BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk bukan menjadi masalah baru
bagi suatu negara, termasuk Indonesia. Dampak peningkatan jumlah penduduk ini sangat dirasakan di wilayah perkotaan. Kawasan perkotaan menempati kedudukan yang sangat strategik dalam tatanan nasional karena merupakan pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, politik, hukum dan pertahanan keamanan. Hal tersebut menyebabkan tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan. Kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta sosial ekonomi yang heterogen dan materialistis (Bintarto, 1977, dalam Daldjoeni, 1992). Fasilitas yang tersedia di kota meliputi berbagai sektor seperti permukiman, perdagangan dan jasa, transportasi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, peribadatan, olahraga dan rekreasi, air minum, sanitasi, drainase dan pengendalian banjir, bina sosial, dan ruang terbuka hijau (Irwan, 2005). Permintaan akan pemanfaatan lahan kota untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi semakin meningkat. Selain menghasilkan bahan pencemar, kegiatan tersebut juga akan mengubah konfigurasi alami lahan/bentang alam perkotaan. Ruang terbuka hijau yang sering dianggap oleh masyarakat sebagai lahan cadangan dan tidak
1
2
ekonomis membuat keberadaannya kurang mendapat perhatian. Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan untuk mendorong masing-masing daerah untuk membangun ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan terutama pada lokasi-lokasi yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk dan pencemaran yang tinggi. Perkembangan dan pertumbuhan kota/perkotaan selalu disertai dengan alih fungsi lahan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai (Depdagri, 2007). Karanganyar
merupakan
kabupaten
yang
masih
dalam
masa
perkembangan dengan aktivitas dominan berasal dari sektor industri dan transportasi karena terdapat jalan negara (jalur tengah) yang menghubungkan kota Solo dan Surabaya. Ibukota Kabupeten Karanganyar berada di jalur wisata SoloTawangmangu-Sarangan-Magetan-Madiun. Terdapat banyak angkutan umum yang melintas di Kabupaten Karanganyar karena banyak terdapat tempat wisata mulai dari wisata alam hingga religi. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan sudah mengalami kemajuan seiring dengan meningkatnya urbanisasi serta kenaikan jumlah penduduk tiap tahunnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya daerah permukiman, perindustrian, alih fungsi lahan dan pengguna jalan raya, sehingga menyebabkan timbulnya pencemaran diantaranya adalah
3
pencemaran udara, pencemaran kebisingan, dan peningkatan suhu udara lingkungan sekitar. Penyediaan
ruang
terbuka
hijau
dapat
dilakukan
dengan
mengimplementasikan peraturan-peraturan mengenai tata ruang wilayah dan ruang terbuka hijau yang sudah dibuat di tingkat pusat maupun daerah. Kabupaten Karanganyar adalah salah satu kabupaten yang cukup serius dalam menangani permasalahan ruang terbuka hijau yang dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, sementara pada tahun 2013 telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang diharapkan semakin memperkuat posisi ruang terbuka hijau sebagai kebutuhan bagi masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan. Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karanganyar merupakan tindak lanjut dari beberapa kebijakan nasional terkait dengan ruang terbuka hijau, yaitu UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP Nomor 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota, Permendagri Nomor 1 tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dan Permen PU No. 05/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Beberapa kebijakan nasional tersebut mengatur hal-hal terkait pengelolaan RTH yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Apabila aspek-aspek tersebut dijalankan dengan baik, maka pengelolaan ruang terbuka hijau akan optimal sesuai tujuan dan fungsinya. Dengan demikian penelitian tentang
4
implementasi kebijakan terkait dengan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karanganyar perlu dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek pengelolaan apa saja yang belum dilaksanakan serta kendala-kendala apa yang muncul dan menghambat pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karanganyar.
1.2
Rumusan Masalah Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
dengan aktifitas dominan berasal dari sektor industri dan transportasi. Kegiatan tersebut berdampak pada peningkatan daerah permukiman, perindustrian, alih fungsi lahan dan pengguna jalan raya, sehingga menyebabkan timbulnya pencemaran. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan tindak lanjut dari beberapa kebijakan nasional mengatur hal-hal terkait pengelolaan RTH yang meliputi aspek perencanaan,
pelaksanaan,
pemanfaatan
dan
pengendalian,
sehingga
memunculkan rumusan masalah sebagai berikut: 1.
Landasan hukum apa saja yang digunakan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karanganyar?
2.
Bagaimana
kesenjangan
antara
kebijakan
dengan
pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karanganyar?
implementasi
5
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah :
1.
Mengidentifikasi landasan hukum terkait pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karanganyar.
2.
Mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dengan implementasi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karanganyar.
1.4
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya adalah: 1. Menambah
kepustakaan
yang
berkaitan
dengan
implementasi
kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karanganyar. 2. Memberikan gambaran sekaligus masukan bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar terkait implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau sehingga Pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat mengevaluasi dan menilai keberhasilan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karanganyar.
