BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Proklamasi kemerdekaan adalah buah perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam kehidupan bangsa yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Nilai dasar yang terkandung dalam proklamasi adalah perjuangan yang berperan sebagai pemicu bangkitnya semangat bangsa dalam upaya pembangunan segala bidang, baik ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan agama. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebhinnekaan merupakan kekayaan Negara Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati. Kemajemukan sebagai anugerah juga harus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan yang dikenal secara klasik dalam teori hukum maupun politik, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Baron de Montesquieu (1689-1785) mengidealkan ketiga fungsi negara itu dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi (functie), dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian, maka kebebasan terancam (www.academia.edu) Konsepsi yang kemudian disebut dengan trias politica itu tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukan bahwa hubungan antarcabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances (Jimly Asshiddiqie, 2006 : v) Dunia ketatanegaraan mengenal dua macam sistem pemerintahan yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia yang berasaskan demokrasi, yaitu sistem presidensialisme dan sistem parlementer. Presidensialisme, sebagaimana dianut oleh pemerintahan Indonesia, memiliki ciri utama yaitu menempatkan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Menurut Muswadi Rauf, “Kedudukan
presiden dalam sistem presidensialisme selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, juga tidak tunduk kepada parlemen, akan tetapi, sama kuat” (Muswadi Rauf, 2009:30). Presiden dipilih oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Presiden memegang kendali pemerintahan sebagai kepala lembaga eksekutif yang menunjuk menteri-menteri yang akan duduk dalam kabinet, sekaligus sebagai simbol sebuah negara. Dalam hubungannya dengan parlemen, seperti yang diuraikan sebelumnya, presiden ada dalam posisi yang sama kuat dengan parlemen (Muswadi Rauf, 2009:30). Keduanya memiliki legitimasi masing-masing melalui pemilu yang terpisah. Selain itu, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan atau membubarkan. Sejalan dengan perubahan struktur sistem kelembagaan negara dan dengan di amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta perubahan dinamika perpolitikan yang terus melangkah maju dan menata kearah perpolitikan yang sehat dan demokratis, maka pengamatan terhadap DPR sebagai salah satu lembaga perwakilan lembaga sangatlah penting. Kenyataan yang berkembang menunjukan adanya fenomena baru terhadap peran lembaga perwakilan tersebut. Peran Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) seakan di sulap dari yang tak berdaya tatkala berhadapan dengan pemerintah, tiba-tiba berubah menjadi lembaga yang kuat terutama dalam fungsinya mengawasi gerak-gerik keberadaan lembaga eksekutif (http://wordskripsi .blogspot .com/2010/03/016 -perandpr-dalam- pengangkatan duta.html). Secara legal formal peran DPR terlebih dalam fungsi pengawasan mengalami perubahan besar setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fungsi pengawasan yang dimiliki legislatif misalnya, menjadikan setiap kebijakan pemerintah yang akan dibuat maupun akan dilaksanakan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR. Hak prerogatif yang dimiliki presiden semakin sempit karena di sisi lain DPR menempatkan diri sebagai lembaga penentu dalam bentuk memberi persetujuan dan beberapa pertimbangan terhadap agenda-agenda pemerintah. Proses
pengangkatan
duta
besar,
presiden
harus
terlebih
dahulu
memperhatikan pertimbangan DPR. Demikian juga dalam hal presiden menerima penempatan duta besar dari negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR pula. Kekuasaan yang dimiliki DPR pada fungsi pengawasan terlihat pula dalam
pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, menyebutkan “Dalam hal pengangkatan duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR”. Menurut
ketentuan
yang
baru
tersebut
diisyaratkan
bahwa
dalam
pengangkatan duta besar tidak hanya merupakan hak prerogratif presiden namun juga melibatkan peran DPR untuk memberikan pertimbangan. Duta besar yang akan ditempatkan di suatu negara oleh pemerintah, harus terlebih dahulu melalui dengar pendapat yang dilakukan DPR. Hal ini kemudian menjadikan hubungan antara presiden dan DPR berkaitan dengan pencalonan duta besar mulai dipersoalkan, ketika keputusan DPR yang mempermasalahkan caloncalon dubes yang diajukan oleh pemerintah, khususnya oleh presiden. Maka berdasarkan pemaparan mengenai permasalahan tersebut, penulis tertarik
untuk
melakukan
kajian
dengan
judul
“PURIFIKASI
SISTEM
PRESIDENSIAL DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA”.
B. Perumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan bagian penting dalam suatu penulisan hukum agar terarah dan tujuan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sehingga sangat diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana mekanisme pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia untuk negara lain berdasarkan perundang-undangan di Indonesia dalam mewujudkan system checks and balances antara legislatif dan eksekutif? 2. Mengapa pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia untuk negara lain diperlukan peran DPR melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan?
C. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang akan dilakukan harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah, dengan maksud memberikan arah bagi pelaksanaan penelitian agar sesuai
dengan tujuan dilaksanakannya penelitian tersebut. Dalam suatu penelitian dikenal ada dua macam tujuan, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Oleh karena itu, penelitian dan penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 1.
Tujuan Obyektif Tujuan objektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum yang berasal dari penelitian itu sendiri, yaitu sebagai berikut : a. Untuk mengetahui mekanisme pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia untuk negara lain berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. b. Untuk mengetahui atas dasar apa DPR melakukan mekanisme uji kepatutan dan kelayakan terhadap pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia.
2. Tujuan Subyektif Tujuan subjektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan pribadi penulis, yaitu sebagai berikut: a. Untuk memperdalam dan menambah pengetahuan peneliti dibidang hukum tata negara, serta pemahaman aspek hukum baik teori maupun praktek dalam ranah hukum. b. Memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. c. Memberikan wujud nyata dari hasil perkuliahan dan ilmu serta teori-teori hukum yang didapatkan penulis selama perkuliahan agar dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat.
D. Manfaat Penelitian
Sebuah penulisan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna baik bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan hukum ini adalah: 1. Manfaat Teoritis a. Hasil penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum tata negara pada umumnya serta sistem Presidensial pada khususnya. b. Menambah referensi ilmiah dibidang hukum tata negara khususnya tentang kajian mengenai purifikasi sistem Presidensial
c. Penulisan hukum ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan penulisan sejenis untuk selanjutnya. 2. Manfaat Praktis a. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus menerapkan ilmu yang telah diperoleh. b. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai kajian tentang purifikasi sistem Presidensial di Indonesia.
E. Metode Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pencerahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Dalam proses penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang nantinya akan menunjang hasil penelitian tersebut untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut: 1.
Jenis Penelitian Menurut Peter Mahmud Marzuki, semua penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah selalu normatif. Jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif, hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penelitian ini bersifat normatif karena menurut Peter Mahmud Marzuki, kembali kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (legal research) berusaha menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47). Sehingga dengan dilakukannya penelitian yang dilakukan
oleh penulis
terhadap
Purifkasi
Sistem Presidensial
Dalam
Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia yang pada akhirnya bukan fakta empiris yang akan diperoleh, melainkan kesesuaian antara sesuatu yang hendak ditelaah dengan nilai atau ketetapan/ aturan atau prinsip yang dijadikan referensi. Dalam penelitian hukum ini, referensi yang menjadi acuan adalah ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.
Sifat Penelitian Suatu hal yang merupakan pembeda antara ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial adalah ilmu hukum bukan termasuk ke dalam bilangan ilmu perilaku. Ilmu hukum tidak bersifat deskriptif, tetapi preskriptif. Dalam hal ini, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (act)-bukan perilaku (behavior)-individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-42). Sifat penelitian ini termasuk jenis penelitian preskriptif yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian ini juga bersifat terapan, yaitu menggunakan ilmu hukum dalam menetapkan standar prosedur, ketentuanketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 130). Sifat preskriptif dari penelitian ini yaitu penulis akan berusaha memecahkan isu hukum mengenai Purifkasi Sistem Presidensial Dalam Pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia. Kemudian dari penelitian dan analisis tersebut akan diperoleh hasil untuk menjawab permasalahan yang diteliti.
3.
Pendekatan Penelitian Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatanpendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach)¸ pendekatan komparatif (comparative
approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133). Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajarai adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrindoktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari itu, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsepkonsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan 2 pendekatan yaitu pertama, pendakatan undang-undang (statute approach) dimana peneliti menelaah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Selain itu peneliti menggunakan Perbandingan Historis dengan meneiliti tata cara pengangkatan duta besar sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen.
4.
Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumbersumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi. Publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentarkomentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181).
Selanjutnya, di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan nonhukum dapat membantu untuk menganalisis dan mengidentifikasi sehingga dapat memberikan jawaban atas isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014, 205206). Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah : a. Bahan hukum primer : 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Bahan hukum sekunder: Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat para ahli, surat kabar, majalah, internet, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku atau literatur lainnya yang berkaitan dengan sistem Presidensial dan lembaga negara. 5.
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Selain itu, mengingat pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, maka pengumpulan bahan hukum yang utama adalah dengan mengumpulkan putusanputusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 238). Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literaturliteratur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan pendukung di dalam penelitian ini.
6.
Teknik Analisis Bahan Hukum Analisis bahan hukum merupakan tahap yang paling penting di dalam suatu penelitian. Karena dalam penelitian ini bahan yang diperoleh akan diproses
dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi, sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89). Silogisme yang terdapat dalam penelitian hukum terdiri dari silogisme dengan metode deduktif dan silogisme dengan metode induktif. Silogisme deduktif berpangkal pada penggunaan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis tersebut ditarik sebuah konklusi. Sedangkan, silogisme dengan metode induksi adalah sebaliknya, berpangkal pada premis minor dahulu kemudian premis mayor barulah ditarik sebuah konklusi. Dimana premis mayor dalam penelitian hukum adalah aturan hukum itu sendiri dan premis minor dalam penelitian hukum adalah fakta hukumnya (Peter Mahmud Marzuki, 2014:47). Peneliti
menggunakan
silogisme
deduksi
dalam
penelitian
ini.
Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Penelitian Hukum, menyatakan bahwa dalam penelitian hukum pada level dogmatik hukum dan dengan pendekatan undang-undang digunakan metode deduksi.
7.
Sistematika Penulisan Hukum Guna memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika Penulisan Hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam Penulisan Hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi Penulisan Hukum ini, maka penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika Penulisan Hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman mengenai seluruh isi Penulisan Hukum ini. Adapun sistematika Penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut:
BAB I
: PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Landasan teori tersebut meliputi tinjauan umum tentang purifikasi system Presidensial, tinjauan umum tentang sistem pemerintahan Presidensial, dan tinjauan umum tentang Negara hukum.
BAB III
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pembahasan dan hasil yang diperoleh dari proses meneliti. Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti, terdapat dua pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana mekanisme pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia untuk negara lain berdasarkan perundangundangan di Indonesia dalam mewujudkan system checks and balances antara legislatif dan eksekutif dan mengapa pengangkatan Duta Besar Republik Indonesia diperlukan peran DPR melalui mekanisme uji kepatutan dan kelayakan.
BAB IV
: PENUTUP Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan yag diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan proses meneliti, serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait dengan penulisan hukum ini.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
