BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Salah satu dasar moral dari adanya suatu persetujuan tindakan kedokteran adalah menghormati martabat manusia (respect for person), yang mana setiap individu (pasien) harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki otonomi (hak untuk menentukan nasib sendiri). Pasien sendiri-lah yang berhak menentukan apa yang boleh dilakukan terhadap dirinya. Seperti diketahui bersama bahwa tindakan kedokteran dapat berupa preventif, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif. Persetujuan tindakan kedokteran telah diatur dalam UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada Pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat (6) dan dalam Permekes No. 290/Menkes/ Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Dengan adanya UU dan Permenkes yang mengatur tentang Persetujuan tindakan kedokteran, maka setiap tenaga medik wajib melaksanakannya. Tentu saja, persetujuan yang diberikan oleh pasien terjadi setelah pasien mendapatkan penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran tersebut. Persetujuan yang diberikan pasien dapat secara tertulis maupun tidak tertulis. Persetujuan tidak tertulis dapat diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang dapat diartikan sebagai ucapan setuju. Namun apabila persetujuan lisan yang diberikan dianggap meragukan maka dapat dimintakan persetujuan secara tertulis. B. Definisi 1. Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. 2. Keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung atau saudara-saudara kandung. 3. Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostic, terapiutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien. 4. Tindakan invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien. 5. Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan. 6. Dokter atau dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1
C. Tujuan a. Tujuan Umum Sebagai panduan dalam pelaksanaan pelayanan di RS Mutiara Hati yang berkaitan dengan persetujuan tindakan kedokteran. b. Tujuan Khusus 1. Menghargai hak pasien dan keluarganya dalam segala tindakan kedokteran yang akan dilakukan. 2. Melaksanakan persetujuan tindakan kedokteran sesuai dengan undang-udang, budaya dan adat-istiadat yang berlaku. 3. Sebagai dasar dalam pendokumentasian persetujuan tindakan kedokteran.
BAB II RUANG LINGKUP 1. Panduan persetujuan tindakan kedokteran dilakukan oleh pimpinan dan seluruh staf RS Mutiara Hati. 2. Persetujuan tindakan kedokteran merupakan hak bagi seluruh pasien dan keluarga pasien yang mendapat kan perawatan di RS Mutiara Hati. 2
BAB III TATA LAKSANA Persetujuan Tindakan Kedokteran (acuan : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor
290/MENKES/PER/III/2008
Tentang
Persetujuan
Tindakan
Kedokteran)
3
Pernyataan persetujuan (lnformed Consent) dari pasien didapat melalui suatu proses yang ditetapkan rumah sakit dan dilaksanakan oleh staf yang terlatih, dalam bahasa yang dipahami pasien Informed consent diperoleh sebelum operasi, anestesi, penggunaan darah atau produk darah dan tindakan serta pengobatan lain yang berisiko tinggi. Semua tindakan kedokteran harus mendapat persetujuan pasien dan atau keluarga setelah mendapat penjelasan yang cukup tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut dari Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP). Yang berhak untuk memberikan persetujuan setelah mendapatkan informasi adalah. a.Pasien sendiri, yaitu apabila telah berumur 21 tahun atau telah menikah. b.Bagi pasien dibawah umur 21 tahun, persetujuan (informed consent) atau Penolakan Tindakan Medis diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut : 1) Ayah/ Ibu Kandung 2) Saudara – saudara kandung c.Bagi pasien dibawah umur 21 tahun dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya berhalangan hadir, persetujuan (Informed Consent) atau Penolakan Tindakan medis diberikan oleh mereka menurut hak sebagai berikut : 1) Ayah/Ibu Adopsi 2) Saudara – saudara Kandung 3) Induk Semang d.Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, persetujuan (Informed Consent) atau penolakan penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka menurut hak sebagai berikut: 1) Ayah/Ibu kandung 2) Wali yang sah 3) Saudara – Saudara Kandung e.Bagi pasien dewasa yang berada dibawah pengampunan (curatelle) Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan menurut hal tersebut. 1) Wali 2) Curator f. Bagi Pasien dewasa yang telah menikah/ orang tua, persetujuan atau penolakan tindakan medik diberikan oleh mereka menurut urutan hal tersebut. 1) Suami/ Istri 2) Ayah/ Ibu Kandung 3) Anak- anak Kandung 4) Saudara – saudara Kandung
4
Informed consent menginformasikan tentang : diagnosis (Working Diagnosis/WD & Differential Diagnosis/DD), dasar diagnosis, tindakan kedokteran, indikasi tindakan, tata cara, tujuan, risiko, komplikasi, prognosis, alternatif & risiko. Sebuah tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dan ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran. Keputusan untuk melakukan tindakan kedokteran pada saat gawat darurat dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang dicatat di dalam rekam medik. Dalam hal dilakukannya tindakan kedokteran saat gawat darurat, dokter atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat. Persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan sebelum dimulainya tindakan. Pembatalan persetujuan tindakan kedokteran harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberi persetujuan. Segala akibat yang timbul dari pembatalan persetujuan tindakan kedokteran menjadi tenggung jawab yang membatalkan persetujuan. Pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Penjelasan tentang tindakan kedokteran mencakup: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan Alternatif tindakan lain dan resikonya Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan Perkiraan pembiayaan.
Penjelasan tentang diagnosa dan keadaan kesehatan pasien dapat meliputi : 1. Temuan klinis dari hasil pemeriksaan medis 2. Diagnosis penyakit, atau dalam hal belum dapat ditegakkan, maka sekurangkurangnya diagnosis kerja dan diagnosis banding 3. Indikasi atau keadaan klinis pasien yang membutuhkan dilakukannya tindakan kedokteran 4. Prognosis apabila dilakukan tindakan dan apabia tidak dilakukan tindakan Penjelasan tentang tindakan kedokteran yang dilakukan meliputi : a. Tujuan tindakan kedokteran yang dapat berupa tujuan preventif, diagnostik, terapiutik ataupun rehabilitatif b. Tata cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah tindakan, serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi
5
c. Alternatif tindakan lain berikut kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan tindakan yang direncanakan d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masing-masing alternatif tindakan e. Perluasan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat akibat risiko dan komplikasi tersebut atau keadaa tak terduga lainnya. Penjelasan tentang risiko dan komplikasi tindakan kedokteran adalah semua risiko dan komplikasi yang dapat terjadi mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan, kecuali : a. Risiko dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan umum b. Risiko dan komplikasi yang sangat jarang terjadi atau yang dampaknya sangat ringan c. Risiko dan komplikasi yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya (unforeseeable) Penjelasan tentang prognosis meliputi : a. Prognosis tentang hidup-matinya (ad vitam) b. Prognosis tentang fungsinya (ad functionam) c. Prognosis tentang kesembuhan (ad sanationam)
BAB IV DOKUMENTASI 1. Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh seluruh penyelenggara RS dengan menggunakan format yang sudah disediakan oleh Rekam Medis 2. Seluruh tindakan berhubungan dengan persetujuan tindakan kedokteran yang dilakukan di catat dalam informed consent oleh dokter atau dokter gigi yang meliputi : a. Tanggal b. Waktu c. Nama dan Tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan
6
