PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN HONORARIUM GURU BANTU
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL
TAHUN 2013
18
17
KATA PENGANTAR Lampiran 1
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14 dan Pasal 15 ayat 1, mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut melipu gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan penghasilan lainnya yang diberikan dengan prinsip penghargaan atas prestasi. Salah satu bentuk penghasilan lainnya adalah pemberian honorarium. Sasaran Program pemberian honorarium adalah guru bantu yang bertugas pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB) dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyaluran honorarium guru bantu yang semula dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP), mulai tahun anggaran 2013, pengelolaan pembayaran honorarim guru bantu yang mengajar pada jenjang pendidikan TK)/ TKLB dialokasikan melalui DIPA Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Dit. PPTK PAUD NI) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (Ditjen PAUD NI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Mekanisme yang digunakan untuk pelaksanaan pemberian honorarium guru bantu dilakukan melalui secara manual seper tahun lalu. Untuk kelancaran penyaluran honorarium guru bantu, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan salah satu bahan acuan bagi Direktorat PPTK PAUD NI, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan para pemangku kepen ngan lainnya. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini. Jakarta, April 2013 Direktur PPTK PAUD NI,
Dr. Nugaan Yulia Wadhani S, M.Psi NIP . 19560724 198303 2001
16
i
BAB VI PENUTUP Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan acuan dalam pelaksanaan penyaluran pembayaran honorarium guru bantu. Pelaksanaan pembayaran honorarium guru bantu dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah diharapkan karena adanya komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, maupun ngkat kabupaten/kota. Diharapkan honorarium guru bantu mampu memberikan dampak posi f pada proses pembelajaran yang lebih baik dan bermutu, serta mendorong perbaikan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.
15
DAFTAR ISI
B. Pengawasan Untuk mewujudkan pembayaran honorarium guru bantu yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
C. Pelaporan Jika terjadi perubahan data penerima honorarium guru bantu, Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan perubahan data tersebut kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui: Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dit. PPTK PAUD NI), Ditjen PAUD NI, Kompleks Kemdikbud Gedung C Lt. 13, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. (021) 57974115 Fax. (021) 57974115/57946130 Email :
[email protected] atau
[email protected] Website : http://pptkpaudni.kemdiknas.go.id
D. Sanksi Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari pihak terkait serta telah dilakukan verifikasi, ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data penerima honorarium guru bantu dengan data yang disampaikan untuk keperluan persyaratan pembayaran maka penerima honorarium guru bantu akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KATA PENGANTAR .............................................................. DAFTAR ISI ............................................................................
i iii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................ A. Latar Belakang ................................................................. B. Landasan Hukum ............................................................ C. Tujuan ............................................................................ D. Ruang Lingkup ................................................................ E. Sasaran ..........................................................................
1 1 2 3 3 4
BAB II HONORARIUM GURU BANTU ...................................... A. Pengertian ......................................................................... B. Besaran ........................................................................... C. Sumber Dana .................................................................. D. Kriteria Guru Penerima ......................................................
5 5 5 5 5
BAB III PEMBAYARAN HONORARIUM GURU BANTU ............. 7 A. Mekanisme Penetapan dan Penyaluran Penerima Honorarium Guru Bantu ................................................. 7 B. Jadwal Pelaksanaan Program ........................................... 10 BAB IV PEMBATALAN, DAN PENGHENTIAN ........................... 11 A. Pembatalan Pembayaran .................................................. 11 B. Penghentian Pembayaran ............................................... 12 BAB V PENGENDALIAN PROGRAM ........................................ A. Pengendalian Program ...................................................... B. Pengawasan ...................................................................... C. Pelaporan ......................................................................... D. Sanksi .............................................................................. BAB VI PENUTUP
.................................................................... 15
LAMPIRAN-LAMPIRAN
14
13 13 14 14 14
.............................................................. 16
iii
BAB V PENGENDALIAN PROGRAM
A. Pengendalian Program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat PPTK PAUD NI berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan provinsi/ kabupaten/kota dalam pelaksanaan pembayaran honorarium guru bantu mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan pembayaran honorarium guru bantu agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengendalian penyaluran honorarium guru bantu ini dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan sosialisasi pembayaran honorarium guru bantu oleh pusat kepada dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota. 2. Pemantauan dan evaluasi (monitoring dan evaluasi) dilakukan oleh instansi terkait sampai ke penerima honorarium guru bantu. 3. Penyelesaian masalah secara terus-menerus dilakukan oleh Direktorat PPTK PAUD NI atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembayaran honorarium guru bantu. Dengan melakukan pengendalian, akan diperoleh data guru penerima honorarium guru bantu yang valid dan pelaksanaan pembayaran honorarium guru bantu sesuai peraturan perundangundangan.
iv
13
BAB I
B. Penghentian Pembayaran Penghentianpembayaran Honorarium Guru Bantu dilakukan apabila guru tersebut :
PENDAHULUAN
1. meninggal dunia; 2. Diberhentikan sebagai guru bantu karena tidak sesuai dengan Pasal 7 dalam Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 Tanggal 26 Maret 2003 3. telah mencapai usia 60 tahun; 4. tidak bertugas lagi sebagai guru pada satuan pendidikan; 5. sudah diangkat menjadi CPNS; Setelah mendapat laporan dari dinas pendidikan kabupaten/ kota/provinsi.
A. Latar Belakang Pada awal tahun 2000 ada kebijakan pemerintah bahwa tidak ada pengangkatan guru atau zero growth. Sedangkan sekolah banyak membutuhkan guru. Sehubungan dengan itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengangkat guru bantu sementara sebanyak 250 ribu orang. Honor guru tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu. Dalam perkembangannya sesuai tuntutan guru bantu, Pemerintah berupaya mengangkat secara bertahap guru bantu yang memenuhi syarat sesuai dengan perundang-undangan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pada saat ini, masih ada 9.939 guru bantu yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 1.834 guru bantu yang bertugas pada satuan pendidikan TK/TKLB, 5.443 yang bertugas pada satuan pendidikan SD/SDLB/SMP/SMPLB, 2.662 guru bantu yang bertugas pada satuan pendidikan SMA/SMK/SMLB yang belum diangkat. Oleh karena itu, Pemerintah masih membayarkan honorarium guru bantu yang belum diangkat. Untuk kelancaran pembayar honorarium guru bantu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Honorarium Guru Bantu yang di bebankan
12
1
pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pelaksanaan pembayaran honorarium guru bantu harus memperhatikan data kepegawaian guru yang bersangkutan sesuai pada lampiran Petunjuk Pelaksanaan ini.
BAB IV PEMBATALAN, DAN PENGHENTIAN
A. Pembatalan Pembayaran B. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
2
Pembatalan pembayaran honorarium guru bantu dilakukan apabila guru yang bersangkutan: 1. Mengajukan permohonan berhenti; atau 2. Tidak sehat jasmani dan rohani; atau 3. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas: atau 4. Menjadi anggota atau pengurus partai politik; atau 5. Dinyatakan hilang oleh kepolisian; atau 6. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai guru bantu; atau 7. Tidak menunjukkan sikap dan budi pekerti yang baik yang dapat mengganggu lingkungan kerja; atau 8. Pada waktu melamar sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar; atau 9. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau 10. Melakukan penyelewengan terhadap idiologi negara, Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang terhadap negara dan pemerintah. 11. Surat Keputusan Honorarium Guru Bantu dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. 12. Sedang mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
11
B. Jadwal Pelaksanaan Program Berikut adalah jadwal pelaksanaan pemberian honorarium guru bantu tahun 2013: No
Kegiatan
2012-2013 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penerimaan data guru bantu Sosialisasi Juklak Pelaksanaan pembayaran 2 honorarium guru bantu ke Dinas Pendidikan provinsi/ kabupaten/kota Verifikasi data guru 3 bantu Usulan calon penerima 4 honorarium guru bantu dari Dinas Pendidikan provinsi Penerbitan SK 5 Penerima guru bantu Penyaluran 6 Tunjangan guru bantu 7 Penerbitan SP2D MONEV Pelaksanaan 8 Pembayaran guru bantu 1
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu. 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Honorarium Guru Bantu. 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Modal Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga. 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. C. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pembayaran honorarium guru bantu tahun 2013.
D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan pembayaran honorarium guru bantu menyangkut guru bantu yang mengajar di Taman Kanak-Kanak (TK)/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB).
10
3
E. Sasaran
4
Penerbitan SP2D
Penyaluran Ke Rekening Penerima
Pencairan Honorarium (SPP/SPM)
MONEV Pelaksanaan Pembayaran Honorarium
Copy SK Penerbitan SK
Ya
Syarat Terpenuhi?
Tidak
Pemberkasan dan verifikasi data
10. Instansi terkait lainnya.
Koordinasi dan rekapitulasi data
9. Satuan Pendidikan dan guru bantu, dan
Sosialisasi Ke Satuan Pendidikan
8. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP),
Sosialisasi Ke Kab/Kota
7. Instansi Pengawas Keuangan Negara baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
Sosialisasi
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Provinsi/ Kabupaten/Kota,
Data Guru Bantu
5. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota,
PEMERINTAH KAB/KOTA
4. Badan Kepegawaian Daerah,
PEMERINTAH PROVINSI
3. Badan Pemeriksa Keuangan,
Gambar : Alur Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Guru Bantu
2. Kementerian Keuangan,
PEMERINTAH PUSAT
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
KPPN/BANK PENYALUR
Petunjuk Pelaksanaan ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan yaitu:
9
BAB II
7. Perbaikan data yang dak memenuhi syarat paling lambat akhir Mei tahun 2013. 8. Direktorat PPTK PAUD NI menerbitkan SK penerima honorarium bagi guru bantu yang memenuhi syarat, satu kali dalam setahun. 9. Berdasarkan SK penerima honorarium guru bantu, Direktorat PPTK PAUD NI menyiapkan berkas SPP dan SPM untuk diajukan ke Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPPN). Untuk pembayaran triwulan 1 dilaksanakan paling lambat akhir bulan April tahun 2013, untuk pembayaran triwulan 2 dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun 2013, pembayaran triwulan 3 dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2013, dan pembayaran triwulan 4 dilaksanakan paling lambat bulan Desember 2013. 10. KPPN menelaah dan menerbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D). Selanjutkan SP2D tersebut dikirimkan ke Direktorat PPTK PAUD NI sebagai Buk Penyaluran dana. 11. KPPN melalui Bank Operasionalnya mentransfer honorarium guru bantu kepada rekening masing-masing guru sesuai dengan yang tertera dalam SK. 12. Apabila terjadi kesalahan data yang menyebabkan terjadinya retur, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundangundangan. 13. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran honorarium guru bantu dilakukan pada periode antara bulan Mei sampai Desember tahun berjalan dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait.
HONORARIUM GURU BANTU A. Penger an Honorarium guru Bantu adalah honorarium yang diberikan kepada guru Bantu yang mengajar di TK/TKLB dan Memiliki Nomor Induk Guru Bantu (NIGB), sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang Pengangkatan Guru Bantu serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Besaran Honorarium guru bantu dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 tahun 2011 tentang Honorarium Guru Bantu dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 21 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. C. Sumber Dana Sumber dana untuk pembiayaan honorarium guru bantu berasal dari APBN Tahun Anggaran 2013 yang dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 pada Direktorat PPTK PAUD NI. D. Kriteria Guru Penerima Kriteria guru penerima honorarium guru bantu adalah :
8
5
1. Guru Bantu yang diangkat pada tahun 2003 dan tahun 2004 sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 023/U/2003 tanggal 26 Maret 2003 dengan melampirkan Foto copy lampiran I Surat Perjanjian Kerja dan lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 023/U/2003 tentang pengangkatan guru bantu tanggal 26 Maret 2003 yang dilegalisir oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta. 2. Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa guru yang bersangkutan dipindahkan ke satuan pendidikan dimana saat ini yang bersangkutan bertugas. 3. Memiliki Nomor Induk Guru Bantu (NIGB). 4. Ak f mengajar minimal 24 jam tatap muka per-minggu pada satuan pendidikan TK/TKLB dengan dibuk kan surat keterangan ak f mengajar dari Kepala Sekolah yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi atau Ketua Yayasan, kecuali guru bantu yang bertugas di daerah khusus. 5. Belum memasuki usia pensiun 6. Tidak berstatus sebagai CPNS 7. Tidak beralih statusnya sebagai guru bantu. 8. Tidak merangkap sebagai ekseku f, yudika f, atau legisla f.
BAB III PEMBAYARAN HONORARIUM GURU BANTU A. Mekanisme Penetapan dan Penyaluran Penerima Honorarium Guru Bantu Direktorat PPTK PAUD NI menyalurkan secara langsung honorarium guru bantu melalui nomor rekening bank atas nama guru yang bersangkutan. Mekanisme penetapan dan penyaluran adalah sebagai berikut. 1. Direktorat PPTK PAUD NI menerima data calon penerima honorarium guru bantu berdasarkan data dari LPMP melalui Badan PSDMPK dan PMP tahun anggaran 2013. 2. Data sebagaimana dimaksud pada angka 1 disosialisasikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi. 3. Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi DKI Jakarta khusus untuk Provinsi DKI Jakarta menerima berkas calon penerima honorarium guru bantu. 4. Dinas Pendidikan kabupaten/kota memverifikasi data calon penerima untuk menentukan guru yang diusulkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam juklak ini paling lambat minggu pertama bulan Maret tahun 2013 untuk dilaporkan ke Dinas Pendidikan provinsi dengan menggunakan format pada lampiran 1. 5. Dinas Pendidikan provinsi melakukan rekapitulasi data dan melaporkan ke Direktorat PPTK PAUD NI. 6. Hasil rekapitulasi data dari Dinas Pendidikan provinsi diterima oleh Direktorat PPTK PAUD NI paling lambat minggu kedua bulan Maret tahun 2013.
6
7
