BAB II SYARAT SYARAT UMUM

RENCANA KER JA DAN SYARAT

CV. LAJUNA CONSULTANT

BAB II SYARAT – SYARAT UMUM

Pasal 01. PENGERTIAN Kecuali ditentukan lain, yang didefinisikan di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut : 1. Pengguna Jasa : Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan Banda Aceh diwakili oleh pimpinan kegiatan 2. Perencanaan Berarti perusahaan berbadan hukum yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan serta bertugas sebagai adviser berkala pada saat pelaksanaan pekerjaan. 3. Pengawas : Berarti perusahaan berbadan hukum yang ditunjuk oleh Pengguna Jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan bertugas sebagai adviser berkala pada saat melakukan pekerjaan. 4. Penyedia Jasa : Berarti perusahaan berbadan hukum yang telah mengikat dirinya berdasarkan suatu kontrak perjanjian dengan Pengguna Jasa untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar-gambar dan persyaratan-persyaratan sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak. 5. Kontrak : Berarti perjanjian yang telah dicapai, yang diatur secara tertulis dalam bentuk tertentu dan meliputi semua yang tergambar dan tersebut di dalamnya.

1 SPESIFIKASI TEKNIS – Lanjutan Pembangunan Pengembangan dan Perluasan Laboratorium Mikrobiologi, Terapeutik dan Pangan



6. Nilai Kontrak : Berarti jumlah yang tersebut dalam kontrak, termasuk provit, pajak-pajak dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak. 7. Gambar-Gambar : Berarti gambar-gambar yang tercantum dalam dokumen kontrak. 8. Jadwal Waktu : Berarti waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak dan menjadi dasar bagi Pengguna Jasa dalam menilai prestasi pekerjaan. 9. Disetujui : Secara tertulis termasuk di dalamnya penegasan (confirmation) tertulis dari persetujuan secara lisan yang mendahuluinya. Pasal 02.

LINGKUP KONTRAK

Kontrak meliputi pekerjaan lanjutan dan perbaikan struktur bangunan Gedung Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan. Pasal 03.

DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen kontrak terdiri dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan dan Lampiran kontrak berupa dokumen pelelangan sebagai mana diuraikan dalam bagian I Buku Rencana Kerja dan Syarat-Syarat ini, dokumen penawaran yang diajukan oleh calon Penyedia Jasa dan lain-lain. 2. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan lampiran kontrak, harus dianggap sebagai penjelasan timbal balik antara satu terhadap lainnya. 3. Ketentuan-ketentuan dalam dokumen lampiran kontrak akan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kontrak dan mengikat kedua belah pihak sebagaimana bila ketentuan-ketentuan dalam dokumen dicantumkan secara lengkap dalam kontrak. 4. Apabila terdapat hal-hal yang tidak jelas dalam ketentuan kontrak dan dokumen lampiran kontrak, maka Penyedia Jasa berkewajiban menanyakan dalam rapat penjelasan kepada Pengguna Jasa yang kemudian akan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut kepada Penyedia Jasa. Segala akibat yang timbul karena




kelalaian Penyedia Jasa melaksanakan kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. Pasal 04.

PENGAWASAN

1. Sebagai Konsultan pengawas untuk pekerjaan ini akan dilaksanakan oleh ……………. Tugas-tugas dan perintah-perintah hanya dapat diberikan secara tertulis dan dimuat dalam buku harian yang dibubuhi tanda tangan/paraf. 2. Berdasarkan penjelasan wewenang secara tertulis dari Pengguna Jasa, konsultan pengawasan bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan serta kecakapan para pekerja yang melaksanakan pekerjaan. 3. Pelaku pengawasan tidak berwenang untuk : -

Membebaskan Penyedia Jasa dari kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian pekerjaan (Kontrak).

-

Memerintahkan dilakukannya suatu pekerjaan yang akan mengakibatkan keterlambatan atau pembayaran tambah oleh Pengguna Jasa, kecuali untuk hal tersebut Pengguna Jasa untuk sementara waktu mendelegasikan sebagian wewenangnya secara tertulis kepada Konsultan pengawas dan mengirim tembusan secara tertulis tentang pendelegasian tersebut kepada Penyedia Jasa.

-

Tidak menolak pelaksanaan suatu pekerjaan atau penggunaan bahan yang tidak memenuhi syarat-syarat dalam dokumen kontrak, dan mengurangi kekuasaan Pengguna Jasa untuk tidak memerintahkan pembongkarannya.

Pasal 05. KEWAJIBAN PENYEDIA JASA 1. Penyedia Jasa harus memeriksa lokasi tempat bekerja dan harus mencari keterangan-keterangan yang diperlukan tentang resiko, biaya tak terduga dan keadaan lain yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap penawarannya. 2. Sebelum memasukkan surat penawaran, Penyedia Jasa dianggap telah mengetahui dan memahami tentang kelengkapan surat penawarannya. Harga-harga satuan yang dicantumkan dalam daftar harga penawaran harus sudah mencakup semua kewajiban yang disebut dalam dokumen kontrak.




3. Apabila penawarannya disetujui, Penyedia Jasa harus bersedia menandatangani suatu perjanjian kontrak sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan, dengan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 06.

PERSONIL PENYEDIA JASA

1. Penyedia Jasa harus menempatkan pemimpin Penyedia Jasa (superintendent) dengan latar belakang pendidikan teknik yang bertugas penuh selama masa Penyedia Jasaan sampai berakhirnya masa pemeliharaan. Pemimpin Penyedia Jasaan tidak diperkenankan mempunyai jabatan rangkap diluar pekerjaan ini. 2. Sesuai dengan persyaratan dalam dokumen kontrak, Penyedia Jasa harus menyediakan : a. Tenaga-tenaga teknik yang ahli dan berpengalaman dalam bidangnya dan mandor-mandor yang mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan. b. Tenaga cakap (skilled), setengah cakap (semi skilled), dan tenaga kasar (unskilled) yang dianggap perlu dalam pelaksanaan pekerjaan ini. 3. Pelaku pengawasan dapat mengajukan dan meminta Penyedia Jasa untuk segera mengganti tenaga-tenaga Penyedia Jasa atau orang-orang yang dipekerjakan, apabila dianggap tidak sewajarnya dipekerjakan. Orang-orang tersebut tidak boleh dipekerjakan lagi untuk keperluan lain yang bersangkutan dengan pekerjaan ini tanpa ijin tertulis dari Konsultan pengawas. 4. Untuk pekerjaan perkuatan sruktur penyedia jasa harus menyediakan :

a.

Kontraktor memiliki surat dukungan dari produsen bahan untuk perbaikan struktur dari Fosroc Indonesia. b. Kontraktor harus mempunyai pengalaman mengerjakan pekerjaan perbaikan dengan menggunakan material Micro Concrete. c. Kontraktor harus ditunjuk secara resmi oleh produsen Micro Concrete d. Tenaga ahli kontraktor harus memiliki Sertifikat Resmi dan pengalaman untuk bidang Grouting, Epoxy dan pemasangan FiberCarbon yang dikeluarkan oleh produsen Micro Concrete.



Pasal 07.


SUB KONTRAKTOR

1. Untuk pekerjaan perkuatan struktur perusahaan yang akan di Sub Kontrak harus memiliki pengalaman pekerjaan perbaikan kontruksi menggunakan Epoxy, Grouting, dan pemasangan FiberCarbon. 2. Penyedia Jasa bila dipandang perlu dibenarkan untuk bekerja sama dengan rekanan/Penyedia Jasa lain dengan ijin dan persetujuan tertulis dari Konsultan pengawas dan melaporkan kepada Pengguna Jasa. 3. Penyedia Jasa wajib memberikan laporan periodik kepada Pengguna Jasa mengenai pelaksanaan ayat (1) di atas. 4. Kerja sama sehubungan dengan ayat (1) diatas, hanya untuk sebagian dari pekerjaan yang akan dilaksanakan, tidak diperkenankan untuk menyerahkan seluruh pekerjaan pada sub kontraktor. 5. Dalam pelaksanaan ayat (1) di atas, segala biaya yang timbul dan hasil pekerjaan yang didapat dari penyerahan sebagian pekerjaan kepada sub kontraktor, tetap menjadi tanggung jawab penuh Penyedia Jasa. Pasal 08.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu hari kalender, terhitung sejak dikeluarkan Surat Perintah Kerja. 2. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai dengan rencana kerja dan atau menurut perkiraan Pengguna Jasa bahwa pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang dicantumkan dalam kontrak, maka Pengguna Jasa berhak memutuskan kontrak secara sepihak. 3. Agar pekerjaan dapat diselesaikan pada waktunya, maka pekerjaan dapat diselesaikan pada siang dan malam hari, dengan memperhatikan pasal 13 Bab II, bagian I RKS ini.

PasaL 09.WAKTU DIMULAINYA DAN KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 1 Penyedia Jasa harus memulai pekerjaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kelender setelah dikeluarkannya Surat Perintah Kerja dan melaksanakannya dengan baik dan tepat pada waktunya




tanpa keterlambatan, kecuali disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan Penyedia Jasa yang disetujui oleh Konsultan pengawas. 5. Apabila ternyata Penyedia Jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagai mana telah ditetapkan dan berdasarkan schedule yang diajukan, maka Pengguna Jasa berhak untuk memutuskan kontrak secara sepihak. Segala akibat yang ditimbulkan oleh keadaan tersebut di atas sepenuhnya tanggung jawab Penyedia Jasa. 6. Apabila terlihat bahwa kemajuan pekerjaan mengalami hambatan dan mungkin akan mengakibatkan pekerjaan tidak selesai pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penyedia Jasa harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Jasa mengenai alasan dan penyebab hambatan tersebut serta menyebutkan berapa hari diperkirakan terjadinya keterlambatan tersebut. 7. Atas keterlambatan pekerjaan tersebut, Penyedia Jasa harus mengajukan permohonan tertulis untuk perpanjangan waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum waktu penyerahan pertama pekerjaan, disertai alasan yang dapat diterima oleh Pengguna Jasa. 8. Apabila permohonan tersebut disetujui, maka Pengguna Jasa akan memberikan perpanjangan waktu yang layak berdasarkan rekomendasi konsultan pengawas untuk menyelesaikan pekerjaan, dengan catatan bahwa Penyedia Jasa harus berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pasal 10.

RENCANA KERJA

1. Dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditunjuk oleh Pengguna Jasa, maka Penyedia Jasa harus segera mengirim rencana kerja untuk disetujui oleh Pengguna Jasa, antara lain : -

-

Jadwal waktu dan urutan pelaksanaan pekerjaan dan metoda yang akan digunakan dalam melaksanakan pekerjaan, untuk dibicarakan dan disetujui oleh Pengguna Jasa. Keterangan lengkap mengenai struktur organisasi dan daftar personalia yang akan ditugaskan di lapangan, untuk diketahui Pengguna Jasa. Jadwal personal yang disusun secara tabelaris serta dalam bentuk diagram. Jadwal pengadaan material Jadwal pengadaan peralatan Tata cara pelaksanaan baik secara teknis maupun secara administratif.




2. Dengan disetujuinya rencana kerja atau keterangan-keterangan lain oleh Pengguna Jasa, tidak berarti membebaskan Penyedia Jasa dari suatu tugas pertanggung jawaban yang tercantum dalam kontrak. Pasal 11.

JAMINAN PELAKSANAAN

1. Sebelum penandatanganan kontrak, Penyedia Jasa harus menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan berupa Garansi Bank dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Dalam surat jaminan pelaksanaan tersebut di atas harus ada ketentuan bahwa Garansi Bank akan menjadi milik Negara dan dapat diuangkan oleh Pengguna Jasa tanpa persetujuan Penyedia Jasa, apabila terjadi pekerjaan yang telah dilaksanakan. 2. Garansi Bank tersebut harus dialamatkan kepada : Garansi Bank tersebut harus dapat diuangkan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah adanya permintaan tertulis dari Pengguna Jasa, serta berlaku sampai dengan penyerahan pertama pekerjaan. 3. Apabila Pengguna Jasa memutuskan kontrak sebelum pelaksanaan pekerjaan selesai, sesuai dengan wewenang tersebut dalam pasal 28 dari buku Syaratsyarat Umum ini, maka Pengguna Jasa menguangkan Garansi Bank tersebut untuk dijadikan milik kegiatan. 4. Selama masa pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa harus tetap mempertahankan agar Garansi Bank tersebut tetap bernilai utuh sebagai mana ditentukan dalam ayat (1) diatas. 5. Garansi Bank tersebut akan segera dikembalikan kepada Penyedia Jasa setelah seluruh pekerjaan yang dinyatakan dalam kontrak selesai dikerjakan dan diserahkan kepada Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak dan dokumen lampiran kontrak. Pasal 12.

ASURANSI

1. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah kontrak ditanda tangani, Penyedia Jasa sudah harus mengasuransikan seluruh pekerjaan yang menimbulkan kerusakan atau kejadian/kecelakaan yang menimbulkan kerusakan atau kerugian. 2. Selain itu Penyedia Jasa juga harus menyelenggarakan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan mengadakan asuransi kecelakaan untuk wakil/staf Pengguna Jasa, Konsultan pengawas dan stafnya, staf lain dan tamu-tamu khusus yang akan ditentukan kemudian oleh Pengguna Jasa, yang berlaku selama pelaksanaan pekerjaan.



3.

Pasal 13.


Apabila Penyedia Jasa tidak mengadakan asuransi tersebut dalam ayat (1) dan (2) di atas atau tidak memperpanjang sedang pekerjaan belum selesai, maka Pengguna Jasa akan mengadakan atau memperpanjang asuransi tersebut menggunakan dana yang seharusnya dibayarkan kepada Penyedia Jasa.

PERBURUHAN

1. Dalam mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengarahan tenaga kerja dan tenaga Penyedia Jasa, maka Penyedia Jasa harus memenuhi segala undang-undang dan peraturan perburuhan yang berlaku di Indonesia. 2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam bidang pemeliharaan kesehatan tenaga kerja, Penyedia Jasa harus menjamin pemeliharaan kesehatan di tempat pekerjaan, mencegah dan mengatasi penyakit menular dan menyediakan perlengkapan PPPK yang memadai. 3. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas pemenuhan segala ketentuan yang termasuk dalam pasal ini, terhadap sub kontraktor dan semua orang yang dipekerjakan untuk keperluan atau yang berhubungan dengan kontrak. 4. Penyedia Jasa harus menghormati dan memberikan perhatian terhadap hari besar resmi dan hari-hari libur serta menyusun rencana secara khusus apabila menghendaki melaksanakan pekerjaan pada hari-hari. Pasal 14.

BENDA-BENDA ARKHEOLOGIS

1. Segala macam fosil, mata uang, barang-barang, bangunan atau benda lain yang mempunyai nilai antik serta peninggalan lain yang mempunyai nilai geologis atau arkheologis yang ditemukan di tempat pekerjaan harus dianggap sebagai milik negara dan Penyedia Jasa harus mencegah agar para pekerjanya atau orangorang lain memindahkan atau merusak barang-barang tersebut. 2. Penyedia Jasa tidak diperkenankan memindahkan barang-barang tersebut setelah ditemukan dan harus segera memberitahukan kepada Konsultan pengawas serta melaksanakan perintah-perintah dari Konsultan pengawas untuk mengangkut barang-barang tersebut ke tempat yang telah ditentukan atas biaya Negara.



Pasal 15.


PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN UMUM

1. Semua kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan yang menggunakan milik umum, milik umum, milik Pengguna Jasa atau milik orang lain harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum. Dalam hal terjadi gangguan terhadap kepentingan umum, maka Penyedia Jasa harus membebaskan Pengguna Jasa dari segala macam tuntutan atau klaim. 2. Penyedia Jasa harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan kelalaian Penyedia Jasa, pekerja Penyedia Jasa, agen atau sub kontraktor yang berhubungan. Pasal 16. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PATEN 1. Penyedia Jasa harus membebaskan Pengguna Jasa dari segala macam klaim atau tuntutan atas pelanggaran suatu hak paten atau cap dagang atau nama dan hakhak lain yang dilindungi undang-undang mengenai penggunaan suatu peralatan untuk pelaksanaan konstruksi, mesin atau bahan-bahan yang digunakan untuk keperluan atau yang berhubungan dengan kontrak. 2. Semua royalti atau biaya lain yang harus dibayarkan sehubungan dengan hal tersebut di atas dianggap telah termasuk dalam harga penawaran. Pasal 17.

MUTU BAHAN DAN HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Semua bahan yang digunakan dan seluruh hasil pekerjaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak dan dokumen lampiran kontrak. Demikian juga halnya dengan cara pelaksanaan dan penggunaan bahan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan dokumen lampiran kontrak serta perintah dan petunjuk Pengguna Jasa atau Konsultan pengawas yang disampaikan selama pelaksanaan pekerjaan. 2. Atas permintaan konsultan pengawas atau Pengguna Jasa, Penyedia Jasa harus bersedia mengirimkan contoh bahan yang akan digunakan, untuk selanjutnya diuji mutunya. Setiap saat mutu pekerjaan harus siap diuji oleh Konsultan pengawas/Pengguna Jasa atau pihak ketiga yang ditentukan kemudian. Untuk memenuhi hal pengujian tersebut, Penyedia Jasa tidak berhak mengajukan tuntutan (klaim) tambahan biaya



Pasal 18.


GARANSI UNTUK PEKERJAAN PERBAIKAN SRUKTUR

Kontraktor berkewajiban menyerahkan/mengeluarkan garansi antara lain : 1. Sertifikat garansi bahan dari pembuat material atas material yang dipergunakan dalam pekerjaan perbaikan Gedung ini, pada setiap pengiriman material untuk material microconcrete Renderoc NSLA produksi Fosroc Indonesia, material bonding Nitobond EC produksi Fosroc Indonesia, material Curing Cureseal dan Concure produksi Fosroc Indonesia dan material additif Conplast X 421 M produksi Fosroc Indonesia, material Epoxy Conbextra EP 10 TG produksi Fosroc Indonesia. 2. Sertifikat garansi atau jaminan aplikasi atas kerusakan yang terjadi selama 3 (tiga) tahun terhitung setelah selesai masa pemeliharaan, yang diketahui dan disetujui oleh pihak pabrik pembuat material pada pekerjaan–pekerjaan kolom, balok memanjang/melintang, dan plat bagian bawah/atas. Selama masa garansi ini, semua biaya perbaikan atas kerusakan – kerusakan yang terjadi akibat normal operasi dibebankan kepada kontraktor.

Pasal 19.

PEMERIKSAAN PEKERJAAN

1. Penyedia Jasa harus memberi ijin kepada Konsultan pengawas, Pengguna Jasa, dan personil yang mendapat wewenang tertulis dari mereka untuk memasuki bengkel kerja (work shop) atau tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan, dan melakukan pemeriksaan serta perhitungan hasil pekerjaan yang telah dan sedang diselesaikan. 2. Konsultan pengawas dan Pengguna Jasa mempunyai wewenang memerintahkan Penyedia Jasa secara tertulis untuk : - Mengganti bahan-bahan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan dokumen lampiran kontrak dengan bahan-bahan yang sesuai dengan ketentuan dan syarat tersebut. - Membongkar dan melaksanakan kembali sesuatu pekerjaan yang bahan-bahan, cara pelaksanaan atau hasil pekerjaannya tidak bahan-bahan, cara pelaksanaan atau hasil pekerjaannya tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam dokumen kontrak dan dokumen lampiran kontrak sampai didapat hasil pekerjaan, cara pelaksanaan dan bahan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan tersebut.




Semua hal tersebut di atas menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa tanpa hak untuk menuntut (klaim) tambahan biaya. 3. Penyedia Jasa harus memperhatikan dan mengindahkan perintah/peringatan yang diberikan tersebut ayat (2) di atas dan harus segera melakukan tindakan untuk memperbaiki hal-hal yang disebut dalm perintah/peringatan tersebut. Pasal

20. LAPORAN 1. Penyedia Jasa wajib membuat dan menyampaikan laporan mengenai perkembangan pelaksanaan pekerjaan secara tertulis kepada konsultan pengawas, dan membuat buku harian yang mencatat semua instruksi, keputusan dan hal-hal lain yang penting dan dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut.

2. Dalam laporan harian, dicatat hal-hal berikut : - Kemajuan pekerjaan setiap hari, bahan-bahan dan peralatan yang datang, jumlah tenaga kerja yang bekerja, dan kondisi cuaca pada hari itu. - Tugas dan perintah yang diberikan oleh konsultan pengawas. - Perubahan pekerjaan yang dilaksanakan, baik pekerjaan tambahan atau pekerjaan kurang. 3. Laporan tersebut harus dilengkapi dengan foto-foto yang bertanggal serta dibuat dalam rangkap 5 (lima). Pasal 21. 1.

RESIKO KENAIKAN HARGA BAHAN DAN UPAH Apabila selama pelaksanaan pekerjaan terjadi kenaikan harga, maka Penyedia Jasa tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan dan perhitungan tambahan harga atau menuntut tambahan biaya. Penyedia Jasa dianggap telah memperhitungkan faktor-faktor tersebut di atas pada saat mengajukan harga penawaran.

2. Kenaikan harga tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan atau mengurangi kualitas pekerjaan, mengurangi volume pekerjaan, dan/atau memperlambat waktu penyelesaian pekerjaan sebagai mana yang telah ditetapkan dalam kontrak. 3. Apabila terjadi kenaikan harga akibat adanya kebijaksanaan pemerintah dalam bidang moneter atau lainnya, akan ditentukan kemudian oleh Pengguna Jasa.



Pasal 22.


DENDA DAN PERSELISIHAN

1. Bila jangka waktu pelaksanaan yang telah disepakati dalam kontrak tidak dilaksanakan oleh Penyedia Jasa karena suatu alasan yang tidak dapat diterima oleh Pengguna Jasa, maka Penyedia Jasa akan dikenakan denda atau sanksi yang akan diatur kemudian dalam kontrak. 2. Segala perselisihan yang mungkin timbul antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, pada prinsipnya akan diselesaikan secara musyawarah. Alternatif penyelesaian akan diatur kemudian dalam kontrak.

Pasal 23.

RESIKO-RESIKO LAIN

1. Jika hasil pekerjaan Penyedia Jasa musnah dengan cara apapun sebelum diserahkan kepada Pengguna Jasa, maka Penyedia Jasa bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang timbul, kecuali Pengguna Jasa lalai menerima pekerjaan tersebut. 2. Jika terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh kelalaian Penyedia Jasa, maka segala kerugian yang timbul sehubungan dengan keterlambatan tersebut menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa. Pasal 24.

FORCE MAJURE

1. Kecuali ditentukan lain dalam kontrak, maka Penyedia Jasa tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh keadaan khusus (Force Majure) yang di luar kekuasaan Penyedia Jasa. Yang dianggap dengan keadaan khusus adalah : - Bencana Alam Gempa bumi, angin topan, letusan gunung berapi, dan banjir besar (yang dinyatakan oleh penjabat pemerintah yang berwenang sebagai bencana alam) - Sabotase berupa peledakan atau pembakaran - Peperangan baik yang diumumkan atau tidak. 2. Bila selama berlakunya kontrak timbul peperangan (diumumkan atau tidak) di bagian dunia yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak, maka Penyedia Jasa harus tetap melaksanakan kontrak, kecuali bila Pengguna Jasa menyatakan bahwa kontrak dihentikan dan memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia Jasa, tanpa merugikan salah satu pihak.




3. Apabila kontrak sebagai mana tersebut dalam ayat (2) di atas, maka Penyedia Jasa harus memindahkan alat konstruksi dari daerah kerja 4. Apabila kontrak sebagai mana tersebut dalam ayat (2) di atas, maka Pengguna Jasa akan membayar kepada Penyedia Jasa semua pekerjaan yang telah dilaksanakan sebelum tanggal penghentian kontrak, menurut ukuran-ukuran dan harga yang tercantum dalam kontrak dengan ketentuan tambahan sebagai berikut : - Jumlah yang akan dibayarkan adalah untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan dan telah disahkan oleh pelaku pengawas. - Biaya-biaya bahan yang telah dipesan untuk keperluan pelaksanaan, baik yang sudah dikirim maupun yang belum, dan sudah disahkan oleh konsultan pengawas akan menjadi milik Pengguna Jasa setelah dilakukan pembayaran. Pasal

25.

PEMBAYARAN

1. Pembayaran hasil pekerjaan akan dilakukan secara bertahap. 2. Tahapan angsuran pembayaran akan diatur kemudian dalam kontrak. Pasal 26.

PERINTAH PENUNDAAN DAN PERUBAHAN PEKERJAAN

1. Apabila berdasarkan perintah tertulis dari konsultan pengawas atau Pengguna Jasa, Penyedia Jasa harus menunda kelanjutan pekerjaan untuk waktu tertentu, maka selama waktu penundaan, pekerjaan harus tetap dilindungi dan dijaga dengan petunjuk konsultan pengawas. 2. Konsultan pengawas berhak mengeluarkan perintah perubahan pekerjaan dan Penyedia Jasa harus melaksanakannya tanpa dianggap melanggar ketentuanketentuan dalam kontrak. Perintah perubahan tersebut harus dicatat dalam buku harian yang ditanda tangani/diparaf oleh konsultan pengawas. Penyedia Jasa dilarang mengadakan perubahan-perubahan dalam pekerjaan kecuali sesuai dengan perintah perubahan yang diberikan. 3. Dengan persetujuan tertulis dari Pengguna Jasa, konsultan pengawas dapat mengadakan perubahan dalam segi kualitas atau besaran lingkup pekerjaan yang dianggap perlu, dengan memberikan perintah perubahan pekerjaan tertulis kepada Penyedia Jasa.




4. Perintah perubahan pekerjaan tidak boleh merubah pekerjaan pokok dalam kontrak dan perubahan akan dihitung sesuai dengan harga yang ditentukan dalam kontrak. 5. Penyedia Jasa tidak diperkenankan mengajukan tuntutan tambahan biaya (klaim) karena adanya perintah perubahan pekerjaan tersebut di atas, kecuali apabila hal itu memakan biaya yang secara komulatif dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Keppres No. 29 Tahun 1984, yang disempurnakan dengan Keppres No. 6 Tahun 1988 dan Inpres No. 1 Tahun 1988. 6. Besarnya biaya perubahan pekerjaan yang dilakukan akan dihitung dengan menggunakan keterangan-keterangan yang dicantumkan di dalam daftar harga satuan bahan, upah dan analisa pekerjaan yang diajukan dalam dokumen penawaran. 7. Pengguna Jasa akan mengadakan penyesuaian (bila ada) terhadap harga kontrak akibat suatu perubahan pada pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan surat perintah perubahan pekerjaan. Pasal

27.

PENYELESAIAN PEKERJAAN

1. Semua hasil pekerjaan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak dan dokumen lampiran kontrak. Bilamana ada bagian-bagian dari hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan tersebut, maka Penyedia Jasa berkewajiban untuk segera memperbaikinya tanpa hak untuk mengajukan tuntutan tambahan biaya. 2. Pemeriksaan hasil penyelesaian pekerjaan akan segera dilaksanakan bersama antara konsultan pengawas dengan Penyedia Jasa setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Penyedia Jasa mengenai selesainya pekerjaan. 3. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam suatu berita acara pemeriksaan yang berisikan data mengenai kondisi hasil pekerjaan yang telah diperiksa. 4. Jika hasil pemeriksaan sudah menunjukkan bahwa hasil pekerjaan belum dapat diterima, maka Penyedia Jasa wajib segera melaksanakan/menyempurnakan bagian-bagian pekerjaan sesuai dengan berita acara hasil pemeriksaan pekerjaan. 5. Jika hasil pemeriksaan sudah menunjukkan bahwa pekerjaan sudah memenuhi segala persyaratan dan ketentuan dalam kontrak dan dokumen lampiran kontrak, maka konsultan pengawas akan membuat berita acara penyerahan pekerjaan pertama yang akan ditanda tangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa,




disertai dengan syarat-syarat pemeliharaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa. Pasal

28.

MASA PEMELIHARAAN DAN KERUSAKAN PADA MASA PERLIHARAAN

1. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan dihitung sejak tanggal berita acara penyerahan pekerjaan pertama. 2. Selama masa pemeliharaan, Penyedia Jasa harus melakukan pekerjaan perbaikan yang diminta secara tertulis oleh konsultan pengawas sesuai dengan hasil pemeriksaan. Apabila perbaikan yang dilakukan tersebut melampaui masa pemeliharaan, maka masa pemeliharaan tersebut dihitung sampai berakhirnya perbaikan yang dilakukan. 3. Perbaikan harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa atas biaya sendiri, apabila perbaikan itu merupakan akibat dari kesalahan Penyedia Jasa dalam penggunaan bahan atau cara pelaksanaan yang tidaksesuai dengan persyaratan dalam kontrak atau akibat kelalaian Penyedia Jasa untk memenuhi kewajaibannya sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Apabila perbaikan itu disebabkan oleh sebab-sebab lain diluar tanggung jawab Penyedia Jasa, maka biaya perbaikan akan dihitung sebagai kerja tambahan. 4. Apabila terjadi kerusakan selama masa pemeliharaan dan diminta secara tertulis oleh konsultan pengawas, maka Penyedia Jasa harus mengadakan penyelidikan mengenai sebab-sebab terjadinya kerusakan sesuai dengan petunjuk konsultan pengawas. Apabila kerusakan-kerusakan tersebut merupakan tanggung jawab Penyedia Jasa sesuai dengan kontrak, maka biaya perbaikan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu akan menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa sendiri. 5. Apabila dalam jangka waktu 7 x 24 jam yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan pertama, Penyedia Jasa belum melakukan pekerjaan perbaikan yang diperlukan, maka Pengguna Jasa berhak menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan tersebut diatas dengan biaya Penyedia Jasa. Pasal 29.

HAK PENGGUNA JASA UNTUK MEMUTUSKAN KONTRAK

1. Pengguna Jasa mempunyai hak untuk memutuskan kontrak dan Penyedia Jasa harus menanggung segala biaya yang diakibatkan oleh pemutusan kontrak ini, apabila : - Penyedia Jasa tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pengguna Jasa lalai dan gagal untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya sebagaimana yang telah




ditentukan dalam rencana kerja dan jadwal waktu penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak. - Penyedia Jasa dinyatakan pailit serta tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor atau menyatakan dirinya dalam keadaan likuidasi (bukan likuidasi untuk mengadakan peleburan atau pembangunan kembali). - Penyedia Jasa dengan sengaja melalaikan dan tidak mengindahkan petunjukpetunjuk dan peringatan-peringatan dari Pengguna Jasa sehingga merugikan pelaksanaan pekerjaan. - Penyedia Jasa dinyatakan bersalah karena melakukan sejumlah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam kontrak. 2. Apabila Pengguna Jasa memutuskan kontrak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ayat (1) di atas, maka Pengguna Jasa berhak menguangkan garansi Bank yang merupakan jaminan pelaksanaan, serta berhak menunjuk perusahaan lain sebagai Penyedia Jasa pengganti yang ditugaskan untuk melanjutkan pekerjaan dan Pengguna Jasa berhak untuk menguasai semua barang yang sudah berada di daerah kerja. 3. Setelah adanya pemutusan kontrak dan penguasaan oleh Pengguna Jasa seperti ditentukan dalam ayat (1) dan (2) di atas, maka Pengguna Jasa hanya berkewajiban untuk membayar kepada Penyedia Jasa jumlah uang (setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayarkan dalam angsuran pembayaran sebelumnya) yang menurut konsultan pengawas layak diterima oleh Penyedia Jasa sebagai pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dapat diselesaikannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak. Pasal 30.

PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan setelah mengadakan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, maka pelaku pengawasan akan membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan yang akan menyatakan bahwa pekerjaan telah diselesaikan dan diperiksa dengan baik. 2. Berdasarkan berita acara pemeriksaan pekerjaan, dapat dilakukan penyerahan pekerjaan kedua dari Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa dan dituangkan dalam berita acara penyerahan pekerjaan kedua yang ditanda tangani oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Pasal 31.

KEGAGALAN PELAKSANAAN KONTRAK

1. Apabila Penyedia Jasa gagal untuk memenuhi instruksi konsultan pengawas sesuai dengan kontrak, maka Pengguna Jasa akan mengambil tindakan seperlunya terhadap kegagalan tersebut, dan semua biaya yang dikeluarkan karena kegagalan




tersebut harus ditanggung oleh Penyedia Jasa dengan membayar kembali kepada Pengguna Jasa atau dikurangi dari bagian yang menjadi hak Penyedia Jasa. 2. Apabila kontrak tidak dapat dilaksanakan dan dihentikan menurut ketentuanketentuan dalam pasal 23, maka jumlah yang harus dibayar kepada Penyedia Jasa untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan harus sama besarnya dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan menurut pasal tersebut. Pasal 32.

KETENTUAN UMUM

1. Penyedia Jasa harus mematuhi ketentuan-ketentuan hukum, peraturan-peraturan pemerintah, propinsi dan daerah hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. 2. Selain ketentuan hukum tersebut dalam ayat (1) di atas, maka Penyedia Jasa harus mematuhi semua peraturan dari badan hukum dan perusahaan-perusahaan yang milik atau haknya terganggu dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain hal tersebut di atas, Penyedia Jasa juga harus membayar semua ongkos/biaya yang timbul karenanya dan membebaskan Pengguna Jasa dari semua denda dan petanggung jawaban. Pasal 33.

PAJAK-PAJAK Penyedia Jasa harus bertanggung jawab atas pembayaran pajak-pajak, sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 34.

TAMBAHAN

1. Penyedia Jasa dalam segala hal diartikan sebagai Penyedia Jasa dari Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. 2. Sebagai akibat diterbitkannya kontrak pelaksanaan ini, Pengguna Jasa akan mengambil tempat akan mengambil tempat kedudukan (domisili) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh.


BAB II SYARAT SYARAT UMUM

Recommend Documents