BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Rencana Strategis SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung atau yang
selanjutnya disebut Renstra DISHUB Kab. Bandung adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra DISHUB Kab. Bandung ini adalah Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung 2011 – 2015 menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015. Fungsi Renstra Perhubungan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan
pencapaian
sasaran
program
yang
ditetapkan
dalam
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui perumusan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan bidang perhubungan. Sebagaimana Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/65-Bappeda Tanggal 24 Januari 2014, menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015; bahwa penyusunan Perubahan Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD berikut perubahannya. Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015 ini tetap menimbang pada Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra DISHUB Provinsi Jawa Barat. Perubahan Renstra ini akan berdampak besar pada dokumen perencanaan DISHUB Kab. Bandung untuk periode Tahun 2015 (Renja 2015).
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015
I-1
B.
LANDASAN HUKUM Struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan DISHUB Kab. Bandung serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran urusan perhubungan di Kabupaten Bandung dilandasi oleh peraturan perundangundangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015
I-2
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan; 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan; 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Jalan; 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya; 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan Teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas pada Kendaraan Bermotor; 20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum; 22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan; 23. Keputusan
Menteri
Perhubungan
Nomor
KM.
69
Tahun
1993
tentang
Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan; 24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 70 Tahun 1993 tentang Tarif Penumpang dan Barang di Jalan; 25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor; 27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan; 28. Keputusan
Menteri
Perhubungan
Nomor
KM.
35
Tahun
2003
tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum; 29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015
I-3
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri; 31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Masal Berbasis Jalan; 32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau; 33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 98 Tahun 2013 tentang
Standar
Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung; 35. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Bandung
Nomor
9
Tahun
2012
tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Bandung; 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015; 40. Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
C.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 –
2015 ini adalah penyesuaian Renstra 2011 – 2015 dengan perubahan RPJMD Kabupaten Bandung, dengan tujuan agar rumusan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan bidang perhubungan di Kabupaten Bandung lebih akuntabel dan realistis optimis sehingga dapat tercapai sebagaimana target yang ditetapkan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015
I-4
D.
SISTEMATIKA PENULISAN Adapun pokok bahasan dalam penulisan Perubahan renstra DISHUB Kab. Bandung
Tahun 2011 – 2015 serta susunan garis besar isi dokumen perencanaan ini adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Mengemukakan latar belakang penyusunan Renstra terkait dengan pengertian dan fungsi Renstra, terkait dengan RPJMD dan penyelenggaraan pembangunan di daerah, provinsi, serta pada tingkat pemerintah pusat.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DISHUB Kab. Bandung dalam penyelenggaraan urusan perhubungan dan pos telekomunikasi, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DISHUB Kab. Bandung periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas DISHUB Kab. Bandung yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung ini.
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktorfaktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, memaparkan juga faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DISHUB Kab. Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, perumusan isu strategis pelayanan SKPD, telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, serta memaparkan implikasi RTRW dan telaahan isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015
I-5
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Mengemukakan rumusan pernyataan visi dan misi DISHUB Kab. Bandung, tujuan, strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran jangka menengah DISHUB Kab. Bandung.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DISHUB KAB. BANDUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Mengemukakan indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DISHUB Kab. Bandung sampai dengan Tahun 2015 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2011 – 2015
I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG Pada BAB II ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DISHUB Kab. Bandung dalam penyelenggaraan urusan perhubungan dan pos telekomunikasi, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DISHUB Kab. Bandung 2005 – 2010, mengemukakan capaian program prioritas DISHUB Kab. Bandung yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD 2005 – 2010, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung ini.
A.
TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berdasarkan PERDA Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung No. 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan dan sebagian bidang komunikasi dan informatika. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Bandung membawahkan: 1. Sekretariat, membawahkan: a. Sub Bagian Penyusunan Program; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan; dengan fungsi perencanaan, penetapan rumusan kebijakan, pelaporan dan evaluasi serta koordinasi pelayanan kesekretariatan, meliputi: koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu; pelayanan
administratif
Dinas,
pengelolaan
administrasi
umum
dan
kerumahtanggaan; Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-1
pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; pengelolaan administrasi kepegawaian; administrasi pengelolaan keuangan; pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas; pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas. 2. Bidang Lalu Lintas, membawahkan: a. Seksi Manajemen Lalu Lintas; b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian. dengan fungsi: penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan lalu lintas; penetapan rencana umum jaringan lalu lintas jalan; penetapan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas; penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten; penetapan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di wilayah kabupaten; penetapan penyelenggaraan andalalin di wilayah kabupaten; penetapan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten; penetapan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kabupaten; penetapan pelayanan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten; penetapan pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas; penetapan pelayanan pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-2
penetapan pemberian rekomendasi pemasangan periklanan pada kawasan selektif; pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan lalu lintas. 3. Bidang Angkutan, membawahkan: a. Seksi Angkutan Orang; b. Seksi Angkutan barang; c. Seksi Angkutan Khusus dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP). dengan fungsi: penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan pengelolaan angkutan; penetapan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan dalam trayek dan angkutan perintis; penetapan pemberian izin trayek angkutan perdesaan / angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten; penetapan penyusunan jaringan lintas angkutan barang; penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi; penetapan pemberian izin operasi angkutan taksi; penetapan pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa; penetapan pemberian izin usaha angkutan pariwisata dan angkutan barang; penetapan pemberian ijin dispensasi angkutan umum dalam trayek; penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten; penetapan penyusunan rencana umum jaringan sungai dan danau; penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau; penetapan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan; penetapan pemberian izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau; penetapan pemetaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi; penetapan pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau; penetapan pengawasan pengoperasian angkutan sungai dan danau; penetapan rumusan kebijakan penggunaan kendaraan tidak bermotor; pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan angkutan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-3
4. Bidang Teknik Prasarana, membawahkan: a. Seksi Terminal; b. Seksi Parkir; c. Seksi Pos dan Telekomunikasi. dengan fungsi: penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan teknik prasarana; penetapan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten; penetapan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten; penetapan pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang; penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C; penetapan pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C; penetapan pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B dan Tipe C; penetapan pembangunan dan pengoperasian terminal angkutan barang; penetapan penunjukan lokasi penimbangan muatan kendaraan angkutan barang; penetapan penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan; penetapan pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan; penetapan pemberian izin dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen; penetapan pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; penetapan pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end); penetapan pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; penetapan pemberian izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G); penetapan
pengawasan
/
pengendalian
pelaksanaan
pembangunan
telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya; penetapan pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-4
penetapan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; penetapan
pemberian
izin
galian
untuk
keperluan
penggelaran
kabel
telekomunikasi; pelaksanaan perhitungan teknis sebagai dasar penetapan retribusi izin hinder ordonantie (ordonansi gangguan); penetapan pemberian izin instalansi penangkal petir dan genset; penetapan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi; penetapan pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi; pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan teknik prasarana. 5. Bidang Teknik Keselamatan, membawahkan: a. Seksi Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB); b. Seksi Teknik Perbengkelan; c. Seksi Penyuluhan. dengan fungsi: penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan teknik keselamatan; penetapan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor; penetapan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; pelaksanaan penunjukan lokasi dan pengelolaan pemeriksaan kendaraan bermotor; pelaksanaan penilaian dan penghapusan kendaraan bermotor; pelaksanaan pelayanan administrasi pendaftaran dan registrasi dan mutasi serta numpang uji kendaraan bermotor; pelaksanaan pemeliharaan peralatan pemeriksaan kendaraan bermotor; pelaksanaan pengaturan tentang pembatasan mengangkut orang dengan kendaraan tidak bermotor; penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengelolaan teknik perbengkelan; pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bemotor; pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis oleh bengkel umum kendaraan bermotor;
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-5
pelaksanaan rumusan kebijakan dalam pembuatan karoseri kereta gandengan, kereta tempelan, bak muatan, modifikasi serta alat wajib memenuhi persyaratan teknis kendaraan bermotor; pelaksanaan
rumusan
kebijakan
dalam
pemberian
pelayanan
perijinan
penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor; pelaksanaan penetapan ketentuan tambahan susunan alat – alat tambahan pada mobil bus dan penumpang umum sebagai kendaraan umum; pelaksanaan
pembinaan
operasional
bengkel
di
bidang
peningkatan
profesionalisme bagi tenaga mekanik melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan arahan terhadap ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor; pelaksanaan penelitian dan pengembangan pelayanan penyuluhan perhubungan; pelaksanaan pelayanan penyuluhan perhubungan; pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan penyuluhan perhubungan; pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan penyuluhan perhubungan; pelaksanaan penyusunan penyuluhan dan pembinaan pemakai jalan; pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan teknik keselamatan. Adapun melekat pada tugas pokok dan fungsi yang diemban, bahwa
Dinas
Perhubungan juga dibebani tugas selaku pengelola PAD Bidang Perhubungan dari sektor: 1. Retrbusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor air. 3. Retribusi Terminal; Retribusi atas pelayananan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. 4. Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum; Retribusi pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-6
Gambar II-1: Bagan Struktur Organisasi DISHUB Kab. Bandung
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-7
B.
SUMBER DAYA DISHUB KAB. BANDUNG Kekuatan sumber daya manusia (SDM) di DISHUB Kab. Bandung pada posisi
Tanggal 31 Desember 2013 adalah seperti tergambar pada Tabel I-1 dan Tabel I-2. Tabel II-1: Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Jabatan Status Kepegawaian / Golongan
No.
II b
Esselon III a III b
IV a
JAFUNG
JFU
Jml.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL) Kategori I Kategori II Non Kategori
1 1 -
1 1 -
4 3 1 -
15 3 12 -
15 6 9 -
137 27 98 12 16 767 46 525 196
173 8 46 107 12 16 767 46 525 196
1
1
4
15
15
920
956
a b c d 2 3 a b c
JUMLAH
Tabel II-2: Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
No.
Pendidikan
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2
SD SMP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 JUMLAH
Status Kepegawaian PHL PNS
PTT
Kategori I
Jml.
Kategori II
Non Kategori
3
4
5
6
7
8
1 7 114 4 7 2 25 13
12 2 2 -
2 32 4 8 -
19 86 319 7 31 63 -
196 -
20 291 477 0 11 44 2 98 13
173
16
46
525
196
956
Dari Tabel II-1 dapat terlihat bahwa kebutuhan pegawai di DISHUB Kab. Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak dapat dipenuhi oleh jumlah PNS yang tersedia. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan untuk menangani wilayah Kabupaten Bandung yang luas, terutama dalam hal pengendalian lalu lintas, terminal dan parkir, banyak memanfaatkan tenaga PHL. Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-8
PHL Non Kategori ditugaskan di sekretariat sejumlah 23 orang, terminal 49 orang dan yang bertugas sebagai juru parkir sebanyak 124. Sampai dengan saat ini, data tingkat pendidikan tenaga PHL Non Kategori masih belum ada. Di dalam Tabel I-2, untuk sementara ditempatkan pada tingkat pendidikan rata-rata SMP. Tabel II-1 dan Tabel II-2 di atas menunjukkan kekuatan SDM DISHUB Kab. Bandung yang cukup memprihatinkan, di mana jumlah PTT dan PHL (81,9%) jauh lebih besar dari jumlah PNS (18,1%). Sampai dengan 31 Desember 2013, hanya sebagian kecil SDM yaitu sebesar 17,57% yang sudah mengenyam pendidikan perguruan tinggi, walaupun meningkat dibanding Tahun 2012 yang hanya mencapai angka 15,12%. Sumber daya lainnya yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah: 1. Kendaraan Dinas dan Operasional. Inventaris kendaraan dinas dan operasional DISHUB Kab. Bandung berdasar kondisi dan umur ekonomis adalah sebagai berikut:
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-9
Tabel II-3: Inventaris Kendaraan Dinas dan Operasional Uraian
Nomor Kendaraan
Tahun
Usia Kendaraan
2013 1996 2007 2004 2007 2003 2003 2003 2000 1998 1997 1995 1992 1992
1 tahun 18 tahun 7 tahun 10 tahun 7 tahun 11 tahun 11 tahun 11 tahun 14 tahun 16 tahun 17 tahun 19 tahun 22 tahun 22 tahun
2011 2007 2007 2005 2005 2005 2001 2013 2013 2007 2004 2004 2001 2001
3 tahun 14 tahun 14 tahun 9 tahun 9 tahun 9 tahun 13 tahun 1 tahun 1 tahun 7 tahun 10 tahun 10 tahun 13 tahun 13 tahun
Kendaraan Roda 4 Kendaraan Pejabat Eselon II PATWAL Unit PKB Keliling Kendaraan Operasional
PATWAL
D 1111 S D 1163 V D 8117 V D 1164 V D 1137 V D 1038 V D 1263 V D 54 S D 1213 V D 1345 V D 1169 V D 1244 V D 8454 S Kendaraan Roda 2 D 4430 V D 3026 V D 3027 V D 2205 V D 2206 V D 2207 V D 2564 S
Kendaraan Operasional D 3028 V D 2110 S D 4818 S D 2562 V D 2563 V 2. Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
Unit pelayanan PKB yang dimiliki DISHUB Kab. Bandung adalah sebanyak 2 (dua) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit pelayanan statis di kantor induk, dan 1 (satu) unit pelayanan keliling yang digunakan untuk pengujian kendaraan bermotor di kantor layanan Cileunyi dan Baleendah, serta untuk pelayanan PKB di daerah lainnya terutama dalam rangka Pelayanan Terpadu Sabilulungan. Memperhatikan petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang perhubungan, bahwa Kabupaten Bandung optimalnya memiliki 6 (enam) unit pelayanan PKB – unit statis dan/atau unit keliling.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-10
3. Prasarana Terminal Penumpang Umum. Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal penumpang dikelompokkan menjadi: a. Terminal Tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan. b. Terminal Tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk AKDP, angkutan kota dan angkutan pedesaan. c. Terminal Tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan. Sebagaimana Keputusan Bupati Bandung Nomor 550/Kep.129-Dishub/2013 Tanggal 19 Februari 2013 tentang Penetapan Lokasi Terminal Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung, bahwa di Kabupaten Bandung terdapat 9 (sembilan) terminal dengan rincian sebagai berikut: Tabel II-4: Terminal Penumpang Umum di Kab. Bandung
1.
Nama Terminal Cileunyi
2.
No.
Tipe
Lokasi
Pemilik Lahan
B
Ds. Cileunyi Wetan Kec. Cileunyi
Ds. Cileunyi Wetan
Cicalengka
B
Pemkab
3.
Baleendah
B
4.
Ciparay
B
5.
Majalaya
B
6.
Soreang
B
7.
Banjaran
B
8.
Pangalengan
B
9.
Ciwidey
B
Ds. Cicalengka Kulon Kec. Cicalengka Kel. Baleendah Kec. Baleendah Ds. Pakutandang Kec. Ciparay Ds. Majakerta Kec. Majalaya Ds. Soreang Kec. Soreang Ds. Banjaran Kulon Kec. Banjaran Ds. Pangalengan Kec. Pangalengan Ds. Ciwidey Kec. Ciwidey
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
Pemkab Ds. Pakutandang Pemkab Pemkab Pemkab Pemkab
Keterangan Direncanakan untuk peningkatan fungsi sebagai Terminal Tipe A Luas tanah: 5.670 m2 Luas tanah: 7.196,35 m2
Luas tanah: 3.526 m2 Luas tanah: 1.902,89 m2 Luas tanah: 3.420 m2 Luas tanah: 5.000 m2
PT. Primatama
II-11
Terminal Cileunyi terbangun di atas lahan Pemerintah Desa. Terminal ini ditetapkan sebagai Terminal Tipe B, walaupun luasan lahan dan fasilitas di dalamnya sangat tidak memenuhi standar operasional Terminal Tipe B. Sementara itu, kawasan Cileunyi merupakan titik temu jalur transportasi dari Jakarta dan sekitarnya yang menuju arah selatan (Garut, Tasikmalaya dan sekitarnya, terus ke arah Jawa Tengah/Timur) dan yang menuju arah utara (Sumedang, Cirebon dan sekitarnya terus ke arah Jawa Tengah/Timur). Memperhatikan potensi dan aktifitas real AKAP yang menaikkan dan menurunkan penumpang di Kawasan Cileunyi, bahwasanya Kawasan Cileunyi sangat tepat untuk pengembangan Terminal Tipe A. Dengan demikian, beban bagi Kota Bandung dalam konteks Bandung Metropolitan Area (BMA) dapat dikurangi. Namun pun demikian, penunjukkan Kawasan Cileunyi sebagai lokasi Terminal Tipe A di BMA tidaklah mudah, dikarenakan masih belum tercapainya kata sepakat antara Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten/Kota di BMA terkait kepentingan masing-masing tingkat pemerintahan, pertimbangan keilmuan, kajian, administrasi serta perencanaan. Kecamatan Soreang merupakan Ibukota Kabupaten Bandung. Untuk ukuran ibukota, Kecamatan Soreang tidak memiliki Terminal Tipe B yang layak. Tabel II-5: Data Terminal Soreang Luas Tanah Daya Tampung Luas Bangunan Kantor Luas Ruang Tunggu Luas Toilet Status Kepemilikan Potensi kendaraan berdasarkan pengisian jalur trayek Jumlah kendaraan beroperasi per hari
1902,89 m2 35 kendaraan 63 m2 Tidak ada 2 buah, 21 m2 Milik Pemkab Bandung 1698 angkot, 75 L300, 15 bus 534 angkot, 8 L300, 8 bus
Sumber: Studi Kelayakan Pengembangan Terminal Penumpang di Soreang (DISHUB Kab. Bandung, 2012)
Memperhatikan data Terminal Soreang (Tabel I-3), jelas terlihat bahwa luasan terminal tidak mampu menampung sejumlah kendaraan yang beroperasi setiap hari keluar/masuk terminal. Hal ini mengakibatkan aktifitas kendaraan umum dan penumpang yang seharusnya dilakukan di dalam terminal, menjadi tumpah ruah ke ruas jalan di sekitar terminal. Menindaklanjuti kondisi eksisting dan urgensitas kebutuhan prasarana terminal, serta potensi pengembangan jaringan trayek AKDP menuju Ibukota Kabupaten Bandung, sangatlah tepat dilaksanakan pengembangan terminal penumpang di Kawasan Soreang.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-12
Pembangunan Terminal Tipe B tentunya membutuhkan anggaran yang jumlahnya sebanding (bahkan lebih untuk beberapa terminal) dengan seluruh anggaran belanja langsung DISHUB Kab. Bandung Tahun 2013. Beberapa lintasan dalam jaringan trayek lokal Kabupaten Bandung masih belum terlayani oleh Terminal Tipe C. Pengembangan Terminal Tipe C di Kabupaten Bandung direncanakan tidak kaku berwujud seperti bangunan terminal pada umumnya, tetapi bisa saja berwujud seperti fasilitas U-Turn (fasilitas untuk berputar arah) yang dilengkapi dengan shelter yang berjumlah lebih dari 1 (satu) sehingga memiliki ukuran yang lebih panjang. Rencana lokasi pengembangan terminal tipe ini menyesuaikan dengan ujung dan pangkal lintasan trayek. Selain ke-9 terminal tersebut di atas, DISHUB Kab. Bandung memiliki lahan di Ds. Cingcin Kec. Soreang seluas 29.288 m2 yang pernah dioperasionalkan sebagai relokasi Terminal Soreang, namun sampai dengan Januari 2014 tidak difungsikan sebagai terminal penumpang umum dikarenakan kendala teknis operasional dalam implementasinya. 4. Prasarana Posko Pengamanan Lebaran. DISHUB Kab. Bandung memiliki fasilitas posko pengendalian dan pengamanan lalu lintas di Nagreg (luas tanah: 112 m2) dan Cijapati (luas tanah: 227 m2) yang digunakan terutama pada Masa Angkutan Lebaran setiap tahunnya.
C.
KINERJA PELAYANAN DISHUB KAB. BANDUNG Pencapaian kinerja pelayanan DISHUB Kab. Bandung beserta anggaran dan
realisasi pendanaan pelayanan SKPD berdasarkan Renstra periode sebelumnya (2005 – 2010) adalah sebagaimana terangkum dalam Tabel II-6 dan Tabel II-7 berikut ini. Namun pun demikian, target-realisasi-rasio capaian kinerja yang ditampilkan hanya untuk tahun ke-5 (Tahun 2010), dikarenakan pada renstra periode dimaksud belum menggunakan indikator SPM sebagai indikator kinerja. SPM Bidang Perhubungan baru mulai diaplikasikan di Kabupaten Bandung per Tahun 2012, menindaklanjuti Permen Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permen Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-13
Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sampai dengan Laporan Teknis Tahunan Kinerja Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Perhubungan Tahun 2013 dibuat, masih terdapat beberapa perbedaan persepsi tentang cara pengukuran capaian kinerja untuk beberapa indikator. Memperhatikan Tabel II-6 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja Renstra 2005 – 2010 sebagaimana disesuaikan dengan indikator kinerja Renstra 2010 – 2015 tercapai 100%, dan dicapai angka rata-rata rasio capaian kinerja Tahun 2010 sebesar 99,83%. Sementara berdasarkan Tabel II-7, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam hal pengelolaan hasil retribusi daerah memiliki trend yang sangat baik, di mana rata-rata pertumbuhan angka realisasi mencapai Rp. 1.074.960.233,- jauh lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan target yang hanya mencapai Rp. 123.605.00,-. Dari perbandingan angka tersebut dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan oleh DISHUB Kab. Bandung setiap tahunnya membuahkan hasil yang cukup signifikan dalam hal pengelolaan retribusi daerah bidang perhubungan. Angka rata-rata pertumbuhan diperoleh dari rumusan sebagai berikut: Rata-rata
Rp. Tahun n – Rp. Tahun (n-1) + Rp. Tahun (n-1) – Rp. Tahun (n-2) + ...
pertumbuhan
n
Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung berada pada kisaran Rp. 1 Milyar dengan realisasi yang seimbang.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-14
Tabel II-6: Pencapaian Kinerja Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Berdasar Renstra 2005 – 2010 NO (1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Indikator Kinerja (2)
Capaian target PAD Bidang Perhubungan (%) Tingkat ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor per populasi 4000 kendaraan wajib uji (%) Tingkat ketersediaan terminal angkutan penumpang (%) Tingkat ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan untuk jaringan jalan kabupaten (%) Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang VCR dan LoS Tingkat ketersediaan halte pada wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek (%) Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (% rata-rata dariapada rambu, marka, dan guardrill) Persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor Tingkat pengendalian komunikasi dan informasi (%)
Rata-rata rasio capaian kinerja Tahun 2010
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
Target SPM (2014)
Target IKK
Target Renstra 2005-2010 Tahun ke-5 (2010)
Realisasi Capaian Tahun ke-5 (2010)
Rasio Capaian Tahun ke-5 (2010)
(3)
(4)
(6)
(11)
(16)
N/A
N/A
90,00%
88,59%
98,43%
60%
N/A
33,33%
33,33%
100,00%
40%
N/A
66,67%
66,67%
100,00%
75%
N/A
38,52%
38,52%
100,00%
N/A
1:15
1:12
1:12
100,00%
N/A
N/A
0,84 (D)
0,84 (D)
100,00%
100%
N/A
0,37%
0,37%
100,00%
60%
N/A
0,35%
0,35%
100,00%
N/A
N/A
100,00%
99,83%
99,83%
N/A
N/A
40,00%
40,00%
100,00% 99,83%
II-15
Tabel II-7: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Periode Renstra 2005 – 2010 Uraian (1) PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Uraian (1) PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Hasil Retribusi Daerah BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
Anggaran pada Tahun 2008 2009 (2) (3)
2007 (2)
2010 (4)
2007 (5)
Realisasi pada Tahun 2008 2009 (6) (7)
2010 (8)
4.600.000.000
4.022.000.000
4.710.000.000
4.970.815.000 4.395.895.800 3.034.300.300
3.224.880.700 3.412.621.600
Commented [i1]: Sumber: keu Ada beda dengan lakip
5.148.780.000 7.913.576.000
5.930.398.000 5.642.875.000
6.258.036.000 3.758.842.025
8.152.351.750 4.984.126.260 5.332.566.179 4.652.875.950 7.574.915.025 4.914.693.500
7.379.274.711 7.870.351.959 3.566.539.060 4.492.583.631
Commented [i2]: Renstra RJP the biggest
Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2007 2008 2009 2010 (9) (10) (11) (12)
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) (13) (14)
95,56%
75,44%
68,47%
68,65%
123.605.000
1.074.960.233
96,80% 95,72%
89,92% 87,10%
117,92% 94,88%
96,54% 96,55%
1.001.190.583 1.086.900.017
2.459.758.237 1.188.846.353
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
Commented [i3]: Renstra RJP the biggest
Commented [i4]: Sumber: keu Ada beda dengan lakip
II-16
D.
TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pada Lampiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD, bahwa pada bagian ini seharusnya dikemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian dan Renstra DISHUB Prov. Jawa Barat, hasil telaahan RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini kemudian harus mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Namun pun demikian, pada Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung ini akan difokuskan pada analisis Renstra Kementerian Perhubungan dan RTRW Kabupaten Bandung, dengan asumsi bahwa analisis terhadap kedua hal tersebut cukup mengakumulasi dari keseluruhan hal yang seharusnya ditelaah. Membaca Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2010 – 2014, pada BAB II Evaluasi Pencapaian Target Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2005 – 2009, berikut adalah beberapa yang dapat disimpulkan terkait beberapa kewenangan yang ada pada Pemkab Bandung. 1. Transportasi Jalan a. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Fasilitas Transortasi Jalan Selama kurun waktu Renstra 2005 – 2009 realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal yang patut digarisbawahi di sini adalah terkait ketidaktercapaiannya target rehabilitasi terminal serta target peningkatan pelayanan angkutan umum. Bahwa sampai dengan tahun 2008 rasio pencapaian target kinerja hanya berkisar pada angka 37,04%, hal ini menunjukkan betapa sulitnya pengembangan terminal penumpang umum yang representative di Indonesia – termasuk di Kabupaten
Bandung.
Jikalaupun
alokasi
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
anggaran
tersedia,
ternyata
II-17
permassalahan non teknis, sosial dan budaya menjadi kendala yang sangat mendominasi. Upaya peningkatan pelayanan angkutan penumpang umum – terutama terkait pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan, kendala yang bersumber dari keterbatasan kewenangan serta keterlibatan berbagai unsur stakeholders dalam kepengusahaan angkutan, juga dihadapi oleh Pemerintah Pusat, tidak saja oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Selama kurun waktu Renstra 2005 – 2009, Kementerian Perhubungan tidak dapat merealisasikan satu pun upaya peningkatan pelayanan angkutan DAMRI dikarenakan secara kewenangan dan tugas pokok merupakan bagian dari kegiatan Kementerian BUMN melalui Perum Damri. Peningkatan pelayanan angkutan umum massal yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam hal ini adalah kebijakan/program pengadaan bus baru untuk keperintisan angkutan jalan, bus kota/mahasiswa/pelajar, dan BRT, serta bus bantuan untuk Damri. Satu-satunya kegiatan yang berjalan sesuai dengan target adalah kegiatan yang bersifat operasional terhadap penanganan muatan lebih, yaitu rehabilitasi jembatan timbang. Hal ini bisa jadi dikarenakan lokus kewenangan utuh berada di Kementerian, sehingga tidak perlu melibatkan banyak stakeholders dan tingkat kebutuhan koordinasi tidak terlalu tinggi. b. Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan Transportasi Jalan Satu-satunya kegiatan dalam program ini yang dinilai sangat berhasil melebihi yang ditargetkan adalah Manajemen Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Nasional, hal ini tentu saja dikarenakan kewenangan utuh berada di Kementerian. Kegiatan yang mendukung isu global tentang pembangunan yang berwawasan lingkungan serta sistem transportasi berkelanjutan, ternyata memang sulit untuk diaplikasikan. Kegiatan pengembangan prototipe sarana ramah lingkungan dan kawasan percontohan, sama sekali tidak dapat direalisasikan. Kegiatan lain yang tidak terealisasi pun adalah pengembangan data dan SIM, dan kesulitan pendataan ini juga menjadi cerminan betapa sulitnya pengembangan data yang baik untuk pembangunan sistem transportasi berkelanjutan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-18
Hal yang lebih mudah tampaknya untuk direalisasikan adalah kegiatan sosialisasi/kampanye
ketertiban
lalin
dan
angkutan
perkotaan,
serta
pengembangan kota percontohan, walaupun rasio capaian kinerjanya tidak begitu tinggi (diperkirakan hanya dua dari 18 target, atau 11,11%). Kegiatan ini pun baru bisa dlaksanakan di akhir tahun periode Rentra. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembenahan sistem transportasi agar menjadi berkelanjutan, dengan paradigma yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sangatlah sulit. Pengusungan paradigma dengan fokus optimalisasi pelayanan angkutan penumpang umum, peningkatan moda share angkutan penumpang umum, serta pembatasan mobilitas kendaraan bermotor pribadi yang diimbangi dengan peningkatan aksesibilitas bagi jenis moda lainnya; bertolak belakang dengan paradigma masyarakat dan stakeholders pada umumnya. c. Program Pelayanan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Jalan Kegiatan dalam program ini yang berupa kegiatan dengan output baru seperti pengadaan bus rintisan, terlihat lebih mudah untuk direalisasikan. Namun untuk pengembangan sarana dan prasarana angkutan massal sebagai pengganti angkutan yang sudah berjalan, terlihat sangat sulit dengan rasio angka capaian NIHIL. Pengadaan bus sedang dan bus besar meraih rata-rata rasio angka capaian sebesar 32,30%. Walaupun tidak terlalu besar, namun dapat disimpulkan bahwa pengadaan bus besar dan bus sedang untuk angkutan yang memang sudah terlayani dengan jenis moda dimaksud ataupun angkutan yang sama sekali baru jauh lebih mudah dibanding pengadaan sarana massal pengganti moda angkutan kecil yang sudah beroperasi sebelumnya. d. Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Angkutan Jalan. Sebagian besar kegiatan yang terealisasi dengan cukup baik dalam program ini adalah pengadaan perlengkapan jalan. 2. Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Hampir seluruh program untuk ASDP dan kegiatan di dalamnya, realisasi kegiatannya yang
optimal
tampak
bertitikberat pada
jenis
angkutan penyeberangan.
Pengembangan angkutan sungai dan danau yang terealisasi hanya di akhir periode Renstra yaitu di Tahun 2009 berupa pengadaan fasilitas keselamatan seperti rambu sungai dan danau, serta pembangunan prasarana ASDP (dermaga danau).
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-19
Sebagaimana dimaklumi bahwa di Kabupaten Bandung tidak memiliki angkutan penyeberangan, sementara potensi angkutan sungai yang ada belum dikembangkan, dan angkutan danau yang sudah ada cenderung berupa angkutan wisata, bukan angkutan dalam trayek. Adapun menelaah RTRW Kabupaten Bandung sebagaimana Perda Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027, terdapat beberapa hal yang perlu diakomodir dalam Perda dimaksud terkait kewenangan yang ada pada DISHUB Kab. Bandung sebagai berikut: 1. Penetapan koridor-koridor utama penghubung Kota dengan Kabupaten Bandung (Jl. Kopo, Jl. M. Toha, Jl. Buahbatu-Bojongsoang, Jl. Cileunyi-Cinunuk-Cileunyi) sebagai jalur angkutan massal berbasis jalan, sehingga hal ini dapat dijadikan dasar pengembangan infrastruktur jalan. Selebihnya, diharapkan penetapan jalur angkutan massal ini dapat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera membina AKDP yang memasuki wilayah Kabupaten Bandung menjadi angkutan massal (minimal bentuk bus menggantikan angkot seperti AKDP Soreang – Leuwipanjang). 2. Penetapan target pengembangan jaringan jalan dan pertumbuhan kapasitas jalan dengan angka tingkat pertumbuhan (%) secara eksplisit tiap tahun, untuk mengakomodir pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor. 3. Penetapan 9 kecamatan sebagai lokasi terminal (minimal type B), yaitu Soreang, Ciwidey, Banjaran, Pangalengan, Baleendah, Ciparay, Majalaya, Cicalengka, dan Cileunyi. Diarahkan untuk ditetapkan minimal Type B, agar tidak menutup rencana pengembangan Terminal Type A di Cileunyi (FS sudah dilaksanakan Tahun 2012). Hal ini juga berarti tidak menutup kemungkinan pengembangan Terminal Type C (terminal angkutan lokal/shelter terpadu) di kecamatan yang sama pada desa yang berbeda, maupun kecamatan/desa yang lain. 4. Penetapan tahun rencana pengembangan terminal barang (termasuk salah satu di dalamnya adalah terminal stockpile batubara, FSsudah dilaksanakan Tahun 2012). 5. Penetapan tahun rencana pengembangan Terminal Terpadu Alamendah (FS sudah dilaksanakan Tahun 2012) sebagai tindak lanjut penanganan daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, serta pengembangan agrowisata.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-20
6. Penetapan wilayah-wilayah pengembangan serta koridor-koridor utama (Jl. Kopo, Jl. M. Toha, Jl. Buahbatu-Bojongsoang, Jl. Cileunyi-Cinunuk-Cileunyi) sebagai wilayah yang harus memaksimalkan peran angkutan umum sebagai solusi kemacetan. Hal ini selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis, yang menetapkan beberapa kriteria wilayah yang memaksimalkan fungsi angkutan umum, di antaranya: a. jenis tata guna lahan (mixed use dan batasannya); b. jenis permukiman (horizontal dan/atau vertikal); c. jaringan jalan dan jaringan fasilitas pejalan kaki (pedestrianization) pada radius layanan optimal angkutan umum. Hal-hal tersebut di atas telah disampaikan dalam proses review Perda Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027, yang pada saat penyusunan Perubahan Renstra ini proses review masih berlangsung. Mengingat isu global tentang pembangunan berwawasan lingkungan dan pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan, memperhatikan angka rasio capaian kinerja Kementerian Perhubungan pada Renstra periode sampai dengan 2009, dapat disimpulkan bahwa jenis pelayanan yang harus dikembangkan adalah optimalisasi pelayanan angkutan penumpang umum, peningkatan moda share angkutan penumpang umum, serta pembatasan mobilitas kendaraan bermotor pribadi yang diimbangi dengan peningkatan aksesibilitas bagi jenis moda lainnya. Menimbang fakta daya dukung alam yang semakin menurun serta sumber daya alam (terutama bahan bakar minyak) semakin terbatas, maka jenis pelayanan tersebut di atas sangat diperlukan dalam volume yang besar serta intensitas yang sangat tinggi, untuk mengimbangi kesulitan pelaksanaan kegiatan dikarenakan multi kepentingan, ragam stakeholders, sistem kepengusahaan angkutan penumpang umum yang sekarang berjalan, tingkat kesulitas koordinasi horizontal dan vertikal, serta kendala sosial dan budaya dalam pelaksanaan manajemen perubahan. Sementara arahan lokasi pengembangan pelayanan sebagaimana tersebut di atas, adalah di seluruh kawasan perkotaan dan ibukota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandung. Namun pun demikian, mengingat bahwa kelemahan internal dan tantangan maupun hambatan dari lingkungan eksternal yang masih sangat tinggi, maka dalam Perubahan Renstra ini inti dan fokus program maupun kegiatan (setidaknya untuk Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-21
Tahun 2014 dan 2015) masih harus berupa penguatan internal DISHUB Kab. Bandung, baik dari sisi perencanaan, penyusunan dasar legalitas bertindak, serta pembenahan SDM. Jika kekuatan internal sudah lebih baik, maka tindakan pengembangan pelayanan ke arah eksternal dapat dilaksanakan secara lebih siap dengan target terealisasi 100,00% dan menghasilkan outcome yang baik.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
II-22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini memaparkan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktorfaktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selebihnya juga diuraikan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DISHUB Kab. Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, perumusan isu strategis pelayanan SKPD, telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, implikasi RTRW serta telaahan isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung.
A.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Identifikasi permasalahan pada bagian ini dipaparkan berdasarkan pada kekuatan
dan kelemahan yang ada lingkungan internal DISHUB serta potensi, peluang, hambatan serta tantangan yang muncul dari lingkungan eksternal. Inventarisasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada adalah sebagaimana Tabel III-1 berikut.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-1
Tabel III-1: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan DISHUB Kab. Bandung Kekuatan (Strengths) Tugas dan fungsi yang luas dalam hal perencanaan dan manajemen angkutan, pembinaan angkutan umum dalam trayek maupun tidak dalam trayek, serta kendaraan tidak bermotor Tugas dan fungsi yang luas dalam hal pembinaan terminal, parkir dan postel Hasil kajian TA. 2012: feasibility study Terminal Type A di Wilayah Cileunyi, terminal barang di Wilayah Rancaekek, Terminal Angkutan Wisata Ciwidey di Alamendah sebagai mitigasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Keberadaan Terminal Angkutan Penumpang di Cingcin memungkinkan penataan simpul transportasi di ibukota Kabupaten Tersedianya tenaga penguji yang cukup Tugas fungsi penyuluhan menjadi gerbang pembangunan SDM di lingkungan internal DISHUB dan lingkungan eksternal (masyarakat luas) yang tertib dan menjaga keselamatan lalu lintas
Kelemahan (Weaknesses) UU 22/2009 belum secara menyeluruh ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya Keterbatasan SDM secara kualitatif (non-kuantitatif) Lahan dan bangunan terminal penumpang umum yang ada belum secara representative memadai dan mampu melayani aktivitas angkutan umum dan penumpangnya Keterbatasan jumlah unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
Hambatan dan Tantangan (Threaths and Challenges) Pemahaman global dan nasional tentang Keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem peran penting angkutan umum sebagai moda transportasi berkelanjutan masa depan, solusi kemacetan, solusi Belum terciptanya koordinasi yang baik antar SKPD untuk konservasi lingkungan dalam sektor pengembangan transit oriented development sebagai salah satu transportasi bagian inti daripada pembangunan yang berkelanjutan Operasional angkutan umum di lapangan Kebutuhan angkutan yang tinggi direspon kurang tepat masih cukup potensial (terlihat dari realisasi (meningkatnya jumlah dan lokasi sebaran ojeg, serta PAD Retribusi Terminal yang sangat baik penggunaan kendaraan pribadi, sementara okupansi angkutan setiap tahunnya) umum semakin menurun) Bangkitan kebutuhan angkutan taksi mulai ada Kendaraan tidak bermotor yang ditarik hewan masih banyak di Kabupaten Bandung beroperasi Pertumbuhan kegiatan pariwisata di 3 terminal (Cileunyi, Ciwidey, Ciparay) dari 9 terminal tipe B di Kabupaten Bandung mendorong Kabupaten Bandung masih berdiri di atas lahan milik nonperkembangan angkutan pariwisata Pemkab Bandung (desa dan/atau swasta), yang disewa dengan Geliat Jaringan Logistik dan Angkutan Barang sistem bagi hasil retribusi terminal, dan terkadang muncul silang kepentingan antara pemilik lahan dengan kepentingan Pemahaman global dan nasional tentang pelayanan terminal global warming dan climate change merupakan peluang bagi peningkatan peran Klasifikasi perbengkelan di Kabupaten Bandung masih terbatas Bidang Teknik Keselamatan di masa depan pada bengkel terdaftar, belum ada bengkel tertunjuk (ditunjuk dalam hal uji emisi gas buang untuk melaksanakan perbaikan kendaraan agar memenuhi syarat teknis laik jalan) maupun bengkel pelaksana (bengkel Jumlah kendaraan yang terus meningkat yang mendapat izin sebagai pelaksana uji emisi kendaraan) drastis merupakan potensi PKB Fungsi bidang lalu lintas dalam hal manajemen dan rekayasa lalu lintas cenderung beririsan dengan tugas fungsi Kepolisian, (Perbup tentang tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung diterbitkan Tahun 2008, sementara UU LLAJ diterbitkan Tahun 2009). Hal tersebut dapat dianggap dan dikembangkan sebagai peluang (oppotunities) maupun menjadi suatu hambatan (threats) dalam berkinerja Luas wilayah Kabupaten Bandung ± 176.238,67 Ha sebagai peluang (opportunities) maupun tantangan dalam menciptakan pelayanan angkutan yang optimal Peluang (Opportunities)
III-2
B.
TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG Visi yang diarahkan oleh Bapak Bupati Bandung yang kemudian ditetapkan sebagai
visi Pemerintah Kabupaten Bandung dan dituangkan dalam RPJMD tahun 2010 – 2015 adalah “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”. Yang dimaksud dengan maju adalah kondisi sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang memiliki kepribadian baik, berakhlak mulia dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Mandiri, kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Berdaya saing, kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan sehat dalam lingkup regional maupun nasional, yang mencakup berbagai aspek yaitu : aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan Kabupaten Bandung. Tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dilakukan secara terpadu dan bertanggung jawab, dengan menjaga sinergitas interaksi yang bersifat konstruktif diantara tiga domain utama, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, serta memperhatikan tingkat efisiensi, efektivitas, partisipatif yang berlandaskan hukum, menjunjung tinggi keadilan, demokratisasi, transparan, responsif, serta berorientasi pada konsensus, kesetaraan dan akuntabel. Pemantapan pembangunan perdesaan, kondisi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung memberikan perhatian yang besar dan sungguh-sungguh terhadap pengembangan perdesaan, peningkatan kualitas SDM kelembagaan perdesaan, peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan, penyediaan sistem transportasi perdesaan yang memadai, peningkatan produk pertanian yang berdaya saing, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat perdesaan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-3
Religius, kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama, khususnya Islam yang diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas Kabupaten Bandung, yang harus menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelengaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama. Kultural, kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang memiliki nilai-nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat bagi keselarasan dan kestabilan sosial. Pengembangan budaya sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional. Berwawasan lingkungan, kondisi masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan, harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan. Misi Kabupaten Bandung dirumuskan sebanyak 7 (tujuh) misi dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung. Misi pertama: “meningkatkan profesionalisme birokrasi” dengan meneladani 4 (empat) karakter kepemimpinan Rasulullah SAW siddiq (benar), tabligh (menyampaikan), amanah (jujur), fathonah (cerdas). Misi kedua: “meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda”, karakter masyarakat sunda yang boga wani, wanoh, wiwaha tur wijaksana bekerja secara sabilulungan, dengan pengertian sareundeuk, saigel, sabobot sapihanean, rempug jukung sauyunan, rampag gawe babarengan (kerjasama satu tujuan). Misi ketiga: “memantapkan pembangunan perdesaan”. Mayoritas wilayah Kabupaten Bandung adalah perdesaan, oleh karena itu tumpuan pembangunan, salah satunya diarahkan pada wilayah perdesaan melalui peningkatan
infrastruktur
perdesaan,
peningkatan
kapasitas
dan
kapabilitas
pemerintahan desa, peningkatan keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat desa, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat, perkuatan lembaga-lembaga keuangan mikro di desa, peningkatan pendapatan asli daerah desa, peningkatan peran
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-4
serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan akses pangan, serta pengembangan teknologi pengolahan pangan non beras. Perwujudan tersebut akan mengurangi beban dan kewajiban wilayah perkotaan dalam menyediakan sistem pelayanan. Misi keempat : “meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah”. Misi kelima: “meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah”. Ketersediaan
infrastruktur
sebagai
penunjang
utama
pencapaian
visi,
akan
mempengaruhi tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya. Upaya untuk melaksanakan misi ini di anataranya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah, pengaturan pola penggunaan lahan pada wilayah yang berkembang pesat, peningkatan pelayanan pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM perhubungan serta peningkatan sarana dan prasarana perhubungan. Misi keenam: “meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing”, di antaranya penerapan konsep ekonomi perdesaan melalui One Village One Product (OVOP), pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan; pembangunan dan pengembangan kawasan wisata serta penataan pedagang kaki lima dan asongan. Misi
ketujuh:
“memulihkan
keseimbangan
lingkungan
dan
menerapkan
pembangunan berkelanjutan”. Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang rawan bencana, baik bencana banjir, longsor/gerakan tanah dan gempa. Pemulihan keseimbangan lingkungan setelah terjadinya bencana serta penerapan pembangunan yang berkelanjutan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Kegiatan-kegiatan penunjang misi ini di antaranya pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, peningkatan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan, pengembangan sistem informasi lingkungan, penyusunan data dan informasi dalam rangka identifikasi dan interpretasi daerah potensi bencana. Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan DISHUB Kab. Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi tersebut di atas adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan dan pengembangan sistem transportasi di Kabupaten Bandung sebagai tugas fungsi pokok DISHUB Kab. Bandung menjadi pendukung utama untuk pencapaian visi Kabupaten Bandung yang mandiri dan berdaya saing, pemantapan Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-5
pembangunan perdesaan melalui penyediaan sistem transportasi perdesaan yang memadai. 2. Sejalan dengan isu global tentang climate change dan sustainable development (pembangunan yang berkelanjutan), maka paradigma sustainable transport system (sistem transportasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan) dan transit oriented development (pembangunan yang berorientasi kepada optimalisasi pelayanan angkutan umum), seharusnya menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas fungsi bidang perhubungan di Kabupaten Bandung, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan. 3. Data kepegawaian yang tersaji di BAB I menunjukkan bahwa DISHUB Kab. Bandung kurang
memiliki
strength
(kekuatan)
untuk
melaksanakan
misi
pertama:
“meningkatkan profesionalisme birokrasi” dengan meneladani 4 (empat) karakter kepemimpinan Rasulullah SAW siddiq (benar), tabligh (menyampaikan), amanah (jujur), fathonah (cerdas). 4. Budaya sunda yang boga wani, wanoh, wiwaha tur wijaksana bekerja secara sabilulungan, dengan pengertian sareundeuk, saigel, sabobot sapihanean, rempug jukung sauyunan, rampag gawe babarengan (kerjasama satu tujuan) merupakan solusi bagi isu multi stakeholders yang menuntut intensif kooordinasi. 5. Target misi ketiga: “memantapkan pembangunan perdesaan”, akan mengurangi beban dan kewajiban wilayah perkotaan dalam menyediakan sistem pelayanan. Hal ini sejalan dengan solusi permasalahan transportasi, di mana untuk meminimalisir perjalanan maka setiap wilayah termasuk perdesaan harus mampu melayani kebutuhan dasar penduduknya, sehingga tidak harus menempuh perjalanan menuju wilayah lain, terutama perkotaan. 6. Misi kelima: “meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah” menjadi penguat tugas fungsi pelayanan DISHUB Kab. Bandung dalam penyediaan dan peningkatan sarana prasarana perhubungan sebagai katalisator pencapaian pembangunan pada bidang lainnya. 7. Target sasaran misi keenam: “meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing”, seperti konsep ekonomi perdesaan One Village One Product, pengembangan kawasan agropolitan, pembangunan dan pengembangan kawasan wisata serta penataan pedagang kaki lima dan asongan, menjadi faktor penghambat sekaligus
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-6
pendorong pelaksanaan tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung dalam hal manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan. 8. Secara eksplisit, target pelaksanaan misi ketujuh: “memulihkan keseimbangan lingkungan
dan
menerapkan
pembangunan
berkelanjutan”
cenderung
menitikberatkan pada interpretasi potensi bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Bandung (banjir, longsor/gerakan tanah dan gempa). Namun pun demikian, faktor pendorong pelayanan DISHUB Kab. Bandung berupa pemahaman global dan nasional tentang peran penting angkutan umum sebagai moda masa depan, solusi kemacetan, serta solusi konservasi lingkungan dalam sektor transportasi, dapat mempengaruhi pencapaian misi ini.
C.
TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Visi Kementerian Perhubungan adalah “terwujudnya pelayanan transportasi yang
handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”. Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah diindikasikan
oleh
penyelenggaraan
perhubungan
yang
mampu
mendorong
pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi. Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-7
Upaya bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. 2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah. Yang menajadi fokus perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. 3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi. Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas krisis keuangan dunia tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. 4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten. Sesuai dengan prinsip good governance telah dilaksanakan restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengawasan
penyelenggaraan
jasa
transportasi. 5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-8
transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan. Adapun
tujuan
Renstra
Kementerian
Perhubungan
adalah
mewujudkan
penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat. Sasaran pembangunan transportasi nasional Tahun 2010-2014 adalah: a. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal. b. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah. c. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi. d. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi. e. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim. Secara lebih terinci sasaran pembangunan transportasi diwujudkan dalam sasaran sub sektor perhubungan. Menimbang tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung, sasaran sub sektor Kementerian Perhubungan yang ditelaah di sini hanya meliputi bidang
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-9
transportasi jalan, bidang keselamatan transportasi darat, bidang transportasi perkotaan dan bidang transportasi SDP. 1. Bidang Transportasi Jalan: a. Meningkatnya kondisi prasarana LLAJ terutama menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas dan muatan lebih di jalan sehingga dapat menurunkan kerugian ekonomi yang diakibatkannya. b. Peningkatan kelaikan dan jumlah sarana LLAJ. c. Menurunnya tingkat kecelakaan dan fatalitas kecelakaan lalu lintas di jalan serta meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyaman transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan, pedesaan dan antarkota. d. Meningkatnya keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal), serta terciptanya pola distribusi nasional. e. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan pedesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah. f. Meningkatnya efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi jalan, melalui: 1) Desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan koordinasi dan kerjasama antarlembaga dan antarpemerintah pusat dan daerah dalam pembinaan transportasi jalan, terutama untuk angkutan perkotaan, pedesaan dan antarkota dalam provinsi. 2) Meningkatnya peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi jalan (angkutan perkotaan, pedesaan, dan antarkota). 3) Memperjelas peran regulator, pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD dalam pelayanan transportasi publik. g. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik, dan penanganan dampak polusi udara serta pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan, terutama di wilayah perkotaan. h. Meningkatnya
SDM
profesional
dalam
perencanaan
pembinaan
dan
penyelenggaraan LLAJ.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-10
i. Terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efisien dengan berbasis masyarakat dan wilayah, andal dan ramah lingkungan serta terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu perlu didukung perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah dan mengantisipasi perkembangan permintaan pelayanan serta didukung oleh kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat. 2. Bidang Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (penyeberangan tidak ditelaah): a. Meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana pelayanan ASDP. b. Meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayanan ASDP. c. Meningkatnya pelayanan angkutan perintis. d. Meningkatnya peran serta swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan ASDP, serta meningkatnya kinerja BUMN di bidang ASDP. 3. Bidang Transportasi Perkotaan: a. Mewujudkan tata cara dan konsep pembinaan transportasi perkotaan agar dapat dipahami seluruh pengguna jasa transportasi. b. Meningkatnya partisipasi dan peranserta institusi terkait dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan. c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan perkotaan. d. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan transportasi perkotaan berbasis angkutan massal. e. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam peningkatan tertib lalu lintas. f. Meningkatnya tertib lalu lintas dan keselamatan angkutan perkotaan. g. Meningkatnya inovasi pengembangan dan teknologi transportasi perkotaan yang ramah lingkungan. 4. Bidang Keselamatan Transportasi Darat: a. Terwujudnya prioritas kebijakan keselamatan jalan. b. Terwujudnya keselamatan bagi pengguna jalan dan pengguna ASDP. c. Terwujudnya penyediaan fasilitas jalan yang aman guna mengurangi tingkat fatalitas kecelakaan. d. Terwujudnya penyediaan kendaraan yang lebih aman.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-11
e. Meningkatkan pelaksanaan sistem keselamatan dan manajemen keselamatan termasuk pelaksanaan mekanisme pengawasan. f. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan guna mengurangi tingkat kecelakaan transportasi darat. Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan DISHUB Kab. Bandung ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut: a. Visi Kementerian Perhubungan “pelayanan transportasi yang handal (aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan), berdaya saing (efisien, harga terjangkau, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif) dan memberikan nilai tambah (mampu mendorong pertumbuhan produksi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang, memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi)” merupakan faktor pendorong eksternal yang kuat sebagai motivasi dan arahan ideal sistem transportasi di Kabupaten Bandung, walaupun memang faktor penghambat dan kelemahan yang dimiliki oleh DISHUB Kab. Bandung cukup besar dalam menginterpretasikan visi ini. b. Upaya bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident membutuhkan kerjasama yang baik antara DISHUB Kab. Bandung, Kepolisian, masyarakat pengguna jalan, serta masyarakat pada umumnya. Beberapa kendala untuk mewujudkan zero to accident di antaranya adalah kondisi sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang masih jauh dari optimal, pengetahuan dan pemahaman pengguna jalan yang masih rendah tentang tata tertib berlalu lintas dan menggunakan angkutan (walaupun Pemkab Bandung belum melaksanakan kajian formal tentang tingkat pemahaman dimaksud), disiplin berlalu lintas yang semakin mengalami penurunan. 6. Faktor pendorong inti untuk melaksanakan misi Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi terutama aksesibilitas di kawasan pedesaan, adalah visi dan misi Bupati Bandung terkait pemantapan pembangunan pedesaan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-12
7. Satu-satunya faktor pendorong untuk mendukung misi “meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi” adalah pemahaman bersama tentang betapa urgen-nya pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan, baik pemahaman global, nasional sampai dengan tingkat Kabupaten Bandung. Berbagai tantangan dan hambatan jauh lebih besar dalam mewujudkan misi dimaksud baik dari lingkungan internal maupun eksternal. 8. Pelaksanaan restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, SDM, dan penegakan hukum dalam rangka penciptaan good governance tentunya membutuhkan waktu yang panjang, dengan dilematis sistem perencanaan yang mengusung demokratisasi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Sistem perencanaan sebagaimana dimaksud tentunya memiliki sisi positif maupun negatif untuk mewujudkan sistem transportasi yang baik. Dilematis dimaksud di atas adalah bahwa di titik-titik tertentu sebagian paradigma top-down dan sentaralisasi masih perlu diaplikasikan. 9. Adapun poin-poin sasaran pembangunan transportasi nasional Tahun 2010-2014 yang menjadi fokus telaahan adalah: a. Pengurangan backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi. Faktor pendorong dan penghambat terkait kapasitas infrastruktur transportasi sangat tergantung pada SKPD lain yang berwenang dalam pembangunan insfrastruktur terutama jalan, baik di tingkat Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Pusat. b. Peningkatan kelaikan dan jumlah sarana LLAJ. Salah satu faktor penghambat untuk meningkatkan kelaikan sarana LLAJ adalah bahwa DISHUB Kab. Bandung hanya memiliki 2 unit alat PKB, untuk melayani lebih dari 20.000 kendaraan wajib uji dan kendaran pribadi dalam rangka sosialisasi wajib lulus uji emisi gas buang untuk konservasi lingkungan. c. Keterpaduan antarmoda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung perwujudan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal), serta terciptanya pola distribusi nasional. Faktor penghambat utama di sini adalah belum adanya simpul distribusi barang (terminal barang) serta keterbatasan kapasitas dan kualitas layanan angkutan Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-13
penumpang umum yang mengakibatkan trend alih moda ke angkutan pribadi, sehingga mobilitas manusia, barang dan jasa menjadi inefisien. d. Faktor penghambat untuk mencapai sasaran meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas di perkotaan dan pedesaan serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah, adalah bahwa sistem kepengusahaan angkutan umum sepenuhnya diserahkan kepada swasta yang bersifat profit oriented. Sementara penyediaan angkutan perintis di pedesaan lebih bersifat kepada service oriented dan yang memiliki orientasi pelayanan adalah pemerintah, bukan swasta. e. Faktor
pendorong
untuk
pencapaian
sasaran
meningkatnya
kesadaran
masyarakat dalam berlalu lintas yang baik dan penanganan dampak polusi udara terutama di wilayah perkotaan adalah tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung terkait penyuluhan transportasi serta program Bupati Bandung terkait pelaksanaan uji emisi gas buang sebagai bagian dari pelayanan terpadu Sabilulungan. j. Faktor pendorong untuk sasaran meningkatnya SDM profesional dalam perencanaan pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ adalah tawaran diklat untuk aparatur dan non-aparatur yang dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan untuk SDM di daerah. k. Faktor pendorong untuk sasaran perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah serta mengantisipasi perkembangan permintaan pelayanan yang didukung oleh kesadaran dan kemampuan pemerintah daerah maupun masyarakat adalah RTRW Kabupaten Bandung. Salah satu hambatan dan tantangan adalah multi stakeholders yang terlibat menuntut koordinasi yang intensif (walaupun seharusnya intensitas koordinasi yang dibutuhkan tidak menjadi faktor penghambat, tetapi merupakan konsekwensi kelembagaan yang harus tersolusikan). e. Faktor pendorong sasaran meningkatnya pelayanan angkutan perintis, kelaikan, keselamatan dan keamanan sarana pelayanan ASDP adalah implementasi SPM Bidang Perhubungan di Kabupaten Bandung per Tahun 2013, dan salah satu kegiatan untuk pencapaian indikator SPM ASDP direncanakan untuk dilaksanakan di Tahun 2014. Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-14
f. Salah satu faktor pendorong yang dimiliki Kabupaten Bandung untuk mewujudkan tata cara dan konsep pembinaan transportasi perkotaan yang dapat dipahami seluruh pengguna jasa transportasi adalah keberadaan Forum LLAJ Kabupaten Bandung yang melibatkan seluruh SKPD dan stakeholders di sektor LLAJ. h. Faktor pendorong utama untuk sasaran meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan transportasi perkotaan berbasis angkutan massal adalah program Pemprov Jawa Barat dalam rangka mewujudkan angkutan massal di wilayah Bandung Raya atau BMA serta review RTRW Kabupaten Bandung di Tahun 2013-2014 yang menambahkan pointer terkait koridor-koridor utama di Kabupaten Bandung sebagai lokus pengembangan sarana angkutan massal berbasis jalan.
D.
TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANDUNG Menyimpulkan uraian dalam BAB II pada sub bab D, bahwa DISHUB Kab. Bandung
memerlukan beberapa poin tentang perencanaan ruang transportasi terutama untuk angkutan jalan di dalam RTRW Kabupaten Bandung sebagai faktor pendorong pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam membina lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut: 1. Penetapan koridor angkutan massal berbasis jalan, agar dapat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera membina AKDP yang memasuki wilayah Kabupaten Bandung menjadi angkutan massal. 2. Rencana pembangunan prasarana jalan sebagai respon perencanaan pembangunan terhadap pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor. 3. Pengembangan terminal penumpang umum (tipe A, B maupun C) yang representative serta pengembangan terminal barang. 4. Pengembangan Terminal Terpadu Alamendah sebagai tindak lanjut penanganan daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, serta pengembangan agrowisata. 5. Aplikasi transit oriented development pada wilayah-wilayah pengembangan serta koridor di Kabupaten Bandung, melalui penetapan kriteria jenis tata guna lahan (mixed use dan batasannya), jenis permukiman (horizontal dan/atau vertikal), serta jaringan jalan dan jaringan fasilitas pejalan kaki (pedestrianization) pada radius layanan optimal angkutan umum. Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-15
E.
TELAAHAN TEKNIS SISTEM TRANSPORTASI DARAT DI KABUPATEN BANDUNG (KAJIAN DATABASE LLAJ TAHUN 2013) Kabupaten Bandung dihuni oleh 1.620.274 jiwa penduduk laki-laki dan 1.558.269
jiwa penduduk perempuan. Kabupaten Bandung berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung di sebelah utara; dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut di sebelah selatan; dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut di sebelah timur; dengan Kabupaten Bandung Barat di sebelah barat; yang mana terdiri dari 31 Kecamatan, 9 Kelurahan, 267 Desa. Gambaran sistem transportasi darat di Kabupaten bandung adalah sebagai berikut: 1.
BIDANG PERENCANAAN Interaksi antara tata guna lahan dan jaringan jalan, menimbulkan aktifitas sosial
ekonomi yang mendorong timbulnya perjalanan yang difasilitasi oleh adanya aksesibilitas jalan. Bangkitan perjalanan tertinggi muncul di kawasan Banjaran dan sekitarnya (dominasi kawasan perumahan), sementara tarikan perjalanan tertinggi muncul di kawasan Majalaya dan sekitarnya (kawasan industri dan lahan kegiatan sosial ekonomi lainnya). Trip rate di Kabupaten Bandung mencapai angka 2,35 dalam artian bahwa per orang di Kabupaten Bandung rata-rata melakukan perjalanan sebanyak 3 kali per hari. Gambar III-1: Interaksi Land Use, Jaringan Jalan dan Perjalan
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-16
Jumlah perjalanan internal di dalam wilayah Kabupaten Bandung mencapai 5.695.598 trip/hari, sementara perjalanan dari Kabupaten Bandung ke Kota Bandung mencapai 513.873 trip/hari. Perjalanan dari Kota bandung ke Kabupaten Bandung ternyata melebihi angka perjalanan dari Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung, yaitu mencapai 535.740 trip/hari. Perjalanan keluar masuk Kota Bandung dari dan ke Kabupaten Bandung didominasi pada wilayah perbatasan di sebelah utara. Sementara perjalanan dari luar Kabupaten Bandung menuju luar Kabupaten Bandung namun melintas ke Kabupaten Bandung, didominasi di wilayah perbatasan sebelah timur dengan angka 172.451 trip/hari. Gambar III-2: Interaksi Land Use, Jaringan Jalan dan Perjalan
Dari hasil pemodelan, diperkirakan di Tahun 2018 VCR Jl. Kopo – Soreang mencapai 0,93 (volume lalu lintas mendekati kapasitasnya sehingga berpotensi stuck or jammed – terkunci tidak bergerak). Dari sisi aksesibilitas, Kec. Arjasari, Kec. Baleendah, Kec. Cimenyan dan Kec. Rancaekek merupaka daerah-daerah dengan jalan akses terburuk (berdasar rasio jarak sebenarnya terhadap jarak langsung/lurus). 2.
BIDANG REKAYASA LALU LINTAS Mengevaluasi data kecepatan (Gambar III-3), kepadatan (Gambar III-4) dan rasio
volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan (Gambar III-5) di Kabupaten Bandung, didapat ruas-ruas jalan dengan tingkat pelayanan terburuk sebagaimana terdeskripsikan dalam Gambar III-6.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-17
Gambar III-3: Pemetaan Kecepatan Lalu Lintas
Gambar III-4: Pemetaan Kepadatan Lalu Lintas
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-18
Gambar III-5: Pemetaan VCR
Gambar III-6: Pemetaan Tingkat Pelayanan Jalan (LoS)
Kecepatan lalu lintas rata-rata di Kabupaten Bandung adalah 25,47 km/jam dengan klasifikasi rata-rata jalan arteri 27,7 km/jam, jalan kolektor rata-rata 23,4 km/jam, jalan lokal rata-rata 32,8 km/jam. Kepadatan lalu lintas rata-rata di Kabupaten Bandung adalah 29,64 smp.menit/km dengan klasifikasi rata-rata jalan Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-19
arteri 55,6 smp.menit/km, jalan kolektor rata-rata 12,3 smp.menit/km, jalan lokal rata-rata 3,9 smp.menit/km. Tingkat pelayanan jalan rata-rata di seluruh Kabupaten Bandung dapat dikatakan masih rendah, di mana LoS (level of service)berada pada level D menuju E, dengan karakteristik volume lalu lintas mendekati kapasitas jalan, arus tidak stabil sehingga terkadang kecepatan terhenti. Bahkan LoS jalan arteri 91% berada pada level F dan 100% jalan kolektor berada pada LoS F (arus dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas, antrian panjang dan hambatan yang besar). Gambar III-7: Pemetaan Kinerja Persimpangan
Memperhatikan Gambar III-7, bahwa Simpang Siliwangi dan Simpang Alun-alun Soreang terinventarisir sebagai dua simpang dengan kinerja terburuk di Kabupaten Bandung. Titik konflik pada beberapa simpang berpotensi mengakibatkan kemacetan
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-20
dan terjadinya kecelakaan, sehingga hal ini menjadi dasar untuk meminimalisir jumlah maupun luasan wilayah konflik di persimpangan. 3.
BIDANG ANGKUTAN UMUM Gambaran tentang sarana dan prasarana angkutan umum yang melayani wilayah
Kabupaten Bandung adalah sebagaimana Tabel III-2 berikut ini: Tabel III-2: Sarana dan Prasarana Angkutan Umum di Kabupaten Bandung SARANA
JUMLAH
Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) Angkutan Pariwisata Angkutan Paratransit Delman Becak Ojeg
41 trayek 16 trayek 70 armada 424 unit 2316 unit 1230 unit
PRASARANA Terminal Halte dan/atau shelter
JUMLAH 9 unit 30 unit (5 rusak)
Adapun gambaran kinerja angkutan umum dalam trayek lokal di wilayah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: a. Analisa Kinerja Terburuk Faktor muat dinamis: Pangalengan – Pintu (31%). Kecepatan rata-rata: Soreang – Rahayu (15,2 km/jam). Rata-rata penumpang per perjalanan: Palasari – Sayati (7 orang). Tingkat perpindahan: Soreang – Banjaran (12%). b. Analisa Segi User (Penumpang), yang terburuk berdasarkan: Faktor muat: Ciwidey – Cipelah. Frekuensi kendaraan: Ciwidey – Cipelah (1 kendaraan per hari). Umur rata-rata kendaraan: Ciwidey – Cipelah (14 tahun). Tingkat perpindahan: Ciwidey – Cipelah. c. Analisa Segi Operator, yang terburuk berdasarkan: Penumpang tiap perjalanan: Banjaran – Madur. Kemerataan penumpang: Banjaran – Madur. Pendapatan: Soreang – Ciwidey (Rp. 1.138,- per pnp/km). Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-21
Tingkat perpindahan: Banjaran – Madur (Rp. 638,- per pnp/km). d. Analisa Segi Regulator (Pemerintah), yang terburuk berdasarkan: Tingkat operasi: Ciwidey – Balegede (4%). Tingkat penyimpangan: Soreang – Cibodas (48%). Tumpang tindih: Ciwidey – Balegede (89%). Cakupan pelayanan jaringan trayek lokal dalam wilayah Kabupaten Bandung adalah sebesar 20,33% dan Kecamatan Cimenyan merupakan daerah dengan tingkat aksesibilitas terburuk terhadap layanan angkutan umum (Gambar III-8). Gambar III-8: Cakupan Pelayanan Angkutan Umum dalam Trayek Lokal Kabupaten Bandung
Me-review data tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: a. Banyaknya angkutan paratransit yang menjadi pesaing angkutan umum dalam trayek, namun patut diakui di beberapa wilayah memang masih diperlukan. b. Tingkat operasi angkutan umum di Kabupaten Bandung cukup rendah. c. Belum tersedianya layanan angkutan masal, yang mana sangat diperlukan terutama untuk jaringan trayek AKDP. d. Kapasitas terminal rendah, kurangnya pemeliharaan dan perawatan terminal, serta disfungsi terminal, menyebabkan tingkat pelayanan terminal kurang optimal.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-22
4.
BIDANG KESELAMATAN Titik-titik rawan kecelakaan berdasarkan data POLRES Bandung dan POLSEK di
bawahnya adalah sebagaimana terpetakan dalam Gambar III-9. Yang paling berbahaya adalah sepanjang ruas jalan Banjaran – Pameungpeuk, karena titik rawan kecelakaan sudah membentuk suatu area yang berdekatan, sehingga disebut daerah rawan kecelakaan. Berdasarkan survey responden, terdapat 5 ruas jalan dengan responden tertinggi sebagai titik rawan kecelakaan yaitu Jl. Kopo, Jl. Cileunyi, Jl. Raya Soreang, Jl. Raya Ibun, dan Jl. Raya Sukajadi. Gambar III-9: Daerah Rawan Kecelakaan
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-23
5.
BIDANG MULTIMODA Gambar III-10: Pemetaan Lokasi Multimoda
Memperhatikan gambar III-10, jelas terlihat bahwa lokasi stasiun kereta api dengan lokasi terminal angkutan penumpang cukup berjauhan. Walaupun secara ideal lokasinya berdekatan, lokasi yang berjauhan tidak menjadi masalah jika akses menuju dan dari stasiun terlayani oleh angkutan umum dalam trayek, dan difasilitasi dengan halte bershelter. Dengan adanya halte ber-shelter, penumpang kereta api akan dengan mudah dan nyaman mengakses angkutan umum dalam trayek walaupun membawa barang yang cukup banyak. Namun pun demikian, gambaran aksesibilitas dari setiap stasiun di Kabupaten Bandung adalah sebagaimana Tabel III-3 yang mana akses menuju angkutan penumpang umum dari stasiun tidaklah dekat dan memakan waktu cukup lama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa integrasi pelayanan antar moda masih belum baik, aksesibilitas menuju stasiun masih buruk. Sementara dari Gambar III-11 dapat terlihat bahwa penumpang naik turun kereta api di stasiun paling dominan menggunakan angkutan umum, selain menggunakan sepeda motor.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-24
Hal ini sejatinya merupakan potensi peningkatan moda share angkutan umum, jika para pengguna layanan angkutan umum difasilitasi dengan aksesibilitas yang mempermudah tingkat koneksitas antara stasiun dan layanan angkutan umum berbasis jalan. Tabel III-3: Aksesibilitas Stasiun Kereta Api di Kabupaten Bandung Stasiun Cicalengka Fasilitas prasarana penghubung ke tempat peralihan moda Jarak menuju titik simpul terdekat Waktu menuju titik simpul (rata-rata) Stasiun Haurpugur Fasilitas prasarana penghubung ke tempat peralihan moda Jarak menuju titik simpul terdekat Waktu menuju titik simpul (rata-rata) Stasiun Rancaekek Fasilitas prasarana penghubung ke tempat peralihan moda Jarak menuju titik simpul terdekat Waktu menuju titik simpul (rata-rata)
Belum ada 1 km 10 – 20 menit Belum ada 2 – 3 km 1 – 2 jam Belum ada 2,5 km 1 – 1,5 jam
Gambar III-11: Intermodality di Stasiun Rancaekek
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-25
Gambar III-12: Desire Line Penumpang Kereta Api
Sementara pemetaan sebaran penumpang kereta api di setiap stasiun adalah sebagaimana terlihat dalam Gambar III-12. Menimbang jalur lintasan kereta api membentang dari barat ke timur, maka penumpang cenderung menyebar ke utara dan selatan. Sebaran penumpang ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi jaringan trayek maupun jaringan dan kapasitas jalan di Kabupaten Bandung. 6.
BIDANG ANGKUTAN BARANG Sebagaimana pemetaan jaringan lintas angkutan barang di Gambar III-13, dapat
dilihat bahwa angkutan barang menggunakan akses Gerbang Toll Kopo, M. Toha dan Buahbatu menuju dan beraktifitas di daerah-daerah berikut ini dalam wilayah Kabupaten Bandung (mulai dari daerah dengan aktifitas tertinggi): a. Majalaya, Ciparay dan sekitarnya. b. Rancaekek dan Cicalengka. c. Banjaran. d. Soreang. Salah satu yang sangat diperlukan adalah penetapan jaringan lintas angkutan barang sebagai dasar pengendalian angkutan barang (berdasar kelas jalan dan pewaktuan). Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-26
Gambar III-13: Pemetaan Jaringan Lintas Angkutan Barang
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-27
F.
PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Isu-isu strategis dalam Sub Bab ini merupakan review kembali faktor-faktor dari
DISHUB Kab. Bandung yang mempengaruhi pelayanan yang diberikan. Faktor-faktor dimaksud berdasar tinjauan terhadap beberapa aspek sebagai berikut. 1. Isu Strategis Meninjau Gambaran Pelayanan DISHUB Kab. Bandung. a. Penyeimbangan pelaksanaan tugas yang melekat dalam hal pemberian layanan dan pembinaan keselamatan transportasi dengan tugas selaku pengelola PAD Bidang Perhubungan. b. Rendahnya kekuatan SDM DISHUB Kab. Bandung yang mana jumlah PTT dan PHL (81,9%) jauh lebih besar dari jumlah PNS (18,1%). Sampai dengan 31 Desember 2013, hanya sebagian kecil SDM (17,57%) yang sudah mengenyam pendidikan perguruan tinggi, walaupun meningkat dibanding Tahun 2012 (15,12%). c. Tingkat ketersediaan unit pelayanan PKB yang hanya mencapai angka 33,33% yaitu 2 (dua) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit pelayanan statis di kantor induk, dan 1 (satu) unit pelayanan keliling dibanding jumlah kebutuhan optimal sebanyak 6 (enam) unit pelayanan PKB. d. Luas lahan dasar, luasan operasional terminal, fasilitas utama maupun pendukung di terminal yang ada di Kabupaten Bandung (seluruhnya Tipe B) masih jauh di bawah standar, dan belum secara representative memadai serta mampu melayani aktivitas angkutan umum dan penumpangnya. Selebihnya masih terdapat terminal yang dibangun di atas lahan milik non-Pemkab Bandung yang berdampak
pada
kinerja
pengembangan
dan
pengelolaan
terminal.
Pengembangan terminal tipe C menjadi salah satu hal yang mendesak untuk dikembangkan menimbang aturan dalam UU 22/2009 terkait pangkal hulu lintasan trayek. e. Indikator yang digunakan dalam Perubahan Renstra 2010 – 2015, berbeda dengan indikator dalam Renstra 2006 – 2010 dan Renstra 2010 – 2015, menyesuaikan indikator SPM Bidang Perhubungan menindaklanjuti Permen Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Permen Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-28
Pelayanan Minimal Bidang
Perhubungan Daerah Provinsi
dan Daerah
Kabupaten/Kota. f. Kekuatan (strengths) yang dimiliki oleh DISHUB Kab. Bandung di antaranya: Tugas dan fungsi luas dalam hal perencanaan dan manajemen angkutan, pembinaan angkutan umum dalam trayek maupun tidak dalam trayek, serta kendaraan tidak bermotor. Tugas fungsi penyuluhan menjadi gerbang pembangunan SDM di lingkungan internal DISHUB dan lingkungan eksternal (masyarakat luas) yang tertib dan menjaga keselamatan lalu lintas. g. Kelemahan (weaknesses) yang dimiliki oleh DISHUB Kab. Bandung di antaranya: UU 22/2009 belum secara menyeluruh ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya. Keterbatasan SDM secara kualitatif (non-kuantitatif). h. Peluang (opportunities) yang dimiliki oleh DISHUB Kab. Bandung di antaranya: Pemahaman global dan nasional tentang peran penting angkutan umum dalam pengembangan sustainable transport system serta transit oriented development. Operasional angkutan umum di lapangan masih cukup potensial (berdasar realisasi PAD Retribusi Terminal yang cukup baik). Bangkitan kebutuhan angkutan taksi mulai ada di Kabupaten Bandung. Pertumbuhan kegiatan pariwisata di Kabupaten Bandung yang mendorong perkembangan angkutan pariwisata. Geliat Jaringan Logistik dan Angkutan Barang. Pemahaman global dan nasional tentang global warming dan climate change merupakan peluang bagi peningkatan peran Bidang Teknik Keselamatan di masa depan dalam hal uji emisi gas buang. Jumlah kendaraan yang terus meningkat drastis merupakan potensi PAD PKB. i. Hambatan dan tantangan (threaths and challenges) yang dimiliki oleh DISHUB Kab. Bandung di antaranya: Keterbatasan alokasi anggaran untuk pengembangan sistem transportasi berkelanjutan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-29
Belum terciptanya koordinasi yang baik antar SKPD untuk pengembangan transit oriented development sebagai salah satu bagian inti daripada pembangunan yang berkelanjutan. Kebutuhan angkutan yang tinggi direspon kurang tepat (meningkatnya jumlah dan lokasi sebaran ojeg, serta penggunaan kendaraan pribadi, sementara okupansi angkutan umum semakin menurun). Kendaraan tidak bermotor yang ditarik hewan masih banyak beroperasi di kawasan perkotaan dan ibukota kecamatan. Klasifikasi perbengkelan di Kabupaten Bandung masih terbatas pada bengkel terdaftar, belum ada bengkel tertunjuk (ditunjuk untuk melaksanakan perbaikan kendaraan agar memenuhi syarat teknis laik jalan) maupun bengkel pelaksana (bengkel yang mendapat izin sebagai pelaksana uji emisi kendaraan). j. Faktor yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelayanan DISHUB Kab. Bandung adalah fungsi bidang lalu lintas dalam hal manajemen dan rekayasa lalu lintas yang beririsan dengan tugas fungsi Kepolisian. Selain itu, luas wilayah Kabupaten Bandung ± 176.238,67 Ha juga merupakan peluang maupun tantangan dalam menciptakan pelayanan angkutan yang optimal. 2. Isu Strategis Meninjau Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Perhubungan. a. Visi “pelayanan transportasi yang handal (aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan), berdaya saing (efisien, harga terjangkau, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif) dan memberikan nilai tambah (mampu mendorong pertumbuhan produksi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang, memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi)” merupakan faktor pendorong eksternal yang kuat sebagai motivasi dan arahan ideal sistem transportasi di Kabupaten Bandung.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-30
b. Upaya bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident membutuhkan peran serta yang baik di antara stakeholders. c. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi terutama aksesibilitas di kawasan pedesaan, sebagai misi yang sejalan dengan adalah visi dan misi Bupati Bandung terkait pemantapan pembangunan pedesaan. f. Urgensitas pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan masih dibayangi oleh berbagai tantangan dan hambatan yang sangat besar dari lingkungan internal maupun eksternal. Keterbatasan kapasitas dan kualitas layanan angkutan penumpang umum yang mengakibatkan trend alih moda ke angkutan pribadi yang mengakibatkan inefisiensi mobilitas manusia. d. Dilematis penciptaan good governance dalam sistem perencanaan yang mengusung demokratisasi, dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Dilematis antara sisi positif dan negatif sistem perencanaan tersebut adalah bahwa di titik-titik tertentu sebagian paradigma top-down dan sentaralisasi masih perlu diaplikasikan. g. Pengurangan backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi sangat tergantung pada SKPD lain yang berwenang dalam pembangunan insfrastruktur terutama jalan, baik di tingkat Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, maupun Pemerintah Pusat. h. Kabupaten Bandung belum memiliki simpul distribusi barang (terminal barang) sehingga mobilitas barang dan jasa menjadi inefisien. i. Sistem kepengusahaan angkutan umum di Indonesia sepenuhnya diserahkan kepada swasta yang tentunya bersifat profit oriented. Sementara penyediaan angkutan umum lebih bersifat kepada service oriented dan yang memiliki orientasi pelayanan adalah pemerintah, bukan swasta. j. Pelaksanaan tugas fungsi DISHUB Kab. Bandung terkait pelaksanaan uji emisi gas buang sebagai bagian dari pelayanan terpadu Sabilulungan menjadi salah satu faktor pendorong untuk pencapaian sasaran penanganan dampak polusi udara di wilayah perkotaan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-31
l. Salah satu hambatan dan tantangan perencanaan transportasi perkotaan yang terpadu
dengan
pengembangan
wilayah
serta
yang
mengantisipasi
perkembangan permintaan pelayanan, adalah keterlibatan multi stakeholders yang menuntut koordinasi intensif (walaupun seharusnya intensitas koordinasi yang dibutuhkan tidak menjadi faktor penghambat, tetapi merupakan konsekwensi kelembagaan yang harus tersolusikan). g. Salah satu implementasi SPM Bidang Perhubungan di Kabupaten Bandung per Tahun 2014 adalah pelaksanaan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan sarana pelayanan ASDP. h. Forum LLAJ Kabupaten Bandung ditargetkan mampu mewujudkan tata cara dan konsep pembinaan transportasi perkotaan yang dapat dipahami seluruh pengguna jasa transportasi. i. Program Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Bina Sistem Transportasi Perkotaan serta Pemprov. Jawa Barat melalui DISHUB dan BAPPEDA untuk mengembangkan angkutan massal di wilayah Bandung Raya atau BMA menjadi pendorong sasaran meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan transportasi perkotaan berbasis angkutan massal. 3. Isu Strategis Meninjau Implikasi RTRW bagi Pelayanan DISHUB Kab. Bandung. a. Penetapan koridor angkutan massal berbasis jalan di Kabupaten Bandung diperlukan agar dapat mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera membina AKDP yang memasuki wilayah Kabupaten Bandung menjadi angkutan massal. b. Rencana
pembangunan
prasarana
jalan
sebagai
respon
perencanaan
pembangunan terhadap pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor perlu ditindaklanjuti dengan penetapan target pembangunan secara kuantitatif. c. Pengembangan terminal penumpang umum (tipe A, B maupun C) yang representative serta pengembangan terminal barang perlu digarisbawahi sebagai salah satu program penataan ruang transportasi di Kabupaten Bandung. d. Pengembangan Terminal Terpadu Alamendah perlu ditetapkan sebagai salah satu rencana penggunaan ruang transportasi untuk mitigasi daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, serta pengembangan agrowisata. Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-32
e. Aplikasi transit oriented development melalui penetapan kriteria jenis tata guna lahan, jenis permukiman, serta jaringan jalan dan jaringan fasilitas pejalan kaki pada radius layanan optimal angkutan umum harus ditetapkan sebagai salah satu program penataan ruang transportasi di Kabupaten Bandung. 4. Isu Strategis Meninjau Telaahan Teknis Sistem Transportasi Darat di Kabupaten Bandung. a. Rekomendasi Awal Perencanaan Sistem Transportasi Darat. 1) Pembangunan jalan perkotaan untuk meningkatkan aksesibilitas, terutama pengembangan jalan yang menghubungkan langsung wilayah barat ke timur. 2) Peningkatan kapasitas ruas Jalan Kopo. 3) Mengembangkan sistem angkutan massal yang mencakup daerah demand perjalanan. 4) Penataan jaringan trayek angkutan umum, bukan hanya jaringan trayek lokal dalam wilayah Kabupaten Bandung tetapi termasuk dan terutama jaringan trayek AKDP yang melayani wilayah Kabupaten Bandung. 5) Peningkatan ruas jalan Majalaya – Gedebage di mana terdapat potensi industri. Gambar III-14: Ruas Jalan Majalaya – Gedebage
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-33
b. Rekomendasi Awal Rekayasa Lalu Lintas 1) Manajemen lalu lintas dan angkutan jalan di sepanjang ruas Jalan Kopo – Soreang. 2) Peningkatan kecepatan jalan arteri untuk meningkatkan LoS. 3) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada ruas-ruas jalan yang perlu mendapat perhatian khusus terkait faktor keselamatan. 4) Perlunya peningkatan jenis pengendalian simpang menjadi APILL (alat pengendali isyarat lalu lintas, atau traffic light) untuk Simpang Siliwangi, Palasari dan Andir. 5) Penertiban pedagang kaki lima di sekitar simpang alun-alun. 6) Penertiban gerakan membelok dan hambatan samping di Simpang Bundaran Tugu Soreang. c. Rekomendasi Awal Angkutan Umum. 1) Penataan jaringan trayek angkutan umum, bukan hanya jaringan trayek lokal dalam wilayah Kabupaten Bandung tetapi termasuk dan terutama jaringan trayek AKDP yang melayani wilayah Kabupaten Bandung. 2) Peningkatan manajemen operasional angkutan umum. 3) Perbaikan terminal dan halte. 4) Perencanaan angkutan massal yang menghubungkan Soreang – Banjaran – Majalaya, serta angkutan massal pada jaringan trayek AKDP yang melayani keempat koridor utama di wilayah Kabupaten Bandung. 5) Pengembangan pelayanan angkutan taksi dan wisata. d. Keselamatan 1) Manajemen lalu lintas untuk menekan jumlah korban kecelakaan yang dikarenakan faktor perilaku manusia. 2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan pada ruas-ruas jalan yang perlu mendapat perhatian khusus terkait faktor keselamatan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-34
e. Multimoda 1) Menyediakan angkutan pemadu moda di simpul transportasi, khususnya stasiun. 2) Perencanaan jaringan trayek yang dapat melayani stasiun. 3) Menyediakan fasilitas integrasi moda baik secara fisik, jadwal, informasi serta tiket yang terpadu. 4) Penetapan jaringan lintas angkutan barang sesuai dengan kelas jalan. 5) Perencanaan terminal terpadu untuk meningkatkan kemudahan integrasi moda. 6) Menetapkan rute lalu lintas untuk angkutan barang yang memasuki Kabupaten Bandung atau membangun suatu kawasan perindustrian sehingga tidak merusak jalan yang tidak seharusnya dilalui angkutan barang.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
III-35
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Dalam Bab IV dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi DISHUB Kab. Bandung, tujuan, strategi, kebijakan, tujuan serta sasaran jangka menengah yang ingin dicapai.
A.
VISI DAN MISI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Visi DISHUB Kab. Bandung dalam Renstra 2010 – 2015 adalah “Terciptanya Sistem
Perhubungan yang Aman, Selamat, Tertib, Lancar, Terpadu, Berkualitas, Maju, Efektif dan Efisien”. Memperhatikan Visi Bupati Bandung “Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan” serta Visi Kementerian Perhubungan “Terwujudnya Pelayanan Transportasi yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”, maka dirasakan perlu untuk merevisi visi DISHUB Kab. Bandung dalam Perubahan Renstra ini. Rumusan visi dalam Perubahan Renstra 2010 – 2015 memiliki keterkaitan dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Bandung, dengan menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Visi ini merupakan rumusan tentang wujud nyata kondisi, keadaan dan impian DISHUB Kab. Bandung di Tahun 2015 dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas dan jelas. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, visi baru DISHUB Kab. Bandung adalah “Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan”. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pokokpokok visi yang diterjemahkan pengertiannya sebagaimana Tabel IV-1.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
IV-1
Tabel IV-1: Perumusan Penjelasan Visi Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 Visi Terwujudnya Pelayanan Perhubungan yang Handal, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan
Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi Pelayanan Perhubungan Sebagaimana Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, bahwa pelayanan perhubungan meliputi bidang transportasi darat dan sebagian bidang komunikasi dan informatika Handal Penyelenggaraan perhubungan yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bandung (accessibility) Berdaya Saing Penyelenggaraan perhubungan yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif Berwawasan Lingkungan Penyelenggaraan perhubungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis sustainable transport system untuk keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan
Memperhatikan fungsi Kabupaten Bandung bagi Kota Bandung selaku Ibukota Provinsi Jawa Barat, memperhatikan intensitas kegiatan di dalam dan di wilayah perbatasan kota wilayah Bandung Metropolitan Area, pertumbuhan wilayah perkotaannya, isu strataegis lokal, regional, nasional dan isu strategis global, bahwasanya sistem transportasi sangat berperan besar sebagai tulang belakang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung, yang dituntut dapat tetap mengusung kesetaraan sosial dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, sistem transportasi di Kabupaten Bandung dituntut untuk memiliki keunggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan kehandalan layanan transportasi bagi penyedia Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
IV-2
jasa layanan maupun penggunanya, serta menjaga kesejahteraan hidup penduduk Kabupaten Bandung secara berkelanjutan dan lestari. Isu-isu strategis bidang perhubungan dan/atau transportasi terkait masalah kemacetan serta potensi peran angkutan penumpang umum massal sebagai salah satu solusinya; persilangan kepentingan antara mobilitas dengan aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi dengan kesetaraan sosial maupun kelestarian lingkungan; pentingnya integrasi antara perencanaan sistem transportasi dengan pengendalian tata guna lahan; pentingnya urban design yang mendorong sistem transportasi yang ramah lingkungan; menggarisbawahi bahwasanya tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah peningkatan aksesibilitas transportasi melalui penyediaan layanan angkutan umum yang handal, pengembangan manajamen rekayasa lalu lintas dan angkutan, mendorong penggunaan moda transportasi ramah lingkungan, serta menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan sistem transportasi di Kota Bandung. Adapun rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi DISHUB Kab. Bandung adalah sebagaimana tertuang di dalam 5 (lima) Misi DISHUB Kab. Bandung. Misi Pertama: “Mengembangkan sistem perhubungan yang handal”. Misi Kedua: “Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana layanan perhubungan”. Misi Ketiga: “Memantapkan kehandalan operasional layanan jasa perhubungan”. Misi Keempat: “Mengoptimalkan peran serta stakeholders dalam pengembangan sistem perhubungan”. Misi Kelima: “Memantapkan fungsi pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian sistem perhubungan”.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
IV-3
B.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISHUB KAB. BANDUNG Dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu
dan analisis stratejik, tujuan instansi ditetapkan sebagai sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun sasaran instansi merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata atau kuantitatif dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dibanding tujuan. Memahami konsep tersebut, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah DISHUB Kab. Bandung 2010 – 2015 beserta indikator kinerjanya adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel IV-2. Angka kinerja untuk Tahun 2011 s.d. 2013 merupakan capaian kinerja yang sudah dilaksanakan. Sementara angka kinerja untuk Tahun 2014 dan 2015 merupakan kinerja yang ditargetkan. Indikator kinerja sasaran pada Perubahan Renstra ini berbeda dengan Renstra DISHUB Kab. Bandung 2010 – 2015, dikarenakan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015, yang mengadopsi penetapan SPM Bidang Perhubungan menindaklanjuti Permen Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota serta Permen Perhubungan Nomor PM. 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
C.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi dan kebijakan dalam Perubahan Renstra ini adalah strategi dan kebijakan
DISHUB Kab. Bandung untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Perubahan RPJMD. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Tabel IV-3 merangkum strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran sesuai target indikator yang ditetapkan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
IV-4
Tabel IV-2: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015 Tujuan
Sasaran Perencanaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan Pembangunan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Mengembangkan pembinaan sistem angkutan sungai & danau Mengendalikan sistem komunikasi dan informatika Memantapkan kehandalan operasional layanan jasa perhubungan
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Indikator Sasaran Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service) Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas
2011
Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2012 2013 2014
2015
38,52%
38,52%
38,52%
38,52%
38,52%
1:12
1:19
1:53,87
1:15
1:15
0,37%
0,37%
1,10%
1,47%
2,57%
66,67%
66,67%
66,67%
66,67%
66,67%
1,19%
3,04%
4,24%
5,99%
7,70%
VCR 0,84 LoS D 539 kasus/th
VCR 0,84 LoS D 461 kasus/th
VCR 0,35 LoS D 429 kasus/th
VCR 0,84 LoS D 248 kasus/th
VCR 0,84 LoS D 248 kasus/th
Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
Pengendalian Keselamatan Angkutan Jalan
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)
95,84%
92,03%
88,22%
100,00%
100,00%
Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD
Capaian target PAD Bidang Perhubungan
88,59%
78,47%
91,16%
93,00%
95,00%
Pengendalian Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%
Pengendalian Komunikasi dan Informasi
Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi
40,00%
40,00%
75,00%
75,00%
75,00%
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan
50,00%
50,00%
70,00%
75,00%
80,00%
Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan
97,64%
90,01%
98,87%
85,00%
85,00%
Pemberian layanan publik bidang perhubungan kepada masyarakat Akuntabilitas kinerja dan keuangan
Commented [i1]: Realisasi target rp 2011 from subag keu 93,08 tapi pake angka juknis opr spm 95,84 khusus angkot lokal (seandainya datanya benar) Commented [i2]: Bab iii hal 14 laptah 2012 = 76,20% tp pake jukni soprs spm 92,03% khusus angkot lokal (seandainya datanya benar) Commented [i3]: Bab III laptah hal 28
Commented [i4]: Realisasi uang, data capaian kinerja gk ada Commented [i5]: Bab iv laptah realisasi uang 79,98, capaian 100,05 average Commented [i6]: laptah hasil prog cakir
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
IV-5
Tabel IV-3 Penentuan Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2010 – 2015 No
1
2
3
Sasaran Perencanaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
Pembangunan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Indikator Sasaran
Strategi
Perencanaan jaringan trayek yang merespon kebutuhan Memantapkan fungsi PAD sebagai alat pengendalian jaringan trayek Penetapan standar operasional angkutan umum Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap Monitoring, evaluasi dan pengendalian layanan penumpang jasa angkutan umum Inventarisasi kantung-kantung penumpang Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani Perencanaan titik-titik halte dengan walkable angkutan umum dalam trayek distance Tersedianya terminal angkutan penumpang Perencanaan kebutuhan terminal penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan (jumlah, lokasi, kapasitas, lay out dan fasilitas) umum dalam trayek Perencanaan kebutuhan pemeliharaan terminal Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan Penetapan prioritas daerah rawan kemacetan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada dan kecelakaan jalan Kabupaten Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
Kebijakan Sistem perencanaan angkutan dengan prinsip sustainable transport system dan transit oriented development Akurasi data perizinan trayek Pengendalian layanan melalui prosedur administratif Integrasi manajemen rekayasa lalu lintas dengan manajemen angkutan jalan Optimalisasi sumber daya yang dimiliki (lahan terminal) Integrasi teknokratik analysis dan bottom up planning
VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service)
Perencanaan, koordinasi antara stakeholders, implementasi nyata
Integrasi manajemen dan rekayasa LLAJ (stakeholders, perencanaan tata ruang dengan transportasi, mobilitas dengan aksesibilitas)
Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas
Penyuluhan disiplin berlalu lintas dan mengunakan angkutan kepada pengguna jalan Optimalisasi pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Koordinasi dengan Kepolisian RI
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
IV-6
No
Sasaran
Indikator Sasaran
4
Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)
Perencanaan kebutuhan unit pelayanan PKB (jenis, jumlah dan lokasi) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan unit pelayanan PKB
Optimalisasi sumber daya yang dimiliki (unit pelayanan PKB)
5
Pengendalian Keselamatan Angkutan Jalan
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)
Memantapkan fungsi PAD sebagai alat pengendalian keselamatan angkutan jalan Memaksimalkan kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan
Pengendalian keselamatan angkutan jalan melalui prosedur administratif
6
Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD
Capaian target PAD Bidang Perhubungan
Monitoring dan evaluasi realisasi target PAD Pengecekan silang data output dan rupiah
Intensifikasi dan ekstensifikasi
7
Pengendalian Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung.
Penetapan standar keselamatan angkutan sungai dan danau Sosialisasi keselamatan angkutan sungai dan danau
Pengendalian keselamatan angkutan sungai dan danau melalui prosedur administratif
8
Persentase Tingkat Pengendalian Komunikasi dan Informasi
Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi
Penyusunan perangkat pengendalian komunikasi dan informasi
Pengendalian komunikasi dan informasi melalui prosedur administratif
9
Pemberian layanan publik bidang perhubungan kepada masyarakat
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan
10
Akuntabilitas kinerja dan keuangan
Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
Strategi
Optimalisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, serta Program Peningkatan Disiplin Aparatur Optimalisasi program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kebijakan
Pembinaan SDM
Pembinaan SDM
IV-7
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Dalam Bab V dikemukakan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif untuk mencapai target sasaran yang diindikasikan. Mengingat bahwa dokumen ini adalah Perubahan Renstra, maka terdapat beberapa hal yang harus digarisbawahi sebagai berikut: 1. Target kinerja program dan kegiatan yang dicantumkan untuk Tahun 2011 s.d. 2013 adalah realisasi target kinerja, dengan indikator yang disesuaikan kepada Perubahan RPJMD. 2. Kerangka pendanaan indikatif yang dicantumkan untuk Tahun 2011 s.d. 2013 adalah anggaran berdasarkan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Tahun 2011. 3. Target kinerja program dan kegiatan Tahun 2014 dan 2015 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD. 4. Kerangka pendanaan indikatif untuk Tahun 2014 adalah berdasarkan hasil evaluasi gubernur terhadap RKA Tahun 2014. 5. Kerangka pendanaan indikatif untuk Tahun 2015 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD. Menimbang bahwa untuk mencapai satu tujuan dan satu sasaran yang ditargetkan, boleh jadi harus diwujudkan melalui lebih dari satu jenis kegiatan dalam program yang berbeda ataupun program yang sama, maka tabel rencana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana indikator yang ditetapkan, dituangkan ke dalam 2 (dua) tabel. Tabel V-1 menyajikan jenis program dan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran. Indikator kinerja program (outcome) adalah sama dengan indikator sasaran. Sementara pendanaan indikatif yang berorientasi pada setiap jenis kegiatan dan program disajikan di dalam Tabel V-2, berikut indikator kinerja output dan outcome kegiatan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
V-1
Tabel V-1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Kelompok Sasaran SKPD: DISHUB Kab. Bandung Tujuan
Sasaran
Perencanaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Pembangunan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
Indikator Sasaran Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
Kodering Program dan Kegiatan Program 1.07.15 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan 1.07.18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 1.07.19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan
Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
1.07.15
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
1.07.16
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
V-2
Tabel V-1 (lanjutan) Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (ratarata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten
Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service)
Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas
Kodering Program dan Kegiatan Program 1.07.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan marka jalan Pengadaan pagar pengaman jalan Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan 1.07.15 Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.07.17 Program peningkatan pelayanan angkutan Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 1.07.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.07.17
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 1.07.16
Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Penyediaan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)
1.07.17 1.07.20
1.25.15
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Program peningkatan pelayanan angkutan Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
V-3
Tabel V-1 (lanjutan) Tujuan
Sasaran Pengendalian Keselamatan Angkutan Jalan
Mengembangkan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, berdaya saing dan berwawasan lingkungan
Indikator Sasaran Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)
Kodering Program 1.07.20
1.07.15
Capaian target PAD Bidang Perhubungan
1.07.17 1.07.20 1.20.17
Mengembangkan pembinaan sistem angkutan sungai & danau
Pengendalian Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung
1.07.17
1.07.15 Mengendalikan sistem komunikasi dan informatika
Pengendalian Komunikasi dan Informasi
Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
1.07.01
Pengendalian sistem LLAJ melalui pengelolaan PAD
Program dan Kegiatan
1.25.15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
V-4
Tabel V-1 (lanjutan) Tujuan
Sasaran
Pemberian layanan publik bidang Memantapkan perhubungan kehandalan kepada operasional masyarakat layanan jasa perhubungan
Indikator Sasaran
Kodering Program 1.07.01
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan 1.07.02
1.07.03 1.07.06 Akuntabilitas kinerja dan keuangan
Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
Program dan Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian kerja lapangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
V-5
Tabel V-2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD: DISHUB Kab. Bandung
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
V-6
Memperhatikan Tabel V-2 di atas, dapat ditelaah bahwa terdapat beberapa perbedaan antara ketetapan dalam RKPD 2014 (perkiraan maju untuk Tahun 2015), dengan revisi RPJMD, dan dengan kebutuhan Renja SKPD 2015 menindaklanjuti sasaran Rancangan Awal RKPD 2015 maupun DPA 2014. Perbedaan-perbedaan dalam Tabel V-2 adalah terangkum sebagai berikut: 1. Jumlah
pagu
indikatif belanja langsung DISHUB Kab. Bandung Tahun 2015
ditetapkan dalam revisi RPJMD adalah sebesar Rp. 13.298.761.000,-. Sementara berdasar analisis kebutuhan Renja SKPD 2015 menindaklanjuti DPA 2014 maupun sasaran RKPD 2015 (mengendalikan kemacetan di empat koridor utama dalam wilayah Kabupaten Bandung), bahwa Tahun 2015 DISHUB Kab. Bandung membutuhkan anggaran sebesar Rp. 17.524.000.000,-. 2. Perbedaan pagu indikatif di Tahun 2015 (Rp. 4.225.239.000,-) ditargetkan untuk meningkatkan capaian indikator sebagai berikut: a. VCR 0,84 LoS D menjadi VCR 0,74 LoS C; menindaklanjuti salah satu sasaran dalam Rancangan Awal RKPD 2015 terkait pembangunan infrastruktur yaitu pengendalian kemacetan di 4 (empat) koridor utama dalam wilayah Kabupaten Bandung. b. Peningkatan jumlah pengguna angkutan penumpang umum yang merupakan penentu IKK (indikator kinerja kunci), yaitu nisbah jumlah layanan angkutan terhadap jumlah penumpang dari 1:15 menjadi 1:54. c. Peningkatan salah satu capaian indikator SPM Bidang Perhubungan, yaitu ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor (PKB) per populasi 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji, dari 2 (dua) unit atau 33,33% menjadi 3 (tiga) unit atau 50%. Adapun kebutuhan unit PKB di Kabupaten Bandung adalah sebanyak 6 (enam) unit. d. Peningkatan SPM sebagaimana tersebut pada poin c, akan mendukung ketercapaian target PAD dan tercapainya pemenuhan standar keselamatan bagi di Kabupaten Bandung (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor), yang juga merupakan indikator kinerja program Bidang Perhubungan.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
V-7
3. Beberapa kegiatan di Tahun 2015 yang dianalisa perlu untuk dirubah output maupun pagu indikatifnya daripada Revisi RPJMD adalah: a. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran. Revisi RPJMD: Rp. 221.400.000,- (belum mengalokasikan anggaran untuk tenaga security, pengamanan barang quasi dan bahan baku pengujian, serta barang berharga lainnya). DPA 2014: Rp. 519.600.000,- (sudah mengalokasikan anggaran tenaga security). Kebutuhan 2015: Rp. 520.000.000,-. b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Revisi RPJMD: Nihil. Kebutuhan 2015: Rp. 135.000.000,- (menindaklanjuti rehabilitasi berat gedung kantor Tahap I di Tahun 2014, memerlukan pengadaan interior kantor di Tahun 2015). c. Kegiatan Pengadaan Mebeleur. Revisi RPJMD: Rp. 50.000.000,-. 2015: dihilangkan, diakumulasikan pada kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor pada poin b di atas. d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor. Revisi RPJMD: Rp. 60.000.000,-. 2015: dihilangkan, diakumulasikan pada kegiatan Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor. e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional. Revisi RPJMD: Rp. 634.500.000,-. Kebutuhan 2015: Rp. 650.000.000,- (penyesuaian kebutuhan BBM kendaraan PATWAL di Tahun 2015 dengan harga pertamax dan Keputusan Bupati Bandung Nomor 027/Kep.516-Pemb/2013 Tanggal 1 November 2013 Tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2014.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
V-8
f. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Revisi RPJMD: Rp. 100.000.000,- (belum mengalokasikan anggaran Forum SKPD untuk penyusunan Renja dan Renstra serta pemantapan analisis data capaian kinerja sebagai bahan penyusunan LAKIP). DPA 2014: Rp. 131.794.900,- (sudah mengakomodir Forum SKPD Penyusunan Renja 2015). Kebutuhan 2015: Rp. 150.000.000,- (mengakomodir kebutuhan anggaran Forum SKPD Penyusunan Renstra 2015 – 2020, Forum SKPD Penyusunan Renja 2016, serta pemantapan analisis data capaian kinerja sebagai bahan penyusunan LAKIP 2014). g. Kegiatan Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan. Revisi RPJMD: Nihil. Kebutuhan 2015: Rp. 400.000.000,- (penyusunan MoU stakeholders untuk penurunan angka kemacetan, peningkatan LoS di Tahun 2015 sesuai sasaran RKPD 2015). h. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat. Revisi RPJMD: Rp. 218.861.000,-. DPA 2014: Rp. 218.861.400,- (sewa terminal dengan sistem bagi hasil retribusi terminal kepada lima pemilik lahan terminal selama satu tahun). Kebutuhan 2015: Rp. 500.000.000,- (Output 1: sewa terminal Tahun 2015 dianggarkan naik 10% dari Tahun 2014, berdasar trend peningkatan target retribusi terminal. Output 2: kajian kebutuhan jumlah dan lokasi terminal, menindaklanjuti Sidang Kelompok Forum SKPD DISHUB Kab. Bandung Tahun 2014 serta isu relokasi terminal dan pasar di Kabupaten Bandung). i. Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan. Revisi RPJMD: Rp. 250.000.000,-. DPA 2014: Rp. 75.000.000,-. 2015: Rp. 75.000.000,- (penurunan volume menyesuaikan dengan evaluasi Tahun 2013 dan DPA Tahun 2014).
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
V-9
j. Kegiatan Pengadaan Alat Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas. Revisi RPJMD: Rp. 220.000.000,- (pengadaan alat automatic traffic counter). 2015: Nihil, pengalihan anggaran untuk output kegiatan lain dalam rangka untuk peningkatan LoS menindaklanjuti item Sasaran RKPD 2015, serta pengadaan alat automatic traffic counter ditunda menunggu hasil kalibrasi alat sebelumnya di Tahun 2014. k. Kegiatan Pembangunan Balai PKB. Revisi RPJMD: Rp. 200.000.000,- (tidak mencukupi untuk pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor). Pagu Indikatif 2015 dalam RKPD 2014: Rp. 200.000.000,- (direncanakan untuk FS Balai PKB di Cileunyi, dengan asumsi pembangunan Balai PKB di Baleendah diakomodir dalam DPA 2014, tapi dalam DPA 2014 akhirnya tidak dapat diakomodir). Kebutuhan 2015: Rp. 3.500.000.000,- (Pembangunan Balai PKB Baleendah dan alat uji portable). l. Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor. Revisi RPJMD: Rp. 100.000.000,- (pelaksanaan uji petik angkutan lebaran dan PKB di DISHUB Kab. Bandung). Kebutuhan 2015: Rp. 250.000.000,- (penambahan output kegiatan berupa penetapan kawasan wajib lulus uji emisi dan sosialisasi, tindaklanjut penyusunan kajian kawasan wajib lulus uji emisi di Tahun 2014). m. Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi. Revisi RPJMD: Rp. 50.000.000,- (pendataan tingkat pelayanan jasa pos dan/atau titipan; pengawasan penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama). Kebutuhan 2015: Rp. 150.000.000,- (pengalihan output pengawasan menara telekomunikasi bersama menjadi penyusunan kajian fiber optic untuk telekomunikasi).
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
V-10
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RJMD
Bab VI mengemukakan indikator kinerja DISHUB Kab. Bandung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh DISHUB Kab. Bandung dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator dimaksud adalah sebagaimana tersaji dalam Tabel VI-1 berikut ini. Adapun kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD yang diusulkan untuk ditingkatkan melalui penambahan pagu indikatif di Tahun 2015 dari pagu indikatif dalam Revisi RPJMD adalah sebagaimana cell dalam Tabel VI-1 dengan warna biru.
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
VI-1
Tabel VI-1: Indikator Kinerja SKPD DISHUB Kab. Bandung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No.
(1)
1 2 3 4 5
Indikator Sasaran
(2)
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan guardrill) pada jalan Kabupaten
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (2010)
Revisi RPJMD
Analisis Kebutuhan
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
38,52%
38,52%
38,52%
38,52%
38,52%
38,52%
1:12
1:12
1:19
1:53,87
1:15
1:15
1:54
1:15
1:54
0,37%
0,37%
0,37%
1,10%
1,47%
2,57%
2,57%
2,57%
2,57%
66,67%
66,67%
66,67%
66,67%
66,67%
66,67%
66,67%
66,67%
66,67%
0,35%
1,19%
3,04%
4,24%
5,99%
7,70%
7,70%
7,70%
7,70%
VCR 0,84 LoS D 539 kasus/th
VCR 0,84 LoS D 461 kasus/th
VCR 0,35 LoS D 429 kasus/th
VCR 0,84 LoS D 248 kasus/th
VCR 0,84 LoS D 248 kasus/th
VCR 0,74 LoS C 248 kasus/th
VCR 0,84 LoS D 248 kasus/th
VCR 0,74 LoS C 248 kasus/th
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
50,00%
33,33%
50,00%
99,83%
95,84%
92,03%
88,22%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
68,65%
88,59%
78,47%
91,16%
93,00%
95,00%
95,00%
95,00%
95,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
40,00%
40,00%
40,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
Commented [i3]: Bab III laptah hal 28
50,00%
50,00%
50,00%
70,00%
75,00%
80,00%
80,00%
80,00%
80,00%
Commented [i4]: Realisasi uang, data capaian kinerja gk ada
75,00%
97,64%
90,01%
98,87%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
85,00%
Commented [i5]: Bab iv laptah realisasi uang 79,98, capaian 100,05 average
8
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)
14
2015 Analisis Kebutuhan (Tahun 5)
(5)
330 kasus/th
13
2015 Revisi RPJMD (Tahun 5)
38,52%
Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas
12
2014 (Tahun 4)
(4)
7
11
2013 (Tahun 3)
38,52%
VCR 0,84 LoS D
10
2012 (Tahun 2)
(3)
VCR (volume capacity ratio) dan LoS (level of service)
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor) Capaian target PAD Bidang Perhubungan Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan
2011 (Tahun 1)
38,52%
6
9
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Target Kinerja Sasaran pada Tahun
Commented [i1]: Realisasi target rp 2011 from subag keu 93,08 tapi pake angka juknis opr spm 95,84 khusus angkot lokal (seandainya datanya benar) Commented [i2]: Bab iii hal 14 laptah 2012 = 76,20% tp pake jukni soprs spm 92,03% khusus angkot lokal (seandainya datanya benar)
Commented [i6]: laptah hasil prog cakir
Perubahan Renstra DISHUB Kab. Bandung Tahun 2010 – 2015
VI-2
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Kodering Program
(1) 1.07.01
Program dan Kegiatan
(2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)
(3) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan Capaian target PAD Bidang Perhubungan
Tersedianya jasa komunikasi
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa kebersihan
2011 (Realisasi) Realisasi (5)
Rp. (6)
50,00%
Realisasi (7)
2.039.231.850
Penggunaan pesawat telephone, media massa dan alat komunikasi untuk 1 tahun
2013 (Realisasi) Rp. (8)
Realisasi (9)
2.512.617.890 78,47%
100 buah materai Rp. 3000; 102 buah materai Rp. 6000; 12 bulan biaya repeater 12 bulan biaya wi51.000.000 fi
12 bulan honorarium Non PNS (operator komputer) 620 jam lembur PNS untuk penyelesaian dokumen keuangan SKPD
Pemutakhiran data keuangan
29.088.000
Tersedianya jasa kebersihan untuk 1 tahun
4 orang x 12 bulan Petugas Kebersihan, tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk 1 29.415.000 tahun
Pemeliharaan 9 unit mesin tik dan 2 unit mesin potong rumput. Perbaikan 20 unit komputer, 8 unit printer dan 2 unit AC
(18)
2.835.000.000 95,00%
12.431.728.963 95,00%
Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya lainnya
261.736.000
Kantor Induk
• 4 OB Operator website portal DISHUB • 1 OB Operator SIMAPU 23.697.000 • 3 OB Asisten Operator SIMDA Keuangan dan E-Monev • 2 OB Operator SIM PKB • 390 Jam Lembur
Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan standar akuntansi publik berupa operator SIMDA sebanyak 10 OB, pengadaan 24.906.000 materai sebanyak 100 buah, pengadaan cek sebanyak 5 buku, dan kebutuhan penggandaan sebanyak Rp. 2,1 juta
18.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
35.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
130.691.000
Kantor Induk
• 60 OB Honor petugas Kebersihan • 1 Paket Peraatan Kebersihan 26.473.500 dan Bahan pembersih • 1 Buah vacum wash • 1 Set Perlengkapan Peralatan Dapur)
Tersedianya alat kebersihan 44.835.000 sebanyak 28 item dan petugas kebersihan sebanyak 60 OB
43.200.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
45.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
188.923.500
Kantor Induk
24.080.000
Penyediaan jasa perbaikan 27.100.000 peralatan kerja
109.005.000
Kantor Induk, Terminal dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
Tersedianya alat tulis kantor 45.756.500 untuk 1 tahun
236.721.500
Kantor Induk, Terminal dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
(17)
80,00%
55.000.000
Kebutuhan alat tulis kantor 39.565.000 untuk 1 tahun
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa 4 unit PC, 1 unit laptop, 3 unit 84.282.000 printer, 1 unit kamera digital, 3 unit pengeras suara dan 1 set Perangkat Repeater
2.541.682.100 93,00%
Rp. (16)
Lokasi
Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya lainnya
Tersedianya kebutuhan alat tulis 47.900.000 kantor untuk 1 tahun
Pengadaan 2 unit PC, 1 unit projector, 1 unit kamera digital, 1 unit handycam
80,00%
Target (15)
Keterangan Analisis Kebutuhan
51.912.000
Tersedianya alat tulis kantor untuk 1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan alat 19.655.000 listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun
75,00%
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (berdasar analisis kebutuhan)
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi dan informasi berupa: repeater selama 12 51.912.000 bulan dan wi-fi selama 12 bulan, perluasan jaringan wi-fi sebanyak 1 titik
13.725.000
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk 1 tahun
Rp. (12)
2015 (Target Kebutuhan Renja-SKPD 2015 menindaklanjuti DPA 2014, Sasaran RKPD 2015 dan Forum SKPD 2014) Target Rp. (13) (14)
• 100 buah materai Rp. 3000,• 102 buah materai Rp. 6000,51.912.000 • 12 bulan biaya repeater • 12 bulan biaya wi-fi
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan kantor
Target (11)
2.503.197.123
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan penggandaan
Rp. (10)
91,16%
• Pemeliharaan 8 unit mesin tik • Pemeliharaan 2 unit mesin potong rumput. 14.100.000 • Perbaikan 20 unit komputer • Perbaikan 2 unit AC • Perbaikan 7 unit printer • Perbaikan 1 Unit Tester Emisi
Tersedianya kebutuhan barang cetakan non quasi, barang cetakan quasi, dan bahan baku 889.019.350 pengujian kendaraan bermotor (buk uji, stiker, tanda uji) serta kebutuhan penggandaan untuk 1 tahun pelayanan
2014 (Target)
70,00%
50,00%
88,59%
Tersedianya barang cetakan quasi, non quasi, bahan baku pengujian dan belanja penggandaan untuk 1 tahun
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2012 (Realisasi)
1Paket Cetakan non quasi; 46.132 Set stiker tanda samping uji; 6.321 Buku uji; 19.790 Stiker uji emisi gas buang; 70.000 Lembar karcis TPR Rp. 1.500; 297.000 Lembar karcis TPR Rp. 1.000; 2.104.200 Lembar karcis TPR Rp. 500; 3.000 Lembar karcis toilet Rp. 1.000; 13.000 Lembar 1.363.236.890 karcis toilet Rp. 500; 1.000 Lembar karcis usaha penunjang Rp. 3000; 219.000 Lembar karcis parkir Rp. 350; 596.000 Lembar karcis parkir Rp. 500; 305.000 Lembar karcis parkir Rp. 1.200; 27.000 Lembar karcis parkir Rp. 1.500; 21.000 Lembar karcis parkir Rp. 2.000; Belanja Penggandaan Rp. 13.086.150
17.824.500
• Kebutuhan alat listrik dan elektronik untuk 1 tahun (DPPA : penambahan pengadaan lampu penerangan halaman kantor)
• 1 Unit AC • 2 Unit PC Core i3 • 2 Unit Laptop • 1 Unit printer desk jet • 1 Set Projector permanen 3000 136.130.000 lumens • 1 Faximili • 8 Set pesawat RIG (DPPA penambahan Set alat pemadam kebakaran, 1 unit printer dot matriks, 1 set sound system)
Pemeliharaan 6 item alat kerja
Tersedianya kebutuhan belanja penggandaan untuk 1 tahun Rp. 9.057.000; cetakan non quasi sebanyak 49 item, tand auji dan stiker tanda samping 50.092 set, buku uji 4.000 jilid, stiker uji 1.213.191.150 emisi gas buang 1.376 lembar, cetakan quasi retribusi terminal 2.600.000 lembar, cetakan quasi retribusi usaha penunjang terminal 17.000 lembar, cetakan quasi retrbusi parkir 1.351.500 lembar
Terpenuhinya kebutuhan 18.480.600 peralatan listrik, elektronik dan penerangan untuk 1 tahun
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja berupa 6 146.600.000 buah UPS, 4 unit PC, 2 unit laptop, 5 unit printer, 1 buah kamera DSLR , 3 unit radio
Penyediaan jasa perbaikan 30.000.000 peralatan kerja
48.500.000 Penyediaan alat tulis kantor
55.000.000 Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan quasi, cetakan non quasi, bahan 1.156.875.100 baku pengujian, dan belanja penggandaan untuk 1 tahun
Penyediaan barang cetakan quasi, cetakan non quasi, bahan 1.410.000.000 baku pengujian, dan belanja penggandaan
6.032.322.490
Kantor Induk, Terminal dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
Penyediaan komponen instalasi 6.800.000 listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi 5.000.000 listrik/penerangan bangunan kantor
67.760.100
Kantor Induk, Terminal dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
482.347.000
Kantor Induk, Terminal dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
Penyediaan peralatan dan 70.335.000 perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan dan 45.000.000 perlengkapan kantor
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Kodering Program
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
1.07.02
2011 (Realisasi) Realisasi (5)
2012 (Realisasi) Rp. (6)
Realisasi (7)
Rp. (8)
Realisasi (9) • 12 Bulan belanja surat kabar/majalah 84.217.000 • 800 Booklet DISHUB • 1 Set display informasi • 1 Set miniatur APILL
2015 (Target Kebutuhan Renja-SKPD 2015 menindaklanjuti DPA 2014, Sasaran RKPD 2015 dan Forum SKPD 2014) Target Rp. (13) (14)
2014 (Target) Rp. (10)
Target (11)
Target (15)
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar dan majalah untuk 1 tahun, CD interaktif, DVD profil dan booklet
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya bahan logistik kantor
N/A
Penyediaan makanan dan minuman
Mamin 17 orang TKK, mamin Terpenuhinya belanja makanan dan piket kantor, rapat dan tamu minuman untuk 1 tahun
Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 17 orang 383.297.500 TKK dan 2520 HOK piket kantor, serta makanan minuman tamu dan rapat
176.812.000
• 2.328 HOK Mamin TKK • 2.545 HOK Mamin Rapat • 1.200 HOK Mamin Tamu • 2519 HOK Mamin Piket
Tersedianya mamin tamu, 180.292.750 mamin rapat dan mamin TKK sebanyak 5.899 HOK
135.960.000
Tersedianya mamin tamu, mamin rapat dan mamin TKK
185.000.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya belanja perjalanan dinas luar daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah untuk 1 tahun
Terlaksananya rapat-rapat 168.650.000 koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun
216.250.000
Rp. 270.100.000,- Belanja perjalanan dinas luar daerah
Tersedianya kebutuhan belanja perjalanan dinas luar daerah 269.752.123 dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 272 HOK
213.400.000
Tersedianya kebutuhan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi untuk 1 tahun
250.000.000
Penyediaan Tenaga Pendukung Tersedianya tenaga pendukung Honorarium 17 orang tenaga Teknis dan Administrasi teknis dan administrasi perkantoran kontrak kerja untuk 1 tahun Perkantoran
Tersedianya kebutuhan 17 orang tenaga pendukung 86.350.000 administrasi/teknis perkantoran selama 1 tahun
• 50 OB PTT S-1 • 24 OB PPT DIII 212.400.000 • 120 OB PTT SMA/D.1 • 14 OB tenaga ahli perhubungan/teknis data
Tersedianya tenaga pendukung 222.400.000 teknis dan administrasi perkantoran sebanyak 312 OB
Tersedianya tenaga pendukung 519.600.000 teknis dan administrasi perkantoran untuk 1 tahun
Terlaksananya rapat-rapat 212.000.000 koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 1 tahun
• Rp. 175.000.000,- belanja 150.000.000 perjalanan dinas dalam daerah
Tersedianya kebutuhan belanja perjalanan dinas dalam daerah 174.975.000 dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 895 HOK
175.000.000
816.538.000
871.798.000
Terpenuhinya belanja perjalanan dinas dalam daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
- N/A
Belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk 1 tahun
50,00%
Pengadaan sepeda motor PATWAL 750 CC
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Pengadaan mebeleur
Pengadaan 1 set kursi sofa, 4 Terpenuhinya kebutuhan mebeleur buah kursi putar, dan 174 kursi lipat
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor
N/A
Pemeliharaan rutin gedung kantor untuk 1 tahun
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan 11 kendaraan operasional R4 dan 11 kendaraan R2
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terehabilitasinya gedung kantor
N/A
Pengadaan Kelengkapan PAM Rutin, PAM Lebaran dan PAM Natal Tahun Baru
Tersedianya kelengkapan PAM Pengadaan Kelengkapan PAM Rutin, PAM Lebaran dan PAM Natal Rutin 2011, PAM Lebaran 2011 Tahun Baru dan PAM Natal Tahun Baru 2012
Tersedianya 1 paket database - kepegawaian, dan 16 OB operator database kepegawaian
- N/A
50,00%
299.500.000 N/A
- N/A
63.588.000 N/A
Perbaikan Posko Induk PAM Lebaran, perbaikan Gedung Unit Pengujian Kendaraan Bermotor, 45.000.000 perbaikan kanopi parkir motor, serta pelaburan gedung kantor DISHUB
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun, tersedianya BBM untuk 366.720.000 kendaraan pejabat struktural, kendaraan operasional dinas dan generator set
-
Tersedianya bahan bacaan untuk 86.016.000 12 bulan, dan 1 paket buku peraturan perundang-undangan
Rp. (12)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (berdasar analisis kebutuhan)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Tersedianya kebutuhan bahan 24.850.000 bacaan (media cetak, peta dan CD interaktif)
2013 (Realisasi)
70,00%
• 1 Unit Kendaraan roda 4 Pejabat Esselon II • 2 Unit Kendaraan Operasional Roda 2
- N/A
• 1 Buah Lemari Besi Kaca • 1 Buah Lemari Besi Kaca • 30 Buah Meja Kerja • 78 Buah Kursi Kerja • 20 Buah Kursi Rapat • 3 Unit Lemari Besi
1.295.381.151
75,00%
1 unit mobil derek dan pemeliharaan perlengkapan 351.325.000 jalan, 4 unit mobil operasional, 3 unit motor patwal, 3 unit motor operasional
Pengadaan interior prasarana - gedung pelayanan dan 5 buah kipas angin
Tersedianya kebutuhan mebeleur berupa 7 unit lemari 80.203.450 besi, 4 buah filling cabinet, 25 buah meja kerja, 10 buah meja letter L, 40 buah kursi kerja
• 1 Paket Pelaburan Gedung Kantor 250.938.000 • 1 Paket Pembangunan Toilet • 1 Paket Perbaikan Gedung • 1 Paket Perbaikan Benteng
232.796.300 N/A
• Rp 202.899.901 ,- Belanja jasa Service • 12 OB Belanja BBM Eselon II • 60 OB Belanja BBM Eselon III • 180 OB Belanja BBM Eselon IV 620.860.000 • Rp. 163.558.000 ,- Belanja BBM Kendaraan Operasional • Rp. 24.174.000 ,- Belanja BBM Generator Set • Rp 11.069.500 ,- Belanja STNK
Belanja jasa service 13 kendaraan roda 4, jasa service 12 kendaraan roda 2, jasa service 2 unit service genset, 12 bulan BBM kendaraan 631.056.401 dinas/operasional, 12 bulan BBM genset (solar dan bensin), 252 OB BBM pejabat struktural, perpanjangan STNK 28 kendaraan
- N/A
- N/A
Rehabilitasi berat gedung kantor, - rehabilitasi gedung pelayanan, rehabilitasi posko nagreg
41.730.000 N/A
- N/A
- N/A
25.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
50.000.000 N/A
-
Tersedianya kebutuhan belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi untuk 1 tahun
3.333.963.000
25.000.000
80,00%
1.405.175.000 N/A
Pengadaan interior kantor 133.300.000 (tindak lanjut output rehab gedung kantor Tahun 2014)
98.500.000 N/A
- N/A
175.000.000
1.985.000.000
-
Rehabilitasi berat gedung kantor (tahap II)
1.200.000.000
- N/A
(18)
50.000.000
Kantor Induk
Tersedianya mamin tamu, mamin rapat dan mamin TKK
1.061.362.250
Kantor Induk
Tersedianya kebutuhan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi
1.118.052.123
Kantor Induk
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya kebutuhan belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi 80,00%
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan mebeleur
650.000.000
(17)
Kantor Induk
Pengadaan Perlengkapan 135.000.000 Gedung Kantor
-
Lokasi
245.083.000
Tersedianya tenaga pendukung 520.000.000 teknis dan administrasi perkantoran
Pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional; service genset; BBM kendaraan dinas / 638.173.000 operasional; BBM untuk pejabat struktural; BBm genset; belanja STNK untuk1 tahun
1.058.815.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Rp. (16)
Keterangan Analisis Kebutuhan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemenuhan kebutuhan tenaga security Kantor Induk 1.560.750.000 barang berharga (quasi dan bahan baku PKB)
886.975.000
Kantor Induk
8.302.680.151
2.056.000.000
Pengadaan interior kantor Tahun 2015 268.300.000 (tindak lanjut output rehab gedung kantor Tahun 2014) Dihilangkan di Tahun 2015, diakumulasikan 242.291.450 pada kegiatan 'Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor' Dihilangkan di Tahun 2015, diakumulasikan 528.734.300 pada kegiatan 'Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor'
Kantor Induk
Kantor Induk, Terminal dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
Kantor Induk, Terminal dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
Kantor Induk, Terminal dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Penyesuai kebutuhan BBM kendaraan PATWAL di Kantor Induk 2.906.809.401 Tahun 2015 dengan harga pertamax dan Kepbup tentang standar harga
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.258.815.000
Kantor Induk
41.730.000
Terminal dan Pos Pengendalian Lalu Lintas
Pengadaan Kelengkapan PAM - Rutin, PAM Lebaran dan PAM Natal Tahun Baru
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Kodering Program
(1) 1.07.03
1.07.06
Program dan Kegiatan
(2) Program peningkatan disiplin aparatur
Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)
2011 (Realisasi) Realisasi (5)
(3) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik bidang perhubungan
50,00%
Pengadaan dan distribusi 265 PDH, 7 PDUB, 33 PDUK, 150 PDL kepada pegawai
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi pegawai
Pengadaan pakaian kerja lapangan
Tersedianya pakaian dinas lapangan N/A
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase akuntabilitas kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja
Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya dokumen laporan semesteran semesteran
97,64%
238.895.000 N/A
118.244.000
90,01%
6.220.000
Terlaksananya 2x penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan 2 buku laporan akhir tahun
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk
Terlaksananya penyusunan 10.000.000 laporan prognosis realisasi anggaran selama 1 tahun Terlaksananya penyusunan 2 7.078.000 laporan keuangan akhir tahun (laporan tahunan dan LAKIP)
38,52%
Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang
1:12
Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
66,67%
VCR (volume capacity ratio ) dan LoS (level of service ) Capaian target PAD Bidang Perhubungan Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi
N/A
N/A
2013 (Realisasi) Rp. (8)
Realisasi (9)
48.950.000
94.298.000
• 1832 OJ Lembur • 12 Laporan capaian kinerja bulanan 2013 • 4 Laporan capaian kinerja triwulan 2013 • Pelaksanaan SKPD 70.000.000 • RKA Perubahan 2013 • DPA Perubahan 2013 • Rancangan RENJA 2014 • RENJA 2014 • RKA 2014 • Survey dan Laporan Capaian Kinerja 7.220.000 2 Laporan Semester 2013
10.000.000 N/A
7.078.000
Target (11) -
75,00%
111.548.000
Pelaksanaan forum SKPD 2014, penyusunan laporan bulanan 2014, laporan triwulan 2014, 97.250.000 laporan semester 2014, RENJA RKA - DPA Perubahan 2014, Renja 2015, RKA dan DPA 2015
7.220.000 N/A
-
• 1 Laporan Tahunan 2012 • 1 LAKIP 2012
66,67%
269.155.000
269.155.000
80,00%
Pengadaan dan distribusi pekaian dinas
149.794.900
85,00%
Pelaksanaan forum SKPD 2015, penyusunan laporan bulanan 2015, laporan triwulan 2015, laporan semester 2015, RENJA 131.794.900 RKA - DPA Perubahan 2015, monitoring evaluasi capaian kinerja 2015; Renja 2016, RKA dan DPA 2016
- N/A
Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
Penyusunan laporan tahunan 7.078.000 2013, LAKIP 2013, bahan LPPD dan LKPJ Bupati Bandung 2013
66,67%
Target (15)
271.000.000
-
Pengadaan pakaian kerja lapangan
48.950.000
Kantor Induk
168.000.000
85,00%
Penyusunan laporan capaian 150.000.000 kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8.000.000
38,52%
Kantor Induk
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
40.000.000
Kantor Induk
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
37.234.000
Kantor Induk
38,52%
1:54
1.065.000.000
66,67%
VCR 0,74 LoS C
VCR 0,74 LoS C
88,59%
78,47%
91,16%
93,00%
95,00%
95,00%
40,00%
40,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
- N/A
• Evaluasi Jaringan Trayek dan Analisis Wilayah Operasi dan Kebutuhan Angkutan Taksi • Rp.24.840.000,- Honor tim teknis • 286 OJ Lembur - • Rp. 5.400.000,- Mamin rapat • Rp. 23.650.000,- Belanja Perjalanan Dinas • Kajian teknis angkutan karyawan • Kajian teknis angkutan kawasan tertentu
Penyusunan RILLAJ, penyusunan kajian akademik pembatasan umur kendaraan angkutan umum, penyusunan draft kepbup dan perbup bidang perhubungan, evaluasi laporan 136.298.000 dan pelaksanaan SOP Bidang Perhubungan, publikasi NSPK di portal DISHUB, pengadaan dan distribusi 2500 set stiker jurusan angkutan umum, 1500 lembar stiker registrasi perizinan angkutan
570.724.000
Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur penanganan kemacetan di 4 koridor utama
Peningkatan jumlah pengguna angkutan penumpang umum
1:54
VCR 0,84 LoS D
- N/A
Pemantapan data dan analisa cakir untuk LAKIP; forum Kantor Induk 543.990.900 SKPD 2015 untuk Renstra 2015 2020 dan Renja 2016
20.660.000
VCR 0,35 LoS D
322.295.000 N/A
641.884.900
Penyusunan laporan keuangan semesteran
VCR 0,84 LoS D
• Pengumpulan Database LLAJ • Kajian Potensi PAD 784.593.500 • Rp. 1.200.000,- Mamin Rapat • Rp. 24.750.000,- Belanja Perjalanan Dinas
(18)
Kantor Induk
VCR 0,84 LoS D
Terlaksananya FS Terminal Tipe A, FS Terminal Terpadu - Alamendah, FS Stockpile Batubara, FS Termnal Ibukota Kab. Bandung
(17)
828.000.000
779.050.000
-
66,67%
Lokasi
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Penyusunan laporan tahunan 8.000.000 2014, LAKIP 2014, bahan LPPD dan LKPJ Bupati Bandung 2014
853.186.400
80,00%
Rp. (16)
Keterangan Analisis Kebutuhan
271.000.000
10.000.000
1:15
939.935.260
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (berdasar analisis kebutuhan)
Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
10.000.000
38,52%
1:53,87
1.301.720.772
Rp. (12)
- N/A
85,00%
38,52%
1:19
66,67%
Rp. (10)
- N/A
98,87%
2015 (Target Kebutuhan Renja-SKPD 2015 menindaklanjuti DPA 2014, Sasaran RKPD 2015 dan Forum SKPD 2014) Target Rp. (13) (14)
2014 (Target)
Pengadaan dan distribusi PDH 265 stel, PDL 180 stel, Topi 427 - buah, PDUB 6 stel, PDUK 21 stel, training PDO 50 stel, kaos PDO 200 buah
48.950.000 N/A
38,52%
420.823.400
70,00%
- N/A
Penyusunan 2 buku laporan semesteran
Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun, LAKIP, LKPJ dan LPPD
Penyusunan norma, kebijakan, Tersusunnya norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang standar dan prosedur bidang perhubungan perhubungan
50,00%
Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD selama 1 tahun
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya dokumen perencanaan dan terlaksananya tahapan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
238.895.000
94.946.000
Penyusunan 4 buku laporan prognosis keuangan
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Realisasi (7)
Penyusunan 12 buku laporan capaian kinerja
Tersusunnya dokumen laporan prognosis realisasi
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Rp. (6)
Tersedianya 300 stel (pakaian, - atribut, topi) untuk petugas parkir
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
1.07.15
2012 (Realisasi)
Perencanaan pembangunan - prasarana dan fasilitas perhubungan
Penyusunan norma, kebijakan, 400.000.000 standar dan prosedur bidang perhubungan
4.580.665.832 Peningkatan LoS menjadi C (sesuai sasaran RKPD 2015)
1.106.888.500
Soreang, Rancaekek, Cileunyi, dan seluruh wilayah Kab. Bandung
Penyusunan MoU stakeholders untuk penurunan 1.107.022.000 angka kemacetan, peningkatan LoS di Tahun 2015 sesuai sasaran RKPD 2015
Kantor induk, 4 koridor utama di Kab. Bandung
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Kodering Program
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
Terlaksananya sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
2011 (Realisasi) Realisasi (5)
Keikutsertaan dalam lomba tata tertib lalu lintas (WTN)
Pembinaan terhadap 300 orang juru parkir
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Terlaksananya sewa lahan terminal dengan sistem bagi hasil retribusi terminal
Sewa lahan dengan sistem bagi hasil retribusi terminal untuk 1 tahun kepada 10 pemilik lahan terminal
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya monitoring evaluasi PAD Bidang Perhubungan dan urusan telekomunikasi
Pendataan potensi parkir
1.07.16
Tersedianya terminal angkutan penumpang di wilayah yang telah dilayani angkutan umum dalam Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)
Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat PKB
Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan terminal
2012 (Realisasi) Rp. (6)
Realisasi (7)
Keikutsertaan Kabupaten Bandung dalam Rakornis Tingkat 124.997.000 Provinsi dan Tingkat Nasional, serta Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata Nugraha)
50.000.000
Terlaksananya penyuluhan terhadap 300 juru parkir
Terlaksananya bagi hasil retribusi terminal kepada pemilik 195.826.400 lahan 6 terminal (non Pemkab Bandung)
Tersedianya 1 portal website 50.000.000 DISHUB Kab. Bandung dan 1 Database Radio Komunikasi
66,67%
Kalibrasi alat PKB
Rehabilitasi Terminal Cicalengka, Baleendah dan banjaran
Rp. (8)
157.415.160
Realisasi (9) • 4 Kali Rakornis Tingkat Provinsi • 1 Kali Rakornas • Pelaksanaan WTN • 120 OJ Lembur
• 510 Buah penampung kotoran kuda • Rp. 310.000,- Mamin rapat 74.000.000 • Rp. 9.075.000,- belanja perjalanan dinas • 12 Set papan informasi tarif parkir • 12 Bulan bagi hasil retribusi terminal Ibun • 12 Bulan bagi hasil retribusi Terminal Sayati • 12 Bulan bagi hasil retribusi Terminal Pangalengan • 12 Bulan bagi hasil retribusi 181.012.112 Terminal Ciwidey • 12 Bulan bagi hasil retribusi Terminal Ciparay (Ds. Gunung Leutik dan Ds. Pakutandang) • `12 Bulan bagi hasil retribusi Terminal Cileunyi • Rp. 12.375.000 ,- Belanja Perjalanan Dinas • 80 OJ Lembur • Updating Cell Plan dan Penataan zonasi lokasi menara 104.700.000 telekomunikasi • Rp.3.000.000,- Mamin Rapat • Rp. 13.000.000,- belanja perjalanan dinas
66,67%
283.794.000 33,33%
2013 (Realisasi)
33,33%
Rp. (10)
113.218.320
Target (11)
Pelaksanaan WTN, rakornis tingkat provinsi, rakornas
57.815.000 N/A
Rp. (12)
63.601.000
Pelaksanaan WTN dan perluasan kawasan tertib lalu lintas (revisi Kepbup), rakornis tingkat provinsi, rakornas
- N/A
Sewa terminal (bagi hasil retribusi terminal) kepada 5 209.886.640 pemilik lahan terminal selama 12 bulan
100.422.300 N/A
66,67%
537.795.800
2015 (Target Kebutuhan Renja-SKPD 2015 menindaklanjuti DPA 2014, Sasaran RKPD 2015 dan Forum SKPD 2014) Target Rp. (13) (14)
2014 (Target)
- N/A
354.280.000 33,33%
Target (15)
Koordinasi dalam pembangunan 165.000.000 prasarana dan fasilitas perhubungan
-
Peningkatan pengelolaan terminal (sewa terminal naik 10% dari Tahun 2014, kajian 218.861.400 kebutuhan terminal hasil forum SKPD serta rencana relokasi terminal dan pasar di Kabupaten Bandung)
66,67%
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (berdasar analisis kebutuhan)
500.000.000
Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
66,67%
579.151.900
Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan
50,00%
Terlaksananya pemeliharaan 13 item alat pengujian kendraaan bermotor; tersedianya 501 149.044.000 lembar stiker, tersedianya 1 buah alat ukur ketebalan kaca film
• Rp. 850.000.000,- Mamin Rapat • RP. 15.875.000,- Belanja perjalanan dinas 118.435.800 • Pemeliharaan dan Kalibrasi alat PKB • 2 Buah alat ukur ketebalan kaca film
120.240.000
Kalibrasi 13 item alat uji kendaraan bermotor
125.000.000
Terlaksananya rehabilitasi 4 134.750.000 terminal (Majalaya, Cicalengka, Banjaran, Baleendah)
• Rp. 2.100.000,- Mamin Rapat • Rp. 8.200.000,-Belanja Perjalanan Dinas 419.360.000 • Pemeliharaan Terminal Pangalengan • Pemeliharaan Terminal Cileunyi
234.040.000
Perbaikan terminal Ciparay, Cileunyi, dan Sayati serta perencanaan kebutuhan prasarana terminal
454.151.900 N/A
Kalibrasi 13 item alat uji kendaraan bermotor
(17)
Lokasi
(18)
624.231.480
Soreang, wilayah dalam Provinsi Jawa Barat dan lokasi rakor nasional
181.815.000
Lokasi target retribusi parkir di tepi jalan umum
Perencanaan utuh kebutuhan terminal yang disepakati oleh 1.305.586.552 seluruh stakeholder, bahan Renstra 2015 - 2020
255.122.300
Ibun; Sayati; Pangalengan; Ciwidey; Ciparay; Cileunyi; dan seluruh lokasi terminal
Kantor Induk
66,67%
130.000.000
33,33%
Rp. (16)
Keterangan Analisis Kebutuhan
50,00%
Rehabilitasi/pemeliharaan 130.000.000 sarana alat pengujian kendaraan bermotor
-
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
Peningkatan 1.885.021.700 angka SPM (outcome kegiatan Pembangunan Balai PKB)
642.719.800
Kantor Induk
1.242.301.900
Terminal di wilayah Kab. Bandung
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Kodering Program
(1) 1.07.17
Program dan Kegiatan
(2)
Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)
2011 (Realisasi) Realisasi (5)
(3) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
Rasio jumlah pelayanan angkutan terhadap penumpang
Program peningkatan pelayanan angkutan
Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi di Kabupaten Bandung
Tersedianya alat PKB
Realisasi (9)
Rp. (10)
Target (11)
Rp. (12)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (berdasar analisis kebutuhan) Target (15)
38,52%
38,52%
38,52%
38,52%
1:12
1:19
1:53,87
1:15
1:54
1:54
1.241.961.000
2.118.118.500
1.595.780.000
2.120.000.000
VCR 0,84 LoS D
VCR 0,35 LoS D
VCR 0,84 LoS D
VCR 0,74 LoS C
VCR 0,74 LoS C
539 kasus/tahun
461 kasus/tahun
429 kasus/tahun
248 kasus/tahun
248 kasus/tahun
248 kasus/tahun
88,59%
78,47%
91,16%
93,00%
95,00%
95,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10,00%
10,00%
Kegiatan penciptaan layanan Terlaksananya pelayanan terminal cepat, tepat, murah dan mudah dan parkir
N/A
Pengumpulan dan analisis data Tersedianya database dan analisa base pelayanan jasa angkutan kinerja pelayanan jasa angkutan
Tersusunnya dokumen asal tujuan perjalanan OD Matriks
Terlaksananya pembinaan disiplin menngunakan angkutan 95.000.000 di 2 SD, 2 SMP, 2 SMA, lokasi TMMD dan lokasi BSMSS
• Penyuluhan ke 4 SD, 4 SMP, 4 SLTA • Penyuluhan ke lokasi TMMD, BSMSS, Terminal Penumpang, Desa Layak Anak • Penyuluhan dalam rangka BBGRM • 1 paket bahan baku kegiatan penyuluhan 50.000.000 • 6000 lembar sticker • 8000 lembar brosur • Rp. 12.000.000,- mamin rapat • Rp. 44.500.000,- belanja perjalanan dinas • 2 set miniatur rambu lalu lintas • 2 buah rambu lalu lintas portable mini • 1 set maket manajemen LLAJ
Penyuluhan disiplin menggunakan angkutan dan berlalu lintas ke SD, SLTP, SLTA, 224.197.500 Lokasi TMMD, Lokasi BSMSS, Desa Layak Anak dan pada Hari Jadi BBGRM
Penyuluhan disiplin berlalu lintas 75.000.000 dan angkutan jalan kepada masyarakat
Rp. (16)
Kegiatan peningkatan disiplin 75.000.000 masyarakat menggunakan angkutan
Keterangan Analisis Kebutuhan
Lokasi
(17)
(18)
Peningkatan jumlah pengguna angkutan penumpang umum 8.041.839.500
VCR 0,84 LoS D
Pengadaan 1 buah kompresor, 1 buah mesin cuci kendaraan, 1 buah las listrik, 2 buah dongkrak buaya, 1 buah bor listrik, 1 set pompa stempet listrik, 1 set kunci-kunci
Terlaksananya pengembangan N/A sarana dan pelayanan jasa angkutan
Rp. (8)
2015 (Target Kebutuhan Renja-SKPD 2015 menindaklanjuti DPA 2014, Sasaran RKPD 2015 dan Forum SKPD 2014) Target Rp. (13) (14)
2014 (Target)
38,52%
Terlaksananya PAM rutin ruas Jl. Kegiatan pengendalian disiplin Terlaksananya pengendalian disiplin Kopo Sayati, PAM Lebaran di 7 pengoperasian angkutan umum lalu lintas sepanjang tahun pos koordinasi lapangan, PAM di jalan raya Natal dan Tahun Baru 2012
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Realisasi (7)
2013 (Realisasi)
38,52%
Terlaksananya kegiatan penyuluhan Penyuluhan kepada 720 siswa tertib lalu lintas dan menggunakan sekolah, masyarakat di lokasi angkutan kepada masyarakat TMMD dan TMMS
Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
Rp. (6)
965.980.000
VCR (volume capacity ratio ) dan LoS (level of service ) Jumlah maksimal penanganan kasus kecelakaan lalu lintas Capaian target PAD Bidang Perhubungan
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
2012 (Realisasi)
Peningkatan LoS menjadi C (sesuai sasaran RKPD 2015)
519.197.500
Penurunan Wilayah Kab. volume kegiatan Bandung
49.400.000
Kantor Induk
5.645.525.000
Wilayah Kab. Bandung
Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang 49.400.000 N/A
Terlaksananya PAM Lalin Rutin selama 237 hari, PAM Lebaran selama 16 hari, PAM Tahun Baru 700.000.000 selama 8 hari, Operasi Wasdal sebanyak 2 kali, dan Tonsus Upacara sebanyak 6 kali
- N/A
Terlaksananya analisis angkutan 121.580.000 penumpang umum dalam trayek dan tidak dalam trayek
Terlaksananya studi banding - perencanaan pembangunan stockpile batubara
- N/A
• 19.740 HOK PAM Rutin • 1.600 HOK PAM Lebaran 2013 • 480 HOK PAM Natal 2013 dan Tahun Baru 2014 • 266 HOK Tonsus Upacara/Kegiatan Insidentil 836.945.000 • 1 Paket bahan baku kegiatan PAM • Rp. 177.400.000,- Belanja perjalanan dinas • 2 Buah tenda komando • 8 Buah pengeras suara • 1 Set Automatic traffic counter
• Pembinaan petugas terminal • 144 OJ lembur - • Rp. 600.000,- Mamin Rapat • Rp. 3.075.000,- Belanja perjalanan dinas
120.000.000 N/A
• 96 OJ Lembur • Pemetaan Jaringan Lintas Angkutan Barang 90.016.000 • Rp. 3.000.000,- Mamin Rapat • Rp. 16.025.000,- Belanja Perjalanan Dinas
- N/A
PAM Rutin; PAM Lebaran 2014; PAM Tahun Baru 2015; Operasi 1.381.160.000 wasdal di jalan, tonsus upacara hari bersejarah/insidentil 266 HOK
Pengadaan 200 paket jas hujan, kartu tanda pengenal juru parkir dan name tag; pengadaan dan 79.900.000 pemasangan 9 set papan informasi tarif parkir; 5 buah tenda pos TPR
- N/A Pemetaan panduan jalur pelayaran dan standar keselamatan angkutan danau; 79.182.000 pengembangan database angkutan berbasis RFID; pendistribusian 50 buah jacket life guard
- N/A
PAM Rutin; PAM Lebaran 2015; 1.127.420.000 PAM Natal Tahun Baru 2016; Operasi wasdal di jalan
Pembinaan petugas terminal dan 89.495.000 juru parkir
- N/A
Penetapan standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau 153.865.000 serta sosialisasi; penetapan pengendalian ojeg dan andong
-
Kegiatan pengendalian disiplin 1.600.000.000 pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Kegiatan penciptaan layanan 80.000.000 cepat, tepat, murah dan mudah
-
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan
Pengembangan sarana dan 200.000.000 prasarana pelayanan jasa angkutan
249.395.000
Terminal di Kab. Bandung dan lokasi target retribusi parkir di tepi jalan umum
241.580.000
Wilayah Kab. Bandung
523.063.000
Lokasi angkutan danau dan wilayah operasi andong dan ojeg
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Kodering Program
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)
(1)
(2)
(3)
Sosialisasi / Penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1.07.18
1.07.19
2011 (Realisasi) Realisasi (5)
Terlaksananya sosialisasi ketertiban N/A lalu lintas dan angkutan
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan
Terlaksananya pemilihan dan pemberian penghargaan AKUT
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
Terlaksananya koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
Tersedianya halte di lokasi yang Program Pembangunan Sarana telah dilayani angkutan umum dan Prasarana Perhubungan dalam trayek Pembangunan Gedung Terminal Tersedianya halte di lokasi yang Pembangunan halte bus, taxi telah dilayani angkutan umum gedung terminal dalam trayek Tersedianya halte di lokasi yang Pembangunan jembatan telah dilayani angkutan umum penyeberangan orang dalam trayek Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rata-rata rambu, marka, dan Program pengendalian dan guardrill) pada jalan Kabupaten pengamanan lalu lintas
Realisasi (7)
Terlatihnya 180 Sopir/Juru - Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum
N/A
0,37%
-
2013 (Realisasi) Rp. (8)
Realisasi (9) • 96 OJ Lembur • SIM angkutan tidak dalam trayek • Rp. 4.800.000,- mamin rapat • Rp. 18.125.000,- belanja perjalanan dinas
• Penyuluhan 120 Orang Sopir Angkutan Umum • Partisipasi 3 Orang AKUT Kab. Bandung di Pemilihan AKUT Kab. Bandung di pemilihan AKUT 145.000.000 tingkat provinsi • 252 OJ Lembur • Bahan Baku penyuluhan dan pemilihan AKUT • Belanja perjalanan dinas Rp. 6.600.000,• 6 Kali pertemuan Forum LLAJ • 198 OJ Lembur - • Rp. 6.000.000,- Mamin Rapat • Rp. 96.750.000,- Belanja perjalanan dinas
- N/A
0,37%
-
1,10%
Rp. (10)
Target (11)
138.677.000 N/A
Penyuluhan 75 awak kendaraan umum, penilaian 20 awak teladan, pengiriman 3 awak 88.678.000 teladan ke lomba AKUT provinsi, penilaian 30 pengusaha teladan dan 30 mitra teladan
126.324.000
Pelaksanaan Forum LLAJ Tahun 2014 (80 HOK)
-
1,47%
- N/A
- N/A
N/A
- N/A
- N/A
- Pembangunan 4 unit shelter
N/A
- N/A
- N/A
- N/A
0,37%
1,19%
3,04% 473.875.000
VCR 0,84 LoS D
Pengadaan dan pemasangan 30 buah rambu portable, 87 buah rambu biasa, 5 buah RPPJ, 20 beam guardrail, 4 unit counterdown, warning light 2 aspek 4 mata
Terlaksananya pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
Pengadaan marka jalan
Terlaksananya pengadaan dan 2 Pemasangan 800 m marka jalan pemasangan marka jalan dan zebra dan zebra cross cross
Pengadaan pagar pengaman jalan
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan guardrail
N/A
N/A
1,10%
VCR 0,84 LoS D
Terpasangnya 238 buah rambu lalin, 13 buah rambu portable, 13 buah RPPJ, 25 beam guardrail. 354.875.000 Terpeliharanya 30 rambu lalu lintas dan RPPJ, 16 buah lampu traffic light, 1 unit warning light, 3 unit shelter (APBD dan DAK)
Terpasangnya 1815,7875 m2 119.000.000 marka jalan & zebra cross (APBD dan DAK)
• Rp. 850.000,- Mamin Rapat • Rp. 8.800.000,- Belanja perjalanan dinas • Pemeliharaan 60 Rambu lalu lintas 397.331.200 • Pemeliharaan 16 buah lampu traffic light • Pemeliharaan 3 Unit warning light • Pemeliharaan 2 Unit Shelter Pemasangan 129,62 m² marka jalan dan zebra cross 293.668.000 Rp. 680.000,- Mamin rapat Rp. 8.800.000,- belanja perjalanan dinas • Rp. 850.000,- Mamin rapat • Rp. 8.800.000,- Belanja perjalanan dinas • Pemasangan 3 beam guardrail
- N/A
-
- N/A
• 460 lembar leaflet • Rp. 3.600.000,- mamin rapat • Rp. 12.000.000,- belanja perjalanan dinas • Perencanaan Manajemen KTL • Pemasangan 23 rambu halte dan papan tambahan (nomor halte) • Pemasangan 26 rambu lalu lintas • Pemasangan 230m² marka jalan • Pemasangan 1 unit APILL • Pemasangan 4 buah counter down • Pemasangan 4 buah running text • Pembangunan 1 unit shelter • Pemasangan 1 unit warning light
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan 90.000.000 sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan
65.000.000 Forum LLAJ
75.000.000
213.309.000
2,57%
3.600.000.000
- N/A
3.600.000.000
2,57%
2,57%
Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal Pembangunan jembatan penyeberangan orang
VCR 0,74 LoS C
(17)
(18)
138.677.000
Kantor Induk
408.678.000
Kantor Induk
266.324.000
Kantor Induk
3.813.309.000 N/A
-
Wilayah Kab. Bandung
3.813.309.000
N/A
-
5.442.290.045 Peningkatan LoS menjadi C (sesuai sasaran RKPD 2015)
VCR 0,74 LoS C
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
- N/A
-
33.499.000 N/A
- N/A
- Pengadaan marka jalan
28.975.000 N/A
- N/A
-
Survey LHR di 30 titik survey; 380.060.000 manajemen rekayasa LLAJ di Jl. Kopo (lanjutan)
Lokasi
7,70% 1.450.000.000
56.044.000 N/A
Survey LHR di 30 titik survey; perencanaan manajemen rekayasa LLAJ di persimpangan Jl. Kopo (batas Kota s.d. Lanud Sulaeman); kalibrasi automatic 539.872.000 traffic counter; pengadaan dan pemasangan tiang penyangga kamera automatic traffic counter; pengadaan dan pemasangan kamera pantau arus lalu lintas
Rp. (16)
Keterangan Analisis Kebutuhan
2,57%
7,70% 1.334.525.845
VCR 0,84 LoS D
Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
- Pembangunan Gedung Terminal
213.309.000 Pembangunan 30 unit shelter
5,99%
VCR 0,35 LoS D
Target (15) Sosialisasi / Penyuluhan - ketertiban lalu lintas dan angkutan
- N/A
1.236.890.000
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (berdasar analisis kebutuhan)
85.000.000 AKUT 2015
1,47%
4,24% 946.999.200
Rp. (12)
- N/A
- N/A
0,37%
2015 (Target Kebutuhan Renja-SKPD 2015 menindaklanjuti DPA 2014, Sasaran RKPD 2015 dan Forum SKPD 2014) Target Rp. (13) (14)
2014 (Target)
N/A
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan
Rp. (6)
- N/A
N/A
VCR (volume capacity ratio ) dan LoS (level of service )
Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan
2012 (Realisasi)
Pengadaan pagar pengaman jalan
Manajemen dan rekayasa lalu 250.000.000 lintas dan angkutan jalan di kawasan
808.250.200
Wilayah Kab. Bandung
446.167.000
Wilayah Kab. Bandung
28.975.000
Wilayah Kab. Bandung
1.169.932.000
Jl. Kopo Soreang
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Kodering Program
(1)
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)
2011 (Realisasi) Realisasi (5)
2012 (Realisasi) Rp. (6)
Realisasi (7)
2013 (Realisasi) Rp. (8)
Realisasi (9)
(2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan (DAK)
(3) Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan di kawasan
N/A
- N/A
- • Pemasangan 1 Unit APILL
Pengadaan marka jalan (DAK)
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan marka jalan dan zebra N/A cross
- N/A
-
Pengadaan pagar pengaman jalan (DAK)
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan guardrail
N/A
Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (DAK)
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (bantuan gubernur)
Terlaksananya pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan
Pengadaan marka jalan (bantuan gubernur) Pengadaan pagar pengaman jalan (bantuan gubernur)
Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan
Pengadaan alat pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan
Rp. (10)
Target (11)
Rp. (12)
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (berdasar analisis kebutuhan) Target (15) Manajemen dan rekayasa lalu - lintas dan angkutan jalan di kawasan (DAK)
Pengadaan pagar pengaman jalan (DAK)
172.000.000
Wilayah Kab. Bandung
-
Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (DAK)
598.960.000
Wilayah Kab. Bandung
185.000.000
Wilayah Kab. Bandung
71.000.000
Wilayah Kab. Bandung
- N/A
- Pengadaan marka jalan (DAK)
- N/A
- • Pemasangan 30 beam guardrail
172.000.000 N/A
- N/A
-
N/A
- N/A
- N/A
598.960.000 N/A
N/A
Terpasangnya 218 buah rambu - lalu lintas
N/A
- N/A
N/A
- N/A
185.000.000 N/A
- N/A
- N/A
-
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (bantuan gubernur)
71.000.000 N/A
- N/A
- N/A
-
Pengadaan marka jalan (bantuan gubernur)
- N/A
- N/A
- N/A
-
Pengadaan pagar pengaman jalan (bantuan gubernur)
-
Wilayah Kab. Bandung
- N/A
Pengadaan dan pemasangan 180,25 m' marka jalan (pendamping DAK); pemeliharaan perlengkapan jalan Tahun 2014; pengadaan dan pemasangan warning light 7 buah; warning light 1 buah (pendamping DAK); cermin tikungan 8 buah (pendamping DAK)
1.200.000.000
Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan
1.555.505.845
Wilayah Kab. Bandung
- N/A
- N/A
355.505.845
Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan
- N/A
-
Pengadaan alat pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Pengalihan output kegiatan untuk N/A peningkatan LoS sesuai sasaran RKPD 2015
1.07.20 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Pembangunan Balai PKB
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
1.20.17
33,33%
33,33%
33,33%
33,33%
50,00%
95,84%
92,03%
88,22%
100,00%
100,00%
100,00%
Capaian target PAD Bidang Perhubungan
88,59%
78,47%
91,16%
93,00%
95,00%
95,00%
Tersedianya Balai PKB
Tersedianya alat PKB
Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
Terlaksananya PKB, uji petik angkutan lebaran dan layanan uji emisi gas buang
Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Capaian target PAD Bidang Perhubungan
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Tersusunnya kajian dan perencanaan intensifikasi ekstensifikasi sumber PAD bidang perhubungan
N/A
-
- N/A
N/A
N/A
88,59% Terlaksananya studi banding dan tersusunnya kajian tentang intensifikasi ekstensifikasi PAD bidang perhubungan
163.140.000
1.050.090.000
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
Penyusunan database pengujian kendaraan bermotor; pengadaan 1 unit alat uji emisi gas buang solar; 2 unit alat uji emisi gas buang bensin; 3 unit brake meter; 1 unit timbangan kendaraan portable; 1 unit head light tester
- N/A
• 32 kali uji emisi gas buang • 16 hari uji petik angkutan lebaran - • 12 OB operasional E-PKB • Rp. 1.000.000,- mamin rapat • Rp. 53.200.000,- belanja perjalanan dinas
171.660.000
171.660.000 N/A
78,47%
-
- N/A
91,16%
-
Kajian teknis wilayah wajib uji emisi; pelayanan terpadu sabilulungan (uji emisi gas buang kendaraan); keur daerah; uji emisi gas buang insidentil; 16 hari uji petik kelaikan angkutan umum pada masa lebaran; update database PKB selama 12 bulan
163.140.000
-
- N/A
93,00%
3.750.000.000
Pembangunan Balai PKB di Baleendah (dan alat portable)
846.570.000 N/A
-
- N/A
95,00%
4.963.230.000
3.500.000.000 Pembangunan Balai PKB
-
Pelaksanaan uji petik angkutan lebaran dan pengendalian PKB di 203.520.000 DISHUB Kab. bandung; penetapan kawasan wajib lulus uji emisi dan sosialisasi
Peningkatan angka SPM (outcome kegiatan Pembangunan Balai PKB)
50,00%
Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota (persentase kendaraan wajib uji yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor)
-
(18)
Wilayah Kab. Bandung
207.000.000 N/A
- NIHIL
(17)
207.000.000
• Pemasangan 1139,94 m² marka jalan dan zebra cross • Pengadaan 25 buah water barrier
- Tersedianya 235 traffic cone
Lokasi
Jl. Kopo Soreang
- N/A
Pengadaan dan pemasangan 280,6 m' marka jalan; 32 beam - guardrail; 22 buah rambu overhead; 242 rambu 60x60 cm; 9 buah RPPJ
Rp. (16)
Keterangan Analisis Kebutuhan
199.500.000
199.500.000 N/A
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan marka jalan dan zebra N/A cross Terlaksananya pengadaan dan N/A pemasangan guardrail
Terlaksananya pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan
2015 (Target Kebutuhan Renja-SKPD 2015 menindaklanjuti DPA 2014, Sasaran RKPD 2015 dan Forum SKPD 2014) Target Rp. (13) (14)
2014 (Target)
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
Pelaksanaan uji petik kendaraan 250.000.000 bermotor
-
95,00%
Intensifikasi dan Ekstensifikasi - Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Pembangunan Balai PKB di 3.500.000.000 Baleendah (dan alat portable) di Tahun 2015
Baleendah
846.570.000
Kantor Induk
Penambahan output penetapan 616.660.000 kawasan wajib lulus uji emisi dan sosialisasi di Tahun 2015
Wilayah Kab. Bandung dan Komplek Pemkab Bandung
171.660.000
171.660.000
Jawa Timur
Target Kinerja Sasaran pada Tahun Kodering Program
(1) 1.25.15
Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)
Program dan Kegiatan
(2)
2011 (Realisasi) Realisasi (5)
(3) Terpenuhinya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pendataan warung internet
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
N/A
2013 (Realisasi) Rp. (8)
Realisasi (9)
40,00%
33,33%
Tersusunnya kajian dan tersedianya 1 set software database PKB
JUMLAH
Realisasi (7)
119.100.000
Pengkajian dan pengembangan Tersedianya sistem informasi sistem informasi bidang perhubungan
Terlaksananya tahapan pengendalian komunikasi dan informasi
Rp. (6)
40,00%
Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor per populasi kendaraan wajib uji 4000 (empat ribu)
Pembinaan dan pengembangan Terlaksananya pembinaan jaringan jaringan komunikasi dan komunikasi dan informasi informasi
2012 (Realisasi)
33,33%
35.000.000 N/A
Rp. (10)
Target (11)
75,00%
-
33,33%
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
- N/A
-
7.556.140.662
8.722.490.034
Kajian perhitungan retribusi pengendalian menara seluler
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (berdasar analisis kebutuhan) Target (15)
75,00%
80.000.000
84.100.000 N/A
5.648.141.250
Rp. (12)
75,00%
33,33%
- N/A
2015 (Target Kebutuhan Renja-SKPD 2015 menindaklanjuti DPA 2014, Sasaran RKPD 2015 dan Forum SKPD 2014) Target Rp. (13) (14)
2014 (Target)
50,00%
Pendataan tingkat pelayanan - jasa pos dan/atau titipan; kajian fiber optic untuk telekomunikasi
80.000.000 N/A 12.000.638.145
Lokasi
(17)
(18)
75,00%
150.000.000
- N/A
Rp. (16)
Keterangan Analisis Kebutuhan
50,00%
Terlaksananya pembinaan - jaringan komunikasi dan informasi
150.000.000
Tersedianya sistem informasi bidang perhubungan
Terlaksananya tahapan - pengendalian komunikasi dan informasi 17.524.000.000
Peningkatan 349.100.000 angka SPM (outcome kegiatan Pembangunan Balai PKB) 35.000.000
Kantor Induk
Pendataan tingkat pelayanan jasa pos dan/atau Kantor Induk 234.100.000 titipan; kajian fiber optic untuk telekomunikasi Tahun 2015 80.000.000 51.451.410.091
Kantor Induk