Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Jasa Pelayanan
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penelitian dan pengembangan di sektor pertanian memiliki tenaga, teknologi dan sarana yang memadai. Optimalisasi pemanfaatan tenaga, teknologi, dan sarana dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dilaksanakan dengan memberikan jasa pelayanan kepada instansi pemerintah dan swasta sebagai Mitra Kerjasama baik yang berbadan hukum maupun perseorangan. Petunjuk pelaksanaan kerjasama jasa pelayanan ini merupakan penyempurnaan dari Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. TU.210.88.1997 tanggal 21 Agustus 1997. B. Maksud dan Tujuan Maksud ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi Unit Kerja/UPT dalam memberikan jasa pelayanan kepada Mitra Kerjasama. Tujuan ditetapkannya Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan dan menyempurnakan penyelenggaraan kerjasama dalam rangka pemanfaatan dari pendayagunaan tenaga dan sarana milik Badan Litbang Pertanian untuk meningkatkan PNBP. C.
Ruang Lingkup Ruang lingkup kerjasama jasa pelayanan ini adalah pekerjaan laboratorium yang meliputi analisis kimia, fisika dan biologi, uji sertifikasi mutu; pengolahan dan analisis data statistik; pembuatan dan interpretasi peta; penelusuran pustaka, pemanfaatan gedung pertemuan, “guest house”/ mess. BAB II SYARAT DAN TATACARA PELAKSANAAN KERJASAMA
A. Syarat Pelaksanaan Kerjasama 1. Unit Kerja/UPT a. Unit Kerja/UPT yang akan melaksanakan kerjasama harus memiliki tenaga dan sarana sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan; dan b. Unit Kerja/UPT mempunyai kemampuan sesuai jasa pelayanan yang diperlukan. Badan Litbang Pertanian
1
Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Jasa Pelayanan
2. Mitra Kerjasama a. Memiliki kesungguhan dalam bekerjasama; b. Tidak akan menuntut ganti rugi kepada Unit Kerja/UPT apabila dalam pelaksanaan kerjasama mengalami kerugian yang bukan karena kesalahan Unit Kerja/UPT; dan c. Bersedia mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. B.
Pengelolaan dan Tatacara Pelaksanaan Kerjasama 1. Persiapan Tatacara jasa pelayanan laboratorium, uji sertifikasi mutu, pengolahan dan analisis data statistik, pembuatan dan interpretasi peta, penelusuran pustaka, pemanfaatan gedung pertemuan, ”guest house”/mess, dimulai dengan mengisi formulir yang telah disiapkan oleh Unit Kerja/UPT (contoh Model-1 JS). Unit Kerja/UPT pengelola kerjasama jasa pelayanan diwajibkan membuat laporan kegiatan penerimaan jenis jasa pelayanan (contoh Model-2 JS). 2. Pelaksanaan Unit Kerja/UPT yang melaksanakan kerjasama diwajibkan membentuk unit pengelola kerjasama untuk melakukan penatausahaan keuangan, sarana, hasil dan pelaporan kerjasama sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. 3. Pelaporan Unit pengelola kerjasama melaporkan hasil penatausahaan kerjasama jasa pelayanan kepada Kepala Unit Kerja/UPT. Kepala Unit Kerja/UPT dapat menunjuk Tim Teknis untuk mengevaluasi laporan hasil kerjasama jasa pelayanan sebelum disampaikan kepada Mitra Kerjasama dan Unit Kerja/UPT. Selanjutnya secara hierarhis setiap Kepala Unit Kerja/UPT menyampaikan laporan lengkap yang terdiri atas laporan teknis dan penatausahaan kerjasama jasa pelayanan kepada Kepala Badan Litbang Pertanian, yang meliputi: - Laporan Triwulan (contoh Model-3JS) - Laporan Akhir (contoh Model-4JS) Apabila pelaporan tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja/UPT seperti diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama ini, maka Badan Litbang Pertanian dapat mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Badan Litbang Pertanian
2
Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Jasa Pelayanan
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN A.
Hak dan Kewajiban Unit Kerja/UPT 1. Hak Unit Kerja/UPT a. Menerima imbalan jasa pelayanan dari Mitra Kerjasama; dan b. Menggunakan sebagian biaya kerjasama untuk biaya pembinaan/ pengendalian dan biaya pengadaan/pemeliharaan sarana sesuai dengan rencana penggunaan hasil kerjasama yang disusun sebelumnya. 2.
B.
Kewajiban Unit Kerja/UPT a. Menyediakan tenaga, sarana dan atau fasilitas untuk pelaksanaan kerjasama jasa pelayanan; b. Melakukan kegiatan jasa pelayanan; c. Menyusun rencana penggunaan hasil kerjasama yang disahkan oleh Kepala Unit Kerja/UPT; d. Menerima dan menyetorkan PNBP sebesar 10% dari tarif jasa pelayanan, kepada Rekening Kas Negara setempat berupa uang tunai; e. Melakukan pembinaan, pengendalian, serta pemeliharaan sarana; dan f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama kepada Kepala Badan Litbang Pertanian dan pihak-pihak yang berkepentingan. Hak dan Kewajiban Mitra Kerjasama
1. Hak Mitra Kerjasama Menerima jasa pelayanan sesuai dengan perjanjian/permintaan 2. Kewajiban Mitra Kerjasama a. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh Unit kerja/UPT; dan b. Menyediakan biaya yang diperlukan sesuai jasa pelayanan yang diperlukan. C.
Hak dan Kewajiban Pelaksana Kerjasama 1. Hak Pelaksana Kerjasama
a. Menerima imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku; b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian. 2. Kewajiban Pelaksana Kerjasama a. b. c.
Tidak bekerja pada bidang penelitian yang sedang ditekuni; Tidak mengganggu tugas pokok sehari-hari; dan Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.
Badan Litbang Pertanian
3
Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Jasa Pelayanan
BAB IV PENERIMAAN IMBALAN JASA PELAYANAN 1. Besarnya imbalan jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh Unit Kerja/UPT yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengaturan penerimaan imbalan jasa ditetapkan sebagai berikut: a.
Besarnya PNBP yang harus disetorkan ke Rekening Kas Negara setempat berupa kiriman uang tunai ditentukan sebesar 10% dari nilai peneriman imbalan jasa.
b.
Dalam rangka pelaksanaan butir 2e Bab III petunjuk pelaksanaan ini biaya sebesar 35% dari nilai penerimaan imbalan jasa digunakan untuk pengadaan bahan dan alat;
c.
Penerimaan imbalan jasa sebesar 40%, merupakan hak dari tenaga teknis pelaksana, tenaga ahli dan administrasi pelayanan; dan
d.
Untuk melaksanakan ketentuan pada butir 2e Bab III petunjuk pelaksanan ini, biaya sebesar 15% dari nilai penerimaan imbalan jasa digunakan bagi pemantauan kerjasama jasa pelayanan, kesejahteraan pegawai dan dana sosial, yang penggunaannya telah direncanakan berdasarkan rencana penggunaan hasil kerjasama yang disahkan oleh Kepala Unit Kerja/UPT dan dipertanggungjawabkan dengan bukti pengeluaran. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
1. Dalam rangka pengendalian kerjasama jasa pelayanan teknis, maka formulir kerjasama dibuat rangkap 2 (dua), untuk Unit Kerja/UPT dan Mitra Kerjasama; 2. Agar pelaksanaan kerjasama mencapai sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Kerangka Acuan maka setiap kepala Unit Kerja/UPT wajib melakukan pengawasan fisik dan keuangan dan pengendalian secara berkala selama pelaksanaan kegiatan kerjasama, sekurang-kurangnya satu tahun sekali apabila kerjasama dilaksanakan lebih dari satu tahun, dan menyampaikan laporan seperti diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini. 3. Pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengendalian kerjasama mengacu kepada ketentuan dalam butir 1b Bab III petunjuk pelaksanaan ini.
Badan Litbang Pertanian
4
Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Jasa Pelayanan
BAB VI PENUTUP 1. Petunjuk Pelaksanaan ini agar dipahami dan dimasyarakatkan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua Unit Kerja/UPT. 2. Dengan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Jasa Pelayanan, maka Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. TU.210.88.1997 tanggal 21 Agustus 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga dinyatakan tidak berlaku. Jakarta, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,
Dr. Joko Budianto NIP. 080019365
Badan Litbang Pertanian
5
Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Jasa Pelayanan
MODEL-1 JS Lembar 1. Pemohon Lembar 2. Laboratorium Lembar 3. Arsip CONTOH FORMULIR ANALISIS TANAH 1. Tanggal Penerimaan Contoh Tanah : 2. Jumlah contoh …………tanah…….………tanaman………..pupuk…………... 3. Asal Contoh : Desa : ……………………. Kec. : …………………….. Kabupaten : …………….…………Prop. : …………….…………. 4. Nama pengirim contoh tanah : …………………………………………………… 5. Dari instansi : …………………………………………………….……………… 6. Alamat : …………………………………………………………….…………… PERMINTAAN JENIS ANALISIS KIMIA TANAH, TANAMAN, PUPUK DAN AIR IRIGASI No. : Jenis Analisis : Harga : Rp. I. Analisis Tanah Rutin 1. Persiapan contoh …………………………………… 5.000,(Contoh siap analisis Rp. 2.500,- kadar air Rp. 2.500,0) 2. Tekstur 3 Fraksi (pasir, debu dan liat) …………….. 12.000,3. pH – H2O dan KCI 1 M …………………….……. 6.000,4. C – Organik ………………………………………… 7.500,5. N – Kjedahl ………………………………………… 9.500,6. P – tersedia (Olsen atau Bray) ……………………… 8.500,(Ekstraksi Rp.3.500,- ukur Rp. 5.000,-) 7. K – tersedia (Morgan) ………………………………. 8.500,(Ekstrasi Rp. 3.500,- ukur Rp. 5.000,-) 8. P dan K – Potensial (HCI 25%) …………………….. 13.500,(ekstraksi Rp. 3.500,- Ukur K dan P masing-masing Rp. 5.000,-) 9. Kapasitas Tukar Kation (KTK) …………………….. 11.500,(ekstraksi Rp. 5000,- Ukur Rp. 6.500,-) 10. Kation dapat tukar (K, Na, Ca, Mg-dd) …………….. 24.000,(ekstraksi Rp. 4.000,- ukur masing-masing unsur Rp.5.000,-) 11. Kemasan dapat tukar (Al dan H – dd) ……………… 8.500,(ekstraksi Rp. 3.500,- ukur Al dan H – dd Rp. 5.000,- )
Badan Litbang Pertanian
6
Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Jasa Pelayanan
Keterangan :
Rasio C/N perlu analisis No. 4 dan 5 Kejenuhan Basa perlu analisis No. 9 dan 10
Perincian biaya : 1. Total biaya 2. Biaya tahap I
Rp. Rp.
Sisa
Rp. Yang menerima
( ………………… ) Pelayanan Jasa Diterima di Instansi Laboratorium Kimia Tanggal :
(…………………………………..)
Badan Litbang Pertanian
7
Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Jasa Pelayanan
MODEL-2 JS LAPORAN KEGIATAN PENERIMAAN Jenis Pelayanan
Tanggal
:
Kegiatan
Badan Litbang Pertanian
Jumlah
Harga Satuan (Rp.)
Jumlah Biaya (Rp.)
Status
8
Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Jasa Pelayanan
MODEL-3 JS
LAPORAN TRIWULAN KERJASAMA JASA PELAYANAN
Jenis Kegiatan
Mitra Kerjasama
Penerimaan (Rp.)
Penggunaan Operasional
Badan Litbang Pertanian
Pengendalian
PNBP
9
Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Jasa Pelayanan
MODEL-4 JS
LAPORAN AKHIR KERJASAMA JASA PELAYANAN
Jenis Pelayanan
Mitra Kerjasama
Penerimaan (Rp.)
Penggunaan Operasional
Badan Litbang Pertanian
Pengendalian
PNBP
10