan Desa Bojong Leles yang juga bertugas di Puskesmas Mandala, bagi peserta Jampersal ada yang tidak dipinta bayaran, dan ada juga yang dipinta bayaran, tetapi kebanyakan yang dipinta bayaran, biasanya kalau saya mengantar

136

yang mau melahirkan di bidan menggunakan Jampersal, setelah melahirkan biasnaya pasien nanya ke bidan “berapa bu” kemudian bidannya bilang tiga ratus ribu rupiah saja, begitu. Besaran biayanya juga beda-beda setiap orang ,ada yang dipinta tiga ratus ribu rupiah, ada yang diatas tiga ratus ribu rupiah. Kayanya liat-liat orangnya juga gitu. Saya juga sebagai kader, tidak pernah dikasih uang apa-apa walaupun sering membantu bidan desanya. padahal saya tahu dia memungut biaya ke peserta Jampersal. dan saya juga tahu setiap bidan desa yang menerima peserta Jampersal, pasti dapat dana pengganti dari pusat.”

Pernyataan hampir sama diutarakan I₆.₃ berikut ini : “Kalau masalah biaya ya setahu saya bagi masyarakat yang mampu ya bayarnya besar, bagi yang tidak mampu ya tidak apa-apa kalau ngasihnya sedikit juga”

Berdasarkan pada pernyataan informan diatas, dapat diketahui bahwa untuk peserta jaminan persalinan, ada yang dikenakan biaya dan ada juga yang bebas dari biaya, namun kebanyakan dari peserta Jampersal ialah yang dikenakan biaya oleh bidan yang menangani proses persalinan. Dari beberapa pernyataan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program jaminan persalinan belum efisien, karena tidak sepenuhnya gratis, artinya masih ada peserta Jampersal yang dikenakan biaya. Dimana setelah peserta Jampersal mendapatkan pelayanan pertolongan persalinan, ada saja peserta jampersal yang dikenakan biaya, dengan kisaran tiga ratus sampai empat ratus ribu rupiah. Meskipun, dalam hal ini tidak semua bidan menerima uang dari pasien, ada saja beberapa bidan yang tidak memungut biaya sama sekali. Tentu saja hal tersebut sangat disayangkan, karena dalam ketentuan program jaminan persalinan, seharusnya peserta Jampersal tidak dipungut biaya apapun kecuali ada

137

faktor-faktor lain, diluar tanggungjawab Jampersal itu sendiri. Karena dana yang dikeluarkan oleh pihak Puskesmas dan atau tenaga medis yang memberikan pelayanan Jampersal, dan sudah melakukan perjanjian dengan pemerintah berupa MOU (Memorandum of Understanding)

atau nota kesepahaman, maka akan

mendapatkan dana pengganti dari pusat. Pada temuan di lapangan yang diketahui bahwa pelayanan jampersal masih ada yang dipungut biaya, menimbulkan ketakutan sendiri terhadap masyarakat tidak mampu, sehingga mereka memilih untuk tidak melahirkan di puskesmas (bidan) sehingga mereka memilih melakukan persalinan di dukun beranak, seperti yang diutarakan oleh I₄.₁ sebagai berikut : “Saya dibantu sama dukun bernak waktu melahirkan, karena saya merasa orang tidak mampu, saya takut apabila melahirkan di bidan nanti harus ada biaya, dan harus bayar bayar mahal. Walaupun ada program Jaminan Persalinan (jampersal) juga, saya takutnya ada embel-embelnya, karena yang saya tahu dari tetangga saya yang melahirkan di bidan, walaupun pakai Jampersal tetap saja keluar biaya diatas dua ratus ribu rupiah, kalo di dukun kan biayanya cukup terjangkau dan bisa dicicil atau bisa ditunda”

Hal serupa disampaikan oleh I₄.₂ beriku ini : “Kalau saya apabila melahirkan, saya lebih nyaman manggil dukun paraji, karena udah kenal, tetangga, terus juga yang paling penting bayarnya seikhlasnya. Kalau ke bidan pasti saja ada biaya yang lebih besar. Saya uang dari mana, apabila harus bayar mahal. Jadi lebih nyaman ke dukun, apabila sedang tidak punya uang, bayarnya bisa nanti”

Pernyataan diatas menegaskan bahwa, masyarakat yang bersalin di dukunmerupakan masyarakat yang tidak mampu, dan takut mengeluarkan

138

biaya yang besar jika pergi ke bidan. Sehingga memilih untuk bersalin di dukun, karena alasan jumlah biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan kemampuan, bahkan bisa dibayar dengan cara dicicil. mengetahui informasi besaran biaya yang di tetapkan oleh dukun penelitiUntuk pun mendapatkan seperti yang diutarakan oleh I₅ : beranak, “Biaya tidak ditentukan harus berapa-berapanya, seikhlasnya saja berapapun diterima, kalau ada yang ngerti, biasanya setelah melahirkan langsung ngasih seratus ribu rupiah, tapi ada juga yang ngasih lima puluh ribu rupiah, yang ngasih dua puluh ribu rupiah juga ya sama saya diterima saja. Bahkan ada juga yang bayarnya dicicil.”

Berdasarkan pada pernyatan salah satu dukun bayi di wilayah Puskesmas Mandala diatas, dapat diketahui bahwa memang persalinan yang ditolong di dukun tidak mematok biaya. Artinya mau memberi berapa saja, tetap diterima oleh dukun bayi tersebut. Pada keseluruhan pernyataan dari berbagai informan diatas, dapat disimpukan bahwa program jaminan persalinan belum efisien, karena masih ada masyarakat yang dikenakan biaya setelah mendapatkan pelayanan persalinan, tergantung masing-masing tenaga medis yang menangani. 3). Kriteria Kecukupan Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

139

Dalam penelitian tentang “Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Tahun 2011-2013”, Kecukupan berkenaan dengan, sejauhmana kebijakan tersebut dalam pencapaian target, dapat menurunkan jumlah kematian ibu dan kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala. Adapun temuan dilapangan dipaparkan oleh I₂.₁ sebagai berikut : “Menurut saya program Jampersal ini bagus, karena banyak pelayanan yang diberikan kepada masyarakata sehingga tentunya sedikit banyak bisa membantu masyarakat. Mengenai persoalan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi, jika dilihat dari rekapan data mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, memang untuk jumlah kematian bayi tidak menunjukkan adanya penurunan, namun hal tersebut tentunya bukan kemauan kami. Karena kami sudah berusaha, dan urusan kematian kan sudah ada yang menentukan, jadi tidak bisa dicegah. Sedangkan untuk jumlah kematian ibu, kembali lagi jika dilihat dari data, kejadian kematian ibu tetap ada. Selama diadakan program jampersal, terjadi dua kali kasus kematian maternal (kematian ibu melahirkan)”

Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh I₁ berikut ini : “Sejak diadakan program jaminan persalinan, yang mana tujuannya adalah untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, untuk di wilayah Puskesmas Mandala sendiri, apabila melihat pada data yang ada, memang dapat diketahui bahwa, untuk jumlah kematian bayi masih cukup tinggi, sedangkan untuk jumlah kematian ibu jumlahnya tidak begitu banyak”

Pernyataan berikutnya, diungkapkan oleh I₂.₃ berikut : “Program jaminan persalinan memang belum maksimal dalam mengatasi masalah AKI dan AKB. Mengapa demikian? karena seperti yang kita ketahui melalui data yang ada, terutama data jumlah kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala, itu

140

jumlahnya cukup tinggi, dan sejak diadakan program Jampersal sampai selesai, jumlah kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala terus meningkat dalam tiga tahun tersebut. Namun untuk kematian ibu melahirkan, memang tetap ada, namun jumlahnya tidak banyak.”

Berdasarkan pada ketiga paparan diatas, dapat diketahui bahwa, program jaminan persalinan masih belum mampu memecahkan masalah tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Seperti pada temuan dilapangan yang didukung oleh fakta yang memadai, jumlah kejadian kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlahnya semakin meningkat, bukan berkurang. Sedangkan untuk, jumlah kejadian kematian ibu di wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, memang tetap ada kejadian kematian ibu, namun jumlahnya tidak begitu banyak, Pernyataan berikutnya, diungkapkan oleh I₂.₂ sebagai berikut : “Untuk jumlah kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan cibadak, Kabupaten Lebak, memang jumlahnya cukup tinggi. Tetapi untuk jumlah kematian ibu di wilayah Puskemas Mandala, jarang terjadi, memang ada, namun jumlahnya juga tidak banyak, ya memang alangkah lebih baiknya lagi jika kejadian kematian ibu melahirkan dapat dihilangkan”

Pernyataan hampir sama juga diutarakan oleh I₂.₅ berikut : “Di wilayah Puskesmas Mandala setiap tahunnya terjadi kasus kematian bayi, dan memang pada tiap tahunnya jumlahnya mengalami peningkatan. Sedangkan untuk jumlah kematian ibu, saya rasa jumlahnya sedikit, dan memang walaupun sedikit tentunya menjadi permasalahan yang serius dalam dunia kesehatan ibu” Pernyataan berikutnya disampaikan oleh I₂.₄ sebagai berikut :

141

“Jumlah kematian ibu di wilayah Puskesmas Mandala jumlahnya tidak begitu banyak, selama diadakan program Jampersal kasus kematian ibu terjadi sebanyak dua kali yaitu di tahun 2011 dan tahun 2013. Namun ya kita berharap supaya kematian maternal ini tidak terjadi lagi. Sedangkan untuk kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala ini memang cukup tinggi, meskipun ada Jampersal tapi jumlah kematian bayinya tetap tinggi ”

Berdasarkan pada ketiga paparan diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kematian bayi di Kecamatan Cibadak kabupaten Lebak masih cukup tinggi, meskipun sudah diadakan program jaminan persalinan. Sedangkan untuk jumlah kematian ibu sejak diadakan program Jampersal, terjadi sebanyak dua kali kejadian kematian ibu, yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2013. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan dari temuan lapangan dan data yang mendukung, bahwa program jaminan persalinan belum mampu mengatasi tingginya jumlah kematian ibu dan bayi di wilayah Puskesmas Mandala. Adapun penyebab kematian ibu dan kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, dipaparkan oleh I₂.₁ berikut ini : “Untuk penyebab kematian bayi, jika dilihat dari laporan kesehatan anak penyebabnya paling banyak adalah dikarenakan asfiksia, yaitu kondisi bayi baru lahir tidak bisa bernafas secara teratur, kemudian premature (usia kehamilan belum cukup namun sudah lahir), dan kelainan bawaan. Faktor yang mempengaruhinya karena pernikahan dini, tidak menunda kehamilan, atau married by accident (MBA), dimana kehamilannya tidak direncanakan, disembunyikan, sehingga si ibu tidak mau memeriksakan kandungannya, dan menyebabkan janinnya kurang gizi. Sedangkan untuk kematian ibu di wilayah Puskesmas Mandala disebabkan karena eklamsi atau darah tinggi.”

142

Pernyataan yang sama diutarakan oleh I₂.₃ sebagai berikut : “di wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak ini kebanyakan kematian bayi disebabkan oleh asfiksiaatau gangguan pernafasan pada bayi yang baru dilahirkan, ada juga yang premature, dan ada juga yang disebabkan karena kelainan bawaan. Hal tersebut dapat terjadi, karena ibu hamil malas memeriksakan kehamilannya, kemudian karena usia ibu hamil masih sangat muda, karena banyak yang menikah muda kemudian tidak menunda kehamilan. Sedangkan untuk kematian ibu, disebabkan oleh hipertensi. ”

Berdasarkan paparan pengelola kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Mandala diatas, beserta bidan Puskesmas Mandala, dapat diketahui bahwa penyebab kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala, paling banyak disebabkan oleh kasus asfiksia, premature (usia kehamilan belum cukup namun sudah lahir), dan kelainan bawaan. Sedangkan untuk penyebab kematian ibu melahirkan di wilayah Puskesmas Mandala, dikarenakan darah tinggi, atau dalam kehamilan disebut dengan eklamsi. 4). Kriteria Perataan Kriteria perataan menurut Dunn (2003:430), erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok

yang

berbeda

dalam

masyarakat.

Kebijakan

yang

berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Dalam penelitian tentang “Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Tahun 2011-2013”, perataan berkenaan dengan, bagaimana pendistribusian program jaminan persalinan kepada

143

masyarakat, dengan memperhatikan elemen-elemen masyarakat sebagai objek peserta jaminan persalinan, serta dengan melihat apakah seluruh ibu hamil mengikuti program jaminan persalinan dan apakah masyarakat secara merata, mengetahui tentang program jaminan persalinan. Pada oleh temuan didapatkan informasi seperti yang seperti yang diungkapkan I₇.₁ dilapangan, sebagai berikut : “Saya tidak tahu kalau pernah ada program jaminan persalinan, karena tidak pernah mendengar sebelumnya, baik itu pada saat dipengajian, sepengetahuan saya tidak pernah ada sosialisasi mengenai program jaminan persalinan, padahal tiap minggu ada pengajian rutin disini. Tidak pernah ada bidan yang menyampaikan juga secara langsung ke bapak, karena bapak kan ketua RW disini.”

Pernyataan diatas menegakan bahwa, masyarakat biasa tidak mengetahui adanya program jaminan persalinan. Karena berdasarkan pengakuannya, bahwa tidak pernah ada kegiatan sosialisasi mengenai program jaminan persalinan, padahal dilingkungan tempat tinggalnya selalu diadakan kegiatan pengajian rutin. Sehingga dapat terlihat, bahwa sosialisasi program jaminan persalinan belum maksimal. Pernyataan yang hampir sama juga diutarakan oleh I.₇.₃ sebagai berikut : “Saya tidak tahu program jaminan persalinan, karena belum pernah dengar baik dari tetangga juga belum pernah ada yang memberitahu, padahal rumah saya dekat dengan rumah bidan, tapi saya belum tahu tentang program Jampersal”

144

Berikutnya, hal yang sama diutarakan oleh I₇.₂ sebagai berikut : “Saya belum mengetahui tentang program jaminan persalinan, bahkan saya baru dengar sekarang dari neng saja. Tidak pernah dengar ada sosialisasi tentang program jaminan persalinan. Sosialisasi melaui RT-RT juga tidak ada. Kaka saya juga yang tahun lalu melahirkan di bidan, setahu saya, dia tidak memakai jaminan persalinan”

Berdasarkan pada beberapa pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa sosialisasi program jaminan jaminan persalinan belum maksimal. Hal tersebut ditandai dengan, masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui program Jampersal, karena mereka tidak pernah mendengar informasi mengenai program Jampersal sebelumnya. Pernyataan berikutnya dipaparkan oleh I₇.₄ sebagai berikut : “Saya tidak tahu tentang program jaminan persalinan, karena setahu saya belum ada sosialisasi tentang program jaminan persalinan, biasanya jika memang pernah dilakukan sosialisasi, ibu-ibu lainnya suka menyampaikan ke tetangga-tetangga, tapi selama ini saya belum pernah mendapat informasi mengenai program jaminan persalinan.”

mengenai sejauhmana pengetahuan masyarakat programPernyataan jaminan persalinan diungkapkan oleh I₇.₅ sebagai berikut :

terhadap

“Untuk program jaminan persalinan sendiri saya baru dengar sekarang, karena di pengajian pun setahu saya belum pernah dilakukan sosialisasi tentang program jaminan persalinan, tapi kalau untuk di Posyandu saya tidak tahu karena saya tidak pernah ikut kegiatan Posyandu, jadi saya kurang tahu”

Berdasarkan dari kedua paparan diatas, dapat diketahui bahwa, masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang program jaminan persalinan, karena

145

mereka mengaku belum pernah mendapat informasi tentang program jaminan persalinan dari tengga-tetangganya, biasanya apabila ada program baru, atau ada suatau pengumuman, biasanya warga menyampaikan dari mulut ke mulut. Pernyataan berikutnya diungkapkan oleh I₇.₆ sebagai berikut : “Saya belum tahu tentang program jaminan persalinan, belum pernah dengar juga dari tetangga yang lainnya, karena biasanya jika ada suatu kegiatan, biasanya warga saling menyampaikan informasi”

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat terlihat bahwa sosialisasi program jaminan persalinan belum merata, karena terlihat pada pernyataan diatas bahwa terdapat masyarakat yang tidak mengetahui mengenai program jaminan persalinan. Hal berbeda diungkapkan oleh I₃.₁ berikut ini : “Pada waktu itu pernah dilakukan sosialisasi mengenai program jaminan persalinan di Posyandu. Dan yang saya ketahui sosialisasinya diadakan hanya pada waktu itu saja, ketika ada kegiata Posyandu, karena saya pada saat hamil sering ke Posyandu. Jadi pada kegiatan lainnya tidak pernah diadakan sosialisasi program Jampersal”

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh I₃.₅ sebagai berikut : “Yang saya ketahui sosialisasi program jaminan persalinan pernah dilakukan di Posyandu, saya waktu itu ikut kegiatan Posyandu untuk periksa kehamilan, kemudian bu Bidan Puskesmas memberi penyuluhan tetang jampersal. penyuluhannya hanya berlangsung di Posyandu saja.”

146

Berdasarkan pada kedua pernyataan informan diatas, terlihat bahwa sosialisasi program jaminan persalinan, yang disampaikan oleh bidan Puskesmas Mandala hanya berlangsung di Posyandu saja. Pernyataan berikutnya sosialisasi program jaminan persalinan diungkapkan oleh I₆.₁mengenai berikut ini perataan : “Sosialisasi program jaminan persalinan biasanya hanya dilakukan di Posyandu saja. Saya sebagai kader bersama ibu bidan menyampaikan informasi mengenai program jaminan persalinan kepada ibu-ibu yang datang ke Posyandu, jadi hanya ibu-ibu yang datang ke Posyandu saja yang mengetahui adanya program jaminan perslainan.”

Hal yang sama diungkapkan oleh oleh I₆.₂ sebagai berikut : “Sosialisasi program jaminan persalinan dilakukan di Posyandu, jadi ibu-ibu hamil mengetahui bahwa ada program jaminan persalinan, mengetahui pelayanan nya apa saja, serta persyaratannya juga”

Kedua pernyataan informan diatas, menegaskan bahwa sosialisasi program jaminan persalinan hanya dilakukan di Posyandu saja, sehingga hanya warga yang datang ke Posyandu saja yang mengetahui program jaminan persalinan. Hal tersebut membuktikan bahwa sosialisasi program jaminan persalinan belum merata. Pernyataan dari informan berikut yang merupakan kader Posyandu dari desa yang berbeda, mengutarakan pelaksanaan sosialisasi program jaminan persalinan. Pernyataan tersebut diuarakan oleh I₆.₃ berikut ini :

147

“Penyuluhan tentang program jaminan persalinan, diadakannya pada saat Posyandu, karena pada saat itu bida Puskesmas berkunjung, dan memeberikan informasi tentang program jaminan persalinan”

Hal yang sama diungkapkan oleh I₆.₄ sebagai berikut : “Program jaminan persalinan diinformasikan kepada warga, pada saat kegiatan Posyandu, jadi bidan Puskesmas memberitahu tentang program jaminan persalinan kepada kader dan warga yang ada di Posyandu” Pada kedua pernyataan informan diatas, terlihat bahwa terdapat kesamaan informasi dengan informan sebelumnya yang merupakan kader Posyandu di desa yang berbeda. Sehingga berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi program jaminan persalinan belum didistribusikan secara merata kepada seluruh masyarakat, karena sosialisasi hanya dilakukan di Posyandu saja, sehingga hanya warga yang pada saat itu ada di Posyandu saja, yang mengetahui program jaminan persalinan. 5). Kriteria Responsivitas Kriteria responsivitas menurut Dunn dalam Nugroho (2012:317), berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi

atau

nilai

kelompok-kelompok

masyarakat

tertentu.

Kriteria

responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteri lainnya efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya di untungkan dari adanya suatu kebijakan.

148

Responsivitas dalam penelitian “Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013”, berkenaan dengan partisipasi masyarakat terhadap program jaminan persalinan. Peran serta masyarakat dalam membantu serta mengetahui betul akan adanya program jaminan persalinan merupkan upaya yang harus dibangun dari sebuah kebijakan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Mandala. Pertama, hal yang menandakan adanya interaksi antara masyarakat adalah terjalinnya kerjasama dalam hal membantu terlaksananya program Jampersal, diantaranya masyarakat turut membantu dalam mendukung pelaksanaan program Jampersal, seperti pernyataan dari I₆.₁ berikut ini : “Dalam pelaksanaan program jaminan persalinan, biasanya saya membantu menyampaikan informasi tentang program jaminan persalinan, ke tetnagga-tetangga yang sedang hamil. Biasanya pada saat ada ibu-ibu yang mau melahirkan, saya antarkan ke rumah bidan Puskesmas Mandala, kemudian saya menyarankan supaya pakai Jampersal. Karena sebagai kader kan harus membantu menyampaikan tentang program Jampersal. Kemudian saya juga membuat pendataan siapa saja ibu yang sedang hamil di Desa Bojongleles, terus siapa saja yang melahirkan, kemudian data tersebut saya berikan kepada bidan Puskesmas yang bertugas menjadi bidan desa disini.”

Pada pernyataan diatas terliht bahwa kader Posyandu turut serta menyampaikan informasi mengenai program jaminan persalinan keoada ibu-ibu yang sedang dalam kondisi hamil. Serta menyarankan agar ibu-ibu tersebut mengikuti program jaminan persalinan serta terdapat interaksi anatara Kader dengan bidan Puskesmas, terkait program jaminan persalinan. Hal tersebut membuktikan bahwa tanggapan kader terhadap program jaminan persalinan sudah

149

baik. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari informan I₂.₁, selaku pengelola kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Mandala, berikut pernyataannya : “Antara saya dengan kader Posyandu tetntunya ada interksi, diantaranya, kader posyandu datang ke Puskesmas atau saya yang menemui kader pada saat kegiatan Posyandu, kemudian kader menyerahkan laporan pendataan ibu hamil kepada saya, sehingga saya mempunyai rekapan data ibu hamil di wilayah Puksesmas Mandala, dari masing-masing kader”

Pernyataan diatas menegaskan bahwa adanya interaksi anatara pengelola kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Mandala dengan kader posyandu. Hal tersebut terlihat dari adanya peran kader yang membntu bidan Puskesmas dalam pendataan ibu hamil. Pernyataan berikutnya, diutarakan oleh I₃.₁ sebagai berikut : “Waktu saya hamil, saya ikut program jaminan persalinan, saya diberitahu oleh ibu saya, karena kan beliau kader di Desa Bojongleles. Selain itu juga saya suka ikut Posyandu, sehingga saya mengetahui adanya program Jampersal, karena pernah mendengar sosialisasi tentang Jampersal di Posyandu. Saya juga kalau ada teman saya yang sedang hamil pada saat masih ada Jampersal, saya memberitahu mereka supaya ikut Jampersal, terus saya juga memberitahu tahu persayaratannya apa saja”

Pernyataan hampir sama diungkapkan oleh I₃.₇ seperti berikut : “Saya mengetahui program jaminan persalinan dari bu kader, karena kebetulan rumahnya dekat. Kalau saya sendiri, saya juga ikut memberi tahu ke tetangga saya tentang program jaminan persalinan. Apabila ada tetangga yang sedang hamil, dan pada waktu itu program jaminan persalinan masih ada, saya memberi tahu ke tetangga supaya ikut program jaminan persalinan”

150

Berdasarkan pada kedua pernyataan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat yang mengetahui program jaminan persalinan, mereka turut berpartisipasi, dengan cara menyampaikan informasi mengenai program jaminan persalinan kepada para tetangganya. Pernyataan diatas terbuktiinikebenaranya pada temuan di lapangan, seperti yang diutarakan olehdapat I₃.₃ berikut : “Pada saat saya ikut program jaminan persalinan, awalnya saya diberitahu oleh tetangga saya, yang sudah terlebih dahulu mengikuti program jaminan persalinan. Kemudian setelah saya mendapatkan informasi tentang program Jampersal, saya ikut menjadi peserta jampersal”

Hal yang sama diungkapkan oleh I₃.₉ berikut ini : “Saya mengetahui adanya program jaminan persalinan, dari tetangga saja, yang ikut jampersal juga. Pada saat bertemu, terus ngobrol-ngobrol, membahas soal kehamilan, kemudian tetangga saya memberitahu saya tentang program Jampersal”

Pernyataan hampir sama juga diungkapkan oleh I₃.₄ sebagai berikut : “Saya mengetahui adanya program jaminan persalinan dari sodara saya, kebetulan waktu itu dia pas melahirkan pakai Jampersal. terus dia nyaranin saya supaya pake Jampersal juga, supaya persalinannya gratis, karena sama-sama orang tidak mampu”

Pada ketiga pernyataan diatas, dapat terlihat bawha pada temuan di lapangan terjadi interaksi antara masyarakat, yang menyampaikan program jaminan persalinan dari mulut kemulut. Pernyataan berikutnya yang menyatakan

151

mengenai responsifitas terhadap program jaminan persalinan, diutarakan oleh I₃.₈ sepertimasyarakat berikut : “Saya mengetahui adanya program jaminan persalinan dari bu kader, karena rumah saya berdekatan dengan rumah bu Kader. Kemudian bu kader memberitahu saya, bahwa ada program Jampersal, dan menyarankan saya supaya mengikuti program Jampersal. kader juga memberitahu bahwa di program Jampersal ada pemeriksaan kehamilan gratis, Cuma waktu itu saya ngga suka periksa, karena males neng. Tapi ya akibatnya itu tadi, bayi saya satu hari kemudian meninggal dunia, mungkin salah satunya karena saya tidak suka periksa”

Hal yang sama dingkapkan oleh I₃.₁₀ sebagai berikut : “Saya mengetahui adanya program jaminan persalinan dari bu kader, karena rumah saya ini kan lumayan dengan dengan rumah bu kader.bu kadernya mungkin kasian sama saya, jadi membantu saya mengantarkan ke bidan. Pada saat itu saya mendapatkan pelayanan pertolongan persalinan saja, tidak mengikuti pelayanan pemeriksaan kehamilan, karena takut dan juga malu pergi kebidannya, takut ada biaya tambahan terus saya tidak mampu bayar”

Pernyataan diatas, menegaskan bahwa informan tersebut mengetahui program jaminan persalinan dari tetangganya yang merupakan kader Posyandu. Beliau mendapatkan informasi mengenai cakupan pelayanan yang diberikan oleh program Jampersal, namun beliau hanya mengakses pelayanan pertolongan persalinan saja, dikarenakan takut untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Hal tersebut menunjukkan antusias peserta jaminan persalinan masih kurang. Pernyataan berbeda diutarakan oleh I₃.₅ sebagai berikut : “Saya mengetahui program jaminan persalinan dari ibu bidannya saja ketika di Posyandu, karena saya suka ikut kegiatan Posyandu.

152

Kemudian saya mendapat informasi tentang program jaminan persalinan, jadi saya beberapa kali ikut Posyandu untuk periksa kehamilan sebagai peserta Jampersal. saya juga memeberitahukan kepada tetangga-tetangga yang lain tentang program Jampersal, supaya warga yang lagi hamil bisa ikut Jampersal juga”

Pada pertanyaan tersebut terlihat antusias informan diatas sebagai peserta jaminan persalinan, yang mengakases pelayanan jaminan persalinan. Serta ikut berpartisipasi

dalam

menyampaikan

informasi

tentang program

jaminan

persalinan kepada para tetangganya. Adapun informan kader Posyandu dari beberapa desa, yang menjadi informan dalam penelitian ini mengungkapkan antusias mereka terhadap program jaminan persalinan. Hal tersebut diungkapkan oleh I₆.₂ berikut ini : “Apabila ada warga yang sedang hamil, dan kebetulan tetangga, saya biasanya memberikan informasi mengenai program jaminan persalinan, karena sudah termasuk tugas saya juga sebagai kader, harus membantu bidan untuk memperkenalkan program jaminan persalinan”

Hal yang sama diutarakan oleh I₆.₃ berikut ini : “Tentu saja saya menyampaikan kembali kepada tetangga -tetangga saya yang sedang hamil, mengenai informasi yang saya peroleh dari bidan Puskesmas pada saat kegiatan Posyandu” Pada kedua pernyataan informan diatas, terlihat bahwa kader Posyandu ikut berpartisipasi dalam menyampaikan informasi mengenai program jaminan persalinan kepada tetangga-tetangganya.

153

Berbeda dengan pernyataan ungkapan yangoleh berbeda tanggapan masyarakat terhadap program sebelumnya, jaminan persalinan, diutarakan I₄.₁ berikut ini : “Saya mengetahui adanya program jaminan persalinan, itu dari tetangga saya yang waktu itu melahirkan terus dia ikut Jampersal. saya tidak menyampaikan lagi tentang program tersebut ke tetangga yang lain. Karena saya bukan peserta Jampersal. waktu emlahirkan anak kesatu sampai dengan anak ketiga, saya lahirannya didukun bukan di bidan. Karena saya merasa orang tidak mampu, takutnya kalau pergi kebidan, ada biaya yang tak terduga. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari tetangga saya yang ikut Jampersal, mereka tetap saja bayar diatas duaratus ribu rupiah, kalau saya kan uang segitu dari mana. Lebih baik saya maggil dukun saja. Karena bayarnya juga seikhlasnya saja dan bisa dicicl”

Pernyataan diatas menegaskan bahwa beliau tidak ikut menyampaikan informasi tentang program jaminan persalinan kepada tentangganya yang lain. Hal tersebut dikarenakan, beliau bukanlah peserta jaminan persalinan. Karena kepercayaan beliau terhadap tenaga medis masih belum sepenuhnya percaya, karena dari informasi yang didapatkannnya dari tetangga yang ikut program jaminan persalinan, bahwa tetap saja pada saat melahirkan di bidan ada biaya yang harus dikeluarkan. Sehngga hal tersebut menjadi ketakutan tersendiri bagi informan I₄.₁ diatas. Untuk mengetahui respon dukun bayi (dukun paraji) di wilayah Puskesmas Mandala I₅ terhadap program jaminan persalinan, dapat diketahui melalui pernyataan berikut adanya : “Ya walaupun ada program jaminan persalinan, waktu itu saya tetap saja menerima panggilan kalau ada yang membutuhkan. Karena mau bagaimana, masyarakat disini lebih banyak yang maunya bersalin dibantu sama saya. Karena saya menjadi dukun

154

paraji sejak tahun 1980. Mulai tahun 2013, bidan desa di sini kadang-kadang menegur saya, supaya kalau ada yang mau melahirkan manggil bidan dulu, tapi masyarakat disini tidak mau kalau sama saya mau dipanggilkan bidan. Mereka takut biayanya besar, ya namanya warga disini mah kerjanya juga kebanyakan tani, kan kalau melahirkan di dukun mah, biayanya berapa aja juga diterima, seperti di saya ada yang memberi seratus ribu rupiah, ada yang lima puluh ribu rupiah, bahkan yang hanya memberi dua puluh ribu rupiah juga ada, dan saya terima saja. Namanya juga membantu”

Berdasarkan pada pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa dukun paraji masih bekerja meskipun ada program jaminan persalinan. Bidan Puskesmas juga menghimbau kepada dukun bayi agar memanggil bidan dahulu apabila ada yang mau melahirkan. Namun dukun bayi tidak memanggil bidan, dikarenakan masyarakat yang menginginkan jasa bantuan beliau dan tidak mau dipanggilkan bidan. Uang yang diterima oleh dukun bayi dari wrga yang menggunakan jasanya juga bervariasi, mulai dari seratus ribu rupiah sampai dengan dua puluh ribu rupiah. Pernyataan tersebut berhubungan dengan pernyataan I₄.₂ berikut ini : “Waktu melahirkan saya manggil dukun, tidak berani memanggil bidan, walaupun ada program-program apa juga di bidan. Karena saya malu, takut, canggung juga kalau sama bidan. Kalau sama bu arwani kan sudah kenal lama, beliau banyak yang manggil juga, sudah berpengalaman dari dahulu. Iya walaupun ada program apaapa juga , saya tidak berani kalau manggil bidan, takut ada biaya yang besar terus saya tidak bisa bayar. Kalau di bu arwani kan bayarnya berapa saja juga diterima, waktu itu juga saya Cuma ngasih lima puluh ribu saja. Saya ditolong pada saat melahirkan, terus bayi saya yang baru lahir juga diurusin, dimandiin sama bu arwani, sayanya juga diurut supaya tidak keluhan didalam”

Pada pernyataan diatas, terlihat bahwa masyarakat yang menggunakan jasa dukun bayi, lebih nayaman bersalin di dukun daripada di bidan. Faktor nya adalah

155

dari segi ekonomi, mereka takut diharuskan memebayar biaya yang besar apabila bersalin di bidan, karena apabila bersalin di dukun tidak harus memiliki biaya yang besar. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pihak Puskesmas terkait dukunbayi yang beroperasi, diutarkan oleh I₁ berikut : “Pihak kami sudah memberikan himbauan kepada dukun-dukun yang masih bekerja di wilayah Puskesmas Mandala, dan meminta mereka untuk ,mendukung program jaminan persalinan. Kami juga mengajak warga supaya, apabila hamil dan akan melahirkan, bisa pergi kebidan desa atau ke Puskesmas. Namun dengan cara seperti itu, timbul pro dan kontra, dimana dukun bayi juga menyampaikan dari mulut kemulut supaya masyarakat tetap menggunakan jasanya. Kami hanya bisa menghimbau, menegur pun kami tidak punya kewenangan. Seharusnya pihak dari pusatlah yang memberikan peraturan terkait hal ini”

Pernyataan hampir sama, diutarakan oleh I₂.₁ seperti berikut : “Kami sudah melakukan perjanjian dengan dukun-dukun paraji yang ada di wilayah Puskesmas Mandala, yaitu kami semoat membuat perjanjian, apabila dukun paraji masih bekerja saja menolong yang mehirkan, maka akan dikenakan denda. Denda tersebut juga sebenarnya bukan apa-apa, hanya supaya dukun – dukun lebih mempertimbangkan lagi kalau mau menangani yang meharikan. Daripada didenda kan lebih baik mereka manggil bidan, kalau ada yang melahirkan, mereka tinggal mendampingi saja, dan mengurusi bayi yang sudah dilahirkan untuk dimandikan, kan enak kalau begitu”

Untuk mengatasi tantangan banyaknya dukun bayi yang tidak bermitra dengan Puskesmas, dan masih menerima panggilan dari warga yang akan melahirkan, diutarakan oleh I₂.₃ berikut : “Kami sudah berupaya untuk mengatasi maslah tersebut, namun memang masih belum bisa teratasi. Upaya yang pernah kami

156

lakukan diantaranya memberikan himbauan kepada masyarakat. Apabila ada yang melahirkan di dukun dan terjadi persalinan yang beresiko maka bidan tidak mau tahu, langsung saja bawa ke rumah sakit. Karena seperti pada kejadian yang sudah-sudah, kalu ada persalinan yang beresiko baru warga melibatkan bidan, coba kan kalau dari awal ditangani oleh bidan. Sebenarnya hibauan demikian, hanya untuk mengajak warga supaya mereka bersalin di bidan”

Pada ketiga pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa pihak Puskesmas sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani banyaknya dukun bayi di wilayah Puskesmas Mandala, yang masih beroperasi tanpa bermitra dengan Puskesmas. Upaya yang sudah dilakukan adalah menhimbau masyarakat dan dukun bayi, serta membuat perjanjian dengan dukun bayi. Berdasarkan pada beberapa temuan lapangan diatas, dapat diketahui bahwa ada masyarakat yang memberikan tanggapan baik terhadap program jaminan persalinan, dimana masyarakat yang menjadi peserta jaminan persalinan, ikut berperan dalam menyampaikan informasi dari mulut kemulut, mengenai program Jampersal, kepada tetangga-tetangga nya yang lain. Selain itu juga ada masyarakat yang kurang memberikan respon yang baik terhadap program jaminan perslinan, hal tersebut ditandai dengan adanya masyarakat yang lebih memilih menggunakan jasa dukun bayi dibandingkan pergi ke bidan dan ikut program jaminan persalinan.

157

6). Kriteria Ketepatan Kriteria ketepatan menurut Dunn (2003:430), adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan berkenaan dengan apakah suatu kebijakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam penelitian mengenai “Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Tahun 2011-2013”, berkenaan dengan apakah pelayanan yang diberikan dari program jaminan persalinan memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun pelayanan jaminan persalinan yang diberikan di Puskesmas Mandala yaitu, pemeriksaan ibu hamil 4 (empat) kali, pelayanan persalinan, suntik bayi baru lahir 3 (tiga) kali, pelayanan nifas 4 (empat) kali, dan suntik KB satu kali. Serta persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon peserta jaminan persalinan adalah fotocopy KTP dan Kartu Keluarga, serta buku pemeriksaan kehamilan. Pada temuan dilapangan seperti yang diutarakan oleh I₂.₁ sebagai berikut : “Program jaminan persalinan tentunya sangat bermanfaat bagi para peserta jaminan persalinan. Karena pelayanan yang diberikan dari program ini cukup banyak, diantaranya pemeriksaan kehamilan sebanyak empat kali, pertolongan persalinan, pelayanan nifas sebanyak empat kali, suntik KB satu kali, dan suntik bayi yang lahir sebanyak tiga kali. Masing-masing dari pelayanan tersebut, tentunya sangat memberikan manfaat baik bagi ibu hamil dan calon bayi dan atau bayinya. Dilihat dari persyaratannya juga sangat mudah untuk dipenuhi, yakni hanya menyertakan fotocopy KTP, KK dan buku pemeriksaan kehamilan saja”

158

Berdasarkan pada pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa program jaminan persalinan memberikan manfaat bagi para pesertanya. Karena program jaminan persalinan memberikan pelayanan yang cukup banyak bagi para pesertanya. Selain itu persyaratan program jaminan persalinan juga sederhana dan mudah dipenuhi. Pernyataan berikutnya yang sama dengan pernyataan diatas, dungkpkan oleh I₂.₅ berikut ini : “Sangat bermanfaat, karena tidak mungkin dari pelayanan yang diberikan tidak ada manfaatnya. Pasti dari setiap pelayanan yang diberikan, sedikit banyak memberikan manfaat bagi masyarakat (peserta Jampersal)”

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh I₂.₂ berikut ini : “Iya, program jaminan persalinan sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena bagi mereka yang menjadi peserta jaminan persalinan, mereka bisa mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan secara gratis, pelayanan nifas, suntik KB dan juga suntik untuk bayi baru lahir”

Pernyataan diatas menegaskan bahwa, program jaminan persalinan sudah pasti memberikan manfaat untuk para pesertanya, karena bagi setiap peserta jaminan persalinan bisa mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh program jaminan persalinan secara gratis. Setiap pelayanan jaminan persalinan pastinya sedikit banyak, bisa memberikan manfaat bagi para peserta Jampersal. pernyataan dampak dari program jaminanAdapun persalinan, diutarakan yang oleh I₁berbeda, berikut inimengenai :

159

“Pelayanan-pelayanan gratis yang diberikan dari program jaminan persalinan, sudah pasti bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi peserta Jampersal. namun jika dilihat dari segi kebijakannya, menurut saya program jaminan persalinan ini kurang tepat. Pada program jaminan persalinan, tidak diberikan batasan jumlah pertolongan persalinan, dimana seharusnya dibatasi, misalnya hanya berlaku sampai pada persalinan anak kedua saja, sehingga hal tersebut juga dapat mendukung program pemerintah, dibidang kesehatan yang lain yaitu program keluarga berencana” Pernyataan I₁ diatas, menegaskan bahwa program jaminan persalinan sudah memeberikan manfaat bagi para pesertanya. Namun jika dilihat dari kebijakannya masih belum tepat, karena tidak ada batasan dalam pemberian pelayananya. Pernyataan hampir sama, mengenai kurang tepatnya kebijakan tentang jaminan persalinan, juga diungkapkan oleh I₂.₄ berikut : “Dengan adanya program jaminan persalinan, tentunya memberikan manfaat kepada masyarakat, karena program jaminan persalinan memberikan cakupan pelayanan yang menunjang kesehatan ibu dan calon bayi. Namun, menurut saya, program ini masih belum tepat, jika dilihat dari ketentuannya, yang mana program Jampersal ini diperbolehkan bagi seluruh lapisan masyarakat, menurut saya alangkah lebih baik dan lebih tepat sasaran apabila program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin saja”

Pernyataan diatas menegaskan bahwa cakupan pelayanan yang diberikan dari program jaminan persalinan tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat yang mengaksesnya. Namun program jaminan persalinan masih belum tepat jika dilihat dari pendistribusiannya, yang seharusnya hanya diberikan kepada masyarakat tidak mampu saja. Pernyataan mengenai dampak dari program jaminan persalinan diutarakan oleh I₃.₆ sebagai berikut :

160

“Saya merasa terbantu, karena pada waktu saya melahirkan mengalami pendarahan, kemudian langsung pergi ke Puskesmas dan mendapat pertolongan, walaupun memang biayanya lumayan besar kalau buat saya. Tapi yang penting saya bisa sehat lagi”

Pernyataan diatas merupakan ungkapan dari peserta jaminan persalinan yang menjadi informan dalam penelitian ini. Dimana meskipun setelah mendapatkan pelayanan sebagai peserta jaminan persalinan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, namun beliau merasakan manfaat dari program jaminan persalinan, yang membantunya pada saat melahirkan. Adapun diungkapkan olehpernyataan I₃.₁ berikut dari ini : para peserta jaminan persalinan yang lainnya “Tentu saja program Jampersal bermanfaat buat saya. Karena pada saat ada program Jampersal, sejak terakhir menstruasi saya langsung ke bidan dan lagsung dapat pelayanan pemeriksaan kehamilan oleh bidan, dan diberi vitamin, kemudian proses persalinannya juga dibantu oleh bidan, sehingga manfaatnya kan bisa lebih terjamin keselamatan ibu dan calon bayinya. Persyaratan untuk ikut program Jampersal juga menurut saya, tidak ada yang sulit, artinya mudah dipenuhi dan persyaratannya juga tidak banyak”

Berdasarkan pernyataan diatas, terlihat bahwa peserta jaminan persalinan merasakan manfaat yang diberikan dari program jaminan persalinan. Selain itu peserta jaminan persalinan juga merasakan tidak ada kesulitan dalam mengurus persyaratan bagi parapeserta Jampersal. Pernyataan hampir sama juga diungkapkan oleh I₃.₂ seperti berikut : “Dari pelayanan yang saya terima dari program jaminan persalinan, diantaranya pertolongan persalinan, suntik KB, sama pelayanan

161

nifas, tentu saja pelayanan tersebut sangat bermanfaat bagi saya dan juga bayi saya”

Hal yang hampir sama juga diutarakan oleh I₃.₃ berikut ini : “Pada saat saya mengikuti program jaminan persalinan, saya bisa mengakses pertolongan persalinan di bidan Puskesmas, kemudian juga tindakan suntik untuk bayi saya, semuanya itu bermanfaat buat saya”

Berdasarkan pada kedua pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa, program jaminan persalinan memberikan manfaat, bagi masyarakat yang mengakses program tersebut. Karena dari beberapa pelayanan yang diterima oleh informan diatas, seperti pertolongan persalinan di Bidan Puskesmas, Suntik untuk bayi baru lahir, pelayanan nifas dan KB, pelayanan tersebut memberikan manfaat secara langsung kepada mereka. Berikutnya tanggapan informan mengenai dampak dari program jaminan persalinan siutarakan oleh I₃.₇ berikut : “Bagi saya program jaminan persalinan cukup bermanfaat. Karena dari apa yang saya rasakan sebagai peserta jaminan persalinan, saya bisa memeriksakan kehamilan gratis, sehingga saya bisa mengetahui kondisi janin yang ada didalam perut, saya juga mengetahui perkiraan kapan melahirkan. Meskipun pada saat melahirkan tetap dikenakan biaya”

Pernyataan diatas menegaskan bahwa, program jaminan persalinan cukup memberikan manfaat kepada pesertanya. Misalnya, mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan secara gratis, meskipun pada saat persalinan dikenakan biaya. Pernyataan yang sama, diutarakan oleh I₃.₅ berikut ini :

162

“Dari pelayanan yang saya rasakan pada saat mengikuti program jaminan persalinan, diantarnya, pemeriksan kemahilan, pertolongan persalinan, suntik bayi baru lahir, nifas, dan suntik KB, semuanya bermanfaat bagi kondisi kesehatan saya beserta anak saya”

Hal yang sama diutarakan oleh I₃.₉ sebagai berikut : “Bagi saya program jaminan persalinan memberikan dampak yang baik untuk saya, karena dari pelayanan yang saya dapatkan, tidak ada yang berdampak merugikan, namun sebaliknya”

Berdasarkan pernyataan diatas, terlihat bahwa program jaminan persalinan memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, artinya program ini bermanfaat bagi para pesertanya. Meskipun pada saat mengakses pelayanan jaminan persalinan, ada yang tetap dikenakan biaya. Pernyataan sedikit berbeda diungkapkan oleh I₃.₁₀ sebagai berikut : “Alhamdulillah dengan adanya program jaminan persalinan, saya merasakan sekali manfaatnya. Saya bisa melahirkan anak saya di bidan Puskesmas dengan gratis, tanpa ada biaya apapun. Sehingga saya sebagai orang yang sangat tidak mampu, sangat merasa terbantu dengan adanya program Jampersal. Kalau untuk pelayanan lainnya saya tidak tahu, karena saya tidak pernah periksa ketika hamil, sehingga yang saya rasakan hanya pada pelayanan pertolongan persalinannya saja”

Hal yang sama diutarakan oleh I₃.₈ sebagai berikut : “Manfaat yang saya rasakan, saya bisa melahirkan dengan dibantu oleh bidan Puskesmas, secara gratis”

Pernyataan hampir sama diutarakan oleh I₃.₄ berikut ini : “Program Jampersal sangat bermanfaat bagi saya, karena saya orang tidak mampu, rumah juga seperti ini, tidak punya biaya sama

163

sekali untuk melahirkan di bidan. Tetapi pada saat saya melahirkan anak pertama saya, saya merasa terbantu, karena pada saat itu saya bisa melahirkan di Bidan Puskesmas dengan gratis”

Pada ketiga pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa program jaminan persalinan memberikan manfaat bagi masyarakat tidak mampu, dimana mereka bisa mengakses program tersebut secara gratis seperti mendapatkan pertolongan persalinan dari tenaga medis Puskesmas. Berdasarkan pada seluruh pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa program jaminan persalinan memberikan dampak yang baik bagi para pesertanya. Karena berdasarkan pada setiap pelayanan yang diberikan dari program jaminan persalinan, dan diakses oleh para peserta jaminan persalinan, hal tersebut memberikan manfaat, kepada para peserta jaminan persalinan, salah satunya bermanfaat pada kondisi kesehatan pasien. 4.4 Pembahasan Hasil Penelitian Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah, melakukan kegiatan interpretasi hasil penelitian. Interpretasi hasil penelitian merupakan penafsiran terhadap hasil akhir, dalam melakukan pengujian data dengan teori, dan konsep para ahli, sehingga bisa mengembangkan teori, atau bahkan menemukan teori baru, serta mendeskripsikan hasil data dari hasil data dan fakta di lapangan. Peneliti dalam hal ini menghubungkan temuan hasil penelitian dilapangan dengan dasar operasional yang telah ditetapkan sejak awal, dalam hal ini adalah teori evaluasi kebijakan yang di perkenalkan oleh William Dunn.

164

Ada enam kriteria yang dapat mengevaluasi suatu kebijakan, dapat dikatakan berhasil atau tidaknya dalam proses implementasi atau pelaksanaannya, yaitu kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Adapun temuan yang didapatkan dalam penelitian mengenai Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, adalah sebagai berikut : Pertama, pada kriteria yang pertama yakni kriteria efektivitas yang berkaitan dengan pencapaian target pertolongan persalinan yang dibantu oleh NAKES (tenaga kesehatan) dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaa program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Pada temuan di lapangan, terlihat bahwa pencapaian pertolongan persalinan oleh tenaga medis belum maksimal. Hal tersebut dapat diukur dari data persentase penolong persalinan, dimana persentase penolong persalinan oleh dukun masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penolong persalinan oleh tenaga medis. Berikut adalah tabel persentase penolong persalinan di Kecamatan Cibada Tabel 4.14 Persentase Penolong Persalinan di Kecamatan Cibadak tahun 2012-2013 Penolong Persalinan 2012 Tenaga Medis 37 Tenaga Non Medis 273 Dukun Terlatih 11 Dukun Tidak Terlatih 74 Pendamping 188 Sumber: Cibadak Dalam Angka 2014

2013 53 330 62 19 249

165

Berdasarkan data pada tabel 4.14 diatas, dapat diketahui persetase penolong persalinan oleh tenaga non medis jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penolong persalinan oleh tenaga medis. Dimana pada tahun 2012 pertolongan persalinan oleh tenaga medis mencapai 37% sedangkan persentase penolong persalinan oleh tenaga non medis perentasenya jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 723%. Berikutnya pada tahun 2013 persentase penolong persalinan oleh medis meningkat menjadi 53%, namun jumlah tersebut tetap saja lebih kecil dibandingkan dengan persentase penolong persalinan oleh tenaga non medis, yang mana jumlahnya meningkat dari tahun 2012 yaitu sebesar 330%. Hal ini membuktikan bahwa meski dilakukan program jaminan persalinan, namu persentase penolong persalinan oleh tenaga non medis masih tinggi dibandingkan pertolongan persalinan oleh medis. selain untuk meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, program jaminan persalinan memiliki tujuan lain, yaitu untuk meningkatkan cakupan pelayanan KB (Keluarga Berencana), artinya program jaminan persalinan dibuat untuk meningkatkan jumlah peserta KB, untuk melihat bagaimana pencapaian jumlah peserta KB di wilayah Puskesmas Mandala mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 dapat dilihat melalui tabel 4.15 berikut ini :

166

Tabel 4.15 Jumlah PUS dan Akseptor KB menurut Alat Kontrasepsi di Wilayah Puskesmas Mandala Tahun 2011-2013 N O

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Desa IUD

MO W

MOP

Akseptor IMP Suntik

Jumlah Pil

2011 Tambakbaya 42 25 2 75 370 174 Bojongleles 61 46 6 76 375 146 Kaduagung 74 37 11 83 715 76 Timur Kaduagung 43 11 8 349 74 77 Barat Kaduagung 82 38 11 75 260 83 Tengah Mekar 50 12 6 80 270 81 Agung Jumlah 352 169 44 466 2.339 634 2012 Tambakbaya 47 25 2 67 426 179 Bojongleles 65 46 6 62 423 155 Kaduagung 88 37 11 70 782 83 Timur Kaduagung 44 11 8 64 386 96 Barat Kaduagung 86 38 11 62 292 93 Tengah Mekar 55 12 6 62 306 90 Agung Jumlah 385 169 44 387 2.615 696 2013 Tambakbaya 51 25 2 60 458 170 Bojongleles 71 46 6 65 438 151 Kaduagung 94 37 11 55 843 79 Timur Kaduagung 48 11 8 50 442 85 Barat Kaduagung 93 38 11 60 313 89 Tengah Mekar 56 12 6 58 342 86 Agung Jumlah 413 169 44 348 2.836 660 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2014

Kondom

29 42 40

717 752 1.036

29

1.380

42

591

20

519

202

4.995

41 54 52

787 811 1.123

37

646

56

638

30

561

270

4.566

47 57 57

813 834 1.176

43

687

56

660

30

590

290

4.760

167

Data pada tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa jumlah peserta usia subur yang mengikuti KB, dengan jenis akseptor diantaranya IUD (Intra Uterine Device), MOW (Medis Operatif Wanita), MOP (Medis Operatif Pria), IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan), Suntik, Pil dan Kondom. Akseptor KB jenis IUD, MOW, dan MOP jumlah setiap tahunnya tetap saja tidak ada perubahan, yakni tidak naik dan tidak turun, kemudian jenis akseptor KB IMP mengalami perubahan

yang fluktuatif,

selanjutnya

akseptor

KB suntik

mengalami

peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2013, akseptor KB Pil mengalami perubahan yang fluktuatif, dan kondom mengalami peningkatan. Secara keseluruhan jumlah peserta KB tahunnya mengalami perubahan yang fluktuatif atau naik turun. Pada tahun 2011 jumlah pesertanya mencapai 4.995 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima), kemudian pada tahun 2012 jumlahnya menurun hingga 4.566 (empat ribu lima ratus enam puluh enam), dan pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 4.760 (empat ribu tujuh ratus enam puluh). Adapun jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang bukan akseptor KB dapat dilihat melalui tabel 4.15 dibawah ini :

168

Tabel 4.16 Jumlah Pasangan Usia Subur Bukan Akseptor KB Di Wilayah Puskesmas Mandala Tahun 2011-2013 NO 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Desa

Jumlah

2011 Tambakbaya 390 Bojongleles 495 Kaduagung Timur 603 Kaduagung Barat 240 Kaduagung Tengah 338 Mekar Agung 246 Jumlah 2.312 2012 Tambakbaya 298 Bojongleles 391 Kaduagung Timur 336 Kaduagung Barat 320 Kaduagung Tengah 301 Mekar Agung 204 Jumlah 1.850 2013 Tambakbaya 288 Bojongleles 378 Kaduagung Timur 334 Kaduagung Barat 315 Kaduagung Tengah 292 Mekar Agung 279 Jumlah 1.886 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2014

Berdasarkan data pada tabel 4.16 diatas, dapat terlihat bahwa jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak mengikuti KB jumlahnya cukup banyak, dan bersifat fluktuatif selama tahun 2011-2013. Pada tahun 2011 jumlah PUS yang bukan akseptor KB jumlahnya sangat banyak yaitu mencapai 2.312 (dua ribu tiga ratus dua belas), dan pada tahun 2012 jumlahnya menurun hingga 1.850

169

(seribu delapan ratus lima puluh). Pada tahun 2013 jumlahnya kembali naik sedikit, menjadi 1.886 (seribu delapan ratus delapan puluh enam). Pada program jaminan persalinan yang menjadi hambatannya adalah, kurangnya sarana dan prasarana Puskesmas. Oleh karena keterbatasan tersebut, Puskesmas Mandala belum membuka layanan 24 Jam dan atau layanan bagi pasien rawat inap. Selain itu, Puskesmas Mandala hanya memiliki satu kendaraan operasional Puskesmas saja, atau disebut dengan mobil ambulance, padahal jarak anatara desa yang satu dengan desa yang lain, saling berjauhan. Kondisi infrastruktur jalan di beberapa desa juga cukup buruk, kemudian penerangan jalan yang minim, serta jarang dilalui oleh kendaraan umum. Sehingga apabila ada pasien yang membutuhkn pertolongan disaat yang bersamaan, hal ini menjadi kendala yang berarti bagi pihak Puskesmas dalam menyelenggarakan program jaminan persalinan. Hambatan lainnya yaitu, terletak pada respon masyarakat, terutama di beberapa desa yang masih banyak menggunakan jasa dukun-dukun. Selin itu terdapat pula hambatan dari segi anggaran. Kedua, pada kriteria efisiensi, yang berkaitan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak puskesmas mandala untuk mencapai tujuan dari program jaminan persalinan. Pada temuan di lapangan usaha yang sudah dilakukan oleh pihak puskesmas yakni, melakukan pendekatan dalam bentuk sosialisasi kepada tokoh masyarakat, serta membangun kerjasama dengan para kader posyandu, agar bisa mengarahkan ibu hamil, untuk melakukan pemeriksaan dan persalinan di bidan. Sosialisasi yang di lakukan Puskesmas Mandala diadakan setiap satu bulan

170

sekali, dimana pada saat sosialisasi, bidan pengelola kesehatan ibu dan anak, serta bidan desa, memberikan materi mengenai program jaminan persalinan. Prosedur untuk menjadi peserta jaminan persalinan, hanya melengkapi persyaratan, diantaranya fotocopy KTP dan kartu keluarga, buku nikah, serta buku pemeriksaan kehamilan, Jika yang memiliki Jamkesmas bisa disertakan juga. Setelah persyaratan dilengkapi, maka peserta jaminan persalinan langsung bisa memperoleh dan mengakses pelayanan dari program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Terkait persyaratan dan prosedur pelayanannya terbilang sederhana dan cukup mudah, masyarakat tidak mengalami kesulitan pada saat mendapatkan pelayanan jaminan persalinan, Pada temuan di lapangan, mengenai kriteria efisiensi yang berkenaan dengan biaya, dapat diketahui bahwa program jaminan persalinan belum efisien, karena masih ada peserta jaminan persalinan yang harus membayar setelah mendapatkan pelayanan pertolongan persalinan di bidan. Seharusnya program jaminan

persalinan

diberlakukan

secara

gratis,

bagi

masyarakat

yang

mengaksesnya. Karena berdasarkan pada temuan di lapangan, dapat diketahui bahwa ada peserta jaminan persalinan, yang mengakses pelayanan persalinan, kemudian mengeluarkan biaya sekitar tiga ratus ribu rupiah hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah. Beberapa tenaga medis Puskesmas menyebut biaya tersebut sebagai uang lelah dan uang pamali. Namun, tidak semua tenaga medis menarik biaya kepada peserta Jampersal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program jaminan

171

persalinan tidak sepenuhnya gratis, ada yang dikenakan biaya dan ada juga yang bebas dari biaya, tergantung tenaga medis yang menanganinya, karena setiap orang berbeda-beda. Para bidan Puskesmas Mandala juga mengeluhkan anggaran program jaminan persalinan, dimana dana pengganti program Jampersal sering telat dibayar melebihi batas waktu tiga bulan. Sehingga hal tersebut menjadi permasalahan bagi bidan di Puskesmas Mandala, yang harus siap melayani pasien meskiun anggarannya belum dibayar. Menurut analisa penulis hal tersebut bisa menjadi pemicu adanya biaya yang harus dibayar oleh peserta Jampersal setelah melahirkan di Puskesmas Mandala. Ketiga, kriteria kecukupan, yaitu berkaitan dengan kemampuan program jampersal dalam menekan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi di wilayah Puskesmas mandala. Berdasakan temuan di lapangan, program jaminan persalinan belum mampu menekan jumlah kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala, karena pada tahun diadakannya program jaminan persalinan, yaitu tahun 2011 hingga tahun 2013, jumlah kejadian kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pernyataan tersebut didukung oleh data pada tabel 4.17 berikut :

172

Tabel 4.17 Jumlah Kejadian Kematian Bayi (0 Tahun) di Wilayah Puskesmas Mandala Tahun 2011-2013 2010 2011 2012 2013 NO DESA L P L P L P L P 1. Tambakbaya 2 1 1 0 1 3 1 2 2. Bojongleles 1 1 0 0 1 2 2 1 3. Kaduagung Timur 1 0 1 0 4 1 2 2 4. Kaduagung Barat 1 0 0 1 1 0 1 2 5. Kaduagung Tengah 0 1 0 2 1 0 1 2 6. Mekar Agung 0 1 1 2 1 0 2 1 Jumlah 5 2 3 5 9 6 9 10 9 8 15 19 Sumber : BPS Provinsi Banten, 2012,2013 dan Puskesmas Mandala, 2014

Data pada tabel 4.17 di atas, membuktikan bahwa jumlah kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala, mengalami peningkatan disetiap tahunnya, meskipun sudah diadakan program jaminan persalinan, yang mana tujuannya adalah untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Penyebab kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala paling banyak disebabkan oleh asfiksia, yaitu kondisi bayi baru lahir tidak bisa bernafas secara teratur, kemudian premature (usia kehamilan belum cukup namun sudah lahir), dan kelainan bawaan. Faktor yang mempengaruhinya karena pernikahan dini, tidak menunda kehamilan, atau

married by accident

(MBA),

dimana

kehamilannya tidak direncanakan dan disembunyi-sembunyikankan, sehingga ibu hamil tidak mau memeriksakan kandungannya, dan menyebabkan janinnya kurang gizi dan beresiko pada saat dilahirkan.

Padahal sudah ada program

jaminan persalinan, yang mencakup pemeriksaan ibu hamil 4 (empat) kali, pelayanan persalinan, suntik bayi baru lahir 3 (tiga) kali, pelayanan nifas 4

173

(empat) kali, dan suntik KB satu kali. Sehingga dari awal kehamilan, ibu hamil yang menjadi peserta Jaminan Persalinan bisa langsung memeriksakan kehamilannya secara gratis, untuk memantau kondisi janin dan ibunya. Pada temuan di lapangan, program jaminan persalinan juga belum mampu menekan jumlah kejadian kematian ibu di wilayah Puskesmas Mandala. Karena sejak diberlakukan program jaminan persalinan, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap jumlah kejadian kematian ibu di wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel 4.18 berikut : Tabel 4.18 Jumlah Kejadian Kematian Ibu di Wilayah Puskesmas Mandala Tahun 2011-2013 No 1 2 3 4 5 6

Desa

2008

2010

2011

2012

2013

Tambakbaya 1 0 1 0 0 Bojongleles 0 0 0 0 0 Kaduagung Timur 0 0 0 0 1 Kaduagung Barat 0 0 0 0 0 Kaduagung Tengah 0 0 0 0 0 Mekar Agung 0 0 0 0 0 Jumlah 1 0 1 0 1 Sumber : Puskesmas Mandala, 2014 dan BPS Provinsi Banten,2012,2013

Berdasarkan data pada tabel 4.18 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah kematian ibu di wilayah Puskesmas Mandala tidak mengalami perubahan yang signifikan, setelah adanya program jaminan persalinan. Program jaminan persalinan memang belum menghilangkan kejadian kematian ibu. Artinya

174

kematian ibu sebelum dan sesudah ada program jaminan persalinan tetap ada, namun jumlahnya tetap (tidak ada peningkatan atau sebaliknya). Penyebab kematian ibu di wilayah Puskesmas Mandala disebabkan karena eklamsi atau darah tinggi. Darah tinggi pada ibu hamil dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya gangguan aliran darah menuju placenta bayi yang dapat menyebabkan tekanan darah ibu menjadi naik dan menimbulkan gejaladarah tinggi, kemudian gizi buruk, karena kurangnya asupan gizi yang baik pada ibu hamil dapat menurunkan kondisi kesehatan ibu hamil dan bisa memicu gangguan pada pembuluh darah placenta yang bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi. Hipertensi pada ibu hamil juga bisa terjadi pada ibu hamil berusia dibawah 20 tahun dan diatas 40 tahun, dan bisa disebabkan juga oleh lemak yang berlebih (obesitas). Keempat, pada kriteria keempat ini yakni perataan yang berkaitan dengan sudah menyeluruhkah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak puskesmas mandala mengenai program jaminan persalinan. Pada temuan di lapangan , masih ada saja ibu hamil yang tidak mengikuti program jampersal, alasannya karena ingin melahirkan di dukun karena biayanya lebih murah dan bisa dibayar dengan cara dicicil. Adapun sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pihak Puskesmas Mandala belum merata, karena sosialisasi hanya berlangsung di Posyandu saja, sehingga hanya orang-orang yang mengikuti kegiatan di Posyandu saja yang mengetahui program jaminan persalinan. Semestinya sosialisasi dilakukan pada forum lain,

175

misalnya pada kegiatan pengajian, dan pada forum khusus sosialisasi Jampersal yang bekerjasama dengan RT dan RW setempat, sehingga warga yang lainnya bisa mengetahui adanya program jaminan persalinan. Kelima, pada kriteria kelima yaitu responsivitas berkaitan dengan interaksi yang terbangun dari adanya program jampersal itu sendiri. Pada temuan di lapangan dengan adanya program jampersal banyak warga yang memberikan informasi dari mulut ke mulut kepada para tetangganya dan atau orang-orang terdekatnya, mengenai program jampersal. Mereka menginformasikan kepada tetangganya bahwa dengan mengikuti program jampersal bisa melakukan pemeriksaan kehamilan gratis, pemberian vitamin, serta susu. Selanjutnya, kader posyandu juga memberikan respon yang baik, yaitu para kader memberikan informasi kepada para ibu hamil agar tidak bingung memilih bidan untuk membantu proses persalinan. Terdapat pula interaksi antara kader posyandu dengan bidan Puskesmas Mandala, interaksi tersebut yaitu, kader Posyandu berkunjung ke Puskesmas Mandala atau sebaliknya, bidan Puskesmas Mandala yang menemui kader Posyandu untuk melihat data ibu hamil yang didata oleh kader Posyandu, beserta data laporan lainnya yang dibuat oleh kader Posyandu untuk membantu bidan Puskesmas Mandala. Keenam, pada kriteria keenam yaitu ketepatan, kriteria ini berkenaan dengan, apakah suatu kebijakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada temuan di lapangan program jaminan prsalinan memberikan dampak yang baik

176

bagi para pesertanya. Dimana program jaminan persalinan ini memberikan cakupan pelayanan yang cukup banyak, diantaranya pemeriksaan ibu hamil 4 (empat) kali, pelayanan persalinan, suntik bayi baru lahir 3 (tiga) kali, pelayanan nifas 4 (empat) kali, dan suntik KB satu kali. Berdasarkan pada temuan lapangan, para peserta jaminan persalinan mengungkapkan bahwa program jaminan persalinan bermanfaat bagi mereka, berdasarkan dari apa yang mereka rasakan pada saat mengakses pelayanan program jaminan persalinan. Dengan adanya program jaminan persalinan, warga (ibu hamil) bisa mendapatkan pelayanan kehamilan secara gratis, sejak awal kehamilan, sehingga ibu hamil bisa mengetahui kondisi janinnya. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kematian bayi. Selain itu, ibu hamil juga mendapatkan pelayanan nifas, sehingga kondisi ibu setelah melahirkan dapat terawat dengan baik, untuk meminimalisir terjadinya kematian ibu. Karena pada masa nifas merupakan kondisi kritis ibu dan bayinya. Penelitian terdahulu yang penelilti baca, pertama yaitu berjudul “Implementasi Kebijakan Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2011” memiliki permasalahan yang sama dengan yang peneliti temukan dalam penelitian ini, yaitu banyaknya masyarakat yang memilih persalinan di dukun, karena alasan biaya. Memang tidak menutup kemungkinan dalam penelitian ini bisa terjadi kesamaan permasalahan dengan penelitian terdahulu, karena berada di locus yang sama, yaitu dalam lingkup Kabupaten yang sama, yakni Kabupaten Lebak, namun peneliti lebih membatasi penelitian hanya dalam lingkup Puskesmas saja.

177

Kedua, penelitian terdahulu yang berjudul “Pemanfaatan Program Jaminan Persalinan Berdasarkan Karakteristik Ibu di Puskesmas DTP Bungbulang, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Tahun 2012”. Pada penelitian terdahulu tersebut, memiliki permasalahan yang sama juga, dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Kesamaan tersebut yaitu, angka kematian ibu dan angka bayi masih tinggi, rendahnya persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Dalam penelitian “Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013”, peneliti memeiliki beberapa keterbatasan, diantaranya keterbatasan dalam menjangkau informan, dimana peneliti mengambil informan dari masing-masing desa. Jarak antara desa yang satu dengan desa yang lain saling berjauhan, dan memiliki kondisi jalan yang buruk serta penerangan yang tidak memadai. Selain itu, peneliti juga memiliki keterbatasan dalam memperoleh data penelitian, dimana beberapa pihak terkait ada yang tidak memberikan data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penelitian

mengenai

Evaluasi

Program

Jaminan

Persalinan

(JAMPERSAL) di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Tahun 2011-2013, berdasarkan teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn, dapat disimpulkan belum mencapai tujuan umum program jaminan persalinan yang telah ditetapkan. Diantaranya : 1. Pertolongan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan belum mencapai jumlah yang maksimal. Dimana persentase pertolongan persalinan oleh tenaga non medis masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pertolongan persalinan oleh tenaga medis di fasilitas kesehatan. 2. Program jaminan persalinan belum mampu menekan jumlah kematian bayi dan jumlah kematian ibu di wilayah Puskesmas Mandala. 3. Pelayanan KB di Puskesmas Mandala belum mencapai jumlah yang maksimal. Dimana jumlah pada tahun 2011-2013 mengalami perubahan yang bersifat fluktuatif (naik turun).

178

179

5.2 Saran Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Jaminan Persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Tahun 2011-2013”, maka peneliti dapat memberikan saran untuk perbaikan kebijakan berikutnya agar lebih baik. Adapun saran-saran tersebut yaitu :

1. Perlunya dilakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan ibu dan anak yang dilahirkan, serta pentingnya memilih penolong persalinan yang kompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan. 2. Perlunya peraturan atau sanksi yang jelas dan tegas, terhadap dukun bayi yang masih bekerja menolong persalinan tanpa bermitra dengan pihak Puskesmas. 3. Perlunya dilakukan sosialisasi secara merata kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat khususnya ibu hamil segera memeriksakan kehamilannya sejak awal kehamilan hingga menjelang proses persalinan, dan mengikuti KB setelah persalinan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU : Agustino, L. 2006. Politik & Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Pulsit KP2W Lemlit Unpad. Bungin, M. Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif; komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kencana. Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Fuad, dan Nugroho. 2014. Panduan Praktis Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : GRAHA ILMU. Moleong, J. Lexy. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Moleong, J. Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Miles & Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia Press. Miles, Mathew dan Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru). Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Nugroho, R. 2012. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia. Parson, W. 2008. Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Prenada Media Group. Poerwadarminta, 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka : Jakarta. Soekarno SD. 2003. Public Policy. Surabaya: Airlangga University Press. Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dan R dan D. Bandung: ALFABETA. Suharto, E. 2007. Kebijakan Sosial sebagai Kebijkan Publik. Bandung: Alfabeta.

Wahab Solichin, Abdul. 2011. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Malang.

DOKUMEN LAIN : Data Angka Kemtian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Data Peserta Jampersal di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562 / Menkes / Per XII/ 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2012

SUMBER-SUMBER LAIN : Admin, 2011, Jaminan Persalinan, Upaya Terobosan Kementrian Kesehatan dalam Percepatan Pencapaian Target MGDs. http://www.kesehatanibu. depkes.go.id/archives/99, (diakses pada Tanggal 22 Oktober 2014) Bogi,

Mas, 2014, Panduan Lengkap Untuk Ibu Hamil. http://panduanlengkapuntukibuhamil.blogspot.com/2014/02/perdarahanpasca-persalinan.html?m=1, (diakses pada Tanggal 05 Februari 2015)

Luthfillah,

2014, Angka Kematian Ibu dan Bayi di Banten Tinggi. http://mediabanten.com/content/angka-kematian-ibu-dan-bayi-di-bantentinggi, (diakses pada Tanggal 30 Maret 2015)

Ulum, Wasi’ul, 2014, Banten Rangking Kelima Angka Kematian Ibu dan Anak. http://m.tempo.co/read/news/2014/12/11/058627 969/Banten-RangkingKelima-Angka-Kematian-Ibu-dan-Anak, (diakses pada Tanggal 26 Desember 2014) http://www.gizikia.depkes.go.id/download/Juknis-Jampersal-2012.pdf, (diakses pada Tanggal 22 Oktober 2014) http://www.depkes.go.id,/download.php?promosi/kesehatan/buku-saku-Jampersal.pdf (diakses pada Tanggal 22 Oktober 2014)

http://www.depkes.go.id/folder/view/01/structure-publikasi-pusdatin-profilkesehatan.html, (diakses pada Tanggal 26 Januari 2015) http://lebakkab.go.id/index.php?pilih=hal, (diakses pada Tanggal 20 Oktober 2014)

MATRIKS WAWANCARA

1. Efektivitas Point Pertama (Q1) Mengenai hasil program Jaminan Persalinan dan hambatannya

Pertanyaan Informan

I₁

Bagaiamana hasil yang sudah dicapai dari dilaksanakannya program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak ? “dengan adanya program jaminan persalinan tentunya diharapkan dapat meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis, serta meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, karena semuanya ditanggung oleh pemerintah, namun jika melihat pada hasil yang dicapai, dari program Jaminan Persalinan di Puskesmas Mandala ini memang belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya Puskesmas Mandala belum membuka layanan 24 (dua puluh empat) jam, kemudian kurangnya fasilitas yang mendukung berjalannya program Jampersal, belum menerima pasien rawat inap, serta kurangnya sarana dan prasarana di Puskesmas Mandala, contohnya Puskesmas Mandala hanya memiliki satu mobil ambulance saja, sedangkan jarak antara desa yang satu dengan desa yang lain itu saling berjauhan. Ditambah dengan kondisi jalan yang buruk, serta penerangan jalan yang minim, dan beberapa desa sangat jarang dilalui oleh kendaraan umum. Sehingga ini menjadi kendala yang berarti bagi pihak Puskesmas, apabila ada pasien yang membutuhkan pertolongan disaat yang bersamaan”. (wawancara dengan kepala Puskesmas Mandala, Rabu, 22 April 2015. Bapak H.Khaerudin) “program jaminan persalinan ini diharapkan dapat meningkatkan pertolongan persalina oleh tenaga kesehatan, untuk meminimalisir terjadinya persalinan beresiko yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian

I₂.₁

I.₂.₂

ibu dan atau bayi yang akan dilahirkan. Untuk di wilayah Puskesmas Mandala, program jaminan persalinan memang belum mencapai hasil yang maksimal. Dimana masih adanya desa-desa yang menggunakan pertolongan persalinan di dukun-dukun. Sehingga yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program jaminan persalinan di wilayah Puskesmas Mandala adalah, masih banyak nya dukun bayi yang tidak bermitra dengan pihak Puskesmas, sehingga mereka tetap beroprasi walaupun pihak kami sudah melakuka sosialisasi dan penghimbauan. Kendala lainnya dari segi sarana dan prasarana juga masih kurang, sehingga Puskesmas belum membuka layanan 24 jam dan layanan rawat inap, sehingga pelaksanaan program Jampersal di Puskesmas Mandala belum maksimal. Selain itu kendalanya juga terletak pada segi anggaran Jampersal”. (wawancara dengan Pengelola Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Mandala merangkap Bidan Desa Kaduagung Barat, Rabu 23 April 2015. Ibu Anita) “hasil yang sudah dicapai dari program Jampersal belum maksimal,meskipun dengan adanya program jaminan persalinan, partisipasi kader posyandu meningkat sehingga apabila ada warga yang mau melahirkan kader membantu membawanya ke bidan, agar tidak bersalin di dukun-dukun. Meskipun demikian, tetap saja masih banyak warga yang maunya bersalin di dukun. Sehingga itu tadi, program jaminan persalinan dapat dikatakan belum maksimal. Adapun kendalanya, berkaitan dengan masih banyak dukun-dukun nakal, yang bekerja tanpa bermitra dengan Puskesmas, kendala lainnya juga pada respon masyarakat terhadap program Jampersal, dimana masih ada saja masyarakat yang maunya bersalin di dukun-dukun. Selain itu, kendala lainnya terletak pada anggaran, karena untuk program Jampersal ini penggantian anggarannya banyak minimnya, karena jika ada tindakan-tindakan lain jasajasanya itu tidak ditambah, tetap saja sama”. (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bidan Desa Mekar Agung, Kamis, 24 April 2015. Ibu Indah) “pencapaian dari program jaminan persalinan di wilayah Puskesmas Mandala memang belum maksimal, terutama di

I.₂.₃

I₂.₄

I₂.₅

desa tempat saya bertugas menjadi bidan desa, yaitu Desa Tambak Baya, meskipun sudah diadakan program jaminan persalinan, namun kebanyakan masyarakat disini masih mengandalkan pertolongan persalinan oleh dukun bayi. Apalagi sebelum diadakan program jaminan persalinan, hampir semua ibu hamil di Desa Tambak Baya melahirkan di dukun bayi, setelah ada program Jampersal memang ada beberapa masyarakat yang mulai terbuka fikirannya untuk bersalin di bidan, walaupun tidak banyak. sehingga dapat dikatakan bahwa pencapaian dari program jampersal ini belum maksimal. Adapun kendalanya adalah responsifitas dari masyarakat itu sendiri, terhadap program jaminan persalinan”. (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bidan desa Tambak Baya, Kamis 24 April 2015. Ibu Yunik) “program jaminan persalinan menurut saya programnya sudah bagus karena dibiayai oleh pemerintah, dan juga diberikan cakupan pelayanan pemeriksaan gratis bagi seluruh ibu hamil. Namun jika berbicara mengenai hasil, menurut saya hasilnya belum maksimal. Karena di Wilayah Puskesmas Mandala ini masih banyak kampung-kampung yang masih lekat dengan jasa pertolongan dukun bayi. Misalnya saja di Kampung Kaloncing di Desa Kaduagung Tengah, Kampung Kebon Cau, yang berada di desa tempat saya bertugas sebagai bidan desa. Kendalanya itu tadi, di kampung-kampung masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa dukun bayi, padahal kita dari pihak kesehatan sudah berupaya mensosialisasikan program Jampersal ini”. (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bida Desa Kaduagung Tengah, Jumat 25 April 2015. Ibu Santi) “menurut saya program jaminan persalinan sudah bagus, karena untuk wilayah Desa Bojong Leles, dimana saya yang menjadi bidan desanya, program jaminan persalinan disana sudah berhasil, karena masyarakat yang melakukan persalinan di dukun jumlahnya menjadi berkurang. Itu untuk di Desa Bojongleles saja, kalau secara keseluruhan saya kurang tahu”. (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bida Desa Bojongleles, Kamis 24 April 2015. Ibu Haryati)

MATRIKS WAWANCARA

2. Efisiensi Point Kedua (Q2) Usaha yang dilakukan pihak Puskesmas Mandala

Pertanyaan Informan

I₁

I₂.₁

Bagaimana usaha yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak dalam menyelenggarakan program jaminan persalinan ? “upaya yang kami lakukan, tentu saja dengan melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, dengan cara melakukan penyuluhan yang dilakukan oleh bidan-bidan desa, kemudian pendekatan kepada kader-kader Posyandu agar mengarahkan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan dan persalinan di Puskesmas Mandala atau di bidan desa masing-masing”. (wawancara dengan kepala Puskesmas Mandala, Rabu, 22 April 2015. Bapak H.Khaerudin) “upaya yang kami lakukan yaitu dengan cara mensosialisasikan program jaminan persalinan. Dimana bidan desa melakukan pertemuan Kader disetiap desa, setiap satu bulan sekali. Pada saat pertemuan tersebut, bidan desa dan pengelola KIA menjelaskan tentang program Jampersal kepada Kader Posyandu, kemudian kita meminta agar Kader Posyandu menyampaikan hasil sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh masyarakat.” (wawancara dengan Pengelola Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Mandala merangkap Bidan Desa Kaduagung Barat, Rabu 23 April 2015. Ibu Anita)

I.₂.₂

I.₂.₃

I₂.₄

I₂.₅

“awalnya diadakan sosialisai dari puskesmas ke balai desa, ke camat nya, kiyayi dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya dan kader, kemudian juga mengerahkan kader supaya membantu mengantarkan pasien yang akan melahirkan ke bidan, karena ada saja yang malu untuk melahirkan di bidan” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bidan Desa Mekar Agung, Kamis, 24 April 2015. Ibu Indah) ”usaha yang dilakukan kita melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, RT, RW, kader posyandu, dengan memberikan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, di posyandu, di pengajian juga, apalagi di tambak baya ini kan masih banyak yang pakai jasa dukun bayi sehingga butuh kerja sama para tokoh masyarakat untuk meyakinkan masyarakat agar melakukan proses persalinan di bidan”. (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bidan desa Tambak Baya, Kamis 24 April 2015. Ibu Yunik) “usaha yang dilakukan dengan cara sosialisasi, memperkenalkan program jaminan persalinan kepada kader Posyandu, kemudian kader menyampaikan lagi kemasyarakat. Biasanya sosialisasi dilakukan pada saat kegiatan Posyandu” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bida Desa Kaduagung Tengah, Jumat 25 April 2015. Ibu Santi) “kami melakukan sosialisasi setiap satu bulan sekali dengan Kader Posyandu di desa masing-masing, biasanya pada kegiatan Posyandu Dimana kami memperkenalkan program jaminan persalinan kemudian memaparkannya kepada para kader, agar kader menyampaikan kepada masyarakat. Biasanya saat kegiatan Posyandu, kami juga memperkenalkan program Jampersal kepada masyarakat” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bida Desa Bojongleles, Kamis 24 April 2015. Ibu Haryati)

Point Ketiga (Q3) Prosedur Pelayanan Jaminan Persalinan

Pertanyaan Informan

I₂.₁

I.₂.₂

I.₂.₃

Bagaimana prosedur pelayanan program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan cibadak, Kabupaten Lebak ? “prosedurnya mudah, hanya melengkapi persyaratan, diantaranya fotocopy KTP, kartu keluarga, dan buku pemeriksaan kehamilan. Menurut saya prosedurnya lebih mudah daripada JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), kalau program jaminan persalinan dengan persyatan yang mudh bisa langsung mendapatkan pelayanan dan tidak harus memikirkan biaya berikutnya, berbeda dengan BPJS atau JKN, dimana ada biaya setiap bulan yang harus dibayarkan, prosedur untuk menjadi peserta BPJS juga lebih rumit daripada Jampersal” (wawancara dengan Pengelola Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Mandala merangkap Bidan Desa Kaduagung Barat, Rabu 23 April 2015. Ibu Anita) “untuk persyaratan jampersal hanya fotocopy KTP dan kartu keluarga serta apabila yang menggunakan Jamkesmas bisa disertakan juga, setelah persyaratannya dipenuhi, peserta Jampersal bisa langsung mengakses program jampersal” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bidan Desa Mekar Agung, Kamis, 24 April 2015. Ibu Indah) “persyaratannya tidak banyak, dan sangat mudah untuk dipenuhi, diantaranya fotocopy KTP dan kartu keluarga, kemudian Jamkesmas jika ada, dan buku pemeriksaan kehamilan jika ada juga, karena ada saja yang tidak memiliki buku pemeriksaan kehamilan, karena tidak pernah periksa. Persyaratan tersebut sangat mudah dipenuhi, apalagi sekarang ini sudah berganti menjadi JKN, yang persyaratannya cukup rumit. Peserta Jampersal hanya menyertakan persyaratan tersebut, dan langsung diberikan pelayanan oleh tenaga medis. Maka dari itu, saya juga

I₂.₄

I₂.₅

lebih suka dengan program jaminan persalinan dibandngkan JKN” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bidan desa Tambak Baya, Kamis 24 April 2015. Ibu Yunik) “persyataran untuk menjadi peserta jaminan persalinan, terbilang cukup mudah, dan sederhana, karena persyaratannya hanya fotocopy KTP dan kartu keluarga, serta apabila ada buku pemeriksaan kehamilan bisa dibawa. Apabila kita melihat persyaratan di BPJS atau JKN, persyaratannya lebih rumit dibandingkan program jaminan persalinan. Jadi menurut saya apabila dilihat dari segi persyaratannya, memang program Jampersal tidak menyulitkan” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bida Desa Kaduagung Tengah, Jumat 25 April 2015. Ibu Santi) “hanya melengkapi persyaratannya saja, seperti fotocopy KTP, kartu keluarga, dan buku nikah saja” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bida Desa Bojongleles, Kamis 24 April 2015. Ibu Haryati)

Point Keempat (Q4) Biaya bagi peserta jaminan persalinan

Pertanyaan Informan

I₁

I₂.₁

Bagaimana biaya untuk mengakses pelayanan dari program jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak ? “program Jampersal ini gratis, dan bagi bidan atau tenaga medis yang menangani atau memberikan pelayanan Jampersal, akan mendapat dana pengganti dari pusat, yang diberikan langsung kepada masing-masing tenaga medis yang menangani para peserta jaminan persalinan” (wawancara dengan kepala Puskesmas Mandala, Rabu, 22 April 2015. Bapak H.Khaerudin) “program Jampersal itu gratis, jadi tidak dipungut biaya apapun dalam mendapatkan pelayanan jampersal. dana dari pusat diberikan kepada masing-masing tenaga medis yang sudah melakukan perjanjian dengan pusat. Biasanya dilakukan perjanjian terlebih dahulu bahwa saya siap memberikan pelayanan Jampersal kepada masyarakat, kemudian setelah dilaksanakan, akan ada pemeriksaan dari pusat, setelah di sepakati maka dananya turun. Meskipun dana Jampersal ini sering telat dibayar oleh pusat, seharunya dibayar tiap tiga bulan, tetapi lebih dari tiga bulan, ya meskipun telat juga tetap dibayar oleh pusat. Tapi kami sebagai orang bekerja di pemerintah bingung kalau tidak ada dananya, bagainana mau melayani masyarakat, karena kalau tidak melayani salah, kalau melyani juga dananya belum dibayar” (wawancara dengan Pengelola Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Mandala merangkap Bidan Desa Kaduagung Barat, Rabu 23 April 2015. Ibu Anita)

I.₂.₂

I.₂.₃

I₂.₄

I₂.₅

“program Jampersal itu gratis. Tetapi kadang-kadang ada saja pasien yang memeberi uang lelah istilahnya uang pamali. Kalau pasiennya orang mampu, ngasihnya gede, kalau pasiennya tidak mampu ya menyesuaikan saja, sama saja seperti bayar ke dukun. Karena kewajiban saya sebagai bidan desa, jadi saya bekerja sama ikut MOU (memorandum of understanding) dengan pemerintah, sebagai bidan desa yang menerima pelayanan Jampersal, biaya pengganti memang dapat dari pusat, namun jika ada kasus yang diluar keinginan kita seperti misalnya pendarahan, robekan, butuh infus, atau bayi yang baru lahir butuh oksigen, terjadi kegawatan pada janin, itu kan kita harus ada tindakan. Untuk uang jasa dari pusat tidak ditambah, mau dilaporannya ada tindakan atau tidak ada tindakan tetap saja dikasihnya hanya sekedar uang pengganti untuk biaya pertolongan persalinan yang normal saja” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bidan Desa Mekar Agung, Kamis, 24 April 2015. Ibu Indah) “program jaminan persalinannya memang gtratis, namun apabila ada tindakan lain yang harus dilakukan karena terjadi pendarahan misalnya, sehingga butuh tindakan infus, dan obat-obatan lain, maka ada biaya tambahan yang harus dibayar oleh pasien, karena sudah termasuk dalam kasus perslainan yang beresiko” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bidan desa Tambak Baya, Kamis 24 April 2015. Ibu Yunik) “program jaminan persalinan gratis. Maka dari itu banyak orang yang tergolong mampu, yang ikut menjadi peserta jaminan persalinan” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bida Desa Kaduagung Tengah, Jumat 25 April 2015. Ibu Santi) “program jampersalnya memang gratis. Tapi pada saat ada pasien yang melahirkan, suka ada saja yang mengerti dan memberi uang, untuk biaya pengganti pampers dan yang lainnya” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bida Desa Bojongleles, Kamis 24 April 2015. Ibu Haryati)

I₃.₁

“waktu saya melahirkan anak kedua, saya ikut program jaminan persalinan. Setelah proses persalinannya selesai, saya menanyakan kepada bidan yang menangani saya mengenai besaran biaya yang harus dibayar, pada saat itu bu bidan mengatakan biayanya sebesar 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah. Bu bidan nya mengatakan, uang tersebut sudah termasuk biaya pembuatan akta kelahiran” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Heni)

I₃.₂

di

“saya ikut program jaminan persalinan, ketika saya melahirkan anak pertama saya. Pada saat itu, saya dibantu bidan Puskesmas, biaya yang saya keluarkan sebesar 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bidannya mengatakan bahwa, biaya tersebut untuk pengganti underpet nya yang terpakai, dan untuk mengganti biaya pampers, juga pembuatan akta kelahiran” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Suhebah)

I₃.₃

“saya melahirkan anak pertama saya di bidan Puskesmas, dan pada saat itu saya ikut program jaminan persalinan. Untuk biaya persalinannya pada saat itu saya mengeluarkan biaya sebesar 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), awalnya memang saya bertanya dahulu ke bu bidannya “berapa bu?”, kemudian bu bidan jawabnya berapa saja, saya bingung kan, terus saya nanya lagi “biasanya berapa bu?” nah, baru bu bidannya bilang tiga ratus ribu rupiah. Untuk persyaratan anggota Jampersal wktu itu saya menyerahkan fotocopy KTP sama kartu keluarga” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Ana)

I₃.₄

di

“pada saat saya akan melahirkan anak pertama, saya dibantu oleh kader dimana pada saat itu saya diantarkan ke bidan Puskesmas. Kemudian kader dan bidan memeberitahu saya supaya ikut Jampersal saja, karena saya kan orang tidak mampu, tidak punya biaya, sehingga dan akhirnya saya ikut Jampersal karena persyaratannya

juga mudah. Setelah melahirkan, saya tidak dipungut biaya sama sekali jadi gratis, setelah melahirkan juga bayinya di suntik. Persyaratannya keterangan surat tidak mampu, Jamkesmas, fotocopy KTP dan KK”

I₃.₅

(wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Senin 28 April 2015. Ibu Yati) “saya ikut program jaminan persalinan, pada saat mengandung anak saya yang ke empat. Ketika saya mau melahirkan, saya ditangani sama bu bidan Puskesmas. Pada saat itu biayanya sekitar 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Tetangga juga sama, yang lahiran di bu bidan bayarnya sekitar segitu” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Eka)

I₃.₆

“saya melahirkan anak pertama saya di bidan Puskesmas Mandala, dengan menggunakan program Jampersal. setelah proses persalinan selesai, dan berjalan dengan baik, kemudian saya membayar biaya persalinan sebesar 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), biaya tersebut sudah termasuk biaya pembuatan akta kelahiran anak saya. Adapun persyaratan untuk menjadi peserta Jampersal, yaitu Jamkesmas, buku nikah, KTP sama Kartu Keluarga”. (wawancara dengan peserta jaminan persalinan Puskesmas Mandala, Minggu 27 April 2015. Ibu Bayi)

I₃.₇

di

“saya melahirkan anak pertama saya di bidan Puskesmas Mandala, dengan menggunakan program Jampersal. setelah proses persalinan selesai, dan berjalan dengan baik, kemudian saya membayar biaya persalinan sebesar 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), biaya tersebut sudah termasuk biaya pembuatan akta kelahiran anak saya. Adapun persyaratan untuk menjadi peserta Jampersal, yaitu Jamkesmas, buku nikah, KTP sama Kartu Keluarga”. (wawancara dengan peserta jaminan persalinan Puskesmas Mandala, Minggu 27 April 2015. Ibu Usi)

I₃.₈

di

di

“ketika saya melahirkan anak ketiga, saya diantar ke bidan Puskesmas oleh kader Posyandu, karena rumah saya

memang berdekatan dengan rumah kader dan tidak jauh juga dari Puskesmas. Saya disarankan untuk ikut Jampersal, dan saya pun ikut Jampersal, serta saya juga mengatakan kepada bidannya bahwa saya ini orang tidak mampu. setelah saya melahirkan, saya tidak dipungut biaya. Pada keesokan harinya, anak saya yang baru saya lahirkan, meninggal dunia, karena katanya bayinya kelamaan didalam perut, dan terlambat diperiksa.” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan Puskesmas Mandala, Minggu 27 April 2015. Ibu Uun) I₃.₉

“saya pernah ikut program jaminan persalinan di tahun 2013, bulan agustus pada saat saya melahirkan anak pertama saya. Pada saat itu saya mendapatkan pertolongan persalinan di bidan Puskesmas, dan biayanya sekitar 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Biaya tersebut sudah termasuk biaya pembuatan akta kelahiran” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Rosita)

I₃.₁₀

di

di

“pada saat saya engikuti program jaminan persalinan, Alhamdulillah semua pelayanan yang saya dapatkan itu gratis. Karena saya orang tidak mampu, pada saat itu saya menyertakan Jamkesmas, surat keterangan tidak mampu, fotocopy KTP dan kartu keluarga” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Senin 28 April 2015. Ibu Sumyati)

I₆.₁

“yang saya ketahu di bidan Desa Bojong Leles yang juga bertugas di Puskesmas Mandala, bagi peserta Jampersal ada yang tidak dipinta bayaran, dan ada juga yang dipinta bayaran, tetapi kebanyakan yang dipinta bayaran, biasanya kalau saya mengantar yang mau melahirkan di bidan menggunakan Jampersal, setelah melahirkan biasnaya pasien nanya ke bidan “berapa bu” kemudian bidannya bilang tiga ratus ribu rupiah saja, begitu. Besaran biayanya juga beda-beda setiap orang ,ada yang dipinta tiga ratus ribu rupiah, ada yang diatas tiga ratus ribu rupiah. Kayanya liat-liat orangnya juga gitu. Saya juga sebagai kader, tidak pernah dikasih uang apa-apa walaupun sering membantu bidan desanya. padahal saya tahu dia memungut biaya ke peserta Jampersal. dan saya juga tahu setiap

bidan desa yang menerima peserta Jampersal, pasti dapat dana pengganti dari pusat.” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Uum) I₆.₃

di

“kalau masalah biaya ya setahu saya bagi masyarakat yang mampu ya bayarnya besar, bagi yang tidak mampu ya tidak apa-apa kalau ngasihnya sedikit juga” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan Puskesmas Mandala, Minggu 27 April 2015. Ibu Yeni)

di

MATRIKS WAWANCARA 3. Kecukupan Point Kelima (Q5) Jumlah kematian ibu dan bayi

Pertanyaan Informan

I₁

I₂.₁

Bagaimana kontribusi program jaminan persalinan terhadap jumlah kematian ibu dan bayi di wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak ? “sejak diadakan program jaminan persalinan, yang mana tujuannya adalah untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, untuk di wilayah Puskesmas Mandala sendiri, apabila melihat pada data yang ada, memang dapat diketahui bahwa, untuk jumlah kematian bayi masih cukup tinggi, sedangkan untuk jumlah kematian ibu jumlahnya tidak begitu banyak” (wawancara dengan kepala Puskesmas Mandala, Rabu, 22 April 2015. Bapak H.Khaerudin) “menurut saya program Jampersal ini bagus, karena banyak pelayanan yang diberikan kepada masyarakata sehingga tentunya sedikit banyak bisa membantu masyarakat. Mengenai persoalan jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi, jika dilihat dari rekapan data mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, memang untuk jumlah kematian bayi tidak menunjukkan adanya penurunan, namun hal tersebut tentunya bukan kemauan kami. Karena kami sudah berusaha, dan urusan kematian kan sudah ada yang menentukan, jadi tidak bisa dicegah. Sedangkan untuk jumlah kematian ibu, kembali lagi jika dilihat dari data, kejadian kematian ibu tetap ada. Selama diadakan program jampersal, terjadi dua kali kasus kematian maternal (kematian ibu melahirkan)” (wawancara dengan Pengelola Kesehatan Ibu dan Anak

I.₂.₂

I.₂.₃

I₂.₄

I₂.₅

Puskesmas Mandala merangkap Bidan Desa Kaduagung Barat, Rabu 23 April 2015. Ibu Anita) “untuk jumlah kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan cibadak, Kabupaten Lebak, memang jumlahnya cukup tinggi. Tetapi untuk jumlah kematian ibu di wilayah Puskemas Mandala, jarang terjadi, memang ada, namun jumlahnya juga tidak banyak, ya memang alangkah lebih baiknya lagi jika kejadian kematian ibu melahirkan dapat dihilangkan” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bidan Desa Mekar Agung, Kamis, 24 April 2015. Ibu Indah) “program jaminan persalinan memang belum maksimal dalam mengatasi masalah AKI dan AKB. Mengapa demikian? karena seperti yang kita ketahui melalui data yang ada, terutama data jumlah kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala, itu jumlahnya cukup tinggi, dan sejak diadakan program Jampersal sampai selesai, jumlah kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala terus meningkat dalam tiga tahun tersebut. Namun untuk kematian ibu melahirkan, memang tetap ada, namun jumlahnya tidak banyak.” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bidan desa Tambak Baya, Kamis 24 April 2015. Ibu Yunik) “jumlah kematian ibu di wilayah Puskesmas Mandala jumlahnya tidak begitu banyak, selama diadakan program Jampersal kasus kematian ibu terjadi sebanyak dua kali yaitu di tahun 2011 dan tahun 2013. Namun ya kita berharap supaya kematian maternal ini tidak terjadi lagi. Sedangkan untuk kematian bayi di wilayah Puskesmas Mandala ini memang cukup tinggi, meskipun ada Jampersal tapi jumlah kematian bayinya tetap tinggi ” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bida Desa Kaduagung Tengah, Jumat 25 April 2015. Ibu Santi) “di wilayah Puskesmas Mandala setiap tahunnya terjadi kasus kematian bayi, dan memang pada tiap tahunnya jumlahnya mengalami peningkatan. Sedangkan untuk

jumlah kematian ibu, saya rasa jumlahnya sedikit, dan memang walaupun sedikit tentunya menjadi permasalahan yang serius dalam dunia kesehatan ibu” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bida Desa Bojongleles, Kamis 24 April 2015. Ibu Haryati)

MATRIKS WAWANCARA 4. Perataan Point Keenam (Q6) Perataan sosialisasi

Pertanyaan Informan

I₇.₁

I₇.₂

Bagaimana pendistribusian sosialisais program jaminan persalinan di wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak ? “saya tidak tahu kalau pernah ada program jaminan persalinan, karena tidak pernah mendengar sebelumnya, baik itu pada saat dipengajian, sepengetahuan saya tidak pernah ada sosialisasi mengenai program jaminan persalinan, padahal tiap minggu ada pengajian rutin disini. Tidak pernah ada bidan yang menyampaikan juga secara langsung ke bapak, karena bapak kan ketua RW disini.” (wawancara dengan istri ketua RW di Kp.Bojongleles, Selasa 29 April 2015. Ibu Juju ) “saya tidak mengetahui tentang program jaminan persalinan, bahkan saya baru dengar sekarang dari neng saja. Tidak pernah dengar ada sosialisasi tentang program jaminan persalinan. Kaka saya juga yang tahun lalu melahirkan di bidan, setahu saya, dia tidak memakai jaminan persalinan. Sosialisasi melalu RT-RT juga tidak ada” (wawancara dengan Istri RT 02 di Kp.kaloncing, Selasa 29 April 2015. Ibu Eni)

I.₇.₃

I₇.₄

I₇.₅

I₇.₆

I₃.₁

“saya tidak tahu program jaminan persalinan, karena belum pernah dengar baik dari tetangga juga belum pernah ada yang memberitahu, padahal rumah saya dekat dengan rumah bidan, tapi saya belum tahu tentang program Jampersal” (wawancara dengan warga di Kp.Pasir Gendok, Selasa 29 April 2015. Ibu Desi) “saya tidak tahu tentang program jaminan persalinan, karena setahu saya belum ada sosialisasi tentang program jaminan persalinan, biasanya jika memang pernah dilakukan sosialisasi, ibu-ibu lainnya suka menyampaikan ke tetangga-tetangga, tapi selama ini saya belum pernah mendapat informasi mengenai program jaminan persalinan.” (wawancara dengan warga di Kp.Kaduagung, Selasa 29 April 2015. Ibu Ratna) “untuk program jaminan persalinan sendiri saya baru dengar sekarang, karena di pengajian pun setahu saya belum pernah dilakukan sosialisasi tentang program jaminan persalinan, tapi kalau untuk di Posyandu saya tidak tahu karena saya tidak pernah ikut kegiatan Posyandu, jadi saya kurang tahu” (wawancara dengan warga di Kp.Rumbut, Selasa 29 April 2015. Ibu Tanti) “saya belum tahu tentang program jaminan persalinan, belum pernah dengar juga dari tetangga yang lainnya. Untuk sosialisasi melalui suami saya juga selaku RT disini, belum pernah. Biasanya jika ada suatu kegiatan, suka minta disampaikan melalui RT” (wawancara dengan istri Ketua RT 04 di Kp.Tambak, Selasa 29 April 2015. Teti) “pada waktu itu pernah dilakukan sosialisasi mengenai program jaminan persalinan di Posyandu. Dan yang saya ketahui sosialisasinya diadakan hanya pada waktu itu saja, ketika ada kegiata Posyandu, karena saya pada saat hamil sering ke Posyandu. Jadi pada kegiatan lainnya tidak pernah diadakan sosialisasi program Jampersal”

I₃.₅

I₆.₁

I₆.₂

I₆.₃

I₆.₄

(wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Heni) “pada waktu itu pernah dilakukan sosialisasi mengenai program jaminan persalinan di Posyandu. Dan yang saya ketahui sosialisasinya diadakan hanya pada waktu itu saja, ketika ada kegiata Posyandu, karena saya pada saat hamil sering ke Posyandu. Jadi pada kegiatan lainnya tidak pernah diadakan sosialisasi program Jampersal” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Eka) “sosialisasi program jaminan persalinan biasanya hanya dilakukan di Posyandu saja. Saya sebagai kader bersama ibu bidan menyampaikan informasi mengenai program jaminan persalinan kepada ibu-ibu yang datang ke Posyandu, jadi hanya ibu-ibu yang datang ke Posyandu saja yang mengetahui adanya program jaminan perslainan.” (wawancara dengan Kader Posyandu Desa Bojongleles, Sabtu 26 April 2015. Ibu Uum) “sosialisasi program jaminan persalinan dilakukan di Posyandu, jadi ibu-ibu hamil mengetahui bahwa ada program jaminan persalinan, mengetahui pelayanan nya apa saja, serta persyaratannya juga” (wawancara dengan Kader Posyandu Desa Kader Posyandu Kaduagung Tengah, Sabtu 26 April 2015. Ibu Haryati) “penyuluhan tentang program jaminan persalinan, diadakannya pada saat Posyandu, karena pada saat itu bida Puskesmas berkunjung, dan memeberikan informasi tentang program jaminan persalinan” (wawancara dengan Kader Posyandu Desa Kader Posyandu Kaduagung Timur, Minggu 27 April 2015. Ibu Yeni) “program jaminan persalinan diinformasikan kepada warga, pada saat kegiatan Posyandu, jadi bidan Puskesmas memberitahu tentang program jaminan persalinan kepada kader dan warga yang ada di Posyandu” (wawancara dengan Kader Posyandu Desa Kader Posyandu Kaduagung Barat, Senin 28 April 2015. Ibu Sri)

MATRIKS WAWANCARA

5. Responsivitas Point Ketujuh (Q7) Tanggapan masyarakat

Pertanyaan Informan

I₆.₁

I₆.₂

I₆.₃

Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program jaminan persalinan di wilayah Puskesmas Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak ? “dalam pelaksanaan program jaminan persalinan, biasanya saya membantu menyampaikan informasi tentang program jaminan persalinan, ke tetnagga-tetangga yang sedang hamil. Biasanya pada saat ada ibu-ibu yang mau melahirkan, saya antarkan ke rumah bidan Puskesmas Mandala, kemudian saya menyarankan supaya pakai Jampersal. Karena sebagai kader kan harus membantu menyampaikan tentang program Jampersal. Kemudian saya juga membuat pendataan siapa saja ibu yang sedang hamil di Desa Bojongleles, terus siapa saja yang melahirkan, kemudian data tersebut saya berikan kepada bidan Puskesmas yang bertugas menjadi bidan desa disini.” (wawancara dengan Kader Posyandu Desa Bojongleles, Sabtu 26 April 2015. Ibu Uum) “apabila ada warga yang sedang hamil, dan kebetulan tetangga, saya biasanya memberikan informasi mengenai program jaminan persalinan, karena sudah termasuk tugas saya juga sebagai kader, harus membantu bidan untuk memperkenalkan program jaminan persalinan” “tentu saja saya menyampaikan kembali kepada tetanggatetangga saya yang sedang hamil, mengenai informasi yang saya peroleh dari bidan Puskesmas pada saat kegiatan Posyandu”

I₂.₁

I.₇.₃

I₃.₁

I₃.₇

“antara saya dengan kader Posyandu tetntunya ada interksi, diantaranya, kader posyandu datang ke Puskesmas atau saya yang menemui kader pada saat kegiatan Posyandu, kemudian kader menyerahkan laporan pendataan ibu hamil kepada saya, sehingga saya mempunyai rekapan data ibu hamil di wilayah Puksesmas Mandala, dari masing-masing kader” (wawancara dengan Pengelola Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Mandala merangkap Bidan Desa Kaduagung Barat, Rabu 23 April 2015. Ibu Anita) “saya tidak tahu program jaminan persalinan, karena belum pernah dengar baik dari tetangga juga belum pernah ada yang memberitahu, padahal rumah saya dekat dengan rumah bidan, tapi saya belum tahu tentang program Jampersal” (wawancara dengan warga di Kp.Pasir Gendok, Selasa 29 April 2015. Ibu Desi) “waktu saya hamil, saya ikut program jaminan persalinan, saya diberitahu oleh ibu saya, karena kan beliau kader di Desa Bojongleles. Selain itu juga saya suka ikut Posyandu, sehingga saya mengetahui adanya program Jampersal, karena pernah mendengar sosialisasi tentang Jampersal di Posyandu. Saya juga kalau ada teman saya yang sedang hamil pada saat masih ada Jampersal, saya memberitahu mereka supaya ikut Jampersal, terus saya juga memberitahu tahu persayaratannya apa saja” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Heni) “saya mengetahui program jaminan persalinan dari bu kader, karena kebetulan rumahnya dekat. Kalau saya sendiri, saya juga ikut memberi tahu ke tetangga saya tentang program jaminan persalinan. Apabila ada tetangga yang sedang hamil, dan pada waktu itu program jaminan persalinan masih ada, saya memberi tahu ke tetangga supaya ikut program jaminan persalinan” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Minggu 27 April 2015. Ibu Usi)

I₃.₃

I₃.₉

I₃.₄

I₃.₈

“pada saat saya ikut program jaminan persalinan, awalnya saya diberitahu oleh tetangga saya, yang sudah terlebih dahulu mengikuti program jaminan persalinan. Kemudian setelah saya mendapatkan informasi tentang program Jampersal, saya ikut menjadi peserta jampersal” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Ana) “saya mengetahui adanya program jaminan persalinan, dari tetangga saja, yang ikut jampersal juga. Pada saat bertemu, terus ngobrol-ngobrol, membahas soal kehamilan, kemudian tetangga saya memberitahu saya tentang program Jampersal” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Rosita) “saya mengetahui adanya program jaminan persalinan dari bu kader, karena rumah saya berdekatan dengan rumah bu Kader. Kemudian bu kader memberitahu saya, bahwa ada program Jampersal, dan menyarankan saya supaya mengikuti program Jampersal. kader juga memberitahu bahwa di program Jampersal ada pemeriksaan kehamilan gratis, Cuma waktu itu saya ngga suka periksa, karena males neng. Tapi ya akibatnya itu tadi, bayi saya satu hari kemudian meninggal dunia, mungkin salah satunya karena saya tidak suka periksa” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Senin 28 April 2015. Ibu Yati) “saya mengetahui adanya program jaminan persalinan dari bu kader, karena rumah saya berdekatan dengan rumah bu Kader. Kemudian bu kader memberitahu saya, bahwa ada program Jampersal, dan menyarankan saya supaya mengikuti program Jampersal. kader juga memberitahu bahwa di program Jampersal ada pemeriksaan kehamilan gratis, Cuma waktu itu saya ngga suka periksa, karena males neng. Tapi ya akibatnya itu tadi, bayi saya satu hari kemudian meninggal dunia, mungkin salah satunya karena saya tidak suka periksa” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di

I₃.₁₀

I₃.₅

I₄.₁

I₄.₂

Puskesmas Mandala, Minggu 27 April 2015. Ibu Uun) “saya mengetahui adanya program jaminan persalinan dari bu kader, karena rumah saya ini kan lumayan dengan dengan rumah bu kader.bu kadernya mungkin kasian sama saya, jadi membantu saya mengantarkan ke bidan. Pada saat itu saya mendapatkan pelayanan pertolongan persalinan saja, tidak mengikuti pelayanan pemeriksaan kehamilan, karena takut dan juga malu pergi kebidannya, takut ada biaya tambahan terus saya tidak mampu bayar” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Senin 28 April 2015. Ibu Sumyati) “Saya mengetahui program jaminan persalinan dari ibu bidannya saja ketika di Posyandu, karena saya suka ikut kegiatan Posyandu. Kemudian saya mendapat informasi tentang program jaminan persalinan, jadi saya beberapa kali ikut Posyandu untuk periksa kehamilan sebagai peserta Jampersal. saya juga memeberitahukan kepada tetanggatetangga yang lain tentang program Jampersal, supaya warga yang lagi hamil bisa ikut Jampersal juga” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Eka) “saya mengetahui adanya program jaminan persalinan, itu dari tetangga saya yang waktu itu melahirkan terus dia ikut Jampersal. saya tidak menyampaikan lagi tentang program tersebut ke tetangga yang lain. Karena saya bukan peserta Jampersal. waktu emlahirkan anak kesatu sampai dengan anak ketiga, saya lahirannya didukun bukan di bidan. Karena saya merasa orang tidak mampu, takutnya kalau pergi kebidan, ada biaya yang tak terduga. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari tetangga saya yang ikut Jampersal, mereka tetap saja bayar diatas duaratus ribu rupiah, kalau saya kan uang segitu dari mana. Lebih baik saya maggil dukun saja. Karena bayarnya juga seikhlasnya saja dan bisa dicicl” (wawancara dengan warga Kp.Kaloncing, 29 April 2015. Ibu Sadiyah) “ waktu melahirkan saya manggil dukun, tidak berani

I₅

memanggil bidan, walaupun ada program-program apa juga di bidan. Karena saya malu, takut, canggung juga kalau sama bidan. Kalau sama bu arwani kan sudah kenal lama, beliau banyak yang manggil juga, sudah berpengalaman dari dahulu. Iya walaupun ada program apa-apa juga , saya tidak berani kalau manggil bidan, takut ada biaya yang besar terus saya tidak bisa bayar. Kalau di bu arwani kan bayarnya berapa saja juga diterima, waktu itu juga saya Cuma ngasih lima puluh ribu saja. Saya ditolong pada saat melahirkan, terus bayi saya yang baru lahir juga diurusin, dimandiin sama bu arwani, sayanya juga diurut supaya tidak keluhan didalam” (wawancara dengan warga di Desa tambak Baya, Minggu 27 April 2015. Ibu Halimah) “ya walaupun ada program jaminan persalinan, waktu itu saya tetap saja menerima panggilan kalau ada yang membutuhkan. Karena mau bagaimana, masyarakat disini lebih banyak yang maunya bersalin dibantu sama saya. Karena saya menjadi dukun paraji sejak tahun 1980. Mulai tahun 2013, bidan desa di sini kadang-kadang menegur saya, supaya kalau ada yang mau melahirkan manggil bidan dulu, tapi masyarakat disini tidak mau kalau sama saya mau dipanggilkan bidan. Mereka takut biayanya besar, ya namanya warga disini mah kerjanya juga kebanyakan tani, kan kalau melahirkan di dukun mah, biayanya berapa aja juga diterima, seperti di saya ada yang memberi seratus ribu rupiah, ada yang lima puluh ribu rupiah, bahkan yang hanya memberi dua puluh ribu rupiah juga ada, dan saya terima saja. Namanya juga membantu” (wawancara dengan Dukun Paraji di Desa tambak Baya, Minggu 27 April 2015. Ibu Arwani)

MATRIKS WAWANCARA 6. Ketepatan Point Kedelapan (8) Dampak program jaminan persalinan

Pertanyaan

Bagaimana dampak yang dirasakan dari adanya program jaminan persalinan ?

Informan

I₁

I₂.₁

“pelayanan-pelayanan gratis yang diberikan dari program jaminan persalinan, sudah pasti bermanfaat bagi masyarakat yang menjadi peserta Jampersal. namun jika dilihat dari segi kebijakannya, menurut saya program jaminan persalinan ini kurang tepat. Pada program jaminan persalinan, tidak diberikan batasan jumlah pertolongan persalinan, dimana seharusnya dibatasi, misalnya hanya berlaku sampai pada persalinan anak kedua saja, sehingga hal tersebut juga dapat mendukung program pemerintah, dibidang kesehatan yang lain yaitu program keluarga berencana” (wawancara dengan kepala Puskesmas Mandala, Rabu, 22 April 2015. Bapak H.Khaerudin) “program jaminan persalinan ini diharapkan dapat meningkatkan pertolongan persalina oleh tenaga kesehatan, untuk meminimalisir terjadinya persalinan beresiko yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian ibu dan atau bayi yang akan dilahirkan. Untuk di wilayah Puskesmas Mandala, program jaminan persalinan memang belum mencapai hasil yang maksimal. Dimana masih “program jaminan persalinan tentunya sangat bermanfaat bagi para peserta jaminan persalinan. Karena pelayanan yang diberikan dari program ini cukup banyak, diantaranya pemeriksaan kehamilan sebanyak empat kali, pertolongan persalinan, pelayanan nifas sebanyak empat kali, suntik KB

satu kali, dan suntik bayi yang lahir sebanyak tiga kali. Masing-masing dari pelayanan tersebut, tentunya sangat memberikan manfaat baik bagi ibu hamil dan calon bayi dan atau bayinya. Dilihat dari persyaratannya juga sangat mudah untuk dipenuhi, yakni hanya menyertakan fotocopy KTP, KK dan buku pemeriksaan kehamilan saja” (wawancara dengan Pengelola Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Mandala merangkap Bidan Desa Kaduagung Barat, Rabu 23 April 2015. Ibu Anita)

I.₂.₂

I.₂.₃

“iya, program jaminan persalinan sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena bagi mereka yang menjadi peserta jaminan persalinan, mereka bisa mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan secara gratis, pelayanan nifas, suntik KB dan juga suntik untuk bayi baru lahir” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bidan Desa Mekar Agung, Kamis, 24 April 2015. Ibu Indah) “pencapaian dari program jaminan persalinan di wilayah Puskesmas Mandala memang belum maksimal, terutama di desa tempat saya bertugas menjadi bidan desa, yaitu Desa Tambak Baya, meskipun sudah diadakan program jaminan persalinan, namun kebanyakan masyarakat disini masih mengandalkan pertolongan persalinan oleh dukun bayi. Apalagi sebelum diadakan program jaminan persalinan, hampir semua ibu hamil di Desa Tambak Baya melahirkan di dukun bayi, setelah ada program Jampersal memang ada beberapa masyarakat yang mulai terbuka fikirannya untuk bersalin di bidan, walaupun tidak banyak. sehingga dapat dikatakan bahwa pencapaian dari program jampersal ini belum maksimal. Adapun kendalanya adalah responsifitas dari masyarakat itu sendiri, terhadap program jaminan persalinan”. (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bidan desa Tambak Baya, Kamis 24 April 2015. Ibu Yunik)

I₂.₄

I₂.₅

I₃.₁

I₃.₂

“dengan adanya program jaminan persalinan, tentunya memberikan manfaat kepada masyarakat, karena program jaminan persalinan memberikan cakupan pelayanan yang menunjang kesehatan ibu dan calon bayi. Namun, menurut saya, program ini masih belum tepat, jika dilihat dari ketentuannya, yang mana program Jampersal ini diperbolehkan bagi seluruh lapisan masyarakat, menurut saya alangkah lebih baik dan lebih tepat sasaran apabila program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin saja” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bida Desa Kaduagung Tengah, Jumat 25 April 2015. Ibu Santi) “sangat bermanfaat, karena tidak mungkin dari pelayanan yang diberikan tidak ada manfaatnya. Pasti dari setiap pelayanan yang diberikan, sedikit banyak memberikan manfaat bagi masyarakat (peserta Jampersal)” (wawancara dengan Bidan Puskesmas Mandala merangkap Bida Desa Bojongleles, Kamis 24 April 2015. Ibu Haryati) “tentu saja program Jampersal bermanfaat buat saya. Karena pada saat ada program Jampersal, sejak terakhir menstruasi saya langsung ke bidan dan lagsung dapat pelayanan pemeriksaan kehamilan oleh bidan, dan diberi vitamin, kemudian proses persalinannya juga dibantu oleh bidan, sehingga manfaatnya kan bisa lebih terjamin keselamatan ibu dan calon bayinya. Persyaratan untuk ikut program Jampersal juga menurut saya, tidak ada yang sulit, artinya mudah dipenuhi dan persyaratannya juga tidak banyak” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Heni) “dari pelayanan yang saya terima dari program jaminan persalinan, diantaranya pertolongan persalinan, suntik KB, sama pelayanan nifas, tentu saja pelayanan tersebut sangat bermanfaat bagi saya dan juga bayi saya” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Suhebah)

I₃.₃

I₃.₄

I₃.₅

I₃.₆

I₃.₇

I₃.₈

“pada saat saya mengikuti program jaminan persalinan, saya bisa mengakses pertolongan persalinan di bidan Puskesmas, kemudian juga tindakan suntik untuk bayi saya, semuanya itu bermanfaat buat saya” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Ana) “program Jampersal sangat bermanfaat bagi saya, karena saya orang tidak mampu, rumah juga seperti ini, tidak punya biaya sama sekali untuk melahirkan di bidan. Tetapi pada saat saya melahirkan anak pertama saya, saya merasa terbantu, karena pada saat itu saya bisa melahirkan di Bidan Puskesmas dengan gratis” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Senin 28 April 2015. Ibu Yati) “dari pelayanan yang saya rasakan pada saat mengikuti program jaminan persalinan, diantarnya, pemeriksan kemahilan, pertolongan persalinan, suntik bayi baru lahir, nifas, dan suntik KB, semuanya bermanfaat bagi kondisi kesehatan saya beserta anak saya” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Eka) “saya merasa terbantu, karena pada waktu saya melahirkan mengalami pendarahan, kemudian langsung pergi ke Puskesmas dan mendapat pertolongan, walaupun memang biayanya lumayan besar kalau buat saya. Tapi yang penting saya bisa sehat lagi” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Minggu 27 April 2015. Ibu Bayi) “bagi saya program jaminan persalinan cukup bermanfaat. Karena dari apa yang saya rasakan sebagai peserta jaminan persalinan, saya bisa memeriksakan kehamilan gratis, sehingga saya bisa mengetahui kondisi janin yang ada didalam perut, saya juga mengetahui perkiraan kapan melahirkan. Meskipun pada saat melahirkan tetap dikenakan biaya” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Minggu 27 April 2015. Ibu Usi) “manfaat yang saya rasakan, saya bisa melahirkan dengan dibantu oleh bidan Puskesmas, secara gratis” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Minggu 27 April 2015. Ibu Uun)

I₃.₉

I₃.₁₀

I₆.₁

“ bagi saya program jaminan persalinan memberikan dampak yang baik untuk saya, karena dari pelayanan yang saya dapatkan, tidak ada yang berdampak merugikan, namun sebaliknya” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Rosita) “Alhamdulillah dengan adanya program jaminan persalinan, saya merasakan sekali manfaatnya. Saya bisa melahirkan anak saya di bidan Puskesmas dengan gratis, tanpa ada biaya apapun. Sehingga saya sebagai orang yang sangat tidak mampu, sangat merasa terbantu dengan adanya program Jampersal. Kalau untuk pelayanan lainnya saya tidak tahu, karena saya tidak pernah periksa ketika hamil, sehingga yang saya rasakan hanya pada pelayanan pertolongan persalinannya saja” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan di Puskesmas Mandala, Senin 28 April 2015. Ibu Sumyati) “yang saya ketahu di bidan Desa Bojong Leles yang juga bertugas di Puskesmas Mandala, bagi peserta Jampersal ada yang tidak dipinta bayaran, dan ada juga yang dipinta bayaran, tetapi kebanyakan yang dipinta bayaran, biasanya kalau saya mengantar yang mau melahirkan di bidan menggunakan Jampersal, setelah melahirkan biasnaya pasien nanya ke bidan “berapa bu” kemudian bidannya bilang tiga ratus ribu rupiah saja, begitu. Besaran biayanya juga beda-beda setiap orang ,ada yang dipinta tiga ratus ribu rupiah, ada yang diatas tiga ratus ribu rupiah. Kayanya liat-liat orangnya juga gitu. Saya juga sebagai kader, tidak pernah dikasih uang apa-apa walaupun sering membantu bidan desanya. padahal saya tahu dia memungut biaya ke peserta Jampersal. dan saya juga tahu setiap bidan desa yang menerima peserta Jampersal, pasti dapat dana pengganti dari pusat.” (wawancara dengan peserta jaminan persalinan Puskesmas Mandala, Sabtu 26 April 2015. Ibu Uum)

I₆.₃

di

“kalau masalah biaya ya setahu saya bagi masyarakat yang mampu ya bayarnya besar, bagi yang tidak mampu ya tidak apa-apa kalau ngasihnya sedikit juga” (wawancara

dengan

peserta

jaminan

persalinan

di

Puskesmas Mandala, Minggu 27 April 2015. Ibu Yeni)

LAMPIRAN

Gambar 1 Puskesmas Mandala

Gambar 2 Mobil PKM Mandala

Gambar 3 Dokumentasi bersama dr.Fathur, Pengelola Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Gambar 4 Wawancara peneliti dengan Bpk H.Haerudin selaku Kepala Puskesmas Mandala

Gambar 5 Wawancara peneliti dengan Bidan Anita, Pengelola Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Puskesmas Mandala, sekaligus sebagai Bidan Desa Kaduagung Barat

Gambar 6 Wawancara peneliti dengan Ibu sadiyah, pengguna jasa dukun bayi

Gambar 7 Wawancara peneliti dengan Ibu Heni, Peserta Jampersal dari Desa Bojongleles

Gambar 8 Wawancara peneliti dengan Ibu Arwani, selaku Dukun Bayi di Desa Tambak Baya

Gambar 9 Wawancara peneliti dengan para peserta Jampersal beserta ibu Kader Posyandu Desa Kaduagung Barat

Gambar 10 Dokumentasi setelah wawancara Bersama Bidan Santi, bidan Puskesmas Mandala dan Bidan Desa Kaduagung Tengah

Gambar 11 Dokumentasi setelah wawancara bersama ibu Juju, Istri Ketua RW Kp.Bojongleles

Gambar 12 Dokumentasi setelah wawancara bersama Ibu Bayi, Peserta Jampersal di Puskesmas Mandala, dari Desa Tambak Baya

Gambar 13 Wawancara bersama ibu Uun, peserta Jampersal dari Desa Kaduagung Timur

Gambar 14 Dokumentasi setelah wawancara bersama ibu Usi, peserta Jampersal dari desa Kaduagung Timur

Gambar 15 Dokumentasi setelah wawancara bersama ibu Eni, Istri Ketua RT 02 Kp.Kaloncing

Gambar 16 Dokumentasi setelah wawancara bersama ibu Sri, Kader Posyandu Desa Kaduagung Barat

-1PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2562/MENKES/PER/XII/2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak dan mempercepat pencapaian MDG’s telah ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan;

b.

bahwa agar program jaminan persalinan dapat berjalan efektif dan efesien diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan;

c.

bahwa Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan di daerah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang ...

4.

5.

6.

7.

8.

9.

-2Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Presiden ...

-311. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor ); MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KESEHATAN PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN.

TENTANG

Pasal 1 Pengaturan Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan bertujuan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pihak terkait yang menyelenggarakan Jaminan Persalinan dalam rangka: a. meningkatnya cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan yang kompeten; b. meningkatnya cakupan pelayanan bayi baru lahir, Keluarga Berencana pasca persalinan dan Penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, KB pasca persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten; dan c. terselenggaranya pengelolaan transparan, dan akuntabel.

keuangan

yang

efisien,

efektif,

Pasal 2 ...

-4Pasal 2 Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/Per/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2011 MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR

-5LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2562/MENKES/PER/XII/2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN

PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (3) ditegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Selanjutnya pada ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kemudian pada ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Selanjutnya pada pasal 6 ditegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

-6Menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, AKI 228 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 34 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi baru lahir (AKN) 19 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan kesepakatan global (Millenium Develoment Goals/MDG’s 2000) pada tahun 2015, diharapkan angka kematian ibu menurun dari 228 pada tahun 2007 menjadi 102 dan angka kematian bayi menurun dari 34 pada tahun 2007 menjadi 23. Upaya penurunan AKI harus difokuskan pada penyebab langsung kematian ibu, yang terjadi 90% pada saat persalinan dan segera setelah pesalinan yaitu perdarahan (28%), eklamsia (24%), infeksi (11%), komplikasi pueperium 8%, partus macet 5%, abortus 5%, trauma obstetric 5%, emboli 3%, dan lain-lain 11% (SKRT 2001). Kematian ibu juga diakibatkan beberapa faktor resiko keterlambatan (Tiga Terlambat), di antaranya terlambat dalam pemeriksaan kehamilan (terlambat mengambil keputusan), terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan, dan terlambat sampai di fasilitas kesehatan pada saat dalam keadaan emergensi. Salah satu upaya pencegahannya adalah melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, sesuai dengan Standar Pelayanan Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Dengan demikian dalam penyelenggaran Jaminan Persalinan semua atribut program seperti Buku KIA, partograf dan kohort menjadi kewajiban untuk dilaksanakan meskipun harus dibedakan dengan syarat kelengkapan lain. Menurut hasil Riskesdas 2010, persalinan oleh tenaga kesehatan pada kelompok sasaran miskin (Quintile 1) baru mencapai sekitar 69,3%. Sedangkan persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan baru mencapai 55,4%. Salah satu kendala penting untuk mengakses persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan adalah keterbatasan dan ketidak-tersediaan biaya sehingga diperlukan kebijakan terobosan untuk meningkatkan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan melalui kebijakan yang disebut Jaminan Persalinan. Jaminan Persalinan dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan, yang didalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir.

-7Dengan demikian, kehadiran Jaminan Persalinan diharapkan dapat mengurangi terjadinya Tiga Terlambat tersebut sehingga dapat mendorong akselerasi tujuan pencapaian MDGs 4 dan 5. Disamping itu penjarangan kehamilan dan pembatasan kehamilan menjadi bagian yang penting yang tidak terpisahkan dari Jaminan Persalinan sehingga pengaturan mengenai Keluarga Berencana di lakukan dengan lebih mendetil. Pada dasarnya Jaminan Persalinan adalah perluasan kepesertaan dari Jamkesmas dan tidak hanya mencakup masyarakat miskin saja. Manfaat yang diterima oleh penerima manfaat Jaminan Persalinan terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan. B. Tujuan 1. Tujuan Umum Meningkatnya akses terhadap pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. 2. Tujuan Khusus a. Meningkatnya cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan yang kompeten. b. Meningkatnya cakupan pelayanan: 1) bayi baru lahir. 2) Keluarga Berencana pasca persalinan. 3) Penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir, KB pasca persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. C. Sasaran Sesuai dengan tujuan Jaminan Persalinan yakni untuk menurunkan AKI dan AKB, maka sasaran Jaminan Persalinan dikaitkan dengan pencapaian tujuan tersebut. Sasaran yang dijamin oleh Jaminan Persalinan adalah: 1. Ibu hamil

-82. Ibu bersalin 3. Ibu nifas ( sampai 42 hari pasca melahirkan) 4. Bayi baru lahir (sampai dengan usia 28 hari) Sasaran yang dimaksud diatas adalah kelompok sasaran yang berhak mendapat pelayanan yang berkaitan langsung dengan kehamilan dan persalinan baik normal maupun dengan komplikasi atau resiko tinggi untuk mencegah AKI dan AKB dari suatu proses persalinan. Agar pemahaman menjadi lebih jelas, batas waktu sampai dengan 28 hari pada bayi dan sampai dengan 42 hari pada ibu nifas adalah batas waktu pelayanan PNC dan tidak dimaksudkan sebagai batas waktu pemberian pelayanan yang tidak terkait langsung dengan proses persalinan dan atau pencegahan kematian ibu dan bayi karena suatu proses persalinan. D. Kebijakan Operasional 1.

Pengelolaan Jaminan Persalinan dilakukan pada setiap jenjang pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) yang merupakan bagian integral dari Jamkesmas dan dikelola mengikuti tata kelola Jamkesmas.

2.

Jaminan Persalinan adalah perluasan kepesertaan dari Jamkesmas dan tidak hanya mencakup masyarakat miskin saja. Manfaat yang diterima oleh penerima manfaat Jaminan Persalinan terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan.

3.

Penerima manfaat Jaminan Persalinan mencakup seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan.

4.

Penerima manfaat Jaminan Persalinan didorong untuk mengikuti program KB pasca persalinan (Dengan membuat surat pernyataan)

5.

Penerima manfaat Jaminan Persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah (puskesmas dan jaringannya) dan swasta serta fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) pemerintah dan swasta (berdasarkan rujukan) di rawat inap kelas III.

6.

-9Fasilitas kesehatan tingkat pertama swasta seperti Bidan Praktik Mandiri, Klinik Bersalin, Dokter praktik yang berkeinginan ikut serta dalam program ini harus mempunyai perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK atas nama Pemerintah Daerah setempat yang mengeluarkan ijin praktiknya. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan tingkat lanjutan baik pemerintah maupun swasta harus mempunyai Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota yang diketahui oleh Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Provinsi. Contoh format perjanjian kerjasama sebagaimana Formulir 1 terlampir.

7.

Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

8.

Pembayaran atas pelayanan jaminan persalinan dilakukan dengan cara klaim.

9.

Pada daerah lintas batas, fasilitas kesehatan yang melayani sasaran Jaminan Persalinan dari luar wilayahnya, tetap melakukan klaim kepada Tim Pengelola/Dinas Kesehatan setempat dan bukan pada daerah asal sasaran Jaminan Persalinan tersebut.

10. Bidan Desa dalam wilayah kerja Puskesmas yang melayani Jaminan Persalinan diluar jam kerja Puskesmas yang berlaku di wilayahnya, dapat menjadi Bidan Praktik Mandiri sepanjang yang bersangkutan memiliki Surat Ijin Praktik dan mempunyai Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK atas nama Pemerintah Daerah. 11. Pelayanan Jaminan Persalinan diselenggarakan dengan Pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan dan prinsip Portabilitas dengan demikian jaminan persalinan tidak mengenal batas wilayah (lihat angka 8 dan 9). 12. Untuk menjamin kesinambungan dan pemerataan pelayanan, Tim Pengelola Jamkesmas Pusat dapat melakukan realokasi dana antar kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan penyerapan dan kebutuhan daerah serta disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada secara nasional.

E. Pengertian

- 10 -

1. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah jaminan perlindungan untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang bagi masyarakat/peserta yang iurannya di bayar oleh Pemerintah. 2. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. 3. Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Kabupaten/Kota dengan penanggung jawab institusi fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan. 4. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, TNI/POLRI, dan Swasta. 5. Puskesmas Pelayanan Obsterik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi dasar. 6. Rumah Sakit Pelayanan Obsterik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) adalah Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri (kebidanan) dan bayi baru lahir emergensi komprehensif. 7. Bidan Praktik Mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan.

- 11 BAB II RUANG LINGKUP JAMINAN PERSALINAN Jaminan Persalinan merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi proses kehamilan, persalinan, paska persalinan, dan pelayanan KB paska salin serta komplikasi yang terkait dengan kehamilan, persalinan, nifas, KB paska salin, sehingga manfaatnya terbatas dan tidak dimaksudkan untuk melindungi semua masalah kesehatan individu. Pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan. Adapun ruang lingkup pelayanan jaminan persalinan terdiri dari: A. Pelayanan persalinan tingkat pertama Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter atau bidan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas dan pelayanan KB pasca salin, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir serta KB paska salin) tingkat pertama. Pelayanan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED (untuk kasus-kasus tertentu), serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitas kesehatan swasta (bidan, dokter, klinik, rumah bersalin) yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota Jenis pelayanan Jaminan persalinan di tingkat pertama meliputi: 1. Pelayanan ANC sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali; 2. Deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir 3. Pertolongan persalinan normal; 4. Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam yang merupakan kompetensi Puskesmas PONED. 5. Pelayanan Nifas (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan KIA dengan frekuensi 4 kali; 6. Pelayanan KB paska persalinan serta komplikasinya.

- 12 7. Pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya. Penatalaksanaan rujukan kasus ibu dan bayi baru lahir dengan komplikasi dilakukan sesuai standar pelayanan KIA. Pelayanan pemeriksaan kehamilan dengan komplikasi atau pelayanan nifas dengan komplikasi yang dirujuk ke Puskesmas PONED maupun Rumah Sakit sesuai dengan indikasi medis, maka klaim Jaminan Persalinan dapat dilakukan sesuai dengan frekuensi pelayanan yang diberikan sesuai standar tata laksana penyakit/komplikasi tersebut. Besaran pembayaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud diatas pada Puskesmas PONED mengikuti Pola Tarif Puskesmas PONED yang berlaku, sedangkan pada RS sesuai dengan tarif INA-CBGs B. Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan Pelayanan persalinan tingkat lanjutan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan spesialistik untuk pelayanan kebidanan dan bayi baru lahir kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dengan resiko tinggi dan atau dengan komplikasi yang tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dilaksanakan berdasarkan rujukan atas indikasi medis. Pada kondisi kegawatdaruratan diperlukan surat rujukan.

kebidanan

dan

neonatal

tidak

Pelayanan tingkat lanjutan menyediakan pelayanan terencana atas indikasi ibu dan janin/bayinya. Pelayanan tingkat lanjutan untuk rawat jalan diberikan di poliklinik spesialis Rumah Sakit, sedangkan rawat inap diberikan di fasilitas perawatan kelas III di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota Jenis pelayanan Persalinan di tingkat lanjutan meliputi: 1.

Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan risiko tinggi (risti)

2.

Pertolongan persalinan dengan risti dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama.

3.

Penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir dalam kaitan akibat persalinan.

4. 5.

- 13 Pemeriksaan paska persalinan (PNC) dengan risiko tinggi (risti). Penatalaksanaan KB paska salin dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) atau kontrasepsi mantap (Kontap) serta penanganan komplikasi.

C. Pelayanan Persiapan Rujukan Pelayanan persiapan rujukan adalah pelayanan pada suatu keadaan dimana terjadi kondisi yang tidak dapat ditatalaksana secara paripurna di fasilitas kesehatan tingkat pertama sehingga perlu dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kasus tidak dapat ditatalaksana paripurna di fasilitas kesehatan karena:  keterbatasan SDM  keterbatasan peralatan dan obat-obatan 2. Dengan merujuk dipastikan pasien akan mendapat pelayanan paripurna yang lebih baik dan aman di fasilitas kesehatan rujukan 3. Pasien dalam keadaan aman selama proses rujukan Untuk memastikan bahwa pasien yang dirujuk dalam kondisi aman sampai dengan penanganannya di tingkat lanjutan, maka selama pelayanan persiapan dan proses merujuk harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut: 1. Stabilisasi keadaan umum: a. Tekanan darah stabil/ terkendali, b. Nadi teraba c. Pernafasan teratur dan Jalan nafas longgar d. Terpasang infus e. Tidak terdapat kejang/kejang sudah terkendali 2. Perdarahan terkendali: a. Tidak terdapat perdarahan aktif, atau b. Perdarahan terkendali c. Terpasang infus dengan aliran lancar 20-30 tetes per menit 3. Tersedia kelengkapan ambulasi pasien: a. Petugas kesehatan yang mampu mengawasi dan antisipasi kedaruratan b. Cairan infus yang cukup selama proses rujukan (1 kolf untuk 46 jam) atau sesuai kondisi pasien c. Obat dan Bahan Habis Pakai (BHP) emergensi yang cukup untuk proses rujukan.

- 14 BAB III PAKET MANFAAT DAN TATA LAKSANA PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN Manfaat yang diterima oleh penerima Jaminan Persalinan sebagaimana diuraikan dibawah ini, sedangkan pada peserta Jamkesmas dijamin berbagai kelainan dan penyakit. Manfaat pelayanan jaminan persalinan meliputi: 1. Pemeriksaan kehamilan (ANC) yang dibiayai oleh program ini mengacu pada buku Pedoman KIA, dimana selama hamil, ibu hamil diperiksa sebanyak 4 kali disertai konseling KB dengan frekuensi: a. 1 kali pada triwulan pertama b. 1 kali pada triwulan kedua c. 2 kali pada triwulan ketiga Pemeriksaan kehamilan yang jumlahnya melebihi frekuensi diatas pada tiap-tiap triwulan tidak dibiayai oleh program ini. Penyediaan obat-obatan, reagensia dan bahan habis pakai yang diperuntukkan bagi pelayanan kehamilan, persalinan dan nifas, dan KB pasca salin serta komplikasi yang mencakup seluruh sasaran ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir menjadi tanggung jawab Pemda/Dinas Kesehatan Kab/ Kota. Pada Jaminan Persalinan dijamin penatalaksanaan komplikasi kehamilan antara lain: a. Penatalaksanaan abortus imminen, abortus inkompletus dan missed abortion b. Penatalaksanaan mola hidatidosa c. Penatalaksanaan hiperemesis gravidarum d. Penanganan Kehamilan Ektopik Terganggu e. Hipertensi dalam kehamilan, pre eklamsi dan eklamsi f.

Perdarahan pada masa kehamilan

g. Decompensatio cordis pada kehamilan h. Pertumbuhan janin terhambat (PJT): tinggi fundus tidak sesuai usia kehamilan i.

Penyakit lain sebagai komplikasi kehamilan yang mengancam nyawa.

2. Penatalaksanaan Persalinan:

- 15 -

a. Persalinan per vaginam 1) Persalinan per vaginam 2) Persalinan per vaginam 3) Persalinan per vaginam 4) Persalinan per vaginam 5) Persalinan per vaginam

normal melalui induksi dengan tindakan dengan komplikasi dengan kondisi bayi kembar.

Persalinan per vaginam dengan induksi, dengan tindakan, dengan komplikasi serta pada bayi kembar dilakukan di Puskesmas PONED dan/atau RS. b. Persalinan per abdominam 1) Seksio sesarea elektif (terencana), atas indikasi medis 2) Seksio sesarea segera (emergensi), atas indikasi medis 3) Seksio sesarea dengan komplikasi (perdarahan, robekan jalan lahir, perlukaan jaringan sekitar rahim, dan sesarean histerektomi). c. Penatalaksanaan Komplikasi Persalinan : 1) Perdarahan 2) Eklamsi 3) Retensio plasenta 4) Penyulit pada persalinan. 5) Infeksi 6) Penyakit lain yang mengancam keselamatan ibu bersalin d. Penatalaksanaan bayi baru lahir 1) Perawatan esensial neonates atau bayi baru lahir 2) Penatalaksanaan bayi baru lahir dengan komplikasi (asfiksia, BBLR, Infeksi, ikterus, Kejang, RDS) e. Lama hari inap minimal di fasilitas kesehatan 1) Persalinan normal dirawat inap minimal 1 (satu) hari 2) Persalinan per vaginam dengan tindakan dirawat inap minimal 2 (dua) hari 3) Persalinan dengan penyulit post sectio-caesaria dirawat inap minimal 3 (tiga) hari Pencatatan pelayanan pada ibu dan bayi baru lahir tercatat pada:  Registrasi ibu hamil  Pencatatan di Buku KIA, Kartu Ibu, dan Kohort ibu

- 16 3. Pelayanan nifas (Post Natal Care) a. Tatalaksana pelayanan Pelayanan nifas (PNC) sesuai standar yang dibiayai oleh program ini ditujukan pada ibu dan bayi baru lahir yang meliputi pelayanan ibu nifas, pelayanan bayi baru lahir, dan pelayanan KB pasca salin. Pelayanan nifas diintegrasikan antara pelayanan ibu nifas, bayi baru lahir dan pelayanan KB pasca salin. Tatalaksana asuhan PNC merupakan pelayanan Ibu dan Bayi baru lahir sesuai dengan Buku Pedoman KIA. Pelayanan bayi baru lahir dilakukan pada saat lahir dan kunjungan neonatal. Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir dilaksanakan 4 kali, masingmasing 1 kali pada : 1) Kunjungan pertama untuk Kf1 dan KN1 (6 jam s/d hari ke-2) 2) Kunjungan kedua untuk KN2 (hari ke-3 s/d hari ke-7) 3) Kunjungan ketiga untuk Kf2 dan KN3 (hari ke-8 s/d hari ke-28) 4) Kunjungan keempat untuk Kf3 (hari ke-29 s/d hari ke-42) Pelayanan KB pasca persalinan dilakukan hingga 42 hari pasca persalinan. Pada Jaminan Persalinan dijamin penatalaksanaan komplikasi nifas antara lain : 1) Perdarahan 2) Sepsis 3) Eklamsi 4) Asfiksia 5) Ikterus 6) BBLR 7) Kejang 8) Abses/Infeksi diakibatkan oleh komplikasi pemasangan alat kontrasepsi. 9) Penyakit lain yang mengancam keselamatan ibu dan bayi baru lahir sebagai komplikasi persalinan

Pelayanan nifas dijamin sebanyak 4 kali, terkecuali pelayanan Nifas dengan komplikasi yang dirujuk ke Rumah sakit, maka pelayanan nifas dilakukan sesuai pedoman pelayanan Nifas dengan komplikasi tersebut.

- 17 b. Keluarga Berencana (KB) 1) Jenis Pelayanan KB Pelayanan Keluarga Berencana pasca salin antara lain; a) Kontrasepsi mantap (Kontap); b) IUD, Implant, dan c) Suntik. 2) Tatalaksana Pelayanan KB dan ketersediaan Alokon Sebagai upaya untuk pengendalian jumlah penduduk dan keterkaitannya dengan Jaminan Persalinan, maka pelayanan KB pada masa nifas perlu mendapatkan perhatian. Tatalaksana pelayanan KB mengacu kepada Pedoman Pelayanan KB dan KIA yang diarahkan pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) atau Kontrasepsi Mantap (Kontap) sedangkan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) KB ditempuh dengan prosedur sebagai berikut; a)

Pelayanan KB di fasilitas kesehatan dasar: (1) Alat dan obat kontrasepsi (alokon) disediakan oleh BKKBN terdiri dari IUD, Implant, dan Suntik. (2) Puskesmas membuat rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang diperlukan untuk pelayanan KB di Puskesmas maupun dokter/bidan praktik mandiri yang ikut program Jaminan Persalinan. Selanjutnya daftar kebutuhan tersebut dikirimkan ke SKPD yang mengelola program keluarga berencana di Kabupaten/Kota setempat. (3) Dokter dan bidan praktik mandiri yang ikut program Jaminan Persalinan membuat rencana kebutuhan alokon untuk pelayanan keluarga berencana dan kemudian diajukan permintaan ke Puskesmas yang ada diwilayahnya. (4) Puskesmas setelah mendapatkan alokon dari SKPD Kabupaten/Kota yang mengelola program KB selanjutnya mendistribusikan alokon ke dokter dan bidan praktik mandiri yang ikut program Jaminan Persalinan sesuai usulannya. (5) Besaran jasa pelayanan KB diklaimkan pada program Jaminan Persalinan.

b)

Pelayanan KB di fasilitas kesehatan lanjutan: (1) Alat dan obat kontrasepsi (alokon) disediakan oleh BKKBN.

- 18 (2) Rumah Sakit yang melayani Jaminan Persalinan membuat rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang diperlukan untuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Rumah Sakit tersebut dan selanjutnya daftar kebutuhan tersebut dikirimkan ke SKPD yang mengelola program keluarga berencana di Kabupaten/Kota setempat. (3) Jasa pelayanan KB di pelayanan kesehatan lanjutan menjadi bagian dari penerimaan menurut tarif INA CBG’s Agar pelayanan KB dalam Jaminan Persalinan dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan koordinasi yang sebaik-baiknya antara petugas lapangan KB (PLKB), fasilitas kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit), Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola serta SKPD Kabupaten/Kota yang menangani program keluarga berencana serta BKKBN Provinsi. Pemberi Pelayanan Jaminan Persalinan yang melakukan pelayanan KB pasca salin wajib membuat pencatatan dan pelaporan alat dan obat kontrasepsi yang diterima dan digunakan sesuai format pencatatan dan pelaporan dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota, dan SKPD yang mengelola program keluarga berencana di Kabupaten/Kota setempat

- 19 BAB IV PENDANAAN JAMINAN PERSALINAN Pendanaan Jaminan Persalinan merupakan bagian integral dari pendanaan Jamkesmas, sehingga pengelolaannya pada Tim Pengelola/Dinas Kesehatan Kab/Kota tidak dilakukan secara terpisah baik untuk pelayanan tingkat pertama/ pelayanan dasar maupun untuk pelayanan tingkat lanjutan/ rujukan. Pengelolaan dana Jamkesmas di pelayanan tingkat pertama/ pelayanan dasar dilakukan oleh Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat Kabupaten/Kota sedangkan pelayanan tingkat lanjutan/ rujukan dilakukan oleh RS. A. Ketentuan Umum Pendanaan 1.

Pendanaan Jamkesmas dan Jampersal di pelayanan dasar dan pelayanan rujukan merupakan belanja bantuan sosial (bansos) bersumber APBN yang dimaksudkan untuk mendorong pencapaian program, percepatan pencapaian MDG’s 2015 serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan termasuk persalinan oleh tenaga kesehatan difasilitas kesehatan.

2.

Dana belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) adalah dana yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan dan rujukan pelayanan dasar peserta Jamkesmas, pelayanan persalinan serta rujukan risti persalinan peserta Jamkesmas dan masyarakat sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan sebagai penerima manfaat jaminan.

3.

Dana Jampersal di pelayanan kesehatan dasar disalurkan ke rekening Dinas kesehatan kabupaten/kota, terintegrasi (menjadi satu kesatuan) dengan dana Jamkesmas.

4.

Setelah dana tersebut disalurkan Kementerian Kesehatan ke rekening Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab program (melalui SP2D) dan rekening Rumah Sakit, maka status dana tersebut berubah menjadi dana peserta Jamkesmas dan masyarakat penerima manfaat Jaminan Persalinan.

- 20 5. Dana Jamkesmas dan Jampersal yang disalurkan sebagaimana pada poin 1 s/d 4 di atas, bukan bagian dari dana transfer daerah ke Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga penggunaan dana tersebut tidak melalui Kas Daerah (Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER21/PB/2011). Setelah hasil verifikasi klaim dibayarkan sebagai penggantian pelayanan kesehatan, maka status dana menjadi pendapatan fasilitas kesehatan untuk daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD), sedangkan bagi fasilitas kesehatan daerah yang sudah menerapkan PPK-BLUD, pendapatan tersebut merupakan pendapatan lain-lain PAD yang sah, selanjutnya pemanfaatannya mengikuti ketentuan Peraturan perundang undangan. 6.

Pembayaran pelayanan persalinan dan KB bagi peserta Jamkesmas maupun penerima manfaat Jaminan Persalinan di pelayanan dasar dan di pelayanan rujukan oleh fasilitas kesehatan dilakukan dengan mekanisme “Klaim”.

7. Jasa pelayanan KB di pelayanan dasar di klaimkan pada Tim Pengelola Jamkesmas & BOK di Dinas Kesehatan sesuai besaran yang ditetapkan, sedangkan jasa pelayanan KB di pelayanan lanjutan mengikuti pola pembayaran INA-CBG’s. 8. Transport rujukan risti, komplikasi kebidanan dan komplikasi neonatal pasca persalinan bagi penerima manfaat Jaminan Persalinan di pelayanan kesehatan dasar dibiayai dengan dana dalam program ini, mengacu pada Standar Biaya Umum (SBU) APBN, Standar biaya transportasi yang berlaku di daerah. 9.

Sisa dana pada rekening Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota yang tidak digunakan dan/atau tidak tersalurkan sampai dengan akhir tahun anggaran harus disetorkan ke Kas Negara dan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

10. Apabila terjadi kekurangan dana pelayanan persalinan atau pelayanan persalinan yang sudah diberikan akan tetapi belum diklaimkan/belum terbayarkan pada akhir tahun anggaran, maka kekurangan atas pelayanan yang belum diklaimkan/ terbayarkan tersebut akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya sepanjang ditunjang dengan bukti-bukti yang sah.

- 21 11. Pemanfaatan dana jaminan persalinan pada pelayanan lanjutan mengikuti mekanisme pengelolaan pendapatan fungsional fasilitas kesehatan dan berlaku sesuai status rumah sakit tersebut (BLU/BLU(D) atau PNBP) B. Sumber dan Alokasi Dana 1.

Sumber dana Dana Jaminan Persalinan bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.

2.

Alokasi Dana a. Alokasi Dana Pada Pelayanan kesehatan Tingkat Pertama/Dasar. Alokasi dana Jamkesmas pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten/Kota diperoleh atas perhitungan jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu sebagai sasaran Jamkesmas. Sedangkan alokasi dana Jaminan Persalinan di Kabupaten/Kota diperhitungkan berdasarkan estimasi proyeksi jumlah bumil peserta Jamkesmas dan sasaran bumil penerima manfaat Jaminan Persalinan yang belum memiliki jaminan persalinan di daerah tersebut dikalikan total besaran biaya paket pelayanan persalinan tingkat pertama. b. Alokasi Dana Pada Lanjutan/Rujukan.

Pelayanan

Kesehatan

Tingkat

Alokasi dana Jaminan Persalinan di PPK Tingkat Lanjutan/Rujukan diperhitungkan berdasarkan perkiraan jumlah bumil peserta Jamkesmas dan sasaran bumil penerima manfaat Jaminan Persalinan yang belum memiliki jaminan persalinan dengan resiko tinggi/dengan komplikasi yang perlu mendapatkan penanganan di PPK Lanjutan/Rujukan di daerah tersebut dikalikan rata-rata besaran biaya paket pelayanan persalinan resiko tinggi/dengan komplikasi menurut INA CBGs C. Penyaluran Dana Dana Jamkesmas dan Jaminan Persalinan yang menjadi satu kesatuan secara utuh untuk pelayanan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta pelayanan lanjutan di Rumah Sakit/Balkesmas, disalurkan langsung dari bank operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V ke:

- 22 - Rekening Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab program a/n Institusi dan dikelola Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota untuk pelayanan kesehatan dasar dan persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; - Rekening Rumah Sakit/Balai Kesehatan untuk pelayanan persalinan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang menjadi satu kesatuan dengan dana pelayanan rujukan yang sudah berjalan selama ini. 1.

Penyaluran Dana Ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. a. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota baru yang akan ikut menyelenggarakan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab program, membuka rekening khusus Jamkesmas dalam bentuk giro bank, atas nama Dinas Kesehatan (institusi) untuk menerima dana Jamkesmas pelayanan dasar dan dana Jaminan Persalinan, dan selanjutnya nomor rekening tersebut dikirim ke alamat: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kementerian Kesehatan, Gedung Prof. Dr. Sujudi, Lt.14 Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan 12950 Telp (021) 5221229, 5277543 Fax; (021) 52922020, 5279409 E-mail: [email protected]

Kesehatan,

b. Pengiriman Nomor rekening melalui surat resmi di tanda tangan Kepala Dinas Kesehatan dan menyertakan nomor telepon yang langsung dapat dihubungi. c. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang pada tahun sebelumnya telah menyelenggarakan dan mempunyai rekening penerimanaan dana Jamkesmas, maka rekening tersebut dapat tetap digunakan untuk penyelenggaraan Jamkesmas tahun berikutnya. d. Menteri Kesehatan membuat Surat Keputusan tentang penerima dana penyelenggaraan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar untuk tiap Kabupaten/Kota yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.

- 23 Penyaluran dana dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan serta penyerapan kabupaten/kota. e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membuat surat edaran ke Puskesmas untuk: 1) Membuat Plan of Action (POA) tahunan dan bulanan untuk pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan sebagai dasar perkiraan kebutuhan dana Puskesmas untuk pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan. 2) Plan of Action (POA) sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari POA Puskesmas secara keseluruhan dan dihasilkan dari dalam lokakarya mini Puskesmas. f.

2.

Bagi Dinas Kesehatan Kab/Kota yang sudah menyelenggarakan Jaminan Persalinan pada tahun sebelumnya dan sudah mempunyai rekening Jamkesmas/Jaminan Persalinan pelayanan tingkat pertama/dasar, maka rekening tersebut dapat dilanjutkan penggunaannya untuk menerima dana luncuran pada tahun anggaran berjalan.

Penyaluran Dana Ke Rumah Sakit a. Dana Jamkesmas dan Jaminan Persalinan untuk Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan disalurkan langsung dari Kementerian Kesehatan melalui KPPN ke rekening Fasilitas Kesehatan Pemberi Pelayanan Kesehatan secara bertahap sesuai kebutuhan. b. Penyaluran Dana Pelayanan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI yang mencantumkan nama PPK Lanjutan dan besaran dana luncuran yang diterima. c. Perkiraan besaran penyaluran dana pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan kebutuhan RS yang diperhitungan dari laporan pertanggungjawaban dana PPK Lanjutan Bagan penyaluran Dana Jamkesmas dan Jaminan Persalinan di Fasilitas Kesehatan seperti pada bagan berikut:

- 24 Bagan-1 Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Jamkesmas

Umpan Balik (Feedback)

Umpan Balik (Feedback) KEMENTERIAN KES

Dana Dekon

SPM Pertanggungjawaba n dg INA-CBG’s

KPPN V JKT (REK KAS NEGARA)

DINKES PROP

SP2D

Transfer (Dana Jamkesmas + Jampersal Lanjutan)

Lap Realisasi Dana

Transfer (Dana Jamkesmas + Jampersal Dasar)

DINKES KAB/KOTA RS/BALKESMAS

POA + Klaim Dg Perda Tarif

Coders dan ADM

Pusk Pusk

Verifktr Indpnden

Pusk

Klaim Klinik

Pusk

Dokter

Rmh Bidan

JAMPERSAL

KETERANGAN: : : : : :

Penyaluran/Transfer Dana Pelayanan Pengajuan dan Pembayaran Klaim Pengiriman Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Dana OM Dekonsentrasi Umpan balik (feedback) Laporan

D. Besaran Tarif Pelayanan Besaran tarif pelayanan jaminan persalinan di fasilitas kesehatan dasar ditetapkan sebagaimana tabel berikut: Tabel-1 Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan Pada Pelayanan Dasar No 1.

Jenis Pelayanan Pemeriksaan kehamilan (ANC)

Frek 4 kali

Tarif (Rp) 20.000

Jumlah (Rp) 80.000

Ket Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat > 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan

- 25 No

Jenis Pelayanan

Frek

Tarif (Rp)

Jumlah (Rp)

Ket

2.

Persalinan normal

1 kali

500.000

500.000

3.

Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir.

4 kali

20.000

80.000

4.

Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidan an dan neonatal.

1 kali

100.000

100.000

Mengikuti Buku Pedoman KIA

5.

a. Pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir

1 kali

650.000

650.000

Hanya dilakukan pada Puskesmas PONED yang mempunyai tenaga yang berkompeten serta fasilitas yang menunjang

b. Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit

1 Kali

Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku

Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku

c. Pelayanan Pasca (misal Plasenta)

1 Kali

150.000

150.000

Tindakan Persalinan Manual

Besaran biaya ini hanya untuk pembayaran; a. Jasa Medis b. Akomodasi pasien maksimum 24 Jam pasca persalinan Sedangkan untuk obat-obatan permintaan diajukan ke Dinas Kesehatan Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat > 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan.

Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tarif rawat inap Puskesmas PONED yang berlaku Hanya dilakukan pada Puskesmas Perawatan

Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih untuk itu (mempunyai surat penugasan kompetensi oleh Kadinkes setempat) dan di fasilitas yang mampu.

- 26 No

Jenis Pelayanan

6.

KB Pasca persalinan: a. Jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB): 1) IUD dan Implant 2) Suntik

7.

Frek

Tarif (Rp)

Jumlah (Rp)

1 Kali

b. Penanganan Komplikasi KB pasca persalinan

1 Kali

Transport Rujukan

Setiap Kali (PP)

60.000 10.000

60.000 10.000

100.000

100.000

Besaran biaya transport sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) APBN, Standar biaya transportasi yang berlaku di daerah

Ket a. Termasuk jasa dan penyediaan obatobat komplikasi b. Pelayanan KB Kontap dilaksa nakan di RS melalui penggera kan dan besaran tarif mengikuti INACBG’s

Biaya transport rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien, sedangkan biaya petugas dan pendampingan dibebankan kepada pemerintah daerah

Keterangan: 1. Biaya-biaya Jaminan persalinan pada fasilitas kesehatan dasar a) Klaim persalinan ini tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapi dapat dilakukan klaim terpisah, misalnya ANC saja, persalinan saja atau PNC saja. b) Pelayanan nomor 4 dibayarkan apabila dilakukan tindakan stabilisasi pasien pra rujukan. c) Pelayanan nomor 5a dan 5b dilakukan pada fasilitas kesehatan tingkat I PONED yang mempunyai kemampuan dan sesuai kompetensinya. d) Untuk kasus-kasus yang pada waktu ANC telah diduga/diperkirakan adanya risiko persalinan, pasien sudah dipersiapkan jauh hari untuk dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih baik dan mampu seperti Rumah Sakit. e) Di daerah yang tidak memiliki fasilitas kesehatan Puskesmas PONED dengan geografis yang tidak memungkinkan, bidan dapat diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan penugasan sebagaimana telah diatur dalam Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan; sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. 2. Besaran biaya untuk pelayanan Jaminan persalinan, komplikasi kehamilan, komplikasi nifas dan komplikasi bayi baru lahir, maupun pelayanan rujukan terencana tingkat lanjutan menggunakan tarif paket Indonesia Case Base Group (INA-CBGs).

E. Pengelolaan Dana Agar penyelenggaraan Jamkesmas termasuk Jaminan Persalinan terlaksana secara baik, lancar, transparan dan akuntabel, pengelolaan dana tetap memperhatikan dan merujuk pada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

- 27 1.

Pengelolaan Dana Pelayanan Dasar.

Jamkesmas

dan

Jaminan

Persalinan

di

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dibentuk Tim Pengelola Jamkesmas tingkat Kabupaten/Kota. Tim ini berfungsi dan bertanggung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesmas di wilayahnya. Salah satu tugas dari Tim Pengelola Jamkesmas adalah melaksanakan pengelolaan keuangan Jamkesmas yang meliputi penerimaan dana dari Pusat, verifikasi atas klaim, pembayaran, dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas kesehatan Puskesmas dan lainnya. Langkah-langkah pengelolaan dilaksanakan sebagai berikut; a. Kepala Dinas Kesehatan menunjuk seorang staf di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai pengelola keuangan Jamkesmas pelayanan dasar dan Jaminan Persalinan. b. Pengelola keuangan di Kabupaten/Kota harus memiliki buku catatan (buku kas umum) dan dilengkapi dengan buku kas pembantu untuk mencatat setiap uang masuk dan keluar dari kas yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain, dan pembukuan terbuka bagi pengawas intern maupun ekstern setelah memperoleh ijin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. c. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota melakukan pembayaran atas klaim dengan langkah sebagai berikut: 1) Puskesmas melakukan pengajuan klaim atas: Pelayanan Persalinan (baik untuk peserta Jamkesmas dan maupun penerima manfaat Jaminan Persalinan non peserta Jamkesmas) mengacu pada tarif pelayanan janpersal yang ditetapkan Menkes (biaya tarif pelayanan Jaminan Persalinan sebagaimana tercantum dalam Tabel.1). 2) Klaim pelayanan Jaminan Persalinan yang diajukan fasilitas/tenaga kesehatan swasta (Bidan praktik mandiri, Klinik Bersalin, dsb) yang telah memberikan pelayanan persalinan, sesuai tarif sebagaimana dimaksud (lihat tarif pelayanan persalinan)

- 28 3) Pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola Kabupaten/Kota. 4) Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi atas klaim mencakup: a) Kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya. b) Pengecekan klaim dari fasilitas/tenaga kesehatan swasta yang memberikan pelayanan Jaminan Persalinan beserta bukti pendukungnya. c) Melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya bila diperlukan. d) Memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke Pusat. d. Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, Jasa Giro/Bunga Bank harus disetorkan oleh Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota ke Kas Negara. e. Seluruh berkas rincian bukti-bukti yakni; 1) Dokumen pengeluaran dana dan dokumen atas klaim Jamkesmas dan Persalinan di Pelayanan Dasar oleh Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan swasta serta, 2) Bukti-bukti pendukung klaim sebagaimana dipersyaratkan, disimpan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai dokumen yang dipersiapkan apabila dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF). f. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota membuat dan mengirimkan pertanggungjawaban berupa Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana dan Pemanfaatan Pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar yang telah dibayarkan ke Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan swasta ke Tim Pengelola Pusat c.q. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dan TP Jamkesmas Provinsi c.q. Dinas Kesehatan Provinsi.

- 29 g. Untuk mempercepat penyampaian informasi mengenai pemanfaatan pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan serta penyerapan dana, Tim Pengelola Kabupaten/Kota mengirimkan rekapitulasi pemanfaatan program melalui format yang ditentukan berbasis web kepada Tim Pengelola Jamkesmas Pusat. 2.

Pengelolaan Dana Pada Fasilitas Kesehatan Lanjutan Pengelolaan dana pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dilakukan mulai dari persiapan pencairan dana, pencairan dana, penerimaan dana, dan pertanggungjawaban dana. Adapun pengelolaan dana pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah sebagai berikut; a. Dana pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan dipelayanan kesehatan lanjutan disalurkan ke rekening Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam satu kesatuan (terintegrasi). b. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit/Balai Kesehatan) membuat laporan pertanggungjawaban/klaim dengan menggunakan INA-CBGs. c. Selanjutnya Laporan pertanggungan jawaban/klaim tersebut sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) dilaksanakan sebagaimana pertanggungjawaban yang selama ini telah berjalan di Rumah Sakit (sesuai pengaturan sebelumnya). d. Sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, Jasa Giro/Bunga Bank harus disetorkan oleh Rumah Sakit ke Kas Negara. e. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan mengirimkan secara resmi laporan pertanggungjawaban/klaim dana Jamkesmas dan Jaminan Persalinan terintegrasi kepada Tim Pengelola Jamkesmas Pusat dan tembusan kepada Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/kota dan Provinsi sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. f. Seluruh berkas dokumen pertanggungjawaban dana disimpan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan untuk bahan dokumen kesiapan audit kemudian oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF).

- 30 F. Kelengkapan Pertanggung Jawaban Klaim 1.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pertanggungjawaban klaim pelayanan Jaminan Persalinan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke Tim Pengelola Kabupaten/ Kota dilengkapi: a. Fotokopi kartu identitas diri sasaran yang masih berlaku (KTP atau identitas lainnya), dan bagi peserta jamkesmas dilengkapi dengan fotokopi kartu Jamkesmas. b. Fotokopi lembar pelayanan pada Buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan untuk Pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan. Apabila peserta Jamkesmas atau penerima manfaat Jaminan Persalinan non Jamkesmas tidak memiliki buku KIA pada daerah tertentu, dapat digunakan kartu ibu atau keterangan pelayanan lainnya pengganti buku KIA yang ditandatangani ibu hamil/bersalin dan petugas yang menangani. Untuk pemenuhan buku KIA di daerah, Tim Pengelola Kabupaten/Kota melakukan koordinasi kepada penanggung jawab program KIA daerah maupun pusat (Ditjen Gizi dan KIA). c. Partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan untuk Pertolongan persalinan. Pada kondisi tidak ada partograf dapat digunakan keterangan lain yang menjelaskan tentang pelayanan persalinan yang diberikan. d. Fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan yang telah dilakukan di tandatangani oleh sasaran/keluarga. Untuk kepentingan verifikasi, bila diperlukan dapat dilakukan uji petik verifikasi dengan melihat kohort ibu dan bayi Penyediaan kelengkapan form administrasi (kartu ibu, kartu bayi, buku KIA, partograf, kohort ibu, kohort bayi, formulir MTBM, format pencatatan KB, form pelaporan) menjadi tanggung jawab Pemda/Dinas Kesehatan Kab/Kota.

- 31 2.

Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Pertanggungjawaban klaim pelayanan fasilitas kesehatan lanjutan dilengkapi;

Jaminan

Persalinan

di

a. Fotokopi kartu identitas diri sasaran yang masih berlaku (KTP atau identitas lainnya), dan bagi peserta jamkesmas dilengkapi dengan fotokopi kartu Jamkesmas b. Fotokopi/tembusan surat rujukan dari Puskesmas, Fasilitas Kesehatan Swasta/Bidan Praktik Mandiri di tandatangani oleh sasaran atau keluarga sasaran. c. Bukti pelayanan untuk Rawat Jalan dan Resume Medis untuk rawat inap Tabel-2a Bukti Penunjang Klaim di Pelayanan Tingkat Dasar BUKTI PENUNJANG No

Jenis Pelayanan

Kartu Jamkesmas / Identitas

Buku KIA/ Kartu Ibu

+

+

1.

Pemeriksaan Kehamilan

2.

Pertolongan Persalinan Normal

+

3.

Pemeriksaan Nifas (Pasca Persalinan)

+

4.

Pelayanan Prarujukan

+

5.

Transport Rujukan

6.

Pelayanan KB Pascapersalinan

7.

Pelayanan bayi baru lahir sakit

Partograf

Surat Rujukan

+

+ +

+ Surat Rujukan di stempel RS Tujuan +

+

+

Kartu KB

- 32 Tabel-2b Bukti Penunjang Klaim di Pelayanan Tingkat Lanjutan No

Jenis Pelayanan

1.

Pemeriksaan Kehamilan

2.

Pertolongan Persalinan

3.

4

5.

Kartu Jamkesmas Identitas lainnya

BUKTI PENUNJANG Bukti Resume Pelayanan Medis

+

+

+

+

Pemeriksaan Nifas (Pasca Persalinan dengan Risti)

+

+

Pelayanan Bayi baru lahir/neontus

+

+

Gangguan Kehamilan penanganan Komplikasi

+

+

dan

Surat Rujukan +

+

+ (Kecuali pada keadaan emergensi)

+

+

+

+

Catatan: Karena tata kelola dan pembiayaan pelayanan persalinan berlaku sama untuk peserta Jamkesmas dan penerima manfaat Jaminan Persalinan, maka syarat-syarat administratif dan pembiayaan diatas berlaku untuk peserta Jamkesmas dan penerima manfaat Jaminan Persalinan. (kecuali ruang lingkup manfaat peserta Jamkesmas lebih komprehensif)

G. Pemanfaatan Dana Di Fasilitas Kesehatan Yang dimaksud dengan pemanfaatan dana adalah penggunaan dana setelah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan baik fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. Pemanfaatan dana yang diterima oleh Dokter Praktik/Bidan Praktik Mandiri, sepenuhnya menjadi hak Dokter Praktik/Bidan Praktik Mandiri. Pemanfaatan dana di fasilitas kesehatan pemerintah baik fasilitas kesehatan tingkat pertama/dasar maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan/rujukan, mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku/tata kelola keuangan daerah dan pengaturannya bergantung pada status fasilitas kesehatan tersebut; apakah BLU/BLUD atau non BLU/BLUD.

- 33 Untuk fasilitas kesehatan pemerintah/pemerintah daerah yang sudah menerapkan PPK BLU(D), maka pemanfaatannya sesuai dengan pengelolaan keuangan fasilitas kesehatan BLU(D), dimana penerimaan fungsional fasilitas kesehatan tersebut dapat dikelola langsung dan tidak disetorkan ke kas Negara/daerah secara fisik. Namun demikian, untuk BLUD tetap dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan pengaturan pemanfaatannya sesuai RBA/DPA BLUD. Untuk fasilitas kesehatan pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD, maka penerimaan dari fasilitas kesehatan merupakan pendapatan daerah dan wajib disetorkan ke kas daerah. Untuk itu, baik pendapatan maupun penggunaannya wajib masuk dalam Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. Agar bisa diperoleh pengembalian atas dana retribusi tersebut dengan cepat dari kas daerah sehingga dapat digunakan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat berikutnya yang memerlukan, yang di dalamnya termasuk jasa pelayanan yang dimaksudkan sebagai insentif untuk mengakselerasi pencapaian MDGs, maka waktu penyetoran penerimaan ke kas daerah agar disertai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) secara bersamaan. Untuk itu, kepala daerah agar membuat regulasi berkaitan dengan pengaturan hal tersebut. 1. Pemanfaatan Dana Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama a. Puskesmas Dengan Status Non BLUD 1) Dana jamkesmas dan dana persalinan terintegrasi menjadi satu yang masuk dalam APBN merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi sasaran yang membutuhkan. 2) Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah melalui SP2D ke rekening Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab program, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran). 3) Setelah Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (swasta yang bekerjasama), melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/kota, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan.

- 34 4) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan (Puskesmas) sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga), selanjutnya untuk penggunaan dan pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Besaran jasa pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) minimal sebesar 75 % dibayarkan kepada pemberi pelayanan dengan memperhatikan maksud pemberian insentif agar terjadi akselerasi tujuan program dan tujuan MDGs, terutama pencapaian penurunan angka kematian ibu bersalin. 6) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) diatur melalui peraturan Bupati/Walikota atas usulan Kepala Dinas Kesehatan yang didasari atas surat keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk teknis pelaksanaan ini. b. Puskesmas Dengan Status BLUD 1) Dana jamkesmas dan dana persalinan terintegrasi menjadi satu yang masuk dalam APBN merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh sasaran yang membutuhkan. 2) Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah melalui SP2D ke rekening Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab program, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran). 3) Setelah Puskesmas dan jaringannya, melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/kota, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan jasa layanan. 4) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan (Puskesmas BLUD) sebagaimana dimaksud angka tiga 3 (tiga), maka pendapatan jasa layanan tersebut dapat langsung digunakan dan dimanfaatkan oleh Puskesmas sesuai RBA/DPA-BLUD yang telah ditetapkan termasuk di dalamnya adalah jasa pelayanan.

- 35 5) Besaran jasa pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) minimal sebesar 75 % dibayarkan kepada pemberi pelayanan dengan memperhatikan maksud pemberian insentif agar terjadi akselerasi tujuan program dan tujuan MDGs, terutama pencapaian penurunan angka kematian ibu bersalin. 6) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) diatur melalui peraturan Bupati/Walikota atas usulan Kepala Dinas Kesehatan yang didasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk teknis pelaksanaan ini. c. Bidan Praktik Mandiri, Fasilitas Kesehatan Swasta 1) Dana jaminan persalinan (Jampersal) dalam APBN merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan persalinan bagi seluruh sasaran yang membutuhkan. 2) Dana tersebut setelah disalurkan pemerintah melalui SP2D ke rekening Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab program, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran). 3) Setelah Bidan Praktik Mandiri, Dokter Praktik, Klinik Bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya (yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan), melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/kota, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan tenaga atau fasilitas kesehatan swasta tersebut. 4)

Dana yang telah menjadi pendapatan tenaga atau fasilitas kesehatan swasta tersebut (yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan) sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut dan dapat digunakan langsung.

2. Pemanfaatan Dana Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan a. Rumah Sakit Daerah Yang Belum Menerapkan PPK BLUD 1) Dana jamkesmas dan dana persalinan terintegrasi menjadi satu yang dalam APBN merupakan dana belanja bantuan sosial dan diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh sasaran yang membutuhkan.

- 36 2) Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah melalui SP2D ke rekening Rumah Sakit sebagai penanggung jawab dan pelaksanan pelayanan jamkesmas, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran). 3) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit) sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga), selanjutnya pengelolaan serta penggunaan dan pemanfaatannya dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit) sebagaimana dimaksud angka tiga (3) di atas maka selanjutnya pengelolaan serta penggunaan dan pemanfaatannya dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5) Besaran Jasa pelayanan kesehatan (total) sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usulan Direktur Rumah Sakit dengan setinggitingginya 44% atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan. Pengaturan mengenai jasa pelayanan/jasa medik tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai hal itu. b. Rumah Sakit Daerah Yang Sudah Menerapkan PPK BLUD 1) Dana Jamkesmas dan dana persalinan terintegrasi menjadi satu yang dalam APBN merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh sasaran yang membutuhkan. 2) Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah melalui SP2D ke rekening Rumah Sakit sebagai penanggung jawab dan pelaksanan pelayanan Jamkesmas, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran). 3) Setelah Rumah Sakit (yang telah bekerjasama), melakukan pelayanan kesehatan, mempertanggungjawabkan klaim serta mendapatkan pembayaran klaim, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan jasa layanan.

- 37 4) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan jasa layanan (Rumah Sakit/Balkesmas BLUD) sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga), maka pendapatan jasa layanan tersebut dapat langsung digunakan dan dimanfaatkan sesuai RBA/DPA-BLUD, termasuk di dalamnya adalah jasa pelayanan. 5) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) dibayarkan kepada pemberi pelayanan dengan memperhatikan maksud pemberian insentif agar terjadi akselerasi tujuan program dan tujuan MDGs, terutama pencapaian penurunan angka kematian ibu bersalin. 6) Biaya Jasa pelayanan kesehatan (total) sebagaimana dimaksud angka 5 (lima) ditetapkan oleh Kepala daerah atas usulan Direktur Rumah Sakit dengan setinggi-tingginya 44% atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan. Pengaturan mengenai jasa pelayanan/jasa medik tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. c. Rumah Sakit Swasta 1) Dana Jamkesmas dan dana persalinan terintegrasi menjadi satu yang dari APBN merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh sasaran yang membutuhkan. 2) Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah melalui SP2D ke rekening Rumah Sakit sebagai penanggung jawab dan pelaksanan pelayanan Jamkesmas, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran). 3) Setelah Rumah Sakit (yang telah bekerjasama), melakukan pelayanan kesehatan, mempertanggungjawabkan klaim serta mendapatkan pembayaran klaim, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan jasa layanan.

- 38 4) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit yang telah bekerja sama) sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut dan dapat digunakan langsung sesuai ketentuan yang mengatur pemanfaatan penerimaan fasilitas kesehatan tersebut, termasuk di dalamnya adalah jasa pelayanan 5) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) dibayarkan setinggi-tingginya 44% atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan dengan memperhatikan maksud pemberian insentif agar terjadi akselerasi tujuan program dan tujuan MDGs, terutama pencapaian penurunan angka kematian ibu bersalin.

H. Pengelolaan Dana Yang Telah Menjadi Pendapatan/Penerimaan Jasa Layanan Pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bergantung pada status fasilitas pelayanan kesehatan sudah menerapkan PPK-BLUD atau belum menerapkan PPK-BLUD. Kalau Fasilitas kesehatan tersebut sudah menerapkan PPK-BLUD maka dana tersebut tidak disetor ke kas daerah tetapi tetap dilaporkan kepada PPKD sebagai Lain-lain PAD yang sah dan dapat digunakan langsung sesuai RBA/DPA-BLUD yang telah ditetapkan. Sedangkan yang belum menerapkan PPK-BLUD, dana tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaannya mengikuti pengaturan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan dana Jaminan Persalinan dapat dibedakan menjadi: 1) fasilitas pelayanan kesehatan belum menerapkan PPK-BLUD dan 2) fasilitas pelayanan kesehatan sudah menerapkan PPK-BLUD. Untuk menfasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan dana program ini, maka Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memasukkan hal ini dalam petunjuk APBD setiap tahun.

- 39 1. Fasilitas Kesehatan Belum Menerapkan PPK-BLUD Fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menerapkan PPK-BLUD baik Puskesmas di pelayanan tingkat pertama dan Rumah Sakit di pelayanan lanjutan, maka untuk penggunaan dan pemanfaatan dana apabila pendapatan tersebut telah disetor ke kas daerah dapat ditempuh langkah/prosedur sebagai berikut: a. Pendapatan dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang telah ditarik terlebih dahulu disetor ke kas daerah. b. Dana yang telah disetorkan ke kas daerah tersebut dapat dimanfaatkan oleh puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni sesuai Mata Anggaran Kegiatan (MAK) yang telah dianggarkan dalam APBD. c. Pemanfaatan dana tersebut sebagaimana di maksud pada point b termasuk untuk jasa pelayanan, pembelian barang habis pakai dan kebutuhan operasional lainnya tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta RKA dan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Puskesmas dan jaringannya serta RKA dan DPA Rumah Sakit untuk pelayanan lanjutan. d. Bagi daerah yang belum mencantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD serta RKA dan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Puskesmas dan jaringannya serta RKA dan DPA Rumah Sakit untuk pelayanan lanjutan, pelayanan Jaminan Persalinan dapat dilakukan setelah menyusun program dan kegiatan yang mendapat persetujuan kepala daerah dalam bentuk Peraturan Kepala daerah. Peraturan Kepala Daerah tersebut antara lain memuat: 1) Belanja untuk Jasa Pelayanan dan kegiatan operasional lainnya. 2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dibayarkan minimal sebesar 75 % untuk tenaga penolong persalinan di Puskesmas dan jaringannya, sedangkan untuk rumah Sakit dibayarkan setinggi-tingginya 44 %.

- 40 2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sudah menerapkan PPK-BLUD Fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah menerapkan PPK-BLUD baik Puskesmas di pelayanan tingkat pertama dan Rumah Sakit di pelayanan lanjutan, maka untuk penggunaan dan pemanfaatan dana dapat ditempuh langkah/prosedur sebagai berikut; a. Pendapatan dari pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang telah diberikan merupakan pendapatan jasa layanan fasilitas pelayanan kesehatan dan secara administrasi dilaporkan ke kas daerah sebagai Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan secara fisik dana tetap ada di fasilitas pelayanan kesehatan. b. Pada fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah menerapkan PPK-BLUD, dana yang diterima sebagai penerimaan jasa layanan, maka sesuai ketentuan dana tersebut dapat digunakan secara langsung. Pengunaan langsung dana tersebut untuk kegiatan seperti pembayaran jasa pelayanan, pembelian bahan habis pakai dan belanja kegiatan lainnya tetap direncanakan dan diusulkan serta dituangkan dalam dokumen Rencana Bisnis Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran ((RBA)/DPA) BLUD fasilitas pelayanan tersebut. c. Sesuai dengan yang telah tertuang dalam RBA/DPA BLU(D) tersebut barulah dana tersebut dapat digunakan. d. Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada point (b) dibayarkan setinggi-tingginya 44% atas biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan dengan memperhatikan maksud pemberian insentif agar terjadi akselerasi tujuan program dan tujuan MDGs, terutama pencapaian penurunan angka kematian ibu bersalin.

- 41 BAB V PENGORGANISASIAN Pengorganisasian kegiatan Jaminan Persalinan dimaksudkan agar pelaksanaan manajemen kegiatan Jaminan Persalinan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengelolaan kegiatan Jaminan Persalinan dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pengelolaan Jaminan Persalinan dibentuk Tim Pengelola di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Pengelolaan kegiatan Jaminan Persalinan terintegrasi dengan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan BOK. Pengorganisasian manajemen Jamkesmas dan BOK terdiri dari: A. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK (bersifat lintas sektor), sampai tingkat kabupaten/kota. B. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK (bersifat lintas program), sampai tingkat kabupaten/kota. A. TIM KOORDINASI 1. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat Menteri Kesehatan membentuk Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat, yang terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Tim Koordinasi bersifat lintas sektor terkait, diketuai oleh Sekretaris Utama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan anggota terdiri dari Pejabat Eselon I Kementerian terkait dan unsur lainnya. a. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat, bertugas: 1) Menentukan strategi dan kebijakan nasional pelaksanaan Jamkesmas dan BOK. 2) Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK secara nasional. 3) Menjadi fasilitator lintas sektor tingkat pusat dan daerah. 4) Memberikan arahan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Jamkesmas dan BOK. b. Struktur Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat, terdiri dari: 1) Pelindung : Menteri Kesehatan

- 42 2) Ketua : Sekretaris Utama Kemenko Kesra 3) Sekretaris : Sekretaris Jenderal Kemenkes 4) Anggota : a) Irjen Kemenkes b) Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri c) Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu d) Dirjen Anggaran Kemenkeu e) Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan Bappenas f) Dijren Bina Upaya Pelayanan Kesehatan g) Dirjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes h) Dirjen P2PL Kemenkes i) Kepala Badan Litbangkes Kemenkes j) Staf Ahli Menteri Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes k) Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi Kemenkes 5) Sekretariat : a) Sekretariat Tim Koordinasi Jamkesmas/Jaminan Persalinan: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes b) Sekretariat Tim Koordinasi BOK: Setditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes 2. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi Gubernur membentuk Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi, yang terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Tim Koordinasi bersifat lintas sektor terkait dalam pelaksanaan Jamkesmas dan BOK, diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi dengan anggota terdiri dari pejabat terkait. a. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi, bertugas: 1) Menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan Jamkesmas dan BOK tingkat provinsi. 2) Mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jamkesmas dan BOK sesuai kebijakan nasional. 3) Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di tingkat provinsi. b. Struktur Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi, terdiri dari: 1) Pelindung : Gubernur 2) Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi

- 43 3) Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 4) Anggota : a) Kepala Bappeda Provinsi b) Ketua Komisi DPRD Provinsi yang membidangi kesehatan c) Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi d) Lintas sektor dan lintas program terkait sesuai kebutuhan 2. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota, yang terdiri dari Pelindung, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Tim Koordinasi bersifat lintas sektor terkait dalam pelaksanaan Jamkesmas dan BOK, diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan anggota terdiri dari pejabat terkait. a. Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota, bertugas: 1) Menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan Jamkesmas dan BOK tingkat kabupaten/kota. 2) Mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jamkesmas dan BOK sesuai kebijakan nasional. 3) Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di tingkat kabupaten/ kota. 4) Menjadi fasilitator lintas sektor tingkat kabupaten/kota dan Puskesmas. b. Struktur Tim Koordinasi Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari: 1) Pelindung : Bupati/Walikota 2) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota 3) Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 4) Anggota : a) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota b) Ketua Komisi DPRD Kabupaten/Kota yang membidangi kesehatan c) Kepala Dinas/Badan/Bagian yang mengelola keuangan daerah d) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota e) Lintas sektor dan lintas program terkait sesuai kebutuhan

- 44 B. TIM PENGELOLA JAMKESMAS DAN BOK Dalam pengelolaan kegiatan Jamkesmas dan BOK dibentuk Tim Pengelola Tingkat Pusat, Tim Pengelola Tingkat Provinsi, dan Tim Pengelola Tingkat Kabupaten/Kota serta Puskesmas. Tim Pengelola bersifat lintas program di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Puskesmas. 1. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat Menteri Kesehatan membentuk Tim Pengelola dengan mengintegrasikan kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) dan BOK dalam satu pengelolaan. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat terdiri dari Pelindung, Pengarah, Pelaksana Jamkesmas dan Pelaksana BOK yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Adapun susunan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat sebagai berikut: a. Susunan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat, terdiri dari: 1) Pelindung 2) Pengarah a) Ketua b) Anggota

: Menteri Kesehatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan : Para pejabat eselon I terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan

3) Pelaksana Jamkesmas a) Penanggung Jawab b) Ketua c) Sekretaris d) Anggota

: : : :

4) Pelaksana BOK : a) Penanggung Jawab : b) Ketua : c) Sekretaris : d) Anggota :

- 45 b. Tugas Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat: 1)

Pengarah bertugas: a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan teknis, pelaksanaan Jamkesmas dan BOK agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. b) Melakukan pengawasan dan pembinaan atas kebijakan yang telah ditetapkan. c) Melakukan sinkronisasi pengembangan kebijakan.

dan

koordinasi

terkait

d) Memberikan masukan dan laporan kepada Menteri Kesehatan terkait pelaksanaan Jamkesmas dan BOK. 2)

Pelaksana Jamkesmas bertugas: a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengarah. b) Menyusun pedoman teknis pelaksanaan, penataan sasaran, penataan fasilitas pelayanan kesehatan (pemberi pelayanan kesehatan) dalam rangka penyelenggaraan Jamkesmas. c) Menyiapkan dan menyusun pedoman pelaksanaan Jamkesmas sesuai dengan arah kebijakan pengarah dan rumusannya d) Menyusun dan mengusulkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan Jamkesmas. e) Melaksanakan pertemuan berkala dengan pihak terkait dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesmas. f) Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesmas g) Melaksanakan advokasi, pembinaan teknis dan Jamkesmas.

sosialisasi, sinkronisasi, evaluasi penyelenggaraan

- 46 h) Menyusun perencanaan, evaluasi, monitoring dan pengawasan seluruh kegiatan sesuai dengan kebijakan teknis dan operasional yang telah ditetapkan. i) Melakukan telaah hasil verifikasi, otorisasi dan realisasi pembayaran klaim dan mengusulkan kebutuhan anggaran pelayanan kesehatan. j) Melaksanakan pelatihan-pelatihan terkait penyiapan SDM dalam pelaksanaan Jamkesmas di pusat, provinsi dan kabupaten/kota k) Membantu kelancaran administrasi pelaksanaan tugas Tim Pengelola l) Melakukan analisis aspek kendali biaya dan kendali mutu m) Membuat laporan hasil penyelenggaraan secara berkala kepada pengarah.

Jamkesmas.

3) Pelaksana BOK: Tugas Tim Pelaksana BOK Tingkat Pusat dijelaskan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis BOK. 2. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi Pelaksanaan kegiatan Jamkesmas (termasuk Jaminan Persalinan) terintegrasi dalam pengelolaan dengan kegiatan-kegiatan BOK, karena itu semua bidang yang mempunyai keterkaitan program di Dinas Kesehatan Provinsi harus masuk dalam struktur organisasi pengelola ini. Dalam implementasi di lapangan untuk lebih lancarnya pelaksanaan penyelenggaraan ketiga secara umum di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk terdiri dari 2 (dua) sekretariat, Jamkesmas dan Sekretariat BOK.

efektif, efisien dan kegiatan tersebut, tim pengelola yang yaitu sekretariat

- 47 Bagan 2. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Daerah KEPALA DINAS KES P. JAWAB

SEKRETARIAT JAMKESMAS

SEKRETARIAT BOK

Pendanaan kegiatan manajemen Jamkemas dan BOK di provinsi dibiayai melalui : a. Dana Dekonsentrasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan pada kegiatan Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk penanggung jawab dan Sekretariat Jamkesmas Propinsi; dan b. Dana Dekonsentrasi Dukungan Manajemen, Sekretariat Ditjen Bina Gizi dan KIA untuk membiayai Sekretariat BOK Propinsi. Susunan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi, terdiri dari: 1) Penanggungjawab 2) Sekretariat Jamkesmas a) Ketua

: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi : Kabid/Pejabat Eselon III yang membidangi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

b) Wakil Ketua I Bid Advokasi dan Sosialisasi

: (ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan)

c) Wakil Ketua II Bid Monev dan Pelaporan

: (ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan) : 2 Orang

d) Anggota

- 48 3) Sekretariat BOK

: Sekretariat BOK dapat di lihat pada Juknis BOK

Total personil TP Jamkesmas Provinsi berjumlah sebanyak 6 (enam) Orang. Masing-masing wakil ketua dibantu oleh 1 (satu) orang anggota yang ada. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Provinsi bertugas: a. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Pusat. b. Bertanggungjawab dalam pengelolaan manajemen penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK secara keseluruhan di wilayah kerjanya. c. Mengoordinasikan manajemen kepesertaan, pelayanan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Jamkesmas.

dan

d. Melakukan pembinaan (koordinasi dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota. e. Melatih tim pengelola Jamkesmas dan BOK tingkat kabupaten/ kota. f.

Menyampaikan laporan dari hasil penyelenggaraan kegiatan Jamkesmas dan BOK Kabupaten/ Kota ke Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat.

g. Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional Puskesmas dan manajemen Jamkesmas dan BOK dari sumber APBD. h. Mengoordinasikan manajemen administrasi keuangan Jamkesmas dan BOK. i.

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di wilayah kerjanya.

j.

Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan Tim Koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di provinsi.

k. Membuat laporan secara berkala atas pelaksanaan Jamkesmas dan BOK di wilayah kerjanya kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Pusat.

l.

- 49 Menangani penyelesaian keluhan dari para pihak.

m. Meneruskan hasil rekruitmen Kabupaten/Kota ke Pusat.

PPK

dari

Dinas

Kesehatan

n. Memonitor pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yang menyelenggarakan Jamkesmas di wilayah kerjanya. o. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap inventaris barang yang telah diserahkan Kementerian Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan Jamkesmas dan BOK di daerahnya. p. Menyusun dan menyampaikan laporan atas semua hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Pusat. 3. Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tim pengelola Jamkesmas sekaligus menjadi Tim Pengelola BOK. Jaminan Persalinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Jamkesmas. Pelaksanaan kegiatan Jamkesmas (termasuk Jaminan Persalinan) terintegrasi dalam pengelolaan dengan kegiatan-kegiatan BOK, karena itu semua bidang yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus masuk dalam struktur organisasi pengelola ini. Untuk berjalannya tugas dan fungsi Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK lebih efektif, efisien, serasi serta harmonis dalam kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan ketiga kegiatan tersebut, tim pengelola yang dibentuk teridiri dari 2 (dua) sekretariat, yaitu sekretariat Jamkesmas dan Sekretariat BOK. Pendanaan untuk kegiatan manajemen Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota didukung dengan pembiayaan yang berasal dari : a. Dana Dekonsentrasi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan pada kegiatan Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan untuk Penanggungjawab dan Sekretariat Jamkesmas Kabupaten/Kota; dan

- 50 b. Dana Tugas Pembantuan Setditjen Bina Gizi dan KIA membiayai Sekretariat BOK Tingkat Kabupaten/Kota. Susunan Tim Pengelola Kabupaten/Kota, terdiri dari: 1) Penanggung jawab

Jamkesmas

dan

BOK

Tingkat

: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

2) Sekretariat Jamkesmas a) Ketua

: Kabid/Pejabat Eselon III yang membidangi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

b) Wakil Ketua I Bid Advokasi, Sosialisasi, Monev dan Pelaporan

: (ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yangbersangkutan)

a) Wakil Ketua II Bid Verifikasi Klaim Jamkesmas-Jaminan persalinan

: (ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota yangbersangkutan)

b) Anggota

:

3) Sekretariat BOK

2 Orang

: Sekretariat BOK dapat di lihat pada Juknis BOK

Total personil TP Jamkesmas Kabupaten/Kota berjumlah sebanyak 6 (enam) Orang. Masing-masing wakil ketua bidang dibantu oleh 1 (satu) orang anggota yang ada. Tim Pengelola bertugas:

Jamkesmas

dan

BOK

Tingkat

Kabupaten/Kota,

a. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat. b. Mempertanggungjawabkan manajemen penyelenggara an Jamkesmas dan BOK secara keseluruhan di wilayah kerjanya. c. Melakukan pembinaan (koordinasi dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota. d.

Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di wilayah kerjanya (termasuk pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan lanjutan).

- 51 e. Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan tim koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka evaluasi, monitoring, pembinaan dan penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota. f.

Mengoordinasikan manajemen pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota.

g. Melakukan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK. h. Melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK. i.

Melakukan telaah atas kegiatan (POA) Jamkesmas dan BOK yang diusulkan Puskesmas.

j.

Menyalurkan dana kepada Puskemas yang usulan-usulan kegiatan-kegiatan Jamkesmas disetujui dan ditandatangani Kepala Dinas pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Kabupaten/Kota.

k.

Melakukan verifikasi atas semua kegiatan Jamkesmas dan BOK yang dilaksanakan Puskesmas berdasarkan usulan kegiatan sebelumnya.

l.

Melakukan verifikasi dan membayar atas klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan yang melaksanakan Jaminan Persalinan (Jaminan Persalinan).

didasarkan atas dan BOK yang Kesehatan atau Dinas Kesehatan

m. Menangani penyelesaian keluhan terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK. n. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang berkeinginan menjadi jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jaminan Persalinan di wilayah kerjanya. o. Selaku pembina verifikator independen melakukan pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan verifikator independen di daerahnya, termasuk di dalamnya adalah melakukan evaluasi kinerja terhadap kegiatan verifikator independen. p. Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional dan manajemen Puskesmas melalui BOK dan peningkatan dana kepesertaan Jaminan Kesehatan dari sumber APBD.

- 52 q. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap inventaris barang yang telah diserahkan Kementerian Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan Jamkesmas dan BOK didaerahnya. r. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan hasil kinerja kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat. s. Menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi setempat.

- 53 BAB VI INDIKATOR KEBERHASILAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI A. Indikator Keberhasilan Jaminan Persalinan diharapkan memberikan kontribusi dalam upaya untuk meningkatkan cakupan pencapaian program KIA. Untuk mengukur/melihat keberhasilan Jaminan Persalinan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan pencapaian pelaksanaan Jaminan Persalinan digunakan beberapa kelompok indikator-indikator sebagai berikut: 1. Indikator Kinerja Program (sesuai dengan Program KIA) a. Cakupan K1 b. Cakupan K4 c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan d. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan e. Cakupan pelayanan nifas lengkap (KF lengkap) f.

Cakupan peserta KB pasca persalinan

g. Cakupan kunjungan neonatal 1 (KN1) h. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap) i.

Cakupan penanganan komplikasi neonatal

2. Indikator Kinerja Pendanaan dan Tata Kelola Keuangan a. Tersedianya dana jaminan persalinan pada seluruh daerah sesuai kebutuhan. b. Termanfaatkannya dana Jaminan sasaran yang membutuhkan.

Persalinan

bagi

seluruh

c. Terselenggaranya proses klaim dan pertanggungjawaban dana Jaminan Persalinan untuk pelayanan dasar dan pelayanan rujukan secara akuntabel. B. Pemantauan Dan Evaluasi Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Persalinan terintegrasi dengan program Jamkesmas sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas.

- 54 1. Tujuan Pemantauan perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan di lapangan, sedangkan evaluasi bertujuan menilai pencapaian indikator keberhasilan. 2. Ruang Lingkup a. Data sasaran, pencatatan, pelaporan dan penanganan keluhan b. Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan meliputi jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun jumlah rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan; c. Kualitas pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan d. Pelaksanaan penyaluran dana dan verifikasi pertanggung jawaban dana e. Pelaksanaan verifikasi penggunaan dana Jaminan Persalinan f. Pengelolaan Jaminan Persalinan di Provinsi/Kabupaten/Kota 3. Mekanisme Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester maupun tahunan oleh Pusat dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pertemuan koordinasi Kabupaten/Kota)

(tingkat

Pusat;

Provinsi

dan

b. Pengolahan dan analisis data c. Supervisi C. Penanganan Keluhan Penyampaian keluhan berguna sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan, keluhan tersebut dapat disampaikan oleh sasaran, pemerhati, dan petugas fasilitas kesehatan kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK di Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota. Dalam penanganan keluhan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK harus memperhatikan prinsip: 1. Keluhan harus direspon secara cepat dan tepat; 2. Penanganan keluhan dilakukan pada tingkat terdekat dengan masalah dan penyelesaiannya dapat dilakukan secara berjenjang.

- 55 3. Penanganan keluhan dapat memanfaatkan unit yang telah tersedia di fasilitas kesehatan maupun Dinas Kesehatan setempat. D. Pembinaan Dan Pengawasan 1. Pembinaan bertujuan agar pelaksanaan Jaminan Persalinan lebih berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya, diantaranya: a. Pembinaan dalam penyusunan POA program. POA tetap diperlukan sebagai acuan untuk dalam perencanaan kegiatan. b. Pembinaaan dalam pelaksanaan pelayanan program di lapangan c. Pembinaan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Jaminan Persalinan. d. Pembinaan dalam penyelenggaraan proses klaim. e. Pembinaan dalam proses sistem informasi manajemen baik yang berbasis website maupun manual. 2. Pengawasan dilakukan secara: a. Pengawasan melekat b. Pengawasan fungsional E. Pencatatan, Pelaporan, Dan Umpan Balik Untuk mendukung pemantauan dan evaluasi diperlukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Jaminan Persalinan secara rutin setiap bulan. 1. Pencatatan Hasil kegiatan pelayanan Jaminan Persalinan dilakukan oleh fasilitas kesehatan pada register pencatatan yang sudah ada. 2. Pelaporan a. Fasilitas kesehatan wajib melaporkan rekapitulasi pelaksanaan program kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku Tim Pengelola pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya. b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selaku Tim Pengelola Kabupaten/Kota wajib melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh laporan hasil pelaksanaan Jaminan Persalinan program di wilayah Kabupaten/Kota setempat dan melaporkannya kepada Dinas Kesehatan Provinsi setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

- 56 c. Dinas Kesehatan Provinsi selaku Tim Pengelola Provinsi wajib melakukan rekapitulasi laporan hasil kegiatan dari setiap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan melaporkannya kepada Pusat setiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya. d. Kementerian Kesehatan/Tim Pengelola Pusat wajib melakukan rekapitulasi laporan dari setiap provinsi untuk menjadi laporan nasional setiap bulan/trimester/semester/tahun. 3. Umpan Balik Laporan umpan balik mengenai hasil laporan pelaksanaan Jaminan Persalinan dilaksanakan secara berjenjang, yaitu : a. Kementerian Kesehatan/Tim Pengelola Pusat akan melakukan analisis dan memberikan umpan balik kepada Dinas Kesehatan Provinsi/Tim Pengelola Provinsi; b. Dinas Kesehatan Provinsi/Tim Pengelola Provinsi akan melakukan analisis dan memberikan umpan balik ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Tim Pengelola Dinas Kabupaten/Kota . c. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Tim Pengelola Kabupaten/Kota akan melakukan analisis dan memberikan umpan balik kepada fasilitas pemberi pelayanan. Laporan kinerja hasil pelaksanaan kegiatan Jaminan Persalinan tersebut dikirimkan ke Sekretariat Tim Pengelola Jamkesmas Pusat dengan alamat: Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Selaku Tim Pengelola Jamkesmas Pusat Kementerian Kesehatan Gedung Prof. Sujudi Lantai 14 Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav No. 4-9 Jakarta Selatan BAB VII12950 Telp. (021) 5221229; Fax. (021) 5292020 atau melalui PENUTUP PO BOX JAMKESMAS 7755 JKTM 12700

- 57 BAB VII PENUTUP Kebijakan Jaminan Persalinan diselenggarakan dengan maksud untuk mempermudah akses ibu hamil dalam mendapatkan pelayanan ANC dan pertolongan persalinan yang hygienis oleh tenaga kesehatan yang terlatih baik persalinan normal maupun dengan penyulit. Hal ini dilakukan untuk mengatasi hambatan biaya persalinan yang sering rmenjadi masalah pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Jaminan persalinan sesungguhnya merupakan perluasan kepesertaan dan manfaat Jamkesmas kepada ibu hamil, bersalin dan ibu dalam masa nifas yang belum mempunyai jaminan persalinan. Buku Petunjuk teknis ini disusun agar menjadi acuan dalam penyelenggaraan jaminan persalinan sehingga dapat tercapai tujuan program serta penyelenggaraan pembiayaan yang akuntabel. MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

- 58 Formulir 1 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA............................. DENGAN -----------------------------------------------------------------------TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN PROGRAM JAMINAN PERSALINAN TAHUN --------------------NOMOR .......................

Pada hari ini ............. tanggal................ bulan ........................... tahun...................., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ---------------------------------------------, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berkedudukan dan berkantor di Jalan --------------------------------------------------------, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Tim Pengelola Program Jamkesmas Jaminan Persalinan di pelayanan dasar dalam jabatannya tersebut yang untuk selanjutnya disebut sebagai ” PIHAK PERTAMA”;

2. --------------------------------------------------------------, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan -----------------------------------------------------dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan .......................... dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan ............... yang untuk selanjutnya disebut sebagai “ PIHAK KEDUA”. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama di sebut “ PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut “ PIHAK”. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan ketentuan–ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian ini. PASAL 1 PENUNJUKAN PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi lahir yang belum mempunyai jaminan kesehatan/jaminan persalinandi fasilitas kesehatan yang dibawah tanggung jawab yang bersangkutan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor ------------------------------------ tahun ------tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Persalinan dan PIHAK KEDUA menerima penunjukakn tersebut PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan jaminan persalinan.

- 59 2. Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memberikan pelayanan program jaminan persalinan yang sebaik-baiknya yang memenuhi syarat pelayanan sebagaimana petunjuk teknis program jaminan persalinan

PASAL 3 RUANG LINGKUP PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN

1. Pemeriksaan kehamilan (ANC); dengan tatalaksana pelayanan mengacu pada buku Pedoman KIA,

2. Persalinan per vaginam normal, melalui induksi, dengan tindakan atau dengan komplikasi

3. Atau, persalinan per abdominam termasuk Seksio sesarea elektif (berencana), atas indikasi medis dan Seksio sesarea segera (emergensi), atas indikasi medis (Pada Fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan)

4. Pelayanan selama masa nifas dan pelayanan neonatus PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak : a. Melakukan verifikasi atas pemberian pelayanan kesehatan dan kesesuaian besarnya klaim biaya yang akan di bayarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada PIHAK KEDUA. b. Memperoleh laporan pelayanan dan pengajuan berkas klaim dari PIHAK KEDUA c. Menerima keluhan dari pengguna program dan meneruskan keluhan tersebut kepada PIHAK KEDUA sepanjang hal tersebut menyangkut pelayanan. d. Memperoleh laporan pelayanan Jaminan Persalinan dari PIHAK PERTAMA e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program oleh PIHAK KEDUA

2. PIHAK PERTAMA berkewajiban: a. Melakukan pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA b. Melakukan monitoring dan evaluasi keuangan/pembiayaan pelayanan kesehatan yang diterima oleh PIHAK KEDUA c. Menerima usulan dan keluhan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA d. Melakukan sosialisasi kebijakan dan Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan

- 60 PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak : a. Memperoleh pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas nama Kementerian kesehatan atas biaya pelayanan yang telah dilaksanakan. b. Mengajukan klaim tagihan/pertanggung-jawaban atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan c. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim. d. Memperoleh umpan balik atas hasil monitoring dan evaluasi tentang kepesertaan, pelayanan kesehatan, dan keuangan dari PIHAK KEDUA. e. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan persalinan dalam upaya peningkatan pelayanan.

program

jaminan

2. PIHAK KEDUA berkewajiban : a. Memberikan pelayanan program persalinan kepada kepada petunjuk teknis program jaminan persalinan

penguna

program mengacu

b. Menyediakan fasilitas pelayanan rawat jalan tserta fasilitas pertolongan persalinan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. c. Tidak menarik biaya tambahan kepada pengguna program jaminan persalinan di luar tarif yang ditentukan dengan alasan apapun d. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkompeten untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar ketenagaan yang berlaku. e. Menyerahkan klaim tagihan biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA untuk diverifikasi. f. Menyampaikan laporan pelayanan program jaminan persalinan PERTAMA

kepada PIHAK

PASAL 6 TARIP PELAYANAN Besaran tarif pelayanan program jaminan persalinan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah: No Jenis Pelayanan Frek Tarif Jumlah Ket (Rp) (Rp) 1.

Pemeriksaan kehamilan

4 kali

20.000

80.000

2.

Persalinan normal

1 kali

500.000

500.000

Standar 4x

- 61 No

Jenis Pelayanan

Frek

Tarif (Rp)

Jumlah (Rp)

Ket

3.

Pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan

4 kali

20.000

80.000

4.

Pelayanan tindakan pra rujukan untuk ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir dengan komplikasi.

1 kali

100.000

100.000

Pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi, wajib segera dirujuk

5.

Pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam termasuk pelayanan nifas dan pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar.

1 kali

650.000

650.000

Dilakukan di Puskesmas PONED

Standar 4x

PASAL 7 TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN

1. Proses klaim bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama: PIHAK PERTAMA mengajukan klaim setelah memberikan pelayanan kepada Dinas Kesehatan/Tim Pengelola Kabupaten/Kota dengan melengkapi bukti pelayanan yang sah dan harus di tanda tangani oleh peserta (ibu hamil, bersalin, nifas. Tim verifikasi PIHAK PERTAMA melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan membayar kepada masing-masing fasilitas kesehatan.

2. Proses klaim Jaminan persalinan bagi fasilitas kesehatan tingkat lanjutan: PIHAK KEDUA (Fasilitas kesehatan tingkat rujukan) melakukan pengajuan klaim program jaminan persalinan KEPADA PIHAK PERTAMA melalui mekanisme klaim Jamkesmas, yaitu dengan INA CBGs PASAL 8 PEMBAYARAN KLAIM/PERTANGGUNG JAWABAN 1.

Klaim tagihan yang sudah diverifikasi oleh PIHAK PERTAMA dibayar kepada PIHAK KEDUA.

2.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dapat secara tunai. Bagi Fasilitas kesehatan tingkat pertama atau untuk Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan melalui Bank yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA. PASAL 9 JANGKA WAKTU BERLAKU

1.

Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal .................. sampai dengan ........................

- 62 2.

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Kesepakatan Bersama ini.

3.

Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya. PASAL 10 SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA secara nyata terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Tidak melayani pengguna program jaminan persalinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan sesuai yang berlaku. c.

Memungut biaya tambahan biaya pelayanan kesehatan kepada pengguna program jaminan persalinan

d. Tidak melakukan prosedur pelayanan sesuai petunjuk teknis jaminan persalinan Maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menangguhkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal PIHAK KEDUA membatalkan secara sepihak Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA mengenakan denda sebesar nilai tagihan biaya pelayanan kesehatan 3 (tiga) bulan terakhir yang sudah dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. PASAL 11 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 1.

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majeure”) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini.

2.

Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.

- 63 3.

Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Kesepakatan ini.

4.

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain. PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1.

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

2.

Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

3.

Mengenai Kesepakatan ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ............... (setempat). PASAL 13 ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini. PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

............................

................................

CATATAN : KONSEP INI DAPAT DIMODIFIKASI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAN KEADAAN SETEMPAT SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PEDOMAN YANG DITETAPKAN MENTERI KESEHATAN.

- 64 Formulir 2 PROYEKSI ESTIMASI SASARAN IBU HAMIL DI INDONESIA PER PROVINSI No.

Provinsi

Penduduk

CBR 2010

Sasaran Bumil

4.486.570

19,8

97.717

1.

Aceh

2.

Sumatera Utara

12.985.075

19,6

279.958

3

Sumatera Barat

4.845.998

20,3

108.211

4.

Riau

5.543.031

21,7

132.312

5.

Jambi

3.088.618

19,2

65.232

6.

Sumatera Selatan

7.446.401

19

155.630

7.

Bengkulu

1.713.393

18,8

35.433

8.

Lampung

7.596.115

18,2

152.074

9.

Bangka Belitung

1.223.048

18,2

24.485

10.

Kepulauan Riau

1.685.698

0

-

11.

DKI Jakarta

9.588.198

19,2

202.503

12.

Jawa Barat

43.021.826

18

851.832

13.

Jawa Tengah

32.380.687

16,8

598.395

14.

DI Yogyakarta

3.452.390

11,9

45.192

15.

Jawa Timur

37.476.011

13,3

548.274

16.

Banten

10.644.030

20,5

240.023

17.

Bali

3.891.428

14,4

61.640

18.

Nusa Tenggara Barat

4.496.855

20,1

99.425

19.

Nusa Tenggara Timur

4.679.316

19,8

101.916

20.

Kalimantan Barat

4.393.239

19,7

95.201

21.

Kalimantan Tengah

2.202.599

16,8

40.704

22.

Kalimantan Selatan

3.626.119

18,3

72.994

23.

Kalimantan Timur

3.550.586

18,3

71.473

24.

Sulawesi Utara

2.265.937

14,8

36.889

25.

Sulawesi Tengah

2.633.420

18,7

54.169

26.

Sulawesi Selatan

8.032.551

18,2

160.812

27.

Sulawesi Tenggara

2.230.569

17,5

42.938

28.

Gorontalo

1.038.585

18,2

20.792

29.

Sulawesi Barat

1.158.336

0

-

30.

Maluku

1.531.402

21,5

36.218

31.

Maluku Utara

1.035.478

22,2

25.286

32.

Papua Barat

33.

Papua

760.855

0

-

2.851.999

20,1

63.058

INDONESIA 237.556.363 4.520.789 Sumber: Jumlah Penduduk : www.bps.go.id; CBR : www.datastatistik-indonesia.com; CBR Prov. Kepri, Sulbar, Papua Barat

- 65 Formulir 3 LAPORAN KEPESERTAAN, PELAYANAN KESEHATAN DAN PEMANFAATAN DANA PESERTA JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS

Propinsi Kab/Kota Kecamatan

: : :

.…………………. .…………………. .………………….

Puskesmas

: ……… …… ……

Kode PKM

: ……… …… ……

Bulan

:

.………………….

Tahun : ………………….

NO

KEGIATAN

SATUAN

1

2

3

I.

II.

Kepesertaan Jaminan Persalinan a.Jumlah Ibu hamil (target Proyeksi satu tahun) b.Jumlah Ibu bersalin (target Proyeksi satu tahun) c.Jumlah Ibu nifas (target Proyeksi satu tahun) Pelayanan Kesehatan Ibu a. Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan Trimester I (K1) b. Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan Trimester II (K2) c. Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan Trimester III (K3) d. Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan Trimester III (K4) e. Jumlah Bumil yang Dirujuk f. Jumlah Persalinan oleh Tenaga Kesehatan g. Jumlah Bulin yang Dirujuk h. Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Ibu Nifas (KF1) i. Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Ibu Nifas (KF2) i. Jumlah Kunjungan Pemeriksaan Ibu Nifas (KF3) j. Jumlah Bufas yang Dirujuk k. jumlah persalinan pervaginam dengan penyulit l. prosedur tindakan kuretase pada keguguran

4

Orang

Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Orang Orang Orang Kunjungan Kunjungan Kunjungan Orang

Tanggal .............................. Kepala Puskesmas

( …………………….………. ) NIP : ………………….

- 66 Formulir 4 REKAPITULASI LAPORAN KESERTAAN DAN PEMANFAATAN PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN PROVINSI DINAS KESEHATAN

: ……………………

TAHUN ………………….

: …………………… Kepesertaan

No

KAB/KOTA

1

2

Bumil

Bulin

Bufas

3

4

5

Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Kunjungan Pemeriksaan

Jumlah Kunjungan K1 6

K2 7

K3 8

K4 9

Pn 10

KF1 11

KF2 12

Bumil 13

Bulin 14

Bufas 15

Jumlah Rujukan Bumil 16

Bulin 17

JUMLAH TOTAL

…………………..,.20… Kepala Dinas Kesehatan Provinsi (..................................)

Bufas 18

- 67 -

Formulir 5 KARTU IBU (HALAMAN DEPAN)

P u la n g ( H /M ) T i b a ( H /M ) L a in n y a RS R S IA /R S B RB PKM L a in n y a HDK In f e k s i PPP F o to T h o r a x ( + /-) A n ti T B * * * A n ti M a la ria * * * C D 4 ( k o p i/m l

V i t. A * F e ( ta b le t) C a ta t d i B u k u K IA * S u h u (0C ) T D (m m H g

- 68 KARTU IBU (HALAMAN BELAKANG)

J u m l a 5h)

O b at*** T B C (+ /-) P e rik s a K ela m b u b e rin s e k tis id O b at*** M a la ria (+ / -) P e rik s a ARV P ro f ila k s is * * * S e ro lo g i (+ /-) P e rik s a V CT* H B s A g (+ /-) S if ilis (+ / -) T h a la s e m ia (+ /-) G u la D a ra h 7 ) P ro t e in U rin (+ /-) A n e m ia (+ /-) H a s il (g / d l) PM T* F e (t a b le t) C atat di B uk u K IA * In je k s i T T * S t a t u s I m u n i s a i s i T T6 ) P re s e n t a s i4 ) T B J (g ra m )

T F U (c m )

K e p a l a 3 )t h d PAP D J J ( x /m e n it) R e fle k s P a t e l l a ( + /- )

S ta t u s G iz i2) L I L A (c m ) B B (k g )

T D (m m H g )

U s ia K lin is

T ri m e s te r k e

Jam ke sm as*

C a ra M a s u k 1)

P ula n g (H /M ) T ib a (H /M ) L a in -la in RS R S IA /R S B RB P uskesm as L a in -la in KPD In fe k s i P e rd a ra h a n

A b o rtu s HDK D S O GD ok ter P e ra w at B id a n K ader D ukun M a s y a ra k a t

K e lu a rg a P a s ie n

- 69 -

Formulir 6 KOHORT ANTE NATAL

K e a d a a n P u la n g ( H / M )

K e a d a a n T ib a (H /M ) L a i n -la in RS R S IA / R S B RB P usk esm as L a i n -la in KP D In fe k s i P e rd a ra h a n A b o rtu s HDK N on N ak es N ak es O b at T B ** T B (+ /-)

O b a t A n ti M a l a ria * * M a l a ria (+ /-)

K e la m b u B e r in s e k t is i d a *

A R V P r o f if a l k s is * *

S e r o lo g i (+ /-) VCT* H B s A g (+ /-) S i f il i s ( + / - ) T h a la s e m ia ( + / - ) G u la D a r a h ( + / - ) P r o t e in U r in ( + / - )

H b (g /d l) PM T F e (ta b le t) C a ta t d i b u k u K IA * In je k s i T T * S t a t u s I m u n i s a is i T T 2 ) P re s e n ta s i1) T B J (g ra m )

J u m l a h J a n in ( T / G )

D J J (x / m e n it)

K e p a l a th d P A P ( M /B M )

L IL A (c m ) T F U (c m )

S t a t u s G iz i ( M / N )

T D (m m H g )

B B (k g )

T in g g i B a d a n (cm )

T rim e s t e r k e U s i a K e h a m ila n

J am k es m as *

- 70 -

Formulir 7 KOHORT PERSALINAN IBU

P u la n g (H /M T ib a (H /M ) L a i n -la i n RS R S IA / R S B R . B e rs a lin P us k es m as L a i n -la i n In fe k s i P P P H DK D is t o s i a O b a t A n ti T B O b a t A n ti A R V P r o f. B a y i (H /M ) Ib u (H /M ) > 1 ja m < 1 ja m C a ta t d i B u k u K IA * * M enggunakan P a rto g ra f* *

3)

M as as e F u n d u s U te r i P erega nga n T a li P u s a t I n je k s i O k s it o s in

P e n o lo n g

T e m pat 2) C ara B era t B a y i P r e s e n tas i1)

U s ia H P H T U s ia K e h a m il a n Jam T anggal Jam Jam

T anggal

Jam

T anggal T anggal

Keterangan : Pada kolom 8 dan 9, apabila ib u yang melahir kan le bih dari s atu bayi, s etia p baris digunakan untuk c atatan s eorang bayi

- 71 Formulir 8 FORM PARTOGRAF

- 72 Formulir 9 REGISTER INDIVIDU PEMERIKSAAN IBU NIFAS REGISTER INDIVIDU PEMERIKSAAN IBU NIFAS

Lem bar KIA 7

PUSKESMAS

:

PROPINSI

:

DESA

ALAMAT

:

KABUPATEN

:

BIDAN

: :

TELP/FAX

:

KECAMATAN :

TAHUN

:

Tanda Vital

Registrasi

3. Implant

7.

M OP

4. IUD

8.

Cara Lain

9

* : Tulis √ jika ya/dilakukan Tulis X bila tidak ** : Tulis √ pada salah satu kolom

10

11

12

13

*** : Tulis nama obat yang diberikan

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Obat TB : R : Rif ampisin H : INH

ARV Pr ofilaks is : ZDV : Zidovudin NVP : Nevirapin

Obat Anti Malaria: ART : Artesunat AMO : Amodiakuin

Z E

3TC

KIN

: Pyrazinamid : Ethambutol

: Lamivudin

P u la n g (H / M ) T i b a (H / M )

M OW

8

L a in -l a in RS RSIA / R S B R . B e r s a lin

Ko ndo m

6.

7

1)

P usk es m as

5.

2. Suntik

6

KF

HDK

2 ) : M e t o de KB 1. Pil

5

Hr ke

Keada an

Dirujuk Ke**

L a in -l a in

KF-3 : 35 hari - 42 hari

4

Tanggal Persalinan

Komplikasi**

I nf e k s i

KF-2 : 08 hari - 14 hari

3

Alamat Dusun / Desa

2)

1) KF : KF-1: 6 jam - 3 hari

Nama Ibu

Pelayanan KB

PPP W aktu P e la k s a n a a n P e re n c a n a a n

2

Nomor Ibu

Integrasi Program

F o t o T h o ra x * O b at A nt i TB *** O b at A nt i M a l a ria * * * P e m e rik s a a n C D 4 (k o p i/ m l) V it . A I b u * (2 t a b l e t ) F e (t a b le t ) C at at di B u k u KIA * S u h u 0C

1

Tanggal Periksa

T D (m m H g )

No.

Pelayanan

29

30

: Kina Hal:

Ket

31

- 73 Formulir 10 CONTOH LEMBAR KLAIM/PERTANGGUNGJAWABAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Nama Puskesmas/Fasilitas kesehatan No PKS Bulan dan Tahun Klaim

: : : ...............................,....................tahun.......................

Kepada Yth: Ketua Tim Pengelola Jamkesmas/Jaminan Persalinan Kabupaten/Kota...................... Dengan hormat, Bersama ini kami ajukan klaim/pertanggungjawaban dana program persalinan atas pelayanan yang telah kami berikan dengan perincian sebagai berikut:

(Dalam rupiah)

Jenis Pelayanan No

ANC

Nama Pasien K1

K2

K3

K4

Persalinan Tarif ANC

Total Tarif ANC

Normal

Tarif Persalinan Normal

Total Tarif Persalinan Normal

Tindakan Pra Rujukan

Tarif Tindakan Pra Rujukan

Total Tarif Tindakan Pra Rujukan

PNC Persalinan Dengan Tindakan Emergensi Dasar

Tarif Persalinan Dengan Tindakan Emergensi Dasar

Total Tarif Persalinan Dengan Tindakan Emergensi Dasar

KF 1

KF 2

KF 3

KF 4

Tarif PNC

1

20.000

500.000

100.000

650.000

20.000

2

20.000

500.000

100.000

650.000

20.000

3

20.000

500.000

100.000

650.000

20.000

TOTAL Terlampir bersama ini kami sampaikan pula bukti-bukti penunjang yang sah untuk menjadi pertimbangan ( copy identitas/kartu ibu/ register kohort /partograf) Demikian kami sampaikan, untuk realisasinya diucapkan terimakasih Tim Verifikasi Jaminan Persalinan Kabupaten/Kota

Disetujui oleh,

......................................................................

Ketua tim Pengelola Jaminan Persalinan dan Jamkesmas

Kami Yang Mengajukan Klaim

Kepala................................................................................

To tal Total Tarif PNC

- 74 Formulir 11 FORMAT BUKU KAS TUNAI JAMINAN PERSALINAN Dan JAMKESMAS DI PUSKESMAS Puskesmas Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Tanggal

: ………………………. : ………………………. : ………………………. : ……………………….

Uraian Transaksi Keuangan

No. Bukti/Kuitansi

Penerimaan

Pengeluaran

Saldo

....................., ...................................... Mengetahui, Kepala Puskesmas ............................ ............................................................

Pengelola Keuangan Jaminan Persalinan dan Jamkesmas, Puskesmas ............................................................

- 75 Formulir 12 FORMAT LAPORAN PENERIMAAN DAN REALISASI DANA JAMINAN PERSALINAN DAN JAMKESMAS DI PUSKESMAS Provinsi Kabupaten/Kot Kecamatan Jumlah dana BOK *) URAIAN

: : : : KEADAAN KEUANGAN s.d Bulan Lalu Bulan Ini s.d Bulan Ini

Keterangan

Penerimaan Realisasi Saldo Tunai Mengetahui, Kepala Puskesmas ............................ ............................................................

Pengelola Keuangan Jaminan Persalinan dan Jamkesmas, Puskesmas ............................................................

- 76 -

DAFTAR ISTILAH

AKI

: Angka Kematian Ibu

AKB

: Angka Kematian Bayi

ANC

: Antenatal Care (Pemeriksaan Kehamilan)

Antenatal

: Program pemeriksaan kehamilan dan persalinan

ASEAN

: Association of Southeast Asian Nations

Asfiksia

: Keadaan bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara Spontan dan teratur

BBLR

: Bayi Berat Lahir Rendah yaitu bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram.

BPJS

: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Eklamsi

: darah tinggi dalam kehamilan

Ikterus

: Menguningnya kulit dan sklera (bagian putih pada bola mata)

KB

: Keluarga Berencana

KF

: Kunjungan Nifas

KIA

: Kesehatan Ibu dan Anak

KN

: Kunjungan Neonatal

MBA

: Married by accident

MDGs

: Millenium Development Goals

P2M

: Pemberantasan Penyakit Menular

P2BB

:Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

PHN

:Public

Health

Nurse,

yang

berkenaan

dengan

Perawatan Kesehatan Masyarakat. PNC

: Preventive and Care (Pelayanan Nifas)

Postnatal

: Pemeriksaan masa nifas

SDKI

: Survey Demografi Kesehatan Indonesia

SJSN

: Sistem Jaminan Sosial Nasional

RDS

:Respiratory Distress Syndrome. yaitu gangguan pernapasan pada bayi premature, atau disebut juga sindrom sulit bernapas pada bayi

Retensio plasenta

: Plasenta belum lepas setelah bayi lahir

Riskesdas

: Riset Kesehatan Dasar

Seksio sesarea emergensi

: Seksio sesarea yang dilakukan ssetelah gagal dilakukan partus percobaan (persalinan per vaginam pada wanitawanita dengan panggul yang relatif sempit).

Seksio sesarea komplikasi

: Perdarahan, robekan jalan lahir, perlukaan jaringan sekitar rahim, dan sesarean histerektomi

Sepsis

: Keadaan dimana tubuh bereaksi hebat terhadap bakteri atau mikroorganisme lain

WHO

: World Health Organization

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi Nama

: Putri Permatasari

NIM

: 6661110391

Tempat Tanggal Lahir

: Lebak, 28 Juni 1993

Agama

: Islam

Alamat

: BTN Pepabri Blok F No.08 RT 01 RW 06 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak – Provinsi Banten

Hobi

: Jalan-jalan, Fotography

Moto Hidup

: Bersyukur adalah cara kita mendapatkan Kebahagiaan

2. Riwayat Pendidikan TK

: Islam Al-Husna (1998-1999)

SD

: Kaduagung Timur 02 (1999-2005)

SMP

: SMPN 1 Rangkasbitung (2005-2008)

SMA

: SMAN 1 Rangkasbitung (2008-2011)

Perguruan Tinggi

: Adm.Negara – Untirta (2011-2015)

3. Riwayat Organisasi Pengurus Olahraga Prestasi Cabang Bola Volley Anggota UKM Pandawa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Anggota Paguyuban Saija dan Adinda (Duta Pariwisata dan Pembangunan) Kabupaten Lebak

EVALUASI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS MANDALA KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN LEBAK TAHUN

Recommend Documents