BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Energi sudah dikenal sejak lama oleh manusia, sejak manusia mengenal adanya api dan listrik1. Api yang diketemukan mulai dari akibat sambaran petir di pohon sehingga membakarnya atau yang terdapat di sekitar gunung berapi yang dimanfaatkan oleh manusia atau adanya minyak yang apabila disentuhkan dengan api akan menyala terus-menerus2. Dari kemunculannya secara alamiah, manusia mulai berpikir tentang apa itu energi yang kemudian seiring berlalunya waktu memunculkan para ilmuwan3 bidang ilmu eksakta yang mengadakan berbagai macam penelitian terkait energi. Kemudian hasil penelitian-penelitian tersebut dikembangkan dengan berbagai peralatan yang diproduksi secara massal4 dalam bentuk alat 1

Listrik pertama kali dikenal oleh Bangsa Yunani kuno, Phoenicia, Parthia, dan Mesopotamia. Mereka tahu ada sejenis getah kayu atau amber yang jika digosokkan ke bulu kucing akan dapat menarikbenda-benda halus seperti bulu dan rambut. Miletos konon sudah melakukan eksperimen tentang listrik sekitar tahun 600 SM (Sebelum Masehi). Bangsa Parthia dan Mesopotamia (sekarang bernama Irak) konon sudah menemukan cara menyimpan listrik dengan bukti penemuan sejenis baterai kuno (Baghdad Battery) pada tahun 1936. Baterai kuno tersebut setelah diteliti zatnya mirip dengan zat pada baterai yang dikenal sekarang. Periksa Esmeralda Contessa, Duddy Priyatna, dan Haris Munandar, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Lingkungan, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 3. 2 Menurut catatan sejarah, minyak sudah digunakan oleh manusia semenjak 5.000 s.d 6.000 tahun yang lalu. Bangsa Sumeria Kuno, Asyur, dan Babel menggunakan minyak mentah dan aspal (pitch) yang dikumpulkan dari rembesan minyak di Tutul, Sungai Eufrat. Rembesan ini merupakan minyak yang bergerak dari bawah ke atas sehingga tidak seperti sekarang ini yang harus digali dan dibor. Masyarakat kuno pada waktu itu tinggal menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari untuk menyalakan obor dan api untuk memasak. Periksa Ismantoro Dwi Yuwono, Mafia Migas vs Pertamina, Galang Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 2. 3 Ada banyak pemikir atau penemu (ilmuwan) yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang energi sampai sekarang, diantaranya Benyamin Fraklin (penemu hubungan listrik dengan petir), Luigi Galvani (penemu listrik dalam organisme hidup atau bioelectricity), Alessandro Volta (penemu kepingan listrik dari seng dan tembaga sehingga dapat dibawa-bawa), André-Marie Ampère (penemu listrik dalam medan magnet), Michael Faraday (penemu motor listrik di tahun 1821), George Ohm, Nikola Tesla, Thomas Alva Edison, George Westinghouse, Werner von Siemens, Alexander Graham Bell, Lord Kelvin, dan lain-lain. Periksa Esmeralda Contessa, Duddy Priyatna, dan Haris Munandar, Op., Cit, hlm. 4. 4 Penemuan pertama produk yang memakai listrik yang diproduksi secara massal adalah telegraf yang ditemukan oleh Count Guglielmo Marconi yang dikomersialkan oleh Cooke dan Wheastone di tahun 1837. Produk bertenaga listrik sangat populer setelah penemuan bola lampu pijar

transportasi, hingga berkembang lebih jauh pada masa revolusi industri di Inggris pada abad ke-17. Kemudian diteliti, dan dikembangkan lebih lanjut untuk berbagai macam keperluan tidak hanya untuk nilai tambah5 ekonomi (bisnis), transportasi, penelitian, bahkan sampai menjadi komoditas politik, pertahanan dan keamanan secara nasional hingga level internasional. Aktivitas perekonomian6 suatu negara ditopang oleh anggota masyarakatnya, baik melalui hubungan perdagangan nasional maupun internasional, maka dari itu

di tahun 1870 oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar setelah ribuan kali mencoba aneka materi mulai dari kawat alumunium hingga kumis kucing sebelum ia menemukan materi yang dapat berpijar ketika dialiri listrik, awet dan dapat dipakai berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Ibid, hlm. 15. 5 Energy is linked to almost every sector of economy. The manner and rate in which energy is consumed is dependent on the size, rate of growth and structure of the national economy, and on the state of technology applied in the consumption of energy in the industrial, commercial and household sectors. Periksa Philip Andrews-Speed, The Institutions of Energy Governance in China, 2010, hlm. 37. Diakses dari www.ifri.org/.../noteandrewsspeedenergychina_1...., pada 24 Juni 2014, jam 17.00 WIB. 6 Sri Redjeki Hartono berpendapat bahwa kegiatan ekonomi masyarakat pada hakikatnya dilaksanakan oleh pelaku ekonomi. Sementara itu pelaku ekonomi terdiri atas berbagai bentuk badan usaha dan perorangan sebagai usaha pribadi dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan yang dimaksud bisa dalam bentuk produksi (barang dan atau jasa), perdagangan (barang atau jasa), atau dalam bentuk perantara baik lokal, nasional maupun internasional. Lebih lanjut dikatakan bahwa kegiatan ekonomi tersebut mengacu pada dua orientasi hukum berdasarkan dua pendekatan, yakni secara makro dan mikro. Di ranah makro pada ranah hukum publik ada campur tangan negara terhadap kegiatan perekonomian sehingga tercapai masyarakat ekonomi yang sehat dan wajar. Pada ranah mikro pada ranah hukum privat atau perdata atau dagang dengan menekankan hubungan para pihak yang sifatnya nasional, kondisional dan situasional. Oleh karena itu beliau mendefinisikan hukum ekonomi sebagai serangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Periksa Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia. Cetakan ke2, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 10-12. Bandingkan dengan Sumantoro, Hukum Ekonomi, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 21-47. Menurut hemat Peneliti, tesis yang Peneliti ajukan berjudul “Kebijakan Penguasaan Negara di Bidang Energi dalam Konsep Negara Kesejahteraan” merupakan ranah kajian hukum bisnis yang merupakan bagian dari kajian hukum ekonomi yang membahas mengenai hukum energi dengan sub bahasan ketahanan energi. Ini dimaksudkan bahwa sejak awal, pemanfaatan energi merupakan proses penalaran manusia oleh para ilmuwan yang diagendakan untuk membantu dan meningkatkan kualitas kinerja umat manusia. Begitu ada potensi ekonomi yang tinggi (hasil penemuan dijual, didaftarkan untuk dimintakan hak paten, dilisensikan, dan lain-lain) maka orang berpikir bagaimana mencari sumber energi lain (misalkan minyak bumi) untuk dieksplorasi hingga dieksploitasi besar-besaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perekonomian, energi mempunyai peran strategis dalam menentukan laju pembangunan dan kemajuan ekonomi individu, badan usaha dengan berbagai macam bentuknya hingga pada level masyarakat dan negara. Energi merupakan komoditas bisnis yang mempunyai potensi ekonomi besar. Disamping itu ada begitu banyak kemudahan yang bisa dilakukan dengan bantuan energi sehingga misalkan waktu yang ditempuh untuk memindahkan orang dan/atau

energi yang dibutuhkan untuk sarana transportasi maupun sebagai komoditas. Ia menjadi bagian yang tidak terpisahkan guna mempertinggi nilai tambah suatu barang dan/atau jasa. Semakin jauh barang yang dipesan dan diantarkan ke tempat pembeli atau pun calon pembeli, kemudian jasa yang digunakan semakin cepat dan efisien, maka akan semakin mahal harga barang dan/jasa tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, hingga saat ini negara tidak dapat lepas dari daya dukung energi dalam mengembangkan perekonomian7. Terutama di era sekarang ini tidak hanya negara, orang perorangan (termasuk badan hukum),

barang melalui transportasi darat, laut, udara bisa menjadi lebih efektif dan efisien yang tentunya akan menambah nilai dari barang tersebut. Pertambahan nilai barang tersebut masuk pada faktor produksi barang atau jasa sehingga, semakin banyak energi yang dibutuhkan, semakin tinggi nilai produksi barang atau jasa yang dihasilkan yang mengakibatkan semakin tinggi harga barang atau jasa yang dihasilkan. Misalkan jasa pengiriman barang melalui agen pengiriman barang, jasa transportasi (darat, laut, udara), konsumsi listrik rumah tangga (misalkan yang disediakan oleh negara, atau di daerah diluar jangkauan sehingga listrik disediakan oleh swasta atau swadaya masyarakat), konsumsi minyak bumi (berbagai jenis seperti premium, solar, pertamax, dan lain-lain) antar daerah berbeda-beda. Apabila dilihat dari hukum kebijakan publik, negara baru berperan kemudian ketika negara tidak rela potensi ekonomi yang besar tadi dikuasai oleh individu-individu ataupun badan-badan usaha yang mencari keuntungan. Kemudian ada hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu ataupun badan usaha yang melakukan bisnis di bidang energi yang merugikan masyarakat yang bargaining positionnya lemah, sehingga negara berkewajiban untuk melindungi mereka dalam konteks melaksanakan fungsi dan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Selain itu,untuk level penulisan tesis pada Program Magister Ilmu Hukum, ada banyak hal di bidang perekonomian yang tidak diajarkan oleh mereka yang mengambil konsentrasi kebijakan publik. Menarik disimak pendapat dari Wayne Parsons, dimana ide kebijakan publik mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan yang bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau milik umum. Publik itu sendiri berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial, atau setidaknya oleh tindakan bersama. Periksa Wayne Parsons, Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan. Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta. hlm. 3. Penerjemah: Tri Wibowo Budi Santoso, terjemahan dari Wayne Parsons, Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis, Edward Elgar Publishing, Ltd, 2001. Bandingkan dengan pengertian dari Thomas R. Dye, “Public policy is whatever governments choose to do or not to do. Government do many things. They regulate conflict within society; they organize society to carry on conflict with other societies; they distribute a great variety of symbolic rewards and material services to members of the society; and they extract money from society, most often in the from of taxes. The public policies may regulate behaviour, organize bureaucracies, distribute benefits or extract taxes - or all these things at once”. Periksa Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Thirteenth Edition, Pearson Education, United States, 2011, hlm. 1. 7 Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan dan perkembangan pelaku-pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi secara simultan dari waktu ke waktu yang didukung oleh kebijakan politik ekonomi yang makin kondusif. Periksa Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 1.

perusahaan berskala nasional maupun perusahaan transnasional (Multi National Corporate)8 sangat bergantung dengan energi. Apalagi di era globalisasi9 seperti sekarang ini10, kebutuhan energi cenderung meningkat. 8

Sifat Perusahaan Multinasional: (1) Perusahaan multinasional melakukan penanaman modal langsung di negara-negara asing. Berbeda dengan penanaman modal portofolio yang mengikutsertakan pembelian saham dalam suatu perusahaan, penanaman modal langsung adalah pendirian anak atau cabang perusahaan asing atau pengambilalihan sebuah perusahaan asing . Sasaran penanaman modal tersebut adalah pengawasan menajemen terhadap suatu unit produksi di suatu negara asing; (2) Suatu perusahaan multinasional ditandai dengan adanya perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan atau cabang perusahaan di berbagai negara dengan satu penampung bersama sumber manajemen, keuangan dan teknik. Perusahaan induk menjalankan keseluruhannya dalam bentuk suatu strategi dunia yang terkoordinasi. Pembelian, produksi, pemasaran, riset, dan lain-lain diatur dan dikelola oleh perusahaan induk dalam usaha mencapai sasaran pertumbuhan perusahaan jangka panjang. Melalui integrasi vertikal, dan sentralisasi pengambilan keputusan, perusahaan induk berusaha mengekalkan kedudukan monopolinya dalam hal teknologi, modal yang siap pakai dan seterusnya. Periksa Todung Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum (Ed), Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 17. 9 Zain Maulana mengatakan bahwa globalisasi merupakan fenomena multidimensi yang sedang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan sehingga menimbulkan berbagai persepsi dan berbagai definisi yang beragam mengenainya. Ia mendefinisikan globalisasi sebagai sebuah proses integrasi ekonomi dunia termasuk liberalisasi perdagangan, ekspansi korporasi multinasional dan investasi sebagai bagian dari paham ekonomi politik neoliberalisme. Periksa Zain Maulana, Jerat Globalisasi Neoliberal: Ancaman Bagi Negara Dunia Ketiga, RIAK, Yogyakarta, 2010, hlm 6. Lebih lanjut dikatakan bahwa globalisasi merupakan wacana dan sekaligus fenomena penyatuan kehidupan manusia dalam skala massif. Globalisasi bekerja secara massif berdasarkan semangat untuk menciptakan keseragaman kehidupan di bawah nilai-nilai standar yang dipercaya sebagai yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Bahkan semakin menggilas seluruh kehidupan baik ekonomi, sosial, politik dan budaya masyarakat yang bahkan menempatkan mereka yang berada pada level bawah (miskin), tetap pada posisi mereka. Ibid, hlm. 13. Bandingkan dengan pendapat Syahrir Harahap mengenai ciri globalisasi: pertama terjadi pergeseran, dari konflik ideologi dan politik ke arah persaingan perdagangan, investasi dan informasi, dari keseimbangan kekuatan (balance power) ke arah keseimbangan kepentingan (balance of interest), kedua hubungan antarnegara dan bangsa secara struktural berubah dari sifat ketergantungan (dependency) ke arah saling tergantung (interdependency), hubungan yang bersifat primordial berubah menjadi sifat tergantung kepada posisi tawar-menawar (bargaining position), ketiga batas-batas geografis hampir kehilangan arti operasionalnya. Kekuatan suatu negara dan komunitas dalam interaksinya dengan negara (komunitas lain) ditentukan oleh kemampuannya, memanfaatkan keunggulan komparatif (comparative advantage). Keempat persaingan antar negara sangat diwarnai oleh perang penguasaan teknologi tinggi, setiap negara terpaksa menyediakan dana yang cukup besar untuk penelitian dan pengembangan, kelima terciptanya budaya dunia yang cenderung mekanistik, efisien, tidak menghargai nilai dan norma yang secara ekonomis dianggap tidak efisien. Periksa Syahril Harahap, IAIN di Era Globalisasi: Peluang dan Tantangan dari Sudut Pemikiran Islam, dalam Perguruan Tinggi Islam di era Globalisasi, IAIN Sumatera Utara, 1998, hlm. 128 dalam Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 60. Bandingkan pula pendapat Bonnie Setiawan, ia mengatakan bahwa globalisasi adalah kata populer untuk menjelaskan sebuah fenomena internasionalisasi sistem kapitalisme yang berkembang menjadi sistem dunia yang luar biasa besar yang hampir menentukan semua hal di dunia. Karenanya kata globalisasi dapat dipadankan dengan kapitalisme global dimana kapitalisme yang telah

Memasuki globalisasi11 yang dimulai sejak tahun 1980-an12, konsumsi energi semakin naik seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup, pesatnya perkembangan teknologi13, dan diiringi dengan pertambahan nilai ekonomi berbagai macam barang serta yang utama adalah peningkatan jumlah populasi penduduk. Maka dari itu,

mengglobal, melewati batas-batas nasional dan regional, dan mencakup segala hal yang saling berkaitan di tingkat global, terutamanya di tingkat sistem ekonomi dunia. Padanan lain dari globalisasi adalah imperialisme, yaitu sistem kapitalisme yang berkembang dalam tahapan-tahapan secara kualitatif melewati proses sejarah sehingga pada akhirnya melingkupi wilayah-wilayah antar perbatasan nasional dan berwatak internasional atau global. Periksa Bonnie Setiawan, Rantai Kapitalisme Global, Reorganisasi Fundamental Rantai Pasokan Negara, Resistbook, Yogyakarta, 2012, hlm.10-11. 10 Dalam konsteks globalisasi, yang diartikan sebagai stimulator bagi pola hubungan antara negara inti-pinggiran dan maju berkembang, oleh M. Faishal Aminuddin, menyoal beberapa pertanyaan, mengapa respon yang diberikan oleh negara pinggiran-berkembang tidak mampu memberikan keuntungan bagi kepentingan domestik mereka? Bagaimana strategi bagi negara pinggiran-berkembang untuk memperbaiki respon ekonomi politiknya terhadap globalisasi? Periksa tulisan M. Faishal Aminuddin, Respon Atas Globalisasi: Dinamika Ketergantungan Ekonomi dalam Pembangunan di Indonesia, dalam M. Faishal Aminuddin, dkk, Globalisasi dan Neoloberalisme: Pengaruh dan Dampaknya Bagi Demokratisasi Indonesia, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 43. 11 Globalisasi dalam arti pasar bebas, bahwa perdagangan bebas memang menimbulkan semacam eksklusivisme, yaitu bahwa hanya segelintir orang saja yang mampu memanfaatkannya. Dimana orang yang mampu memanfaatkan ini mempunyai kemampuan untuk terjun dalam persaingan lokal maupun global yang disebut market dominant minorities. Periksa Ignatius Wibowo, Negara dan Bandit Demokrasi, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 18. 12 Era globalisasi dipersiapkan dan dipelopori oleh negara ekonomi maju seperti negara anggota Uni Eropa, Amerika Serikat, dengan asumsi bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat internasional terutama negara miskin diperlukan pembebasan regulasi yang dianggap menghambat masuknya modal asing. Tanpa hambatan dan masuknya modal asing ini diharapkan meningkatkan daya beli masyarakat negara miskin sehingga dapat mencapai standar hidup yang layak. Periksa Romli Atmasasmita, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 27. 13 Teknologi diartikan secara berbeda oleh para ahli. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata “technologia” yang berarti pembahasan sistematik tentang seluruh seni dan kerajinan (systematic treatment of arts and crafts). Perkataan tersebut memiliki akar kata “techne” dan “logos” (perkataan, pembicaraan). Akar kata techne telah dikenal pada zaman Yunani Kuno berarti seni (art), kerajinan (craft). Art atau seni pada permulaannya berarti sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk dilawankan dengan kata benda alam, tetapi kemudian menunjuk pada keterampilan (skill) dalam membuat barang. Dari kata techne kemudian lahirlah perkataan technicis yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu, yang menjadi semakin mantap karena menunjukkan pola, langkah dan urutan yang pasti, keterampilan itu lalu menjadi teknik (technique). Teknik sejak dulu kala sudah dibedakan dari cara-cara manusia melakukan perbuatan yang lainnya, karena bersifat purposive, rational, step by step way of doing things (cara melakukan berbagai hal secara terarah, rasional, langkah demi langkah). Periksa Ronny Hanitijo Soemitro, Hukum dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Dalam Masyarakat, Pidato Pengukuhan Guru Besar, 1990, hlm. 8 sebagaimana dikutip dari Suteki, Hukum dan Alih Teknologi: Sebuah Pergulatan Sosiologis, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 15.

negara14 yang menganut sistem ekonomi apapun yang dikatakan kapitalis 15, sosialis ataupun campuran akan senantiasa melindungi kepentingan

negara mereka agar

tercukupi pasokan energi bagi kepentingan nasional mereka sehingga “cara apapun dilakukan” demi tujuan mereka (untuk menjaga ketersediaan energi) untuk saat ini dan untuk masa depan. Lebih lanjut dapat dikatakan, ketika kebutuhan energi di negara mereka semakin besar sedangkan mereka tidak mempunyai cadangan energi (walaupun punya tetapi tidak mencukupi) maka mereka “melirik negara lain” untuk tidak hanya sekedar impor energi (misalkan dalam bentuk minyak bumi dan gas bumi) tetapi sekaligus “menguasai” negara dengan cadangan energi yg lebih besar dari mereka melalui perusahaan-perusahaan transnasional mereka dengan cara-cara tertentu bahkan melalui “invasi militer” maupun dengan tersistematisasi melalui utang16 luar negeri17 melalui berbagai lembaga-lembaga donor seperti IMF

Dikatakan kegagalan paradigma negara “legal state” yang berprinsip “staatsonthouding” atau pembatasan peran negara dan pemerintah dalam bidang politik, telah menyebabkan peralihan paradigma negara, dari paradigma negara “penjaga malam” (nachtwarechtstaat) kepada paradigma negara kesejahteraan (welfare state). Paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara ataupun orang perorangan menjadi subyek hukum, yang harus dilindungi serta disejahterakan dalam segala aspek kehidupannya. Negara dalam paradigma negara kesejahteraan, menempatkan warga negara sebagai subyek, tidak lagi menempatkan warga negara sebagai obyek. Negara mempunyai kewajiban, untuk masuk ke dalam wilayah kehidupan warganya, dalam rangka menjalankan fungsinya, melayani dan mengupayakan kesejahteraan (bestuurszorg). Periksa Yos Johan Utama, Membangun Peradilan Tata Usaha Negara yang Berwibawa, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2008. 15 Paham kapitalisme dimana orientasi pada kapital atau bagaimana sebanyak-banyaknya memperoleh keuntungan permodalan, dalam pandangan Marxisme, kapitalisme muncul karena didorong oleh tuntutan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin serta akumulasi kapital dalam sebuah ekonomi pasar yang kompetitif. Buruh tidak dipenuhi hak-hak dasarnya dan dijadikan komoditas yang merupakan subyek bagi mekanisme harga. Periksa Budi Winarno, Pertarungan Negara vs Pasar, MedPress, Yogyakarta, 2009, hlm 58. 16 Dikaitkan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, dengan dikucurkannya kredit sebanyak-banyaknya ke Indonesia, tentu saja bersama-sama dengan Bank Dunia (WB), Bank Pembangunan Asia (ADB), dan lembaga serta negara-negara kreditur lainnya, IMF sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa manfaat potensi sumber daya alam tersebut pada akhirnya akan jatuh ke tangan negara-negara kapitalis yang menjadi pemilik modal utamanya. Periksa Revrisond Baswir, Di Bawah Ancaman IMF, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm 30. 17 Indonesia menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga donor atau organisasi pemberi pinjaman internasional. Tiga terbesar badan pemberi pinjaman ke Indonesia pada tahun 2012 adalah ADB sebesar US$ 10.767 juta, IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) sebesar 9.921 juta dolar dan IMF sebesar US$ 38.256 juta dan badan lainnya sebesar US$ 38.256 juta. 14

(International Monetary Fund)18, Bank Dunia (World Bank), ADB (Asian Development Bank), dan lain-lain. Penggunaan salah satu energi yang diperuntukkan untuk berbagai macam kebutuhan secara terus menerus tanpa adanya upaya pengelolaan diversifikasi energi akan membuat ketergantungan19. Apalagi sekarang banyak alat transportasi yang masih mengandalkan bahan bakar berasal dari minyak bumi yangtidak bisa bergerak tanpa adanya energi. Sekarang ini, orang tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk berbisnis dan menggunakan media elektronik dan media apapun tanpa adanya energi. Mekanisme pasar20 yang sekarang dipilih sebagai tempat interaksi antar konsumen di seluruh dunia membuat harga energi (terutama minyak bumi) menjadi fluktuatif, terlebih jika terjadi inflasi, isu politik, ekonomi, dan sosial yang dapat membuat harga energi bisa semakin meninggi. Banyak negara yang memiliki cadangan energi yang besar, misalkan negaranegara Timur Tengah seperti Iran, Saudi Arabia, Irak, kemudian Venezuela, Indonesia dan lain-lain yang menjadi primadona dan memiliki daya tarik bagi negaraPeriksa Anton Poniman, dkk, Indonesia Negara Merdeka yang Terjajah, Founding Fathers House, Jakarta, 2013, hlm. 55. 18 Melalui LoI (Letter of Intent) IMF tanggal 31 Juli 2000, mensyaratkan Pemerintah Indonesia mempercepat privatisasi sektor telekomunikasi dan energi dengan segera menyiapkan perangkat hukum bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini (energi). Selain itu, pemerintah juga akan memperluas lingkup sektor ekonomi yang terbuka bagi investor asing. Periksa The International Monetary Fund, “Indonesia-Supplementary Momorandum of Economic and Financial Policies”, The International Monetary Fund, Washington DC, 31 Juli 2000 dalam Syamsul Hadi, dkk, Kudeta Putih: Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia, Indonesia Berdikari dan AEPI Jakarta (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia - Jakarta), Bekasi, 2012, hlm. 35. 19 Ketergantungan yang dirasakan Indonesia terutama pada ketergantungan teknologi, dimana disebabkan kurangnya inovasi, rendahnya daya saing industri dan hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri belum dapat dipercaya dan diandalkan. Periksa tulisan Ni’matul Huda, dkk, “Pengembangan Legislasi Pendukung Bisnis Hasil Penelitian dan Pengembangan”, dalam Dadit Herdikiagung dan Sobirin Malian (ed), Pengembangan Legislasi Iptek: Seri II, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 81. 20 Bagi Stiglitz, pasar hanyalah salah satu alat, bukan satu-satunya alat dalam mencapai tujuan perekonomian. Sebab itu peningkatan peranan pasar dalam penyelenggaraan ekonomi di negara-negara miskin, lebih-lebih yang sedang dilanda krisis, justru mengundang bahaya. Lebih lanjut dikatakan bahwa menjadikan pasar sebagai satu-satunya alat, lebih-lebih menjadikannya sebagai tujuan itu sendiri, sama artinya dengan memporak-porandakan fondasi integrasi sosial dan menjerumuskan perekonomian negara-negara miskin yang sedang dilanda krisis itu ke dalam lembah kehancuran. Periksa Revrisond Baswir, Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 81.

negara maju karena potensi memiliki cadangan energi yang besar yang mempunyai nilai ekonomi yang strategis. Sebagian negara-negara penghasil minyak memilih membentuk Organisasi Pengekspor Minyak Dunia atau OPEC21 (The Organization of the Petroleum Exporting Countries) dan sebagian memilih cara sendiri untuk mengatur kebutuhan energi mereka. Energi yang dikonsumsi terutama untuk keperluan perekonomian22 menemui permasalahan besar ketika terjadi krisis energi yang menimpa negara-negara di dunia yang berdampak kepada negara-negara yang lain. Menurut Dewi Aryani23, pada tahun 1970-an24 mulai terjadi energy security yang ditandai dengan adanya embargo negara-negara Arab25 pengekspor minyak dunia

21

OAPEC (Organization of Arab

OPEC didirikan di Kota Baghdad Irak melalui Agreement pada September 1960 oleh lima negara yakni Republik Islam Iran, Irak, Kuwait, Saudi Arabia dan Venezuela. Kemudian Qatar ikut bergabung pada 1961, Indonesia tahun 1962, Libya tahun 1962, United Arab Emirates pada 1967, Algeria pada 1969, Nigeria pada 1971, Ekuador pada 1973, Gabon pada 1975 dan Angola pada 2007. Sekarang ini negara-negara yang tergabung dalam OPEC berjumlah 12 negara yaitu Algeria, Angola, Ekuador, Republik Islam Iran, Irak, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, dan Venezuela. Periksa www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm, diakses 3 Juni 2014, jam 17.06 WIB. 22 Perekonomian negara adalah sistem tata kelola ekonomi negara sebagai wujud atau bentuk operasional kehendak konstitusi. Sistem perekonomian negara adalah instrumen negara yang didesain dan dioperasikan negara, seperti sistem moneter, sistem keuangan negara, sistem hukum, dan lain-lain. Framework, regulasi (UU), perangkat keras dan perangkat lunak, dan sumber daya manusia pelaksana. Keseluruhan komponen sistem tersebut terintegrasi dan beroperasi dari hari ke hari tiada henti. Periksa Ibnu Subiyanto. Kerugian Keuangan Negara vs Kerugian Negara dalam Abdul Halim dan Icuk Rangga Bawono (Ed), Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara, dan Badan Pemeriksa Keuangan, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2011, hlm. 16. 23 Periksa Dewi Aryani, Skenario Kebijakan Energi Indonesia Hingga Tahun 2035, Disertasi, Universitas Indonesia, Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Depok, 2012, hlm. 18. 24 Bandingkan dengan pendapat Ahmad Jamli bahwa dalam tahun 1973-1974 dan 1979-1980, harga minyak dinaikkan oleh anggota kartel minyak OPEC. Dampak dari hal ini adalah sama bahwa pajak penjualan yang diuangkan secara domestik tetapi pendapatannya dibayar di luar negeri. Ketergesa-gesaan suatu transfer kekayaan yang belum terjadi sebelumnya dari negara-negara pengimpor minyak ke negara-negara eksportir minyak dan menghadapi sistem moneter internasional pada umumnya dan perekonomian barat pada khususnya dengan suatu masalah penyesuaian terakhir dan suatu masalah keuangan sementara. Periksa Ahmad Jamli, Keuangan Internasional, Cetakan ke-4, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, hlm. 239. 25 Misalkan Arab Saudi, Mesir, dan Syiria.

Petroleum Exporter Countries) terhadap Amerika Serikat26 dan negara-negara Eropa Barat yang membantu Israel dalam Perang Yom Kippur. Dalam perang tersebut, negara-negara Arab meningkatkan harga minyak sebesar 17 persen atau 3,65 USD per barrel dengan maksud untuk “menekan” Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat yang membantu Israel dalam perang tersebut27. Akibat dari embargo tersebut, di Perancis terjadi pemecatan hubungan kerja dan merumahkan sekitar 2,8 prosen tenaga kerjanya sehingga jumlah pengangguran di Perancis mencapai angka 600.000 jiwa. Perekonomian menjadi kacau yang juga dialami oleh negara-negara Eropa Barat yang lain dan juga Amerika Serikat.28 Apabila melihat sumber energi29 yang dominan dipakai sekarang ini yakni minyak bumi dan derivatnya (avtur, bensin, solar, dan lain-lain) serta gas bumi yang secara ilmiah dikatakan oleh para ilmuwan termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbarui (nonrenewable resources) maka orang akan berpikir mengenai adanya efisiensi dan penghematan energi. Tidak hanya itu, orang akan mencoba mengembangkan teknologi sedemikian rupa sehingga misalkan kendaraan yang

Menurut Bill McKibben, Amerika Serikat dikenal merupakan negara yang “kecanduan minyak”. Untuk memproduksi pangan, mereka memproduksinya melalui pabrik dan agroindustri yang banyak membutuhkan BBM dalam jumlah besar untuk menanam, merawat, memanen, mengepak, memindahkan dan menjualnya. Susu, gandum, apel, daging dan beragam jenis sayuran masih diimpor dari banyak negara. Alat-alat rumah tangga banyak yang memakai barang elektronik, pendinginpendingin ruangan di gedung-gedung besar yang begitu banyak jumlahnya. Pertahanan keamanan (militer) Amerika Serikat merupakan militer yang boros energi yang aktif menembaki dan meledakkan bom di banyak negara. Periksa Bill McKibben, Deep Economy: The Wealth of Communities and Durable Future, Holt Paperbacks, New York, 2007 sebagaimana dikutip dalam Hasriadi Ary dan Nurhady Sirimorok, Desa Butuh Energi Alternatif Sekarang!, Insist Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 22. 27 Ibid, hlm. 19. 28 Ibid. 29 Sachs dan Warner pada tahun 1995 menyatakan sumber energi yang berasal dari alam (Sumber Daya Alam - SDA) yang melimpah apabila tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya tetapi dieksploitasi dengan rakus maka SDA yang dimiliki tidak akan menjadi berkah tetapi menjadi kutukan. Kutukan yang dimaksud adalah negara memiliki SDA tetapi tidak mampu untuk mensejahterakan rakyat karena para pemimpinya lebih mementingkan kepentingan asing ataupun kepentingan pemilik modal. Periksa tulisan yang dibuat oleh Ahmad Erani Yustika dalam Kompas, SDA dan Kutukan Ekonomi, 6 Mei 2014, hlm. 6. Periksa pula M Kholid Syeirazi, Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 27-28. 26

mereka tumpangi tidak perlu mengisi bahan bakar dan tanpa harus antri berjam-jam hingga terpengaruh untuk ikut demonstrasi menolak rencana kenaikan harga BBM30. Permasalahan lain muncul ketika kecepatan teknologi yang dikehendaki belum diimbangi sarana prasarana maupun regulasi yang memadai untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Misalkan keberadaan mobil listrik31 yang akan sulit berkembang ketika tidak ada stasiun pengisian ulang (charge). Atau misalkan mengganti kilangkilang minyak atau SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Utama) dengan stasiun isi ulang bahan bakar gas, BBN (Bahan Bakar Nabati) dan lain-lain dengan alasan efisiensi dan hemat energi serta melepaskan kita agar tidak tergantung pada salah satu jenis energi32 seperti minyak bumi dimana cadangan minyak bumi semakin hari semakin berkurang bahkan habis jika dieksploitasi secara terus menerus seperti pada tabel di bawah ini: Tabel 1. Peringkat 10 Besar Negara dengan Cadangan Minyak Bumi Terbesar di Dunia33 No. Negara 1. Venezuela 30

Cadangan Minyak Bumi (miliar barrel) 297,6

BBM adalah jenis bahan bakar (fuel) yang dihasilkan dari pengilangan (refining) minyak mentah (crude oil). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (refinery) terlebih dulu untuk menghasilkan produk-produk minyak (oil products), termasuk di dalamnya adalah BBM. Selain menghasilkan BBM, pengilangan minyak mentah menghasilkan berbagai produk lain seperti gas, naphta, light sulfur wax residue (LSWR), dan aspal. Periksa Hanan Nugroho, Energi dalam Perencanan Pembangunan, IPB Press, Bogor, 2012, hlm. 17. 31 Berita menyenangkan dari Indonesia dimana pada bulan Oktober 2011 terdapat Kompetisi Mobil Listrik Indonesia III yang diadakan oleh Politeknik Negeri Bandung, dimana diikuti oleh delapan perguruan tinggi dan terdapat 11 prototipe mobil listrik yang dikompetisikan. Kesebelas Mobil Listrik tersebut adalah Denkiaka Car (Politeknik Elektronika Surabaya - ITS), Titen GX-3 (Universitas Jember), PML 2 (Politeknik Negeri Semarang), STTnas Speeder II Revolution (STTNas Yogyakarta), Bogi Power Car (UNY), Graziolli (Politeknik Manufaktur Negeri Bandung), New EVRT 21 (Politeknik Negeri Bandung), All New Rexelleration (Politeknik Negeri Bandung), Blue Warrior (Politeknik Negeri Jakarta), dan BM-Mech (Politeknik Caltex Riau). Pada kompetisi tersebut, prototipe masih dalam TRL-7 atau sudah masuk dalam demonstrasi prototipe. Untuk bisa diproduksi secara nasional, harus melewati tahap TRL-9. Periksa Koran Sindo, Persiapan Teknologi Mobil Listrik, 12 Desember 2013, hlm. 8. 32 Uraian lebih lengkap periksa Rutger van Santen, Djan Khoe dan Bram Vermeer, 2030: Technology That Will Change The World, Oxford University Press, 2010 diterjemahkan oleh Rahmani Astuti, 2030: Teknologi yang Akan Mengubah Dunia, Metagraf, Solo, 2011, hlm. 87-90 33 Periksa Brazilian National Agency for Oil, Natural Gas and Biofuels / International Energy Outlook 2013, sebagaimana dikutip dalam Media Indonesia, Konsorsium Petrobras Kuasai Ladang Minyak Libra, 23 Oktober 2013, hlm. 12.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Arab Saudi Kanada Iran Irak Kuwait Uni Emirat Arab Rusia Libya Nigeria

265,4 173,1 154,6 141,4 101,5 97,8 80 48 37,2

Indonesia merupakan negara dengan penduduk dengan jumlah populasi34 Nomor 4 di dunia dimana secara urut jumlah populasi terbesar terdiri dari Cina sebanyak 1.343.239.923 jiwa, Amerika Serikat sebanyak 313.847.465 jiwa, India sebanyak 1.205.073.612 jiwa, Indonesia35 sebanyak 237.461.326 jiwa dan Brasil 205.716.890 jiwa dengan luas36 wilayah Indonesia 5.193.250 km2 (daratan dan lautan) sedangkan luas daratan37 1.990.250 km2. Apabila melihat potensi penduduk yang demikian besar, seharusnya di bidang teknologi Indonesia tidak kalah bersaing

34

Diakses dari http://statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=penduduk_usia&info1=3, pada 14 April 2014 jam 15.41 WIB. 35 Data diolah dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, sumber : http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12¬ab=1 diakses pada 1 Juni 2013, jam 10.30 WIB. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data sensus penduduk dari BPS tahun 2010 berjumlah 237.641.326 jiwa. Dibandingkan pada tahun 2000 yang masih berjumlah 206.264.595 jiwa, kenaikan yang cukup signifikan ini terjadi mengingat pasca Orde Baru (jumlah penduduk pada sensus penduduk tahun 1990 sebanyak 194.754.808 jiwa), program Keluarga Berencana tidak begitu dilaksanakan secara ketat dan intens dijalankan dibandingkan pada masa Presiden Soeharto. 36 Periksa Handbook of Energy & Economic Statistic of Indonesia 2010, diakses dari www.esdm.go.id/statistik/handbook.html, diakses 1 Juli 2014 jam 16.00 WIB. 37 Hasil riset Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional pada tahun 2002, dari hasil kajian citra satelit menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia adalah sebanyak 18.306 buah, sedangkan data dari Departemen Dalam Negeri (Sekarang Kementerian Dalam Negeri) pada tahun 2004 menyatakan bahwa 7.870 pulau sudah diberi nama, sedangkan 9.634 pulau tak bernama. Diakses dari http://www.telukbone.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3557 pada 2 Juni 2014 jam 14.00 WIB. Apabila dicermati, keadaan alam di banyak pulau di Indonesia yang terdiri dari pegunungan dan dataran yang tidak rata, menyebabkan distribusi bahan kebutuhan pokok, menjadi mahal. Hal ini terutama dikarenakan transportasi yang mahal mengingat medan yang berat dan tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat.

dengan negara-negara lain. Akan tetapi, data terbaru Forum Ekonomi Dunia38, indeks daya saing global Indonesia menurun menjadi urutan ke-37 dari 144 negara. Indonesia mempunyai banyak ilmuwan-ilmuwan (penemu) di bidang teknologi yang mengharumkan nama Indonesia di level nasional bidang energi seperti Andrias Wiji39, Herman Johannes (Mantan Menteri Pekerjaan Umum Indonesia era kabinet Natsir, 6 September 1950 - 27 April 1951)40, Minto41, Robert Manurung42, Yudi Utomo Imardjoko43 dan ilmuwan Indonesia yang namanya dikenal luas di dunia internasional, B.J. Habibie44. 38

Periksa Kompas, Menghitung Hari Menuju MEA, 12 Oktober 2015, hlm. 7. Forum Ekonomi Dunia (WEF) mengumumkan daya saing Indonesia naik empat peringkat dari ke-38 pada 2013 menjadi peringkat ke-34 dari 144 negara yang disurvei. Periksa Majalah Tempo, 4326/25-31 Agustus 2014, hlm. 104. 39 Penemu reaktor biogas dimana kotoran sapi yang dicampur air ditempatkan dalam reaktor dan tempat penampung gas dengan fermentasi alami dalam kurun waktu sebulan kotoran ternak tersebut mengeluarkan gas. Gas kotoran ternak tersebut mengandung metana (CH4) yang bersifat mudah terbakar. Periksa Lilih Prilian A. P, 30 Tokoh Penemu Indonesia, NARASI, Yogyakarta, 2009, hlm.13-15. 40 Penemu briket arang biomass kering. Melalui tahapan pirolisis (pembakaran tanpa udara) yang dilakukan di dalam drum dengan membakar sampah organik seperti potongan-potongan kayu, daun-daunan, batang jagung, alang-alang, eceng gondok yang dikumpulkan. Drum tersebut diberi lubang kecil untuk mengeluarkan asap dari dalam drum. Apabila asap yang keluar sudah hitam legam, berarti bahan-bahan yang sudah dikumpulkan sudah menjadi karbon atau bioarang. Kemudian bioarang dikeluarkan dan dicetak. Kemudian bioarang diberi lubang ditengahnya berbentuk silinder sekitar 10 cm. Kemudian bioarang yang telah diberi lubang ini dibakar ditengahnya, tidak menimbulkan asap karena asap yang dihasilkan turut terbakar, karena hal tersebut briket bioarang ini lebih hemat energi dan dapat mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Ibid, hlm. 39-40. 41 Penemu alat pengolah energi matahari berupa kompor bertenaga surya. Ibid, hlm. 51-54. 42 Penemu bahan bakar dari minyak jarak murni. Ibid, hlm. 71-74. 43 Penemu kontainer nuklir yang berguna untuk menyimpan limbah radioaktif yang mampu bertahan selama sekitar 10.000 tahun. Kontainer tersebut berbentuk silinder dengan diameter 1,6 meter, panjang 4 meter, dan ketebalan dinding 24 cm. Melalui beberapa tahapan uji klinis seperti kontainer dijatuhkan tepat pada sambungan las, Kemudian menjatuhkan silinder tepat pada tonggak di posisi tengah silinder, kemudian dibakar dengan api selama 8 jam, direndam di kolam sedalam 2 meter selama beberapa jam, kemudian ditabrak dengan kereta api. Jika lokomotifnya rusak, berarti kontainer sangatlah kuat. Penemuan ini sudah lolos uji klinis dan mendapat sertifikat paten di Indonesia dan Amerika Serikat. Ibid, hlm. 111-113. 44 Mantan Presiden Indonesia ini menemukan teori Crack Propagation on Random dimana beliau mampu menghitung rambatan titik crack pada pesawat terbang (biasanya terjadi di sayap pesawat dan sambungan badan pesawat) yang muncul dari penggunaan pesawat tersebut secara terus menerus dari mulai take off hingga landing dimana pesawat terus menerima tekanan udara yang besar (pada sambungan) hingga menimbulkan kelelahan (fatigue) yang menyebabkan keretakan (crack). Habibie berhasil menghitung rambatan titik keretakan bekerja hingga rinci pada hitungan atomnya. Tidak hanya itu, Habibie berhasil menghasilkan puluhan paten di bidang pesawat terbang sehingga beliau sangat dihargai terutama di Jerman karena kontribusinya di bidang teknologi. Ibid, hlm.19-22.

Regulasi di bidang energi di Indonesia sudah lama dilaksanakan jauh sebelum Indonesia merdeka yakni sejak Indonesia bernama Nusantara, Masa VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie)45, Pemerintahan Hindia Belanda, kemudian pada masa Orde Lama dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno46, Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto hingga pada masa reformasi sampai sekarang (era Presiden Habibie, Presiden Abdurahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyonodan Presiden Joko Widodo). Pada masa Orde Baru47 regulasi banyak dibuat untuk lebih memudahkan investasi48 atau penanaman modal49 agar bisa masuk50 dan menanamkan modalnya di

45 VOC mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia selama 1602-1798 yang selanjutnya dilanjutkan oleh Pemerintahan Hindia Belanda bersama korporasi-korporasinya yang silih berganti sampai sekarang. Sejak masa itu kita cenderung mengekspor bahan mentah ke luar negeri terutama kepada korporasi-korporasi yang ada sekarang ini. Aktivitas ekspor mineral mentah berubah ketika muncul UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dimana larangan ekspor mentah mulai 12 Januari 2014 sehingga korporasi diharuskan membangun instalasi pemurnian atau pengolahan mineral tambang dan batubara di Indonesia. Korporasi tidak melaksanakan peraturan tersebut tetapi mengajukan toleransi hingga Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 6 Tahun 2014. Periksa Kompas, Mineral Mentah: Mengakhiri Era VOC, 5 Februari 2014, hlm. 17. 46 Pada tahun 1960, saat pembelian kapal tanker oleh Ibnu Sutowo, Presiden Soekarno pernah berkata kepada Ibnu Sutowo sebagai berikut, “Dunia akan bertekuk lutut kepada siapa yang memiliki minyak. Haiiii ... joullie (Bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti “kalian”) tahu siapa yang punya minyak paling banyak, siapa yang mempunyai penduduk paling banyak ... inilah bangsa Indonesia, Indonesia punya minyak, punya pasar. Jadi minyak itu dikuasai penuh oleh orang Indonesia, lalu dari minyak kita ciptakan pasar-pasar dimana orang Indonesia menciptakan kemakmurannya sendiri.” Periksa Ismantoro Dwi Yuwono, Op., Cit, hlm. 71. 47 Pemerintahan Orde Baru menciptakan suatu kondisi dimana pertama, pemerintah harus menerapkan kebijaksanaan ekonomi yang mendukung pertumbuhan yang cepat dan memanfaatkan sumber-sumber ekonomi dari luar negeri. Kedua, pemerintah harus memelihara “suatu sistem ekonomi dan masyarakat yang terkendali secara tertib dan ketat” sehingga stabilitas dan keamanan nasional menjadi hal yang paling berharga. Periksa Adi Sulistiyono, Kekuasaan Negara Hukum dan Paradigma Moral, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2005, hlm 60-61. 48 Sumantoro mengemukakan bahwa motif dari investor dalam menanamkan modal adalah mencari untung. Untuk itu, perlu dicari hubungan antara motif investor mencari untung dengan tujuan negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Agar investor mau menanamkan modalnya maka pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya. Sebagai konsekuensi, maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan dengan mantap, termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional. Dengan pendekatan ini, maka peran investor dapat diarahkan ke prioritas pembangunan. Adanya pendekatan semacam ini maka teori pembangunan merupakan satu proses kerjasama dan bukan masalah ketergantungan dan bukan pula masalah pertentangan kepentingan. Periksa Sumantoro, Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal/Problems of Investment in Equities and in Securities, Binacipta, Bandung, 1990, hlm. 59 sebagaimana dikutip dalam Sentosa

Indonesia. Modal yang masuk ke Indonesia seringkali bersamaan dengan teknologi yang diterapkan di berbagai sektor industri di Indonesia. Teknologi yang dimasukkan dalam upaya untuk menemukan, mengolah dan memasarkan sumber daya mineral di Indonesia. Sumber daya mineral energi pada umumnya tersebar dalam lokasi yang tidak merata, dari permukaan tanah sampai pada kedalaman tertentu

hanya dapat

ditambang sekali karena tidak terbarukan (non-renewable resources), waktu pemanfaatannya terbatas, resiko investasi sangat tinggi, pada modal dan teknologi, persiapan penambangan lama. Disamping itu letak barang tambang pada umumnya di pedalaman (remote areas), maka pembukaan suatu tambang akan memicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal51 dan memberi dampak ganda yang positif dalam berbagai sektor (multiplier effect)52 serta dampak negatif lain.

Sembiring, Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm. 35. 49 Hubungan antara penanam modal atau investor dengan penerima modal sangat erat karena investor sebagai pemilik uang/modal akan bersedia menanamkan investasinya di negara penerima modal, dan negara penerima modal harus dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum dan rasa aman bagi investor dalam berusaha. Tanpa adanya kepastian dan perlindungan hukum, serta rasa aman mustahil mereka akan menanamkan investasinya. Setiap investor, khususnya investor asing, selalu menanyakan tentang kepastian dan perlindungan hukum, serta rasa aman tersebut. Negara penerima modal, juga selalu mengatakan bahwa negaranya siap menjamin kepastian, perlindungan hukum, dan rasa aman kepada mereka. Periksa Salim dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Cetakan ke-3, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12. 50 Setelah awal kemerdekaan Indonesia (1945-1949), masa Orde Lama (1949-1967), masa Orde Baru (1967-1998) dan masa reformasi (sejak 1998 sampai sekarang) penanaman modal asing ke Indonesia menjadi sesuatu yang sifatnya tidak dapat dihindarkan (inevitable), bahkan mempunyai peranan penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kebutuhan pendanaan tersebut tidak hanya diperoleh dari sumber-sumber pendanaan dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Periksa David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 2. 51 Sebanyak 246 dari sekitar 1000 desa di Maluku belum dialiri listrik dimana energi terbarukan seperti mikrohidro dikembangkan pemerintah setempat untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya di Maluku, ada banyak daerah di Indonesia yang belum dialiri listrik. Hal ini menandakan bahwa pengembangan energi terbarukan mendesak dilakukan terutama di daerah terpencil dan daerah tertinggal di Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Periksa Kompas, Elektrifikasi Maluku: 246 Desa Belum Berlistrik, 19 April 2013, hlm. 22. 52 Periksa Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 3

Indonesia mempunyai potensi53 energi nasional yang tinggi, dan beraneka ragam ditandai dengan faktor geologis, geografis dan historis sehingga memunculkan ragam energi yang dapat dilihat sebagaimana dalam tabel di bawah ini54: Tabel 2. Potensi Energi di Indonesia Komoditas Minyak Gas Bumi Batubara Tenaga Air Panas Bumi Mikro Hidro Biomass Tenaga Surya Tenaga Angin Uranium

Potensi Sumber Daya Energi Nasional Potensi Cadangan Produksi 56,6 miliar barel 334,5 TSCF 90,5 miliar ton 75,67 Gigawatt 27 Gigawatt 0,45 Gigawatt 49,81 Gigawatt 4,8 kwh per hari

-

348 juta barel 2,79 TSCF 201 juta -

Rasio Cadangan / Produksi Tahun 24 tahun 59 tahun 93 tahun -

9,29 Gigawatt

-

-

-

3 Gigawatt

-

-

-

Potensi energi di Indonesia sebenarnya beragam. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini55: Tabel 3. Potensi Sumber Energi No 1

Fossil Energy OIL 53

(Billion

Resources 56.6

Proven Reserves 4.04

Ratio 7.18

Production 0.329

Ratio (Years) 12

Berdasarkan studi tentang Proyeksi Energi di Asia Pasifik yang dilakukan oleh Pusat Riset Institut Ilmu Ekonomi Energi Jepang dan dipublikasikan oleh Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank - ADB) menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi importir gas alam (gas bumi) pada tahun 2030. Tidak hanya itu, Indonesia akan semakin bergantung pada minyak bumi. Jika melihat perbandingan konsumsi gas bumi pada tahun 2005 mencapai 3.541 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), pada tahun 2012 konsumsi gas bumi mencapai 7.808 MMSCFD. Kemudian ADB menyarakan agar mengotimalkan batubara dan meminimalisir dampak dari penggunaan batubara tersebut. Periksa Kompas, RI Jadi Importir Gas Pasca 2030, 16 Oktober 2013, hlm. 19. 54 Periksa Muchayat, Badan Usaha Milik Negara: Retorika, Dinamika dan Realita (Menuju BUMN yang Berdaya Saing), Gagas Bisnis, 2010, hlm. 13. 55 Periksa Abadi Poernomo, “Prospek Geotermal untuk Mendukung Ketahanan Energi”. Disampaikan dalam Skenario Kebijakan Energi Nasional Sampai dengan Tahun 2050 di Solo, 18 Juni 2014, hlm. 5.

2 3

Barrel) GAS (TSCF) COAL (Billion Ton)

334.5 161.3

104.7 5.53

31.30 3.43

3.07 0.353

34 16

Konsumsi energi Indonesia cenderung naik dari tahun ke tahun, sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini56: Tabel 4. Konsumsi Energi di Indonesia57 Sektor Industri Transportasi Rumah Tangga Komersial Lainnya Total

2000 193 139 88 19 29 468

2005 218 178 89 25 29 539

2010 312 255 82 31 28 708

2012 305 311 92 34 26 768

Negara Indonesia yang luas ini58 masih tergantung pada salah satu jenis energi yaitu minyak bumi. Setiap kali ada isu kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) selalu ada demonstrasi di berbagai daerah59. Kemudian adanya kebijakan60 pengalokasian 56 Data tersebut tidak termasuk biomassa dan penggunaan non-energi yang didata sampai dengan Desember 2013. Periksa Maritje Hutapea, “Kebijakan Konservasi Energi dan Efisiensi Energi.” Disampaikan pada Seminar Nasional Efisiensi Energi Berkelanjutan di Universitas Sebelas Maret Surakarta, 24 April 2014. 57 Dalam juta barrel. 58 Luasnya negara Indonesia juga diimbangi dengan banyaknya jumlah daerah di Indonesia. Tercatat jumlah Provinsi di Indonesia sebanyak 34 provinsi, terdiri dari 410 Kabupaten, 98 Kota, sehingga jumlah keseluruhan Provinsi, Kabupaten dan Kota sebanyak 542 Daerah. Diakses dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, http://otda.kemendagri.go.id/images/file/new_data/daftar%20jumlah%20prov.pdf, diakses 31 Mei 2014 jam 18.15 WIB. 59 Gubernur Papua, Lukas Enembe bahkan merasa heran dengan hiruk pikuk masyarakat di Jakarta terkait dengan kenaikan BBM. Kenaikan harga BBM tersebut mengakibatkan kenaikan hargaharga yang lain, namun tetap saja tidak menjadi masalah bagi orang Papua. Sebab, harga BBM di Papua jauh lebih mahal dari pada kota-kota yang lain. Misalkan harga bensin di Puncak Jaya sekitar Rp. 100.000,-. Tidak hanya itu, misalkan harga semen di Papua mencapai Rp. 2.000.000,- per sak, dibandingkan dengan di Wamena sekitar Rp. 400.000,-. Lebih lanjut dikatakan bahwa perbedaan harga

sebagian APBN untuk subsidi61 BBM berupa BLT62(Bantuan Langsung Tunai), BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) dengan banyak permasalahan seperti tidak tepat sasaran, tidak terdata,kurang pengendalian63, korupsi, tidak mendidik, dan lain-lain64.

yang mencolok ini bukan menjadikan rakyat Papua jenuh dan hendak berpisah dari Indonesia. Diakses dari http://www.timlo.net/baca/70228/bbm-belum-naik-harga-premium-di-papua-rp-100-ribuliter/, diakses pada 2 Juni 2014 jam 14.00 WIB. 60 Setiap kebijakan yang diambil akan selalu menyertai kepentingan dari banyak pihak. Setidaknya ada beberapa pemangku kepentingan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, diantaranya: (a) Penerima manfaat, (b) Masyarakat, (c) Organisasi masyarakat sipil, (d) Media, (e) Sektor swasta, (f) Lembaga donor dan lembaga keuangan internasional. Periksa Ahmad Noor S dan Gita Widya LS, Memantau Kebijakan Pemerintah (Buku Panduan untuk Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia dan Timor Leste), Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Jakarta, 2010, hlm 63-64. 61 Menurut Assauri sebagaimana dikutip oleh Y. Sri Susilo, bahwa subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya lebih rendah dengan jumlah yang dapat dibeli masyarakat lebih banyak. Periksa Y Sri Susilo, Subsidi Bahan Bakar Minyak Bumi dan Perekonomian Indonesia, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 13. Subsidi harga menciptakan perbedaan antara harga yang dibayarkan oleh masyarakat dengan dengan harga yang diterima oleh produsen. Dengan adanya subsidi, harga yang dibayarkan oleh masyarakat menjadi lebih rendah daripada harga sebelum subsidi harga ditetapkan dimana adanya kesejahteraan yang menguap (welfare loss) akibat subsidi BBM. Periksa Mudrajad Kuncoro, dkk, Transformasi Pertamina: Dilema Antara Orientasi Bisnis & Pelayanan Publik, Galangpress, Yogyakarta, 2009, hlm. 154-155. 62 Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dikeluarkan berdasarkan Inpres No 12 Tahun 2005 dan Inpres No 3 Tahun 2008, dimana menurut Muhammad Awan, kebijakan ini diambil untuk “menarik simpati masyarakat” agar memberikan dukungan suara pada saat pemilihan umum kepada pemerintah yang berkuasa pada saat itu, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun sasaran BLT sebanyak 19,1 juta rumah tangga sasaran dimana dalam Penjelasan Inpres tersebut segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan pengendalian, dan pengawasan program bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi dibebankan kepada APBN. Periksa Muhammad Awan, Noda Hitam Hukum Indonesia, Navila Idea, Yogyakarta, 2010, hlm 6-7. 63 Pengendalian BBM bersubsidi dilakukan dengan pemasangan alat RFID (Radio Frequency and Identification) dilakukan di daerah Jakarta di 266 SPBU. Kendala pemasangan label penanda RFID tersebut baru sekitar 2.500 unit kendaraan dari sekitar 10 juta kendaraan yang akan ditandai. Periksa Kompas, Sistem Pengendalian BBM Kembali Ditunda, 18 Oktober 2013, hlm. 17. 64 Sekitar Rp 279,5 miliar dialokasikan untuk imbal jasa PT Pos Indonesia, sedangkan pencetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos mendapat alokasi Rp 70,4 miliar. Selain itu, ada biaya pengamanan distribusi bantuan senilai Rp 9,9 miliar serta biaya operasional pelaksanaan dan koordinasi lintas sektor Rp 46,7 miliar. Periksa Koran Tempo, 30 Mei 2013, hlm A4.

Krisis energi65 masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat manapun, terutama masyarakat industri pasti membutuhkan energi. Salah satunya energi listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena PT. PLN Persero (Perusahaan Listrik Negara) dalam hal ini sebagai produsen bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat sebagai konsumen. Padamnya listrik 66 terutama jika listrik padam berkali-kali dapat menyebabkan menurunnya pendapatan ekonomi (bahkan bisa menghilangkan potensi nilai ekonomi), merusak peralatan elektronik67 dan mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan negara yang cintai ini menerapkan kebijakan impor listrik, khususnya di Pulau Kalimantan68 dengan mengimpor listrik dari Malaysia69. 65 Pada 22 Januari 2014, PT. PLN (Persero) mendapat pinjaman utang sejumlah 160 juta euro atau sekitar 2,6 triliun rupiah dari Standard Chartered Bank tanpa jaminan dari pemerintah. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai 2 proyek pembangkit listrik tenaga gas berkapasitas total 339 MW di Aceh dan Kalimantan dengan 35 mesin pembangkit dari Wärtsilä, perusahaan dari Finlandia. Pada perjanjian tersebut, Standard Chartered bertindak sebagai penyalur kredit dimana sumber pendanaan berasal dari Finnvera lembaga pembiayaan ekspor milik Pemerintah Finlandia melalui jaminan kredit ekspor untuk fasilitas pinjaman, dan anak perusahaan Finnvera bernama Finnish Export Credit menyediakan pembiayaan untuk keduanya. Bunga rata-rata yang harus dibayar sejumlah 2 prosen dan 1 prosen untuk lembaga penjamin kredit tersebut selama 12 tahun. Periksa Kompas, PT PLN Mendapat Pinjaman Rp 2,6 Triliun, 23 Januari 2014, hlm. 20. 66 Dalam satu tahun bisa terjadi mati listrik sebanyak 150 kali per pelanggan. Periksa Tanri Abeng, Managing The Nation With Tanri Abeng: 26 Narasumber Anak Bangsa, Gramedia, Jakarta, 2012, hlm 35. 67 Krisis listrik di Jayapura yang terjadi selama dua bulan terakhir (Mei-Juni) mengakibatkan aktivitas warga terganggu, dan merusak peralatan elektronik dimana terjadi pemadaman listrik terjadi secara mendadak sebagaimana dikatakan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua Sabar Waringin. Hal yang berbeda disampaikan oleh Merry Lauw Manajer PLN Area Jayapura mengatakan bahwa sejumlah para pelanggan belum membayar listrik. Jumlah tunggakan rekening listrik di Jayapura mencapai 43 miliar rupiah dimana sebanyak 60 prosen dari 195.000 pelanggan belum membayar tagihan rekening listrik. Periksa Kompas, Jayapura Krisis Listrik, PLN Tambah 7 Pembangkit, 19 Juni 2014, hlm. 22. 68 PT PLN bermitra dengan Sarawak Energy Berhad membangun jaringan listrik inter koneksi dari Kabupaten Bengkayang di kalimantan Barat hingga Mambong di Negara Bagian Sarawak sejauh 122 kilometer. Jaringan interkoneksi tersebut menggunakan transmisi 275 kilovolt. Impor tersebut dilakukan karena selama ini kebutuhan listrik di Kalimantan Barat bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan sistem yang saling terpisah dimana biaya operasional sangat tinggi sehingga PT PLN memilih opsi impor listrik. Periksa Kompas, Indonesia Impor Listrik: Sebagian Listrik Kalimantan dan Sumatera Dipasok Malaysia, 11 November 2013, hlm. 19. 69 Data dari Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, rasio elektrifikasi nasional Indonesia sekitar 80,16 prosen dimana hanya naik sedikit dari tahun lalu (76,56 prosen pada 2012). Dari data tersebut menunjukkan ada sekitar 19,84 prosen atau sekitar 12,5 juta rumah tangga di Indonesia belum berlistrik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan

Indonesia belum bisa mencukupi kebutuhannya sendiri sehingga memerlukan daya dukung negara lain dalam mengembangkan sektor ekonominya. Oleh karena itu, dukungan dari negara70 lain misalkan hibah, investasi71, kerjasama ekonomi, teknologi, pertahanan keamanan, penegakan hukum, dan lain-lain sangat dibutuhkan, yang hal serupa dilakukan oleh Indonesia kepada negara lain. Dukungan dalam bentuk lain misalkan kerjasama di bidang riset, dimana riset-riset yang dihasilkan terutama di kalangan Perguruan Tinggi dinilai kurang karena berbagai macam alasan diantaranya riset belum menjadi budaya, kekurangan dana72, minim apresiasi, dan kalah berasing dengan luar negeri. Penguasaan negara di bidang energi, misalkan minyak dan gas bumi, melalui BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sebelum munculnya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya ditulis UU Migas) melalui Pertamina. Menurut Baihaki Hakim73, sejak kemunculannya Pertamina “didesain” sebagai rasio elektrifikasi diperlukan penambahan daya melalui pembangkit-pembangkit listrik dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi. Mengenai impor listrik, Malaysia menawarkan Rp. 900,00 per kilowatt jam (kWh) sedangkan jika dibandingkan dengan Indonesia, biaya penyediaan listrik dengan memakai BBM sebesar Rp. 3.500,00 per kWh. Periksa Kompas, Elektrifikasi Meningkat: Impor Listrik Tambah Pasokan, 20 November 2013, hlm. 19. 70 State atau negara harus mengatur, mengendalikan, mengarahkan, memberi contoh, dan bahkan apabila perlu melakukan sendiri hal-hal penting dalam masyarakat guna kemajuan dalam rangka membuka ruang kebebasan yang berkeadilan dan kesejahteraan yang merata. Periksa Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Kompas, Jakarta, 2010, hlm 374. 71 Indonesia tidak bisa mengelak dari peran investasi asing dalam proses pemulihan ekonomi. Demikian pula kepercayaan investor asing terhadap prospek pemulihan ekonomi sangat diperlukan. Sebenarnya, tidak ada alasan bagi investor asing untuk tidak menanamkan investasinya di Indonesia jika melihat potensi ekonomi, sebab prospek investasi di Indonesia masih sangat menguntungkan dari sisi penduduk, tingkat konsumsi yang semakin meningkat, sumber daya alam melimpah, dan fasilitas infrastruktur. Periksa Endin AJ. Soefihara, Rekonstruksi Masa Depan Indonesia (Perspektif Politik dan Ekonomi), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 187. 72 Sejumlah perguruan tinggi yang “produktif” melaksanakan riset terbentur dalam masalah publikasi dan penerapan. Misalkan di IPB (Institut Pertanian Bogor) menurut data dari Scopus, ratarata dihasilkan riset 130 per tahun, bandingkan dengan tahun 2013 mencapai 213 publikasi. Kemudian hak paten yang didaftarkan sebanyak 25-30 paten per tahun. DI UI (Universitas Indonesia) sekitar tahun 2004-2013 mempublikasi 2.456 hasil riset. Kendala utama komersialisasi riset terapan ialah dana dan perantara. Dana yang minim dimiliki oleh Perguruan Tinggi dibandingkan dengan riset yang berbiaya tinggi membuat minimnya riset yang dilakukan akademisi di Perguruan Tinggi, sedangkan investor rata-rata telah memiliki unit pengembangan atau riset sendiri. Periksa Kompas, Tak Terhubung Riset Industri: Terkendala Dana dan Perantara, 19 Juni 2014, hlm. 11. 73 Periksa Baihaki Hakim, The Lone Ranger: Lekak Liku Transformasi Pertamina, Hasta Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 20.

bentuk pelaksana dari amanat Pasal 33 UUD RI 1945 dimana dalam Pasal ini merupakan “maha karya Muhammad Hatta” yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi bagi kemakmuran rakyat74. Lebih lanjut dikatakan oleh Junaidi Albab Setiawan75, mengingat minyak dan gas bumi adalah salah satu hajat hidup rakyat yang jumlahnya terbatas dan tidak terbarukan serta pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi sangat penting untuk menopang pembangunan bangsa, UU Migas harus mampu menjadi acuan dalam pemanfaatan minyak dan gas bumi nasional. Sebelum munculnya UU tersebut (masih dalam bentuk draf RUU yang masih dibahas) terjadi pertempuran pemikiran dalam proses pembahasannya76. Pasca munculnya UU tersebut ternyata membuka persaingan bebas (liberalisasi) pada industri minyak nasional sehingga membuat Pertamina menjadi tertinggal 77. Di dalam penyusunan regulasi di bidang energi di Indonesia ternyata tidak terlepas dari 74

Di Daerah Riau, tepatnya di Dusun Jembatan II Desa Petani, Kecamatan Mandau, Duri Kabupaten Bengkalis sekitar tahun 2010-2011 kehidupan warga sangat memprihatinkan. Mereka hidup dari mengemis dengan mencegat dan meminta sopir truk pengangkut yang lewat, dikarenakan mereka sebagian besar tidak memiliki tanah, minim akses untuk mencari nafkah (mencari nafkah dengan menangkap ikan, apabila mengambil kayu di hutan, ditangkap polisi, oleh karena itu bekerja pun mereka serabutan). Di sepanjang jalan di Dusun Jembatan II terdapat aliran pipa minyak dan gas milik PT Chevron Pacific Indonesia. Potret kemiskinan ternyata tidak hanya terjadi di dusun itu dimana tempat tambang PT. Chevron Pacific Indonesia berada, tetapi di area pertambangan lain milik perusahaan tersebut juga terdapat penduduk yang miskin seperti di Kelurahan Pematang Pudu, Desa Bumbung, Desa Sengganu, Desa Kesumbo Ampai, Desa Muara Basung, Kelurahan Air Jamban. Periksa Kompas, Kampung Pengemis di Tepi Ladang Minyak, 24 Oktober 2011, hlm. 36. 75 Kompas, UU Migas Merah Putih, 17 Juni 2015, hlm. 7. 76 Draf RUU Migas pertama kali diajukan pada 24 Maret 1999 semasa pemerintahan Presiden Habibie dimana Menteri Pertambangan dan Energi dijabat oleh Kuntoro Mangkusubroto. Rentang Waktu antara bulan Maret hingga September 1999 draf RUU Migas dibahas DPR bersama pemerintah hingga memasuki Pembicaraan Tingkat IV (pandangan fraksi-fraksi). Setelah melalui pengkajian yuridis, teknis dan politis, DPR “menolak” melanjutkan pembahasan dan mengembalikannya kepada pemerintah. Panitia Khusus RUU Migas DPR beralasan RUU Migas yang diajukan pemerintah terlalu liberal, membahayakan kepentingan negara, dan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Tetapi pada 29 September 2000, Pemerintah kembali mengajukan draf RUU Migas yang terdiri atas 22 bab dan 66 Pasal dimana surat pengajuan ditandatangani oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri . Draf tersebut akhirnya lolos sebagai UU Migas yang disahkan pada tanggal 23 Oktober 2001. Periksa M Kholid Syeirazi, Op., Cit, hlm. 8-9. 77 Pertamina sebagai entitas bisnis, ia dituntut untuk menjaga keberlanjutan usaha (sustainability), menghasilkan keuntungan usaha dan deviden yang menarik bagi shareholders (profitability), serta menciptakan pertumbuhan perusahaan yang dinamis dan kompetitif (growth). Periksa Mudrajad Kuncoro, dkk, Op., Cit, hlm. 10-11.

kontribusi asing. Keterlibatan USAID (United States Agency for International Development) dalam reformasi regulasi di sektor energi di Indonesia tertuang dalam dokumen yang berjudul Energy Sector Governance Strengthened78 dan Energy Sector Reform serta bantuan dana79 yang diberikan dalam rangka asistensi penyusunan regulasi energi di Indonesia, khususnya dalam pembentukan RUU Migas80. UU bidang energi dalam perkembangannya pernah beberapa mengalami judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dan dikabulkan. Hal ini menandakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian constitution menganggap UU yang mengatur bidang energi dianggap merugikan dan bertentangan dengan konstitusi81 sehingga dapat membahayakan kepentingan nasional. Adapun UU tersebut antara lain: 1.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi a.

Hari Selasa tanggal 21 Desember 2004, Mahkamah Konstitusi men-judicial review UU No. 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003. Pasal 12 ayat (3) sepanjang kata-kata “diberi wewenang”, Pasal 22 ayat (1) sepanjang kata

Dikatakan dalam dokumen tersebut, “... by minimizing the role of government as a regulator, reducing subsidies, and promoting private sector involvement, a reformed energy sector can contribute billions of dollars in tax revenue. USAID has been the primary bilateral donor working on energy sector reform, which helps leverage larger multilateral loans.” Periksa, Syamsul Hadi, Op., Cit, hlm. 104. 79 Pada paragraf keempat dokumen Energy Sector Governance Strengthened, dijelaskan bahwa, “USAID intends to obligate a total of $4 million in DA in FY 2001 to strengthen energy sector governance to help create a more efficient and transparent energy sector. USAID advisors play a catalic role in helping the Government of Indonesia developp and implement key policy, legal and regulatory reforms. In 2000, the Government of Indonesia reduced energy subsidies by increasing electricity prices by 20% and fuels by 12% ... the Government of Indonesia, with USAID assistance, ensured that national and local parliaments, civil society organizations, media, and universities were involved in the decision. As a result, there was minimal public outcry. USAID also supported this process by providing policy analysis for energy pricing and subsidy removal. Ibid, hlm. 104-105. 80 Keterlibatan World Bank melalui dokumen laporan yang menyebutkan Proyek Energi Indonesia yang disiapkan pada 17 November 2000, dimana isi dari dokumen tersebut menyatakan nilai proyek sebesar US$ 730 juta yang dibagi menjadi US$ 420 juta dari Bank Dunia dan US$ 310 juta dana dari pemerintah. Ibid, hlm. 109. 81 Pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Periksa Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni’matul Huda, Teori dan Hukum Konstitusi, Cetakan ke-10, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 23. 78

“paling banyak”, Pasal 28 ayat (2)82 dan ayat (3)83 dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. b.

Pada hari Selasa tanggal 13 November 2012, Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusan judicial review UU Migas melalui Putusan Mahkamah

Konstitusi

No.

36/PUU-X/2012.

Mahkamah

Konstitusi

“mengoreksi” Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan pasal 63 dinyatakan bertentangan dengan UUD RI 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian Mahkamah Konstitusi “mengoreksi” seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU Migas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan fungsi serta tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah atau kementerian terkait sampai ada UU baru yang mengatur hal tersebut.

2.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-X/2012 yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum tanggal 22 November 2012, dimana Frase “setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 UU Minerba bertentangan dengan UUD RI 1945, sepanjang tidak dimaknai “setelah ditentukan oleh pemerintah daerah”.

3.

UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2004, menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 82

Isi Pasal 28 ayat (2), Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme usaha yang sehat dan wajar. 83 Isi Pasal 28 ayat (3), Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.

Permasalahan lain terkait ketahanan energi84 misalkan pada masalah pemadaman listrik85 dan kelangkaan86. Secara logis, bahwa kegiatan industri dan ekonomi lainnya akan mengalami masalah (macet) ketika tidak ada supply energi (listrik). Hal ini dikarenakan mayoritas mengandalkan listrik untuk menjalankan mesin-mesin

pabrik,

menerangi

ruangan,

menjalankan

komputer-komputer

perkantoran, memproses barang, dan sebagainya. Di banyak daerah di Indonesia belum mendapat pasokan listrik yang memadai (ada terus setiap hari). Bahkan ada di banyak tempat di Indonesia yang belum memperoleh manfaat listrik. Apabila mencermati kebijakan konversi minyak tanah ke gas bumi kebanyakan masyarakat yang hidup di luar kota yang dekat dengan alam, kebijakan tersebut tidak efektif. Penduduk desa cenderung mengkonsumsi energi biomassa (dari kayu, arang, dan tumbuh-tumbuhan kering) yang mudah di dapat di alam dari pada jika harus

84

Energi memerankan peran vital sekaligus strategis dalam kebijakan suatu negara, dengan melemahnya ketahanan energi suatu negara, maka negara tersebut tidak bisa mengakses sumber daya energi seutuhnya yang diperlukan untuk pembangunan. Sistem energi nasional hingga tahun 2010 secara umum masih mengandalkan minyak bumi (46,93%) sebagai penghasil energi listrik untuk menyokong kebutuhan energi dalam negeri, diikuti gas alam (21,29%), batu bara (26,38%), panas bumi atau geothermal (1,5%), dan tenaga air atau hydro (3,29%). Periksa Syamsul Hadi, dkk, Op., Cit, hlm. 45. 85 Seperti pemadaman listrik di daerah Bogor, Cibinong akibat gangguan trafo interbus transformer (IBT) pada Gardu induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Cibinong yang memicu padamnya Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Gunung Salak dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Pelabuhan Ratu di Jawa Barat. DI daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kekurangan daya. Dari 14 pembangkit di wilayah tersebut berpotensi daya 2.500 MW tetapi daya yang tersuplai hanya 1.500 MW. Hal ini dikarenakan tidak semua pembangkit beroperasi, seperti pembangkit Tambaklorok dan pembangkit listrik tenaga air lainnya yang tidak beroperasi pada musim kemarau. Periksa Kompas, Langkah Radikal, 16 Oktober 2013, hlm. 17. 86 Persoalan akibat kelangkaan LPG dan beberapa tabung gas yang meledak sehingga menyebabkan kebakaran salah satunya dikarenakan oleh LPG yang “dicampur”. Misalkan dilakukan di Kota Tangerang terdapat perusahaan distributor LPG yang menimbun gas LPG. Tabung gas LPG 3 kg disuntikkan ke dalam tabung 50 kg. Tabung ukuran 50kg bisa menampung hingga 17 tabung LPG ukuran 3kg. Setelah tabung gas LPG 3kg habis, dibelikan lagi dengan tabung LPG 3kg yang baru di agen Pertamina. Sebulan, perusahaan tersebut bisa menyuntik 34 ribu tabung LPG ukuran 3 kg ke tabung 50 kg. Rata-rata tabung 3 kg yang mereka “kuras” rusak pada katup atau bocor setelah isinya dipindah. Perbuatan mereka menyebabkan seringnya kelangkaan tabung gas LPG 3 kg di Tangerang. Mereka menjual tabung ukuran 50 kg seharga Rp. 500.000,00 per tabung, sehingga mereka bisa memperoleh untung Rp 400 juta sampai Rp 500 juta setiap bulan. Periksa Jawa Pos, Pengoplos Kelas Kakap Terbongkar, 12 April 2014, hlm. 3.

membeli gas LPG yang harganya berkisar antara Rp. 16.000,- sampai Rp. 18.000,yang dipakai rata-rata selama 2 minggu. Hal tersebut belum untuk mengganti selang yang bocor, kompor, dan tabung gas87 sehingga tidak hemat biaya. Permasalahan88 ketersediaan energi yang kompleks tersebut seharusnya sudah dapat diatasi dengan adanya UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi 89. Di ketentuan menimbang (konsiderans) sebutkan bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD RI 1945 “dikuasai negara” dan “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kemudian disebutkan bahwa peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional. sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan,

dan

pengusahaannya

harus

dilaksanakan

secara

berkeadilan,

berkelanjutan, optimal, dan terpadu. Kemudian tidak kalah penting bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin. Hal ini diperkuat dengan adanya UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dimana adanya kewajiban melakukan manajemen energi90. Di dalam konstitusi91 sebenarnya sudah demikian jelas, apa yang hendak dituju dari para penyelenggara negara dan masyarakat dari berbagai macam kalangan, akan

87

Periksa Hasriadi Ary dan Nurhady Sirimorok, Op., Cit, hlm. 31. Permasalahan seperti kelangkaan solar bersubsidi yang terjadi di beberapa kota di Jawa Tengah seperti Wonosobo, Purbalingga, Magelang, terjadi juga di beberapa kota di Jawa Timur seperti Ponorogo dan Tulungagung. Bahkan antrean kendaraan di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sekayu Ponorogo mencapai 1,5 kilometer. Kelangkaan semacam ini belum terjadi pada stasiun pengisian bahan bakar bagi nelayan, kelangkaan di luar Pulau Jawa seperti yang terjadi di Lampung yang menyebabkan sopir truk menginap. Permasalahan kelangkaan semakin kompleks ketika di Semarang ditemukan sekitar 45 ton solar ilegal. Kelangkaan terhadap barang menyebabkan permintaan terhadap barang naik yang berakibat harga menjadi tinggi karena ketersediaan barang sedikit. Periksa Kompas, Solar Tidak Tertangani, 18 April 2013, hlm. 19. 89 Diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2007 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 90 Pasal 34 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, “Perusahaan Industri tertentu dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai energi wajib melakukan manajemen energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 91 Kedudukan dan fungsi konstitusi menurut Komisi Konstitusi MPR RI sebagaimana dikutip oleh Nukthoh Arfawie Kurde adalah: 88

tetapi menurut Solly Lubis nampaknya bangsa Indonesia sedang mencari-cari dan berusaha menemukan satu format konstitusionalisme92 yang baru bagi dirinya, untuk kepentingan penataan ulang sistem manajemen kehidupan bangsa ini di semua bidang, politik ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Terlebih adanya paham demokrasi93 yang diusung oleh negara-negara maju membuat mindset akan konsep pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat semakin mengaburkan ke-Pancasila-an kita, khususnya sila ke-4 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Tujuan nasional94 yang tercantum dalam pembukaan UUD RI 1945 yang salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dicita-citakan oleh 1.

Konstitusi berfungsi sebagai dokuemen nasional (national document) yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. 2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru (a birth certificate of new state) dengan adanya pengakuan dari masyarakat internasional. 3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. 4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. 5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan. 6. Konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. 7. Berfungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. 8. Berfungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 9. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang di dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara. 10. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan bangsa (indentity of nation). 11. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (center of ceremony). Periksa Nukthoh Arfawie K, Telaah Kritis Teori Negara Hukum: Konstitusi dan Demokrasi dalam Kerangka Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UUD 1945, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 41-44. 92 Konstitusionalisme bukan konstitusi dalam makna UUD an-sich, tetapi adalah -isme, -ism, pandangan, pemahaman, serta ide untuk mendapatkan satu bentuk dan pola baru mengenai kehidupan bernegara dengan paradigma yang jelas, baik paradigma di tataran filosofis, maupun format yang demikian itulah sistem perekonomian nasional ditata ulang. Periksa Solly Lubis, Sistem Nasional, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 3. 93 Demokrasi menegaskan bahwa manusia memiliki kualitas tertentu yang menjadikannya berbeda dari hewan. Ia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk berpikir, yang berakal, yang dianugerahi oleh penciptanya dengan beberapa hak. Individu penting karena ia manusia, dan setiap manusia tanpa menghiraukan ras dan kedudukan berhak mendapatkan penghargaan yang sama dan pengakuan yang sama bahwa mereka berhak sebagaimana manusia lainnya. Periksa Richard M. Ketchum, Pengantar Demokrasi, Niagara, Yogyakarta, 2004, hlm. 286. 94 Tujuan nasional negara kita menurut Solly Lubis mencerminkan kepentingan fisik material dan kepentingan mental spiritual, meluputi dimensi nasional dan internasional. Tujuan nasional ini

pendiri negara95 ini nampaknya belum dilaksanakan secara optimal96. Pembentukan, regulasi atau penyusunan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan baik dalam program legislasi nasional (prolegnas) hingga implementasi suatu produk hukum97 di bidang energi nampaknya belum mencerminkan pengutamaan kepentingan rakyat (pro rakyat). Hal ini diperparah dengan bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai perusahaan asing, sebanyak ratusan perusahaan asing menguasai sekitar 80 persen kekayaan alam Indonesia berupa barang tambang minyak, tambang gas, tambang batubara dan lain-lain98. Berbicara mengenai upaya hukum untuk mengatasi masalah ketahanan energi pada hakikatnya merupakan upaya mengobati subsistem hukum yang ‘sakit’ karena subsistem tersebut ‘tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya’. Adi Sulistiyono99 mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari: 1) substansi hukum; 2)

dipandang sebagai tujuan yang mencakup segenap gagasan (ideas), aspirasi dan harapan-harapan yang terdapat pada segenap masyarakat di seluruh tanah air, dan merupakan dasar dan pedoman bagi perumus-perumus kebijaksanaan politik dan pengambil keputusan dalam rangka melaksanakan tugastugas penyelenggaraan negara untuk melayani kepentingan masyarakat. Periksa Solly Lubis, Op., Cit, hlm 149. Bandingkan dengan pendapat Revrisond Baswir yang berpendapat bahwa tujuan utama perjuangan kemerdekaan adalah untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penghisapan ekonomi yang dilakukan oleh pihak kolonial, maka salah satu agenda besar yang diusung para pendiri bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan adalah melakukan koreksi total terhadap struktur ekonomi kolonial yang diwarisi negeri ini. Periksa Revrisond Baswir, Manifesto Ekonomi Kerakyatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 5. 95 Negara oleh hukum dipandang sebagai sesuatu yang mandiri, pemikul hak dan kewajiban seperti orang pribadi (natuurijk persoon). Negara adalah suatu subyek hukum, pemikul hak dan kewajiban. Negara merupakan suatu badan hukum (rechtsperson, legal person), sebagai subyek hukum (badan hukum), negara tidak memikul hak dan kewajiban yang mempribadi (privaat), tetapi hak dan kewajiban yang bersifat publik, maka negara sebagai badan hukum disebut badan hukum publik (publiek rechtspersoon). Periksa Mustafa Lutfi dan Luthfi J. Kurniawan, Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik: Perspektif Politik Kesejahteraan, Kearifan Lokal, yang Pro Civil Society dan Gender, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 3. 96 Energi merupakan salah satu elemen Insfrastruktur Industri yang berupa fasilitas jaringan energi dan kelistrikan. 97 Hukum itu pada hakikatnya adalah suatu perangkat instrumen yang di tangan sebuah institusi kekuasaan akan difungsikan guna mengenotrol perilaku warga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Periksa Soetandyo Wignyosoebroto, Hukum dalam Masyarakat, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 87. 98 Anton Poniman, Op., Cit, hlm. 15. 99 Adi Sulistiyono, Membingkai Perlindungan Hukum Terhadap Ekonomi Kreatif, Disampaikan dalam Seminar Nasional dengan Tema “Perlindungan Hukum Terhadap Ekonomi Kreatif dalam Menyongsong ASEAN Economic Community 2015” yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi dan

struktur hukum; 3) budaya hukum; 4) politik hukum Presiden; 5) perilaku hukum anggota legislatif; dan 6) pendidikan hukum. Hanan Nugroho100 mengatakan bahwa, “so far, energy resources (coal, as an extreme instance) are exploited uncontrollably with a strong paradigm to serve exports first rather than “my country first”, meaning that we prefer to secure other countries energy security rather than ours. Oil dominates our energy consumption portfolio, while domestic production is less than consumption, meaning our energy cost is vulnerable to oil price hikes.” Berdasarkan paparan tersebut maka Peneliti mengajukan penelitian yang berjudul “Kebijakan Negara di Bidang Energi dalam Konsep Negara Kesejahteraan.”

B. Perumusan Masalah Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan di latar belakang, maka penelitian ini membatasi pembahasan dengan mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 1.

Apa makna penguasaan negara di bidang energi secara yuridis normatif?

2.

Bagaimana model hukum penguasaan negara di bidang energi dalam konsep negara kesejahteraan?

C. Tujuan Penelitian Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 1.

Tujuan Obyektif a.

Untuk menjelaskan dan merumuskan makna penguasaan negara di bidang energi secara yuridis normatif.

Penelitian (KSP) “Principium” Periode 2014/2015 pada hari Sabtu, 29 November 2014 di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, hlm. 8. 100 Hanan Nugroho, A Mosaic of Indonesian Energy Policy, IPB Press, Bogor, 2011, hlm. 2.

b.

Untuk memberikan alternatif model hukum penguasaan negara di bidang energi dalam konsep negara kesejahteraan.

2.

Tujuan Subyektif a.

Untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum khususnya hukum energi.

b.

Memberikan wacana mengenai pengembangan hukum, khususnya hukum energi mengingat kajian energi dari aspek hukum secara holistis masih tergolong langka.

c.

Untuk melatih Peneliti dalam mengeksplorasi kemampuan intelektual di bidang hukum energi.

d.

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis pada Program Pascasarjana Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut: 1.

Manfaat Teoritis a.

Memberikan pengembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan ilmu hukum di bidang energi.

b.

Memberikan alternatif model ketahanan energi dari sisi hukum di Indonesia.

c.

Menambah kajian-kajian mengenai hukum energi secara holistis yang masih relatif langka di Indonesia.

2.

Manfaat Praktis a.

Melatih penalaran hukum Peneliti dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan terkait dengan bidang yang Peneliti tekuni di konsentrasi Hukum Bisnis pada Program Pascasarjana Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

b.

Penulisan hukum (tesis) ini diharapkan mampu membantu memberikan pemahaman, khususnya pada para sarjana hukum, kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat yang tertarik pada studi di bidang energi.

c.

Karya tesis ini diharapkan memberikan sumbangsih dalam memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya di bidang hukum energi yang belum banyak ditemui saat ini.

d.

Karya tesis ini diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif model ketahanan energi bagi bangsa Indonesia di masa depan.