BAB I PENDAHULUAN 1.1 DEFINISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 DEFINISI Pengertian Rumah adalah sebagai berikut: 

Rumah

merupakan bangunan gedung seperti umumnya yang

diperuntukan untuk tempat tinggal 

Pengertian Dinas adalah sebagai berikut : Dinas

merupakan

segala

sesuatu

yang

bersangkutan

dengan

kepentingan Pemerintah bukan swasta. Pengertian Rumah susun adalah sebagai berikut : 

Menurut UU No.16 tahun 1985 tentang rumah susun dapat diartikan Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dibagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.



Bangunan yang direncanakan dan digunakan sebagai tempat kediaman oleh beberapa keluarga serta mempunyai tingkat minimum dua lantai dengan beberapa unit hunian ( WJS. Poerwodarminta, KBBI, 1976 )

Pengertian TNI dalah sebagai berikut : 

TNI adalah akronim nama dari sebuah angkatan perang yang ada di Indonesia yaitu Tentara Nasional Indonesia. TNI terdiri dari tiga angkatan bersenjata yaitu TNI Angkatan darat, TNI Angkatan laut, dan TNI Angkatan udara.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Rumah Dinas Susun khusus TNI Angkatan darat merupakan suatu bangunan tempat tinggal bertingkat yang distrukturkan dalam arah vertikal, beserta fasilitasfasilitas yang ada menunjang aktivitas penghuninya, yang diperuntukan khusus untuk anggota TNI Angkatan darat guna menunjang fasilitas yang disediakan Pemerintah untuk kepentingan tugas para anggota TNI Angkatan 1

darat. Biasanya para anggota TNI berasal dari luar daerah tempat mereka sedang menjalankan tugas.

1.2 LATAR BELAKANG 1.2.1 LATAR BELAKANG PENGADAAN PROYEK Perkotaan di Indonesia sudah mulai memasuki fase dimana banyak permasalahan yang berkaitan dengan urban. Permasalahan yang biasanya terjadi di Indonesia khususnya di kota berkembang maupun kota besar diantaranya adalah masalah kemacetan lalu lintas, masalah permukiman, masalah pekerjaan, masalah penyediaan fasilitas-fasilitas lingkungan serta masalah lainya yang sering mucul di perkotaan. Masalah-masalah perkotaan yang begitu kompleks juga mempegaruhi penggunaan kekuatan sosial untuk menduduki tanah-tanah yang bukan menjadi miliknya.1 Salah satu masalah yang menjadi perhatian khusus Pemerintah saat ini dan harus segera diselesaikan adalah masalah perumahan dan permukiman. Jumlah perumahan dan permukiman di Indonesia masih jauh mencukupi bila dilihat dari jumlahnya penduduk di Indonesia. Masalah yang sering muncul yang harus dihadapi Pemerintah saat ini adalah pembangunan perumahan dan permukiman, karena lahan kota yang terbatas tidak sebanding dengan pertambahan laju penduduk diakibatkan oleh arus urbanisasi yang meningkat pesat. Perkembangan urbanisasi membawa masalah dalam bidang lapangan kerja, penyediaan fasilitas-fasilitas lingkungan dan perumahan. Kebutuhan rumah menjadi kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap manusia setelah sandang dan pangan. Manusia akan memilih kebutuhan premier terlebih dahulu dibanding kebutuhan sekunder.

Setiap manusia akan memenuhi

kebutuhan utama yaitu mempunyai rumah tinggal dengan memperhatikan selera dan kemampuan yang ada.

1

Mulyandari, Hestin: Arsitektur Kota : Yogyakarta, hlm : 27

2

Permukiman di kota Magelang saat ini mulai padat dilihat dari tingginya kebutuhan unit rumah tinggal tetapi tidak tersedianya tanah untuk memenuhi pembangunan rumah tinggal. Alasan orang lebih memilih

mempunyai

tempat

tinggal

di

kota

disebabkan

oleh

pertimbangan aksesbilitas dan kedekatan tempat kerja.

beberapa faktor yang mendukung seperti effisiensi waktu, tenaga, dan biaya transpotasi ke tempat lokasi dimana mereka bekerja. Tidak terkecuali bagi anggota TNI AD Kodim IV/Dipoenegoro.

Gambar 1.1: Tabel Laju Inflasi 2012 Kota Magelang Sumber : BPS Kota Magelang 2013

Dalam rangka bekerjasama dengan Pemerintah demi mengamankan wilayah Negara Kesatuan Replubik Indonesia, Institusi TNI memiliki daerah teritorial untuk mengupayakan meningkatkan kemampuan personil angoota

TNI

untuk

seoptimal

mungkin

membantu

peningkatan

kesejahteraan masyarakat, disebabkan perkembangan globalisasi yang

3

membawa pengaruh kepada masyarakat dalam hal intelektual, emosional dan sosial. Masalah paling kompleks justru terjadi dilingkup perkotaan. Pemerintah melalui kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2015 menganggarkan 67.500 milyar atau setara dengan 675 triliun untuk pembangunan rumah susun dengan mengalokasikan 2,6 triliun untuk membangun Rumah Dinas Susun khusus untuk Polri dan TNI. Gambar 1.2 Tabel alokasi anggaran

sumber : Pu.go.id

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit Tentara Nasional bagian kedua pasal 24 tentang pangkat prajurit, menetapkan pangkat didalam matra TNI angkatan darat terdiri dari : a. Pangkat Perwira 1. Jenderal TNI 2. Letnan Jenderal TNI 3. Mayor Jenderal TNI 4. Brigadir Jenderal TNI 5. Kolonel 6. Letnan Kolonel 7. Mayor 8. Kapten 9. Letnan Satu

4

10. Letnan Dua b. Pangkat Bintara 1. Pembantu Letnan Satu 2. Pembantu Letnan 2 3. Sersan Mayor 4. Sersan Kepala 5. Sersan Satu 6. Sersan Dua c. Pangkat Tamtama 1. Kopral KEPALA 2. Kopral Satu 3. Kopral Dua 4. Prajurit Kepala 5. Prajurit Satu 6. Prajurit Dua Berdasarkan data yang didapat dari kementrian PU, terdapat lokasi prioritas yang mendapatkan bantuan untuk segera dibangunya rumah susun khusus TNI, berikut Tabel 1.1 Lokasi Bantuan Rumah Susun NO

LOKASI

SASARAN

TOTAL

TOTAL

TOTAL UNIT

LOKASI

TOWER

SARSUSUN

1

Banten

TNI

2

3

102

2

DKI Jakarta

TNI

4

7

430

3

Jawa Barat

TNI

17

18

646

4

Jawa Tengah

TNI

2

3

102

5

D.I.Y

TNI

2

2

68

6

Jawa Timur

TNI

9

9

658

Sumber : data kementrian pekerjaan umum

Kota Magelang memiliki salah satu pusat markas TNI Angkatan darat yang terdiri dari Kostrad dan Rindam yang memiliki jumlah prajurit TNI Angkatan darat cukup banyak dibanding kota-kota lain di Jawa Tengah.

Kota

Magelang

merupakan

wilayah

teritorial

Kodim

5

IV/Dipoenegoro dibawah naungan Kodam IV/Dipoenegoro yang berada di kota Semarang. Resimen Induk Kodam IV/Dipoenegoro atau yang biasa disebut dengan istilah Rindam IV/Dipoenegoro adalah komando pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pendidikan pertama Bintara maupun Tamtama. Rindam IV/Dipoenegoro membawahi lima satuan pendidikan, yaitu Tabel 1.2 Data jumlah dan lokasi satuan pendidikan dibawah naungan Kodam IV/Dipoenegoro

NO SATUAN PENDIDIKAN

LOKASI PENDIDIKAN

1

Dodikjur

Magelang

2

Sekolah Calon Bintara

Magelang

3

Sekolah Calon Tamtama

Gombong dan Kebumen

4

Dodik Latpur

Magelang

5

Dodik Bela Negara

Magelang

Sumber : data Kodam IV Diponegoro Sumber : Data kantor Kodim IV/Dipoenegoro

Gambar 1.3: Gerbang Utama Wilayah Rindam IV/Dipoenegoro Sumber : Dokumen pribadi

Kodim IV/Dipoenegoro yang bertempat kantor di Persit Kartika Chandra Kirana XXV Kodim 0705 Magelang bertempat dikantor Persit KCK RST Jl. RST No.1dengan ketua cabang Ny. Andang Sumpena yang membawahi 23 ranting terlihat pada tabel berikut

6

Tabel 1.3 Data Jumlah Koramil dibawah naungan Kodim IV/Dipoenegoro

NO

RANTING

WILAYAH TERITORIAL

1

Ranting 1 Makodim 01

2

Ranting 2 koramil 02

Kecamatan Magelang Selatan

3


Kecamatan Kaliangkrik

4


Kecamatan Bandongan

5


Kecamatan Windusari

6


Kecamatan Secang

7


Kecamatan Grabag

8


Kecamatan Ngablak

9


Kecamatan Pakis

10


Kecamatan Tegalrejo

11


Kecamatan Candimulyo

12


Kecamatan Mertoyudan

13


Kecamatan Sawangan

14


Kecamatan Mungkid

15


Kecamatan Muntilan

16


Kecamatan Dukun

17


Kecamatan Srumbung

18


Kecamatan Salam

19


Kecamatan Ngluwar

20


Kecamatan Borobudur

21


Kecamatan Salaman

22


Kecamatan Kajoran

23


Kecamatan Tempuran

24


Kecamatan Magelang utara

Kodim IV/Dipoenegoro

Sumber : Website Resmi TNI Angkatan Darat kodim IV/Dipoenegoro Kota Magelang, 2015

7

WILAYAH MARKAS KODIM IV/DIPOENEGORO

Gambar 1.4: Peta Pembagian Wilayah Militer di Kota Magelang Sumber : Data Monografi Kota Magelang, 2014

Secara administrative, Wilayah Markas Kodam IV/Dipoenegoro memiliki luas sebesar 152.535 Ha dengan batas – batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara

: Kelurahan Wates



Sebelah Barat

: Kelurahan Potrobangsan



Sebelah Timur

: Kelurahan Wates



Sebelah Selatan

: Kelurahan Gelangan

Dari hasil penelusuan dan survey yang dilakukan, mayoritas prajurit TNI AD yang bekerja sebagai PNS aktif maupun prajurit aktif yang terdapat di wilayah Kodim IV/Dipoenegoro belum mendapatkan fasilitas rumah tinggal yang layak pakai. Mereka pada saat ini menempati pada daerah-daerah tempat tinggal di sekitar komplek militer wilayah KodimIV/Dipoenegoro 8

Tabel 1.4 persebaran anggota TNI Kota Magelang KECAMATAN

PEDAGANG

ANGKUTAN

PNS

TNI/POLRI

KELURAHAN

GURU/

LAIN

DOSEN

LAIN

1.584

100

1.390

1.390

387

16.729

Magersari

376

14

157

157

40

3.458

Rejowinangun Selatan

508

27

163

163

43

1.784

Jurang ombo utara

81

10

226

226

59

2.688

Jurang ombo selatan

172

6

483

483

110

3.118

Tidar Utara

279

29

200

200

77

2.213

Tidar Selatan

168

14

161

161

58

20.530

MAGELANG

1.041

72

2.026

2.026

438

5.086

Rejowinangun Utara

374

17

187

187

63

2.499

Kemirirejo

163

9

228

228

57

3.319

Cacaban

151

19

368

368

91

3.341

Magelang

81

13

410

410

97

2.852

Panjang

136

5

88

88

37

3.433

Gelangan

136

9

745

93

233

3.433

MAGELANG UTARA

415

55

2509

611

1.663

15.631

Wates

115

20

544

124

415

3.697

Potrobangsan

74

12

525

149

393

3.719

Kedungsari

113

16

362

107

287

3.026

Kramat Utara

30

1

555

81

156

2.054

Kramat selatan

83

6

523

150

412

3.135

JUMLAH 2011

3.040

227

5.925

5.925

3.772

52.890

2012

3.022

220

5.909

5.909

3.813

53.961

MAGELANG SELATAN

TENGAH

Sumber : Data BPS Kota Magelang

Berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Magelang, jumlah persebaran TNI / POLRI paling banyak terdapat pada di Kecamatan Magelang utara dengan jumlah anggota 2.509, dan berdasarkan data dari BPS, prajurit yang menempati daerah kelurahan paling banyak terdapat di kramat utara dan wates., karena dekat dengan kantor Kodim IV/Dipoenegoro. Jumlah TNI AD yang bertugas di Kodim IV/Dipoenegoro menurut data yang diberikan oleh kantor Kodim Dipoenegoro adalah

9

Tabel 1.5 Data statistik divisi bagian prajurit

TAHUN

TNI

PNS KODIM

2013

795

21

2014

865

33

2015

906

37

Sumber : Data statistik divisi bagian prajurit, 2015

Data yang diperoleh dari kantor Kodim juga memperlihatkan anggota TNI yang belom memiliki tempat tinggal denagn hak milik sendiri Tabel 1.6 Data statistik divisi bagian prajurit

TAHUN

TNI

PNS

2013

485

5

2014

556

6

2015

660

4

Sumber : Data statistik divisi bagian prajurit, 2015

Melihat

grafik

jumlah

prajurit

yang

memiliki

rumah

dinas

dilingkungan Kodim IV/Dipoenegoro, dapat diprediksi bahwa pada tahuntahun mendatang jumlah prajurit yang ada seiring kebutuhan prajurit di lingkungan TNI AD

semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah

prajurit yang ditempatkan di wilayah Kodim IV/Dipoenegoro tersebut,berarti semakin meningkat pula kebutuhan akan rumah dinas guna menunjang kinerja yang optimal prajurit TNI AD khususnya di lingkungan Kodim IV/Dipoenegoro.

1.2.2 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN Pembangunan Rumah Dinas Susun Khusus TNI AD Kodim IV/Dipoenegoro

ini

adalah

suatu

bentuk

upaya

Pemerintah

mensejahterakan anggota TNI khususnya matra Angkatan darat yang masih aktif. Penyediaan Tersedianya rumah tinggal yang layak akan 10

membawa dampak yang sangat positif terhadap motivasi untuk bekerja dan kinerja anggota TNI dalam menjalankan tugas negara. Motivasi dan kinerja yang baik dan optimal akan mendukung tugas, peran, dan fungsi TNI. Disamping fungsi rumah tinggal khusus ini disediakan untuk sekedar tempat tinggal semata, tetapi berfungsi juga untuk bersatunya anggota TNI untuk siap siaga dan pemusatan kekuatan dalam rangka menunjang tugas pokok sebagai prajurit TNI. Banyak kendala yang terjadi saat Rumah Dinas sudah disediakan, disatu sisi harus berdasarkan dengan progam pemerintah rumah vertikal disisi lain rumah vertikal jarang diminati karena beberapa faktor. Adapun Petunjuk Pelaksanaan nomor : Juklak/8/VIII/1990 tentang Pendayagunaan Rumah Dinas TNI AD sebagai berikut : 1. Umum a. Penyediaan rumah dinas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD. Kenyataan yang ada saat ini menunjukkan bahwa baru sebagian dari prajurit TNI AD aktif yang mendapatkan perumahan dinas. Hal ini disebabkan antara lain karena terbatasnya kemampuan anggaran TNI AD dan sebagian perumahan dinas yang dimiliki TNI AD sekarang ini masih banyak dihuni oleh mereka yang tidak berhak/tidak dinas aktif. Dalam upaya menangani permasalahan tersebut perlu diatur pendayagunaan rumah dinas yang dimiliki oleh TNI AD agar dapat dihuni oleh prajurit TNI AD yang berhak menempati, sehingga tugas pokok TNI AD dapat didukung secara optimal. b. Berkaitan dengan upaya pendayagunaan rumah dinas Pimpinan ABRI/TNI AD telah mengeluarkan kebijaksanaan yang menyangkut

aspek

kesejahteraan

dengan

memberikan

kemudahan serta kemampuan kepada Prajurit/PNS TNI AD dan Purnawirawan/Warakawuri untuk memiliki rumah sendiri melalui KPR, pe-mindahan golongan rumah dinas dan caracara lain, sehingga akan menimbulkan dampak positif terhadap

11

pelaksanaan pendaya gunaan rumah dinas serta terhadap kesejahteraan Prajurit/ PNS TNI AD. 2. Maksud dan Tujuan. Petunjuk

Pelaksanaan

ini

dimaksudkan

sebagai penjabaran Petunjuk Pelaksanaan Juklak/04/IV/1989

Pangab Nomor :

tanggal

11

April

1989

tentang pendayagunaan rumah dinas ABRI dengan tujuan

agar

digunakan

sebagai

pedoman

dalam

pelaksanaan

peagaturan rumah dinas TNI AD selanjutnya. 3. Pengertian-pengertian a. Prajurit ABRI ialah Warga Negara Republik Indonesia yang mengabdikan diri dalam ABRI, yang terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri dengan status sukarela, wajib dan cadangan. b. Pegawai Negeri Sipil ABRI (PNS ABRI) ialah Pegawai Negeri Sipil yang berdinas di lingkungan Dephankam/ABRI. c. Purnawirawan ialah Prajurit ABRI yang telah diberhentikan dengan hormat. dari dinas ABRI dengan hak pensiun atau hak tunjangan yang bersifat pensiun. d. Warakawuri/Janda

ialah

istri

seorang

Prajurit

ABRI/Purnawirawan/PNS/ Wredataraa yang sampai saat suaminya gugur/meninggal dunia masih menjadi istri yang syah menurut peraturan yang berlaku dan belum menikah lagi. e. Duda ialah suami seorang Prajurit ABRI/Purnawirawan yang sampai saat istrinya gugur/meninggal dunia masih menjadi suaminya yang syah menurut peraturan dan tidak mempunyai istri f. Penggolongan rumah dinas. 1) Penggolongan rumah dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Kep/28/VIII/ 1975 tanggal 21 Agustus 1975 adalah sebagai berikut :

12

a) Rumah dinas golongan I adalah rumah dinas yang diperuntukkan bagi anggota yang sedang memangku jabatan- jabatan tertentu. b) Rumah dinas golongan II ialah rumah dinas yang tidak termasuk golongan I yang fungsi dan sifat kegunaannya berhubungan erat dengan kepentingan kedinasan. c) Rumah dinas golongan II A ialah rumah dinas tempat tinggal milik Dephankam/ABRI yang tidak termasuk golongan I dan golongan II serta dapat dibedakan dalam bentuk mess, asrama, rumah per-istirahatan, flat dan guest house. 2) Rumah dinas jabatan golongan II. Rumah dinas jabatan golongan II adalah rumah dinas golongan II, karena kebutuhan dikhususkan untuk rumah tinggal pejabat yang

karena

kedudukannya,

menurut

pertimbangan

Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balak-pus dan atas persetujuan Kasad perlu disediakan rumah dinas khusus. a. Rumah negeri golongan III ialah rumah dinas golongan II yang atas ajuan Dephankam/ABRI kepada Departemen Pekerjaan Umum Up. Dirjen Cipta Karya telah ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan menjadi rumah negeri golongan III. b. Rumah dinas strategis ialah rumah dinas yang digunakan langsung

untuk

mendukung

tugas

pokok

suatu

kesatuan/instansi ABRI dan atau ditinjau dari lokasinya berpengaruh langsung terhadap pengamanan instansi ABRI/ Pengamanan wilayah. c. Rumah dinas non strategis ialah rumah dinas yang ditinjau dari fungsi dan

lokasi tidak langsung mendukung tugas pokok

kesatuan pengguna. d. Penghuni organik ialah penghuni rumah dinas yang aktif dan organik dalam rumah dinas tersebut.

13

e. Penghuni non organik ialah penghuni rumah dinas yang berstatus sebagai Prajurit dan PNS ABRI aktif tetapi bukan anggota organik kesatuan pengguna rumah dinas tersebut.

f. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu kemudahan untuk memiliki suatu rumah dengan cara melalui kredit yang diberikan baik oleh BTN maupun non BTN. g. Pemohon KPR ialah Prajurit dan PNS ABRI peserta Asabri dan pensiunan Dephankam/ABRI (Purnawirawan/Warakawuri dan Wredatama/Janda), yang ingin mendapatkan rumah secara kredit baik melalui BTN maupun non BTN. 3) Rumah Dinas Golongan I ( rumah jabatan). Rumah dinasgolongan ini diperuntukkan bagi : a. Pimpinan dan Pembantu Pimpinan Mabes TNI AD. 1) Kasad. 2) Wakasad. b. Kotama. 1) Pangkostrad. 2) Pangdam. 4) Rumah Dinas Golongan II. a. Rumah dinas golongan ini peruntukkannya diatur sebagai berikut : 1) Rumah dinas kelas Pati. 2) Rumah dinas kelas Pamen. 3) Rumah dinas kelas Pama. 4) Rumah dinas kelas Bati. 5) Rumah dinas kelas Ba. 6) Rumah dinas kelas Ta. 7)Rumah

dinas

PNS

ABRI/TNI

AD

sesuai

golongan

pangkatnya. b. Penentuan rumah dinas jabatan golongan II tersebut diusulkan kepada Kasad untuk mendapatkan persetujuan.

14

c. Rumah dinas jabatan golongan II tidak mendapatkan dukungan fasilitas dari negara.

5) Tujuan Pendayagunaan Rumah Dinas adalah sebagai berikut : a. Agar penggunaan rumah dinas sesuai dengan penggolongan yang ditetApkan dalam rangka mendukung kesiapan pasukan secara maksimal. b. Tercapainya sistim pembinaan dan penggunaan rumah dinas TNI AD sesuai dengan penggolongannya, baik bagi kepentingan Prajurit/PNS TNI AD maupun bagi kepentingan Kesatuan di jajaran TNI AD. c. Peningkatan efektifitas Komando dan Pengendalian serta pembinaan kesatuan. 6) Wewenang Pendayagunaan Rumah Dinas. a. Kepala Satuan Angkatan Darat 1) Menentukan status dan golongan rumah dinas dalam jajarannya untuk diusulkan penetapannya kepada Pangab. 2) Menentukan rumah dinas strategis dan non strategis. 3) Mengatur penggunaan rumah dinas sesuai dengan golongannya di lingkungan TNI AD. b. Panglima Kodam 1) Membantu Kasad dalam menentukan status dan golongan rumah dinas dalam wilayahnya. 2) Membantu Kasad menentukan rumah dinas strategis dan non strategis. 3) Mengatur penggunaan rumah dinas dalam jajarannya, sesuai golongan yang telah ditentukan. 4) Menerbitkan Surat Ijin Penempatan (SIP) c. Pang/Gub/Dan/Dir/Ka Kotama/Balakpus. Mengatur penggunaan rumah dinas sesuai dengan golongannya di jajaran masing-masing dan selanjutnya mengusulkan kepada Pangdam untuk diusulkan kepada Kasad.

15

7) Penghunian Rumah Dinas. Penghunian rumah dinas diatur sebagai berikut: a. Rumah dinas TNI AD pada hakekatnya diperuntukkan bagi Prajurit/PNS TNI AD yang masih dalam dinas aktif dan menjadi anggota

organik

Kesatuan

pengguna.

Penghuni

yang tidak berhak lagi menempati rumah dinas TNI AD secara bertahap harus meninggalkan/mengosongkan yang

ditempati

dan selanjutnya

rumah

dinas

diprioritaskan untuk

mendapatkan bantuan pemilikan rumah melalui KPR atau cara lain. b. Prajurit/PNS TNI AD yang masih aktif, tetapi menjadi penghuni non organik, sesuai dengan kemampuan penyediaan rumah dinas diusahakan untuk mendapatkan rumah dinas yang lain. c. Rumah dinas TNI AD golongan II yang tidak menjadi organik Satuan manapun dapat mewadahi Prajurit TNI AD yang masih aktif dan tidak tertampung dalam Kesatuan organiknya. d. Prajurit

TNI

AD/PNS

TNI

AD

tidak

berhak

menguasai/menempati lebih dari satu rumah dinas. e. Melaksanakan Keputusan Menhankam Pangab Nomor. Kep/28/ VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 secara konsekwen antara lain : 1) Rumah dinas golongan II diperuntukkan bagi anggota yang masih

berdinas aktif dengan pemberian prioritas kepada

mereka yang telah berkeluarga dan belum pernah membeli rumah dengan fasilitas bantuan pemerintah/KPR. 2) Penunjukan hak menempati rumah dinas ditetapkan dengan Surat Ijin Penempatan (SIP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. 3) Penempatan rumah dinas golongan II adalah sah, apabila penghuni memiliki surat ijin penempatan atas namanya sendiri.

16

4) Hak menempati rumah dinas golongan II bermula sejak anggota yang bersangkutan memperoleh ijin penempatan. 5) Anggota yang

menempati

rumah

dinas golongan II

diharuskan : a) Membayar sewa listrik, telepon, air minum, gas dan iuran/pajak-pajak daerah. b) Untuk yang berpangkat Bintara ke atas selain dibebani pembayaran seperti tersebut dalam sub a) di atas diharuskan pula membayar sewa rumah. 6) Pengurusan dan

Pemeliharaan rumah dinas

golongan

II dilaksanakan oleh dan dibebankan kepada penghuni. 7) Hak menempati rumah dinas berakhir apabila : a) Yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. b) Yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat karena : (1) Pensiun. (2) Meninggal dunia. (3) Atas permintaan sendiri. 8) Anggota yang dipindahkan dan ditempat tugas yang baru telah mendapatkan Surat Ijin Penempatan (SIP) rumah dinas baru, maka hak menempati rumah dinas yang lama berakhir dan harus meninggalkan rumah dinas yang dihuninya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. 8. Penertiban Rumah Dinas. a. Penertiban dalam rangka pendayagunaan rumah dinas TNI AD sesuai dengan Surat Telegram Pangab Nomor : ST/128/1985 tanggal

18 Maret

1985 dilaksanakan bertahap melalui

pendekatan golongan rumah dinas menurut kebutuhan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan yang tersedia, antara lain kemampuan pengadaan ruraah dinas maupun rumah KPR. Penertiban rumah dinas TNI AD dimulai sejak ditetapkannya Juklak ini dengan urutan prioritas sebagai berikut :

17

1) Rumah dinas golongan II A. 2) Rumah dinas jabatan golongan II. 3) Rumah dinas golongan II. 4) Rumah dinas golongan I. 5) Rumah dinas golongan II strategis. 6) Rumah dinas golongan II non strategis. b. Penertiban rumah dinas diatur secara bertahap sesuai dengan kondisi dan diprogramkan untuk diselesaikan paling lambat akhir Renstra-V. 9. Pelaksanaan Penertiban. Kegiatan penertiban dalam rangka pendayagunaan rumah dinas TNI AD adalah sebagai berikut : a. Inventarisasi rumah dinas beserta penghuninya. b. Penentuan golongan rumah dinas, termasuk statusnya (strategis dan non strategis). c. Penyiapan pemindahan penghuni, yang meliputi : 1) Penyediaan rumah dinas bagi yang masih aktif. 2) Pemanfaatan bantuan KPR. 3) Transmigrasi/pemukiman. 4) Biaya pulang kampung. 5) Cara-cara lain. d. Penyelesaian pendayagunaan rumah dinas meliputi : 1) Refungsionalisasi. 2) Realokasi. 3) Pernindahan penghuni. 10. Perubahan Status Golongan Rumah Dinas. a. Rumah dinas strategis dan non strategis. 1) Penentuan rumah

dinas

strategis dan

non strategis

dimaksudkan : a. Untuk menentukan rumah dinas mana yang harus dipertahankan guna mendukung tugas pokok suatu

18

kesatuan dan rumah dinas roana yang dapat dihapuskan karena dipandang sudah tidak efektif dan tidak efisien. b. Untuk mengatur perubahan status golongan rumah dari. rumah dinas golongan II menjadi rumah negeri golongan III. 2) Kriteria rumah dinas strategis dan nostrategis adalah : a. Strategis. 1) Efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok suatu kesatuan/instalasi dalam rangka kepentingan Hankamneg. 2) Menjadi bagian dari suatu Instalasi/Kesatuan. 3) Memiliki nilai sejarah. b. Non strategis. 1) Tidak efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok. 2) Tidak menjadi bagian dari suatu Instalasi/Kesatrian. 3) Tidak memiliki nilai sejarah. 4) Sudah tidak efisien lagi untuk dipertahankan. c. Rumah Negeri Golongan III. 1) Ketentuan perubahan golongan rumah dinas. a) Perubahan status golongan rumah dinas hanya terjadi pada rumah dinas golongan II menjadi rumah negeri golongan III, setelah dinilai sebagai rumah dinas non strategis. b) Rumah dinas golongan I dan golongan II strategis tidak dapat diubah menjadi rumah negeri golongan III. c) Rumah dinas golongan II non strategis dapat diubah menjadi rumah negeri golongan III, dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku. d) Rumah dinas yang dapat dibeli oleh penghuni adalah rumah dinas yang telah ditetapkan statusnya oleh Departemen Pekerjaan Umum menjadi rumah negeri golongan III.

19

2) Penentuan

rumah

dinas

strategis

dan

non strategis

di jajaran TNI AD ditetapkan oleh Kasad berdasarkan usulan Pangdam.

11. Rumah KPR. a. Penggolongan rumah KPR. Rumah yang diperoleh melalui pkredit pemilikan rumah terbagi dalam 6 (enam) kategori yaitu : 1. Kategori I, diperuntukkan bagi Tamtama PNS golongan I. 2. Kategori II, diperuntukkan bagi Bintara/PNS golongan 3. Kategori III, diperuntukkan bagi Pama / PNS golongan 4. KategoriIV, diperuntukan bagi Mayor, Letkol/ PNS gol IV 5. Kategori V,

diperuntukkan

bagi

Kolonel

/

PNS

golongan IV/c. 6. Kategori VI, diperuntukkan bagi Pati/PNS golongan IV/d, IV/e

Type rumah masing-masing kategori sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. b. Pemanfaatan Bantuan KPR. 1. Pemanfaatan bantuan KPR merupakan alternatif yang diutamakan dalam penyelesaian pendayagunaan rumah dinas TNI AD. 2. Pemanfaatan bantuan KPR berpedoman kepada Surat Keputusan

Menhankara

Nomor

:

Skep/1662/XI1/1985

tanggal 13 Desember 1985 dan Petunjuk Pelaksanaan Nomor : Juklak/01/IV/1986 tanggal 24 April 1986. 3. Dalam menghadapi kesulitan pemecahan masalah KPR, kasus demi kasus agar diajukan secara berjenjang, sesuai dengan prosedur yang berlaku kepada Ketua Dewan Pembina KPR Dephankam. 4. Pemanfaatan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan KPR diarahkan kepada pemilikan rumah pribadi dalam rangka pendayagunaan rumah dinas TNI AD.

20

5. Pemberian bantuan

rumah

dinas

TNI

AD

untuk bagi

mendapatkan KPR,

pelaksanaannya

diutamakan

para

yang

penertiban rumah

penghuni

terkena

dinas sesuai pentahapan. 6. Penyediaan rumah pribadi dengan memanfaatkan bantuan KPR disesuaikan dengan kebutuhan. 7. Pemanfaatan

bantuan KPR meliputi kegiatan

sebagai

berikut : a. Inventarisasi pemohon bantuan KPR. b. Pemilihan lokasi proyek perumahan dengan fasilitas KPR. c. Penelitian dan penentuan prioritas bagi mereka yang dibenarkan menerima bantuan untuk mendapatkan KPR. d. Penyelesaian untuk mendapatkan bantuan KPR. 12. Agar Juklak pendayagunaan rumah dinas dapat dilaksanakan dengan tertib perlu adanya kegiatan administrasi sebagai berikut: 1. Pangdam menyiapkan program pelaksanaan pendayagunaan rumah dinas tiap tahun. 2. Pangdam melaporkan hasil pelaksanaan dan hambatannya tiap akhir tahun anggaran. 3. Penatausahaan dalam rangka pendayagunaan rumah dinas berlaku sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ada. 13. Ketentuan-ketentuan lain yang telah dikeluarkan sebelumnya sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan ini tetap

berlaku. Hal-hal

yang

berhubungan

dengan

perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, dan segala sesuatu yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur kemudian. Petunjuk pelaksanaan ini berlaku bagi seluruh penghuni rumah dinas TNI AD. Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

21

1.3 RUMUSAN MASALAH Bagaimana wujud rancangan sebuah Rumah Dinas Susun TNI AD di Kota Magelang sebagai Rumah Dinas Susun golongan IIIA yang memenuhi persyaratan teknis kenyamanan, keamanan, melalui pengolahan tata ruang dalam dan tata ruang luar dengan pendekatan desain modern tropis. 1.4 TUJUAN DAN SASARAN 1.4.1 TUJUAN DILAKUKAN NYA PENELITIAN Tujuan utama yang hendak dicapai adalah mempelajari dan membuat dasar-dasar perencanaan Rumah Dinas Susun Khusus TNI AD Kodim IV/Dipoenegoro sebagai salah satu alternatif penyediaan hunian secara vertikal yang bisa dijangkau dari segi finasial, efektifitas, memiliki suasana lingkungan yang mendukung secara militer, berada pada lokasi daerah yang strategis, dekat dengan lingkungan perkantoran Makodim demi mensejahterakan anggota TNI aktif di lingkungan Kodim IV/Dipoenegoro. Pendekatan desain arsitektur modern tropis sangat cocok terhadap kondisi iklim dan langgam bangunan yang ada di Indonesia saat ini, untuk meminimalisasi berbagai pengaruh yang membahayakan pada kesehatan manusia dan kerusakan lingkungan. 1.4.2 SASARAN Sesuai dengan tujuan di atas, maka sasaran yang harus dicapai dalam penelitian ini adalah: 

Mengidentifikasi dan melakukan analisis terhadap pola kegiatan para

prajurit

TNI

AD

di

lingkungan

Markas

Kodim

IV/Dipoenegoro. 

Mengidentifikasi dan melakukan analisis terhadap kondisi eksisting lingkungan Makodam IV/Dipoenegoro meliputi akses kawasan, kondisi infrsturktur, tata guna lahan, persebaran satuan perkantoran di wilayah Makodim IV/Dipoenegoro.



Mengolah tata ruang dalam meliputi ruang unit tempat tinggal prajurit TNI, ruang fasilitas publik bagi prajurit, ruang utilitas yang

22

memperhatikan bentuk bangunan dengan memperhatikan standar dari rumah susun dan rumah dinas khusus TNI. 

Mengolah tata ruang luar melalui penataatan lokasi parkir, fasilitas prajurit TNI, dan area latihan fisik berdasarkan kontur dan letak vegetasi sehingga menciptakan penataan rumah dinas susun yang berkarakter dan menciptakan keselarasan pada lingkungan sekitar dengan pendekatan modern tropis.

1.5 MANFAAT PENELITIAN 1.5.1 PRAKTIS Dengan adanya pembangunan rumah dinas susun TNI AD di wilayah Markas Kodim IV/Dipoenegoro diharapkan mampu menjadi tempat tinggal yang dapat menampung segala bentuk aktfitas yang bersifat

secara

militer

sekaligus

mendukung

Markas

Kodim

IV/Dipoenegoro sebagai wilayah teritorial TNI terbaik sehingga dapat meningkatkan kinerja prajurit di daerah. 1.5.2 AKADEMIS 

Memberikan tambahan referensi untuk kajian – kajian mengenai perencanaan dan perancangan rumah susun sebagai bangunan bertingkat vertikal yang dibangun didalam suatu lingkungan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang memiliki fasilitas penunjang bersama, melalui pendektan arsitektur modern tropis.



Menjadi bahan kajian studi banding dalam rangka penelitian lebih lanjut



Memberi gambaran terhadap pola kegiatan dan aktifitas pelaku pada prajurit TNI serta dapat menjadi acuan dalam merancang rumah susun tanpa mengabaikan standar-standar perancangan yang ditetapkan dalam merancang rumah susun.

23

1.6 METODE PENELITIAN 1.6.1 MACAM DATA Tabel 1. 7 Kebutuhan data No 1

Kebutuhan data

Sumber data

Jumlah anggota


TNI AD wilayah

kota Magelang

Bentuk

Sifat

Instrumen

Angka

Kuantitatif

Dokumen

Data BMG dan referensi

Angka,

Kualitatif

Dokumen

yang diunduh melalui

Peta

Angka

Kualitatif

Dokumen

BAPEDA, dan referensi

Angka,

Kuantitatif,

Dokumen

yang diunduh melalui

Peta

Kualitatif

kemudian

Kodim IV/Dipoenegoro kota Magelang 2

Iklim

internet 3

Curah hujan

Data BMG dan referensi yang diunduh melalui internet

4

Kontur

internet

pembuatan model kontur dengan menggunakan Sketchup

5

Teori Arsitektur

Buku, Referensi jurnal

modern tropis 6

Studi

Kualitatif

Data sekunder

Dokumen

Kualitatif

Dokumen

Dokumen

Kualitatif

Dokumen

Peta

Kualitatif

Dokumen

literature

Peraturan Rumah


dinas khusus

kota Magelang

Militer 7

Peraturan daerah


Kota Magelang

yang diunduh melalui internet

8

Peta RTRW Kota


Magelang

yang diunduh melalui internet

1.6.2 METODE PENGUMPULAN DATA Dalam metode pengumpulan data, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan data berdasarkan sumber.

Sumber data yang

digunakan dalam penulisan ini ada 2 macam:

24

1. Data Primer : Data primer adalah data yang diperoleh dengan pengamatan langsung dari sumber data utama. Sumber data diperoleh dari penelitian langsung ke lapangan dengan cara survey dan wawancara terhadap beberapa narasumber dengan bantuan alat rekam yaitu kamera, alat tulis, dan alat ukur. 2. Data Sekunder : Data sekunder adalah data yang diperoleh datau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) seperti sumber pustaka atau sumber lainnya. Data sekunder berupa data kearsipan, diperoleh dari kantor – kantor yang relevan atau melalui instansi - instansi terkait.Untuk data dari studi literatur diperoleh dari buku yang relevan berdasarkan topik dan kasus yang sudah dipilih. 1.6.3 METODE ANALISIS Analisis dilakukan sejak berada di lapangan dengan melakukan pengelompokan data berdasar sumbernya dengan menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain untuk kemudian di identifikasi. Untuk data yang bersifat kualitatif dijabarkan dalam bentuk uraian sistematis sedangkan untuk mengolah data kuantitatif digunakan dalam bentuk penyajian tabel. Proses dalam melakukan analisis adalah : 1. Mengelompokan data yang diperoleh berdasarkan sumber 2. Melakukan proses penyederhanaan data sehingga didapatkan data yang benar – benar diperlukan. 3. Menampilkan data berupa tabel untuk memudahkan analisis 4. Mengolah data melalui pendekatan arsitektur hijau 1.6.4 METODE PENARIKAN KESIMPULAN Metode penarikan

kesimpulan dari penelitian ini

dengan

mencocokan data yang diperoleh dari instansi terkait dengan data dan kondisi sebenarnya dilapangan. Kemudian hasil analisis dipadukan

25

dengan aspek arsitektur hijau sehingga tercapai perancangan Rumah Dinas Susun TNI AD Kodim IV/Dipoenegoro kota Magelang yang dapat menerminkanpenataan kawasan yang berkarakter yang selaras dengan lingkungan sekitar. 1.7 LINGKUP PEMBAHASAN 1.7.1 LINGKUP SPASIAL Pengambilan ruang lingkup ini didasarkan pada keberadaan kodim IV/Dipoenegoro sebagai kwawasan yang mayoritas penduduk nya bekerja sebgai pengerajin PNS

dibidang militer dan prajurit TNI AD Kodim

IV/Dipoenegoro. Kawasan Wilayah Militer ini mempunyai luas kurang lebih

Gambar 1.5 : Lokasi Kawasan Militer Sumber : Foto udara Desa Karanganyar dari googlemaps.com/satelit kemudian diolah

Adapun batas - batas wilayah Dusun Nglipoh adalah sebgai berikut : 

Sebelah utara



Sebelah selatan : Kelurahan Gelangan



Sebelah barat

: Kelurahan Wates



Sebelah timur

: Kelurahan Potrobangsan

: Kelurahan Wates

Luas tapak yang digunakan sebagai wilayah studi minimal 5000m2 dengan asumsi yang mempertimbangkan obyek studi yang akan diolah sebagai penekanan studi meliputi elemen-elemen pembentuk bangunan massa jamak, serta elemen pelengkap tata ruang luar dan tata ruang dalam. 26

1.7.2 LINGKUP SUBSTANSIAL Ruang lingkup substansial pada penelitian ini dibatasi pada permasalahan perancangan bangunan massa jamak beserta lingkungan sekitarnya, yang memfokuskan terciptanya bangunan modern tropis dengan memperhatikan pada pengolahan tata ruang dalam maupun tata ruang luar sehingga menciptakan bangunan dan penataan lingkungan yang berkarakter formal dan dapat lebih membuat penghuni merasa aman , nyaman, dengan suasana militer.. Adapun lingkup substansial pada desain ini agar bisa tercapai dan tidak meluas adalah : 

Pola

kegiatan

para

prajurit

TNI

di

lingkungan

Kodim

IV/Dipoenegoro. 

Kondisi eksisting lingkungan Kodim IV/Dipoenegoro meliputi akses kawasan, kondisi infrsturktur, tata guna lahan, persebran unit – unit pengerajin.



Tata ruang dalam meliputi penataan ruang unit rumah tinggal, ruang penjemuran, ruang komunal anggota keluarga prajurit.



Tata ruang luar melalui penataatan lokasi parkir, fasilitas umum, penataan unit – unit pengerajin gerabah, dan area bakar berdasarkan kontur dan letak vegetasi sehingga menciptakan penataan kawasan yang berkarakter dan menciptkan keselarasan pada lingkungan sekitar dengan pendekatan modern tropis.

27

1.8 KEASLIAN PENELITIAN Tabel 1. 8 Keaslian Penelitian No

Nama

Judul Skirpsi

Tahun

Perguruan

Keterangan

Tinggi

1

Budi

Prasetyo

Samadikum

2009 Perancangan Rumah Susun Sederhana

Universitas

Fokus : Pendektan

Atma Jaya

Pendekatan struktur

Yogyakarta

Lokus : Kabupaten Jepara

Sewa (rusunawa) Di Jepara

2

Armita

Rumah

Dambadiyati

Susun

2014

Universitas

Fokus : Studi

Sederhana di Sleman

Atma Jaya

Bentuk berdasarkan

Wisata

Yogyakarta

arsitektur

Yang

Rekreatif

3

Selvi Maulani

keberlanjutan

Rumah Sususn Milik

2014

di Jakarta

Universitas

fokus : Pendekatan

Diponegoro

desain

modern

gereen architecture

4

Nestor

Raditya

Manohara

Rumah

Sususn

din

2011

Yogyakarta

Universitas

Fokus :-

Atma Jaya

Lokus : Yogyakarta

Yogyakarta

5

Ardha

Rumah

Susun

swa

Ajiyunantha

Buruh

Pabrik

di

2012

Universitas

Fokus : -

Diponegoro

Lokus :

kawasan Industri Kota

Pedurungan, Kota

Semarang

Semarang

28

1.9 TATA LANGKAH Bab I : Pendahuluan Latar Belakang Proyek Pengadaan Proyek Mencari dan menjelaskan alasan utama proyek diadakan Perkotaan sudah memasuki fase permasalahan tentang urban Kota Magelang merupakan daerah bermata pencaharian militer terbanyak dibanding kota-kota lain di Jawa Tengah Terbatasnya lahan di lingkungan Kodim IV/Dipoenegoro untuk mendirikan bangunan rumah dinas Rumah Susun Dinas menjadi alternatif fasilitas hunian khusus anggota TNI AD Kodim IV/dipoenegoro

Permasalahan Proyek Mencari dan menjelaskan alasan utama proyek diadakan Peraturan tentang Pendayagunaan tentang Rumah Dinas TNI AD Tipe Rumah Dinas TNI sesuai Hakekatnya Terbatasnya lahan di lingkungan Kodim IV/Dipoenegoro untuk mendirikan bangunan rumah dinas Penataan Lingkungan rumah dinas yang belum tertata dengan baik

Penekanan

Menjelaskan penggunaan studi pendekatan yang dilakukan dalam pemecahan masalah perencanaan dan perancangan yang akan dilakukan pada Rumah Dinas Susun di lingkungan Kodim IV/Dipoenegoro yang mana menggunakan pendekatan Arsitektur Tradisional Hijau. Bagaimana merencanaka sebuah Rumah Dinas Susun TNI AD Kodim IV/Dipoenegoro sebagai Rumah Dinas Susun yang bukan hanya menyediakan fasilitas hunian saja, tetapi lengkap dengan fasilitas sarana dan prasarananya yang memfokuskan pada style modern tropis pada bangunan dan lingkungan melalui pengolahan tata ruang dalam maupun tata ruang luar sehingga menciptakana bangunan dan penataan lingkungan rumah dinas susun yang berkarakter berdasarkan pendekatan Modern Tropis ?

Bab II : Tinjauan Umum Rumah Susun dan Rumah Dinas Bab III : Tinjauan Kawasan Sekitar Bab IV : LANDASAN TEORI Bab V : ANALISIS PERANCANGAN RUMAH DINAS SUSUN

29

ANALISIS SITE

ANALISIS PERANCANGAN SESUAI PENDEKATAN ARSITEKTUR MODERN TROPIS

ANALISIS TATA RUANG DALAM DAN LUAR

Bab VI : ANALISIS PERANCANGAN RUMAH DINAS SUSUN Konsep perancangan rumah dinas susun baik dari progamatik maupun penekanan desain

Lampiran

1.10 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I : PENDAHULUAN Berisi tentang definisi, latar belakang pengadaan proyek, latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup penelitian, metode penelitian, keaslian penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM RUMAH DINAS SUSUN KHUSUS TNI Berisi pemahaman umum tentang rumah dinas, rumah susun, pengertian dan diskripsi rumah susun, pengertian dan diskripsi rumah dinas,jenis – jenis rumah susun, jenis-jenis rumah dinas, proses aktivitas prajurit TNI, tinjauan tentang beberapa rumsh dinas susun khusus TNI di beberapa daerah.

BAB II : TINJAUAN KAWASAN / WILAYAH Berisi tinjauan khusus mengenai lokasi perancangan Rumah Dinas Sususn TNI AD Kodim IV/Dipoenegoro Kota Magelang. Meliputi kondisi eksisting, kondisi administratif, kondisi geografis, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi sarana dan prasrana, kondisi infrastruktur, kondisi utilitas

BAB IV : LANDASAN TEORI PERANCANGAN Berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan tata ruang luar dan tata ruang dalam, serta tinjauan pustaka mengenai Arsitektur hijau yang mendukung proses analisis untuk pemecahan masalah. 30

BAB V : ANALISIS Membahas kajian – kajian yang berkaitan dengan analisis pelaku, analisis kegiatan, kebutuhan ruang, analisis hubungan antar ruang, dan analisis site, analisis struktur.

BAB VI : KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN Bab ini berisi tentang konsep dasar perancangan dan perencanaan Rumah Dinas Susun khusus TNI AD Kodim IV/Dipoenegoro yang merupakan hasil dari analisis untuk diterapkan dalam bentuk fisik bangunan dan penataan kawasan.

31

BAB I PENDAHULUAN 1.1 DEFINISI

Recommend Documents