BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945. Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar (Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Kegiatan ekonomi/kegiatan usaha merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sarat dengan perjuangan dan persaingan usaha yang sangat kuat. Pelaku ekonomi dan pelaku usaha selalu berada dalam kondisi siap dan waspada dalam melaksanakan kegiatannya dari waktu ke waktu (Sri Redjeki Hartono, 2007: 140141).

Berkembangnya

kegiatan

ekonomi,

maka

secara

otomatis

akan

menimbulkan persaingan usaha yang dilakukan para pelaku usaha agar kegiatan usahanya dapat bertahan dalam dunia usaha. Persaingan usaha dalam kegiatan bisnis merupakan hal yang biasa terjadi. Pada aktivitas bisnis dapat dipastikan akan terjadi persaingan sehat maupun tidak sehat di antara para pelaku usaha, dimana para pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki, baik barang atau jasa dengan sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh para konsumen (Vania Utami, 2013: 1). Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya, sehingga memberikan jaminan commit to user kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi

1

2 digilib.uns.ac.id


dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa UUD NRI 1945 (Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2002: 8). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya disebut dengan UndangUndang Anti Monopoli, menjelaskan tentang praktik-praktik yang dilarang dalam melakukan bisnis usaha seperti perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang serta penyalahgunaan posisi dominan untuk mempengaruhi pasar (Ayudha D. Prayoga, dkk, 2000: 53-54). Persekongkolan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Anti Monopoli, yang mana termasuk dalam kategori kegiatan yang dilarang. Ketentuan ini melarang para pelaku usaha untuk melakukan persekongkolan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dalam penelitian Erwin Syahril (2012: 46-47), persekongkolan tender dapat dilakukan oleh para pelaku usaha mulai dari awal proses hingga ditetapkannya pemenang. Bahkan hingga kepada pengaturan siapa pelaku usaha yang harus mengikuti atau mundur dari proses suatu tender. Para pelaku usaha yang seharusnya bersaing secara terbuka, lebih memilih bersekongkol untuk menaikkan harga mendekati harga patokan sementara, menurunkan kualitas barang atau jasa. Persekongkolan akan merugikan masyarakat yang telah membayar pajak, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses yang kompetitif dan mengeliminasi sistem pasar. Proses tender yang transparan dan bersaing sehat masih mendapat tantangan besar untuk mewujudkannya. Collusive tender (kolusi dalam tender) masih terjadi pada berbagai pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menyebabkan persaingan dan harga yang semu. Persekongkolan tender sebenarnya sudah bisa dideteksi dari awal, bilamana kita telah mengetahui indikasi ke arah kolusi tersebut. Perilaku seperti di atas mendominasi laporan persaingan usaha yang tidak sehat yang berlaku pada belanja barang dan modal pemerintah. Perilaku kolusi didukung pula oleh adanya kerjasama antara pelaku usaha dengan pihak panitia yang memfasilitasi untuk memenangkan

peserta

tertentu. Akibat perilaku kolusi dalam tender, to user menyebabkan tiadanya kompetisicommit diantara pelaku usaha. Akhirnya pengadaan

3 digilib.uns.ac.id


barang dan jasa ini tidak memperoleh harga yang wajar serta kualitas barang dan jasa yang rendah. Kolusi tender pada pengadaan barang dan jasa akan membebani APBN karena tertutupnya ruang untuk efisiensi. Padahal apabila seandainya dilakukan secara kompetitif, kemungkinan akan diperoleh harga yang murah dan akan menghemat APBN (Erwin Syahril, 2012: 60-61). Dalam persekongkolan tender banyak dijumpai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tender atau pengadaan barang dan/atau jasa yang terkandung dalam hukum persaingan usaha pada umumnya. Persekongkolan tender secara horizontal dan vertikal mendominasi kasus monopoli dan persaingan tidak sehat yang ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan KPPU, sekitar 75% kasus yang ditangani KPPU adalah persekongkolan tender. Berikut data perkara yang ditangani oleh KPPU dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Tabel 1. Jumlah Perkara yang ditangani oleh KPPU Tahun 2011-2013 No

Jumlah Perkara

Jenis Perkara

2011

2012

2013

1

Kartel (Pasal 11)

-

-

1

2

Perjanjian Tertutup (Pasal 15)

-

-

1

3

Penguasaan Pasar (Pasal 19)

1

-

-

4

Persekongkolan Tender (Pasal 22)

12

7

3

5

Keterlambatan

Melakukan

-

2

-

Pemberitahuan

Pengambilalihan

Saham (Pasal 29) Sumber: Putusan KPPU (http://www.kppu.go.id/id/putusan/) Perkara yang tercatat dari tahun 2011 sampai tahun 2013, yaitu pada tahun 2011 tercatat 13 (tiga belas) putusan yang telah diterbitkan dan 12 (dua belas) diantaranya merupakan putusan perkara persekongkolan tender. Pada tahun 2012, tercatat 9 (sembilan) putusan yang diterbitkan dan 7 (tujuh) diantaranya putusan commit to user perkara persekongkolan tender. Pada tahun 2013, tercatat 5 (lima) putusan yang

4 digilib.uns.ac.id


diterbitkan, dan 3 (tiga) diantaranya putusan perkara persekongkolan tender (http://www.kppu.go.id/id/putusan/, diakses pada tanggal 17 April 2014, pukul 06.40 WIB). Kasus dugaan persekongkolan tender yang ditangani oleh KPPU salah satunya adalah tender pembangunan gedung Ma‟had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011. Tim Investigator KPPU Aru Armando memaparkan, diduga terjadi persekongkolan dalam tender pembangunan gedung senilai Rp 8,76 miliar tersebut, tahun 2011 lalu, yang dilakukan oleh Terlapor I, panitia pengadaan barang/jasa (panitia tender) dan tiga perusahaan terlapor yaitu PT Sarana Karya Membangun (Terlapor II), PT Bumi Artha Indonesia (Terlapor III) dan

PT

Maha

Karuna

(Terlapor

IV)

(http://regional.kompas.com/read/2012/03/26/2141455/KPPU.Sidangkan.Kasus.S TAIN.Samarinda, diakses pada tanggal 17 Maret 2014, pukul 24.07 WIB). Tender pembangunan gedung Ma‟had Al Jamiah II STAIN diikuti oleh 49 perusahaan yang mendaftar, kemudian setiap perusahaan melakukan Pengambilan Dokumen pemilihan melalui mengunduh aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dari website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di http://lpse.kaltimprov.go.id. Kemudian, setiap perusahaan membuat Dokumen Penawaran yang didasarkan pada Dokumen Pengadaan dari panitia tender. Selanjutnya, Dokumen Penawaran tersebut diupload melalui website di http://lpse.kaltimprov.go.id, namun pemasukan Dokumen Penawaran hanya diikuti sebanyak 14 perusahaan saja. Peserta tender melalui persaingan ketat dan profesional dalam pemilihan pemenang tender. Pemenang tender telah diumumkan dan pemenangnya adalah PT Sarana Karya Membangun. Dalam proses tender yang berlangsung pada pemilihan pemenang tender terdapat dugaan persekongkolan antara peserta tender yang satu dengan peserta yang lain, selain itu juga adanya dugaan persekongkolan antara panitia tender dengan peserta tender, yaitu PT Sarana Karya Membangun. Tim investigator KPPU menduga panitia tender melakukan persekongkolan vertikal yaitu to userdengan menerapkan standar yang memenangkan PT Sarana Karya commit Membangun,

5 digilib.uns.ac.id


menguntungkan perusahaan tersebut, dan menggugurkan peserta tender lainnya (total terdapat 14 peserta). Tiga perusahaan terlapor juga diduga melakukan persekongkolan horizontal, karena dalam mengikuti proses tender ada persesuaian perilaku, ada kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen penawaran, dan persesuaian harga penawaran. Kedudukan KPPU sebagai lembaga Extra auxiliary organs (lembaga negara atau komisi negara yang dibentuk di luar konstitusi) yang diberikan kewenangan untuk memutus suatu perkara persaingan usaha. Setelah melalui penelitian, penyelidikan, dan pemeriksaan terhadap kasus persekongkolan tender tersebut, KPPU mengeluarkan putusan. Dalam putusan KPPU mengenai perkara persekongkolan tender ini, dasar dan pertimbangan dari Majelis Komisi yang akan dikaji oleh penulis. Dasar dan pertimbangan Majelis Komisi yang akan dianalisa dengan Undang-Undang Anti Monopoli. KPPU menetapkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli, peraturan tersebut digunakan KPPU dalam penanganan terhadap persekongkolan tender karena ketentuan Pasal 22 yang masih bersifat umum dan kurang memberikan penjelasan rinci mengenai pelaksanaan tender. Akan tetapi, agar pedoman dapat menjadi standar patokan (benchmark) bagi para pelaku usaha dalam melaksanakan proses tender maka KPPU harus memperhatikan ”yurisprudensi” dari putusan KPPU. Karena putusan KPPU merupakan sumber hukum untuk mengetahui kondisi atau situasi yang oleh KPPU dapat dikategorikan sebagai bersekongkol untuk menentukan atau mengatur pemenang tender. Berdasarkan pemaparan diatas, mengenai kasus persekongkolan tender pembangunan gedung Ma‟had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011, penulis tertarik untuk mengkaji tentang permasalahan tersebut dalam penulisan hukum

dengan

judul

“PERSEKONGKOLAN

TENDER

DALAM

PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 01/KPPU-L/2012 tentang Dugaan commit to user 5 Tahun 1999)”. Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor

6 digilib.uns.ac.id


B. Rumusan Masalah

Berdasarkan

latar

belakang

masalah

diatas,

penulis

merumuskan

permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah pertimbangan yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menerima atau menolak laporan dugaan persekongkolan tender? 2. Apakah dasar dan pertimbangan yang dipergunakan oleh Majelis Komisi dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 01/KPPU-L/2012 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian dikenal ada dua macam tujuan, yaitu tujuan objektif dan subjektif. Tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menerima atau menolak laporan dugaan persekongkolan tender. b. Untuk mengetahui kesesuaian dasar dan pertimbangan yang dipergunakan oleh Majelis Komisi dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 01/KPPU-L/2012 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 2. Tujuan Subjektif a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. commit to user

7 digilib.uns.ac.id


b. Untuk menambah, memperluas, dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan penulis mengenai aspek ilmu hukum dalam teori dan praktik, khususnya mengenai persekongkolan tender dalam hukum persaingan usaha. c. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum (skripsi) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengetahuan terutama ilmu hukum baik secara teoritis maupun praktik. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata pada umumnya dan bidang hukum persaingan usaha pada khususnya. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah referensi bagi penelitian mengenai hukum persaingan usaha terutama tentang persekongkolan tender. c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk penelitian atau penulisan karya ilmiah di bidang hukum sejenis di masa yang akan datang. 2. Manfaat Praktis a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan kepada semua pihak, baik pemerintah, para pelaku usaha, serta masyarakat yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan dalam commit to user penelitian ini.

8 digilib.uns.ac.id


E. Metode Penelitian

Penelitian hukum (legal research) adalah suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 47). Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 83). Oleh sebab itu, dalam menjawab isu hukum yang akan dianalisis diperlukan penggunaan metode penelitian yang mendukung dalam penulisan hukum ini. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum (legal research). Penelitian hukum adalah suatu kebenaran koherensi, yaitu menemukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, dan apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 47). 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Dalam hal ini, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta koherensi antara tingkah laku (act) - bukan perilaku (behavior) – individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 41-42). Penelitian hukum yang bersifat preskriptif bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi itu harus timbul dari hasil telaah yang dilakukan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 69). commit to user

9 digilib.uns.ac.id


Berdasarkan definisi tersebut karakter preskriptif yang akan dikaji adalah pertimbangan yang digunakan KPPU dalam menerima atau menolak laporan dugaan persekongkolan tender dan kesesuaian dasar dan pertimbangan yang digunakan

Majelis

Komisi

dalam

putusannya

mengenai

perkara

persekongkolan tender dengan Undang-Undang Anti Monopoli. 3. Pendekatan Penelitian Menurut Peter Mahmud Marzuki (2013: 133), di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji serta guna menjawab isu hukum yang dikaji oleh peneliti (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 137). Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji penelitian yang tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam hal ini mengkaji dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 135). 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 181). commit to user


10 digilib.uns.ac.id

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: a. Bahan hukum primer, antara lain: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli); 3) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 (Keputusan Presiden tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha); 4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); 5) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; 6) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender; 7) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 01/KPPU-L/2012 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender Pembangunan Gedung Ma‟had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011. b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini commit to user



termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi, majalah, dan artikel hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 195-196). 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan diperlukan guna memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian untuk melakukan kajian lebih lanjut. Setelah isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 6. Teknik Analisis Bahan Hukum Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan metode deduksi. Menurut Philipus M. Hadjon, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor yang merupakan aturan hukum, kemudian diajukan premis minor yang merupakan fakta hukum. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89-90). Premis mayor yang digunakan dalam penelitian ini adalah UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Anti Monopoli, Keputusan Presiden tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persengkongkolan dalam Tender. Sedangkan, yang menjadi premis minor adalah fakta hukum mengenai persekongkolan tender pembangunan gedung Ma‟had Al Jamiah II Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2011, yang ditangani oleh KPPU.

commit to user



F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan hukum ini. Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Dalam bab pendahuluan ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini, penulis akan memaparkan dua sub bab berisi kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori memuat tinjauan tentang persaingan usaha, tinjauan tentang persekongkolan tender, tinjauan tentang tugas dan kewenangan KPPU, tinjauan tentang market behavior (perilaku pasar), tinjauan tentang penegakan hukum persaingan usaha, dan tinjauan tentang pengaturan pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Sedangkan, dalam kerangka pemikiran penulis akan memberikan gambaran paradigma berpikir (mindset) dalam melakukan penulisan hukum, yang telah dikonstruksikan dalam bentuk bagan.

BAB III

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini, penulis menguraikan hasil penelitian yang telah didapat dari proses penelitian serta menganalisis permasalahannya seperti yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Dalam penulisan hukum ini yang menjadi pokok permasalahan adalah pertimbangan yang digunakan KPPU dalam menerima atau menolak laporan dugaan

persekongkolan

tender

serta

kesesuaian

dasar

dan

pertimbangan yang dipergunakan oleh Majelis Komisi dalam commit to user Putusan KPPU Nomor: 01/KPPU-L/2012 tentang dugaan



pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. BAB IV

: PENUTUP Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi tentang simpulan dari pembahasan sebelumnya disertai dengan saran atau rekomendasi terhadap hal-hal yang harus dilakukan dan diperbaiki terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini.

commit to user

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah

Recommend Documents