BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.1 Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.2 Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud disusun dalam jangka waktu tertentu adalah meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Kota Bandung telah memiliki Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013, yang pada akhir tahun 2013, merupakan akhir dari evaluasi pencapaian visi, misi dan program Walikota Bandung periode termaksud. (Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap Kedua) dari rangkaian RPJPD 2005-2025. Setelah proses Pemililihan Kepala Daerah Bulan September 2013, dan terpilih kepemimpinan baru periode 2013-2018, maka disusunlah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung untuk 1Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 7. 2Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 8. awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
1
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT melanjutkan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Periode 2013-2018) sebagai salah satu kewajiban pemerintahan yang baru dan merupakan kelanjutan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung Tahap ketiga (2013-2018). Melalui beberapa proses pembahasan dan diskusi yang panjang, termasuk melakukan asistensi, konsultasi dengan BPKP, Kemendagri, Kemenpan dan Tim Kebijakan Publik Walikota periode 2013-2018 dan melalui PANSUS RPJMD 2013-2018 DPRD Kota Bandung, serta dengan difasilitasi oleh Bappeda Kota Bandung yang merupakan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya, akhirnya dapat disusun Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018. Perda ini merupakan pedoman bagi seluruh SKPD termasuk BKBPM dalam rangka menyusun Rencana Kerja SKPD untuk Tahun 2015, sebagai salah satu implementasi pembangunan Tahunan yang nanti akan dijadikan sebagai RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) untuk ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Daerah. Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2015 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan, dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2015. Memperhatikan pulan Surat Edaran Bapak Walikota Bandung Nomor : 903/SE.075DPKAD Tanggal 8 Agustus 2014 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) TA. 2015, maka jajaran RENCANA KERJA TAHUN 2015 2 awa
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BKBPM Kota Bandung segera melaksanakan Penyusunan RENJA 2015 ini dengan menampung beberapa aspirasi dari masyarakat (kewilayahan baik Kelurahan dan Kecamatan) disesuaikan dengan kemampuan anggaran serta tugas pokok dan fungsi BKBPM dalam melaksanakan program-program dan kegiatannya untuk Tahun 2015 mendatang. BKBPM (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat) Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah. BKBPM Kota Bandung juga telah mempunyai Tugas Pokok Fungsi serta Uraian Tugas berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 295 Tahun 2013 tentangTugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. Bidang Penanggulangan Kemiskinan merupakan struktur organisasi didalam BKBPM yang baru terbentuk pada tanggal 1 April 2013, oleh sebab itu belum terdapat data capaian kinerja selama tahun 2009-2013, sebagai kelengkapan penyusunan RENSTRA. Namun dalam implementasinya BKBPM senantiasa berkoordinasi dengan BAPPEDA selaku Ketua TKPK Kota Bandung dalam rangka pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Bidang Penanggulangan Kemiskinan sebagai bagian dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan akan disusun rencana capaian target kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang (2013-2018). Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, maka disusunlah Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, maka disusunlah Rencana Kerja awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
3
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas selama kurun waktu satu tahun pada Tahun 2015. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 137 ayat (1) disebutkan bahwa SKPD menyusun Renja-SKPD. Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. 3 Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.4 Rancangan Renja-BKBPM memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BKBPM. Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.5 Tahapan perumusan rancangan renja SKPD mencakup: 6 a. Persiapan penyusunan rancangan renja SKPD kabupaten/kota; b. Pengolahan data dan informasi; c. Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota; d. Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan renstra SKPD kabupaten/kota; e. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota; f. Penelaahan rancangan awal rkpd kabupaten/kota; Pasal 139 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 8. 5Lihat Pasal 140 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. 6 Pasal 142 Ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 3
4Permendagri
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
4
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT g. Perumusan tujuan dan sasaran; h. Penelaahan usulan masyarakat; dan i. Perumusan kegiatan prioritas. Selanjutnya Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota dibahas dalam forum SKPD kabupaten/kota.7Rancangan Renja SKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Keputusan Walikota dan Penetapan Keputusan Bupati/Keputusan Walikota paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD kabupaten/kota ditetapkan.8Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa seluruh tahapan dan proses penyusunan Renstra BKBPM materinya harus berkesinambungan dan sinergis dengan Renja BKBPM serta RPJMD Kota Bandung sesuai dengan Tupoksi BKBPM.
1.2. Landasan Hukum Beberapa aturan yang terkait serta pedoman yang dijadikan acuan dalam rangka penyusunan, perencanaan dan penganggaran SKPD serta penyusunan Rencana Kerja BKBPM antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan yang terdapat pada BKBPM, dapat dirinci sebagai berikut: A.
Aturan Umum terkait Penyusunan RENJA BKBPM : 1. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4438);
7
Pasal 144 Ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 154 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
8Pasal awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
5
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 4. Undang-Undang Nomor Penataan Ruang;
26
Tahun
2007
tentang
5. Undang-Undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik;
Tahun
2008
tentang
6. Undang-Undang Nomor Pelayanan Publik;
Tahun
2009
tentang
25
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tetang Tatacara Pengendalia dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
6
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 15. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014; 18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025; 19. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun Pembangunan yang Berkeadilan;
2010
tentang
20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2010-2014; 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No 06 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang PerubahanPeraturan Daerah ProvinsiJawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
7
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E); 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 20132018 tanggal 10 Desember 2013 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 26. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung; 27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006; 28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung; 30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009; 31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025; 32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018; 33. Peraturan Walikota Bandung No 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
8
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan. 34. Surat Edaran Walikota Bandung Nomor : 903/SE.075DPKAD Tanggal 8 Agustus 2014 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) TA. 2015. B.
Aturan yang terkait dengan Tugas Pokok Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat :
1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights Kovenan Internasional tentang HakHak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
2.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); Undang-Undang Pemilu UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3.
awa
4.
Undang-Undang Narkotika;
Nomor
35
Tahun
5.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
6.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7.
Undang-Undang 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
8.
Undang-Undang Nomor 17 Organisasi Kemasyarakatan;
9.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Tahun
2009
2013
tentang
tentang
RENCANA KERJA TAHUN 2015
9
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; 11. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah;
23
Tahun
2014
tentang
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan Dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2010 Tentang Badan Intelijen Negara; 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 18. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri; 19. Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2011; 21. Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
10
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 22. Permendagri No. 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; 23. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi, Kota dan Kabupaten; 24. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 dan Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; 25. Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan; 26. Permendagri Nomor 7 Tahun Pemberdayaan Masyarakat;
2007
tentang
Kader
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Kelurahan; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan PemberdayaanMasyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah; 29. Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Kraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 31. Permendagri No. 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerja Sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
11
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 32. Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik; 33. Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna; 34. Permendagri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan; 35. Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan; 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan; 37. Permendagri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu; 38. Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 39. Permendagri Nomor : 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Dasar di POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU); 40. Permendagri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan; 41. Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor : 7 Tahun 2015;
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
12
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 42. Permendagri Nomor 33 tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 43. Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan; 44. Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga ; 45. Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika; 46. Kep. Bersama Menkeu, Mendagri, Menkop & UKM serta Gubernur BI No. 351.1/KMK.010/2009 ; No.900-639A Thn.2009 ; No. 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 ; No. 11/43A/Kep.GBI/2009. tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keu.Mikro; 47. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009; Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; 48. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Mendagri Nomor : 3 Tahun 2008, Nomor : KEP033/A/JA/6/2008 dan Nomor : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat; 49. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakaratan Kelurahan; 50. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah; 51. Peraturan Walikota Bandung Nomor : 289 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung; awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
13
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 52. Peraturan Walikota Bandung Nomor 295 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung; 53. Keputusan Walikota Bandung Nomor 188.32/Kep.040.Bappeda/2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung; 54. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 533 Tahun 2015 tentang RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Tahun 2015.
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan bagi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung selama satu tahun kedepan (2015), agar dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan program dan kegiatannya, sesuai dengan posisi dan peran yang diemban SKPD, mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. 1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritasprioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun dapat tercapai; 2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal; 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan; 4. Menjadi kerangka dasar dalam upaya kualitas perencanaan pembangunan.
awa
meningkatkan
RENCANA KERJA TAHUN 2015
14
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.3.2. Tujuan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, serta dalam rangka mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Kota Bandung yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Bandung Tahun 2015, antara lain: 1. Menjadi bahan pedoman bagi aparatur BKBPM dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan sebagai bahan evaluasi dan menyusun kegiatan tahun berikutnya yang bersifat berkelanjutan; 2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritasprioritas di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yakni TA. 2015 dapat tercapai; 3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal; 4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan selama pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2015; 5. Sebagai bahan dan tolok ukur dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2015 dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh BKBPM.
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
15
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung 2015 disusun, sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota serta sistematika penulisan.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 Bab ini menyajikan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisa Pelayanan yang terdapat pada BKBPM, isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi BKBPM, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang terkait dengan tupoksi SKPD BKBPM.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional (Tujuan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN), dikaitkan dengan pelaksanaan urusan wajib oleh BKBPM dalam kerangka mendukung pembangunan nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD serta proram dan kegiatan yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung untuk Tahun 2015.
BAB IV
PENUTUP Bab ini berisi uraian penutup mengenai catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan Rencana Kerja SKPD
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
16
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKBPM Tahun Lalu Dan Capaian Renstra BKBPM Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung (BKBPM), pada Renstra periode sebelumnya (20092013) telah melaksanakan urusan wajib bidang pemerintahan yakni Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Perlindungan 9 Masyarakat*) . Selanjutnya dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013, maka lembaga teknis yang semula bernama BKPPM (Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat), berubah nama menjadi BKBPM per 1 April 2013, dan terdapat struktur baru BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN sebagaimana telah diuraikan diatas tugas pokok fungsi dan uraian tugas pada bab sebelumnya. Evaluasi ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD Tahun sedang berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Adapun evaluasi pelaksanaan kinerja SKPD/BKBPM tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1. tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD (BKBPM) dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2014 (Tahun Berjalan /n-1)* Evaluasi ini diperlukan guna melihat efektivitas program dan kegiatan kebutuhan anggaran yang telah dipergunakan dan melihat beberapa realisasi program dan kegiatan yang sudah memenuhi target, belum memenuhi, atau bahkan melewati target, 9Berdasarkan
Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT Per 1 April 2013 sudah DIPINDAHKAN ke SATPOL PP Kota Bandung. awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
17
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT faktor-faktor penyebab atau yang mempengaruhi terlaksananya suatu program dan kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target kinerja dan akhirnya kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi beberapa faktor penyebab tersebut. Evaluasi tersebut dituangkan pada tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD (BKBPM) dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2014 (Tahun Berjalan /n-1)* halaman berikut : Hal : 19
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
18
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tabel 2.1. tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja (BKBPM) dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2014 (Tahun Berjalan /n-1)*
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
19
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Dalam bagian ini menyajikan analisa capaian kinerja pelayanan SKPD/BKBPM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sasaran/target Renstra sebelumnya (20092013), atau yang ditentukan menurut Standar Pelayanan Minimal dan atau indikator kinerja pelayanan (IKK) pada BKBPM10, maupun indikator lain seperti dari MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi pada BKBPM serta dikaitkan juga dengan peraturan perundang-undangan tentang kinerja pelayanan. BKBPM telah menyusun indikator kinerja pelayanan sesuai tupoksinya yang dituangkan pada Renstra BKBPM 2013-2018 selaras dengan indikator kinerja pada Renstra Kota Bandung 2013-2018. Adapun indikator kinerja pada BKBPM Kota Bandung untuk Renstra Tahun 2013-2018 adalah : 1. Indeks Demokrasi (Tahun 2015 dan Tahun 2018) 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU (Th. 2014 dan Tahun 2018); 3. Peran Serta Swadaya Masyarakat terhadap ProgramProgram Pemberdayaan Masyarakat (Th 2013 s/d Th. 2018) 4. Tingkat Angka Kemiskinan (Th. 2013 s/d Th. 2018) 5. Tingkat Pelaksanaan Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan (Th. 2013 s/d Th. 2018); 6. Indeks Kepuasan Masyarakat (Terhadap Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Survey, Praktek Kerja di lingkungan SKPD Pemkot Bandung, Th. 2013 s/d Th. 2018) 7. Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat (Th. 2013 s/d Th. 2018) 8. Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran (BPK, Inspektorat) yang ditindak lanjuti (Th. 2013 s/d Th. 2018) 9. Tertib Administrasi Barang dan Asset Daerah (Th. 2013 s/d Th. 2018)
10SPM
ini hanya untuk Urusan Wajib dan melihat dari Kementrian/Lembaga baru ada 16 Kementrian yang memiliki SPM. Lihat PP No. 6 Tahun 2008 dan PP No. 38 Tahun 2007 (diolah dari berbagai sumber). awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
20
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Catatan : Untuk Indikator NON URUSAN adalah angka : 6 s/d 9) Bila melihat data-data pada Tabel 2.1. sebelumnya maka dapat didiskripsikan ada atau tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, bidang mana saja targetnya dapat dicapai, faktorfaktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan tersebut, dan dapat dianalisis apabila terdapat bidang, program atau kegiatan yang terdapat kesenjangan/gap pelayanan yang belum tercapai/belum berhasil serta faktor-faktor apa yang menghambatnya. Setelah melihat Tabel 2.1. maka dapat disampaikan kinerja pelayanan pada BKBPM Kota Bandung selama Tahun 2013 (n2/Tahun sebelumnya), maka dapat digambarkan potensi dan permasalahan pelayanan BKBPM ditinjau dari kinerja pelayanan sebelumnya, adalah sebagai berikut:
awa
a. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdapat kegiatan yang masih terbatas dalam pelaksanaannya disebabkan hanya dilakukan satu (1) kali dalam satu tahun anggaran, misalnya Sosialisasi Toleransi Beragama, Nilai Luhur Budaya Bangsa, Peningkatan Rasa Solidaritas di Kalangan Masyarakat, Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, Penyuluhan Kepada Masyarakat, dan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik. Hal ini disebabkan adanya persepsi bahwa pelaksanaan kegiatan yang berulang-ulang pada tahun anggaran yang sama tidak sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan basis kinerja SKPD. b. Masih perlunya ditingkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder guna melaksanakan tugas fungsi Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan antara lain dengan FKUB, FKDM, FPOA, BNK, KOMINDA, Aparat Keamanan (TNI, POLRI), Kejaksaan, KPUD, LSM, ORMAS, Partai Politik dan pihak-pihak berkompeten dalam menunjang tugas fungsi BKBPM; c. Target Kinerja pada Sasaran Jangka Menengah periode 2009-2013, masih bersifat kualitatif, indikator kinerjanya masih belum dapat diukur secara kuantitatif yang dapat RENCANA KERJA TAHUN 2015 21
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT menunjukkan dan menggambarkan capaian kinerja Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Hal ini disebabkan kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan target kinerja kualitatif antara lain, peningkatan rasa toleransi beragama, peningkatan rasa cinta tanah air melalui bina ideologi dan wawasan kebangsaan, menumbuhkan rasa solidaritas di kalangan masyarakat, Pembauran Antar Etnis, Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa guna memperkuat ketahanan nasional dan ketahanan sosial, pencegahan konflik di masyarakat melalui Deteksi Dini, pembinaan Ormas,LSM dan Parpol, serta Pengkajian Masalah Aktual. d. Berdasarkan huruf ”d” tersebut diatas maka pada saat penyusunan Renstra SKPD menyesuaikan dan menyelaraskan dengan Renstra Kota Bandung, maka indikator target kinerja untuk Renstra SKPD 2013-2018, sudah mengalami perubahan menjadi lebih mudah untuk diukur pencapaiannya. e. Bidang Perlindungan Masyarakat, (dengan adanya amanat peraturan yang lebih tinggi), maka sejak tanggal 1 April 2013, beralih tugas fungsi dan kewenangannya pada SATPOL PP Kota Bandung, dan terbentuk Bidang Baru berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013 yakni BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN. sehingga evaluasi bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk akhir tahun 2013 masih mengacu pada target kinerja RPJMD 2009-2013; f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat beberapa kendala untuk kegiatan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna, disebabkan masih belum terbentuknya Posyantek dan Wartekdes/Kel.Pelaksanaan Pameran Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota Bandung sebagai upaya menumbuhkan inovasi dan kreatifitas Usaha Kecil belum dapat dilaksanakan disebabkan belum siapnya sarana dan prasarana serta data base Posyantek dan Wartekdes/Kel. Perlu diusahakan pada tahun-tahun mendatang pelaksanaan Pameran Teknologi Tepat Guna melalui kerjasama dengan berbagai pihak swasta dan Institut awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
22
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Tehnologi Bandung (ITB) sebagai perguruan tinggi teknik untuk memberdayakan masyarakat. g. Selanjutnya pada Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan, masih terdapat beberapa keluaran kegiatan yang lebih dari 1 (satu) antara lain : e.1. Lomba Kinerja Pemerintahan Kelurahan; e.2. TNI Manunggal Membangun Kelurahan; e.3. Bakti Siliwangi-Manunggal Satata Sariksa; e.4. Bulan Bakti Gotong Royong Membangun Masyarakat; g. Masih belum berhasilnya lembaga masyarakat diKelurahan untuk berpartisipasi dalam perlombaan di tingkat Provinsi dan Nasional, antara lain Lomba Kinerja Kelurahan, Lomba PKK, Lomba UP2K, dan Lomba Posyandu. Dalam tahun 2009-2013 tercatat baru Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong yang berhasil Juara Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Tahun 2010 sehingga mendapat Penghargaan dari Presiden RI. h. Masih belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi antara pemerintah dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan stakeholder lain dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat.Hal ini disebabkan lahirnya Peraturan yang relatif masih baru yakni Perda Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang masih perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota agar implikasi pelaksanaan penguatan lembaga masyarakat diberbagai sektor dapat dilakukan dengan lebih sinergis dan lebih baik; i. Keberadaan Usaha Ekonomi Mikro skala Kelurahan (UP2K, UED-SP, MUBR, UBK, PPUD), masih belum optimal keberadaan dan kapasitasnya, sehingga masih perlu ditingkatkan pembinaan dan penguatan kapasitas bagi pengelolanya agar lebih inovatif dan lebih berdaya dalam rangka menumbuhkan usaha ekonomi produktif. Hal ini dapat dilakukan melalui kemitraan dengan BUMN, BUMD dan swasta, untuk membentuk Lembaga Mikro Keuangan Tingkat Kelurahan; j. Terlaksananya Kegiatan Penilaian BKM Award, Pengembangan Lingkungan Pemukiman Berbasis awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
23
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Komunitas (PLPBK), Gelar Karya PNPM dan koordinasi PNPM, P2KB dan TKPP dengan Intansi Terkait serta Keg. Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini masih perlu ditingkatkan akses kerjasama dan koordinasi dengan SKPD terkait agar pelaksanaannya pada tahun-tahun mendatang lebih optimal. k. Masih belum optimalnya kinerja Pokja Profil Data Kelurahan sehingga Penyusunan Data Profil Kelurahan masih relatif pada Kelurahan yang akan diperlombakan saja, sehingga Pemanfaatan dan Pengelolaan Data Profil Kelurahan masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan terbatasnya anggaran dan tenaga terlatih bidang Profil Kelurahan serta belum tersedianya Kader Pemberdayaan Masyarakat pada setiap Kelurahan yang dapat memberikan motivasi untuk pemberdayaan masyarakat. l. Masih belum optimalnya Sistem Informasi Posyandu di Pokjanal Posyandu baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan, hal ini dikarenakan terbatasnya SDM yang menguasai ketrampilan Sistem Informasi Posyandu; m. Pelaporan Data Swadaya Murni Masyarakat masih perlu ditingkatkan, termasuk evaluasi dalam hal pemeliharaan sarana atau prasarana yang sudah dibangun melalui pemberdayaan masyarakat belum dapat dilaporkan secara optimal. Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 terdapat indikator pengukuran Data Swadaya Murni Masyarakat yakni Prosentase Biaya Pemeliharaan terhadap sarana yang telah dibangun. Hal ini masih perlu disosialisasikan kembali kepada Camat dan Lurah sebagai mitra kerja BKBPM dalam rangka tugas fungsi Pemberdayaan Masyarakat. n. Perlunya regenerasi dalam kegiatan pembinaan generasi muda khusus MARCHING BAND Gema Wibawa Mukti, sebab sebagian besar pelatih dan anggota sudah menyebar di berbagai SKPD sehingga pada event-event tertentu kesulitan dalam koordinasi disebabkan kesibukan dan aktivitas masing-masing SKPD.Pembinaan pada tahun mendatang lebih intensif dan diupayakan terus untuk awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
24
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT dapat mengikuti event-event tingkat Nasional maupun Regional. Selanjutnya setelah melihat Tabel 2.2. maka dapat disampaikan potensi dan permasalahan pula hal-hal yang terkait dengan Pembiayaan/Pendanaan pada BKBPM Kota Bandung selama periode Renja sebelumya 2014, adalah sebagai berikut: a. Pembiayaan atau pendanaan pada BKBPM Kota Bandung selama 2014, telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun berikutnya. Kendala yang sering dialami pada BKBPM adalah terbatasnya SDM dalam pengelolaan keuangan dan administrasi keuangan sehingga dalam evaluasi kinerja pertanggungjawaban keuangan masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki; b. Ketrampilan Tenaga SDM dalam administrasi keuangan pada Bidang-Bidang masih belum cukup memadai dengan tugas fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pelaporan realisasi kegiatan dari aspek Keuangan dan kegiatan masih perlu ditingkatkan kembali; c. Terbatasnya SDM yang sudah menguasai proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga sedikit mengganggu proses pelaksanaan kegiatan yang harus segera dilaksanakan, dan memerlukan proses pengadaan barang/jasa; d. Perlu diantisipasi untuk peningkatan ketrampilan dan diadakan pelatihan SDM dibidang Perbendaharaan, Proses Pengadaan Barang dan Jasa, SPJ, Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, SIMDA Barang, dan SIMDA Keuangan. e. Adanya Pemilu Legislatif dan pelantikan Anggota DPRD Kota Bandung periode 2014-2019 dilaksanakan Bulan Agustus 2014, sehingga masih ada tahapan lagi untuk pembentukan Alat Kelengkapan Dewan yang tentunya segera diperlukan untuk membahas RAPBD Perubahan 2014, terkendala oleh padatnya waktu Tahun Anggaran 2014; f. Hal tersebut menjadikan penyerapan Anggaran pada DPA BKBPM masih berkisar sekitar dibawah 50% kondisi awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
25
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Agustus 2014. Maka perlu pemahaman yang sama dari jajaran BKBPM khususnya PPTK untuk segera melakukan evaluasi penyerapan anggaran dengan segera melakukan berbagai kegiatan sesuai tupoksi pada sub bidang masingmasing; g. Adanya Instruksi Walikota Bandung Nomor 002 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Menuju Bandung Juara, merupakan program inovasi khusus Bapak Walikota Bandung guna mencapai atau Terwujudnya visi dan misi Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, maka program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok fungsi BKBPM diusahakan mendukung aksi menuju Bandung Juara tersebut, hal ini harus dipahami oleh seluruh jajaran BKBPM Kota Bandung, khususnya terkait janji kampanye : 100 Juta untuk RW, Karang Taruna, PKK dan LPM, yang menjadi indikator capaian kinerja Tingkat Pelaksanaan Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK); Disamping itu seluruh program dan kegiatan diharapkan output kinerjanya dapat mendukung rencana aksi menuju Bandung Juara; Berikut ini disampaikan capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan sesuai tugas pokok dan fungsi BKBPM, progres pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dilihat capaian kinerja pelayanan pada BKBPM tertuang pada Tabel 2.2. tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. (Hal : 29) Adapun Pelaksanaan Renja yang telah dicapai Tahun 2013, yaitu antara lain :
awa
1. Berkembangnya ekonomi masyarakat setempat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kehidupan sosial, ekonomi dan politik; 2. Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya kondisi sosial ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat miskin; 3. Tersusunnya strategi program penanggulangan kemiskinan melalui Program Jangka Menengah Program RENCANA KERJA TAHUN 2015 26
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Penanggulangan Kemiskinan (PJM-PRONANGKIS), dan Bina Infrastruktur Lingkungan bagi masyarakat miskin; 4. Meningkatnya koordinasi program penanggulangan kemiskinan dengan peran serta masyarakat serta TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Tingkat Kota Bandung dengan SKPD terkait; 5. Berkembangnya Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat melalui berbagai pembinaan dan fasilitasi pemerintah dengan sosialisasi terkait aturan perundang-undangan bidang ormas, Pemilu serta pendidikan politik. 6. Suksesnya penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Bulan September 2013 sehingga terpilih Kepemimpinan Baru Kota Bandung Periode 2013-2018; 7. Meningkatnya solidaritas dan ketahanan sosial masyarakat terutama kepada masyarakat yang rentan; 8. Terciptanya rasa keamanan dan ketentraman masyarakat melalui suasana kondusivitas kota Bandung dengan koordinasi dan silaturahmi antar tokoh agama melalui FKUB, terdeteksi dan antisipasi gangguan keamanan dengan jajaran KOMINDA dan FKDM, terfasilitasinya pencegahan bahaya narkoba bagi generasi muda. 9. Terfasilitasinya kegiatan upaya pencegahan bahaya narkoba di kalangan generasi muda dan pelajar; 10. Terlaksananya kegiatan sosialisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa bagi generasi muda sebagai sarana mempertahankan nilai budi pekerti yang baik untuk menumbuhkan serta melestarikan budaya bangsa Indonesia; 11. Terselenggaranya sosialisasi terkait pentingnya toleransi antar umat beragama dan wawasan kebangsaan dan penguatan 4 (empat) Pilar Bangsa yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI; 12. Peningkatan penguatan kelembagaan di masyarakat melalui PKK, Posyandu, Kader Pemberdayaan Masyarakat, LPM dan integrasi kegiatan TMMK, BS-MSS, dan pelaksanan Bulan Bakti Gotong Royong dalam rangka memberdayaan masyarakat mandiri dan sejahtera. awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
27
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 13. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kelurahan sebagai salah satu sarana untuk menumbuhkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta penghargaan kepada Lurah yang berprestasi untuk membangun wilayahnya; 14. Terlaksananya Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013 yang merupakan wadah untuk kewilayahan mengedepankan hasil-hasil pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat maupun PNPM-MP; 15. Terlaksananya Temu Kader Posyandu se Kota Bandung sebagai sarana pembelajaran dan penambahan wawasan bagi kader posyandu serta pokja posyandu di kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) untuk bersama-sama merevitalisasi posyandu sebagai sarana mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat untuk membentuk generasi penerus bangsa yang unggul; Dengan terselenggaranya pemberdayaan masyarakat diatas digambarkan sebagai syarat kunci dalam keberhasilan peningkatan kemampuan keswadayaan masyarakat dengan upaya pelibatan masyarakat dalam peningkatan kemampuan diri (empowerment) dan lingkungannya dengan upaya mengoptimalkan peran pemerintah dalam melaksanakan fungsinya memberdayakan ketidakberdayaan masyarakat sehingga pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swadaya masyarakat dapat saling mengontrol hasil-hasil dari pelaksanaan proses pembangunan yang menyeluruh. Dengan demikian dalam proses penerapan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kota Bandung dapat diukur sejauhmana peran Pemerintah Kota serta fusngsinya memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan mengembangkaan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah untuk membantu mengembangkan jaringan kerja keswadayaan serta memberikan kapasitas lembaga-lembaga keswadayaan memalui pembukaan peluang forum komunikasi antar tokoh penggerak kegiatan serta kemitraan lintas pelaku pemberdayaan masyarakat.
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
28
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
29
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kota Bandung dihadapkan pada persoalan degradasi lingkungan dan tatanan sosial yang semakin terus mengalami penurunan yang sangat signifikan sebagai gambaran umum perkembangan kota Bandung. Persoalan ini terutama dilihat dari aspek fisik lingkungan dan kualitas lingkungan serta tatanan sosial masyarakatnya. Akibat pertumbuhan yang tidak terkendali, Bandung kini harus menanggung beban yang berat dari berbagai hal yang muncul dan kemudian menjadikan masalah sosial baru. Membangun masyarakat melalui enriching human lives (memperkaya hidup seseorang), merupakan kejadian yang sering berlaku karena suatu keharusan sebagian pihak yang menganggap bahwa masyarakat miskin bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas gratis dari pemerintah. Mensinergikan pembangunan masyarakat melalui sektor peningkatan kemampuan dengan sektor-sektor penunjang pembangunan lainnya merupakan salah satu investasi human capital. Kota Bandung sebagai kota yang mengandalkan sektor jasa merupakan kota yang seharusnya mengandalkan kemampuan kotanya sebagai kota mandiri dari segi pendidikan dasar karena berpotensi menghasilkan investasi ekonomi yang sangat tinggi dari sektor ini. Menggerakkan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dan potensi dalam suatu kawasan merupakan suatu pembangunan yang berlandaskan kepada pendekatan manusia sebagai obyek, memang tidak dapat dipetik dekat-dekat ini, tapi pada masa depan akan terlihat dapat berkembang untuk membangun kawasan tersebut. Kota Bandung dalam perkembangan politik mengalami perubahan yang signifikan yang ditandai dengan berakhirnya Pemilihan Kepala Daerah (Walikota Bandung Periode 2013-2018) dan telah selesai pada tanggal 23 Juni 2013. Terjadi pergeseran pilihan masyarakat yang hampir menyerupai kondisi di Propinsi DKI Jakarta, yakni terpilihnya Pasangan Ridwan Kamil dan Oded Dahnial yang diusung oleh sedikit Fraksi yang ada di DPRD Kota Bandung. Hal ini menjadikan babak baru perjalanan Pemerintah Kota Bandung yang akan dipimpin oleh Walikota berlatarbelakang pendidikan Arsitektur alumni ITB (Institut Teknologi Bandung). RENCANA KERJA TAHUN 2015 30 awa
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Disamping itu harapan yang sangat besar dari warga Kota Bandung terhadap Walikota yang baru terpilih untuk Periode 2013-2018, tentunya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh jajaran birokrasi di Pemerintah Kota Bandung, guna mencapai Visi dan Misi Kota Bandung. Terdapat beberapa hal isu-isu strategis dan permasalahan kota yang terkait dengan Tupoksi BKBPM dalam rangka menjalankan urusan wajib sebagaimana diatas, antara lain: 1. Keberadaan Ormas dan LSM yang belum seluruhnya terdata secara administratif sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2012, sedangkan peran serta ormas dan LSM tersebut akan mendukung porses pembangunan kota serta dapat menunjang upaya menciptakan suasana kondisif keamanan Kota Bandung. Perlu diadakan sosialisasi lebih intensif terkait Permendgri Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian Ormas kepada Ormas dan LSM agar dapat dipahami lebih baik dan peran Ormas, LSM lebih ditingkatkan dalam pembangunan Kota Bandung; Perlunya pembinaan dan fasilitasi kegiatan LSM, Ormas oleh BKBPM agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Bandung; 2. Harmonisasi antara jajaran Legislatif (DPRD Kota Bandung Periode 2014-2019) dengan Eksekutif juga merupakan salah satu tugas BKBPM untuk sub bidang pembinaan politik dan pemilu agar tercipta kondusivitas dalam membangun kota sehingga produk peraturan daerah yang dihasilkan dapat membawa kemajuan untuk Kota Bandung; 3. Keberadaan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) di tingkat Kecamatan sangat penting untuk membantu tugastugas BKBPM dalam hal menciptakan suasana kondusivitas keamaman ketentraman Kota Bandung, sehingga Gambar . 1 kerjasama lintas instansi POLRES, awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
31
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dandim, POLSEK, Danramil, KOMINDA (Komunitas Intelejen Daerah) harus dapat semakin ditingkatkan; Antisipasi terhadap potensi konflik di masyarakat tetap harus dijaga oleh KOMINDA dan FKDM serta melibatkan berbagai pihak, terutama apabila muncul efek dan dampak pembangunan Kota Bandung yang telah dicanangkan oleh kepemimpinan baru Bapak Ridwan Kamil yakni menuju Bandung Juara seperti pembangunan monorel, basis teknologi informasi dalam birokrasi dan pelayanan masyarakat, pembangunan infrastuktur dan sebagainya setidaknya dapat tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga pada akhirnya dapat mengurangi berbagai dampak negatif yang muncul di masyarakat; 4. Hasil Partispasi masyarakat pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden termasuk Pemilu Legislatif, juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu masih perlu ditingkatkan dengan peningkatan pendidikan politik kepada Gambar 2 seluruh lapisan masyarakat termasuk Pemilih Pemula; IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) sebagai salah satu alat mengukur sejauh mana partisipasi masyarakat pada Pemilu, BKBPM pada Tahun 2015 akan berupaya melaksanakan kegiatan untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014 bekerjasama dengan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat dan BPS Kota, BPS Provinsi serta melakukan konsultasi serta asistensi ke Kemendagri untuk memfasilitasi kegiatan strategis tersebut; 5. Penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa, wawasan nusantara, wawasan kebangsaan dan 4 (empat) Pilar Kebangsaan : yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, juga masih terus diupayakan untuk awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
32
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT disosialisasikan kepada seluruh kalangan lapisan masyarakat disegala etnis dan suku yang tinggal di Kota Bandung yang modern dan metropolitian termasuk kepada seluruh tokoh masyarakat agar dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air; 6. Penguatan koordinasi dan kelembagaan dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) merupakan salah satu tugas penting BKBPM dalam rangka menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama dalam membangun Kota Bandung yang modern serta menumbuhkan rasa saling menghargai antar para pemeluk agama; 7. Isu strategis terkait upaya pemberdayaan masyarakat secara sosial, budaya dan ekonomi serta pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung akan menunjang pencapaian visi dan misi Kota oleh Pimpinan Daerah terpilih, karena masih terdapat warga masyarakat yang perlu dibantu dengan berbagai program unggulan antara lain, perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur di tingkat Kelurahan, akses terhadap pendidikan, kesehatan dan usaha ekonomi produktif, kelembagaan masyarakat yang dapat memfasilitasi warga masyarakat; 8. Perlunya peningkatan koordinasi dan fasilitasi terhadap SKPD yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Adapun SKPD tersebut antara lain : Dinas Kesehatan, BPPKB, Dinas Pertanian dan Gambar 3 Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Distarcip, Bappeda, BPS, Bagian Kesra, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Perekonomian, Dinas Sosial, Disnaker, Diskominfo; 9. Pembuatan website Kemiskinan melalui : www.nankistkpk.com merupakan bentuk inovasi pelayanan publik yang bersifat partisipatif dan memberikan kemudahan akses kepada seluruh masyarakat serta jajaran stake holder untuk awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
33
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ikut serta secara bersama-sama memperkuat kelembagaan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan. 10. Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gardu Taskin) yang diawali dengan dua (2) Kelurahan Percontohan yakni Kelurahan Babakan Kec. Babakan Ciparay dan Kelurahan Tamansari Kec. Bandung Wetan, setidaknya merupakan Pilot Proyek untuk Tahun 2015 mendatang direncanakan meningkat menjadi 10-15 Kelurahan sebagai garda terdepan untuk Gambar 4 penanggulangan kemiskinan; 11. Pelayanan Inovasi Publik yang merupakan salah satu pilar untuk reformasi birokrasi terkait dengan pelayanan ijin keterangan rekomendasi penelitian, survei dan praktek kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung bagi para peneliti baik mahasiswa, lembaga peneliti lainnya perlu ditingkatkan dengan model online sehingga mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat; 12. Belum optimalnya upaya pengakurasian Data Masyarakat Miskin agar dapat diakses oleh berbagai program penanggulangan kemiskinan melalui program dan kegiatan yang terdapat pada SKPD yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan; 13. Peran stake holder dan kelembagaan masyarakat masih perlu untuk ditingkatkan, dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi, sehingga penguatan kelembagaan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota; 14. Penguatan Pokjanal Posyandu juga semakin diperlukan untuk merevitalisasi keberadaan Posyandu agar dapat dipergunakan sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar masyarakat diintegrasikan dengan bidang pembangunan lainnya; 15. Pelatihan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) harus terus menerus ditingkatkan sebagai tenaga penggerak awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
34
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT pembangunan di wilayah mendukung pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan; 16. Peningkatan Swadaya Masyarakat harus terus menerus mendapat perhatian khusus terutama terhadap indikator target kinerja Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan, yang dapat memberikan pengaruh secara langsung bagaimana peran lembaga kemasyarakatan kelurahan terhadap tumbuhnya inovasi pemberdayaan dan pembangunan di kewilayahan; 17. Integrasi pembangunan secara partisipatif dari masyarakat berkolaborasi dengan aparatur harus seiring dengan ide Bapak Walikota Bandung dengan teori Kolaborasi : ABCG (Akademisi-Birokrasi-Comunnity-Government) sehingga tumbuh inovasi-inovasi baru untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih terdesentralisasi sampai tingkat kewilayahan dan meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat, hal ini sejalan dengan konsep BBGRM (Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat) yang pada saat mendatang harus berkonsep lebih baru dan inovatif; Tidak saja program TMMK dan BSMSS tetapi harus dapat tumbuh model inovasi baru metoe baru dalam pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bandung; 18. Kota Bandung sebagai Kota Kreatif, memerlukan ide-ide baru terutama terkait dengan pemasyarakatan dan pemanfaatan TTG (Teknologi Tepat Guna) yang Gambar 5 dapat memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; 19. Upaya peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang melibatkan berbagai stakeholder dan lembaga masyarakat agar dapat mengurangi angka kemiskinan di Kota Bandung serta Gambar 6 meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pemukiman di wilayah (Kelurahan); awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
35
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 20. Lahirnya Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentang 1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga merupakan era baru penguatan kelembagaan menjelaskan payung hukum gerakan PKK yang baru tetap memuat 10 Program Pokok PKK untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, khususnya di desa/kelurahan, dimana diuraikan bahwa Gerakan Gambar 7 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Dijelaskan Kesejahteraan keluarga merupakan tujuan dari gerakan PKK yakni terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Perubahan baru adalah Kepala Daerah serta sesuai tingkatan Camat. Lurah/Kepala Desa dalam posisinya Tim Penggerak PKK merupakan fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya. "Perubahan yang nampak yaitu istilah Kepala Daerah, Camat, Kepala Desa sebagai ketua dewan penyantun berubah menjadi Pembina diwilayahnya masing-masing selebihnya belum berubah Ketua dan wakil ketua TP PKK masih dipegang oleh Isteri kepala dan wakil awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
36
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT kepala daerah, sedangkan para anggota PKK di isi para isteri PNS atau masyarakat umum baik laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan Partai Politik; 21. Pembinaan Generasi Muda melalui peningkatan Ketrampilan Generasi Muda khususnya Marching Band Gema Wibawa Mukti terus ditingkatkan untuk lebih berprestasi di tingkat lokal dan nasional; 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Bagian ini merupakan review sebagai perwujudan dari Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RKPD dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. Review ini juga menyajikan beberapa penjelasan mengenai alasan proses, yakni : 1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat disesuikan dengan tupoksi BKBPM; 2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat dan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2015 mendatang; Adapun penjelasan temuan-temuan dan catatan penting terhadap rancangan awal RKPD yang dituangkan dalam program pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa, dan Pemberdayaan Masyarakat antara lain sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. awa
Program Program Program Program Program
Pengembangan Wawasan Kebangsaan; Pengembangan Kemitraan Wawasan Kebangsaan; Pendidikan Politik; Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat RENCANA KERJA TAHUN 2015
37
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 6. Program Penanggulangan Kemiskinan. Review rancangan awal RKPD ini merupakan sinkronisasi entry data antara BKBPM dengan BAPPEDA Kota Bandung untuk mencocokkan data usulan Tahun 2015 dengan analisa kebutuhan yang ada, dan tertuang pada Tabel 2.4. (halaman 39). Hal-hal yang perlu disinkronkan misalnya nama dan jenis program dan kegiatan yang tercantum pada rumusan usulan Tahun 2015, besaran Anggaran yang dicantumkan apakah telah sesuai dengan rancangan awal input data, jumlah total rencana anggaran, penulisan kode rekening berdasarkan peraturan walikota tentang sistem dan prosedur keuangan, dan berbagai hal terkait penyusunan RKPD sebagai bahan atau draft Peraturan Walikota Bandung tentang RKPD yang harus disusun sesuai ketentuan perundang-undangan.
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
38
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Kota Bandung
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
39
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Tahapan penyusunan Rencana Kerja BKBPM harus memperhatikan juga usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang telah difasilitasi oleh BAPPEDA dan bersifat menampung seluruh usulan dari Kecamatan dan Kelurahan (Kewilayahan) melalui media musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan). Media Musrenbang ini merupakan sarana bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk turun ke wilayah dan hasil keputusan Musrenbang akan ditampung oleh BAPPEDA selaku koordinator bidang perencanaan pembangunan, untuk selanjutnya diinput data melalui website Bappeda. Langkah selanjutnya Bappeda menyebarkan seluruh usulan tersebut ke masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta isu-isu penting/strategis pada SKPD yang bersangkutan. BKBPM tentunya terkait dengan tugas pokok bidang pemberdayaan masyarakat, bina ideologi dan wawasan kebangsaan dan penanggulangan kemiskinan. Pada Perda Kota Bandung Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 Pasal 37 dijelaskan sebagai berikut: (1)
Rancangan akhir RKPD disusun oleh Kepala Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Daerah dengan wajib mengakomodir minimal 30 % dari usulan musrenbang kecamatan dan hasil reses DPRD.
(2)
Prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal 30 % dari belanja langsung APBD dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
Dari usulan yang telah tercatat melalui fasilitasi oelh BAPPEDA Kota Bandung dengan mempergunakan website : http://bappeda-bandung.go.id/musrenbang/ yang menampung awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
40
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT seluruh hasil usulan kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan berdasarkan Perda tersebut diatas minimal 30% harus dapat diakomodasi oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Secara umum ternyata masih banyak usulan-usulan kewilayahan belum banyak memahami tugas pokok dan fungsi SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Porsi terbesar usulan terbanyak biasanya cenderung pembangunan yang bersifat fisik antara lain : pembangunan jalan, gorong-gorong, kirmir, pengaspalan gang, pemeluran gang, jalan RW, pembangunan TPS dan sarana MCK, Pembangunan Air Bersih, rehabilitasi rumah kumuh dan warga miskin, rehab gedung RT, RW, Rehab Masjid dan sejenisnya. Pembangunan bidang non fisik seperti pengembangan ekonomi masyarakat, pendidikan ketrampilan, sosialisasi program-program pembangunan Kota Bandung, penyuluhan, kerukunan umat beragama, nilai luhur budaya bangsa, wawasan kebangsaan, pendidikan politik, kesadaran bahaya narkoba, revitalisasi kader PKK dan Posyandu cenderung bersifat permohonan bantuan atau biaya/dana seperti Bantuan Insentif Kader PKK dan Posyandu, Bantuan Peralatan Posyandu, Peralatan Poskamling, Peralatan administrasi RT/RW, Peralatan untuk Karang Taruna, Bantuan Modal Usaha Ekonomi, Koperasi, dan sejenisnya. Melihat jenis usulan tersebut, maka Bappeda selaku koordinator dalam perencanaan pembangunan Daerah lebih sering menyampaikan sosialisasi tupoksi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan kebutuhan usulan kewilayahan harus menyeimbangkan antara pembangunan fisik dan non fisik. Disamping itu SKPD selaku nara sumber pada setiap pelaksanaan Musrenbang setiap tahun harus mensosialisasikan tupoksi lembaganya/SKPD-nya kepada seluruh kewilayahan sehingga pada saat menyusun usulan pembangunan mereka mengetahui jenis usulan dan ditujukan kepada SKPD mana sesuai keterkaitan isu-isu pada SKPD tersebut. Pada Tahun 2015 usulan yang telah direkap dan disesuaikan dengan keterkaitan tugas pokok dan fungsi BKBPM Kota Bandung tersaji pada tabel dibawah : RENCANA KERJA TAHUN 2015 41 awa
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Tabel 2.5. Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2015 (Usulan Program & Kegiatan Masyarakat dari Kewilayahan) SKPD : BKBPM Kota Bandung No.
Program/Kegiatan
Lokasi
1
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan/ Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat
Kec. Bojongloa Kidul Sasaran : 6 LPM Kelurahan
2
Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat/ Kegiatan Penguatan kelembagaan
Kec. Bojongloa Kidul Sasaran : 6 LPM Kelurahan
Indikator Kinerja Meningkat kan pengetahu an dan wawasan kebangsaa n serta menumbu hkan rasa cinta tanah air dan bela negara Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).
Besaran/ Volume 65 juta
Catatan
1,36 M (Anggaran DPA BKBPM 2015)
Terlihat bahwa terdapat sebanyak 106 usulan pada Musrenbang 2014, untuk rencana kegiatan Tahun 2015, dari kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan) yang telah dihimpun dan terkait dengan tupoksi BKBPM ternyata hanya ada dari Kecamatan Bojongloa Kidul. Hal ini menjadi bahan kajian untuk BKBPM agar lebih meningkatkan sosialisasi bidang tugasnya kepada 30 Kecamatan dan aparatur kewilayahan sehingga pada tahun 2015 dan tahun-tahun selanjutnya sehingga usulan kewilayahan dapat setidaknya diakomodasi minimal sekitar 30% anggaran sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan pagu anggaran pada BKBPM Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 sebagaimana tersebut pada Pasal 37 diatas. Disamping itu kendala yang dihadapi pada saat usulan musrenbang dari kewilayahan adalah : paling banyak usulan kewilayahan bersifat meminta bantuan dana seperti hibah, pembangunan sektor fisik, seragam kader, perbaikan gedung awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
42
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT serbaguna RT-RW, Bantuan Alat Perlengkapan Kantor RT-RW, Perlengkapan Posyandu (timbangan dll), pembangunan pos kamling, perlengkapan Masjid, sarana prasarana TPK Al-Qur’an, rehab rumah kumuh dan sejenisnya, hampir semuanya bukan merupakan tupoksi dari BKBPM, kedepan pada media Musrenbang lebih disosialisasikan tupoksi SKPD khususnya BKBPM agar kewilayahan dapat memahami dan lebih tepat mengajukan usulan untuk diakomodasi oleh SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat berada di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan BKBPM Kota Bandung sesuai tupoksinya BKBPM Kota Bandung melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat dengan peserta perwakilan dari masing-masing Kecamatan. Apabila Kecamatan ingin mengadakan kegiatan khusus terkait materi tersebut maka dapat menghubungi BKBPM dalam fasilitasi sebagai nara sumber. Kegiatan Penguatan Kelembagaan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat BKBPM Kota Bandung sesuai tupoksinya membina dan memfasiltasi untuk penguatan kelembagaan antara lain : PKK Kelurahan, Kecamatan, Pokjanal Posyandu, LPM dan Kader Pemberdayaan Masyarakat. Pada Tahun 2015 sesuai dengan uraian tugasnya Sub Bidang Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat, tetap melakukan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan pada LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) tersebut. BKBPM dalam upaya memenuhi Pasal 37 (minimal 30% akomodasi usulan musrenbang/kewilayahan) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009, tersebut berupaya melaksanakan program dan kegiatan pada seluruh Bidang yang terdapat dalam struktur organisasi, senantiasa melibatkan hampir seluruh Kecamatan dan Kelurahan serta stake holder yang ada pada kalangan masyarakat. awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
43
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Seluruh program dan kegiatan yang ada pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat misalnya melibatkan Pokjanal Posyandu, TP PKK Kelurahan dan Kecamatan, LPM Kelurahan, Bidang BIWASBANG misalnya : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) melibatkan unsur kewilayahan RT, RW, Kapolsek, Danramil, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat dan sebagainya, Bidang Penanggulangan Kemiskinan senantiasa melibatkan aparatur Kelurahan dan Kecamatan khususnya dalam mengupdate Data Warga Miskin yang ada di wilayah. Hal tersebut menunjukkan BKBPM Kota Bandung telah berupaya melibatkan kewilayahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
44
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya harus mengacu dan selaras dengan Kebijakan Nasional. Kebijakan Nasional tersebut tertuang pada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) maupun RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan : (1) RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah; (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. (3 RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional. Pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014 disebutkan bahwa dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu: Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi Agenda V : Pembangunan yang infklusif dan Berkeadilan. Pelaksanaan pembangunan pada periode 2004-2009 telah meletakkan fondasi dalam berbagai bidang perbaikan awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
45
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT kesejahteraan rakyat, termasuk masyarakat miskin. Beberapa landasan kebijakan tersebut adalah: 1. Penyusunan data dasar (dengan nama dan alamat) rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin yang sangat penting untuk mengarahkan program perlindungan dan bantuan sosial; 2. Pengelompokan program-program penanggulangan kemiskinan untuk mempermudah dan memperjelas koordinasi; 3. Harmonisasi dan integrasi program-program pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri; 4. Regulasi yang mengatur koordinasi penanggulangan kemiskinan dari pusat sampai ke daerah, termasuk tanggung jawab pelaksanaanya secara bersama. Adanya fondasi tersebut tercermin pada pelaksanaan program Jamkesmas, beasiswa untuk siswa miskin, Raskin, PNPM Mandiri dan Kredit untuk Usaha Rakyat. Hasil yang telah dicapai antara lain tercermin pada penurunan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta tercapainya berbagai sasaran lain dalam Millineum Development Goals.11 Selanjutnya Program pembangunan 2010-2014 tetap konsisten untuk melanjutkan berbagai program perbaikan kesejahteraan rakyat yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarustamaan anggaran dan kebijakan. Pengarusutamaan ini tidak hanya terbatas antar sektor tetapi juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengarusutamaan harus juga mencakup kebijakan agar tujuan dapat tercapai dengan sumber daya yang minimal. Penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilaksanakan seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada Buku I PRIORITAS NASIONAL-RPJMN 2009-2014 Perpres No. 5 Tahun 2010 Hal : I-38-40 11 awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
46
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan mempercepat tercapainya tataran pembangunan ekonomi yang makin mandiri. Karena Presiden Pemenang Pemilu 2014 lalu masih baru akan dilantik Bulan Oktober mendatang maka sambil menunggu RPJMN Periode 2014-2019, tetap mengacu pada RPJP Nasional (Rencana Jangka Panjang Nasional). Setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 bulan April 2014 lalu, dan telah terpilih Kepemimpinan Nasional untuk periode 2014-2019 mendatang yakni Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo dan Wapres H. Jusuf Kalla, maka Periode RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah NASIONAL 2009-2014) juga sudah berakhir. Pada Bulan Oktober 2014 nanti sejak Presiden yang baru terpilih maka sesuai amanat perundang-undangan juga HARUS SEGERA MENYUSUN RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode selanjutnya 2014-2019) sebagai kelanjutan Pembangunan JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN). Secara prinsip pembangunan yang berkelanjutan maka walaupun RPJMN 2014-2019 masih belum disusun, setidaknya Pemerintah Kota Bandung secara umum dalam penyusunan RPJMD 2014-2018 tetap mengacu agenda nasional Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagai arah kebijakan pembangunan nasional. Sehingga kaya dalam implementasi kebijakan pada SKPD terutama BKBPM juga tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ada pada RPJMD Kota Bandung. RENJA BKBPM 2015 ini juga secara prinsip tetap harus berpedoman dan mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kota Bandung 2013-2108. Terkait agenda pembangunan bidang demokrasi dapat ditelaah sebagai berikut, transisi dari kehidupan demokrasi masa lalu dengan segala keberhasilan dan kegagalannya menuju Indonesia masa depan yang lebih sejahtera, demokratis, dan adil menuntut penegakan pilar-pilar demokrasi yang lebih konsisten. Oleh karena itu agenda penegakan pilar demokrasi merupakan agenda yang tetap penting dalam periode 2010-2014. Wujud dari awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
47
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Indonesia yang demokratis adalah penghargaan terhadap hak asasi manusia, terjaminnya kebebasan berpendapat, adanya checks and balances, jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan gender. Selama ini, konsolidasi demokrasi telah dilakukan dengan menjamin kebebasan berpendapat, menghormati hak asasi manusia, serta terus menjaga berjalannya proses checks and balances. Lembaga-lembaga demokrasi terus diperkuat dengan cara memberikan contoh dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, misalnya dengan menjaga kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mengutamakan supremasi hukum. Demokrasi harus terus dijaga agar berada pada arah yang benar, yaitu demokrasi yang egaliter. Selain itu, di dalam konsolidasi demokrasi telah berhasil dilakukan pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal. Pembangunan demokrasi diarahkan untuk mencapai pada tingkat demokrasi yang substansial. Namun, sebelum bisa beranjak kepada demokrasi substansial harus diselesaikan terlebih dahulu semua masalah prosedural. Di dalam proses pemilihan umum misalnya, tidak boleh terulang kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang membawa persoalan, baik di dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala negara dan kepala daerah. Ke depan, berbagai usaha perbaikan harus dilakukan, sebelum melangkah menuju demokrasi substansial. BKBPM Kota Bandung dengan tiga (3) Bidang yang telah ada pada struktur organisasi secara umum merupakan penjabaran pelaksanaan program prioritas nasional dan selaras dengan agenda pembangunan nasional yakni Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan mengimplementasikan agenda pembangunan untuk Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mengimplementasikan agenda pembangunan penegakan pilar demokrasi. Pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat Tahun 201512 terdapat pula prioritas nasional Buku ke 1 RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2015 diperbanyak BAPPENAS lihat website www.bappenas.go.id 12 awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
48
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT lainnya terkait dengan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat yakni Peningkatan Kerukunan Beragama melalui: (a) pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2013 Tentang Gangguan Keamanan Dalam Negeri; dan (b) pemberdayaan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di provinsi dan Kabupaten/Kota. Ini juga dilaksanakan oleh Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan serta terlihat pada Kegiatan-Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015. Program dan kegiatan yang terdapat pada BKBPM Kota Bandung juga terkait serta dilaksanakan juga oleh berbagai Kementrian/Lembaga, serta SKPD Provinsi Jawa Barat, khususnya yang berhubungan erat dengan urusan wajib berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah, antara lain: 1. Kementrian Dalam Negeri yang berhubungan dengan tugas fungsi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional dan Sosial, Pembinaan Politik dan PEMILU, serta program-program Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kelurahan); 2. Menkokesra yang berhubungan dengan Tugas penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat; 3. Kementrian Pekerjaan Umum terkait pemberdayaan masyarakat melalui PNPMdan upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan akses pelayanan kebutuhan dasar; 4. Kementrian Kesehatan terkait dengan integrasi pelaksanaan tugas fungsi Pokjanal POSYANDU dan program-program pemberdayaan masyarakat; 5. BAKESBANGLINMASDA (Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat) terkait dengan tugas fungsi pelaksanaan urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 6. BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Provinsi Jawa Barat terkait dengan tugas fungsi pelaksanaan urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan; 7. BNP/K (Badan Narkotika Provinsi, Kota), KOMINDA, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FPK (Forum awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
49
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pembauran Kebangsaan), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), FPOA (Forum Pengawasan Orang Asing), Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), TNI, POLRI, Kejaksaanserta berbagai stakeholder lain terkait upaya pemberdayaan masyarakat sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan tugas fungsi BKBPM; Pada Renstra Bakesbangpol dan Linmasda (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah) Provinsi Jawa Barat terdapat keterkaitan Renstra antara lain : Bakesbangpol dan Linmasda Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai tugas pokok berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 tahun 2009, tanggal 9 Juni 2009, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu “menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat”. Bakesbangpolinmas mempunyai fungsi : 1) Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat daerah; 2) Penyelenggaraan kesekretariatan, hubungan antar lembaga, ketahanan bangsa, pengkajian strategis daerah dan perlindungan masyarakat serta pelaksanaan; 3) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bakesbangpolinmasda Provinsi Jawa Barat mempunyai Sasaran “Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, meningkatnya peran dan fungsi Partai Politik, menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik, dan tumbuhnya pembangunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. BKBPM Kota Bandung mempunyai keterkaitan dan kesamaan tugas pokok dan fungsi yakni menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa, Politik. Sebagai lembaga teknis pada Pemerintahan awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
50
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Provinsi, tentu saja saling berkoordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan urusan wajib ”Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, pada level Kota dan Level Provinsi”. Pada Renstra BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Provinsi Jawa Barat terdapat keterkaitan Renstra antara lain : Berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008, Kedudukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) sebagai unsur lembaga teknis, mempunyai fungsi diantaranya : a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; b. Penyelenggaraan kesekretariatan, pemerintahan desa/ kelurahan, penguatan kelembagaan dan partisipasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, sumberdaya alam dan teknologi tepat guna; c. Pengkoordinasian dan pembinaan UPTB (Unit Pelaksana Teknis Badan). Adapun Visi dari BPMPD adalah ”Sebagai Penggerak Utama Terwujudnya Masyarakat Berdaya, Mandiri dan Sejahtera Tahun 2013”, yang mengandung makna yaitu suatu keadaaan dimana masyarakat memiliki daya dan kekuatan sendiri mencakup pengetahuan/keterampilan,kelembagaan yang kuat. Pemerintah desa yang kuat, prasarana ekonomi yang kuat, kemampuan menggunakan sumber daya alam dan TTG serta akses yang kuat. Besar terhadap sumber daya pembangunan, serta kondisi masyarakat yang memiliki kemandirian merencanakan, melaksanakan serta memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. BKBPM Kota Bandung sejalan juga dengan Visi BPMPD Provinsi Jawa Barat yakni bagaimana memberdayakan masyarakat agar tercapai kesejahteraan warga Kota Bandung, dan ini sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih di Kota Bandung. Selain itu sebagai lembaga teknis di tingkat Propinsi Jawa Barat BPMPD juga melaksanakan urusan wajib ”Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kelurahan)”, sehingga secara koordinasi dan konsultasi BKBPM berkaitan erat dalam melaksanakan tugas awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
51
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT pokok dan fungsinya sesuai aturan perundang-undangan. Tema pembangunan yang dikedepankan pada tahun 2015 adalah ”Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Kolaborasi dan Desenteralisasi Pembangunan Kewilayahan”. Hal ini sangat erat dengan fungsi BKBPM dalam menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat di kewilayahan. Pada akhirnya antara lembaga teknis tingkat Kota, BKBPM harus senantiasa melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi diatas yang lebih tinggi tingkat Provinsi dan Nasional terutama terkait pelaksanaan implementasi urusan wajib kesatuan bangsa dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Sebagaimana disampaikan pada Bab sebelumnya bahwa BKBPM (Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat) ini merupakan struktur organisasi dengan nama baru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2013. Oleh sebab itu Visi, Misi, Tujuan serta Sasaran BKBPM perlu disesuaikan kembali berdasarkan tugas fungsinya.Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan. Sesuai dengan Visi Kota Bandung Tahun 2018 yakni “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera”, maka untuk tahun 2013-2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung menetapkan Visi: “Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang Kokoh Menuju Masyarakat yang Demokratis, Berdaya, Mandiri dan Sejahtera.” Penjabaran Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, adalah sebagai berikut: Persatuan dan Kesatuan awa
:
Bahwa seluruh masyarakat di Kota Bandung bersatu dan memiliki ikatan, RENCANA KERJA TAHUN 2015
52
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT gabungan, serta saling menghormati dalam kebhinekaan di segala aspek kehidupan masyarakat yang berjiwa Pancasila demi keutuhan NKRI. Kokoh
:
Bahwa masyarakat Kota Bandung memiliki ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga membentuk masyarakat yang religius dan kreatif membangun kota.
Demokratis
:
bahwa masyarakat Kota Bandung turut serta aktif dalam rangka prosespenyelenggaraanPembangunan Pemerintahan Daerah dan berperan aktif dalam pemilihan umum secara sadar dan bertanggung jawab.
Berdaya
:
Bahwa masyarakat Kota Bandung memiliki daya dan kekuatan sendiri meliputi pengetahuan, ketrampilan, kelembagaan yang kuat, kemandirian masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.
Mandiri
:
Bahwa kondisi masyarakat di Kota Bandung terjaga suasana kondusivitasnya, untuk mendukung kreatifitas warganya sehingga masyarakat secara aktif akanmampu dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan partisipatif yang didukung oleh berbagai penguatan kelembagaan dan swadaya masyarakat.
Sejahtera
:
Yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
53
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT kebutuhan lahir dan batin warga Kota Bandung yang makmur dan damai. Melalui ketahanan dan kemandirian masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi dan politik, diharapkan akan mendukung terwujudnya Bandung sebagai Kota yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera sehingga untuk mewujudkan visi BKBPM tersebut, maka ditetapkan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat, yaitu : 1. Menumbuh-kembangkan budaya politik demokratis yang santun, demi terciptanya kesadaran berpolitik di kalangan masyarakat dan kesadaran bersama untuk membangun Kota Bandung; 2. Mengembangkan pemberdayaan melalui penguatan seluruh potensi dan sumber daya masyarakat yang berbasis pada kemitraan dengan berbagai pihak, agar mampu berdaya saing, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penguatan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 3. Meningkatkan kapasitas kinerja SKPD melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), prosentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti serta prosentase tertib administrasi barang/asset daerah. Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masingmasing misi. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
54
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi walikota dan wakil walikota menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan SKPD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini: Gambar 8 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah Kepala Daerah
Kepala SKPD
Visi/Misi
Visi/Misi
Tujuan/ Sasaran
Tujuan/ Sasaran
Program Pembangunan Daerah Program Prioritas
RPJMD
Visi/misi SKPD dibuat untuk secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah
Program/Kegiatan Prioritas
Program Pembangunan Daerah berisi program-program prioritas terpilih yang menjadi “top priority” untuk mewujudkan visi/misi Kepala Daerah (RPJMD)
RENSTRA SKPD
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Tujuan dan Sasaran BKBPM Kota Bandung, sebagai berikut: Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
55
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RPJMD Kota Bandung 2013-2018 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan khususnya bagi BKBPM Kota Bandung sesuai tupoksinya; Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Untuk mewujudkan visi dan misi (BKBPM) Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai antara lain : 1. Misi Kesatu, menumbuh-kembangkan budaya politik demokratis yang santun, sehingga tercipta kesadaran politik di kalangan masyarakat dan kesadaran bersama untuk membangun Kota Bandung. Tujuan : Mengukur Indeks Demokrasi di masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan politik ditandai dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan masyarakat di Kota Bandung dalam rangka membangun Kota, melalui penguatan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparat terhadap Hukum dan HAM; Sasaran yang ingin dicapai adalah : Peningkatan pemahaman ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan melalui sosialisasi peraturan per-Undangundangan Bidang Politik dan pengembangan pendidikan politik, empat pilar kebangsaan, wawasan nusantara, moral dan etika bangsa, nilai luhur, toleransi beragama, solidaritas antar masyarakat, dan ketahanan nasional kepada Ormas, LSM, Parpol, serta masyarakat. 2. Misi Kedua, Mengembangkan pemberdayaan melalui penguatan seluruh potensi dan sumber daya masyarakat awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
56
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT yang berbasis pada kemitraan dengan berbagai pihak, agar mampu berdaya saing, serta meningkatkan koordinasi dan sinergitas kerja sama dalam rangka penguatan pemberdayaan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan. Tujuan : Meningkatnya peran dan fungsi pemberdayaan masyarakat serta percepatan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan sosial budaya dan ekonomi serta koordinasi penanganan kemiskinan dan bina infrastruktur lingkungan masyarakat miskin guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai adalah : Penguatan sumber daya masyarakat melalui penguatan kelembagaan, pengembangan pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar, pendekatan akses dan perlindungan sosial, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pemukiman. 3. Misi Ketiga, Meningkatkan kapasitas kinerja SKPD melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan), prosentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti serta prosentase tertib administrasi barang/asset daerah. Tujuan : Dalam rangka mendukung terlaksananya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sasaran yang ingin dicapai adalah : Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui ijin rekomendasi penelitian, penyusunan LAKIP pada BKBPM, tindak lanjut terhadap temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat dan pelaporan keuangan SKPD/tertib administrasi SIMDA barang/asset pemerintah daerah. awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
57
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 3.3 Program dan Kegiatan Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa: 1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupunmengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat; 2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publikyang diperlukan masyarakat. Adapun implementasi kebijakan yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan BKBPM Kota Bandung secara prinsip adalah menjalankan 2 (dua) Urusan Wajib: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (KELURAHAN). Beberapa jenis program dan kegiatan dapat dilihat sebagai berikut: URUSAN KESATUAN BANGSA & PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di kalangan Masyarakat Peningkatan Kesadaran Nasyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan Pengkajian Masalah Aktual Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
58
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK Penyuluhan Kepada Masyarakat Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Penyusunan Data Base Partai Politik Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PROGRAM PENEGAKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kerjasama Penyelenggaraan Pemeliharaan dan Penegakkan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Bandung (TNI, POLRI, KEJAKSAAN) * BNK Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kota Bandung (KOMINDA ) * URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KELURAHAN) PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Inventarisasi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Penguatan Kelembagaan Masyarakat Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif dan Peningkatan Kapasitas Aparat atau Masyarakat Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Pemasaran Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Fasilitasi Peningkatan Sosial Ekonomi Penduduk Miskin Peningkatan Keterampilan Bagi Generasi Muda PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pengolahan Profil dan Data Dasar Kemiskinan Koordinasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Peningkatan Akses dan Sistem Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pemukiman Masyarakat Miskin Fasiltasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
59
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pengembangan Indikator Kemiskinan Kota Bandung Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GARDU TASKIN) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan Website Kemiskinan Kajian Sistem Peringatan Dini Kondisi dan Permasalahan Kemiskinan NON URUSAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Mebelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian KORPRI PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal Pembinaan Kinerja Aparatur
SUMBER
DAYA
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
60
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pelaksanaan Rencana Kerja BKBPM 2015 ini sangat penting untuk melanjutkan kinerja tahun 2014 yang merupakan awal dari kepemimpinan walikota yang baru Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Oded M Daniel dari target sampai dengan 2018 nanti, sehingga secara strategis arah kebijakannya harus tetap mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandung sebagaimana tertuang pada Perda Kota Bandung Nomor : 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung 2005-2025. Secara khusus dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 533 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 terdapat prioritas dan sasaran pembangunan yang diklasifikasikan sebagai berikut:13 1. Prioritas I : merupakan prioritas pembangunan daerah dengan tema unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan amanat/kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh Daerah pada tahun rencana. Prioritas I ini harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, memiliki kepentingan yang tinggi, memberi dampak luas kepada masyarakat dan memiliki multiflier efek positif. Prioritas I ini juga diperuntukkan bagi prioritas belanja wajib sesuai UndangUndang yang berlaku; 2. Prioritas II : merupakan prioritas program di tingkat SKPD yang berhubungan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah didalamnya terdapat perhitungan alokasi pagu kewilayahan serta memperhatikan Prioritas I yang berhubungan dengan SKPD terkait; Prioritas II berhubungan dengan tema/program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segmen masyarakat yang dilayani; 3. Prioritas III : merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung seperti Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan, Belanja Bantuan Keuangan
13 awa
RKPD Kota Bandung Tahun 2015 Halaman IV-5.
RENCANA KERJA TAHUN 2015
61
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, serta Belanja Tidak Terduga. Sedangkan rincian kegiatan-kegiatan untuk rencana Tahun 2015, yang merupakan implementasi program-program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, dan Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.3. (Halaman 63) berikut:
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
62
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKBPM Tahun 2015
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
63
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB VI PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015, berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Kerja ini merupakan kelanjutan pembangunan lima tahunan (jangka menengah 2008-2013), dan diusahakan harus dapat menjabarkan dari visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2014-2018 sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014; Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2015, merupakan gambaran umum sekaligus menjadi acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, khususnya bagi seluruh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. Diharapkan melalui acuan ini pula, akuntabilitas kinerja pada masing-masing bidang kewenangannya dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pembangunan masyarakat, kesatuan bangsa dan masyarakat. Sangat disadari sekali bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, untuk itu kepada pihak terkait agar lebih mengembangkan kemitraan dengan berbagai lintas pelaku termasuk stakeholder, tokoh masyarakat, unsur Eksekutif maupun Legislatif yang ada di wilayah, Perguruan Tinggi dan LSM lainnya. Selain itu pula, diharapkan agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing struktural lebih mengkaitkan dengan kondisi berbagai perkembangan aspirasi maupun kebutuhan masyarakat di wilayah.
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
64
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Demikian semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Taufik dan Hidayah-Nya dalam merealisasikan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015 ini sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja pada Tahun Anggaran 2015 nanti.
Bandung, Agustus 2014 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG,
DADANG GANTINA, SH., M.A.P Pembina Utama Muda NIP. 19611122 199101 1 001
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
65
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
66
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
67
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
68
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
awa
RENCANA KERJA TAHUN 2015
69