IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS NGADIROJO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS NGADIROJO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

Disusun oleh : Rahma Esti Bekti D0107015

SKRIPSI Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

commit to user 2012


digilib.uns.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

commit to user

ii


digilib.uns.ac.id

PENGESAHAN Skripsi ini telah diuji dan disahkan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta

commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

MOTTO “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S. Al-Baqarah : 286)

commit to user

iv


digilib.uns.ac.id

LEMBAR PERSEMBAHAN Karya ini penulis persembahkan kepada : ü Bapak dan Ibu yang berkorban jiwa dan raga dan tak henti mendo’akan penulis ü Bapak Hidayat dan Ibu Dewi sebagai orang tua bagi penulis ü Saudara seiman dan teman-teman seperjuangan yang selalu memotivasi

commit to user

v


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam Yang Maha Tinggi. Atas limpahan

nikmat

dan

rahmat-Nya,

penyusunan

skripsi

yang

berjudul

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS NGADIROJO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 ini dapat berjalan dengan baik. Semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi junjungan, Rasulullah Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak dalam bentuk riil dan materiil. Terutama kepada orang tua dan keluarga besar. Selain itu, rasa terimakasih yang tak berbilang penulis ucapkan kepada : 1. Dra. Hj. Lestariningsih, M. Si selaku dosen pembimbing. 2. Dekan Fakultas ISIP UNS, Prof. Drs. Pawito, Ph. D. 3. Ketua Jurusan Administrasi Negara, Drs. Is Hadri Utomo, M. Si. 4. Bapak dan Ibu dosen di jurusan Administrasi Negara Fisip UNS yang telah membagikan ilmu kepada penulis. 5. Kepala Puskesmas Ngadirojo (dr. Sukamto), Bapak Deson Sunarno, Ibu Emi Wahyurini, Bapak Wira Swastika, Bapak Ari Priambodo, ibuibu bidan di Puskesmas Ngadirojo serta semua pihak puskesmas yang turut membantu serta masyarakat dan tokoh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo yang bersedia menjadi informan untuk commit to user

vi


digilib.uns.ac.id

penelitian ini, beserta keluarga Bapak Hidayat dan Ibu Dewi yang banyak membantu selama penelitian. 6. Sahabat-sahabat di Fisip UNS (BEM, LKI, Shoyyub, Biro AAI, dll). 7. Pihak-pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penelitian ini. Penulis memahami akan keterbatasan dalam penyusunan karya ini. Namun di balik itu, penulis berharap karya sederhana ini bermanfaat, bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain yang membutuhkannya. Penulis menerima kritik dan saran untuk perbaikan pada pembuatan karya berikutnya.

Surakarta,

Oktober 2012 Penulis,

Rahma Esti Bekti

commit to user

vii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………….

i

HALAMAN PERSETUJUAN ………………………………………………..

ii

LEMBAR PENGESAHAN …………………………………………………...

iii

MOTTO …………………………………………………………………….…

iv

LEMBAR PERSEMBAHAN …………………………………………………

v

KATA PENGANTAR ………………………………………………………...

vi

DAFTAR ISI ………………………………………………………………….. viii DAFTAR TABEL …………………………………………………………….. x DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………….… xi DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………….. xii ABSTRAK ………………………………………………………………….… xiii ABSTRACT…………………………………………………………………… xiv BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG MASALAH …………………………..

1

B.

RUMUSAN MASALAH ……………………………………... 5

C.

TUJUAN PENELITIAN ……………………………………… 6

D.

MANFAAT PENELITIAN …………………………………...

6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A.

B.

LANDASAN TEORI …………………………………………. 7 1.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ……………………..

7

2.

JAMINAN PERSALINAN

21

KERANGKA BERPIKIR …………………………………….

31

BAB III METODE PENELITIAN A. JENIS DAN TIPE PENELITIAN ………………………………… 33 commit to user B. LOKASI PENELITIAN …………………………………………..

viii

33


digilib.uns.ac.id

C. SUMBER DATA …………………………………………………. 34 D. TEKNIK SAMPLING …………………………………………….

34

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA ……………………………...

34

F. VALIDITAS DATA ………………………………………………

36

G. TEKNIS ANALISIS DATA ………………………………………

37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN ………………………...

B.

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS NGADIROJO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 ………………………………………………… 56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ………………………………………

40

75

A. KESIMPULAN ……………………………………………………….. 75 B. SARAN ……………………………………………………………….. 76 DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………

commit to user

ix

77


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL Tabel

Halaman

2.1 Besaran Tarif Pelayanan Jampersal Pada Pelayanan Tingkat Pertama

27

2.2 Bukti Penunjang Klaim Pada Pelayanan Tingkat Dasar

29

2.3 Bukti Penunjang Klaim Pada Pelayanan Tingkat Lanjutan

30

4.1 Jumlah Penduduk Di Wilayah Kerja Puskesmas Ngadirojo

41

4.2 Jumlah Proyeksi Jaminan Persalinan UPT Puskesmas Ngadirojo Tahun 2011

62

4.3 Bidan Desa Dan Fasilitas Kesehatan UPT Puskesmas Ngadirojo

69

commit to user

x


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR Gambar

Halaman

1.1 Pencapaian dan proyeksi Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup tahun 1994-2015

2

1.2 Distribusi persentase penyebab kematian ibu melahirkan

3

1.3 Tempat persalinan dan penolong persalinan dengan kualifikasi terendah

4

2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

12

2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edwards

14

2.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier

17

2.4 Kerangka Berfikir

32

3.1 Komponen-komponen Analisis Data

38

3.2 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

39

4.1 Struktur Organisasi UPT Puskesmas Ngadirojo

45

4.2 Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Jamkesmas

65

commit to user

xi


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran

Halaman 1 Panduan Wawancara

79

2 Daftar Peserta Jaminan Persalinan Wilayah Kerja Puskesmas Ngadirojo Juni-Desember Tahun 2011

80

3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

87

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK Rahma Esti Bekti, D0107015, Implementasi Program Jaminan Persalinan di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2011, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012, 87 halaman. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi program jaminan persalinan di wilayah kerja UPT Puskesmas Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan tahun 2011. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dengan teknik pengambilan data purposive sampling. Teknis analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan persalinan di wilayah kerja UPT Puskesmas Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan tahun 2011 memiliki tiga tahap dan dilihat dari tiga faktor yang mendukung. Tahap implementasi meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Tahap persiapan meliputi sosialisasi program kepada sasaran dan pendataan sasaran. Tahap pelaksanaan meliputi bagaimana sasaran mendapatkan layanan program jaminan persalinan dan bagaimana mengklaim dana jaminan persalinan. Tahap pelaporan memuat jumlah persalinan, penolong persalinan dan laporan keuangan. Faktor yang mendukung pelaksanaan program jaminan persalinan di wilayah kerja puskesmas Ngadirojo yaitu sumber daya, komunikasi, dan dukungan publik. Puskesmas Ngadirojo memiliki sumber daya yang mendukung pelaksanaan program jaminan persalinan. Komunikasi yang dijalin antara pelaku kebijakan dan sasaran program belum optimal. Dukungan publik membantu masyarakat mengakses fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan persalinan dari tenaga kesehatan.

Kata kunci : implementasi, jaminan persalinan, komunikasi

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT Rahma Esti Bekti, D0107015, Implementation of Maternity Benefit Programme for the Uninsured Persons in Region of UPT Puskesmas Ngadirojo, Pacitan in 2011, Public Administration Department, Social and Political Faculty of Sebelas Maret University, 2012, 87 pages. This research aims to know the implementatiwon of maternity benefit programme for the uninsured persons in region of UPT Puskesmas Ngadirojo in 2011. This research used descriptive qualitative. As for the source of data obtained through the process of interview with informants. Data collection techniques namely by means of interview. The results of the research shows that the implementation of maternity benefit programme for the uninsured persons in region of UPT Puskesmas Ngadirojo in 2011 had three stages and and viewed from three factors that support it. The implementation stage includes preparation stage, implementation stage and reporting stage. The preparation stage includes socialization program to target and collection targets. Stages of implementation include how to get service and how to claim fund of maternity benefit program. Reporting stage containing the quantity of labor, birth attendant and financial reports. Factors that support the implementation of maternity benefit programme for the uninsured persons in region of UPT Puskesmas Ngadirojo is a resource, communications, and public support. UPT Puskesmas Ngadirojo has the resources to support the implementation of maternity benefit programme for the uninsured persons. Communication among stakeholders and the program’s target have not been optimal. Public support helps the target of program to access health facilities to get childbirth assistance from health workers.

Keyword : implementation, maternity benefit, communication

commit to user

xiv


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG MASALAH Kematian ibu 90% terjadi pada saat persalinan. Penyebabnya diidentifikasi

karena ‘tiga terlambat’ atau 3T. Pertama, terlambat dalam pemeriksaan kehamilan sehingga tidak mengenali bahaya dini selama kehamilan. Kedua, terlambat dalam memperoleh pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan. Ketiga, terlambat sampai di fasilitas kesehatan pada saat dalam keadaan emergensi. Kematian adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Namun dalam konteks mencari celah untuk berupaya menyelamatkan ibu dalam proses persalinan, ada upaya yang bisa ditempuh, yaitu memastikan ibu bersalin tidak mengalami 3T dan melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Akan tetapi, upaya untuk menyelamatkan ibu dalam proses persalinan, terutama persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, memiliki kendala. Salah satu kendalanya adalah faktor biaya. Terutama pada kelompok sasaran miskin, keterbatasan biaya dan ketidak-tersediaan dana untuk mengakses persalinan di fasilitas kesehatan yang ditolong oleh tenaga kesehatan adalah sangat mungkin. Oleh karena itu, pemerintah membuat sebuah terobosan dengan mengeluarkan kebijakan yang dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil agar mendapatkan jaminan dalam persalinan. Kebijakan pemerintah tersebut dinamakan Program Jaminan Persalinan. Program jaminan persalinan merupakan program nasional di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini diluncurkan pada tahun commit to user

1


2 digilib.uns.ac.id

2011 berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor MENKES/PER/III/2011. Jaminan persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan. Pelayanan persalinan yang tercakup dalam jaminan meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir. Jaminan persalinan memiliki tujuan umum yaitu meningkatnya akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB. Angka kematian ibu di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan. Sejak tahun 1994, kenaikan dan penurunan angka kematian ibu bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.1 Pencapaian Dan Proyeksi Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 1994-2015 (SDKI, 1994, 2002/2003, 2007, MDG’s dan Bappenas)

Kematian ibu melahirkan paling banyak disebabkan oleh perdarahan.

commit to user Kemudian di susul oleh eklamsia, kejang disertai hipertensi. Peringkat ketiga

3 digilib.uns.ac.id


penyebab kematian ibu melahirkan adalah infeksi. Kondisi ini bisa dicegah jika ibu melahirkan mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

Gambar 1.2 Distribusi Presentase Penyebab Kematian Ibu Melahirkan (Departemen Kesehatan, 2007)

Proses melahirkan ibu bersalin di Indonesia belum sepenuhnya ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Baru 58 persen saja persalinan yang ditolong oleh bidan dan 4 persen ditolong oleh dokter. Sebanyak 35 persen lebih memilih bersalin dengan pertolongan dukun. Sedangkan untuk tempat persalinan, sebanyak 54 persen ibu hamil memilih bersalin di rumah sendiri.

commit to user


4 digilib.uns.ac.id

Gambar 1.3 Tempat Persalinan Dan Penolong Persalinan Dengan Kualifikasi Terendah (SDKI, 1994, 2002/2003, 2007, MDG’s dan Bappenas)

Sejak diluncurkannya program jaminan persalinan pada awal tahun 2011, pemerintah Kabupaten Pacitan mulai menerapkan program tersebut di setiap puskesmas. Salah satunya di Puskesmas Ngadirojo. Gambaran mengenai angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Pacitan sebagai berikut. Berdasarkan sumber berita, Tempo Interaktif edisi 27 April 2010, menurut Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Wawan Kasiyanto, salah satu faktor yang menjadi penyebab kematian ibu melahirkan adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat serta sedikitnya jumlah bidan. Dari sekitar 220 bidan yang ada, hanya 60 bidan yang bersertifikasi Asuhan Persalinan Normal (APN). Selain itu masih banyak ibu hamil yang memilih dukun untuk menangani kelahirannya, dan dilakukan di rumah. Dari data yang ada, sebanyak 30 persen ibu hamil memilih melahirkan di rumahnya. Dari sumber media yang berbeda, (http://nasional.jurnas.com/2011-04-25), didapati bahwa dari 4.086 ibu hamil yang terdata, sekitar 20% ibu hamil tidak memeriksakan kandungan ke fasilitas Jumlah ini merupakan total commitkesehatan. to user

5 digilib.uns.ac.id


penghitungan setelah dilakukan kunjungan kehamilan pertama (K1) ke puskesmas di seluruh wilayah kabupaten dari bulan September 2010 sampai Februari 2011. Hal ini ditengarai karena faktor mobilitas dan jarak. Seperti itulah realitas fenomena seputar ibu hamil dan persalinan yang terjadi di kabupaten Pacitan. Menurut saya, kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan realitas yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo yang menjadi bagian dari Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, sebagai salah satu puskesmas yang melaksanakan program jaminan persalinan, peneliti bermaksud lebih jauh untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program jaminan persalinan di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo Kabupaten Pacitan tahun 2011. Untuk mengetahui lebih jauh proses implementasi program jaminan persalinan di UPT Puskesmas Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Jaminan Persalinan di wilayah kerja UPT Puskesmas Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2011.” B.

RUMUSAN MASALAH Dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dijawab oleh

peneliti melalui penelitian ini, yaitu : bagaimana implementasi program Jaminan Persalinan di wilayah kerja UPT Puskesmas Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?

commit to user

6 digilib.uns.ac.id


C.

TUJUAN PENELITIAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi program

Jaminan Persalinan di wilayah kerja UPT Puskesmas Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. D.

MANFAAT PENELITIAN Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk menambah referensi mengenai

pelaksanaan program jaminan persalinan di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo pada tahun 2011.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. LANDASAN TEORI 1. Implementasi Kebijakan Menurut Arshad Zaman (2007: 2-3), kebijakan memiliki arti yang berbeda pada setiap orang. Namun dalam banyak kasus, kebijakan mengacu pada kebijakan pemerintah (di mana pemerintah mengklaim mewakili kehendak rakyat sehingga disebut kebijakan publik). Meskipun dikatakan pemerintah, secara lebih luas juga dapat berbicara tentang komponen kebijakan atau kelompok-kelompok dalam pemerintah, atau organ-organ pemerintah, atau organisasi di yang dikendalikan oleh pemerintah. Istilah kebijakan mengarah pada tindakan bijaksana dan bermanfaat yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini berarti bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang riil oleh pemerintah. Kedua, kebijakan yang sesungguhnya seharusnya tidak hanya mendepankan tujuan sebuah tindakan akan tetapi mengenali secara khusus kemampuan agen implementasi yang berkepentingan yang cocok dengan tujuan tindakan yang telah diusulkan. Akhirnya, tindakan-tindakan kebijakan, statemen, atau usulan-usulan pemerintah dapat dipahami dengan lebih baik dengan memeriksa konstitusi dan perilaku pemerintah. Harold Laswell (1956) menyinggung konsep tentang ilmu kebijakan. Dia mengusulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan salah satu langkah yang penting atau tahap yang penting dalam proses kebijakan. Meskipun dia bukan orang pertama yang menyoroti pentingnya implementasi kebijakan, dia commit to user

7

8 digilib.uns.ac.id


memasukkan istilah tersebut ke dalam kamus umum. (seperti dikutip deLeon, Journal of Public Administration Research and Theory, No. 12.4, Oktober 2002: 473-476). Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) mendefinisikan implementasi

sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan (seperti

dikutip deLeon, Journal of Public Administration Research and Theory, No. 12.4, Oktober 2002: 473-476) sebagai berikut: “Implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions. ideally, that decision identifies the problem to be addressed, stipulates the objectives to be pursued, and, in a variety of ways, "structure" the implementation process. the process normally runs through a number of a stages beginning with passage of the basic statute, followed by the policy outputs (decisions) of the implementing agencies, the compliance of target groups with those decisions, the actual impacts of agency decisions, and, finally important revisions (or attempted revisions) in the basic statute.” Implementasi adalah melaksanakan suatu keputusan kebijakan dasar, biasanya dimasukkan dalam undang-undang, tetapi yang juga dapat mengambil bentuk perintah eksekutif yang penting atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan yang mengidentifikasi masalah yang akan ditangani, menetapkan tujuan yang akan dikejar, dan dalam berbagai cara, "struktur" proses implementasi. Proses biasanya berjalan melalui sejumlah tahap yang diawali dengan disahkannya undang-undang dasar, diikuti oleh output kebijakan (keputusan) dari lembaga pelaksana, kepatuhan kelompok sasaran dengan keputusan tersebut, dampak yang sebenarnya dari keputusan lembaga, dan, akhirnya penting revisi (atau revisi usaha) dalam undangundang dasar. Ferman's (seperti dikutip deLeon, Journal of Public Administration Research and Theory, No. 12.4, Oktober 2002: 473-476) mendefinisikan implementasi sebagai “what happens between policy expectations and (perceived) policy results”. Apa yang terjadi antara harapan kebijakan dan (dianggap) hasil kebijakan.

commit to user


9 digilib.uns.ac.id

O'Toole (seperti dikutip deLeon, Journal of Public Administration Research and Theory, No. 12.4, Oktober 2002: 473-476) berpendapat: "Policy implementation is what develops between the establishment of an apparent intention on the part of government to do something, or to stop doing something, and the ultimate impact in the world of action." Implementasi kebijakan adalah apa yang berkembang antara pembentukan sebuah tujuan yang jelas pada bagian dari pemerintah untuk melakukan sesuatu, atau berhenti melakukan sesuatu, dan dampak utama dalam dunia tindakan. Implementasi kebijakan oleh van Meter dan van Horn (seperti dikutip Samodra Wibawa, 1994: 15) didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok, yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Menurut Lester dan Stewart (seperti dikutip Budi Winarno, 2008: 104), implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undangundang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Menurut Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (seperti dikutip Budi Winarno, 2008: 145), implementasi adalah apa yang terjadi setelah undangundang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan commit to user

10 digilib.uns.ac.id


maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Impelementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Dari

berbagai

pendapat

di

atas,

maka

saya

menyimpulkan,

implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang bertahap dan tertata oleh aktor-aktor kebijakan, untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan agar manfaatnya bisa dirasakan oleh kelompok sasaran. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan, tidaklah mudah untuk dilakukan. Peraturan atau ketentuan dalam sebuah kebijakan adalah hal yang tetap, sedangkan lingkungan di mana kebijakan akan diterapkan bersifat sangat dinamis. Oleh karena itu, setelah kebijakan ditetapkan tidak serta merta langsung bisa diterapkan sesuai dengan yang tertulis dalam program. Seringkali pelaksana kebijakan mengambil tindakan diskresi apabila kebijakan yang dibuat mengatur berbeda dengan kondisi di lapangan. Implementasi kebijakan memiliki kompleksitas yang membuat kebijakan tidak bisa serta merta diimplementasikan dan menuai kesuksesan. Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). (seperti dikutip AG. Subarsono, 2010: 88). Berdasarkan pendapat Lipsky di atas, ada banyak hal yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Hal inilah yang membuat pelaksanaan kebijakan dikatakan memiliki kompleksitas. Hal senada diungkapkan juga commit to user



oleh Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (seperti dikutip AG. Subarsono, 2010: 89) sebagai berikut: “Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals and any expectations who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of government programs that require participation from numerous layers and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control.” Proses implementasi melibatkan banyak aktor penting berpegang pada tujuan yang menyebar dan bersaing, serta ekspektasi yang bekerja dalam suatu konteks program pemerintah yang besar dan kompleks yang memerlukan partisipasi dari berbagai lapisan dan unit pemerintah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kuat di luar kendali mereka. Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel pengaruh tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain. Untuk lebih jelas mengenai hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, maka para pakar ilmu administrasi membuat model. Setiap model berbeda satu dengan lainnya. Dengan menggunakan model berikut ini, maka akan mempermudah dalam menguraikan pelaksanaan kebijakan. a. Model proses implementasi kebijakan menurut Donald S. van Meter dan Carl E. van Horn (1975). Kedua orang ini merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja commit to user



dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi, berlangsung dalam antarhubungan berbagai faktor. (seperti dikutip Samodra Wibawa, 1994: 19) Seperti pada gambar 3, model yang mereka tawarkan mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja (performance). (seperti dikutip Budi Winarno, 2008: 155)

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn (DRS. AG. Subarsono, M. Si, MA, hal. 100)

Keterangan : 1)

Variabel pertama adalah ukuran dan tujuan kebijakan. Menurut van Meter dan van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kerja ini menilai sejauh mana ukuranukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan.

commit to user



Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Jika standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. 2)

Sumberdaya menjadi hal yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud tidak saja hanya berupa uang, tetapi juga sumber daya manusia sebagai pelaku implementasi.

3)

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain untuk mencapai keberhasilan program. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan dengan para pelaksana.

4)

Yang dimaksud dengan karakteristik badan pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

5)

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi

kebijakan;

sejauh

mana

kelompok-kelompok

kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. commit to user



6)

Disposisi pelaksana ini mencakup tiga hal penting, yakni : (a) respon implementor

terhadap

kebijakan,

yang

akan

memengaruhi

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. b. Model proses implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III (1980) Menurut Edwards, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Keempat faktor ini bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain.

Gambar 2.2 Model Proses Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edwards III (Budi Winarno, hal. 208)

commit to user



Keterangan : 1)

Faktor komunikasi menjadi hal yang sangat penting karena keputusan-keputusan

kebijakan

dan

perintah-perintah

harus

diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Agar kebijakan bisa diimplementasikan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan harus jelas. Jika tidak, maka implementor akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. 2)

Sumber-sumber diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Sumbersumber yang penting meliputi : staf yang memadai serta keahliankeahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang

dan

fasilitas-fasilitas

yang

diperlukan

untuk

menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. 3)

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.

4)

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering, bahkan secara keseluruhan, menjadi pelaksanan kebijakan. Ripley dan Franklin, berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi, yakni : Pertama, birokrasi di manapun berada, dipilih sebagai instrumen sosial yang ditujukan untuk menangani commit to user



masalah-masalah yang didefinisikan sebagai urusan publik. Kedua, birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam pelaksanaan program kebijakan, yang tingkat kepentingannya berbeda-beda untuk masing-masing tahap. Ketiga, birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda-beda. Keempat, fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks. Kelima, birokrasi jarang mati, naluri untuk bertahan hidup tidak perlu dipertanyakan lagi. Keenam, birokrasi bukan merupakan sesuatu yang

netral dalam pilihan-

pilihan kebijakan mereka, tidak juga secara penuh dikontrol oleh kekuatan-kekuatan yang berasal di luar dirinya. Otonomi yang mereka miliki membuat mereka mempunyai kesempatan untuk melakukan tawar menawar guna meraih pembagian yang dapat diukur dari pilihan-pilihan yang mereka ambil. (Randall B.Ripley dan Grace A. Franklin, Bureaucracy and Policy Implementation, dalam Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori & Proses, 2008). c. Model proses implementasi kebijakan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983). Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), variabelvariabel yang memengaruhi implementasi kebijakan ada tiga kelompok besar sebagai berikut.

commit to user



Gambar 2.3 Model Proses Implementasi Kebijakan Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (DRS. AG. Subarsono, M. Si., MA, hal. 95)

commit to user



Kelompok variabel pertama adalah karakteristik masalah yang mencakup beberapa hal di bawah ini. 1)

Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan memengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.

2)

Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok

sasarannya

adalah

homogen.

Sebaliknya,

apabila

kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda. 3)

Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif lebih sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

4)

Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk commit to user



mengubah sikap

dan perilaku

masyarakat. Sebagai contoh,

implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas

dan

Angkutan

Jalan

sulit

diimplementasikan

karena

menyangkut perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Kedua, kelompok variabel yang memuat karakteristik kebijakan. 1)

Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

2)

Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoretis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.

3)

Besarnya alokasi sumber daya finasial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu pelu biaya.

4)

Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program. commit to user



5)

Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.

6)

Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, khususnya di Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.

7)

Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

Kelompok variabel yang ketiga adalah lingkungan kebijakan. 1)

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima

program-program

pembaruan

dibanding

dengan

masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern. 2)

Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan commit to user



harga BBM atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik. 3)

Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups). Kelompok pemilih

yang

ada

dalam

masyarakat

dapat

memengaruhi

implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain : (1) Kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan; (2) Kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif. 4)

Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

2. Jaminan Persalinan Jaminan Persalinan (Jampersal) merupakan salah satu program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011. Tujuan umum program jaminan persalinan adalah meningkatnya akses terhadap pelayanan commit to user



persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB melalui jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan. Program jaminan persalinan juga memiliki tujuan khusus, yaitu: 1). Meningkatnya cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan; 2). Meningkatnya cakupan pelayanan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan; 3). Meningkatnya cakupan pelayanan KB pasca persalinan oleh tenaga kesehatan; 4). Meningkatnya cakupan penanganan komlikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan; 5). Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. a. Kebijakan operasional program jaminan persalinan : 1) Pengelolaan Jaminan Persalinan dilakukan pada setiap jenjang pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan jamkesmas. 2) Jaminan Persalinan adalah perluasan kepesertaan dari Jamkesmas, yang terintegrasi dan dikelola mengikuti tata kelola dan manajemen Jamkesmas. 3) Peserta program Jaminan Persalinan adalah seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan. 4) Peserta Jaminan Persalinan dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh jaringan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) kelas III yang memiliki perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota. commit to user



5) Pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan mengacu pada standar pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). 6) Pembayaran atas pelayanan jaminan persalinan dilakukan dengan cara klaim oleh fasilitas kesehatan. Untuk persalinan tingkat pertama di fasilitas kesehatan pemerintah (Puskesmas dan Jaringannya) dan fasilitas kesehatan swasta yang bekerjasama dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota. 7) Pada daerah lintas batas, fasilitas kesehatan yang melayani ibu hamil/persalinan dari luar wilayahnya, tetap melakukan klaim kepadahamil/persalinan dari luar wilayahnya, tetap melakukan klaim kepada Tim Pengelola/Dinas Kesehatan setempat dan bukan pada daerah asal ibu hamil tersebut. 8) Fasilitas kesehatan seperti Bidan Praktik, Klinik Bersalin, Dokter praktik yang berkeinginan ikut serta dalam program ini melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Tim Pengelola setempat, dimana yang bersangkutan dikeluarkan ijin prakteknya. 9) Pelayanan Jaminan Persalinan diselenggarakan dengan prinsip Portabilitas, Pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkan rujukan dengan demikian jaminan persalinan tidak mengenal batas wilayah (lihat angka 7 dan 8). 10) Tim Pengelola Pusat dapat melakukan realokasi dana antar kabupaten/kota, disesuaikan dengan penyerapan dan kebutuhan daerah serta disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada secara nasional. commit to user



b. Ruang lingkup Jaminan Persalinan : Pelayanan persalinan dilakukan secara terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan. Ruang lingkup pelayanan jaminan persalinan terdiri dari : 1) Pelayanan persalinan tingkat pertama Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir) tingkat pertama. Pelayanan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan Puskesmas PONED serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan Jaminan persalinan di tingkat pertama meliputi : a) Pemeriksaan kehamilan b) Pertolongan persalinan normal c) Pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan d) Pelayanan bayi baru lahir e) Penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir. 2) Pelayanan persalinan tingkat lanjutan commit to user



Pelayanan persalinan tingkat lanjutan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan spesialistik, terdiri dari pelayanan kebidanan dan neonatus kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi dengan risiko tinggi dan komplikasi, di rumah sakit pemerintah dan swasta yang tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan dilaksanakan berdasarkan rujukan, kecuali pada kondisi kedaruratan. Jenis pelayanan Persalinan di tingkat lanjutan meliputi :

a) Pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi (RISTI) dan penyulit b) Pertolongan persalinan dengan RISTI dan penyulit yang tidak mampu dilakukan di pelayanan tingkat pertama. c) Penanganan komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir di Rumah Sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang setara. c. Paket manfaat Jaminan Persalinan : Peserta jaminan persalinan mendapatkan manfaat pelayanan yang meliputi: 1) Pemeriksaan kehamilan (ANC) Pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan tata laksana pelayanan mengacu pada buku Pedoman KIA. Selama hamil sekurang-kurangnya ibu hamil diperiksa sebanyak 4 kali dengan frekuensi yang dianjurkan sebagai berikut : a) 1 kali pada triwulan pertama b) 1 kali pada triwulan kedua c) 2 kali pada triwulan ketiga commit to user



Pemeriksaan kehamilan yang jumlahnya melebihi frekuensi di atas pada tiap-tiap triwulan tidak dibiayai oleh program ini. 2) Persalinan normal 3) Pelayanan nifas normal, termasuk KB pasca persalinan 4) Pelayanan bayi baru lahir normal 5) Pemeriksaan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi 6) Pelayanan pasca keguguran 7) Persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar 8) Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi dasar 9) Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi dasar 10) Pemeriksaan rujukan kehamilan pada kehamilan risiko tinggi 11) Penanganan rujukan pasca keguguran 12) Penanganan kehamilan ektopik terganggu (KET) 13) Persalinan dengan tindakan emergensi komprehensif 14) Pelayanan nifas dengan tindakan emergensi komprehensif 15) Pelayanan bayi baru lahir dengan tindakan emergensi komprehensif 16) Pelayanan KB pasca persalinan. Tatalaksana PNC dilakukan sesuai dengan buku pedoman KIA. Ketentuan pelayanan pasca persalinan meliputi pemeriksaan nifas minimal 3 kali. d. Besaran Tarif : Besaran tarif pelayanan jaminan persalinan di fasilitas kesehatan dasar ditetapkan sebagaimana tabel berikut. commit to user



Tabel 2.1 Besaran Tarif Pelayanan Jaminan Persalinan Pada Pelayanan Tingkat Pertama No 1 2 3

4

Jenis Pelayanan Pemeriksaan kehamilan (ANC) Persalinan normal

Frek 4 kali

Tarif (Rp) 10.000

Jumlah (Rp) 40.000

1 kali

350.000

350.000

10.000

30.000

Standar 3x

100.000

100.000

Pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi, wajib segera dirujuk

500.000

500.000

Pelayanan nifas 3 kali termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan Pelayanan persalinan 1 kali tak maju dan atau pelayanan pra-rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi.

5

Pelayanan pasca 1 kali keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi. Sumber: juknis jampersal 2011

Keterangan Standar 4x

Keterangan : 1) Klaim persalinan ini tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapi dapat dilakukan klaim terpisah, misalnya ANC saja, persalinan saja, atau PNC saja. 2) Pelayanan nomor 5 dilakukan pada Puskesmas yang mempunyai kemampuan dan sesuai kompetensinya. 3) Apabila diduga/diperkirakan adanya risiko persalinan sebaiknya pasien sudah dipersiapkan jauh hari untuk dilakukan rujukan ke fasilitas commit to user kesehatan yang lebih baik dan mampu seperti Rumah Sakit.



4) Sedangkan besaran biaya untuk pelayanan Jaminan persalinan tingkat lanjutan menggunakan tarif paket Indonesia Case Base Group (INACBGs). e. Kelengkapan pertanggungjawaban klaim : 1) Fasilitas kesehatan tingkat pertama Pertanggungjawaban klaim pelayanan Jaminan Persalinan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke Tim Pengelola Kabupaten/Kota dilengkapi : a) Fotokopi kartu identitas diri sasaran yang masih berlaku (KTP atau identitas lainnya), dan bagi peserta jamkesmas dilengkapi dengan fotokopi kartu Jamkesmas. b) Fotokopi lembar pelayanan pada buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan untuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan. Apabila peserta Jamkesmas atau penerima manfaat Jaminan persalinan non Jamkesmas tidak memiliki buku KIA pada daerah tertentu, dapat digunakan kartu ibu atau keterangan pelayanan lainnya pengganti buku KIA yang ditandatangani ibu hamil/bersalin dan petugas yang menangani. Untuk pemenuhan buku KIA di daerah, Tim Pengelola Kabupaten/Kota

melakukan

koordinasi

kepada

penanggung

jawabprogram KIA daerah maupun pusat(Ditjen Gizi dan KIA). c) Partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan untuk Pertolongan persalinan. Pada kondisi tidak ada commit to user



partograf dapat digunakan keterangan lain yang menjelaskan tentang pelayanan persalinan yang diberikan.

d) Fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra

rujukan

yang

telah

dilakukan

ditandatangani

oleh

sasaran/keluarga. Tabel 2.2 Bukti Penunjang Klaim di Pelayanan Tingkat Dasar No

Jenis pelayanan Kartu Jamkesmas/ identitas

3

Pemeriksaan kehamilan Pertolongan persalinan normal Pertolongan persalinan resiko tinggi

4

Pemeriksaan Nifas (Pasca

1 2

+ +

+

BUKTI PENUNJANG Buku KIA/Kartu Partograf ibu

Surat Rujukan

+ +

+

+ (Kecuali emergensi tidak

diperlukan) +

+

Persalinan) Sumber: juknis jampersal 2011 2) Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan Pertangungjawaban klaim pelayanan Jaminan persalinan di fasilitas kesehatan lanjutan dilengkapi : a) Fotokopi kartu identitas diri sasaran yang masih berlaku (KTP atau identitas lainnya), dan bagi peserta Jamkesmas dilengkapi dengan fotokopi kartu jamkesmas. commit to user



b) Fotokopi/tembusan surat rujukan dari puskesmas, Fasilitas kesehatan swasta/bidan praktik mandiri ditandatangani oleh sasaran atau keluarga sasaran. c) Bukti pelayanan untuk rawat jalan dan resume medis untuk rawat inap. Tabel 2.3 Bukti Penunjang Klaim Di Pelayanan Tingkat Lanjutan No

1 2

Jenis pelayanan

Pemeriksaan kehamilan Pertolongan persalinan

BUKTI PENUNJANG Kartu Bukti Resume jamkesmas/identitas pelayanan medis lainnya +

+

Pemeriksaan nifas (pasca + persalinan dengan risti) 4 Pelayanan bayi baru + lahir/neonates 5 Gangguan kehamilan dan + penanganan komplikasi Sumber: juknis jampersal 2011

Surat rujukan

+

+

+

+

+ (kecuali pada keadaan emergensi dasar)

+

+

+

+

+

+

3

+

Catatan : Karena tata kelola dan pembiayaan pelayanan persalinan berlaku sama untuk peserta Jamkesmas dan penerima manfaat Jaminan Persalinan, maka to user syarat-syarat administratifcommit dan pembiayaan di atas berlaku untuk peserta



Jamkesmas dan penerima manfaat Jaminan Persalinan (kecuali ruang lingkup manfaat peserta Jamkesmas lebih komprehensif). B. KERANGKA BERFIKIR Kerangka berpikir merupakan landasan untuk mengembangkan teori dalam penelitian. Implementasi kebijakan merupakan apa yang terjadi antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan apa yang menjadi (dianggap) hasil kebijakan. Dengan kata lain membandingkan apa yang menjadi ketentuan kebijakan seperti yang tertulis dalam pedoman pelaksanaan dengan apa yang terjadi di lapangan atau realitasnya. Implementasi kebijakan program jaminan persalinan dibagi menjadi beberapa tahap, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus di lapangan. Hal ini karena ada kompleksitas dalam pelaksanaan kebijakan. Banyak hal di lapangan yang membuat implementasi tidak serta merta langsung bisa diterapkan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Melihat model implementasi kebijakan di atas, ada beberapa faktor yang mendukung implementasi program jaminan persalinan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada tiga faktor model proses implementasi, yaitu: sumber daya, komunikasi, dan dukungan publik. Dengan menggunakan ketiga faktor tersebut, kita bisa melihat secara lebih jelas pelaksanaan program jaminan persalinan di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo Kabupaten Pacitan tahun 2011, sehingga pelaksanaan commit to user



program diharapkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh sasaran.

Gambaran penelitian ini dapat dilihat pada kerangka berpikir di bawah.

Peraturan Menteri

Implementasi

Faktor

Kesehatan nomor

program jampersal:

mendukung

631/MENKES/PER/III

ü Persiapan

/2011 Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan

ü Pelaksanaan ü Pelaporan

yang

implementasi program jampersal: ü Sumber daya ü Komunikasi ü Dukungan publik

Tujuan dan manfaat program jampersal Gambar 2.4 Kerangka Berfikir

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN A. JENIS DAN TIPE PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara lain dari kuantifikasi atau pengukuran (Anselm Strauss & Juliet Corbin, 1997: hal. 11). Menurut Kountur (2004: 105), penelitian deskriptif (descriptive research) adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan, sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Ciri-ciri penelitian deskriptif : 1. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi saat itu. 2. Menguraikan satu variabel saja atau beberapa variabel namun diuraikan satu persatu. 3. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan (treatment). B. LOKASI PENELITIAN Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian berada di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan sebagai salah satu puskesmas di Kabupaten Pacitan yang melaksanakan program jaminan persalinan. commit to user

33



C. SUMBER DATA Menurut Lofland dan Lofland (seperti dikutip Moleong, 2002: 112), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data utama penelitian implementasi program jaminan persalinan ini adalah informan. D. TEKNIK SAMPLING Penentuan sampel dalam penelitian ini bukan untuk mewakili populasi melainkan untuk mewakili informasinya. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih

informan yang dianggap

mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap (Sutopo, 2002: 56). E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Cara untuk memperoleh data yang relevan melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan wawancara menurut Lincoln dan Guba

(seperti dikutip

Moleong, 2002: 135-136) antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang commit to user



telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (trianggulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Ada tiga macam pendekatan wawancara yang disampaikan oleh Patton (1980:197), sebagai berikut : (a) Wawancara pembicaraan informal. Pada jenis wawancara ini, tergantung spontanitas pewawancara dalam mengajukan pertanyaan. (b) Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara. Wawancara jenis ini mengharuskan pewawancara untuk membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan kondisi responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya. (c) wawancara baku terbuka. Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku dengan tujuan untuk menghindari bias jika yang diwawancarai jumlahnya cukup banyak. Untuk memperoleh sumber data utama atau sumber data primer dilakukan wawancara kepada informan, yaitu : 1. Ketua Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Kabupaten. 2. Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. 3. Kepala UPT Puskesmas Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. commit to user



4. Bidan desa di wilayah kerja UPT Puskesmas Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. 5. Sasaran program, yaitu warga yang memperoleh manfaat dari program Jaminan Persalinan di wilayah kerja UPT Puskesmas Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. F. VALIDITAS DATA Menurut Patton (2006: 78), validitas data merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian. Untuk mencari validitas data, dalam penelitian digunakan trianggulasi agar validitas data semakin meningkat. Ada empat macam teknik trianggulasi menurut Patton, yaitu sebagai berikut : 1. Trianggulasi data atau trianggulasi sumber. Menggali data yang sama atau sejenis dari sumber data yang berbeda. Trianggulasi sumber bisa dilakukan pada informan maupun terhadap sumber data yang berasal dari arsip maupun dokumen yang berkaitan dengan data yang dimaksud. 2.

Trianggulasi peneliti, yaitu hasil penelitian baik data atau pun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhan bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti.

3. Trianggulasi metodologis, yaitu menguji data yang sama atau sejenis dari sumber data yang sama dengan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda. Bisa melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi.

commit to user



4. Trianggulasi teoretis, yaitu trianggulasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Teori yang digunakan bisa dari disiplin yang berbeda maupun teori yang berbeda tapi masih dalam satu disiplin. Denzin (seperti dikutip Patton, 2006: 78) , telah menengarai empat tipe dasar triangulasi : 1. Trianggulasi data, adalah penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian, sebagai contoh, mewawancarai orang pada posisi status yang berbeda atau dengan titik pandang yang berbeda; 2. Trianggulasi investigator, penggunaan beberapa evaluator atau ilmuwan sosial yang berbeda; 3. Trianggulasi teori, penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan seperangkat tunggal data; dan 4. Trianggulasi metodologis, penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal, seperti wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan terstruktur, dan dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan trianggulasi data atau trianggulasi sumber untuk memperoleh validitas data. G. TEKNIK ANALISIS DATA Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari commit to user



catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan,

membuang

yang

tidak

perlu,

dan

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulankesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Gambar 3.1 Komponen-komponen analisis data Kegiatan analisis yang ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penyelesaian, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.

commit to user



Tiga hal utama tersebut sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar. Dalam pandangan ini tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif.

Gambar 3.2 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif

Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang, terus menerus. Tiga hal tersebut berurutan sebagai rangkaian yang saling susul menyusul.

commit to user



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN UPT Puskesmas Ngadirojo terletak di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan bagian timur. Tepatnya di Jalan Raya Lorok, Desa Cokrokembang. Kecamatan Ngadirojo memiliki 18 desa, hanya 12 desa yang masuk dalam wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo. Desa yang tercakup dalam wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo yaitu, Desa Bodag, Desa Tanjung Lor, Desa Cangkring, Desa Bogoharjo, Desa Cokrokembang, Desa Ngadirojo, Desa Pagerejo, Desa Wiyoro, Desa Tanjung Puro, Desa Hadiluwih, Desa Hadiwarno dan Desa Sidomulyo. Delapan desa lainnya masuk dalam wilayah kerja puskesmas Wonokarto. Secara geografis, desa yang masuk dalam wilayah kerja puskesmas Ngadirojo berada di dataran rendah, dan sebagian kecil, kurang lebih 30 persen berada di pegunungan. Secara demografis, jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas Ngadirojo pada akhir tahun 2009 adalah sebesar 32.564 jiwa. Terdiri dari 15.929 jiwa lakilaki dan 16.635 jiwa perempuan. Jika dirinci, setiap desa memiliki jumlah penduduk sebagai berikut.

commit to user



Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Di Wilayah Kerja Puskesmas Ngadirojo Jumlah penduduk No

Desa Laki-laki

Perempuan

Total

1

Cokrokembang

1639

1708

3347

2

Cangkring

534

529

1063

3

Bodag

1213

1278

2491

4

Tanjunglor

1036

1121

2157

5

Bogoharjo

836

1003

1839

6

Ngadirojo

1030

1046

2076

7

Wiyoro

1171

1238

2409

8

Pagerejo

2261

2316

4577

9

Tanjungpuro

1097

1179

2276

10

Hadiluwih

1117

1166

2283

11

Hadiwarno

1753

1808

3561

12

Sidomulyo

2204

2281

4485

Jumlah

15929

16.635

32.564

Sumber: profil puskesmas Ngadirojo 2010 UPT Puskesmas Ngadirojo memiliki visi “Puskesmas dengan Pelayanan Prima Menuju Masyarakat Ngadirojo yang Sehat.” Puskesmas dengan Pelayanan Prima yaitu pelayanan dengan cepat, tepat, dan memuaskan. Sedangkan Masyarakat Ngadirojo Sehat adalah masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat, memanfaatkan sarana kesehatan, menurunnya Angka commit to user Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya angka



kesakitan, menurunnya angka gizi buruk, semua desa telah UCI (Universal Child Imunization), dan terpenuhinya kebutuhan sanitasi dasar. Untuk mewujudkan visi tersebut, UPT Puskesmas Ngadirojo menetapkan misi sebagai berikut: 1. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima Memberikan pelayanan kesehatan yang prima adalah memberikan pelayanan yang cepat, tepat, memuaskan, aman dan nyaman. Pelayanan kesehatan yang prima bertujuan agar para pengunjung atau pasien dan petugas kesehatan merasa puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan. 2. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan Kesehatan merupakan tanggung jawab bersama setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Pembangunan berwawasan kesehatan mencakup adanya peningkatan rumah sehat dan tata lingkungan yang baik dan sehat. 3. Meningkatkan kesadaran hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat Peran serta individu, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan upaya kesehatan. Peningkatan kesadaran hidup sehat

mencakup

Keluarga

Sadar Gizi,

kebiasaan

berolah

raga,

pemanfaatan sarana kesehatan, Desa Siaga, dan pemanfaatan posyandu.

commit to user



4. Meningkatkan mutu dan keterjangkauan pelayanan kesehatan Tanggung jawab sektor kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan cakupan dan pemerataan jangkauan pelayanan di masyarakat sehingga sangat diperlukan adanya peningkatan mutu sumberdaya kesehatan yang mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Hal tersebut dilakukan dengan adanya petugas yang terlatih, cekatan dan terampil, sopan dan ramah, adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan standart dan protap, serta pelayanan pengobatan / UPT Puskesmas keliling secara berkala. Program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Puskesmas Ngadirojo adalah sebagai berikut: 1. BP 2. KIA/ KB 3. Gizi 4. Promosi Kesehatan 5. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 6. Kesehatan Lingkungan 7. Pelayanan Rawat Inap 8. Poli Gigi 9. Laboratorium 10. Kesehatan Jiwa

commit to user



11. Pelayanan Lansia 12. Radiologi 13. Home Care 14. Rujukan Kesehatan 15. Kereta/ Mobil Jenasah 16. UKS 17. Program Imunisasi 18. UGD 19. Fisioterapi

commit to user

45

KEPALA UPT PUSKESMAS

KASUBAG TU

KEU

TU UMUM

DIVISI UKP

BP

KES GIGI

SARPRAS

EP

DIVISI UKM

LAB

KIA/KB

RADIOLOGI

PUSTU

UGD/RA

POLINDES

PROMK

PUSLING

GIZ

PL

POSKESDES

Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPT Puskesmas Ngadirojo SK Kadinkes Nomor : 800/977/408.36/2008

UKS/UKS

KK/MAT

USIL

P2



Uraian Tugas Berdasarkan Struktur Organisasi (Implementasi SK Menkes 128 Tahun 2004) UPT Puskesmas Ngadirojo No 1

Nama Jabatan Kepala Puskesmas

2

Koordinator Usaha

3

Keuangan

4

Umum

Unit

Uraian Tugas 1. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, bimbingan dan supervisi. 2. Mengadakan koordinasi di tingkat kecamatan. 3. Sebagai penggerak pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. 4. Sebagai tenaga ahli pendamping Camat. 5. Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di puskesmas. Tata 1. Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan di unit TU. 2. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unit TU. 3. Menggantikan tugas Kepala Puskesmas bila Kepala Puskesmas berhalangan hadir. 1. Melakukan perencanaan keuangan. 2. Merealisasikan keuangan. 3. Membuat pembukuan/penutupan kas. 4. Mengambil gaji dan dana operasional serta yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai. 5. Pencatatan dan pelaporan. 6. Membuat petikan daftar gaji. 7. Menerima setoran dari masing-masing unit pelayanan. 8. Mengkoordinir bendahara-bendahara di Puskesmas. 9. Melakukan setoran perda ke kas daerah. 1. Registrasi surat masuk dan keluar. 2. Melanjutkan disposisi pimpinan. 3. Membuat konsep surat. 4. Mengkoordinir kegiatan petugas bagian pengiriman semua laporan puskesmas. 5. Mengkoordinir kegiatan petugas bagian perbaikan sarana puskesmas. commit to user 6. Mengarsipkan surat.


5

6

7


7. Melakukan kegiatan yang bersifat umum. 8. Mengkoordinir pembuatan spanduk yang bersifat umum. Kepegawaian 1. Membuat laporan kepegawaian (absensi, budgeting, DUK, laporan triwulan, tahunan, dan sebagainya). 2. Mengetik DP 3 yang sudah diisi nilai oleh atasan langsung. 3. Mendata dan mengarsipkan file pegawai. 4. Mengusulkan cuti dan kenaikan pangkat. 5. Mengusulkan tunjangan pegawai (penyesuaian fungsional, baju, sepatu dan lain-lain). 6. Membuat Model C. 7. Merekap Absensi ( ijin, cuti, sakit ). 8. Membuat absensi mahasiswa/siswa yang praktek di Puskesmas. 9. Membuat perencanaan untuk pengembangan kualitas SDM staf puskesmas. 10. Menyusun daftar pembagian tugas untuk staf puskesmas dengan persetujuan kepala puskesmas. Data dan Informasi 1. Sebagai pusat data dan informasi puskesmas. 2. Mengumpulkan dan mengecek laporan puskesmas sebelum dikirim ke dinas kesehatan. 3. Menyajikan laporan dalam bentuk visualisasi data (tabel, grafik, dan lain-lain). 4. Mengidentifikasi masalah program dari hasil visualisasi data dan menyerahkan hasilnya kepada koordinator perencanaan dan penilaian. 5. Bersama-sama team data dan informasi menyusun semua laporan puskesmas (PTP, minilok, laporan tahunan, stratifikasi, dan sebagainya). 6. Pencatatan dan pelaporan. Perencanaan dan Evaluasi 1. Mengkoordinir kegiatan tim perencanaan dan penilaian. 2. Menyusun jadwal evaluasi kegiatan puskesmas secara kontinyu. 3. Menyusun laporan hasil evaluasi dan commit perencanaan to user untuk selanjutnya diserahkan


8

9

10

11


kepada koordinator data & informasi serta koordinator program terkait. 4. Mengarsipkan hasil kegiatan. Koordinator UPTF Upaya 1. Mengkoordinir dan bertanggung jawab dalam Kesehatan Masyarakat penyusunan perencanaan dan evaluasi Kegiatan di unit P2M, PROM.KES, KIA/KB, GIZI dan KESLING. 2. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya. Koordinator Unit 1. Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan di Pencegahan dan unit P2M. Pemberantasan Penyakit 2. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap (P2M) kegiatan di unitnya. 3. Ikut secara aktif mencegah dan mengawasi terjadinya peningkatan kasus penyakit menular serta menindaklanjuti terjadinya KLB. Pemegang Program 1. Berperan aktif secara dini melakukan Surveilans pengamatan terhadap penderita, kesling, perilaku masyarakat dan perubahan kondisi. 2. Analisis tentang KLB. 3. Penyuluhan kesehatan secara intensif. 4. Pencatatan dan pelaporan. Pemegang Program P2 Bertanggung jawab dan mengkoordinir kegiatan Imunisasi sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Imunisasi Polio, Campak, HB, BCG, DPT pada bayi ditempat pelayanan kesehatan ( Puskesmas,Posyandu dan pustu ). 2. Pelaksanaan Imunisasi TT pada BUMIL & WUS ditempat pelayanan kesehatan. 3. Penyuluhan imunisasi dan sweeping ke rumah target yang tidak datang ke tempat pelayanan kesehatan. 4. Pelaksanaan BIAS di tiap SD oleh tim Puskesmas dan kader. 5. Pengambilan Vaksin 2 kali sebulan. 6. Sterilisasi alat dan pemeliharaan Coldchain di Puskesmas atau Pustu. 7. Merencanakan persediaan dan kebutuhan vaksin secara teratur. commit to user 8. Monitoring / evaluasi PWS.


12

Pemegang Program Diare

13

Pemegang Program TBC

14

Pemegang Program ISPA

15

Pemegang Program Rabies

16

PROMOSI KESEHATAN (PROMKES)


P2 1. Penyuluhan untuk memasyarakatkan hidup bersih dan sehat serta memasyarakatkan oralit. 2. Kaporitisasi sumur-sumur dan sumber air sebanyak 2 kali se tahun. 3. Surveillance yaitu mengurangi dan menghindari kontak untuk mencegah penyebaran kasus. 4. Pecatatan dan pelaporan. 5. Penemuan dan pengobatan penderita diare di dalam maupun di luar gedung. 6. Aktif dalam penyelidikan KLB/peningkatan kasus. P2 1. Penyuluhan tentang TBC serta kunjungan dan follow up ke rumah pasien. 2. Pencatatan dan pelaporan kasus. 3. Penemuan secara dini penderita TBC. 4. Pengobatan penderita secara lengkap. 5. Koordinasi dengan petugas laboratorium terhadap penderita/tersangka TBC untuk mencari BTA +. P2 1. Penyuluhan tentang ISPA. 2. Penemuan secara dini penderita ISPA. 3. Pengobatan penderita secara lengkap. 4. Pencatatan dan Pelaporan kasus. P2 1. Pencatatan pasien yang digigit HPR ( Hewan Penular Rabies). 2. Pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) bagi pasien digigit anjing. 3. Pengamprahan dan pencatatan pemakaian VAR. 4. Pembuatan laporan pasien dan vaksin. 1. Mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan promosi kesehatan di wilayah kerja puskesmas. 2. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan promosi dilakukan bersama-sama dengan koordinator program yang terkait. 3. Kegiatan dalam Gedung : a. Penyuluhan langsung kepada perorangan maupun kelompok penderita di Puskesmas / commit to user Pustu.


17

18

19


b. Penyuluhan tidak langsung melalui Media Poster / Pamflet. 4. Kegiatan di luar Gedung. a. Penyuluhan melalui media masa, pemutaran Film, siaran keliling maupun media tradisional. b. Penyuluhan kelompok melalui posyandu dan sekolah. 5. Koordinator pelaksanaan PHBS. 6. Koordinator pelaksanaan Bali Sehat. 7. Pencatatan dan pelaporan. Pemegang Program 1. Pendataan KK dan anggota Gakin. JPKMM 2. Penyusunan perencanaan dana operasional JPKMM. 3. Pencatatan operasional dana JPKMM. 4. Pelayanan kesehatan untuk anggota JPKMM. 5. Penyuluhan tentang prosedur dan tata laksana pemanfaatankartu GAKIN. 6. Pencatatan dan Pelaporan. Koordinator Unit 1. Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan KIA,KB, Gizi di unit KIA,KB, Gizi, Kesehatan Anak, Kesehatan Remaja. 2. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya. 3. Ikut secara aktif mencegah dan mengawasi terjadinya masalah dan memecahkan masalah yang ada di unitnya. Pemegang Program Kes. 1. Pemeliharaan kesehatan Ibu dari hamil, Ibu melahirkan dan menyusui, serta bayi, anak balita dan anak pra sekolah sampai usia lanjut. 2. Imunisasi TT 2 kali pada bumil dan imunisasi pada bayi berupa BCG, DPT, polio dan Hb sebanyak 3 kali serta campak sebanyak 1 kali. 3. Penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA, gizi dan perkembangan anak. 4. Pelayanan KB kepada semua PUS, dengan perhatian khusus kepada mereka yang melahirkan anak berkali-kali karena termasuk commitgolongan to user ibu beresiko tinggi (resti).


20

21

22


5. Pengobatan bagi ibu untuk jenis penyakit ringan. 6. Kunjungan rumah untuk perkesmas, bagi yang memerlukan pemeliharaan, memberi penerangan dan pendidikan kesehatan dan untuk mengadakan pemantauan pada mereka yang lalai mengunjungi puskesmas serta meminta agar mereka datang ke puskesmas lagi. 7. Pembinaan dukun bayi. Pemegang program Kes. 1. Pengawasan dan bimbingan kepada Taman Anak Kanak-Kanak. 2. Pengobatan bagi bayi, anak balita dan anak pra sekolah untuk jenis penyakit ringan. 3. Pemantauan/pelaksanaan DDTKA pada bayi, anak balita dan anak pra sekolah. 4. Membuat laporan MTBS. Pemegang Program KB 1. Komunikasi informasi dan edukasi (KIE). 2. Pelayanan Kontrasepsi. 3. Pembinaan dan Pengayoman Medis kontrasepsi peserta KB. 4. Pelayanan rujukan KB. 5. Pencatatan dan Pelaporan. Pemegang Program Gizi 1. Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). 2. Penimbangan bayi. 3. Sarana posyandu. a. Pemetaan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI). b. Penggunaan ASI eksklusif. c. Pengukuran LILA WUS. d. Penyuluhan UPGK. 4. Penanggulangan Anemia Gizi Besi. a. Distribusi tablet Fe. b. Distribusi sirup Fe. c. Penyuluhan. d. Pengadaan bahan dan obat Fe. 5. Penanggulangan GAKI. a. Monitoring garam beryodium. b. Koordinasi LS / LP. commit c. to user Penyuluhan.


23

24

25


d. Pengadaan bahan Iodina Test. 6. Penanggulangan Defisiensi Vit. A. a. Balita b. Ibu Nifas c. Penyuluhan d. Pengadaan Obat 7. SKPG a. PSG (Pengadaan blanko dan pelaksanaan PSG). b. PKG. c. Koordinasi LS/LP. d. Pemetaan Kecamatan Rawan Pangan. e. Intervensi kasus gizi buruk/pemberian PMT. f. TBABS. 8. Pengembangan Pojok Gizi (POZI). 9. Pembinaan dan Evaluasi. Pemegang Program 1. Menyusun perencanaan dan evaluasi di unit Kesehatan Lingkungan kesling. 2. Mengurangi bahkan menghilangkan semua unsur fisik dan lingkungan yang memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat melalui penyuluhan kesling. 3. Penyehatan air bersih. 4. Penyehatan pembuangan sampah. 5. Penyehatan lingkungan dan pemukiman. 6. Penyehatan pembuangan air limbah. 7. Penyehatan makana dan minuman. 8. Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum. 9. Pengawasan tempat pengelolaan pestisida. 10. Pelaksana perundangan di bidang kesehatan lingkungan. 11. Pembakaran sampah medis. 12. Pencatatan dan pelaporan. Koordinator UPTF Upaya 1. Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan Kesehatan Perorangan di unit dan ASKES. 2. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya. Pemegang Program 1. Menentukan target sasaran serta merencanakan commitkebutuhan to user obat dengan gudang farmasi. Pengobatan


26

27

28

29

30


2. Melakukan tindakan pengobatan sesuai standar puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama. 3. Merujuk pasien ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. 4. Penemuan dan pencatatan kasus. 5. Menentukan kasus tertinggi di wilayah kerja (rekap kasus penyakit terbanyak). 6. Pencatatan dan pelaporan. Koordinator UPTF Jaring 1. Menyusun perencanaan dan evaluasi kegiatan Pelayanan Puskesmas di unit P3K, Pusling dan Pustu. 2. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan di unitnya. Koordinator Unit P3K 1. Mengkoordinir kegiatan P3K. 2. Mempersiapkan semua kebutuhan, jadwal acara dan petugas P3K. 3. Pencatatan dan pelaporan. Pemegang Program Usia 1. Pendataan usila. lanjut 2. Kegiatan promotif dengan penyuluhan gizi, kes. dimasa tua, agama, dll ke masyarakat dan kelompok usila. 3. Senam kesegaran jasmani. 4. Meningkatkan PSM dengan cara mengikut sertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan. 5. Kegiatan preventif dengan pemeriksaan berkala. 6. Kegiatan pengobatan melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 7. Kegiatan pemulihan untuk mengembalikan fungsi organ yang telah menurun. 8. Pencatatan dan pelaporan. Pemegang Program 1. Menyusun perencanaan. Kesehatan Gigi dan Mulut 2. Melaksakan UKGS dan UKGMD. 3. Pelayanan berupa pemeriksaan, perawatan, pengobatan, penambalan, pencabutan, pembersihan karang gigi serta rujukan gigi dan mulut serta rujukan. 4. Pencatatan dan pelaporan. commit to user Pemegang Program 1. Mempersiapkan dan memeriksa sediaan serta



Laboratorium

31

Pemegang Gudang Obat

32

Pemegang Logistik

33

Koordinator Apotik

34

Pustu

35

Polindes

menegakkan diagnosa (darah, urine, tinja, sputum dan lepra). 2. Mengirimkan sediaan untuk diperiksa di tingkat pelayanan yang lebih tinggi sesuai dengan sistem rujukan pelayan kesehatan. 3. Merencanakan kebutuhan bahan dalam setahun. 4. Pemeriksaan khusus TB/cross check. 5. Memeriksa sediaan yang dikirim dari BLK (pemantauan mutu eksternal). 6. Pencatatan dan pelaporan. Program 1. Merencanakan amprahan dan pengadaan obat serta pendistribusisan obat. 2. Penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan obat puskesmas maupun pustu. 3. Pengecekan obat di puskesmas dan pustu (kerapian dan kebersihan gudang obat). 4. Penyuluhan cara pemakaian obat yang benar di puskesmas dan pustu. 5. Pencatatan dan pelaporan. Program 1. Menyusun perencanaan dan evaluasi. 2. Penerimaan dan pengeluaran logistik. 3. Pengecekan terhadap keadaan logistik (registrasi barang, KIR, dll). 4. Pencatatan dan pelaporan. Program 1. Melayani resep sesuai petunjuk serta mengatur kebersihan dan kerapian apotik. 2. Penyuluhan langsung ke pasien tentang tata cara pemakaian obat. 3. Pengecekan obat yang telah dikeluarkan/sensus harian obat. 4. Pencatatan dan pelaporan. Puskesmas pembantu yaitu unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatankegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Polindes atau Pondok bersalin desa adalah Suatu tempat atau lembaga Unit Kegiatan Bersama commit to user Masyarakat

(UKBM)

yang

didirikan

oleh



masyarakat

atas

dasar

musyawarah

sebagai

kelengkapan dari pembangunan kesmas untuk memberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) dikelola oleh bidan desa (bides) bekerjasama dengan dukun bayi dibawah pengawasan dokter puskesmas setempat . Fungsi Polindes :

36

Pusling Keliling)

1. Sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak (termasuk KB). 2. Sebagai tempat pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan. 3. Sebagai tempat untuk konsultasi, penyuluhan dan pendidikan kesehatan masyarakat dan dukun bayi maupun kader. (Puskesmas Puskesmas Keliling yaitu unit pelayanan kesehatan keliling

yang

bermotor dan

dilengkapi peralatan

dengan

kendaraan

kesehatan, peralatan

komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas dengan fungsi dan tugas yaitu memberi pelayanan kesehatan daerah terpencil, melakukan penyelidikan KLB, transport rujukan pasien, penyuluhan kesehatan dengan audiovisual. 37

Poskesdes

Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Kegiatan utama dari Poskesdes adalah

pengamatan

dan

kewaspadaan

dini

(surveilans penyakit, surveilans gizi, surveilans perilaku beresiko dan surveilans lingkungan), kegawatdaruratan kesehatan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta pelayanan kesehatan dasar. commit to user



B. IMPLEMENTASI

PROGRAM

JAMINAN

PERSALINAN

DI

WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS NGADIROJO, KECAMATAN NGADIROJO, KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Jenis layanan Jaminan Persalinan meliputi layanan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC); pelayanan persalinan normal; pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan; pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra-rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi; pelayanan pasca keguguran, pelayanan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar. Program

Jaminan

Persalinan

dirancang

dengan

tujuan

untuk

mengakselerasi tercapainya tujuan pembangunan millennium ke-5, yaitu mengurangi angka kematian ibu melahirkan. Dengan meningkatnya akses terhadap pelayanan persalinan oleh dokter atau bidan, maka diharapakan angka kematian ibu melahirkan akan turun. Pihak yang berhak mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan persalinan meliputi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas sampai 42 hari pasca melahirkan, dan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Pada tahun 2011, cakupan layanan yang dijamin dalam jaminan persalinan meliputi pelayanan persalinan tingkat pertama dan pelayanan persalinan tingkat lanjutan. commit to user



Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB paska persalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir) tingkat pertama. Pelayanan persalinan tingkat lanjutan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan spesialistik, terdiri dari pelayanan kebidanan dan neonatus kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi dengan risiko tinggi dan komplikasi, di rumah sakit pemerintah dan swasta yang tidak dapat ditangani pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan dilaksanakan berdasarkan rujukan, kecuali pada kondisi kedaruratan. Secara umum, tujuan Jaminan Persalinan adalah meningkatnya akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB melalui jaminan pembiayaan untuk pelayanan persalinan. Jaminan Persalinan tidak jauh berbeda dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas), karena Jaminan Persalinan merupakan perluasan kepesertaan dari jamkesmas. Pengelolaan Jaminan Persalinan mengikuti tata kelola jamkesmas. Khusus untuk Jaminan Persalinan, sasaran tidak terbatas pada masyarakat yang kurang mampu, tetapi menjangkau semua ibu hamil dari berbagai lapisan ekonomi. commit to user



1. Implementasi Program Jampersal Program Jaminan Persalinan di wilayah kerja UPT Puskesmas Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan telah dilaksanakan sejak bulan Maret tahun 2011. Proses implementasi program jaminan persalinan di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Inilah uraian mengenai tahapan dalam pelaksanaan program jaminan persalinan di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo. a. Tahap Persiapan Menurut Kepala Puskesmas Ngadirojo, dr. Sukamto, tidak ada persiapan khusus sebelum melaksanakan program Jaminan Persalinan. Pelaksanaan program mengalir saja. Menurutnya, program jaminan persalinan mudah untuk diterapkan sehingga persiapan secara khusus memang tidak terlalu diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sebelum mengimplementasikan program Jaminan Persalinan, para pelaku kebijakan perlu untuk memahami isi, arah, tujuan dan sasaran program jaminan persalinan. Setelah itu mengadakan sosialisasi program kepada sasaran. Kemudian para pelaku kebijakan melakukan pendataan sasaran program sebagai langkah persiapan. Untuk memahamkan para pelaku kebijakan mengenai isi, arah, tujuan dan sasaran program jaminan persalinan, kegiatan sosialisasi program dimulai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan. Menurut Bapak Ari commit to user



Priambodo selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, sosialisasi program jaminan persalinan kepada pihak puskesmas memang ada. Pada momen ini, program jaminan persalinan disampaikan kepada puskesmas dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan. Upaya ini sebagai langkah awal sebelum program sampai kepada masyarakat. Menurut Ibu Emi Wahyurini, kepala program KIA/KB Puskesmas Ngadirojo, beliau membenarkan pula adanya sosialisasi program jaminan persalinan. Menurutnya program jaminan persalinan disampaikan kepada para bidan dalam rapat bersama dan tidak ada forum khusus yang dibuat untuk itu. Hal ini dibenarkan oleh bidan di Polindes Hadiwarno, Ibu Dwi Rahayu Rinto Siswati dan Ibu Estining Rahayu, selaku bidan di Pustu Wiyoro bahwa sosialisasi program jaminan persalinan dilakukan pada waktu rapat bersama oleh kepala puskesmas. Hal yang disampaikan meliputi apakah program jaminan persalinan itu, apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana caranya. (Wawancara tanggal 10 Mei 2012) Sosialisasi sangat penting artinya karena dari sini, para pelaksana kebijakan dapat memahami mekanisme pelaksanaan program dan apa yang menjadi tujuan program serta segala hal yang berkaitan dengan program jaminan persalinan.

commit to user



Seperti yang disampaikan oleh

Dr. Joko Widodo, M. S. dalam

bukunya yang berjudul “Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik”: Informasi kebijakan perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target groups) kebijakan agar para pelaku kebijakan

dapat

mempersiapkan

dengan

benar apa yang harus

dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. ( Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Dr. Joko Widodo, M. S. halaman 97, Bayumedia Publishing : Malang, 2009 Selain melakukan tindakan memahamkan pelaku kebijakan akan program, maka tindakan selanjutnya adalah mengenalkan program jaminan persalinan ke masyarakat. Sosialisasi program kepada masyarakat dilakukan oleh jaringan puskesmas. Tindakan yang ditempuh oleh Puskesmas Ngadirojo dalam upaya untuk mengenalkan program jaminan persalinan kepada masyarakat luas adalah meliputi dua hal. Pertama, Puskesmas Ngadirojo secara formal memberitahukan adanya program jaminan persalinan kepada pihak pemerintah desa melalui surat yang diedarkan ke setiap desa yang ada di wilayah

kerja

Puskesmas

Ngadirojo.

Kedua,

upaya

untuk

memasyarakatkan program jaminan persalinan kepada masyarakat adalah commit to user



melalui bidan. Upaya yang kedua ini lebih bersifat informal karena bidan tidak membuat forum khusus untuk memberikan materi tentang program jaminan persalinan kepada masyarakat. Hanya pada saat ada pasien yang memeriksakan kandungan ke fasilitas kesehatan, bidan langsung meminta pasien untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh layanan jaminan persalinan. Setelah pasien sudah selesai dengan proses persalinannya, biasanya bidan baru memberitahu jika biaya total persalinan sebagian ditanggung oleh pemerintah melalui program jaminan persalinan. Akan tetapi, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat oleh bidan belum efektif dalam memahamkan masyarakat akan tujuan program jaminan persalinan. Hal ini terbukti dengan ketidaktahuan sebagian masyarakat desa Hadiluwih terkait dengan dimana dia mendapatkan layanan jaminan persalinan. Bisa dikatakan, sosialisasi kepada masyarakat masih minim. Hal ini mengindikasikan komunikasi belum berjalan dengan lancar. Di samping melakukan sosialisasi program, pada tahap persiapan ini dilakukan pendataan sasaran untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang layak mendapatkan jaminan pembiayaan persalinan. Karena tidak ada batasan ekonomi, maka setiap ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo layak untuk mendapatkan jaminan persalinan. Terkait dengan hal tersebut, dr. Sukamto, selaku Kepala Puskesmas Ngadirojo mengakui bahwa setiap tahun Puskesmas Ngadirojo melakukan commit to user



pendataan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo. Pendataan dilakukan oleh bidan dan kader posyandu di setiap desa. Oleh karena itu, data ibu hamil yang digunakan untuk program ini mengacu pada pendataan ibu hamil pada tahun 2011. Hal ini karena mendata ibu hamil itu tidak mudah. Pada waktu pendataan bisa jadi seorang ibu belum masuk kriteria, akan tetapi ketika pendataan sudah selesai, ibu tersebut memenuhi kriteria. “Kita kan tiap tahun ada pendataan ibu hamil. Dan ibu hamil itu kan ada waktu tidak tetap. Ibu hamil itu sembilan bulan, waktunya satu tahun. Jadi mungkin pada awal tahun tidak hamil di tengah tahun hamil, misanya. Tapi tiap tahun kita mengadakan pendataan. Sumber pendataannya dari bidan itu sendiri, dari kader posyandu, dan sebagainya. Dan sebenarnya untuk program jampersal itu kan tidak terlalu bermasalah karena siapapun yang datang walaupun bukan orang Ngadirojo, kalau dia bersalin di sini, selama ada petugasnya tetap dilayani jampersal. (Wawancara tanggal 16 Juli 2012) Begitu pula yang disampaikan oleh Ibu Emi Wahyurini, “Programnya itu, kita itu tidak pernah sasaran didata dulu, kayaknya tidak ada. Cuma setiap ada persalinan, kita langsung bantu membuat catatan. Target sasaran itu kan kita mengacu pada tahun kemarinnya lagi. Jadi bisa kurang bisa lebih.” (Wawancara tanggal 10 Mei 2012) Dari pendataan yang dilakukan oleh bidan yang mengacu pada data ibu hamil tahun sebelumnya, diperoleh jumlah proyeksi sasaran Jaminan Persalinan Puskesmas Ngadirojo pada tahun 2011 sesuai tabel berikut:

commit to user



Tabel 4.2 Jumlah Proyeksi Sasaran Jaminan Persalinan UPT Puskesmas Ngadirojo Tahun 2011 Bumil No Desa (Ibu hamil) 1

Sidomulyo

66

2

Hadiwarno

55

3 4

Hadiluwih Tanjung Puro

38 24

5 6 7 8 9 10 11 12

Wiyoro 32 Pagerejo 80 Ngadirojo 30 Cokrokembang 40 Bogoharjo 37 Tanjung Lor 31 Bodag 31 Cangkring 14 Jumlah total 478 Sumber : profil UPT Puskesmas Ngadirojo tahun 2011 b. Tahap Pelaksanaan Tahap pelaksanaan memuat tentang bagaimana sasaran program mendapatkan layanan program jaminan persalinan dan bagaimana proses mengklaim dana jaminan persalinan. Untuk mendapatkan layanan program jaminan persalinan caranya cukup mudah. Ibu hamil diharuskan mengakses fasilitas kesehatan dan melakukan persalinan dengan bantuan tenaga penolong persalinan yaitu bidan. Untuk syarat secara administratif, pasien harus menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku. Bahkan untuk pelaksanaan jaminan persalinan pada tahun 2011 lebihtomudah commit user lagi karena jika kartu identitas



pasien sudah habis masa berlakunya, pasien bisa menggunakan fotokopi surat nikah. Kemudahan mengakses layanan ini ditambah lagi dengan pernyataan bahwa setiap pasien yang memeriksakan kandungannya di fasilitas kesehatan maka dianggap berhak mendapatkan layanan program jaminan persalinan. Hal ini dituturkan oleh bidan Dwi Rahayu Rinto Siswati sebagai berikut. “Semua pasien itu dianggap ikut jampersal. Kan syaratnya enak, dimintai KTP sama buku KIA, buku priksan itu. Kan kita ngambil data dari situ. Kita kan nyetor kegiatannya itu dari ANC sampai PNC. Kita setorkan di sini, nanti di sini diteliti lagi. Apa yang kita kerjakan itu betul ndak. Iya kalau sudah semua baru dikirim ke dinas.” Apa yang disampaikan oleh informan tersebut menyatakan bahwa untuk mendapatkan layanan program cukup mudah. Ketika sasaran memeriksakan diri ke puskesmas, pustu dan jaringannya, dianggap sebagai pasien dengan jampersal. Sasaran yang memeriksakan diri ke puskesmas, pustu, polindes, maupun poskesdes diminta melengkapi persyaratan. Lalu bidan

membantu

melengkapi

persyaratan.

Bidan

mengumpulkan

persyaratan ke koordinator program KIA/KB Puskesmas Ngadirojo, Ibu Emi Wahyurini. Jika sudah lengkap, koordinator KIA/KB menyerahkan kepada bendahara jampersal untuk dicek dan diklaimkan ke dinas kesehatan. Ibu Emi Wahyurini selaku koordinator program KIA/KB Puskesmas Ngadirojo menyatakan: “Kalau seperti saya itu nerima dari temen-temen, terus mengoreksi commit topilihan user perlengkapannya. Seperti tanggal-tanggalnya, terus



partografnya, bener apa ndak. Kalau sudah saya koreksi, sudah betul, itu saya serahkan bendahara.” (Wawancara tanggal 10 Mei 2012).

Terkait dengan proses pengklaiman dan penyaluran dana, bisa dilihat dari bagan di bawah ini.

Gambar 4.2 Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Jamkesmas (juknis jampersal 2011) Keterangan :

Mekanisme Klaim-Reimbursement di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama a. Puskesmas

commit to user



1) Puskesmas mengajukan rencana biaya ANC, PNC, persalinan normal & persalinan dengan penyulit pada Puskesmas PONED dengan membuat POA (Plan Of Action) berdasarkan estimasi proyeksi jumlah ibu hamil sasaran di wilayah kerjanya yang diajukan ke Tim Pengelola Jamkesmas Dinkes Kab-Kota untuk mendapatkan persetujuan. 2) Setelah pemberian layanan persalinan, puskesmas mengajukan pertanggungjawaban

penggunaan dana kepada Tim Pengelola

Jamkesmas Dinkes Kab/Kota dengan melengkapi bukti-bukti pelayanan. 3) Bukti pelayanan pertolongan persalinan (kartu ibu, partograf, identitas) k/p kohort untuk konfirmasi. Bukti harus ditandatangani pasien (ibu hamil, bersalin, dan nifas). 4) Tim Pengelola Jamkesmas Dinkes Kab/Kota melakukan verifikasi untuk

keabsahan

Puskesmas

pertanggungjawaban

dengan

memperhitungkan

yang

diajukan

kesesuaian

oleh antara

perencanaan dan pelaksanaan. c. Tahap Pelaporan Pelaporan pelaksanaan Jaminan Persalinan di Puskesmas Ngadirojo disusun oleh bidan yang dikoordinir oleh Ibu Emi Wahyurini selaku Koordinator program KIA/KB Puskesmas Ngadirojo. Laporan mengenai kepesertaan jampersal ditulis setiap bulan. Laporan ini memuat jumlah persalinan, penolong persalinan dan laporan keuangan. commit to user



Jumlah persalinan di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo yang mendapatkan dana jaminan persalinan, sejak bulan Juni sampai bulan Desember 2011, tercatat sebanyak 255 orang. Mereka berasal dari desa di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo maupun dari desa di luar wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo. Daftar peserta program jaminan persalinan bisa dilihat dalam lampiran. Sedangkan laporan mengenai penolong persalinan berguna untuk mengetahui tenaga penolong persalinan (bidan) yang berhak mendapatkan ganti biaya persalinan dari jampersal. Untuk laporan

keuangan

digunakan

sebagai

bahan

pertanggungjawaban

penggunaan dana jaminan persalinan. 2. Faktor yang Mendukung Implementasi Program Jampersal Faktor yang mendukung implementasi program jaminan persalinan di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo tahun 2011 ada tiga hal, yaitu sumber daya, komunikasi, dan dukungan publik. Ketiga faktor ini akan dipaparkan pada penjelasan berikut, sehingga kita dapat melihat lebih jelas bagaimana pelaksaan program jaminan persalinan di wilayah kerja puskesmas Ngadirojo. a)

Sumber daya Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan program Jaminan Persalinan di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo berjalan dengan baik. Sumber daya sangat penting karena sebagai bahan baku utama pelaksanaan kebijakan. commit to user



Sumber daya berupa fasilitas kesehatan, di mana sasaran program dapat mengakses layanan pertolongan persalinan, yaitu puskesmas induk/Puskesmas Ngadirojo dan Puskesmas Pembantu (pustu), Pos Bersalin Desa (polindes), atau Pos Kesehatan Desa (poskesdes) sudah ada di masing-masing desa. Selain itu, ibu hamil bisa mendapatkan layanan pertolongan persalinan di bidan praktik swasta. Khusus untuk bidan praktik swasta, agar ibu hamil bisa mendapatkan layanan jaminan persalinan, ibu hamil bisa mengakses bidan praktik swasta yang mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pengelola program Jaminan Persalinan. Sejalan dengan fasilitas untuk mendapatkan layanan pertolongan persalinan yang sudah tersedia, sumber daya manusia yang siap memberikan pertolongan persalinan di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo berjumlah tiga belas orang yang selalu stand by di puskesmas atau di tempat bertugas masing-masing. Selain melakukan pertolongan persalinan, para bidan ini juga melayani konsultasi yang berkaitan dengan kehamilan dan masalah-masalah seputar reproduksi. Berikut ini adalah bidan desa yang ditugaskan pada polindes, pustu atau poskesdes di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo.

commit to user



Tabel 4.3 Bidan Desa dan Fasilitas Kesehatan UPT Puskesmas Ngadirojo No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nama Desa/puskesmas Emi wahyurini Puskesmas Ngadirojo Siwi Lestari Pustu Sidomulyo Dwi Rahayu Rinto Siswati Polindes Hadiwarno Yeni Irawati Polindes Hadiluwih Wiji Astuti Polindes Tanjung Puro Sri Lestari Pustu Pagerejo Estining Rahayu Pustu Wiyoro Dwi Erlina Poskesdes Ngadirojo Binti Nur Polindes Cokrokembang Wahyu Puji Lestari Ponkesdes Bogoharjo Binti Mardiyah Polindes Tanjung Lor Rita Puspita Sari Poskesdes Bodag Lydia Oktariana Polindes Cangkring Sumber : Puskesmas Ngadirojo, 2011

Selain sumber daya fasilitas dan sumber daya manusia, sumber daya anggaran juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan program Jaminan Persalinan. Rincian anggaran Jaminan Persalinan Puskesmas Ngadirojo tahun 2011 sebesar Rp. 113.720.000,Puskesmas Ngadirojo memiliki sumber daya yang mendukung pelaksanaan program jaminan persalinan. Dari segi kuantitas dapat dilihat pada tabel di atas, masing-masing desa sudah memiliki satu bidan yang ditugaskan di polindes, pustu, maupun poskesdes. Dari segi kualitas, tenaga penolong persalinan yaitu bidan yang bertugas di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo sudah memiliki keahlian di bidangnya. Selain itu, bidan di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo memiliki komitmen untuk mendukung terlaksananya program Jaminan Persalinan. ini dapat dilihat dari sikap bidan yang commitHal to user



memberikan informasi mengenai program Jaminan Persalinan kepada ibu hamil yang memeriksakan diri di fasilitas kesehatan dan begitu ada persalinan langsung dibantu untuk mengajukan jaminan persalinan. Dengan demikian, ketersediaan sumber daya yang cukup mendukung pelaksanaan program jaminan persalinan di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo berjalan dengan baik. b)

Komunikasi

Pada awal dilaksanakannya program Jaminan Persalinan, diadakan sosialisasi

ke

puskesmas-puskesmas

se-kabupaten

oleh

Dinas

Kesehatan Kabupaten Pacitan sebagai bentuk komunikasi. Setelah itu, melalui jaringan puskesmas, program disampaikan kepada sasaran di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo. Sebagaimana penjelasan di atas, sosialisasi tentang program Jaminan Persalinan ke sasaran dilakukan oleh bidan. Setiap ibu hamil dan ibu bersalin berhak mendapatkan Jaminan Persalinan. Oleh karena itu, setiap ada persalinan, bidan yang menangani langsung membantu membuatkan catatan. Dalam hal ini bidan memiliki peran yang signifikan karena mereka menyentuh sasaran secara langsung. Namun, dari hasil penelitian di lapangan, ada sebagian kecil masyarakat yang bisa dikatakan ‘belum memahami’ program secara keseluruhan. Hal ini terjadi di Desa Hadiluwih. Dari sumber yang ditemui, bahwa yang bersangkutan memahami bahwa program Jaminan Persalinan bisa didapatkan di mana saja. Sedangkan yang sebenarnya commit to user



adalah, layanan Jaminan Persalinan ini bisa didapatkan di Puskesmas Ngadirojo atau puskesmas pembantu, pada dokter praktik atau bidan praktik dan fasilitas kesehatan lain yang mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pengelola program Jaminan Persalinan. Kekurangpahaman pasien tersebut menimbulkan ‘optimisme’ sehingga yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan layanan Jaminan Persalinan karena bersalin di fasilitas kesehatan yang tidak melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pengelola program Jaminan Persalinan. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh para implementor kebijakan sebenarnya

membuktikan

bahwa

ada

transmisi

atau

proses

menyampaikan pesan mengenai program Jaminan Persalinan kepada sasaran. Dalam proses transmisi ini harus ada konsistensi agar tujuan kebijakan tersampaikan apa adanya tanpa dikurangi atau ditambahi. Selain itu, sosialisasi kebijakan juga harus mengandung kejelasan agar tidak ada persepsi yang berbeda antara implementor dan sasaran program. Dari kasus di atas, kendala yang terjadi dalam komunikasi adalah tidak terpenuhinya dimensi kejelasan (clarity). Sehingga ada sasaran yang tidak mengetahui dengan jelas substansi program Jaminan Persalinan. Berdasarkan hasil penelitian, tidak terpenuhinya dimensi kejelasan dalam mengkomunikasikan program jaminan persalinan ke masyarakat commit to user



ini disebabkan oleh belum optimalnya sarana yang digunakan. Pada penjelasan di atas, komunikasi program jaminan persalinan hanya disampaikan oleh bidan ketika pasien mendatangi fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kandungan dan sebagainya. Itupun mereka hanya diminta untuk menyerahkan kartu identitas tanpa mengetahui dengan jelas kegunaannya. Baru pada saat selesai persalinan, pasien baru mengetahui jika dia mendapatkan jaminan persalinan. Kondisi ini sangat disayangkan. Kekurangpahaman masyarakat akan program jaminan persalinan bisa mendorong masyarakat untuk acuh, apakah akan melakukan persalinan di rumah sendiri atau di fasilitas kesehatan. Hal ini tidak mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian ibu dengan menjamin ibu bersalin mendapatkan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan. Dari sini bisa dikatakan bahwa komunikasi program Jaminan Persalinan di Puskesmas Ngadirojo belum optimal. c)

Dukungan Publik

Dukungan

publik

merupakan

segala

bentuk bantuan

dari

masyarakat agar sasaran program jaminan persalinan di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo semakin memiliki akses terhadap pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan. Khususnya di Desa Hadiluwih, warga masyarakat memberikan bantuan kepada ibu bersalin berupa sarana transportasi untuk pulang commit to user



pergi ke puskesmas. Bantuan ini tidak memiliki kriteria khusus, setiap warga Desa Hadiluwih yang membutuhkan akan dibantu. Secara umum, program Jaminan Persalinan mendapat tanggapan baik dari masyarakat. Meskipun pada kenyataannya kebutuhan untuk bersalin tidak hanya memerlukan biaya yang sedikit. Akan tetapi dengan adanya Jaminan Persalinan dari pemerintah, bisa mengurangi beban masyarakat dalam menanggung biaya persalinan. Berikut ini adalah pengakuan dari masyarakat yang menggunakan Jaminan Persalinan. i.

Ibu Suratin, warga di Dusun Kwangen, Desa Cokrokembang : “Nggih seneng Mbak. Nggih Alhamdulillah maturnuwun dibantu. Nggih saged meringankan, lak wong ndeso nopo to Mbak penghasilane.” (Ya senang, Mbak. Ya Alhamdulillah terimakasih dibantu. Ya bisa meringankan, kalau orang desa itu penghasilannya apa to, Mbak). (Wawancara tanggal 29 Mei 2012)

ii.

Ibu Lastumi, warga Dusun Kepuh, Desa Bodag : “Mboten nopo-nopo, lha nopo. Kulo mboten nyuwun kok, Mbak. Lha wong disukani kok. Kulo niku daftaran nggih siap nyotro, nek kados tiang-tiang nggih mbayar, ngoten. Niku malah teng Mbak Rita diusahakne.” (Tidak apa-apa. Saya tidak minta kok, Mbak. Kan dikasih. Sebenarnya saya sudah siap-siap uang seperti orangorang ya membayar, ini malah diusahakan sama Mbak Rita. (Wawancara tanggal 29 Mei 2012 )

iii.

Ibu Sumiati, warga Dusun Ngasem, Desa Bodag : “Menurut kulo nggih sae. Mboten keberatan. Masalahe nggih ekonomi keluarga mbak.” (Menurut saya ya bagus. Saya tidak keberatan. Masalahnya ya ekonomi keluarga, Mbak). (Wawancara tanggal 29 Mei 2012 )

iv.

Ibu Yuliana, warga Dusun Kangkung, Desa Hadiwarno : commit to user



“Nggih seneng, seneng banget pokoke. Kan meringankan beban ngoten le. Membantu meringankan ngoten. Tambah seneng kok malahan.” (Ya senang, senang sekali pokoknya. Kan meringankan beban gitu lho. Membantu meringankan. Tambah senang malahan). (Wawancara tanggal 1 Juni 2012) v.

Ibu Kristin Setyowati, Desa Ngadirojo : “Cukup membantu, yang jelas di sisi keuangan.” (Wawancara tanggal 1 Juni 2012)

vi.

Ibu Sholekah, warga Dusun Seloarjo, Desa Cangkring : “Nggih seneng kok nggih angsal keringanan”. (Ya senang mendapat keringanan). (Wawancara tanggal 1 Juni 2012)

vii.

Ibu Watini, warga Dusun Punjul Desa Bogoharjo : “Sebenarnya saya siap dana, Mbak. Tapi senang bisa dibantu” (Wawancara tanggal 1 Juni 2012)

Masyarakat memberikan tanggapan yang baik terhadap program Jaminan Persalinan. Meskipun sasaran tidak hanya berasal dari keluarga yang kurang mampu, namun mereka tidak enggan dalam menerima jaminan pembiayaan persalinan. Namun terkait dengan nominal bantuan yang diterima sasaran program, ditanggapi oleh Bapak TAN, tokoh masyarakat dari desa Hadiluwih sebagai berikut. “Sebenarnya kalau dinilai, besarnya jampersal dan besar biaya yang dikeluarkan untuk menemukan sebuah slamet, mungkin tidak sebanding. Hanya nol koma. Umpama yang dikeluarkan tujuh juta lalu mendapatkan tiga ratus ribu, kan tidak sebanding. Walaupun tiga ratus ribu itu tidak sebanding, tapi kalau ada bantuan nilainya itu beda.” (Wawancara tanggal 10 Juli 2012)

commit to user



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN C.

KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian, maka Implementasi program Jaminan

Persalinan di wilayah kerja UPT Puskesmas Ngadirojo Tahun 2011 dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Program jaminan persalinan dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan. Tahap persiapan meliputi sosialisasi kepada masyarakat dan pendataan sasaran. Tahap pelaksanaan memuat tentang bagaimana sasaran program mendapatkan layanan program jaminan persalinan dan bagaimana proses mengklaim dana jaminan persalinan. Kemudian untuk tahap pelaporan terdiri dari laporan jumlah persalinan, penolong persalinan dan laporan keuangan. 2. Pelaksanaan program jaminan persalinan di UPT Puskesmas Ngadirojo didukung oleh tiga faktor, yaitu sumber daya, komunikasi dan dukungan publik. Dari ketiga faktor tersebut, faktor komunikasi kurang mendukung karena belum berjalan secara optimal. D.

SARAN Saran yang diberikan penulis untuk implementasi program Jaminan

Persalinan di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan adalah :

commit to user



1. Untuk aktor kebijakan dari Puskesmas Ngadirojo hendaknya menggerakkan kader-kader posyandu untuk membantu sosialisasi program jaminan persalinan. Kader posyandu tersebar di setiap RT. Dengan memanfaatkan kader posyandu, informasi mengenai program jaminan persalinan akan dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah. Selain itu, sosialisasi bisa memanfaatkan momen-momen pada kegiatan arisan ibu-ibu PKK. 2. Untuk penelitian mendatang hendaknya menggunakan kriteria yang berbeda dengan kriteria yang digunakan dalam penelitian ini, agar mendapatkan gambaran menyeluruh tentang implementasi program Jaminan Persalinan.

commit to user



DAFTAR PUSTAKA J. Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Kountur, Ronny. 2004. Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Jakarta: Penerbit PPM Nugroho, Riant. 2009. Public Policy (Edisi Revisi). Jakarta: Elex Media Komputindo Patton, Michael Quinn. 2006. Metode Evaluasi Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Strauss, Anselm. Dkk. 1997. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded. Surabaya: PT Bina Ilmu Subarsono, AG. 2010. Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Wibawa, Samodra. Dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta : Media Pressindo deLeon, Linda, and Peter deLeon. 2002. What ever happened to policy implementation? An alternative approach. Journal of Public Administration Research and Theory, 473-476 Zaman, Arshad. 2007. Understanding Policy. PIDE Lectures in Economics, 2-3. Janah, Nasirul. 2003. Implementasi Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS BK) dalam Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) di Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2003. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Fakultas ISIP UNS Krismiyati, Eny. 2004. Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Tentang Program Beras Keluarga Miskin (RASKIN) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPSBBM Bidang Pangan) di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Fakultas ISIP UNS http://nasional.jurnas.com/halaman/5/2011-04-25/167400 (diakses pada bulan Mei 2011)

commit to user



“Hubungan Keluarga Berencana dengan Pencegahan Kematian Maternal dan Neonatal.”http://www.ilmukesehatan.com/324/hubungan-keluargaberencana-dengan-pencegahan-kematian-maternal-danneonatal.html#more-324 (akses tanggal 21 Februari 2011) Bararah, Vera Farah. “Ibu-ibu Pengguna Jampersal Cukup Sadar Ber-KB.” http://health.detik.com/read/2012/03/16/164157/1869421/763/ibuibu-pengguna-jampersal-cukup-sadar-ber-kb (akses tanggal 10 Mei 2012) “Plasenta Previa.” http://eidcp.blogspot.com/search/label/perdarahan%20antepartum (akses tanggal 13 September 2012). BAPPENAS, UNDP. Lets Speak Out for MDGs. 2008.

commit to user


digilib.uns.ac.id

LAMPIRAN

commit to user

33



LAMPIRAN I PANDUAN WAWANCARA “IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS NGADIROJO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 1. Berapa jumlah tenaga kesehatan penolong persalinan di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo? 2. Darimana sumberdaya anggaran untuk melaksanakan program jaminan persalinan? 3. Berapa jumlah dana yang dialokasikan untuk melaksanakan program jaminan persalinan tahun 2011? 4. Bagaimana meningkatkan layanan ke desa-desa? 5. Apakah ada penyampaian isi, arah, tujuan dan sasaran jaminan persalinan kepada pelaksana kebijakan? 6. Bagaimana penyampaian materi tersebut dilaksanakan? 7. Apakah ada mekanisme koordinasi yang rutin dan ditetapkan bersama? 8. Siapakah kelompok sasaran program jaminan persalinan? 9. Apakah ada penyampaian isi, arah, tujuan dan sasaran jaminan persalinan kepada kelompok sasaran? 10. Bagaimana tanggapan kelompok sasaran terhadap program jaminan persalinan? 11. Kegiatan apa yang dilakukan masyarakat untuk mendukung tercapainya tujuan program jaminan persalinan? 12. Faktor apa yang mendukung pelaksanaan jaminan persalinan di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo Kabupaten Pacitan? 13. Hambatan apa yang ditemui saat pelaksanaan jampersal di wilayah kerja Puskesmas Ngadirojo Kabupaten Pacitan?

commit to user



Lampiran II Tabel 4.3 Daftar Peserta Jaminan Persalinan Wilayah Kerja Puskesmas Ngadirojo Juni-Desember Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nama Siti Nursita Riris Wulandari Erna Y. Indrawati Patmawati Yuni Winarni Elvi Zulaikha Uji Asiyah Anina Siti Mariyam Rohmatini Wijiati Sugiarti Ana Murniati Sunarti Purwati Sriani Diyah Miyantini Sunarmi Sri K. Sartini Wiriningsih Sri Wijiati Kristin Retnowati Umi Nasihah Surati Linda L. Hariyati Rini Rendika Winarti Siti Naharin Tulatin Supini Sularmi Purwati

Alamat Hadiluwih Sidomulyo Hadiluwih Bekasi Hadiwarno Hadiwarno Hadiwarno Hadiwarno Pagerejo Sidomulyo Tulakan Pagerejo Pagerejo Lampung Tengah Tanjunglor Bodag Pacitan Wiyoro Bodag Cokrokembang Tanjunglor Cokrokembang Ngadirojo Sidomulyo Hadiwarno Hadiwarno Tulakan Tulakan Sidomulyo Tanjungpuro Hadiluwih Tanjungpuro Wonodadi Wetan Sudimoro commit to Ngadirojo user



36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Rofiah Ernawati Wiriyanti Wiwid Widarwati Hendri Fitriana Dwi Dayati Misratin Suyatin Enjang T. Sugiarti Suryati Sa'adah H. Miskinem Mujiati Eni Trianawati Rini Juwita Verayani Supraweni Suryani Sarmiati Budiarti Muryani Iis Nurdahlia Eli Suryani Suryani Sri Kabini Supeni Siti Fatimah Boyati Suratmi Eni Mariyati Sukiyah Soiyem Sulastri Siti Martini Tri Wahyuni Tunjilah Diah Ekowati Rica Rifa'atul M. Misrini

Kediri Sidomulyo Bodag Cokrokembang Nogosari Cokrokembang Bodag Cokrokembang Cokrokembang Cokrokembang Bodag Cokrokembang Bodag Tulakan Bodag Bodag Ngadirojo Wonodadi Cokrokembang Tanjunglor Tanjunglor Pagerejo Bantar Gebang Tanjungpuro Tanjungpuro Tangjungpuro Hadiluwih Hadiluwih Sudimoro Hadiluwih Hadiluwih Hadiluwih Hadiluwih Hadiwarno Sidomulyo Hadiwarno Hadiwarno Hadiwarno Hadiwarno Pager Lor commit to Hadiwarno user


77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Suhartini Bogoharjo Fera Irawati Bogoharjo Imawati Diana Tenggilis Mejoyo Dwi Wahyuni Mojokerto Suyanti Pagerejo Sri Watini Pagerejo Tirawati Pagerejo Parmiati Pagerejo Enik Pagerejo Tri Handayani Pagerejo Maryani Pagerejo Katini Cokrokembang Hartini Ngadirojo Puji Astuti Cokrokembang Febri Handayani Tanjunglor Toiyem Bodag Sumini Cokrokembang Sri Wahyuni Bodag Rindi Tantriyan Bodag Sumarti Cangkring Tutik Ariyani Cokrokembang Murtiana Sudimoro Yulianti Herlina Hadiwarno Susianawati Sidomulyo Tri Mumpuni Sidomulyo Leni Astuti Hadiwarno Nanik Suprapti Hadiwarno Dwi Mustikayanti Sidomulyo Lelik haryati Hadiwarno Jumiati Hadiwarno Maya Purnawandani Sudimoro Wiwin Suci Lestari Wiyoro Endang Palupi Wiyoro Endang Suryaning Sidomulyo Roliyah Sidomulyo Susi Riyanti Sidomulyo Upik Nuryani Sidomulyo Rita Utami Sidomulyo Sri Utami Wiyoro Ninik Purwanti Ngadirojo commit to user Linda Wati Sidomulyo



118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

Suwarti Hadiwarno Tri S. Yulianti Hadiwarno Minarti Wiyoro Okta Wiyanti Bodag Supartini Bodag Nova Mayasari Hadiluwih Ngatini Hadiluwih Kurniawati Hadiluwih Suparmi Ngadirojo Kiptiyah Bogoharjo V. Esthi Kartika Hadiluwih Siti Samsiyah Tanjungpuro Murtini Tanjungpuro Sri Nuriati Tanjungpuro Rusmiatin Tulakan Ika Wulandari Cokrokembang Siti Alfiatun Cilacap Sri Harini Bodag Purnawati Bogoharjo Tumirah Bogoharjo Siti Lestari Bogoharjo Ita Ratnawati Bogoharjo Desi Tri Ambarwati Bogoharjo Katini Pagerejo Winarsih Pagerejo Tumarmi Pagerejo Lestari Pagerejo Setyowati Pagerejo Widayati Pagerejo Sri Sumarni Cokrokembang Noviana Sari Hadiluwih Siti Nurhasanah Hadiluwih Listiana Hadiluwih Aprilia Septiana Hadiluwih Catur Hadiluwih Qonitasari Pagerejo Susilowati Tanjunglor Tri Suryani Tanjungpuro Kristin Setyowati Ngadirojo Sumarni Tanjunglor commit to user Susanti Tanjunglor



159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199

Mening Ati Ngadirojo Misngatin Pagerejo Nurhikmah Zain Bodag Murtini Bodag Jemiah Bodag Susanti Pagerejo Katini Ngadirojo Dwi Rahayu Wonodadi Wiwik Lestari Tulakan Misngatin Bodag Dwi Wahyuningsih Wiyoro Sukati Wonodadi Sholikah Cangkring Endah Lestari Bodag Nina Dwi Lestari Pagerejo Hentik Wiyoro Istiharoh Bodag Erniasari Ngadirojo Nenik Fitriani Tanjunglor Tinuk Arianti Cokrokembang Siti Maisaroh Hadiwarno Jemirah Sudimoro Siti Patonah Hadiwarno Meri Nike R. Ngadirojo Sulastri Pager Gunung Tumiatun Palembang Rima Puji Lestari Sudimoro Mulazimatul K. Sudimoro Sulastri Sudimoro Pawit Setiyani Hadiwarno Isminah Hadiwarno Tri Lestari Tanjungpuro Setya Ningsih Tanjungpuro Juriyah Tanjungpuro Suhartini Tanjungpuro Sukani Tanjungpuro Susi Handayani Pagerejo Sri Mulyani Pagerejo Suhartini Tulakan Tumarmi Wiyoro commit to user Wiji Astuti Cangkring




200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

Erni Fitriyani Suyatini Puji Lestari Munawaroh Suyatmi Eni Munawaroh Tri Wahyani Purwati Sunarti Karsini Sugiarti Suprihatin Tumini Iin Setyowati Pinta Yulianti Ari Setyowati Suprihatin Premita Yuliana Febrina Puji Lestari Lastri Saringatin Mainarsih Sumarti Misngatun Mariyani Jumiatin Yoni Lionitawati Desi Nurlinda Rini Sukawati Yuni Safitri Hermawati Sumiati Rifchi Anggraini Fitri Suryani Suratmi Sulastri Siti Mualifah Rini Indayani Nanik Agustini Asiyah

Pagerejo Ponorogo Cokrokembang Sudimoro Jaktim Wonokarto Sudimoro Cokrokembang Karanganyar Sudimoro Hadiwarno Hadiwarno Wiyoro Sudimoro Hadiwarno Wiyoro Pagerejo Wiyoro Wiyoro Wiyoro Wiyoro Wiyoro Surabaya Hadiwarno Sidomulyo Tanjunglor Sidomulyo Sidomulyo Sudimoro Sidomulyo Sidomulyo Sumatra Tulakan Sidomulyo Bandung Sidomulyo Tulakan Sudimoro Sidomulyo Sidomulyo commit to Sidomulyo user



241 Soerah 242 Siti Rahayu 243 Prihatin 244 Suci Arika 245 Dwi Ernawati 246 Wiji Suwarti 247 Menuk Mugiyanti 248 Susyanti 249 Sissi Handi 250 Susiana 251 Winda 252 Dremiriyanti 253 Hariyati 254 Ipe Prida 255 Triwati Sumber : Puskesmas Ngadirojo, 2011

Sidomulyo Sidomulyo Sudimoro Pagerejo Lampung Bodag Tulakan Pemalang Makasar Cangkring Bodag Bogoharjo Tulakan Cokrokembang Cokrokembang

commit to user



commit to user

IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS NGADIROJO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

Recommend Documents