PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PROGRAM GURU PEMBELAJAR MODA DARING

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PROGRAM GURU PEMBELAJAR MODA DARING

GURU PEMBELAJAR PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PROGRAM GURU PEMBELAJAR MODA DARING

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN LUAR BIASA 2016

i


KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Program Guru Pembelajar Moda Daring dan Daring Kombinasi oleh PPPPTK TK & PLB. Petunjuk Pelaksanaan ini disusun sebagai acuan bagi unsur-unsur yang terlibat di dalam proses pembelajaran Moda Daring dan Daring Kombinasi bagi PPPPTK TK & PLB, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota dan Petugas yan ditunjuk, dalam melaksanakan program guru pembelajar Moda Daring dan Moda Daring Kombinasi.

Petunjuk pelaksanaan pembiayaan ini juga disiapkan untuk memberikan informasi kepada aparat pemeriksa baik internal maupun eksternal yang ditugaskan untuk melaksanakan audit. Semua instansi dan individu yang terlibat dalam kegiatan ini diharapkan mampu melaksanakan tugas dan perannya dengan baik dengan dukungan pembiayaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta teralokasi pada DIPA PPPPTK TK & PLB.

PPPPT TK & PLB mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan ini, dan juga kepada semua unsur yang akan melaksanakan pembiayaan program tersebut. Semoga Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan ini bermanfaat demi terselenggaranya Program Guru Pembelajar Moda Daring dan Daring Kombinasi. Terima kasih.

Jakarta, 25 Agustus 2016 Kepala,

Drs. Sam Yhon, MM NIP 195812062006042001

ii


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR....................................................................................................................... ii DAFTAR ISI.......................................................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................. 1 A.

Latar Belakang......................................................................................................... 1

B.

Dasar Hukum........................................................................................................... 2

C.

Tujuan ..................................................................................................................... 4

D.

Sasaran ................................................................................................................... 4

E.

Definisi .................................................................................................................... 4

F.

Ruang lingkup ......................................................................................................... 5

G.

Referensi ................................................................................................................. 5

BAB II STANDAR PEMBIAYAAN .................................................................................................... 6 A.

Komponen Pembiayaan........................................................................................... 6

B.

Standar Biaya ........................................................................................................ 13

BAB III PROSEDUR PEMBIAYAAN ............................................................................................... 24 A.

Pembiayaan Moda Daring ..................................................................................... 24

B.

Pembiayaan Moda Daring Kombinasi .................................................................... 26

BAB IV PENUTUP ....................................................................................................................... 33 BAB V LAMPIRAN ...................................................................................................................... 34

iii


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kegiatan Guru Pembelajar dikembangkan berdasarkan peta kompetensi guru yang dapat dilihat dari hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Uji Kompetensi Guru (UKG) serta didukung dengan hasil evaluasi diri. Guru yang kompetensinya masih berada di bawah Kriteria Capaian Minimal (KCM) akan mengikuti peningkatan kompetensi Guru Pembelajar yang diorientasikan untuk mencapai standar kompetensi minimal. Guru yang hasil pengembangan keprofesiannya telah mencapai standar kompetensi minimal, kegiatan Guru Pembelajar-nya diarahkan kepada peningkatan keprofesian yang dapat memenuhi tuntutan ke depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya memberikan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan sekolah. Peningkatan kompetensi Guru Pembelajar tersebut dilaksanakan dalam 3 (tiga) moda, yaitu tatap muka, daring dan daring kombinasi. Pada moda daring ini, peserta melakukan interaksi belajar secara daring penuh dan kombinasi antara daring dan tatap muka. Interaksi belajar daring dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pembelajaran yang telah disiapkan secara elektronik, dan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Untuk Daring Kombinasi, interaksi tatap muka akan dilaksanakan bersamaan dengan peserta lainnya di Pusat Belajar (PB) yang telah ditetapkan. Maka pelaksanaan moda daring dimaksud memerlukan pengaturan pengaturan baku yan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang memerlukanya. Pusat Belajar adalah tempat kegiatan pendampingan dan tatap muka antara mentor dengan peserta Guru Pembelajar moda daring kombinasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota. Waktu pelaksanaan pertemuan di PB dikoordinasikan antar operator PB bagi kelompok-kelompok belajar sesuai dengan modul belajar yag diambil. Maka proses pembelajaran berlangsung tentu ada pembiayaan operasional untuk keberlangsungan proses tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pedoman Program Guru Pembelajar dan Petunjuk Teknis Program Pembelajar Moda Daring Kombinasi. Pengawasan dan pengendalian pembiayaan Program Guru Pembelajar Moda Daring merupakan bagian dari proses pelaksanaan program dimaksud, 1


dimana pengawasan dan pengendalian tersebut adalah upaya penggunaan anggaran negara sesuai ketentuan, tepat sasaran, tepat waktu dan efisien. Laporan pertanggungjawaban pembiayaan dari setiap kelompok kerja merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengelola keuangan pada lembaga. Oleh karena itu, sesuai dengan PMK nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam APBN, pembiayaan operasional pelaksanaan Program guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi akan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini. Pada Petunjuk Pelaksanan Pembiayaan Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi terdapat tiga hal pengaturan pembiayaan yang meliputi : (1) Pembiayaan Moda Daring dan (2) Pembiayaan Moda Daring Kombinasi. B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4400); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 6. Peraturan Presiden no 70 Tahun 2012 juncto Peraturan Presiden no 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Umum dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

2


11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; 12. Peraturan Menteri Keuangan nomor 73 /PMK.05/2008 tentang Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka APBN; 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN; 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas; 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan TA 2016; 18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2016; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; 20. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 25. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Manajemen Resiko di Lingkungan Kemendikbud;

3


26. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 27. Peraturan Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor Kep.275/B/Kp.2009 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Satuan Pengawasan Intern Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; 28. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 102742/A.A2/KU/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada P4TK Bidang TK dan PLB Bandung; 29. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) P4TK Bidang TK dan PLB Bandung Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA 023.16.13.1.361155/2016 tanggal 7 Desember 2015; 30. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran PPPPTK TK & PLB Nomor: 003/J17.1/KP/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan di lingkungan P4TK Bidang TK dan PLB Bandung; C. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi disusun agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembiayaan di lingkungan P4TK Bidang TK dan PLB Bandung, sehingga pembiayaan program di maksud sesuai dengan aturan yang berlaku. D. Sasaran 1. Pemangku kebijakan Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi di lingkungan P4TK TK & PLB; 2. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota pelaksana Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi di lingkungan P4TK TK & PLB; 3. Pengampu, Mentor, Admin P4TK, Operator PB dan Penanggungjawab Keuangan yang melaksanakan Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi; 4. Guru Sasaran Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi; 5. Pengelola keuangan di lingkungan P4TK E. Definisi 1. Pemangku kebijakan adalah pejabat struktural di lingkungan P4TK TK & PLB; 2. Pengampu adalah Narasumber Nasional yang mendampingi Mentor pada Moda Daring Kombinasi dan Guru Sasaran pada Moda Daring; 4


3. Mentor adalah Instruktur Nasional yang mendampingi Guru Sasaran pada Moda Daring Model 2 dan Moda Daring Kombinasi; 4. Admin P4TK adalah petugas yang ditunjuk oleh lembaga dan bertugas mengelola SIM Guru Pembelajar; 5. Operator PB adalah petugas yang ditunjuk Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membantu pelaksanaan Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi di Pusat Belajar; 6. Penanggungjawab Keuangan adalah petugas yang ditunjuk Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan lembaga untuk melaksanakan pembiayaan Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi; 7. Guru Sasaran adalah guru berdasarkan hasil UKG berada pada Program Guru Pembelajar Moda Daring dan Daring Kombinasi; 8. Pengelola Keuangan UPT adalah pejabat pengelola keuangan di lingkungan P4TK TK & PLB; 9. Eksekutor UPT adalah petugas UPT yang bertanggungjawab melaksanakan pembiayaan operasional Pusat Belajar bekerjasama dengan Penanggungjawab Keuangan Pusat belajar. F. Ruang lingkup Petunjuk pelaksanaan pembiayaan ini untuk pelaksanaan Program Guru Pembelajar Moda Daring dan Moda Daring Kombinasi di lingkungan P4TK TK & PLB, meliputi (1) Standar Pembiayaan dan (2) Prosedur Pembiayaan agar sesuai dengan aturan yang berlaku. G. Referensi 1. Standar Biaya Masukan TA 2016 2. Pedoman Umum Guru Pembelajar 3. Juknis Guru Pembelajar Moda Daring

5


BAB II STANDAR PEMBIAYAAN

Standar pembiayaan terdiri dari : A. Komponen Pembiayaan B. Standar Biaya A. Komponen Pembiayaan Komponen pembiayaan pelaksanaan Guru Pembelajar Moda Daring adalah sebagai berikut. 1. Mekanisme pembelajaran dan Unsur yang terlibat a. Moda Daring : Pola pebelajaran yang dilaksanakan ada 2 model yaitu 1) Model 1 yaitu Guru Pembelajar moda ini diperuntukan bagi guru dengan profil hasil UKG nya memiliki 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) kelompok kompetensi yang nilainya dibawah KCM pada tahun yang berjalan.

Pada Daring Penuh Model 1, unsur yang terlibat di dalam sistem Guru Pembelajar adalah Pengampu, Peserta dan Admin P4TK/Kelas. Pengampu akan langsung bertatap muka dengan peserta di Daring (Dalam Jaringan) atau online. Kelas yang dibentuk adalah kelas maya, dimana peserta yang terbentuk dalam 6


kelas merupakan peserta dengan modul sama dari berbagai lokasi di Indonesia. Pengampu akan langsung pembimbing 10 - 40 orang peserta di dalam kelas maya. Sementara admin P4TK/kelas akan membantu kelancaran proses belajar secara online. Durasi proses belajar ini selama 6 minggu untuk 1 modul atau 12 minggu untuk 2 modul. 2) Model 2 yaitu Guru dengan profil hasil UKG nya memiliki 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) kelompok kompetensi yang nilainya dibawah KCM pada tahun yang berjalan. Dengan lokasi kerja jauh dari lokasi KKG/MGMP yang digunakan sebagai tempat pertemuan tatap muka, dan yang merupakan binaan dari seorang mentor yang memiliki guru binaan kurang dari kuota minimal.

Daring Model 2 ini dipergunakan untuk memfasilitasi guru sasaran kelompok daring kombinasi dimana tidak dapat melaksanakan tatap muka di pusat belajar karena lokasi yang berjauhan dari pusat belajar, dan kelas berdasarkan modul sulit dibentuk karena faktor tersebut. Pada moda daring model 2 ini, 10 – 40 orang peserta akan belajar didampingi oleh mentor secara online/daring dan akan dibantu oleh Admin P4TK/Kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara Pengampu sebagai supervisor akan memfasilitasi mentor dan peserta selama 12 minggu proses pembelajaran berlangsung.

7


b. Moda Daring Kombinasi : Guru Pembelajar moda ini diperuntukan bagi guru dengan profil hasil UKG nya memiliki 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) kelompok kompetensi yang nilainya dibawah KCM pada tahun yang berjalan. Pada Guru Pembelajar moda daring kombinasi, peserta akan difasilitasi oleh mentor secara daring dan luring di Pusat Belajar (PB).

Perbedaan Daring model 2 dengan Daring Kombinasi adalah interaksi antara 10 – 30 peserta dengan mentornya tidak hanya online (daring) namun juga luring (luar jaringan) atau tatap muka yang bertemu di Pusat Belajar. Pembelajaran di pusat belajar juga berlangsung secara online dengan video call dan peserta maupun mentor akan di bantu oleh operator PB selama menggunakan fasilitas online tersebut. pengampu mentor ke-1 peserta ke-1

peserta ke-...

peserta ke-20

peser ta ke1

mentor ke-.. peser ta ke...

mentor ke-40 peser ta ke20

peser ta ke1

peserta ke-...

peserta ke-20

Sebagaimana bagan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa, a. Satu orang pengampu Pengampu akan memfasilitasi maksimal 40 (empat puluh) mentor dan dapat memfasilitasi lebih dari satu kelas kelompok

8


b.

c.

kompetensi 10 (sepuluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang mentor. Satu orang mentor akan membimbing 10 (sepuluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) peserta dalam satu kelas kelompok kompetensi pada modul prioritas yang telah ditentukan, dengan jumlah ideal 20 (dua puluh) peserta. Satu orang admin kelas yang akan membantu peserta, mentor dan pengampu dari sisi teknis.

Dalam proses pembelajaran daring / daring kombinasi dimaksud terdapat unsur - unsur yang mendukung terselenggaranya program ini yakni, 1.

Tim Manajemen PPPPTK TK & PLB Selaku Pelaksana Program Nasional, PPPPTK TK & PLB bertanggungjawab atas pelaksanaan moda daring dan moda daring kombinasi, mulai dari pekerjaan persiapan yang meliputi pengolahan data, penyiapan sistem, sampai dengan pelaksanaan di lapangan dan pelaporannya. Oleh sebab itu diperlukan Tim Manajemen yang akan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan di maksud dan terdiri atas : a) Pengarah b) Ketua c) Wakil Ketua d) Tim Pengolah Data e) Tim Keuangan

2.

Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kabupaten Dinas Pendidikan di Provinsi/Kota/Kabupaten merupakan stakeholder di daerah, dimana mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia Pendidikan di daerahnya. Maka peran Dinas Pendidikan pada program ini diharapkan mampu menggerakkan dan memfasilitasi guru untuk menjadi Guru Pembelajar.

3.

Pengampu Pengampu dalam pelaksanaan Guru Pembelajar moda daring adalah widyaiswara / Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) / dosen / guru / fungsional umum yang menjadi pengembang modul Guru Pembelajar moda daring, yang telah lulus Pelatihan Narasumber Nasional/Pengampu dengan kriteria sebagai berikut: • Berpengalaman dalam kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih pembelajar dewasa (pendekatan andragogi) 9


•

•

Memiliki kemampuan dasar TIK (pengolah kata/word processor, pengolah data/spreadsheet, presentasi/powerpoint, penggunaan internet – email/surel, browsing, download/unduh dan upload/unggah data) Bersedia melaksanakan pembelajaran menggunakan moda daring dengan kemauan dan komitmen yang tinggi.

4.

Mentor Mentor adalah guru yang telah mengikuti UKG dan memenuhi kriteria: • Profil hasil UKG-nya, terdapat 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) kelompok kompetensi di atas KCM • Telah lulus Pelatihan Instruktur Nasional/Mentor • Khusus untuk Guru Pembelajar moda daring – Model 2, guru yang dijadikan sebagai mentor dipilih dari guru yang telah memenuhi kriteria pada poin a dan memiliki nilai UKG tertinggi diantara calon mentor yang guru binaannya akan digabung untuk mengikuti Guru Pembelajar moda daring – Model 2 • Memiliki kemampuan dasar TIK (pengolah kata/word processor, pengolah data/spreadsheet, presentasi/powerpoint, penggunaan internet – email/surel, browsing, download/unduh dan upload/unggah data) • Bersedia melaksanakan pembelajaran menggunakan moda daring dengan kemauan dan komitmen yang tinggi.

5.

Peserta / Guru Sasaran Guru sasaran dengan kelompok moda berdasarkan profil hasil UKG yang nilainya di bawah KCM, berada di wilayah yang tersedia akses/jaringan internet dan bersedia melaksanakan pembelajaran menggunakan moda daring dengan kemauan dan komitmen yang tinggi.

6.

Admin P4TK/Kelas Admin pada Guru Pembelajar moda daring terdiri atas beberapa operator P4TK, satu orang koordinator admin LMS P4TK, dan admin kelas. Koordinator admin LMS P4TK adalah tim pengembang sistem Guru Pembelajar moda daring dan menguasai LMS yang digunakan. Admin/Operator P4TK adalah: • Staf teknis yang ditugaskan oleh UPT bersangkutan • Telah mengikuti pembekalan admin, atau telah mengikuti program desiminasi dari admin yang telah mengikuti pembekalan admin • Mampu menggunakan SIM Guru Pembelajar dengan baik. 10


• •

Memiliki integritas untuk menjaga kerahasiaan data peserta Memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan tugasnya

7.

Operator PB Operator PB pada Guru Pembelajar moda daring adalah staf teknis yang ditugaskan oleh Dinas Prov/Kabupaten/Kota yang, • Telah mengikuti pembekalan operator PB • Mampu menggunakan SIM Guru Pembelajar dengan baik. • Memiliki integritas untuk menjaga kerahasiaan data peserta • Memiliki komitmen tinggi untuk menjalankan tugasnya • Mempunyai kemampuan pengelolaan TIK

8.

Penanggungjawab Keuangan PB Penanggungjawab keuangan di pusat belajar disini bertanggungjawab melaksanakan pembiayaan pembelajaran di pusat belajar. Penanggung Jawab Keuangan PB pada Guru Pembelajar moda daring kombinasi adalah staf teknis yang ditugaskan oleh Dinas Prov/Kabupaten/Kota yang bertugas, • Memahami Pengelolaan Pembiayaan Pusat Belajar • Melaksanakan pembiayaan operasional Pusat belajar • Mengadministrasikan belanja operasional Pusat belajar • Melaporkan belanja operasional Pusat belajar Untuk keperluan administrasi, penanggungjawab perlu memenuhi kelengkapan administrasi sebagai berikut ; a. Surat penunjukan / penugasan dari Dinas Pendidikan b. Mengisi Biodata c. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak diatas materai d. Melampirkan fotocopy Buku Tabungan/Rekening yang sudah dilegalisir oleh Bank Penerbit.

2. Pembiayaan Operasional Pembiayaan operasional disini dimaksudkan untuk membiayai komponen dan unsur – unsur pelaksanaan program Guru Pembelajar Moda Daring dan Daring Kombinasi selama proses pembelajaran berlangsung. Pembiayaan itu sendiri terbagi atas 2 kelompok tanggungjawab yaitu a.

DIPA Pusat Merupakan pembiayaan yang dianggarkan oleh DIPA PPPPTK TK & PLB dan didistribusikan oleh Tim Keuangan PPPPTK TK & PLB dan

11


Penanggungjawab Keuangan di Pusat Belajar. Adapun pembiayaan yang tersedia untuk program ini adalah sebagai berikut: ◎ Sistim Informasi Manajemen Guru Pembelajar ◎ Honor Tim Manajemen ◎ Honor Pengampu ◎ Honor Admin P4TK ◎ Honor Mentor ◎ Transport Mentor, Operator dan Penjab Keuangan ke Pusat Belajar ◎ Honor Operator Pusat Belajar ◎ Honor Penanggungjawab Keuangan Pusat Belajar ◎ ATK dan Laporan ◎ Kebersihan dan Listrik ◎ Bantuan Konsumsi Tatap Muka di Pusat Belajar ◎ Biaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ◎ Biaya Survey Pusat Belajar ◎ Rapat Koordinasi di Dinas Pendidikan Provinsi b.

Pembiayaan mandiri oleh Peserta Merupakan pembiayaan yang dikeluarkan oleh peserta untuk dirinya sendiri selama proses pembelajaran berlangsung yaitu ◎ Transport Guru Sasaran Ke Pusat Belajar ◎ Konsumsi Guru Sasaran di luar Tatap Muka di Pusat Belajar ◎ Pulsa Internet Guru Sasaran selama belajar

Komponen pembiayaan tersebut di atas akan menjadi komponen pembiayaan pada setiap moda yang dilaksanakan sebagaimana di bawah ini, a. Moda Daring : 1) Model 1 : Pembiayaan pada pelaksanaan moda daring model 1 adalah sebagai berikut: a) Sistim Informasi Manajemen Guru Pembelajar b) Honor Pengampu c) Honor Admin P4TK d) ATK dan Laporan 2) Model 2 : Pembiayaan pada pelaksanaan moda daring model 2 adalah sebagai berikut: 12


a) b) c) d) e)

Sistim Informasi Manajemen Guru Pembelajar Honor Pengampu Honor Mentor Honor Admin P4TK ATK dan Laporan

b. Moda Daring Kombinasi Pembiayaan pada pelaksanaan moda daring kombinasi adalah sebagai berikut: a) Sistim Informasi Manajemen Guru Pembelajar b) Honor Tim Manajemen c) Honor Pengampu d) Honor Mentor e) Honor Admin P4TK f) Honor Operator Pusat Belajar g) Honor Administrasi Penanggungjawab Keuangan Pusat Belajar h) Transport Mentor, Operator dan Penjab Keuangan ke Pusat Belajar i) ATK dan Laporan j) Kebersihan dan Listrik k) Bantuan Konsumsi Tatap Muka di Pusat Belajar l) Biaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan m) Biaya Survey Pusat Belajar n) Rapat Koordinasi di Dinas Pendidikan Provinsi B. Standar Biaya Pembiayaan moda daring dan moda daring kombinasi memerlukan acuan standar harga yang dapat dipergunakan bagi tim keuangan yang akan melayani dukungan pelaksanaan program dimaksud. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar biaya sebagai berikut, a. Moda Daring : 1) Model 1 : Pembiayaan moda daring penuh model 1 dilaksanakan di pusat. Komponen yang dibiayai adalah sebagai berikut, a) Sistim Informasi Manajemen Guru Pembelajar Pembiayaan SIM Guru Pembelajar telah dikontrak dengan PT. Telkom untuk membiayai Akses Jaringan Internet Video Call sebagai pusat sistem pembelajaran semua moda daring.

13


b) Honor Pengampu Pengampu melaksanakan pendampingan akademis pada 40 orang guru sasaran selama 12 minggu di dalam 1 grup kelas. Maka analisa perhitungan honor per minggu adalah sebagai berikut: 40 orang x @ Rp 7.500,- = Rp 300.000,-/minggu Maka dalam 1 bulan disamakan dengan 4 minggu dan honor yang akan dibayarkan pada Pengampu setiap bulannya adalah 4 minggu x @ Rp 300.000,- = Rp 1.200.000,- per bulan Pembayaran honor ini dipotong pajak PPh 21 sebesar:  0% untuk Golongan II atau yang disetarakan (di bawah S1)  5% untuk Golongan III atau yang disetarakan (guru S1 ke atas)  15% untuk Golongan IV atau yang disetarakan Honor dimaksud dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Dibayarkan dalam 3 tahap atau sama dengan sebulan sekali selama moda daring dilaksanakan; 2) Dibayarkan di akhir pembelajaran untuk setiap tahapnya; 3) Honor dimaksud sudah termasuk pulsa internet yang dipergunakan untuk proses pembelajaran; 4) Melampirkan bukti pelaksanaan/rekam jejak dari sistem yang diterbitkan oleh SIM Guru Pembelajar dan di acc oleh pejabat yang berwenang. c) Honor Admin P4TK Admin P4TK melaksanakan pendampingan teknis / fasilitasi selama proses moda daring kepada pengampu dan 40 orang guru sasaran selama 12 minggu di dalam 1 kelas. Maka analisa perhitungan honor per minggu adalah sebagai berikut: 40 orang x @ Rp 3.750,- = Rp 150.000,-/minggu Maka dalam 1 bulan disamakan dengan 4 minggu dan honor yang akan dibayarkan pada Admin P4TK setiap bulannya adalah 4 minggu x @ Rp 150.000,- = Rp 600.000,- per bulan 14


Pembayaran honor ini dipotong pajak PPh 21 sebesar:  0% untuk Golongan II atau yang disetarakan (di bawah S1)  5% untuk Golongan III atau yang disetarakan (guru S1 ke atas)  15% untuk Golongan IV atau yang disetarakan Honor dimaksud dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Dibayarkan dalam 3 tahap atau sama dengan sebulan sekali selama moda daring dilaksanakan; 2) Dibayarkan di akhir pembelajaran untuk setiap tahapnya; 3) Honor dimaksud sudah termasuk pulsa internet yang dipergunakan untuk proses pembelajaran; 4) Honor ini tidak berlaku bagi pegawai outsourching di lingkungan P4TK TK ddan PLB; 5) Melampirkan bukti pelaksanaan/rekam jejak dari sistem yang diterbitkan oleh SIM Guru Pembelajar dan di acc oleh pejabat yang berwenang. d) ATK dan Pelaporan Pembiayaan ATK dan Pelaporan adalah @cost, artinya bahwa realisasi belanja yang dikeluarkan sesuai yang tertera pada bukti bayar/bon/invoice/struk belanja/kwitansi yang sah. Pembiayaan ATK dan Pelaporan ini bisa dipergunakan untuk ATK, materai dan pelaporan keuangan pusat selama 3 bulan pelaksanaan dengan standar biaya ATK dan Pelaporan sebesar Rp 2.500.000,- per bulan

2) Model 2 : Pembiayaan moda daring penuh model 2 dilaksanakan di pusat. Komponen yang dibiayai adalah sebagai berikut, a) Sistim Informasi Manajemen Guru Pembelajar Pembiayaan SIM Guru Pembelajar telah dikontrak dengan PT. Telkom untuk membiayai Akses Jaringan Internet Video Call sebagai pusat pembelajaran semua moda daring.

15


b) Honor Pengampu Pengampu melaksanakan pendampingan akademis pada 40 orang Mentor selama 12 minggu di dalam 1 grup kelas. Maka analisa perhitungan honor per minggu adalah sebagai berikut: 40 orang x @ Rp 7.500,- = Rp 300.000,-/minggu Maka dalam 1 bulan disamakan dengan 4 minggu dan honor yang akan dibayarkan pada Pengampu setiap bulannya adalah 4 minggu x @ Rp 300.000,- = Rp 1.200.000,- per bulan Pembayaran honor ini dipotong pajak PPh 21 sebesar:  0% untuk Golongan II atau yang disetarakan (di bawah S1)  5% untuk Golongan III atau yang disetarakan (guru S1 ke atas)  15% untuk Golongan IV atau yang disetarakan Honor dimaksud dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Dibayarkan dalam 3 tahap atau sama dengan sebulan sekali selama moda daring dilaksanakan; 2) Dibayarkan di akhir pembelajaran untuk setiap tahapnya; 3) Honor dimaksud sudah termasuk pulsa internet yang dipergunakan untuk proses pembelajaran; 4) Melampirkan bukti pelaksanaan/rekam jejak dari sistem yang diterbitkan oleh SIM Guru Pembelajar dan di acc oleh pejabat yang berwenang. c) Honor Mentor Mentor melaksanakan pendampingan akademis pada 40 orang guru sasaran selama 12 minggu di dalam 1 grup kelas. Maka analisa perhitungan honor per minggu adalah sebagai berikut: 40 orang x @ Rp 5.625,- = Rp 225.000,-/minggu Maka dalam 1 bulan disamakan dengan 4 minggu dan honor yang akan dibayarkan pada Mentor setiap bulannya adalah 4 minggu x @ Rp 225.000,- = Rp 900.000,- per bulan Pembayaran honor ini dipotong pajak PPh 21 sebesar: 16


  

0% untuk Golongan II atau yang disetarakan (di bawah S1) 5% untuk Golongan III atau yang disetarakan (guru S1 ke atas) 15% untuk Golongan IV atau yang disetarakan

Honor dimaksud dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Dibayarkan dalam 3 tahap atau sama dengan sebulan sekali selama moda daring dilaksanakan; 2) Dibayarkan di akhir pembelajaran untuk setiap tahapnya; 3) Honor dimaksud sudah termasuk pulsa internet yang dipergunakan untuk proses pembelajaran; 4) Melampirkan bukti pelaksanaan/rekam jejak dari sistem yang diterbitkan oleh SIM Guru Pembelajar dan di acc oleh pejabat yang berwenang. d) Honor Admin P4TK Admin P4TK melaksanakan pendampingan teknis / fasilitasi selama proses moda daring kepada pengampu dan 40 orang guru sasaran selama 12 minggu di dalam 1 kelas. Maka analisa perhitungan honor per minggu adalah sebagai berikut: 40 orang x @ Rp 3.750,- = Rp 150.000,-/minggu Maka dalam 1 bulan disamakan dengan 4 minggu dan honor yang akan dibayarkan pada Admin P4TK setiap bulannya adalah 4 minggu x @ Rp 150.000,- = Rp 600.000,- per bulan Pembayaran honor ini dipotong pajak PPh 21 sebesar:  0% untuk Golongan II atau yang disetarakan (di bawah S1)  5% untuk Golongan III atau yang disetarakan (guru S1 ke atas)  15% untuk Golongan IV atau yang disetarakan Honor dimaksud dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Dibayarkan dalam 3 tahap atau sama dengan sebulan sekali selama moda daring dilaksanakan; 2) Dibayarkan di akhir pembelajaran untuk setiap tahapnya; 3) Honor dimaksud sudah termasuk pulsa internet yang dipergunakan untuk proses pembelajaran; 17


4) Honor ini tidak berlaku bagi pegawai outsourching di lingkungan P4TK TK ddan PLB; 5) Melampirkan bukti pelaksanaan/rekam jejak dari sistem yang diterbitkan oleh SIM Guru Pembelajar dan di acc oleh pejabat yang berwenang. e)

ATK dan Pelaporan Pembiayaan ATK dan Pelaporan adalah @cost, artinya bahwa realisasi belanja yang dikeluarkan sesuai yang tertera pada bukti bayar/bon/invoice/struk belanja/kwitansi yang sah. Pembiayaan ATK dan Pelaporan ini bisa dipergunakan untuk ATK, materai dan pelaporan keuangan pusat selama 3 bulan pelaksanaan dengan standar biaya ATK dan Pelaporan sebesar Rp 2.500.000,- per bulan

b. Moda Daring Kombinasi Pembiayaan moda daring kombinasi di laksanakan dengan 2 jenis pembelajaran yakni moda daring dan moda tatap muka di pusat belajar. Oleh karenanya diperlukan biaya operasional di pusat belajar untuk menunjang proses belajar selama 3 x tatap muka untuk 1 modul atau 6 x tatao muka untuk 2 modul. Oleh karenanya diperlukan bantuan dan peran dari Penanggungjawab Keuangan di Pusat Belajar yang menjadi kepanjangan tangan dari tim keuangan PPPPTK TK & PLB dalam membiayai operasional tatap muka di pusat belajar. Adapun hal-hal yang dibiayai oleh PPPPTK TK & PLB adalah sebagai berikut, a) Sistim Informasi Manajemen Guru Pembelajar b) Honor Tim Manajemen c) Honor Pengampu d) Honor Admin P4TK e) Biaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan f) Biaya Survey Pusat Belajar g) Rapat Koordinasi di Dinas Pendidikan Provinsi Sedangkan pelaksanaan pembiayaan oleh penanggungjawab keuangan di PB adalah sebagai berikut, a) Honor Mentor b) Honor Operator Pusat Belajar c) Honor Administrasi Penanggungjawab Keuangan Pusat Belajar 18


d) Transport Mentor, Operator dan Penjab Keuangan ke Pusat Belajar e) ATK dan Laporan f) Kebersihan dan Listrik g) Bantuan Konsumsi Tatap Muka di Pusat Belajar Berikut standar biaya tersebut di atas, a.

Sistim Informasi Manajemen Guru Pembelajar Pembiayaan SIM Guru Pembelajar telah dikontrak dengan PT. Telkom untuk membiayai Akses Jaringan Internet Video Call sebagai pusat sistempembelajaran semua moda daring.

b.

Honor Tim Manajemen Standar pembayaran honor tim manajemen ada pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 dan akan ditetapkan dengan Surat Keputuan Kepala PPPPTK TK & PLB.

c.

Honor Pengampu Honor Pengampu akan dibayarkan langsung oleh BPP. Pengampu melaksanakan pendampingan akademis pada 40 orang Mentor selama 12 minggu di dalam 1 grup kelas. Maka analisa perhitungan honor per minggu adalah sebagai berikut: 40 orang x @ Rp 7.500,- = Rp 300.000,-/minggu Maka dalam 1 bulan disamakan dengan 4 minggu dan honor yang akan dibayarkan pada Pengampu setiap bulannya adalah 4 minggu x @ Rp 300.000,- = Rp 1.200.000,- per bulan Pembayaran honor ini dipotong pajak PPh 21 sebesar:  0% untuk Golongan II atau yang disetarakan (di bawah S1)  5% untuk Golongan III atau yang disetarakan (guru S1 ke atas)  15% untuk Golongan IV atau yang disetarakan Honor dimaksud dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

19


1) Dibayarkan dalam 3 tahap atau sama dengan sebulan sekali selama moda daring dilaksanakan; 2) Dibayarkan di akhir pembelajaran untuk setiap tahapnya; 3) Honor dimaksud sudah termasuk pulsa internet yang dipergunakan untuk proses pembelajaran; 4) Melampirkan bukti pelaksanaan/rekam jejak dari sistem yang diterbitkan oleh SIM Guru Pembelajar dan di acc oleh pejabat yang berwenang. d.

Honor Admin P4TK Honor Admin P4TK akan dibayarkan langsung oleh BPP. Admin P4TK melaksanakan pendampingan teknis / fasilitasi selama proses moda daring kombinasi kepada pengampu dan 40 orang guru sasaran selama 12 minggu di dalam 1 kelas. Maka analisa perhitungan honor per minggu adalah sebagai berikut: 40 orang x @ Rp 3.750,- = Rp 150.000,-/minggu Maka dalam 1 bulan disamakan dengan 4 minggu dan honor yang akan dibayarkan pada Admin P4TK setiap bulannya adalah 4 minggu x @ Rp 150.000,- = Rp 600.000,- per bulan Pembayaran honor ini dipotong pajak PPh 21 sebesar:  0% untuk Golongan II atau yang disetarakan (di bawah S1)  5% untuk Golongan III atau yang disetarakan (guru S1 ke atas)  15% untuk Golongan IV atau yang disetarakan Honor dimaksud dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Dibayarkan dalam 3 tahap atau sama dengan sebulan sekali selama moda daring dilaksanakan; 2) Dibayarkan di akhir pembelajaran untuk setiap tahapnya; 3) Honor dimaksud sudah termasuk pulsa internet yang dipergunakan untuk proses pembelajaran; 4) Honor ini tidak berlaku bagi pegawai outsourching di lingkungan P4TK TK ddan PLB; 5) Melampirkan bukti pelaksanaan/rekam jejak dari sistem yang diterbitkan oleh SIM Guru Pembelajar dan di acc oleh pejabat yang berwenang.

20


e. Biaya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan sesuai tertuang pada pagu dana program sebagaimana dimaksud pada DIPA PPPPTK TK & PLB TA 2016. f.

Biaya Survey Pusat Belajar Pembiayaan sesuai tertuang pada pagu dana program sebagaimana dimaksud pada DIPA PPPPTK TK & PLB TA 2016.

g. Rapat Koordinasi di Dinas Pendidikan Provinsi Pembiayaan sesuai tertuang pada pagu dana program sebagaimana dimaksud pada DIPA PPPPTK TK & PLB TA 2016. h. Honor Mentor Mentor melaksanakan pendampingan akademis pada 40 orang guru sasaran selama 12 minggu di dalam 1 grup kelas. Maka analisa perhitungan honor per minggu adalah sebagai berikut: 40 orang x @ Rp 5.625,- = Rp 225.000,-/minggu Maka dalam 1 bulan disamakan dengan 4 minggu dan honor yang akan dibayarkan pada Mentor setiap bulannya adalah 4 minggu x @ Rp 225.000,- = Rp 900.000,- per bulan Pembayaran honor ini dipotong pajak PPh 21 sebesar:  0% untuk Golongan II atau yang disetarakan (di bawah S1)  5% untuk Golongan III atau yang disetarakan (guru S1 ke atas)  15% untuk Golongan IV atau yang disetarakan Honor dimaksud dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Dibayarkan dalam 3 tahap atau sama dengan sebulan sekali selama moda daring dilaksanakan; 2) Dibayarkan di akhir pembelajaran untuk setiap tahapnya; 3) Honor dimaksud sudah termasuk pulsa internet yang dipergunakan untuk proses pembelajaran; 4) Melampirkan bukti pelaksanaan/rekam jejak dari sistem yang diterbitkan oleh SIM Guru Pembelajar dan di acc oleh pejabat yang berwenang.

21


i.

Transport Mentor, Operator dan Penjab Keuangan ke Pusat Belajar Biaya transport disediakan bagi mentor, operator PB dan penjab keuangan PB menuju pusat belajar pada saat tatap muka dilangsungkan. Biaya transportasi ini setara dengan ongkos angkutan umum dalam kota atau pengganti BBM kemdaaraan pribadi yaitu Rp 50.000,- untuk setiap kali tatap muka. Maka untuk setiap bulan telaksana 2 x tatap muka dan biaya transport yang diberikan adalah Rp 100.000,- per bulan.

j.

Honor Operator Pusat Belajar Operator PB melaksanakan tatap muka di pusat belajar selama 4 JP (jam pelajaran) dimana untuk setiap JP adalah 45 menit dan melaksanakan pendampingan online melalui video call selama 3 bulan. Maka analisa perhitungan honor adalah sebagai berikut : Honor Tatap Muka : 4 JP x 2 TM x @ Rp 25.000,- = Rp 200.000,Honor Online : 20 GS x 4 Minggu x @ Rp 2.500,- = Rp 200.000,Maka dalam 1 bulan honor yang akan dibayarkan pada Operator adalah Rp 400.000,- per bulan Pembayaran honor ini dipotong pajak PPh 21 sebesar:  0% untuk Golongan II atau yang disetarakan (di bawah S1)  5% untuk Golongan III atau yang disetarakan (guru S1 ke atas)  15% untuk Golongan IV atau yang disetarakan Honor dimaksud dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Dibayarkan dalam 3 tahap atau sama dengan sebulan sekali selama moda daring dilaksanakan; 2) Dibayarkan di akhir pembelajaran untuk setiap tahapnya; 3) Honor dimaksud sudah termasuk pulsa internet yang dipergunakan untuk proses pembelajaran;

k. Honor Administrasi Penanggungjawab Keuangan Pusat Belajar Honor administrasi penanggungjawab keuangan PB dibayarkan atas kinerja dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pembiayaan di PB setiap 1 bulan sekali yaitu Rp 400.000,Pembayaran honor ini dipotong pajak PPh 21 sebesar:  0% untuk Golongan II atau yang disetarakan (di bawah S1)  5% untuk Golongan III atau yang disetarakan (guru S1 ke atas)  15% untuk Golongan IV atau yang disetarakan 22


Honor dimaksud dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Dibayarkan dalam 3 tahap atau sama dengan sebulan sekali selama moda daring dilaksanakan; 2) Dibayarkan di akhir pembelajaran untuk setiap tahapnya; 3) Honor dimaksud sudah termasuk pulsa internet yang dipergunakan untuk proses pembelajaran; l.

ATK dan Laporan Pembiayaan ATK dan Laporan adalah @cost, artinya bahwa realisasi belanja yang dikeluarkan sesuai yang tertera pada bukti bayar/bon/invoice/struk belanja/kwitansi yang sah. Pembiayaan ATK dan Laporan ini bisa dipergunakan untuk ATK, materai, penyiapan bukti bayar dan pengiriman pos laporan keuangan ke pusat. Standar biaya ATK dan Laporan untuk PB setiap kali tatap muka sebesar Rp 100.000,-

m. Kebersihan dan Listrik Pembiayaan kebersihan dan listrik diperuntukkan bagi upah petugas kebersihan PB saat tatap muka berlangsung dan penggantian biaya listrik yang bisa diberikan kepada pengelola tempat yang dipegunakan sebagai PB. Pembayaran bersifat lumpsum, artinya dibayarkan kepada orang dimaksud dengan menandatangani bukti bayar yang telah disediakan. Standar biaya kebersihan dan listrik untuk PB setiap kali tatap muka sebesar Rp 100.000,- dibayarkan lumpsum. n. Bantuan Konsumsi Tatap Muka di Pusat Belajar Pembiayaan bantuan konsumsi tatap muka di PB diberikan untuk peserta, mentor, operator dan penanggungjawab keuangan selama 4 JP tatap muka berlangsung. Belanja konsumsi adalah @cost, artinya bahwa realisasi belanja yang dikeluarkan sesuai yang tertera pada bukti bayar/bon/invoice/struk belanja/kwitansi yang sah. Standar biaya bantuan konsumsi tatap muka di PB setiap kali tatap muka sebesar Rp 15.000,- per orang.

23


BAB III PROSEDUR PEMBIAYAAN Prosedur pembiayaan program daring dan daring kombinasi dilaksanakan oleh Pusat dengan metode swa-kelola dan dibantu oleh kepanjangan tangan pusat di daerah yang diatur sebagaimana berikut ini,

A. Pembiayaan Moda Daring

1. Usulan Pembiayaan Usulan pembiayaan moda daring dilaksanakan langsung oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk keperluan pembiayaan, sebagai dasar hukumnya maka diperlukan kelengkapan administrasi sebagai berikut, a) SK Pembiayaan Pusat Belajar Daring yang ditandatangani oleh Kepala PPPPTK TK dan PLB, dengan mencantumkan unsur/komponen apa saja yang akan dibiayai; b) Biodata petugas/unsur/komponen yang akan dibayarkan; c) Fotocopy rekening yang dipergunakan sebagai media transfer dana operasional unsur/komponen yang akan dibayarkan yang dilegalisir oleh Bank (untuk mempermudah pendistribusian transfer uang maka rekening yang dipergunakan adalah BRI; d) Data aktifitas pembelajaran yang dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan melakukan proses pembelajaran online; Apabila kelengkapan administrasi tersebut telah tersedia, maka Bendahara Pengeluaran Pembantu segera mempersiapkan pembayaran dengan mengajukan SPP dan SPM melalui mekanisme pencairan dana UP/TUP/LS.

Surat Penugasan Dinas

SK Penetapan Peserta Lampiran kelengkapan administrasi lainnya

BPP melen gkapi

BPP mengus ulkan SPP/SP M

Pelaksanaan pembiayaan oleh BPP pada Pengampu, Admiin dan Operasionalnya

Pada komponen pembiayaan terdapat pembayaran Belanja Jasa Profesi (522151) dimana pembayaran belanja ini hanya dapat dilakukan setelah 24


proses belajar selesai pada setiap tahapnya. Untuk itu pembayaran bertahap dapat dilakukan dengan jangka waktu 1 bulan sekali diakhir masa pembelajaran. Untuk pembiayaan operasional lainnya, dapat dicairkan pada saat diperlukan melalui mekanisme UP/TUP/LS. Komponen/Unsur pembiayaan yang dibiayai untuk moda daring adalah sebagai berikut : 1) Honor Pengampu Honor pengampu disini adalah honor yang dibayarkan 1 bulan sekali (setiap 4 minggu) diakhir setiap tahap/bulan. Perhitungan pembiayaan akan dijelaskan pada Bab II Standar Pembiayaan. BPP membayar langsung ke

Pengampu & Admin 1

Pengampu & Admin 2

GS 1 s.d 40

Pengampu & Admin 3

GS 1 s.d 40

Pengampu ... dst

GS 1 s.d 40

2) Honor Admin P4TK Honor pengampu disini adalah honor yang dibayarkan 1 bulan sekali (setiap 4 minggu) diakhir setiap tahap/bulan. Perhitungan pembiayaan akan dijelaskan pada Bab II Standar Pembiayaan. 3) Honor Mentor (khusus moda daring model 2) Honor mentor disini adalah honor yang dibayarkan 1 bulan sekali (setiap 4 minggu) diakhir setiap tahap/bulan. Perhitungan pembiayaan akan dijelaskan pada Bab II Standar Pembiayaan. 4) ATK Kegiatan ATK yang dimaksud disini adalah ATK Kegiatan untuk keperluan Pengampu dan Admin dan juga penanggungjawab pelaksanaan program daring, selama pelaksanaan program ini dilangsungkan. Maka pembiayaan ATK adalah @cost seseuai kebutuhan dan tidak melebihi PAGU.

25


5) Pelaporan Penyusunan laporan pelaksanaan moda daring dilakukan secara bertahap sebulan sekali. Maka biaya pelaporan dapat dibayarkan sebulan sekali kepada penyusun laporan.

2. Pengadministrasian dan Pelaporan Pembiayaan Pengadministrasian pembiayaan moda daring dilaksanakan langsung oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan keperluan pembayaran yang sudah dilaksanakan. Karena pengusulan pembayaran dilakukan dengan mekanisme pencairan dana UP/TU/LS maka pengadministrasian dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Format – format administrasi pembiayaan dapat mempergunakan format pertanggungjawaban sesuai aturan berlaku.

B. Pembiayaan Moda Daring Kombinasi 1. Usulan Pembiayaan Usulan pembiayaan moda daring kombinasi dapat dilaksanakan setelah kelengkapan administrasi pusat belajar yang akan dibiayai, telah terpenuhi. Adapun kelengkapan administrasi dimaksud adalah, a) Surat penugasan penanggungjawab keuangan pusat belajar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, ditujukan kepada Kepala PPPPTK TK & PLB; b) Surat pertanggungjawaban mutlak penanggungjawab keuangan PB yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,c) Biodata penanggungjawab keuangan PB; d) Fotocopy rekening yang dipergunakan sebagai media transfer dana operasional PB yang dilegalisir oleh Bank; e) SK Penetapan Peserta dan Mentor yang ditandatangani oleh Dinas Pendidikan; f) SK Pembiayaan Pusat Belajar yang ditandatangani oleh Kepala PPPPTK TK dan PLB. Pengusulan pembiayaan moda daring kombinasi dilaksanakan secara bertahap dan diajukan sebulan sekali oleh penanggungjawab keuangan PB sesuai kebutuhan operasional pusat belajar. Pada pembiayaan moda daring kombinas, Bendahara Pengeluaran Pembantu dibantu oleh tim keuangan yang disebut Tim Eksekutor UPT. Tugas dari tim eksekutor UPT dimaksud adalah sebagai mediator dan 26


fasilitator pelaksanaan pembiayaan di pusat belajar. Maka pada prakteknya nanti, tim Eksekutor UPT yang akan bertugas sebagai berikut :  Melakukan koordinasi pembiayaan dengan penanggungjawab keuangan PB (penjab keu PB) yang berada di wilayah tanggungjawabnya;  Menerima usulan pembiayaan dari penjab keu PB, mengoreksi dan mengusulkan permintaan biaya kepada BPP bidangnya;  Menerima biaya PB dari BPP untuk disalurkan kepada penjab keu PB melalui media transfer rekening yang sudah disiapkan;  Menerima laporan penjab keu PB, mengoreksi dan mengadministrasikan dalam format SPTB, mengembalikan sisa biaya ke kas negara; Alur Usulan Pembiayaan

• SK Peserta • Surat Penugasan Penjab Ke PB dan kelengkapan adm lainnya • Usulan Pembiayaan

Eksekutor UPT

• Usulan SPP/SPM kepada BPP

BPP

Penanggungjawab Keuangan PB

Dana diterima oleh BPP

•Mengajukan pencairan dana ke KPPN

BPP mendistrbusikan dana ke eksekutor UPT sesuai format ajuan

Eksekutor BPP mendistribusikan dana ke rekening penjab keu PB sesuai dengan ajuan dana

 Menyusun laporan keuangan berikut lampiran bukti bayar dan bukti pengembalian ke kas negara dalam satu bundel laporan setiap bulannya.  Setelah laporan pembiayaan dari penjab keu PB dinyatakan dapat diterima, maka tim eksekutor UPT dapat mengirimkan biaya tahap berikutnya; 27


 Menyelesaikan laporan keuangan final pada bulan terakhir dengan melakukan kunjungan ke provinsi dan melaksanakan kelengkapan berkas keuangan bersama dengan penjab keu PB. Melanjutkan prosedur dimaksud, maka usulan pembiayaan yang diajukan melalui Petugas Eksekutor UPT untuk diusulkan kembali ke Bendahara Pengeluaran Pembantu dan dibuatkan SPP & SPM. Format usulan pembiayaan dapat dilihat pada Lampiran 3. Setelah SPP/SPM disampaikan pada KPPN dan proses pencairan biaya diterima oleh BPP, maka pendistribusian pembiayaan ke setiap penjab ke PB dilaksanakan oleh eksekutor UPT melalui transfer rekening yang sudah ditetapkan. Apabila uang sudah diterima oleh penjab keu PB, pembiayaan PB sudah dapat dilakukan atau dibelanjakan. 2. Pengadministrasian Pembiayaan Setelah penjab keu PB menerima transfer dana untuk operasional PB selama 1 bulan, maka penjab keuangan segera menyiapkan kwitansi/bukti bayar sesuai dengan format pada lampiran 4. Pendistribusian dan Pengadministrasian pembiayaan moda daring kombinasi menjadi tanggungjawab keuangan Pusat Belajar sebagai kepanjangan tangan dari Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Eksekutor UPT sesuai dengan pembayaran yang sudah dilaksanakan dan diatur pada Bab II Standar Pembiayaan.

Alur pembiayaan pusat belajar

28


3. Pelaporan Pembiayaan Pelaporan pembiayaan pusat belajar yang dilaksanakan oleh penjab keu pb untuk moda daring kombinasi dilakukan secara berkala yaitu sebulan sekali bersamaan dengan permintaan dana pembiayaan periode berikutnya. Format pelaporan pembiayaan dapat dipergunakan format pada Lampiran 5.

• Menyusun bukti bayar sesuai rincian pembiayaan (lampiran 5) • Mengusulkan pembiayaan bulan berikutnya • mengirimkan laporan pembiayaan kepada eksekutor UPT

Penanggungjawab Keuangan PB

Eksekutor UPT • Menerima laporan pembiayaan dan segera menngadministrasikannya ke format SPTB • Mengembalikan uang sisa belanja ke kas negara • mengajukan usulan pembiayaan periode berikutnya

• Menerima laporan eksekutor UPT • Mengajukan pencairan dana ke KPPN

BPP

Pada akhir pelaporan pembiayaan, eksekutor UPT akan mengunjungi penjab keu PB di Provinsi untuk menyelesaikan pelaporan final pembiayaan. Diharapkan semua laporan keuangan berikut lampiran dan bukti bayar dapat diselesaikan dan menjadi bagian dari laporan keuangan program secara keseluruhan. 4. Data Eksekutor UPT sesuai wilayahnya Eksekutor UPT yang akan melaksanakan pembiayaan moda daring kombinasi adalah sebagai berikut:

1 29


2

3

4

30


5

6

7

31


8

9

10

32


BAB IV PENUTUP Pembiayaan Program Guru Pembelajar Moda Daring dan Daring Kombinasi menjadi sangat penting dalam pelaksanaan program. Di pusat Belajar yang melibatkan Pengampu, Mentor, Admin P4TK, Operator PB, Penanggungjawab Keuangan PB dan Peserta Guru Sasaran, dimana unsur-unsur pelaksana program tersebut juga memerlukan SIM Guru Pembelajar untuk mewadahi semua aktifitas pembelajaran ini. Pembiayaan lainnya yang diluar unsur-unsur dimaksud adalah penyiapan SIM Guru Pembelajar, Penyiapan Database Guru Sasaran, Penyiapan odul, Soal dan Perangkat Evaluasi lainnya termasuk Penjaminan Mutu merupakan bagian dari yang tidak dapat dipisahkan dari pembiayaan. Sebagai acuan yang dapat membantu pembiayaan dimaksud, petunjuk pelaksanaan ini diharapkan cukup yang dibutuhkan oleh petugas di pusat dan di daerah. program ini dapat dilaksanakan dengan lancar serta dengan baik. Terima kasih.

operasional program memberikan informasi Harapan semua pihak, didukung pembiayaan

33


BAB V LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Penunjukan Penanggungjawab Keuangan dan Operator PB Lampiran 2 Format SK Pembiayaan Pusat Belajar Lampiran 3 Format Usulan Pembiayaan Lampiran 4 Format Administrasi Pembiayaan Lampiran 5 Format Laporan Pembiayaan

34


Lampiran 1

GURU PEMBELAJAR Format surat penunjukan Penanggungjawab Keuangan dan Operator Pusat Belajar

35


KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Nomor Lampiran Hal

: : tiga lembar : Penugasan Penanggungjawab Keuangan dan Operator Pusat Belajar Prov/Kab/Kota ..........

Agustus 2016

Yth. Kepala PPPPTK TK & PLB Jl. Dr. Cipto No 9 Bandung 40171 Kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Kepala PPPPTK TK & PLB bahwa kami Prov/Kab/Kota .......... siap melaksanakan Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi. Sesuai dengan Surat Kepala PPPPTK TK & PLB nomor ........................... tanggal .......................... mengenai usulan petugas penanggungjawab keuangan dan operator Pusat Belajar, berikut kami sampaikan petugas dimaksud adalah sebagai berikut : No

Nama Petugas

1

Keterangan Identitas

Ditugaskan di

NIP/NIK : ..................

Kelompok Modul : .....

Instansi :

Tempat PB : ............ Jumlah Peserta PB : ............

2 3 4

... dst

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak dapat menetapkan dalam Surat Keputusan Pembiayaan Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi di Prov/Kabupaten/Kota .......................... Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. Kepala Dinas Prov/Kab/Kota ................................................

Tembusan: 1. 2. 3.

Nama NIP.

.........................; .........................; dst;

36


Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Penanggungjawab Keuangan Pusat Belajar

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama NIP / NIK Instansi Alamat Instansi

: ............................................ : ............................................ : ............................................ : ............................................

Menyatakan bahwa ; 1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Penanggungjawab Keuangan Pusat Belajar dalam rangka pelaksanaan Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi di Provinsi/Kabupaten/Kota ........................................ 2. Bertanggungjawab atas pelaksanaan pembiayaan operasional Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi di Provinsi/Kabupaten/Kota ........................................ 3. Bertanggungjawab atas pengadministrasian dan pelaporan bukti pembiayaan Program Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi di Provinsi/Kabupaten/Kota ........................................ 4. Apabla dikemudian hari terjadi tuntutan hukum baik itu pidana ataupun perdata terkait dengan pembiayaan Pusat belajar, maka saya bersedia bertanggungjawab. Demikian surat pernyataan kesanggupan dan tanggungjawab mutlak ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggungjawab. ......................., ...... Agustus 2016 Yang membuat pernyataan

Materai

Nama NIP

35


BIODATA PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN PB 1. Nama Lengkap

: ...................................

2. NIP

: ...................................

3. Tempat/Tanggal Lahir

: ...................................

4. Jenis Kelamin

: ...................................

5. Jabatan

: ...................................

6. Pangkat/Gol

: ...................................

7. Unit Kerja

: ...................................

8. Alamat Kantor/Telp

: ................/..................

9. Alamat Rumah

: ...................................

10. No KTP

: ...................................

11. NPWP

: ...................................

12. Nama Bank

: ................................... no Rekg

..................................... *Copy Buku Rekening terlampir ................., ... Agustus 2016

Nama NIP

36


COPY REKENING BUKU TABUNGAN PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN PB

No Rekening : ................................................ Atas Nama Nasabah : ................................................ Divalidasi tanggal ......... Agustus 2016 Bank BRI

Nama Petugas Bank Jabatan Petugas Bank

37


Lampiran 2

GURU PEMBELAJAR Format SK Pembiayaan Pusat Belajar

38


SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BIDANG TK DAN PLB KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Nomor :

/B17/KU/2016 tentang

PEMBIAYAAN PROGRAM GURU PEMBELAJAR MODA DARING/DARING KOMBINASI PUSAT BELAJAR MODUL A KELOMPOK BELAJAR 1 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ............................................... TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

:

1. Bahwa PPPPTK Bidang TK dan PLB melaksanakan Program Guru Pembelajar Moda Daring/Daring Kombinasi Tahun 2016; 2. Bahwa agar program/kegiatan dimaksud pada butir 1 dapat dilaksanakan sesuai dengan biaya yang diperlukan, maka dipandang perlu untuk menetapkan pembiayaan pada unsur yang terlibat pada program dimaksud; 3. Bahwa sehubungan dengan poin 1 dan 2, dipandang perlu menerbitkan surat keputusan

Mengingat

: 1. 2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 39


5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPTK; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 11. DIPA PPPPTK Bidang TK dan PLB Nomor SP DIPA 023.16.2.361155/2016 Revisi 05 tanggal 26 Juli 2016; 12. Surat Keputusan Kepala PPPPTK TK & PLB nomor 2534/B17/3/KP/2016 tentang Program Guru Pembelajar Moda Daring dan Daring Kombinasi Mapel TK, PLB, Bahasa Sunda dan Jenjang Sekolah Dasar; 13. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota ..................... nomor .................................. tanggal ..................... perihal Penugasan Penanggungjawab Keuangan dan Operator Pusat Belajar di Provinsi/Kabupaten/Kota ...................... Memperhatikan

:

Petunjuk dan Arahan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: :

Kedua

:

Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini untuk sebagai unsur yag terlibat dalam pelaksanaan Program Guru Pembelajar Moda Daring/Daring Kombinasi pada Pusat Belajar Modul A Kelompok Belajar 1 di Provinsi/Kabupaten/Kota .....................; Pelaksanaan pelaksanaan Program Guru Pembelajar Moda Daring/Daring Kombinasi dibiayai oleh DIPA PPPPTK Bidang TK dan PLB Nomor SP DIPA 023.16.2.361155/2016 Revisi 05 tanggal 26 Juli 2016 mulai tanggal 5 September 2016 s.d 5 Desember 2016;

40


Ketiga

:

Keempat

:

Kelima

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan/atau ditinjau kembali apabila ada perubahan/kekeliruan; Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya; Tembusan: 1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bidang Program dan Informasi 3. Kepala Bidang Fasilitasi Peningkatan Kompetensi

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : ...................... 2016 Kepala P4TK Bidang TK & PLB,


41


Lampiran SK PPPPTK TK & PLB Nomor .............../B17/KP/2016 tanggal ....................... 2016 DAFTAR NAMA UNSUR YANG TERLIBAT DALAM PROGRAM GURU PEMBELAJAR MODA DARING/DARING KOMBINASI MODUL A KELOMPOK BELAJAR 1 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........................ No 1 2 3 4 5 6

Keterangan Unsur Pengampu Admin P4TK Mentor Operator PB Penanggungjawab Keuangan PB Peserta

Nama

Instansi/Sekolah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kepala P4TK Bidang TK & PLB,


42


Lampiran 3

GURU PEMBELAJAR Format Usulan Pembiayaan

43


FORMAT PEMBIAYAAN MODA DARING KOMBINASI BIDANG SD BIDANG FASNINGKOM – PPPPTK TK & PLB

USULAN PEMBIAYAAN 44


45


46


format usulan pembiayaan moda daring kobinasi bidang tk, plb & b. sunda

BIDANG PROGRAM & INFORMASI – PPPPTK TK & PLB

47


48


49


Lampiran 4

GURU PEMBELAJAR Format Administrasi Pembiayaan

50



FORMAT ADMINISTRASI 51


52


53


54


55


56


57


58


59


format admnistrasi pembiayaan moda daring kobinasi bidang tk, plb & b. sunda


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


Lampiran 5

GURU PEMBELAJAR Format Laporan Pembiayaan

70



LAPORAN 71


72


73


format laporan pembiayaan moda daring kobinasi bidang tk, plb & b. sunda


74


75


76

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PROGRAM GURU PEMBELAJAR MODA DARING

Recommend Documents