Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Dengan Sistim Pembiayaan Bersama BAB I PENDAHULUAN

Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Dengan Sistim Pembiayaan Bersama

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi penelitian, Badan Litbang Pertanian terus berupaya mempertajam program dan orientasi penelitian ke arah penciptaan teknologi yang siap pakai agar lebih efektif dan efisien untuk merespon tuntutan kebutuhan pengguna terutama kebutuhan agribisnis dan agroindustri. Upaya ini sangat penting dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya penelitian yang terbatas dalam memenuhi kebutuhan teknologi yang semakin meningkat terutama dalam menghadapi persaingan di era globalisasi perdagangan dan tumbuhnya blok-blok pasar bebas. Badan Litbang Pertanian menyadari bahwa selama ini teknologi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian cukup banyak, namun adopsinya masih kurang memadai. Kegiatan penelitian dan pengembangan tidak dapat sepenuhnya ditangani sendiri, oleh karena itu perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dan pengguna di dalam negeri. Kegiatan penelitian dengan sistim pembiayaan bersama (cost sharing) diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dunia usaha dan institusi pengguna teknologi lainnya dalam pembangunan pertanian umumnya serta penelitian dan pengembangan pertanian khususnya. Agar dapat memperoleh manfaat yang optimal dari kegiatan kerjasama maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Dengan Sistim Pembiayaan Bersama antara Badan Litbang Pertanian dan Mitra Kerjasama. B. Maksud dan Tujuan Petunjuk ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan dasar dalam penanganan kerjasama penelitian dengan Swasta (Dunia Usaha, Koperasi, LSM), Instansi Pemerintah (Lembaga Penelitian,

Badan Litbang Pertanian


Pemda, BUMN), dan Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) yang mana pembiayaan berasal dari kedua belah pihak. Selain itu petunjuk ini mempunyai tujuan sebagai berikut: a.

Meningkatkan kemampuan mitra dan sumberdaya penelitian Badan Litbang Pertanian agar lebih efektif dan efisien.

b.

Mendorong mitra dan institusi lainnya serta peneliti Badan Litbang Pertanian untuk selalu berpikir dinamis dan kreatif dalam menanggulangi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian umumnya serta pengembangan agribisnis dan agroindustri khususnya.

c.

Mempercepat diseminasi dan alih teknologi dari Badan Litbang Pertanian kepada pengguna serta membuka peluang bagi para peneliti Badan Litbang Pertanian untuk meningkatkan produktivitas kerjanya.

d.

Untuk memperoleh umpan balik bagi Badan Litbang Pertanian tentang kebutuhan mitra.

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup kerjasama penelitian dan pengembangan dengan sistim pembiayaan bersama meliputi antara lain : kerjasama dengan Swasta (Dunia Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Koperasi), Instansi Pemerintah (Lembaga Penelitian, Ditjen, Pemda, Dinas, BUMN, BUMD), serta Perguruan Tinggi (Swasta dan Negeri). Bentuk pembiayaan bersama dapat berupa dana, fasilitas, tenaga, dan bahan. Besarnya kontribusi mitra didasarkan atas hasil negosiasi antara UK/UPT dengan pihak mitra.



BAB II SYARAT DAN TATACARA PELAKSANAAN KERJASAMA

A. Syarat Pelaksanaan Kerjasama Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan bersifat responsif terhadap permasalahan aktual dan prinsip saling menguntungkan. Selain syarat tersebut, bagi UK/UPT dan Mitra diperlukan syarat-syarat sebagai berikut : 1. UK/UPT a. Kerjasama yang dilakukan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UK/UPT; b. UK/UPT yang akan melaksanakan kerjasama harus memiliki peneliti/perekayasa sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan; c. Apabila UK/UPT memerlukan kerjasama di luar tugas pokok dan fungsinya, maka UK/UPT dapat berkoordinasi dengan UK/UPT lain pemegang mandat tersebut; d. Kerjasama tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan kekayaan negara kepada Mitra Kerjasama; dan e. UK/UPT yang akan melaksanakan kerjasama harus menyusun rencana kerja berikut rincian rencana biayanya dan pengaturan teknis pelaksanaan kerjasama bersama Mitra Kerjasama;

2.Mitra Kerjasama a. Mitra Kerjasama harus berbadan hukum. b. Bersedia mematuhi perjanjian kerjasama dan ketentuan yang telah disepakati bersama.



B. Mekanisme Pengelolaan Dana Berdasarkan mekanisme pendanaan, pengelolaan kerjasama ini dialokasikan pada DIP masing-masing UK/UPT dan DIP Proyek Pusat. 1. Dana dialokasikan pada DIP masing-masing UK/UPT Setiap UK/UPT wajib menyiapkan matrik kerjasama sebagai bagian dari matrik program UK/UPT sesuai dengan siklus perencanaan Badan Litbang Pertanian. Seleksi matrik kerjasama dilakukan di tingkat UPT dengan persetujuan UK. Setelah matrik disetujui selanjutnya dibuatkan proposal sesuai dengan format Model-1 S. Proposal kerjasama yang telah dievaluasi oleh UK/UPT dan telah mendapat persetujuan UK selanjutnya dimasukkan dalam LK/DIP sebagai bahan pembahasan. 2. Dana dialokasikan di DIP Proyek Pusat Untuk kegiatan yang sifatnya mendadak, mempunyai prioritas tinggi dan telah mempunyai komitment kontribusi dana dari pihak Mitra, tetapi dananya tidak teralokasikan dalam DIP UK/UKT maka untuk pendanaannya dapat diajukan ke Sekretariat Badan Litbang Pertanian c.q. Bagian Kerjasama IPTEK dan Humas. Kegiatan tersebut harus memenuhi salah satu syarat sebagai berikut : • memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan teknologi yang bersifat komersial; • menghasilkan teknologi unggulan yang bersifat strategis untuk memecahkan masalah pembangunan pertanian nasional; dan • memiliki kemampuan untuk pembaharuan dan memajukan IPTEK serta memiliki nilai tambah dan dampak yang luas bagi masyarakat.



UK/UPT bersama dengan Mitra Kerjasama menyiapkan rencana kerjasama yang dituangkan dalam proposal yang sesuai dengan format Model-1 S. C. Penandatanganan Naskah Kerjasama Kerjasama yang dananya dialokasikan pada DIP masingmasing UK/UPT, maka Naskah Perjanjian Kerjasama (kontrak suplemen) ditandatangani oleh Kepala UK/UPT dan Mitra Kerjasama dan disahkan oleh atasan salah satu atau kedua belah pihak yang sederajat, dengan menggunakan format Model-2 S. Kerjasama yang dananya dialokasikan di DIP Proyek Pusat, maka Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian antara Proyek Pusat dan UK/UPT ditandatangani oleh Kepala UK/UPT dan Pemimpin Proyek Pusat serta disahkan oleh Sekretaris Badan Litbang Pertanian atas nama Kepala Badan Litbang Pertanian, dengan menggunakan format Model-3 S. Di samping itu Naskah Perjanjian Kerjasama (kontrak suplemen) ditandatangani oleh Kepala UK/UPT dan Mitra Kerjasama serta disahkan oleh Sekretaris Badan Litbang Pertanian atas nama Kepala Badan Litbang Pertanian, dengan menggunakan format Model-4 S. Kegiatan kerjasama yang dananya dialokasikan pada DIP masing-masing UK/UPT dan biaya dari DIP kurang dari Rp. 100 juta, maka Naskah Perjanjian Kerjasama (kontrak suplemen) cukup ditandatangani oleh Kepala UK atau UPT dan Mitra Kerjasama (tidak perlu pengesahan atasan langsung). Sedangkan kerjasama yang biaya dari DIP diatas Rp 100 juta, maka Naskah Perjanjian Kerjasama (kontrak suplemen) setelah ditandatangani oleh Kepala UK/UPT dan Mitra Kerjasama, perlu disahkan



oleh atasan salah satu atau kedua belah pihak yang sederajat. D.

Pelaksanaan Kerjasama dan Pelaporan UK/UPT berkewajiban membentuk unit pengelola kerjasama untuk melakukan penatausahaan kerjasama yang meliputi keuangan, sarana dan hasil kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Unit pengelola kerjasama tersebut melaporkan hasil penatausahaan kerjasama kepada Kepala UK/UPT. Untuk menyusun laporan kerjasama, Kepala UK/UPT dapat menunjuk Tim Teknis untuk mengevaluasi laporan hasil kerjasama sebelum disampaikan kepada Mitra Kerjasama dan atau pihak-pihak yang terkait. Setiap UK/UPT wajib menyampaikan Laporan Tengah dan Akhir Tahun berupa laporan teknis dan administrasi, yang sesuai dengan format Model-5 S kepada Pimpinan Bagian Proyek untuk dana yang berasal dari masingmasing DIP UK/UPT, sedangkan untuk dana yang berasal dari DIP Pusat laporan disampaikan kepada Pimpinan Proyek Pusat dengan format Model-5 S dan Model-6 S. Disamping itu, laporan teknis juga disampaikan kepada Sekretariat Badan Litbang Pertanian, cq. Bagian Kerjasama Iptek dan Humas.



BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak dan Kewajiban Peneliti 1. Hak Peneliti a. Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa data, informasi, teknologi, prototipe dan atau rekomendasi untuk pengembangan penelitian; b. Menerima royalty dari hak paten yang dihasilkan dari kerjasama yang dilakukan sesuai kesepakatan. 2. Kewajiban Peneliti a. Menyiapkan proposal kegiatan kerjasama; b. Menandatangani Perjanjian Kekayaan Intelektual apabila dalam kerjasama tersebut dihasilkan teknologi baru yang dapat dilindungi dengan HaKI (Format Model-7 S) ; c. Melaksanakan kegiatan kerjasama sesuai Proposal; d. Merahasiakan hasil kegiatan kerjasama sesuai dengan perjanjian; dan e. Membuat laporan pelaksanaan kerjasama sesuai dengan waktu yang ditetapkan. B. Hak dan Kewajiban UK/UPT 1. Hak UK/UPT a. Mengelola dan menggunakan biaya kerjasama yang antara lain berupa biaya operasional penelitian dan biaya pembinaan/ pengendalian sesuai dengan perjanjian; b. Menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Mitra Kerjasama.



2. Kewajiban UK/UPT a. Menyusun rencana kerja bersama dengan Mitra Kerjasama dan dituangkan dalam Proposal Kerjasama sesuai Format Model-1 S; b. Menyediakan peneliti/perekayasa, sarana, dan bimbingan yang diperlukan;. c. Menerima dan menyetorkan PNBP sebesar 5% dari keuntungan kerjasama kepada Rekening Kas Negara setempat dalam bentuk uang tunai. d. Merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian; dan f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan kepada Kepala Badan Litbang Pertanian dan pihak-pihak yang terkait. C. Hak dan Kewajiban Mitra Kerjasama 1. Hak Mitra Kerjasama a. Menetapkan topik kerjasama sesuai teknologi yang dibutuhkan; b. Menghentikan kerjasama yang pelaksanaanya tidak sesuai perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada UK/UPT; c. Menggunakan hasil penelitian dan pengembangan yang berupa informasi, teknologi, prototipe dan atau rekomendasi sesuai dengan perjanjian; dan d. Menerima laporan hasil pelaksanaan kerjasama dari UK/ UPT sesuai dengan perjanjian. 2. Kewajiban Mitra Kerjasama a. Menyusun rencana kerja bersama-sama UK/UPT dan dituangkan dalam Proposal Kerjasama sesuai form Model-1 S;



b. Membuat pernyataan tertulis tentang kesanggupan untuk bersama-sama UK/UPT dalam pembiayaan penelitian; c. Menyediakan biaya yang diperlukan termasuk PNBP sebesar 5% dari keuntungan kerjasama sesuai perjanjian; d. Merahasiakan hasil penelitian dan pengembangan sesuai dengan perjanjian; dan e. Menandatangani perjanjian kerjasama.



BAB V HASIL KERJASAMA

1. Kepemilikan hasil kerjasama berupa informasi, teknologi, prototipe dan atau rekomendasi, menjadi hak UK/UPT dan atau Mitra Kerjasama sesuai dengan perjanjian. Hasil kerjasama yang berupa data, galur murni dan plasma nutfah menjadi milik UK/ UPT.

2. Apabila Mitra Kerjasama akan menggunakan data, informasi, teknologi, prototipe dan atau rekomendasi tersebut untuk tujuan komersial, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis dari UK/UPT yang selanjutnya mengikuti ketentuan kerjasama alih teknologi.

3. Apabila hasil kerjasama penelitian dan pengembangan tersebut akan dimintakan perlindungan HaKI, perlu diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama tersendiri dan masing-masing pihak harus menyimpan kerahasiaan hasil penelitian dimaksud.

4. Hasil samping kerjasama penelitian dan pengembangan yang berupa fisik dan dapat dinilai dengan uang ditentukan berdasarkan harga pasar setempat kemudian dibagi sesuai dengan perjanjian. Bagian yang menjadi hak UK/UPT seluruhnya harus disetor kepada Rekening Kas Negara setempat berupa uang tunai.



BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Dalam rangka pembinaan dan pengendalian, Naskah Perjanjian Kerjasama dibuat minimal rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup untuk UK/UPT dan Mitra Kerjasama, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Naskah perjanjian ini disampaikan kepada Atasan Langsung UK/UPT yang bersangkutan dan Sekretariat Badan Litbang Pertanian c.q. Pemimpin Proyek dan Bagian Kerjasama Iptek dan Humas. 2. Agar pelaksanaan kerjasama mencapai sasaran sebagaimana tertuang dalam Proposal Kerjasama, setiap Kepala UK/UPT wajib melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala selama pelaksanaan kegiatan kerjasama, sekurang-kurangnya satu tahun sekali apabila kerjasama dilakukan lebih dari satu tahun dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pengendalian. 3. Apabila Mitra Kerjasama tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Naskah Perjanjian Kerjasama, maka UK/UPT wajib memberi peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali selang waktu 1 (satu) bulan dan apabila Mitra Kerjasama tidak memenuhi kewajiban, maka Kepala UK/UPT dapat menghentikan kerjasama secara sepihak. 4. Apabila Mitra Kerjasama menghentikan kerjasama pada masa kerjasama karena pailit atau alasan lain maka biaya yang telah dikeluarkan untuk kegiatan kerjasama tidak dapat diambil kembali dan kerugian ditanggung oleh Mitra Kerjasama.



BAB VII PENUTUP

1.

Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama ini agar dipahami dan dimasyarakatkan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua UK/UPT.

2.

Pasal-Pasal yang terdapat dalam Naskah Perjanjian Kerjasama (kontrak suplemen) seperti pada contoh Format Model-2 S dan Model-4 S bersifat fleksibel disesuaikan dengan hasil negosiasi dan kesepakatan antara UK/UPT dengan pihak mitra.

3.

Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian yang berkaitan dengan kerjasama dan tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama ini dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,

Dr. Achmad Suryana NIP. 080 034 254



MODEL-1 S

FORMAT PROPOSAL KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DENGAN SISTEM PEMBIAYAAN BERSAMA LEMBAR PENGESAHAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Judul Kegiatan : UK*)

…………………………………….

Nama : .…………………………………… Alamat : ……………………………………. Diusulkan Melalui DIP:Proyek/Bagian Proyek ………. Sifat Usulan Kegiatan:Lanjutan / Baru Jenis Kegiatan Penelitian:……………………………………. Nama Peneliti Utama/Penanggung Jawab: ……………………………………. 8. Personalia : ……………………………………. Peneliti : ……. orang Tehnisi : ……. orang 9. Tahun Dimulai Kegiatan:200.. 10. Biaya Kegiatan : Rp…………..(…………………..) a. Proyek/Bagian Proyek:Rp ……………………………….. b. Pihak Swasta:Rp ……………………………….. 11. Jangka Waktu Pelaksanaan:…… hari Mulai dilaksanakan : …… Berakhir : ..….



12. Nama Instansi yang :……………………………………. Bekerjasama Direktur PT …………..……..

Penanggungjawab kegiatan

………………………

………………………………. NIP. ………………………..

Menyetujui, Kepala UK/UPT ……………….

………………………………… NIP. …………………………



SUMMARY (dalam Bahasa Inggris)

1.Title

:

…………………………………….

2.Implementing Unit:……………………………………. 3.Location:

…………………………………….

4.Objective:

…………………………………….

a.Immediate Objective:……………………………………. b.Long Term Objective:……………………………………. 5.Description of Project:……………………………………. 6.Methodology:……………………………………. 7.Expected Output of the Year……………………………………. 8.Duration:

…………………………………….

9.Budget Proposed:Rp ..............,- (……………..))



ISI PROPOSAL 1.Abstrak Uraian singkat dan jelas tentang rencana kegiatan untuk mengungkapkan permasalahan, metodologi dan keluaran yang diharapkan. 2.Latar Belakang Menjelaskan rumusan permasalahan dan dasar pertimbangan serta hubungannya dengan program penelitian prioritas Balit/Puslit/ Puslitbang yang bersangkutan dan issue-issue pembangunan pertanian, disertai acuan pustaka dan/atau hasil-hasil kegiatan yang sudah dicapai. 3.Tujuan Kegiatan Potensi pemecahan permasalahan yang akan dicapai serta dampak yang akan dihasilkannya, baik secara teknis maupun ekonomis bagi perkembangan pertanian. 4.Keluaran ? Keluaran Jangka Panjang (Kemukakan kapan keluaran dicapai) ? Keluaran tahun yang berjalan 5.Lingkup dan rencana Kegiatan Menjelaskan tahapan pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan hubungan kegiatan dalam setiap tahapannya.



6.Prosedur Kerja Menguraikan metodologi/cara pelaksanaannya dalam pencapaian tujuan dan keluaran tahun berjalan, yang meliputi : waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, bahan dan metode/prosedur kerja. 7.Jadwal Palang dan Indikator Kinerja Menjelaskan jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan model barchart sesuai metodologi/prosedur yang digunakan untuk masingmasing kegiatan. Indikator kinerja merupakan keluaran/sasaran antara yang dapat dicapai sesuai tahapan kegiatan yang dilakukan.

Kegiatan

Bulan … - … 20… s/d … - … 20 …

Indikator Kinerja

8. Personalia

Nama lengkap dan Gelar

9.

Gol/Pangkat NIP

Jabatan Fungsional

Jabatan Struktural

Bidang Keahlian

Alokasi Waktu

Biaya Pengajuan usulan anggaran harus realistis dan efisien. Penyediaan anggaran meliputi tolok ukur : Gaji/Upah Bahan Perjalanan Lain-lain



Petunjuk Operasional

Uraian

Volume Satuan

Jumlah (Rp)

01.Gaji/Upah 03. Bahan 05. Perjalanan 07. Lain-lain -

10. Daftar Pustaka Berisi pustaka yang diacu dalam narasi, ditulis berdasarkan kaidah penulisan ilmiah.

Contoh : Buku

Astor, V. and B.S. Rowntree. 1946. “Mixed Farming and Nuddled Thinking Analysis of Current Agricultural policy”, Mc Donald. London.



Journal

Proceeding


Fuyisaka, S. and C. Vejpas. 1990. “Capture and Culture Fisheries Khat, Thailand”, Thailand Journal of Agricultural Science 23 : 167-176. Han,K. 1992. “Future Development of Feed Industry in Asia and Pasific Region”, In:Proceeding of the Sixth AAAP Animal Science Congress Vol.I,TT Ed. P. Bunya Vejchewin, S. Sangdid and K Hangsanet, pp.411432, Katsetsart University, Bangkok, Thailand.


Model-2 S Dana Dialokasikan pada DIP masing-masing UK/UPT dengan biaya penelitian Rp. 100 juta ke atas

FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA PENELITIAN Nomor : .......................... antara Pusat/Puslit/Puslitbang/Balit/BPTP dan Mitra Kerjasama Pada hari ini, ...... tanggal ..... bulan ……….. tahun dua ribu ….. kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. ……………………………..

2. ……………………………….


Kepala Pusat/Puslit/ : Jabata Puslitbang/ Balit/BPTP .........., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat/Puslit/Puslitbang/ Balit /BPTP ............ yang berkedudu -kan di .......... yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU. : Jabatan Direktur ……………, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ………………… yang berkedudukan di ……………, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.


Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama penelitian, berjudul: "…………………………" dengan ketentuanketentuan sebagai berikut: PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan ……………………………… PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN Cakupan kegiatan penelitian akan meliputi: …………………………… PASAL 3 DASAR PELAKSANAAN KERJASAMA Kerjasama penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas harus dilaksanakan sesuai dengan Proposal Kerjasama (TOR) Tahun Anggaran 200…. yang disusun dan disepakati oleh kedua pihak. PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK 1.

Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU: Hak PIHAK KESATU, antara lain : a. Bersama-sama dengan pihak mitra kerjasama menetapkan prioritas penelitian/pengkajian sesuai teknologi yang dibutuhkan; b. Menghentikan kerjasama yang tidak sesuai dengan perjanjian;



c. Pengajuan dan memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sesuai perjanjian. Memperoleh hasil kerjasama sesuai perjanjian yang telah disepakati; d. Memperoleh dan menggunakan data, informasi, rekomendasi dan teknologi; e. Apabila hasil kerjasama penelitian akan dimintakan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), masing-masing pihak harus menyimpan kerahasiaan hasil penelitian dimaksud dan diatur dalam perjanjian tersendiri; dan f. Memproses dan memperoleh hasil atas pengajuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sesuai perjanjian. Kewajiban PIHAK KESATU, antara lain : a. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan pihak mitra kerjasama dan dituangkan dalam Proposal Kerjasama /TOR; b. Menyediakan tenaga ahli, sarana dan sebagian biaya, dan bimbingan yang diperlukan dalam rangka keberhasilan kerjasama penelitian; c. Secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan pihak mitra kerjasama wajib melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan kerjasama; dan d. Menyampaikan laporan keuangan, fisik, dan teknis/ilmiah kepada Proyek/Bagian Proyek …………….. yang memberikan dukungan dana dan pihak yang terkait. 2.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: Hak PIHAK KEDUA, antara lain : a. Menetapkan prioritas penelitian pengkajian sesuai teknologi yang dibutuhkan; b. Melakukan koreksi/perbaikan terhadap kerjasama yang tidak sesuai dengan perjanjian;



c. Memperoleh hasil kerjasama sesuai perjanjian yang telah disepakati; d. Memperoleh dan menggunakan data, informasi dan teknologi dari hasil kerjasama atas persetujuan PIHAK KEDUA; dan e. Memperoleh bagian dari hak atas HAKI sesuai perjanjian. Kewajiban PIHAK KEDUA, antara lain : a. Menyusun rencana kerjasama bersama dengan peneliti UK/ UPT Badan Litbang Pertanian; b. Menyediakan sebagian biaya, sarana dan/atau tenaga yang diperlukan; c. Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA wajib melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan kerjasama; dan d. Bersama-sama PIHAK PERTAMA memproses laporan keuangan, fisik, dan teknis/ilmiah kepada UK/UPT terkait. PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama penelitian ini ditetapkan selama ….. (….) hari kalender, dimulai sejak saat penandatanganan naskah ini sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 200... PASAL 6 TEMPAT/LOKASI KEGIATAN KERJASAMA Lokasi kegiatan kerjasama penelitian bertempat di ….………………..



PASAL 7 PEMBIAYAAN Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama penelitian sebagaimana dimaksudkan pasal 1 di atas, diperoleh dari: a.

PIHAK KESATU akan menyediakan sebagian biaya penelitian atau sebesar Rp …………,- (………………………… rupiah), yang berasal dari DIP Proyek/Bagian Proyek ……….. Tahun Anggaran 200.. dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Proposal Kerjasama (TOR).

b.

PIHAK KEDUA akan menyediakan sebagian biaya penelitian atau sebesar Rp ………….. ,- (……………….. rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Proposal Kerjasama (TOR). PASAL 8 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama penelitian secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendirisendiri berkewajiban melakukan pembinaan/pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis. PASAL 9 HASIL KERJASAMA Kepemilikan hasil kerjasama yang berupa data, informasi, rekomendasi dan teknologi menjadi milik kedua belah pihak yang pembagiannya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak. Hasil kerjasama yang berupa barang dan dapat dinilai dengan uang sesuai harga pasar setempat setelah dikurangi dengan biaya produksi dibagi sesuai bobot pembiayaannya. Bagian yang menjadi PIHAK



KESATU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 seluruhnya disetorkan ke Kas Negara. Apabila PIHAK KEDUA akan menggunakan atau mengembangkan lebih lanjut teknologi hasil kerjasama untuk tujuan komersial harus mendapatkan ijin tertulis dari Badan Litbang Pertanian. Proporsi kepemilikan hasil kerjasama ini yang berupa royalti akan ditentukan sesuai dengan perjanjian tersendiri. PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 1.

Yang dimaksud "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut: a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, angin ribut, banjir, dan lain-lain); b. Kebakaran, wabah penyakit, dan lain-lain; c. Perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, dan lain-lain yang secara keseluruhan berhubungan/berakibat langsung dengan kerjasama penelitian ini.

2.

Apabila terjadi "keadaan memaksa" sebagaimana dimaksudkan butir (1) diatas, PIHAK KESATU harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya "keadaan memaksa" disertai buktibukti yang sah, demikian juga pada waktu "keadaan memaksa" berakhir. PASAL 11 PERSELISIHAN

1. 2.

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrasi Nasional atau Pengadilan Negeri yang



disepakati oleh kedua belah pihak, putusan mana mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir. PASAL 12 LAIN-LAIN 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

Bea meterai/pajak dan pungutan lainnya yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA. Perubahan atas perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Sewaktu-waktu perjanjian kerjasama dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK KESATU apabila lahan/fasilitas/sarana/ prasarana yang sedang dikerjasamakan akan digunakan untuk penelitian oleh PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum pembatalan, PIHAK KESATU wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA, sehingga tidak merugikan PIHAK KEDUA. Apabila PIHAK KEDUA hendak memasukkan dan/atau mengeluarkan barang dari dan ke lokasi kerjasama harus sepengetahuan PIHAK KESATU. Pada saat berakhirnya kerjasama, barang-barang/sarana dari PIHAK KEDUA yang ditempatkan di lokasi kerjasama dan/ atau telah habis masa operasionalnya menjadi milik PIHAK KESATU. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Suplemen Kerjasama Penelitian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.



PASAL 13 PENUTUP Perjanjian kerjasama penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di …………. pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), 5 (lima) di antaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, Direktur ……………..

PIHAK KESATU, Kepala Pusat/Puslit/ Puslitbang/ Balit/BPTP ……………………..

….……………………..

………………………….

…..……………………………….

MENGETAHUI/MENGESAHKAN, Kepala Pusat/Puslit/Puslitbang ……….

…………………………………………….. NIP ……………………………………….



MODEL-3 S Dana Dialokasikan pada DIP Proyek Pusat

FORMAT SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN Nomor : .......................... antara Proyek ................................. dan Pusat/ Puslit/Puslitbang/ Balit/BPTP ............. Pekerjaan ……………………………………………………………. Pada hari ini …….. tanggal ………. bulan ………. tahun ……………., yang bertanda tangan dibawah ini : I. ……………………….:Jabatan Pemimpin Proyek ……………………, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Proyek tersebut yang berkedudukan di ………………………. yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. II. ………………………:Jabatan Kepala Pusat/Puslit/ Puslitbang/Balit/ BPTP……………, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat/Puslit/ Puslitbang/ Balit/BPTP ………………. yang berkedudukan di ………………. yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



Berdasarkan : 1.Proposal Penelitian Bulan ……………. 200….. 2.DIP Proyek ……………………, tahun anggaran 200…… No. …………………. tanggal ………………. 200…….. 3.Surat Penunjukan langsung dari Kepala Badan Litbang Pertanian No. …………………………………. tanggal ……….. 200…….. Kedua belah pihak bersepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini: PASAL 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian: Judul Penelitian

Lokasi

PASAL 2 DASAR PELAKSANAAN Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar referensi-referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini yaitu : 2.01.

Proposal Penelitian/TOR yang meliputi judul Penelitian, Penanggung Jawab Kegiatan, Lokasi Penelitian, Jangka Waktu, Unit Pelaksana, Rencana Penelitian dan Petunjuk Operasional.



2.02.

Semua ketentuan peraturan administrasi keuangan dan teknis yang tercantum dalam :

2.02.1

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2002. Keputusan Menteri Pertanian tentang pelaksanaan Pedoman Administrasi Keuangan Nomor : No.690/KPTS/KU.210/7/ 1997 tanggal 7 Juli 1997

2.02.2

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 3.01.

Pelaksanaan penelitian ini harus dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung saat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

3.02.

Pekerjaan tersebut pada pasal 1 diatas sudah harus selesai seluruhnya dan diterima baik oleh PIHAK PERTAMA selama …… hari kalender, sampai dengan tanggal 31 Desember 200….. PASAL 4 PELAKSANAAN KERJASAMA

4.01.

Penelitian tersebut harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Usulan Penelitian yang sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.

4.02.

Perubahan Pelaksanaan Penelitian hanya dibenarkan bila telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.



PASAL 5 TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN 5.01.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap tahapan pelaksanaan penelitian ketetapan waktu, dan alokasi biaya sesuai dengan proposal penelitian, dan berdasarkan petunjuk operasional.

5.02.‘

PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan kegiatan penelitiannya bekerjasama dengan Pihak Dunia Usaha/ Instansi …………….. sebagaimana sesuai dengan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Tim Evaluasi. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kerjasama dengan Dunia Usaha/Instansi …………. wajib dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian kerjasama (kontrak suplemen) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak .

5.03.

5.04.

PIHAK PERTAMA berhak melakukan supervisi terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

5.05.

PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan tahapan kemajuan fisik penelitian setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri bukti asli pengeluaran kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan sejak penerimaan dana penelitian dari PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

5.06.

PIHAK KEDUA berhak mengajukan usul-usul kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian.

5.07.

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melimpahkan tugas yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain diluar pengetahuan dan persetujuan PIHAK PERTAMA.



5.08.

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menyerah terimakan tanggung jawab tersebut kepada pejabat yang menggantikannya.

5.09.

Dalam hal Penanggung jawab penelitian tidak menyelesaikan pelaksanaan penelitian sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk penggantinya.

5.10.

PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan ke PIHAK PERTAMA atau Kas Negara atau instansi yang berhak menerima dalam hal : 5.10.1.

Dana penelitian/kegiatan tidak dapat dipergunakan, dan/atau karena peraturan yang berlaku atau karena hal lain tidak dipergunakan.

5.10.2.

Sisa dana yang sudah diterima dan tidak dipergunakan, dan/atau karena menurut peraturan yang berlaku atau karena hal lain tidak dipergunakan. PASAL 6 BIAYA PENELITIAN

6.01.

Besarnya jumlah biaya penelitian dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini sebesar Rp …………. ( …………… rupiah ) dengan rincian sebagai berikut : 1.Nilai surat perjanjian: Rp. ………………. 2.Nilai Phisik : Rp. ………………. Porsi Loan (…..%): Rp. ………………. Porsi APBN (…...%): Rp. ………………. 3.PPN : Porsi Loan (tidak dipungut): Rp -



6.02.

6.03.

Porsi APBN (dipungut): Rp Biaya tersebut dalam perjanjian ini dibebankan dalam DIP Proyek ……… tahun anggaran 200..… No. …………….. tanggal ………… 200….. Loan …… No. ………., kode proyek ……………. kategori ….. porsi ……%. Jumlah biaya kegiatan tersebut sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA untuk segala kegiatan termasuk biaya perjalanan dinas atasan langsung dalam rangka pengarahan pelaksanaan kegiatan ini dan monitoring. PASAL 7 CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Tahapan pembayaran biaya kegiatan tersebut dalam pasal 6 diatas, disesuaikan dengan rencana kegiatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai berikut : 7.01.

Pembayaran Tahap Pertama sebesar 40 % (empat puluh persen) dari nilai surat perjanjian atau sebesar Rp. ………. (…………… rupiah) dilaksanakan setelah menyerahkan Laporan Persiapan disertai Berita Acara, dengan rincian sebagai berikut : 1.Nilai tagihan Tahap I: Rp ……………………… 2.Nilai Phisik : Rp ……………………… Porsi Loan (…..): Rp …………………….. Porsi APBN (……%): Rp ……………………… 3.PPN : Porsi Loan (tidak dipungut): Rp. Porsi APBN (dipungut): Rp. -

7.02.

Pembayaran tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai surat perjanjian atau sebesar Rp. ……………… (Dua …………… rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



1. Nilai tagihan tahap II: Rp. ……………… 2. Nilai Phisik : Rp. ……………… Porsi Loan (……%): Rp. …………….. Porsi APBN (……%): Rp. …………….. 3. PPN : Porsi Loan (tidak dipungut): Rp Porsi APBN (dipungut): Rp Pelaksanaan pembayaran tahap kedua dimaksud Pasal 7 ayat 02, dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Kemajuan Kegiatan Tahap Pertama yang disertai dengan Berita Acara. 7.03.

Pembayaran tahap ketiga (akhir) 10% (sepuluh persen) dari nilai surat perjanjian atau sebesar Rp. ……………… (…………………….. rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan setelah menyerahkan Laporan Akhir yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Penelitian dengan rincian : 1. Nilai tagihan tahap III: Rp. ……………… 2. Nilai Phisik : Rp. ……………… Porsi Loan (…….%): Rp. ……………… Porsi APBN (…….%): Rp. ……………… 3. PPN : Porsi Loan (tidak dipungut): Rp Porsi APBN (dipungut): Rp -

7.04.

Pelaksanaan pembayaran dimaksud kepada PIHAK KEDUA ditransfer oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara …………… melalui Rekening Bank ….…………….. Cabang …………. dengan nomor ………………… atas nama Pusat/Puslit/Puslitbang/Balit/BPTP ..………………………...



PASAL 8 HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN 8.01.

Hasil Penelitian yang berupa data, informasi, dan teknologi sepenuhnya menjadi hak kedua belah pihak, beserta mitra kerjasamanya.

8.02.

Hasil penelitian yang berupa barang dan dapat dinilai dengan uang, menjadi hak PIHAK KEDUA beserta mitra kerjasamanya.

8.03.

Dalam hal PIHAK KETIGA atau mitra kerjasama PIHAK KEDUA akan mengembangkan lebih lanjut teknologi hasil kerjasama tersebut untuk tujuan komersial maka harus meminta persetujuan tertulis kepada Badan Litbang Pertanian dan akan diberikan prioritas. PASAL 9 DENDA DAN SANKSI

9.01.

Apabila sampai pada batas waktu habisnya masa penelitian ini Pihak Kedua belum juga menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebanyak 1 o/oo (satu permil) setiap hari kelambatan, terhitung dari tanggal jatuh waktu yang ditetapkan sampai setinggi-setingginya 5 % dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.

9.02.

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan penelitian penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang belum dapat dipertanggung jawabkan.



9.03. 9.03.1.

PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan/ memutuskan Surat Perjanjian ini secara sepihak apabila : PIHAK KEDUA menurut perhitungan PIHAK PERTAMA ternyata tidak mampu menyelenggarakan dan menyelesaikan pekerjaan pada pasal 1 tersebut diatas atau apabila setelah menerima peringatan tertulis dan PIHAK KEDUA tidak menunjukkan usaha-usaha untuk menyelesaikan pekerjaan.

9.03.2.

Setelah menerima peringatan tertulis ketiga dari PIHAK PERTAMA.

9.04.

Dengan pembatalan/pemutusan Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 01 diatas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan / pemutusan Surat Perjanjian ini. PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

10.01.

Yang termasuk dalam "Keadaan Memaksa" adalah peristiwa - peristiwa sebagai berikut: 10.01.1. Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, angin ribut dan banjir). 10.01.2. Kebakaran, Wabah Penyakit. 10.01.3. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan kerjasama ini.

10.02.

Apabila terjadi keadaan memaksa PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya "Keadaan Memaksa" disertai bukti-bukti yang syah.



10.03.

Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada pasal 3 tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul tindak lanjut dalam rangka penyelesaian penelitian yang menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. PASAL 11 PERSELISIHAN

11.01.

Perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah.

11.02.

Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan dapat diselesaikan secara hukum melalui Pengadilan Negeri ……………………., dimana putusan tersebut mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir. PASAL 12 LAIN-LAIN

12.01.

Apabila PIHAK KEDUA karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan yang telah disepakati dalam surat perjanjian ini. PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

12.02.

Perubahan pelaksanaan penelitian hanya dibenarkan bila telah dituangkan ke dalam addendum surat perjanjian yang telah ditandantangi kedua belah pihak.

12.03.

Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian pelaksanaan penelitian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.



PASAL 13 PENUTUP Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai secukupnya dan dibuat dalam rangkap 10 (sepuluh) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA Kepala Pusat/Puslit/Puslitbang/ Balit/BPTP……………..

PIHAK PERTAMA Pemimpin Proyek …

_________________________

MENGETAHUI : a.n. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Sekretaris Badan Litbang Pertanian,

____________________________ NIP.



Model-4 S FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA PENELITIAN Nomor : .......................... antara Pusat/Puslit/Puslitbang/Balit/BPTP dan Mitra Kerjasama Pada hari ini, ...... tanggal ..... bulan ……….. tahun dua ribu ….. kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ……………………………..

2. ……………………………….

: Jabatan Kepala Pusat/Puslit/ Puslitbang/Balit/BPTP ........, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat/Puslit/ Puslitbang/Balit/BPTP ..……. yang berkedudukan di ............... yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. : Jabatan Direktur …………, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ……………… yang berkedudukan di ..…………, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KETIGA.

Dengan ini kedua belah pihak menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama penelitian, berjudul: "…………………………" dengan ketentuanketentuan sebagai berikut:



PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan ……………………………… PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN Cakupan kegiatan penelitian akan meliputi: …………………………… PASAL 3 DASAR PELAKSANAAN KERJASAMA Kerjasama penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas harus dilaksanakan sesuai dengan Proposal Kerjasama (TOR) Tahun Anggaran 200…. yang disusun dan disepakati oleh kedua pihak. PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK 1.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: Hak PIHAK KEDUA, antara lain : a. Bersama-sama dengan pihak mitra kerjasama menetapkan prioritas penelitian/pengkajian sesuai teknologi yang dibutuhkan; b. Menghentikan kerjasama yang tidak sesuai dengan perjanjian; c. Pengajuan dan memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sesuai perjanjian. Memperoleh hasil kerjasama sesuai perjanjian yang telah disepakati; d. Memperoleh dan menggunakan data, informasi, rekomendasi dan teknologi;



e.

f.

Apabila hasil kerjasama penelitian akan dimintakan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), masing-masing pihak harus menyimpan kerahasiaan hasil penelitian dimaksud dan diatur dalam perjanjian tersendiri; dan Memproses dan memperoleh hasil atas pengajuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sesuai perjanjian.

Kewajiban PIHAK KEDUA, antara lain : a. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan pihak mitra kerjasama dan dituangkan dalam Proposal Kerjasama /TOR; b. Menyediakan tenaga ahli, sarana dan sebagian biaya, dan bimbingan yang diperlukan dalam rangka keberhasilan kerjasama penelitian; c. Secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan pihak mitra kerjasama wajib melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan kerjasama; dan d. Menyampaikan laporan keuangan, fisik, dan teknis/ilmiah kepada Proyek/Bagian Proyek …………….. yang memberikan dukungan dana dan pihak yang terkait. 2.

Hak dan Kewajiban PIHAK KETIGA: Hak PIHAK KETIGA, antara lain : a. Menetapkan prioritas penelitian pengkajian sesuai teknologi yang dibutuhkan; b. Melakukan koreksi/perbaikan terhadap kerjasama yang tidak sesuai dengan perjanjian; c. Memperoleh hasil kerjasama sesuai perjanjian yang telah disepakati; d. Memperoleh dan menggunakan data, informasi dan teknologi dari hasil kerjasama atas persetujuan PIHAK KETIGA; dan



e. Memperoleh bagian dari hak atas HAKI sesuai perjanjian. Kewajiban PIHAK KETIGA, antara lain : a. Menyusun rencana kerjasama bersama dengan peneliti UK/ UPT Badan Litbang Pertanian; b. Menyediakan sebagian biaya, sarana dan/atau tenaga yang diperlukan; c. Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan PIHAK KEDUA wajib melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan kerjasama; dan d. Bersama-sama PIHAK KEDUA memproses laporan keuangan, fisik, dan teknis/ilmiah kepada UK/UPT terkait. PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Jangka waktu pelaksanaan kegiatan kerjasama penelitian ini ditetapkan selama ….. (….) hari kalender, dimulai sejak saat penandatanganan naskah ini sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 200... PASAL 6 TEMPAT/LOKASI KEGIATAN KERJASAMA Lokasi kegiatan kerjasama penelitian bertempat di ….……………… PASAL 7 PEMBIAYAAN Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama penelitian sebagaimana dimaksudkan pasal 1 di atas, diperoleh dari: a. PIHAK KEDUA akan menyediakan sebagian biaya penelitian atau sebesar Rp …………,- (………………………… rupiah), yang



berasal dari DIP Proyek/Bagian Proyek ……….. Tahun Anggaran 200.. dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Proposal Kerjasama (TOR). b. PIHAK KETIGA akan menyediakan sebagian biaya penelitian atau sebesar Rp ………….. ,- (……………….. rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Proposal Kerjasama (TOR). PASAL 8 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama penelitian secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama atau sendirisendiri berkewajiban melakukan pembinaan/pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis. PASAL 9 HASIL KERJASAMA Kepemilikan hasil kerjasama yang berupa data, informasi, rekomendasi dan teknologi menjadi milik kedua belah pihak yang pembagiannya didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak. Hasil kerjasama yang berupa barang dan dapat dinilai dengan uang sesuai harga pasar setempat setelah dikurangi dengan biaya produksi dibagi sesuai bobot pembiayaannya. Bagian yang menjadi PIHAK KEDUA sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 seluruhnya disetorkan ke Kas Negara. Apabila PIHAK KETIGA akan menggunakan atau mengembangkan lebih lanjut teknologi hasil kerjasama untuk tujuan komersial harus mendapatkan ijin tertulis dari Badan Litbang Pertanian. Proporsi kepemilikan hasil kerjasama ini yang berupa royalti akan ditentukan sesuai dengan perjanjian tersendiri.



PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) 1. Yang dimaksud "keadaan memaksa" adalah peristiwa-peristiwa seperti berikut: a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, angin ribut, banjir, dan lain-lain); b. Kebakaran, wabah penyakit, dan lain-lain; e. Perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan, dan lain-lain yang secara keseluruhan berhubungan/berakibat langsung dengan kerjasama penelitian ini. 2.

Apabila terjadi "keadaan memaksa" sebagaimana dimaksudkan butir (1) diatas, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KETIGA secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya "keadaan memaksa" disertai buktibukti yang sah, demikian juga pada waktu "keadaan memaksa" berakhir. PASAL 11 PERSELISIHAN

1. 2.

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara hukum melalui Badan Arbitrasi Nasional atau Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua belah pihak, putusan mana mengikat secara mutlak untuk tingkat pertama dan terakhir.



PASAL 12 LAIN-LAIN a.

b. c.

d.

e.

f.

g.

Bea meterai/pajak dan pungutan lainnya yang timbul sebagai akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KETIGA. Perubahan atas perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Sewaktu-waktu perjanjian kerjasama dapat dibatalkan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA apabila lahan/fasilitas/sarana/ prasarana yang sedang dikerjasamakan akan digunakan untuk penelitian oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum pembatalan, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KETIGA, sehingga tidak merugikan PIHAK KETIGA. Apabila PIHAK KETIGA hendak memasukkan dan/atau mengeluarkan barang dari dan ke lokasi kerjasama harus sepengetahuan PIHAK KEDUA. Pada saat berakhirnya kerjasama, barang-barang/sarana dari PIHAK KETIGA yang ditempatkan di lokasi kerjasama dan/ atau telah habis masa operasionalnya menjadi milik PIHAK KEDUA. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Suplemen Kerjasama Penelitian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak.



PASAL 13 PENUTUP Perjanjian kerjasama penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di …………. pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 6 (enam), 5 (lima) di antaranya bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA, Direktur ……………..

………………………….

PIHAK KEDUA, Kepala Pusat/ Puslit/ Puslitbang/ Balit/BPTP/…

………………………

MENGETAHUI/MENGESAHKAN, a.n. Kepala Badan Litbang Pertanian Sekretaris Badan Litbang Pertanian

…………………………………………….. NIP ……………………………………….



MODEL-5 S FORMAT LAPORAN TENGAH TAHUN DAN LAPORAN AKHIR A.LEMBAR PENGESAHAN 1. Judul Kegiatan ….**):……………………………………… 2. Penanggung Jawab: a.Nama : ..…………………………………… b.Pangkat/Golongan: ..…………………………………… c.Jabatan : c1. Struktural : ..…………………………………… c2. Fungsional : .……………………………….…… 3. Unit Kerja : .……………………………….…… 4. Status Kegiatan: Lama (L) – Baru (B) 5. Mulai – Akhir: TH. ……. - TH. ……….. 6. Lokasi Kegiatan: …………………………………… 7. Biaya : Rp. …….. ( …………………… ) 8. Biaya Th I : Rp. ………. Biaya Th II : Rp. ………, dst 9. Sumber Biaya : Proyek/Bagian Proyek ….…… Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian TA. 200….. Mengetahui,Penanggung Jawab Kepala UK/UPTKegiatan

--------------------------NIP

----------------------NIP:

CATATAN: Tanda Tangan dan Cap Harus Basah *) Laporan Tengah Tahun diserahkan pada bulan September, sedangkan laporan akhir diserahkan pada bulan Desember **) Disesuaikan dengan judul kegitan (manajemen, penelitian/pengkajian yang ada dlm PO)



B.

ISI LAPORAN TENGAH TAHUN/LAPORAN AKHIR 1. 2. 3. 4. 5.

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL (jika ada) DAFTAR GAMBAR / ILUSTRASI / GRAFIK (jika ada) DAFTAR LAMPIRAN (jika ada)

6. RINGKASAN EKSEKUTIF / EXECUTIVE SUMMARY (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) Ringkasan merupakan sintesa dari latar belakang, pendekatan metodologi, hasil, kesimpulan serta pencapaian luaran yang diharapkan (sebagaimana yang direncanakan dalam Proposal Penelitian/ TOR) 7. PENDAHULUAN Pendahuluan merupakan sintesa dari latar belakang, tujuan jangka pendek & panjang, luaran, dasar-dasar pertimbangan dan dampak hasil kegiatan yang diharapkan. 8. TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Pustaka merupakan hasil-hasil kegiatan sebelumnya & sintesa dari pustaka pilihan yg relevan & mendukung masalah, tujuan & metodologi yg digunakan, dalam rangka menguji hipotesa & pencapai luaran yg diharapkan. 9. MATERI & METODOLOGI Dalam bab Materi & Metodologi harus memuat dan mengemukakan: a. Materi yang digunakan dalam kegiatan harus jelas (jenis, klasifikasi, jumlah, umur, varietas dsb) b. Keterangan yang jelas mengenai metodologi kegiatan (survey, rancangan percobaan, jumlah sample, metode pengumpulan data, metode analisa, metode pengujian data dsb)



c. Bila mengacu pada kegiatan yang telah dilakukan agar menyebutkan dengan jelas rujukan metode yang digunakan. d. Penyajian materi dan metodologi kegiatan harus jelas sehingga bila seseorang peneliti akan mengulang metodologi yang sama dapat melaksanakannya dengan mudah. 10. HASIL & PEMBAHASAN *) • Memuat analisa data dalam bentuk tabel & illustrasi disertai dengan penjelasan singkat mengenai tabel & ilustrasi yang bersangkutan • Memuat Tabel & ilustrasi yang bersifat “Self Explanatory”, yaitu apabila seseorang membaca tabel dan atau ilustrasi dapat langsung memahaminya tanpa harus mempelajari teks lebih mendalam. • Urutan penyajian hasil analisa data agar dimulai dari aspek utama diikuti dengan aspek penunjang. • Memuat suatu bahasan ilmiah hasil kegiatan dalam kaitannya dengan dampak, kenyataan yang ada dan luaran yang diharapkan. • Pembahasan hasil kegiatan agar dimulai sesuai dengan urutan hasil utama dan penunjang dst. • Referensi yang dipergunakan dalam pembahasan hendaknya dipilih yang baru (terbutan 10 tahun terakhir) 11. KESIMPULAN & SARAN *) Dalam bab ini agar dikemukakan kesimpulan dari hasil dan pembahasan serta aplikasi praktisnya di lapangan. Disamping itu saran dan tindak lanjut dari kegiatan perlu dikembangkan. 12. PRAKIRAAN DAMPAK HASIL KEGIATAN



Dalam bab ini diharapkan dapat mengemukakan sampai sejauh mana hasil sementara kegiatan tersebut dapat diaplikasikan di lapangan dan tindak lajut penyempurnaannya. 13. DAFTAR PUSTAKA • Penulisan daftar pustaka ditulis urut berdasarkan abjad/ alfabet. • Bisa saja dimulai dari nama penulis, tahun penerbitan, judul, edisi, penerbit, nama loksi serta halaman. • Dalam bab ini agar disebutkan asal pustaka seperti buku, journal, prosceeding CATATAN : *) Pada Laporan Tengah Tahun, Hasil & Pembahasan serta Kesimpulan & Saran yang dilaporkan adalah hasil kesimpulan sementara.



Model-6 S A. Format Laporan Persiapan/ Laporan Kemajuan LAPORAN PERSIAPAN/LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN PENELITIAN DANA PROYEK …………… T.A. 200…… 1. Nomor dan Tanggal Kontrak: ………………………………………. 2. Judul Penelitian: ………………………………………. 3. Penanggung jawab Penelitian: ………………………………………. 4. Nilai Kontrak

: ……………………………………….

5. Lokasi Kegiatan: ………………………………………. 6. Jangka Waktu Kontrak: ………………………………………. 7. Uraian singkat mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan : ……………………………………………………………………………… 8. Kegiatan Yang akan dilaksanakan selanjutnya: ……………………………………………………………………………… 9. Permasalahan yang dihadapi : ……………………………………………………………………………… ………………………….. 200… Mengetahui, Kepala Puslitbang/Puslit/ Balit/BPTP

Penanggungjawab,

………………………….

……………………..



B. Format Laporan Akhir Lembar Pengesahan dan Isi Laporan Akhir disesuaikan dengan format yang terdapat dalam format Model-5 S.



Model-7 S

FORMAT PERJANJIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Perjanjian Kekayaan Intelektual Nama

: ……………………………………………………………………..

NIP

: ….…………………………………………………………..

Dengan memperhatikan : 1. Pekerjaan saya di Badan Litbang Pertanian; 2. Partisipasi saya dalam penelitian di Badan Litbang Pertanian; dan 3. Kesempatan untuk mendapatkan royalti dan hak penemu/pencipta yang tercantum dalam Kebijakan Kekayaan Intelektual Badan Litbang Pertanian Saya

menyetujui:

A. Untuk membuat laporan lengkap serta menyerahkan semua hak dan kepentingan saya atas semua temuan, ciptaan, materi yang mendapatkan hak cipta, karya insitusional, perangkat lunak komputer, merek, pengembangan, konsep dan perbaikan, baik yang dapat dipatenkan, dihak ciptakan maupun tidak apabila kegiatan kerjasama: ini dilaksanakan : 1. Dalam kaitan tugas dengan dana sponsor yang diadministrasikan oleh Badan Litbang Pertanian. 2. Menggunakan dana atau fasilitas Badan Litbang Pertanian 3. Merupakan pekerjaan yang dibayar oleh Badan Litbang Pertanian, termasuk : a. pekerjaan yang merupakan tanggung jawab Penemu b. pekerjaan kolektif oleh personel bukan pegawai Badan Litbang Pertanian yang dipesan khusus dan mendapatkan



dana Badan Litbang Pertanian seperti terjemahan, penyusunan materi pelajaran dlsb. c. karya ilmiah petugas belajar yang dibiayai Badan Litbang Pertanian. B. Menyerahkan kepemilikan hak cipta untuk karya ilmiah apabila :

a.Ada perjanjian sebelumnya; b. Dalam pengembangannya menggunakan sumberdaya Badan Litbang Pertanian; c.Menggunakan nama UK/UPT kannya.

dalam

mempromosi-

C. Membantu pelaksanaan perolehan HaKI bagi Badan Litbang Pertanian dalam waktu masa afiliasinya dengan biaya Badan Litbang Pertanian. D. Membuat catatan proses penelitian (log book). E. Menyerahkan kepada Badan Litbang Pertanian segala catatan yang berhubungan dengan butir D di atas, pada saat meninggalkan Badan Litbang Pertanian maupun pada saat yang diminta dan semua catatan yang berhubungan dengan kekayaan intelektual Badan Litbang Pertanian F. Tidak membuka rahasia pekerjaan kepada pihak lain atau menggunakan untuk pekerjaan di Badan Litbang Pertanian kecuali bila diijinkan secara tertulis 1. Informasi yang berasal dari pekerjaan saya yang sebelumnya atau dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun penelitian, ataupun rahasia dagang.



2.

Setiap ide, tulisan atau kekayaan Intelektual yang merupakan hak saya yang tidak termasuk ke dalam lingkup butir A.

Perjanjian ini tidak dapat dimodifikasi atau diakhiri, sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Badan Litbang Pertanian. Kewajiban saya dalam perjanjian ini harus dipatuhi pula oleh perwakilan hukum saya maupun oleh ahli waris. Saya menyatakan bahwa pada saat penandatanganan perjanjian ini saya tidak mempunyai perjanjian yang bertentangan dengan kewajiban saya sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian ini.

Saksi,

Yang bertandatangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Tanggal

Tanggal


:

:


Daftar Lampiran 1. Model-1 S

Format Proposal Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanin dengan Sistim Pembiayaan Bersama

2. Model-2 S

Format Naskah Perjanjian Kerjasama Penelitian (untuk Dana yang dialokasikan pada masing-masing DIP UK/UPT)

3. Model-3 S

Format Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian (untuk Dana yang dialokasikan pada DIP Proyek Pusat)

4. Model-4 S

Format Naskah Perjanjian Kerjasama Penelitian (untuk Dana yang dialokasikan pada DIP Proyek Pusat)

5. Model-5 S

Format Laporan Tengah Tahun dan Laporan Akhir Tahun

6. Model-6 S

Format Laporan Persiapan / Laporan Kemajuan (untuk Dana yang dialokasikan pada DIP Proyek Pusat)

7. Model-7 S

Format Perjanjian Kekayaan Intelektual


Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Dengan Sistim Pembiayaan Bersama BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents