BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Sebagai suatu sistem, proses pembangunan berlangsung dalam suatu siklus, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai dengan evaluasi. Setiap kegiatan dalam proses pembangunan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apa yang direncanakan, hal itulah yang akan dilaksanakan, selanjutnya akan dimonitoring dan dievaluasi. Hasil temuan dari evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam menyusun perencanaan baru, demikian seterusnya. Meskipun proses kegiatan berlangsung secara berulang, namun tidak boleh bersifat rutin dan berjalan di tempat. Pembangunan merupakan perubahan yang bersifat dinamis, dengan melibatkan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat, dalam suatu proses yang berlangsung secara bertahap, menuju keadaan yang lebih baik. Karena pembangunan merupakan suatu proses
yang
pembangunan
memiliki harus
pembangunan.
tahapan-tahapan,
didahului
Perencanaan
dengan
maka
pelaksanaan
penyusunan
pembangunan
muncul
rencana sebagai
jawaban atas fakta bahwa sumber daya pembangunan tersedia dalam jumlah terbatas, sehingga muncul prioritas dalam setiap tahapan pembangunan. Bappeda sebagai unsur
perencana pembangunan daerah
mengemban tugas dan bertanggung jawab agar proses perencanaan dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif dan sinergis serta tersusun secara sistematis yang sepenuhnya mengarah pada pencapaian visi dan misi Kota Pasuruan. Guna merealisasikan tugas dan tanggung jawab tersebut perlu disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Pasuruan tahun 20112015.
Renstra Bappeda 2011-2015
1
Renstra
adalah
dokumen
perencanaan
satuan
kerja
perangkat daerah yang disusun untuk jangka waktu lima tahun dan diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Renstra disusun dengan mempertimbangkan kekuatan (strengh), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yang ada.
1.2.
Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Bappeda Kota Pasuruan 2011 – 2015 adalah sebagai pedoman
penyusunan tolok ukur kinerja
Bappeda dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi dan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan Kota Pasuruan yang partisipatif dan sinergis.
1.3.
Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN UMUM 2.1.
Tugas Pokok dan Fungsi
2.2.
Struktur Organisasi
2.3.
Kondisi
Umum
(Keadaan
Pegawai,
Sarana/
prasarana dan Kondisi Pelayanan Saat Ini) 2.4.
Isu-Isu Strategis Terkait Pelayanan
2.4.
Analisis Lingkungan Organisasi dan Faktor Kunci Keberhasilan
Renstra Bappeda 2011-2015
2
BAB III
VISI DAN MISI 3.1.
Visi dan Misi
3.2.
Tujuan dan Sasaran
3.3.
Strategi
dan
Arah
Kebijakan
Bappeda
Kota
Pasuruan
BAB IV
BAB V
PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1.
Program dan Kegiatan Bappeda
4.2.
Indikator Kinerja
PENUTUP
Renstra Bappeda 2011-2015
3
BAB II GAMBARAN UMUM
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2008
tentang
Tugas
Pokok
dan
Fungsi
Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Pasuruan adalah membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2008, maka fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan
adalah: a.
Menyusun perencanaan pembangunan daerah;
b.
Merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah;
c.
Mengkoordinasikan kerjasama pembangunan daerah;
d.
Melaksanakan
pembinaan,
pengendalian,
fasilitasi
dan
pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan prasarana, perencanaan pembangunan sosial budaya serta penelitian, pengembangan, data dan statistik; e.
Melaksanakan kegiatan penatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
f.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala
Badan
mengkoordinasikan kepada
dan
bawahannya
mengadakan
mempunyai memberikan
dalam
koordinasi
dan
rangka
tugas bimbingan pelaksanaan
melaksanakan
memimpin, dan
petunjuk
tugas
kerjasama
serta
dengan
organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.
Renstra Bappeda 2011-2015
4
Guna kelancaran dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, maka diperlukan pembagian tugas dalam pelaksanaan pekerjaan yang sekaligus harus ditunjang dengan pelimpahan wewenang. Sehubungan dengan pembagian tugas, maka pembidangan dalam Bappeda Kota Pasuruan adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat Mempunyai tugas pokok untuk mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan; b. penyelenggaraan
pengelolaan
administrasi
perkantoran,
administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan
urusan
umum
dan
perlengkapan,
keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan
ketatalaksanaan,
kearsipan
dan
perpustakaan; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; f.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat Bappeda dipimpin oleh Sekretaris Bappeda yang membawahi Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan Subbagian Keuangan. Adapun tugas masing-masing Subbagian yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas : 1.
menyusun rencana kerja subbagian;
2.
melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
Renstra Bappeda 2011-2015
5
3.
melaksanakan penyusunan program;
4.
melaksanakan
analisis,
evaluasi
serta
pengendalian
terhadap pelaksanaan program; 5.
melaksanakan
penyusunan
laporan
pelaksanaan
program; 6.
melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan subbagian; 7.
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 1.
menyusun rencana kerja subbagian;
2.
melaksanakan
urusan
rumah
tangga,
ketertiban,
keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja; 3.
melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
4.
melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana prasarana dinas serta aset lainnya;
5.
melaksanakan
pemeliharaan
dan
perawatan
sarana
prasarana dinas dan aset lainnya; 6.
melaksanakan
urusan
keprotokolan,
hubungan
masyarakat, dan pendokumentasian; 7.
melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
8.
melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
9.
melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
10. melaksanakan
penyiapan
bahan
daftar
penilaian
pekerjaan, daftar urut kepangkatan, dan daftar dislokasi pegawai; Renstra Bappeda 2011-2015
6
11. melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan
dan
pelatihan
struktural,
teknis
dan
fungsional serta ujian dinas; 12. melaksanakan
penyiapan
bahan
pembinaan
kepegawaian dan disiplin pegawai; 13. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional; 14. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan subbagian; 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Subbagian Keuangan mempunyai tugas : 1.
menyusun rencana kerja subbagian;
2.
melaksanakan
penyusunan
rencana
kegiatan
pengelolaan administrasi keuangan; 3.
melaksanakan
urusan
perbendaharaan
dan
penatausahaan keuangan; 4.
melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan subbagian; 5.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Data dan Statistik Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyusunan data dan statistik pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Data dan Statistik mempunyai fungsi : a. penyusunan
perencanaan
bidang
pengelolaan
data
dan
statistik; b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik; Renstra Bappeda 2011-2015
7
c. pelaksanaan
pembinaan,
koordinasi,
fasilitasi
dan
penyelenggaraan pengelolaan data dan statistik; d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan data dan statistik; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.
Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi Subbidang Data dan Subbidang Statistik. Adapun tugas masingmasing Subbidang yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Subbidang Data mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kerja subbidang; 2. melaksanakan
pengumpulan,
pemutakhiran
dan
pengelolaan data serta menghimpun hasil-hasil penelitian; 3. menghimpun
bahan
monitoring
dan
evaluasi
pembagunan; 4. menyusun dokumentasi hasil pelaksanaan pembangunan; 5. melaksanakan penyiapan pengembangan sistem informasi data hasil pembangunan; 6. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan subbidang; 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Subbidang Statistik mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kerja subbidang; 2. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik; 3. melaksanakan
pemberian
dukungan
penyelenggaraan
statistik dasar dan statistik khusus, survei antar sensus, dan survei berskala nasional di tingkat kota; Renstra Bappeda 2011-2015
8
4. menyiapkan penyelenggaraan statistik sektoral; 5. menyiapkan pengembangan jejaring statistik khusus; 6. melaksanakan penyusunan statistik data pembangunan daerah; 7. menyusun informasi pelaksanaan pembangunan; 8. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan subbidang; 9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan
kebijakan
teknis
perencanaan
pembangunan
ekonomi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan bidang pembangunan ekonomi; b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ekonomi; c. pelaksanaan
pembinaan,
koordinasi,
fasilitasi
dan
penyelenggaraan perencanaan pembangunan ekonomi; d. pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan ekonomi; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi Sub Bidang
Produksi
Daerah
dan
Subbidang
Pengembangan
Perekonomian. Adapun tugas masing-masing Sub Bidang yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Sub Bidang Produksi Daerah mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kerja subbidang; 2. menyiapkan
koordinasi
perencanaan
pembangunan
produksi daerah; Renstra Bappeda 2011-2015
9
3. menyiapkan
penyusunan
perencanaan
pembangunan
produksi daerah; 4. melaksanakan
evaluasi
kinerja
perencanaan
pembangunan produksi daerah; 5. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan subbidang; 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Subbidang Pengembangan Perekonomian mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kerja subbidang; 2. menyiapkan perencanaan dan pengembangan wilayah berbasis produksi daerah; 3. menyiapkan
koordinasi
perencanaan
pengembangan
perekonomian daerah; 4. menyiapkan
penyusunan
perencanaan
pengembangan
perekonomian daerah; 5. melaksanakan
evaluasi
kinerja
perencanaan
pengembangan perekonomian daerah; 6. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan subbidang; 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Sosial dan Budaya Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan
kebijakan
teknis
perencanaan
pembangunan
sosial, budaya dan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi : a. penyusunan
perencanaan
bidang
pembangunan
sosial,
budaya dan pemerintahan; b. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial, budaya dan pemerintahan; Renstra Bappeda 2011-2015
10
c. pelaksanaan
pembinaan,
koordinasi,
fasilitasi
dan
penyelenggaraan perencanaan pembangunan sosial, budaya dan pemerintahan; d. pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan sosial, budaya dan pemerintahan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi Subbidang Sosial dan Subbidang Budaya. Adapun tugas masingmasing Subbidang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Subbidang Sosial mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kerja subbidang; 2. menyiapkan
koordinasi
perencanaan
pembangunan
sosial; 3. menyiapkan
penyusunan
perencanaan
pembangunan
sosial; 4. melaksanakan
evaluasi
kinerja
perencanaan
pembangunan sosial; 5. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan subbidang; 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Subbidang Budaya mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kerja subbidang; 2. menyiapkan
koordinasi
perencanaan
pembangunan
budaya dan pemerintahan; 3. menyiapkan
penyusunan
perencanaan
pembangunan
budaya dan pemerintahan; 4. melaksanakan
evaluasi
kinerja
perencanaan
pembangunan budaya dan pemerintahan; Renstra Bappeda 2011-2015
11
5. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan subbidang; 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5. Bidang Prasarana Perkotaan Bidang
Prasarana
Perkotaan
mempunyai
tugas
pokok
merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan pembangunan prasarana perkotaan yang meliputi prasarana ekonomi dan prasarana sosial budaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana Perkotaan mempunyai fungsi : a. penyusunan perencanaan bidang prasarana perkotaan; b. perumusan
kebijakan
teknis
perencanaan
prasarana
perkotaan; c. pelaksanaan
pembinaan,
koordinasi,
fasilitasi
dan
penyelenggaraan perencanaan prasarana perkotaan; d. pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
perencanaan
prasarana perkotaan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bidang ini dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi sub Bidang
Produksi
Perekonomian.
Daerah
Adapun
dan tugas
Subbidang
Pengembangan
masing-masing
Subbidang
dimaksud adalah sebagai berikut: a. Subbidang Prasarana Ekonomi mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kerja subbidang; 2. menyiapkan koordinasi perencanaan prasarana ekonomi; 3. menyiapkan
penyusunan
perencanaan
prasarana
ekonomi; 4. melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan prasarana ekonomi;
Renstra Bappeda 2011-2015
12
5. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan subbidang; 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
b. Subbidang Prasarana Sosial Budaya mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kerja subbidang; 2. menyiapkan koordinasi perencanaan prasarana sosial, budaya dan pemerintahan; 3. menyiapkan penyusunan perencanaan prasarana sosial, budaya dan pemerintahan; 4. melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan prasarana sosial, budaya dan pemerintahan; 5. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan subbidang; 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan prasarana perkotaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi : a. penyusunan
perencanaan
bidang
penelitian
dan
pengembangan; b. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan; c. pelaksanaan
pembinaan,
penyelenggaraan
koordinasi,
penelitian
dan
fasilitasi
dan
pengembangan
pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan prasarana perkotaan; Renstra Bappeda 2011-2015
13
d. pengendalian
dan
evaluasi
pelaksanaan
penelitian
dan
pengembangan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan prasarana perkotaan; e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bidang ini dipimpin
oleh
seorang
Kepala
Bidang
yang
membawahi
Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Budaya dan Subbidang Penelitan dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan. Adapun tugas masing-masing Subbidang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Subbidang
Penelitian
dan
Pengembangan
Pemerintahan,
Sosial dan Budaya mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kerja subbidang; 2. menyiapkan penyusunan program kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, sosial dan budaya; 3. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, sosial dan budaya; 4. menyiapkan penelitian
koordinasi
dan
dan
kerjasama
pengembangan
bidang
pelaksanaan pemerintahan,
sosial dan budaya; 5. menyiapkan
paparan
hasil-hasil
penelitian
dan
pengembangan bidang pemerintahan, sosial dan budaya; 6. menyusun laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan, dan menyusun bahan rekomendasi; 7. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan subbidang; 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Renstra Bappeda 2011-2015
14
b. Subbidang
Penelitan
dan
Pengembangan
Ekonomi
dan
Pembangunan mempunyai tugas : 1. menyusun rencana kerja subbidang; 2. menyiapkan penyusunan program kegiatan penelitian dan pengembangan
bidang
ekonomi
dan
pembangunan
prasarana perkotaan; 3. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang pembangunan prasarana perkotaan; 4. menyiapkan penelitian
koordinasi
dan
dan
kerjasama
pengembangan
bidang
pelaksanaan ekonomi
dan
pembangunan prasarana perkotaan; 5. menyiapkan pengembangan
paparan bidang
hasil-hasil ekonomi
penelitian dan
dan
pembangunan
prasarana perkotaan; 6. menyusun laporan serta merumuskan hasil penelitian dan pengembangan, dan menyusun bahan rekomendasi; 7. melaksanakan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan subbidang; 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional a. Kelompok
Jabatan
Fungsional
mempunyai
tugas
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. d. Jumlah
tenaga
fungsional
ditentukan
berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.
Renstra Bappeda 2011-2015
15
2.2
Struktur Organisasi Struktur Organisasi perlu disusun untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Struktur organisasi merupakan pedoman pelaksanaan tugas yang menggambarkan garis komando dan staf, sekaligus kepada siapa
tanggung
jawab
harus
diberikan.
Struktur
organisasi
menjelaskan dari mana tugas/perintah diterima, kepada siapa tanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugas itu diberikan. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya over lapping dalam pelaksanaan tugas. Dibawah ini adalah bagan yang menunjukkan struktur organisasi Bappeda Kota Pasuruan
2.3.
Keadaan Pegawai, Sarana/Prasarana dan Pembiayaan
2.3.1 Keadaan Pegawai Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menempatkan pegawai pada posisi-posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Prasyarat awal agar proses staffing dapat Renstra Bappeda 2011-2015
16
berjalan lancar adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam jumlah memadai. Kriteria memadai dimaksud mencakup ketersediaan SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Prinsip dasar dalam proses staffing adalah “the right man on the right place”, atau penempatan pegawai pada posisi yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan. Prinsip dimaksud hanya akan terlaksana apabila organisasi memiliki ketersediaan sumber daya manusia (pegawai) dengan kompetensi yang memadai sesuai kualifikasi pekerjaan. Sampai dengan akhir tahun 2010, jumlah SDM yang ada terdiri atas: 36 PNS dan 14 CPNS dan 4 Tenaga Kontrak,
yang
bertanggung
jawab
dalam
merumuskan
dan
melaksanakan kebijakan daerah bidang Perencanaan di Kota Pasuruan. Berikut ini tabel yang menyajikan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Calon Pegawai Pegawai Tenaga No Jenis Kelamin Negeri Jumlah Negeri Kontrak Sipil Sipil 1. Laki-Laki 25 6 4 35 2.
Perempuan
11
8
-
19
Jumlah
36
14
4
54
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pasuruan Tahun 2010
Aspek kuantitas merupakan prasyarat agar semua posisi dalam struktur organisasi dapat terisi. Lebih jauh, aspek kualitas merupakan syarat agar posisi tersebut dapat pegawai
yang
terisi
dengan
memiliki kompetensi, sesuai dengan kualifikasi
pekerjaan. Oleh karena itu SDM yang berkualitas merupakan jaminan awal bahwa pekerjaan akan terlaksana dengan baik, artinya SDM yang tersedia memiliki kualifikasi minimal bagi pelaksanaan tugas.
Renstra Bappeda 2011-2015
17
Pangkat Golongan/Ruang merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan. Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terdapat 1 orang Pembina Utama Muda (IV/c), 2 orang Pembina Tk. I (IV/b), 8 orang Pembina (IV/a), 4 orang Penata Tk. I (III/d), 4 orang Penata (III/c), 9 orang Penata Muda Tk. I (III/b) dan 12 orang Penata Muda (III/a). 1 orang Pengatur Tk. I (II/d), 2 orang Pengatur (II/c), 2 Pengatur Muda Tk. I (II/b), 4 orang Pengatur Muda (II/a), 1 orang Juru Tk. I (I/d), dan 4 orang tenaga kontrak. Tabel 2.2 menyajikan jumlah pegawai menurut pangkat/golongan ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan.
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 No Golongan Jumlah (orang) 1.
Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tk. I (IV/b) Pembina (IV/a)
2.
Penata Penata Penata Penata
3.
Pengatur Pengatur Pengatur Pengatur
4.
Juru Tk. I (I/d)
5.
Kontrak
Tk. I (III/d) (III/c) Muda Tk. I (III/b) Muda (III/a) Tk. I (II/d) (II/c) Muda Tk. I (II/b) Muda (II/a)
Jumlah
1 2 8 4 4 9 12 1 2 2 4 1 4 54
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pasuruan Tahun 2010
Kualifikasi pendidikan yang dimiliki pegawai merupakan pijakan awal untuk membentuk penempatan kerja berdasarkan disiplin ilmu yang dimiliki pegawai. Komposisi pegawai Bappeda Kota Pasuruan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut: S2 sebanyak 14 orang, S1 sejumlah 24 orang, Diploma Renstra Bappeda 2011-2015
18
sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 11 orang, SLTP sebanyak 1 orang serta SD sebanyak 1 orang. Tabel 2.3. menyajikan komposisi pegawai Bappeda Kota Pasuruan menurut tingkat pendidikan.
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010
No
Tingkat Pendidikan
Pegawai Negeri Sipil
1.
S-2
14
2.
S-1
13
3.
Diploma
4.
Calon Pegawai Negeri Sipil -
Tenaga Kontrak
Jumlah
-
14
10
1
24
1
2
-
3
SLTA
7
2
2
11
5.
SLTP
1
-
-
1
6.
SD Jumlah
36
14
1 4
1 54
Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pasuruan Tahun 2010
Persyaratan minimal kepangkatan untuk menduduki suatu jabatan dapat
terpenuhi
melalui
keikutsertaan
dalam
pendidikan
kepegawaian berjenjang. Bappeda Kota Pasuruan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan, telah mengikutsertakan pegawainya dalam diklat dimaksud. Sampai dengan tahun 2010, jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat: ADUM/Diklatpim IV sebanyak 9 orang pegawai, SPAMA/Diklatpim III sebanyak 8 orang pegawai, serta SPAMEN/Diklatpim II sebanyak 1 orang pegawai. Adapun secara rinci jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.
Renstra Bappeda 2011-2015
19
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Diklat Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 No
Jenis Diklat
Jumlah (orang)
1.
ADUM/Diklatpim IV
9
2.
SPAMA/Diklatpim III
8
3.
SPAMEN/Diklatpim II
1
Jumlah
18
Sumber :Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pasuruan Tahun 2010
Persyaratan minimal kepangkatan merupakan kualifikasi yang bersifat administratif untuk menduduki jabatan dalam pekerjaan. Bappeda Kota Pasuruan memiliki 6 posisi jabatan (1 kepala Badan, 1 Sekretaris, 5 Kepala Bidang). Untuk melengkapi persyaratan jabatan tersebut, Bappeda memiliki sumber daya sebagaimana tersaji dalam tabel 2.5.
Tabel 2.5 Komposisi Pejabat Strutural Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2010 No
Pejabat Struktural
Jumlah (orang)
1.
Eselon II
1
2.
Eselon III
6
3.
Eselon IV
13 Jumlah
20
Sumber :Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pasuruan Tahun 2010
Upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegawai di bidang perencanaan telah dilakukan Bappeda Kota Pasuruan, dengan mengikutsertakan pegawai dimaksud dalam berbagai pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan penyelenggaranya, diklat yang diikuti oleh pegawai dikelompokkan sebagai berikut:
Renstra Bappeda 2011-2015
20
1.
Diklat yang diselenggarakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah
Kota
meningkatkan
Pasuruan,
keahlian
dengan
teknis
di
tujuan
bidang
untuk
administrasi,
kepegawaian, hukum, keuangan dan penganggaran. 2.
Diklat yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga swasta di luar
lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan. Pelaksanaan
diklat jenis ini pada umumnya berkaitan dengan sosialisasi aturan maupun sistem baru. Serangkaian
upaya
diatas,
menunjukkan
komitmen
Bappeda Kota Pasuruan pada peningkatan kualitas pegawainya. Upaya tersebut harus ditunjang dengan kemauan pegawai untuk terus belajar sebagaimana filosofi long life education. Dua hal tersebut merupakan syarat mutlak, mengingat seorang perencana dituntut untuk memiliki keahlian teknis dan pengetahuan yang luas di bidang perencanaan.
2.3.2. Sarana/Prasarana Sarana
dan
prasarana
diperlukan
untuk
menunjang
kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan. Sarana dan prasarana dimaksud merupakan aset yang memiliki sifat tidak habis dalam satu kali pakai. Pesatnya perkembangan teknologi informasi serta tuntutan akan kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan, meningkatkan kebutuhan Bappeda Kota Pasuruan terhadap sarana dan prasarana penunjang yang
memadai.
Tabel
2.6
di
bawah
ini
menyajikan
daftar
sarana/prasarana Bappeda Kota Pasuruan sampai dengan tahun 2010.
Renstra Bappeda 2011-2015
21
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40
Tabel 2.6 Daftar Sarana / Prasarana Bappeda Kota Pasuruan Tahun 2010 Nama Barang Vol. Satuan Keterangan Tanah Kantor 1410 M2 Gedung Kantor Bappeda 1 Unit Garasi Sepeda Motor 1 Unit Station Wagon/mobil 2 Unit Sepeda motor 17 Unit AC 11 Unit Almari Besi 8 Unit Almari buku 6 Unit Almari katalog 1 Unit Brankas 1 Unit Camera Digital 2 Unit Filling Kabinet 42 Unit Handycam 1 Unit Kipas angin 1 Unit Komputer 19 Unit Korden 1 Set Kursi besi biru 22 Unit Kursi Kayu 11 Unit Kursi kerja 10 Unit Kursi kerja eselon III 5 Unit Kursi kerja staf 17 Unit Kursi lipat 9 Unit Kursi putar kecil 8 Unit Kursi putar besar 5 Unit Kursi putar pimpinan 1 Unit Kursi rapat 90 Unit Kursi Rapat R. eselon II 10 Unit Kursi sofa tamu 2 Unit Kursi tamu 4 Unit Kursi tamu eselon III 4 Unit Kursi telepon 1 Unit Laptop 11 Unit Layar OHP 1 Unit Layar proyektor 2 Unit LCD proyektor 3 Unit Meja dan kursi tamu R. Eselon II 1 Set Meja kerja 36 Unit Meja kerja eselon II 1 Unit Meja kerja eselon III 7 Unit Meja kerja eselon IV 5 Unit
Renstra Bappeda 2011-2015
22
41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.
Meja kerja staf Meja Komputer Meja mimbar rapat Meja rapat Meja rapat R. Eselon II Meja tamu Meja telepon Meja tulis Mesin ketik MIC Monitor OHP Pemotong kertas Printer Rak buku Salon Sound system Stapler besar Tabung PMK Tangga lipat Telepon Telepon PABX UPS /Stabilisator White board
4 8 1 33 1 2 1 3 6 1 1 1 1 27 5 1 1 3 2 1 1 1 19 1
Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit
Sumber :Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappeda Kota Pasuruan Tahun 2010
2.3.3. Kondisi Pelayanan Saat Ini Sebagai perencanaan
salah
satu
pembangunan
komponen
dalam
membutuhkan
pembangunan, strategi
dalam
pelaksanaannya. Permasalahan yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan merupakan faktor yang melatarbelakangi arti penting strategi dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, kondisi
dan potensi yang berkaitan
dengan sumber daya perencana, juga merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan strategi perencanaan pembangunan yang tepat. Oleh karena itu dibutuhkan analisis yang mendalam terkait dengan evaluasi atas kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan, kemudian dilanjutkan dengan Renstra Bappeda 2011-2015
23
analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Hasil dari dua proses tersebut, akan menjadi masukan dalam memilih serangkaian alternatif strategi perencanaan pembangunan melalui mekanisme analisis strategi. Hasil evaluasi perencanaan pembangunan tahun lalu, memberikan
strategi
perencanaan
pembangunan.
Akhirnya,
keseluruhan proses dimaksud akan berujung pada penajaman strategi perencanaan pembangunan Kota Pasuruan. Bappeda Kota Pasuruan memiliki peran sebagai leading sector dalam penyusunan rencana pembangunan di Kota Pasuruan, telah melakukan
serangkaian
upaya
untuk
meningkatkan
kinerja
perencanaan, sebagai salah satu tahap dalam mencapai tujuan pembangunan. Fungsi koordinasi merupakan faktor penting bagi peran Bappeda Kota Pasuruan, untuk meningkatkan keterkaitan dan sinergisitas pembangunan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, terjadi perubahan yang cukup
signifikan
dalam
mekanisme
penyusunan
rencana
pembangunan, yang berlaku mulai tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan dokumen perencanaan yang menjadi pendukungnya. Berawal dengan pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 1999, sistem perencanaan pembangunan bottom up planning (perencanaan pembangunan dari bawah ke atas) juga turut mengalami penyempurnaan. Perubahan tersebut dilandasi dengan kesadaran bahwa masyarakat merupakan sumber daya terbesar yang sangat memahami potensi dan permasalahan pembangunan. Bottom
up
planning
memberikan
kesempatan
pada
masyarakat untuk menyatakan permasalahan sekaligus gagasangagasan
sebagai
masukan
untuk
menyusun
rencana
pembangunan, yang didasarkan pada kemampuan masyarakat itu sendiri. Keterlibatan tersebut merupakan kewajiban selaku insan yang turut bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan. Renstra Bappeda 2011-2015
24
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefinisikan bottom up planning sebagai sistem perencanaan pembangunan partisipatif. Hal ini sebagai konsekuensi dari pelaksanaan good governance yang bertumpu pada asas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Sehingga
masyarakat
bukan
hanya
berperan
sebagai
obyek
pelaksanaan pembangunan, namun juga sebagai subyek dalam menyusun rencana pembangunan. Sejak tahun 1980 Bappeda Kota Pasuruan telah berupaya menerapkan
sistem
perencanaan
pembangunan
partisipatif.
Serangkaian perbaikan atas perencanaan partisipatif, yang ditandai dengan perubahan model perencanaan pembangunan partisipatif, selama beberapa tahun terakhir menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan asas partisipatif untuk mewujudkan good governance. Penyusunan
rencana
pembangunan
sejak
tahun
2004,
dilakukan melalui penjaringan aspirasi masyarakat dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota dalam mekanisme: 1.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan (Musrenbangkel);
2.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbangcam);
3.
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Tingkat
Kota
(Musrenbang kota). Hasil yang diperoleh dari Musrenbangkel akan menjadi masukan bagi pelaksanaan Musrenbangcam, dan selanjutnya akan dibahas pada Musrenbang kota. Guna meningkatkan kesepahaman antara
usulan
masyarakat
(hasil
Musrenbangkel
dan
Musrenbangcam) dengan usulan SKPD, maka dilaksanakan Forum SKPD, sebelum usulan hasil Musrenbangcam dibahas dalam Musrenbang kota.
Renstra Bappeda 2011-2015
25
Setiap tahun, Bappeda Kota Pasuruan menyusun rencana pembangunan untuk tahun yang akan datang melalui forum SKPD. Forum
ini
sangat
masyarakat
Kota
penting,
mengingat
Pasuruan
(sebagai
kesepahaman
pihak
yang
antara
memahami
permasalahan di lapangan) dengan SKPD Kota Pasuruan (sebagai pihak
yang
mengetahui
teknis
pelaksanaan
kegiatan)
akan
menghindarkan terjadinya apriori masyarakat. Forum SKPD juga merupakan sarana untuk mengarahkan agar strategi dan prioritas pembangunan
tetap
menjadi
pedoman
dalam
menyusun
program/kegiatan yang direncanakan. Kondisi umum perencanaan dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari sisi kualitas penyelenggaraan perencanaan menyebabkan
pembangunan adanya
daerah.
peningkatan
Beberapa kualitas
indikator
yang
penyelenggaraan
perencanaan tersebut meliputi : 1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, dan sektor swasta; 2. Meningkatnya
kualitas
sistem
perencanaan
dengan
terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif; 3. Terselenggaranya forum SKPD; 4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; 5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh Bappeda dan SKPD terkait.
Upaya-upaya tersebut dilakukan guna memberikan hasil yang signifikan bagi peningkatan perencanaan pembangunan di Kota Pasuruan. Namun dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Bappeda Kota Pasuruan akan menimbulkan beberapa kendala/masalah dalam mencapai hasil yang optimal.
Renstra Bappeda 2011-2015
26
Upaya pemecahan masalah dilakukan dengan menganalisis permasalahan pokok untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang memiliki urgensitas bagi upaya perbaikan hasil kinerja. Analisis permasalahan pokok menyatakan bahwa permasalahan pokok yang akan dihadapi Bappeda Kota Pasuruan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan adalah: 1.
Belum optimalnya perencanaan partisipatif Kesenjangan antara usulan masyarakat dengan realisasi masih relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: pertama, kurang relevannya usulan masyarakat dengan
prioritas/agenda
pembangunan;
kedua,
usulan
masyarakat kurang didukung oleh data-data akurat sebagai dasar
urgensitas
usulan
itu
sendiri;
ketiga,
belum
terbentuknya kesepahaman diantara masyarakat dengan SKPD pelaksana berkaitan dengan permasalahan pokok dan prioritas pembangunan. 2.
Belum optimalnya fungsi dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksaan pembangunan Kekurang optimalan tersebut disebabkan oleh kelemahan dalam
mengidentifikasi
kebutuhan
pemecahan
masalah,
sehingga penyusunan rencana, dan penanganannya tidak relevan dengan dengan permasalahan. Kelemahan dalam mengidentifikasi
masalah
disebabkan
oleh
kurangnya
ketersediaan data yang valid. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan upaya mengoptimalkan
pemanfaatan
semua
potensi
yang
dimiliki,
Bappeda diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab
perubahan
mewujudkan
lingkungan
perencanaan
mengedepankan
pendekatan
dan
yang
tantangan
berkualitas
perencanaan
partisipatif
untuk dengan melalui
peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan. Untuk mewujudkan
harapan
diatas,
beberapa
kondisi
yang
harus
disiapkan antara lain sebagai berikut: Renstra Bappeda 2011-2015
27
1. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. 2. Meningkatnya
kepercayaan
masyarakat
dan
pemangku
kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan. 3. Meningkatnya
kapasitas
SDM
dengan
harapan
dapat
meningkatkan efektivitas proses perencanaan. 4. Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD,
guna
mendukung
terwujudnya
perencanaan
yang
terintegrasi dan sinergis. 5. Meningkatnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. 6. Meningkatnya kegiatan studi/kajian dan penelitian bidang prasarana
perkotaan,
bidang
ekonomi
dan
bidang
sosial
budaya.
2.4.
Isu-Isu Strategis Terkait Pelayanan Beberapa isu strategis yang menjadi sasaran untuk dipecahkan dalam rencana strategis ini adalah: 1. Peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. 2. Kurangnya
kepercayaan
masyarakat
dan
pemangku
kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan. 3. Peningkatan
koordinasi
perencanaan
pembangunan
antar
SKPD. 4. Peningkatan penguasaan iptek, dalam proses pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
2.5.
Analisis Lingkungan Organisasi dan Faktor Kunci Keberhasilan
2.5.1. Analisis Lingkungan Organisasi Analisis
strategi
merupakan
proses
untuk
memilih
serangkaian alternatif yang akan digunakan sebagai strategi dalam Renstra Bappeda 2011-2015
28
perencanaan
partisipatif.
Analisis
strategi
penting
untuk
dilaksanakan, mengingat perencanaan pembangunan merupakan langkah awal dalam proses pelaksanaan pembangunan. Hasil analisis yang didasarkan pada kondisi masyarakat Kota Pasuruan merekomendasikan bahwa strategi dalam perencanaan partisipatif adalah menggunakan pendekatan pemberdayaan SDM, Ekonomi dan Lingkungan. Tujuan
utama
metode
ini
adalah
untuk
menghasilkan
rancangan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keadaan
masyarakat
serta
mengembangkan
kemampuan
masyarakat dalam mengkaji keadaan mereka sendiri kemudian melakukan perencanaan dan tindakan. Pemilihan strategi perencanaan pembangunan yang tepat diperlukan
agar
misi
yang
telah
ditetapkan
dapat
tercapai.
Pendekatan analisis SWOT (Strengh, Weakness, Opportunity, Threat) yaitu untuk melihat komplektisitas permasalahan sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang. Analisis SWOT dimaksud merupakan metode analisis internal dan eksternal yang bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi. Sehingga dapat membantu pengambilan keputusan strategi perencanaan yang tepat.
Faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan
organisasi,
berasal
dari
lingkungan
internal
dan
eksternal
organisasi.
1. Lingkungan Internal Analisis terhadap lingkungan internal Bappeda Kota Pasuruan menunjukkan hasil sebagai berikut: a. Kekuatan (Strengh), yaitu situasi dan kemampuan internal bersifat positif yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan strategis dalam mencapai visi dan misi meliputi : Renstra Bappeda 2011-2015
29
1. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan; 2. Komposisi latar belakang jenjang pendidikan dan disiplin ilmu yang beraneka ragam; 3. Lembaga yang terbuka, akomodatif serta memiliki akses terhadap kebijaksanaan daerah dan instansi-instansi teknis
serta
lembaga-lembaga
yang
terkait
dengan
perencanaan pembangunan Kota Pasuruan; 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai; 5. Situasi kerja yang kondusif.
b. Kelemahan (Weakness), yaitu situasi dan ketidakmampuan internal yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai visi dan misi : 1. Kualifikasi sumber daya manusia belum memenuhi kapasitas kebutuhan organisasi; 2. Belum terpenuhinya dokumen pendukung perencanaan pembangunan; 3. Belum maksimalnya koordinasi antar bidang; 4. Belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung perencanaan; 5. Belum
maksimalnya
pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi.
2
Lingkungan Eksternal a. Peluang (Opportunity) 1. Peran
perencanaan
semakin
strategis
dalam
pembangunan; 2. Kepercayaan dan dukungan pimpinan daerah serta stake holders terhadap hasil-hasil perencanaan pembangunan semakin meningkat; 3. Terbukanya
kesempatan
untuk
meningkatkan
profesionalisme aparatur pemerintah; Renstra Bappeda 2011-2015
30
4. Perkembangan
informasi
dimanfaatkan
dan
untuk
teknologi
yang
meningkatkan
dapat
kualitas
perencanaan pembangunan. 5. b. Ancaman (Threat) 1. Instabilitas politik, ekonomi dan informasi; 2. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
2.5.2. Faktor Kunci Keberhasilan Berdasarkan analisa tersebut diatas, asumsi yang dapat diambil sebagai faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Kelembagaan yang mengatur tugas pokok dan fungsi Bappeda secara jelas; 2. Tersedianya SDM yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas; 3. Tersedianya
sarana
dan
prasarana
yang
memadai
dalam
mendukung kelancaran penyelenggaran perencanaan; 4. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal; 5. Adanya evaluasi dan pelaporan yang efektif; 6. Optimalnya koordinasi antar SKPD yang diharapkan dapat berdampak pada meningkatnya komitmen untuk merealisasikan rencana kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.
Renstra Bappeda 2011-2015
31
BAB III VISI dan MISI
3.1.
Visi dan Misi Bappeda Kota Pasuruan
3.1.1.Visi Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Berdasarkan hal tersebut, maka penetapan visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Adapun visi pembangunan Kota Pasuruan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah “Terwujudnya Kota Pasuruan sebagai Kota Industri, Perdagangan dan Jasa yang dilandasi Iman dan Taqwa Menuju Masyarakat Sejahtera”. Visi tersebut secara nyata harus mampu memberikan perhatian bagi pembangunan Kota Pasuruan 5 (lima) tahun
kedepan.
Pada
hakekatnya,
proses
perumusan
dan
penetapan visi Bappeda adalah menggali gambaran, keinginan dan cita-cita bersama mengenai masa depan organisasi; berupa kondisi yang ingin diwujudkan dan didukung dengan komitmen seluruh personil dalam proses pencapaiannya. Perumusan visi Bappeda 2011 – 2015 dilakukan dengan mengacu pada visi Walikota Pasuruan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pasuruan 2011 – 2015. Selain itu, rumusan visi Bappeda merupakan kristalisasi uraian tupoksi Bappeda, sebagaimana terkandung dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun visi Bappeda 2011 – 2015 adalah sebagai berikut: “MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIPATIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL”.
Renstra Bappeda 2011-2015
32
Rumusan visi Bappeda di atas merupakan model masa depan organisasi, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama, diyakini
dan
didukung
oleh
seluruh
personil
Bappeda.
Visi
merupakan keinginan dan pernyataan moral, yang menjadi dasar atau rujukan dalam menentukan arah dan kebijakan Bappeda, menuju masa depan perencanaan pembangunan Kota Pasuruan yang lebih baik. Secara filosofis, visi adalah the what, yaitu berupa gambaran masa depan yang ingin kita bangun. Oleh karena itu visi lebih berkarakter psiko-material, yang memuat cita-cita, keinginan, kemauan dan harapan. Guna mengukur sejauhmana upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam mencapai visi Bappeda, maka perlu dirumuskan indikan-indikan yang dapat dijadikan sebagai kriteria dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi.
Perencanaan
pembangunan
daerah
dapat
dikatakan
berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut : 1. Partisipatif Paradigma rencana pembangunan dalam dasawarsa terakhir, seiring dengan semangat otonomi daerah, mengalami pergeseran menuju pengarusutamaan nilai-nilai pemberdayaan sumber daya lokal. Pelaksanaan pembangunan yang kurang memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom), yang berujung
pada
marginalisasi
potensi
sumber
daya
lokal
merupakan alasan yang melatarbelakangi terjadinya pergeseran paradigma pembangunan di atas. Penyusunan rencana pembangunan didasarkan pada pemberdayaan
sumber
daya
lokal,
yang
diarahkan
pada
pengembangan potensi lokal. Namun demikian, bukan berarti perencanaan pembangunan daerah bersifat eksklusif yang membatasi
diri
terhadap
dinamika
nasional
dan
global.
Paradigma berpikir yang digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan yang berorientasi pada pengembangan potensi
Renstra Bappeda 2011-2015
33
lokal adalah think globally, but act locally atau berpikir global, namun bertindak lokal. Kota Pasuruan memiliki beragam sumber daya lokal beserta potensi-potensinya. Karakter masyarakat Kota Pasuruan yang
religius
juga
diyakini
mampu
menjadi
dasar
pengembangan nilai kearifan lokal, yang akan membawa dampak positif bagi pemberdayaan potensi lokal Kota Pasuruan. Pemberdayaan sumber daya lokal hanya bisa dilaksanakan, apabila tersedia ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai evaluasi hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor
25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , secara jelas
mengatur
penyediaan
ruang
bagi
publik,
untuk
berpartisipasi dalam penyusunan rencana pembangunan. Selain itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 secara lebih tegas mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang) pada berbagai jenjang pemerintahan, baik tingkat kelurahan,
kecamatan
sampai
tingkat
kota.
Musrenbang
merupakan forum yang dirancang sebagai ruang partisipasi bagi publik dalam penyusunan rencana pembangunan. Bappeda Kota Pasuruan menghendaki implementasi perencanaan partisipatif bukan hanya berhenti pada sekedar melaksanakan
Musrenbang,
namun
lebih
dari
itu, fokus
perencanaan partispatif adalah pemberdayaan stake holders (pemangku-kepentingan atau masyarakat) dalam memahami dan memilih alternatif pemecahan terbaik atas permasalahan pembangunan di sekitar mereka. Harapannya, kemampuan tersebut akan membantu stake holders dalam mengoptimalisasi forum
Musrenbang
sebagai
sarana
untuk
membangun
perencanaan partisipatif, demi mewujudkan pembangunan Kota Pasuruan yang berbasis sumber daya lokal.
Renstra Bappeda 2011-2015
34
2.
Transparan Proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dengan menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun
atas
memperoleh
dasar
kebebasan
informasi-informasi
dan yang
kesetaraan
untuk
berkaitan
dengan
kepentingan penyusunan rencana pembangunan oleh mereka yang membutuhkan. Penyediaan informasi dapat diwujudkan dalam beragam bentuk, diantaranya adalah penyusunan buku yang memuat data-data hasil pembangunan, maupun pengkajian potensi dan masalah pembangunan. Bahkan dalam era digitalisasi ini, penyediaan informasi dapat dilakukan melalui jejaring dunia maya (internet), diantaranya, adalah melalui pembangunan Sistem Infomasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). 3.
Akuntabel Inti adalah
konsep segala
pembangunan
akuntabel aktivitas
yang
atau
dalam
hasilnya
ketertanggungjawaban penyusunan dapat
rencana
diukur
dan
dipertanggungjawabkan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, semakin
mempertegas
tuntutan
bahwa
perencanaan
pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa penyusunan program dan kegiatan harus dilakukan dengan pendekatan kinerja, serta harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja. Lebih lanjut,
target
pencapaian
dipertanggungjawabkan
pada
kinerja akhir
tersebut
tahun
harus
perencanaan.
Manifestasi dari tuntutan tersebut adalah adanya kewajiban untuk menyusun Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (IPPD), Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (LPPD) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kepala Daerah. Bahkan pada tingkat perencanaan program dan kegiatan, setiap SKPD Renstra Bappeda 2011-2015
35
diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sebagai
suatu
lembaga
perencanaan,
produk
perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat diandalkan, dalam arti merupakan alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal yang sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta dapat diimplementasikan pada kurun
waktu
tertentu.
Selain
menjadi
suatu
institusi
perencanaan yang handal, Bappeda juga menginginkan menjadi suatu lembaga yang kredibel dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi dan profesionalisme.
3.1.2. Misi Perumusan misi Bappeda, menuntut pemahaman terhadap alasan yang melatarbelakangi keberadaan Bappeda sebagai institusi perencana pembangunan. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pembangunan bersifat lintas sektor, demi efektifitas pemecahan masalah-masalah yang juga berpola saling terkait dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan institusi perencana yang memiliki wewenang
untuk
menjamin
terintegrasinya
pelaksanaan
pembangunan. Sebagai perencanaan berperan
institusi
pemerintah
pembangunan
daerah,
yang
ditugaskan
Bappeda
secara
dibidang proaktif
dalam menentukan arah kebijakan dalam mencapai
tujuan pembangunan daerah, melalui pelaksanaan analisis kajian potensi dan masalah pembangunan. Oleh karena itu Bappeda dibekali dengan wewenang untuk melaksanakan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam menjalankan fungsi koordinasi tersebut, lembaga perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan rencana dari SKPD, akan tetapi harus mampu bertindak Renstra Bappeda 2011-2015
36
tegas sebagai “motor penggerak” yang dapat mengakomodasi, menganalisis,
dan
menjabarkan
permasalahan
pembangunan
melalui hasil monitoring dan evaluasi. Sejalan dengan fungsi koordinator tersebut, Bappeda juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaan sesuai dengan instrumen pembangunan yaitu aspek keruangan (lintas kewilayahan) dan non keruangan (lintas bidang/sektor/urusan pembangunan), dimana orientasinya
akan
menekankan
pada
suatu
perpaduan
dan
keseimbangan kedua pendekatan tersebut. Fungsi sebagai koordinator perencanaan dan monitoring evaluasi hasil pembangunan merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi eksistensi Bapppeda yang melekat dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bappeda. Menimbang alasan yang melatarbelakangi
keberadaan
dan
visi
Bappeda
yang
ingin
diwujudkan dalam lima tahun ke depan, maka dirumuskan misi Bappeda 2011-2015 sebagai berikut: 1.
Meningkatkan kompetensi institusi perencana yang ditunjang dengan efektivitas administrasi perkantoran.
2.
Memantapkan
partisipasi
dan
sinergitas
perencanaan
pembangunan. 3.
Meningkatkan
peran
perencanaan
pembangunan
dalam
mengidentifikasi dan mengembangkan potensi lokal di bidang sosial-budaya dan ekonomi 4.
Meningkatkan
akuntabilitas
perencanaan
pembangunan
melalui pengendalian dan evaluasi
3.2
Tujuan dan Sasaran Misi Tujuan
merupakan
penjabaran
atau
implementasi
dari
pernyataan misi. Melalui formulasi rumusan tujuan dalam Rencana Strategis, maka Bappeda dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan
tujuan
memiliki
keterkaitan
erat
dengan
pertanggungjawaban pencapaiannya. Tujuan yang dirumuskan Renstra Bappeda 2011-2015
37
harus
computable
agar
upaya
pertanggungjawabannya
dapat
tercapai secara obyektif dan terukur. Berdasarkan misi yang telah dirumuskan, maka disusun tujuan dan sasaran sebagai berikut: 1. Misi
: Meningkatkan kompetensi institusi perencana yang ditunjang dengan efektivitas administrasi perkantoran Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan Bappeda Sasaran 1a : Meningkatnya personil Bappeda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Sasaran 1 b : Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan perencanaan Indikator 1a : Jumlah personil yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Indikator 1b : Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan perencanaan Tujuan 2 : Meningkatkan kinerja administrasi perkantoran Sasaran 2 : Meningkatnya kelancaran penyelesaian tugastugas perkantoran Indikator 2 : Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan tugas perkantoran dalam satu tahun
2. Misi Tujuan Sasaran 1 Indikator 1 Sasaran 2
Indikator 2
Renstra Bappeda 2011-2015
: Memantapkan partisipasi dan sinergitas perencanaan pembangunan : Tersusunnya rencana pembangunan daerah yang berbasis pengembangan potensi lokal : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan : Jumlah program-kegiatan usulan masyarakat yang diakomodir RKPD : Meningkatnya keterpaduan antara perencanaan dengan penganggaran program-kegiatan pembangunan : Proporsi program-kegiatan RKPD yang diakomodir PPAS dengan total program-kegiatan RKPD
38
3. Misi
Tujuan 1
Sasaran 1 Indikator 1 Tujuan 2 Sasaran 2 Indikator 2 Tujuan 3 Sasaran 3 Indikator 3
4. Misi Tujuan Sasaran Indikator
3.3.
: Meningkatkan peran perencanaan pembangunan dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi lokal di bidang sosial-budaya dan ekonomi : Menyusun dokumen perencanaan, penelitian dan kajian pembangunan yang mampu mengakselerasi pengembangan potensi lokal : Meningkatnya ketersediaan dokumen perencanaan, penelitian dan kajian pembangunan : Jumlah dokumen perencanaan, penelitian dan kajian yang dihasilkan : Meningkatkan ketersediaan data-data pembangunan yang handal (reliable) : Meningkatnya jumlah buku-buku data statistik pembangunan : Jumlah buku data statistik yang dihasilkan : Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah : Meningkatnya jumlah urusan pemerintahan yang dikoordinasikan : Jumlah urusan/SKPD/program yang dikoordinasikan
: Meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan melalui pengendalian dan evaluasi : Mewujudkan ketertanggungjawaban penyelenggaraan urusan pemerintahan : Meningkatnya kuantitas dan kualitas laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan : Jumlah penyusunan dokumen dan operasional aplikasi; serta pelaksanaan aktivitas terkait pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan urusan pemrintahan
Strategi dan Arah Kebijakan Upaya ditetapkan
pencapaian untuk
tujuan
memecahkan
melalui masalah,
strategi
yang
memerlukan
telah suatu
koridor agar penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Untuk itu perlu dirumuskan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan Kota Pasuruan 2011 – 2015. Renstra Bappeda 2011-2015
39
Strategi
perencanaan
pembangunan
diperlukan
untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dan dituangkan dalam bentuk kebijakan, program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusun strategi berupa kebijakan sebagai berikut: 1.
Strategi untuk meningkatkan kualitas kinerja SDM Bappeda, khususnya personil perencana pembangunan, kebijakan yang dilakukan adalah melaksanakan fasilitasi kursus, pendidikan dan pelatihan perencanaan.
2.
Strategi untuk menguatkan peran aktif pemangku kepentingan dalam berkontribusi terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, kebijakan yang dilakukan adalah dengan: a. Mengoptimalkan membantu
peran
kinerja
partisipatif
stakeholder
penyusunan
dalam
perencanaan
dan
pelaksanaan pembangunan daerah. b. Memantapkan sistem koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. 3.
Strategi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data-data pembangunan,
kebijakan
yang
dilakukan
adalah
meningkatkan inovasi kajian-kajian perencanaan, ketersediaan data/informasi teknologi
guna
daerah
dan
meningkatkan
meningkatkan kualitas
pemanfaatan
perencanaan
dan
penyebaran informasi perencanaan secara luas. 4.
Strategi untuk mensinergikan peran perencanaan bidang ekonomi, sosial-budaya, prasarana, data statistik, penelitian dan pengembangan. dalam menunjang optimasi perencanaan pembangunan daerah, kebijakan yang dilakukan adalah: 1. Meningkatkan kualitas perencanaan umum pembangunan daerah. 2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penataan ruang daerah dalam rangka pengembangan investasi pemerintah dan swasta
Renstra Bappeda 2011-2015
40
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan yang telah tersusun akan dijabarkan ke dalam programprogram, selanjutnya program akan diwujudkan menjadi kegiatankegiatan sebagai suatu actions plan. Sehingga akan terbentuk kerangka rencana kerja yang sistematis diantara visi dan misi, strategi, kebijakan, program
dan
kegiatan
dalam
mendorong
percepatan
perencanaan
pembangunan. Sebagai dokumen perencanaan yang saling mempedomani, penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra Bappeda Kota Pasuruan 2011 – 2015, harus mengacu pada program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD Kota Pasuruan 2011– 2015, yaitu: 1.
Meningkatkan
cakupan
layanan
dan
kualitas
kesehatan
masyarakat; 2.
Meningkatkan partisipasi dan kualitas pendidikan;
3.
Menciptakan kesempatan kerja dan iklim usaha yang kondusif;
4.
Menyediakan Infrastuktur kota, sarana dan prasarana dasar, serta tata ruang/lingkungan yang nyaman;
5.
Mewujudkan pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik;
6.
Meningkatkan kualitas iman dan taqwa
7.
Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara layak.
Berdasarkan agenda-agenda diatas, maka dirumuskan program dan kegiatan menurut pembidangan Bappeda Kota Pasuruan sebagai berikut:
Renstra Bappeda 2011-2015
41
No
Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
2011 Satuan Target
Capaian Awal Tahun
Target
Rp 000
2012
Target
Target Kinerja Outcome dan Output 2013 2014
Rp 000
Target
Rp 000
Target
Rp 000
2015
Target
Rp 000
Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dan Sinkronisasi APEKSI Penyusunan pelaporan dana Dekonsentrasi, dana Tugas Pembantuan, Dana alokasi Khusus Program Perencanaan Pembangunan Daerah Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Forum SKPD Sinkronisasi Perencanaan Program/Kegiatan 2012 Penyusunan Rancangan RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penetapan RKPD Verifikasi program/kegiatan PAK APBD 2011 Pemeliharaan sistem Informasi Pembangunan Penyusunan Data Base perencanaan Pembangunan Pendampingan Aplikasi Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Operasional Tim
Renstra Bappeda 2011-2015
42
koordinasi penanggulangan kemiskinan Penyusunan Rancangan RPJMD 2016-2020 Musrenbang RPJMD 2015 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Pelaksanaan sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Program Pembangunan Bidang Pendataan Pembinaan Pengelola Data Tahun 2015 Penyusunan Pasuruan Dalam Angka Tahun 2015 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2012 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan 2015 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa
Renstra Bappeda 2011-2015
43
Jabatan 2010-2015 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan PDRB Kota Pasuruan Koordinasi Program Pembangunan Bidang Ekonomi Penyusunan Inflasi Berdasarkan IHK Kota Pasuruan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi Penyusunan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Kota Pasuruan Penyusunan ILOR (Incremental Labour Output Ratio) Kota Pasuruan Tata Kelola Ekonomi Kota Pasuruan Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan Penyusunan rencana strategis pengembangan pembangunan wilayah pesisir Skenario Perencanaan pembangunan ekonomi Kota Pasuruan Penyusunan Pola Kemitraan Pengembangan Agribis Kota Pasuruan Penyusunan Masterplan Pengembangan UMKM
Renstra Bappeda 2011-2015
44
Pemetaan Potensi Unggulan UMKM Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Penyusunan Rencana Strategis Sanitasi Kota (SSK) dan Lanjutan Fasilitas Pokja Perubahan Iklim di kota Pasuruan dan Lanjutan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (PAK) Evaluasi Rencana Sistem Pengelolaan Persampahan Kota Pasuruan Rencana Pembangunan Unit Pengelolaan Daur Ulang Sampah Plastik di Kota Pasuruan Penyusunan AMDAL Jalan Lingkar Utara (JLU) Kota Pasuruan Rencana Tindak Lanjut Studi Penanganan Banjir (Balai PPSAW Gembong Pekalen) Kota Pasuruan Evaluasi Penyusunan Masterplan Drainase di Kota Pasuruan Perencanaan Tata Ruang Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Kota Pasuruan Monitorung dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang
Renstra Bappeda 2011-2015
45
Prasarana Perkotaan Penataan Ruang Kawasan Pesisir dan Hutan Bakau Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kota Pasuruan. Penyusunan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Pemukiman Daerah Kota Pasuruan (PAK) Penyusunan Zonasi Tata Ruang Kota Pasuruan Penyusunan Ruang milik Jalan Kota Pasuruan Penyusunan Pemetaan Penempatan Rumah Singgah Dinas Transmirasi Tenaga Kerja dan Sosial Penyusunan Kebijakan Penataan Ruang (Izin Pemanfaatan Ruang) Koordinasi Pengembangan Kawasan yang memerlukan pengadaan tanah oleh pemerintah kota pasuruan (Kawasan Wisata Marina, Penempatan Rusunawa, Pembangunan Jalan Tegal Bero, Kawasan Pasar Bugul Kidul) Penataan Lay Out Pasar Karangketug dan Gadingrejo Studi Mitigasi Bencana Kota Pasuruan
Renstra Bappeda 2011-2015
46
Penempatan Titik Hidran Dalam Rangka Penanganan Kebakaran di Kota Pasuruan. Inventariasasi Prasarana Sarana Utilitas (PSU) di Kota Pasuruan dalam rangka keberlanjutan pemeliharaan Peninjauan 5 Tahunan RTRW Kota Pasuruan Tahun 2008 – 2028 Updating Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) Pembuatan Rencana Tapak Taman Wisata Pendidikan Kota Pasuruan Pembuatan Rencana Tapak Pasar Induk Bugul Kidul Rencana Tindaklanjut Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) Interchange gerbang Tol Pasuruan Rejoso Pembuatan Site Plan Kawasan Kantor Kecamatan Baru Peninjauan Kembali Tatanan Transportasi Lokal Kota Pasuruan Evaluasi Penanganan Rumah Tidak Layak huni di Kota Pasuruan. Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Kawasan Pelabuhan Pasuruan Program Perencanaan Pembangunan Sosial
Renstra Bappeda 2011-2015
47
Budaya Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pasuruan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) Kota Pasuruan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Bidang Sosial Budaya Koordinasi Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Penyusunan Rencana Pemberdayaan Perempuan pada Sektor Publik Penyusunan Grand Desain Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja Srtategi Peningkatan Kualitas Sekolah Swasta di Kota Pasuruan Perencanaan Kota Sehat Operasional Bantuan Sosial Forum Komunikasi Kota Sehat Evaluasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Penyusunan Penyusunan Rancangan Kegiatan Perlindungan Kesehatan Ibu dan Anak Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Study Pengembangan
Renstra Bappeda 2011-2015
48
Kepariwisataan di Kota Pasuruan Kajian Pelestarian Bangunan bersejarah dan seni budaya di Kota Pasuruan Study Pengembangan kesenian Tradisional Kota Pasuruan Penyusunan Konsep Landmark Kota Pasuruan Study Pengembangan P3GI, Perusahaan Industri SIN A, Jipang Cap Jangkar dan Roti Matahari sebagai Education Industrial Tourism Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Study Penelitian dan Pengembangan Positioning Dampak jaringan Ritel/Besar terhadap keberadaan pasar Tradisional Kajian Pemanfaatan Limbah Kulit Kerang Kota Pasuruan Penelitian Tentang Perlakuan Bahan Baku Mebelair sebagai upaya Peningkatan Mutu Mebelair Study Pengelolaan Retribusi Keparkiran Kota Pasuruan Kajian Tata Kelola Ketahanan Pangan Kota Pasuruan Penelitian Dampak
Renstra Bappeda 2011-2015
49
Ekonomi Pembangunan JLU, Jalan Tol Gempol Rejoso dan Pelabuhan Kota Pasuruan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Study Penataan Reklame di Kota Pasuruan Study Pengembangan Education Turism di Kota Pasuruan Program Pembangunan Bidang Pendataan Diseminasi Hasil-hasil Penelitian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan LITBANG Study Tata Kelola Kearsipan Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Study Kelayakan Pembangunan Rumah Susun Sewa di Kota Pasuruan Study Kelayakan Perpustakaan Kota Pasuruan Penelitian dan Pemetan Zona Politik di Kota Pasuruan (pasca Pemilu Leagislatif 2014) Evaluasi Penyelenggaraan Tugas Desentralisasi Pemerintah Kota pasuruan
Renstra Bappeda 2011-2015
50
Penelitian Dampak Ekonomi Pembangunan JLU, Jalan Tol Gempol Rejoso dan Pelabuhan Kota Pasuruan Program Penataan Tata Ruang Study Penataan Tata Ruang wilayah Pesisir Kota Pasuruan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Study Pengoptimalan Fungsi sungai gembong, sungai petung, dan sungai welang di Kota Pasuruan
Renstra Bappeda 2011-2015
51
BAB V PENUTUP
Rencanan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Pasuruan
2011
–
2015,
disusun
sebagai
konsekuensi
dari
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dilakukan
Pembangunan
dengan
mengacu
Nasional, pada
yang
Rencana
dalam
penyusunannya
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2011 – 2015. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan, yang difasilitasi oleh kerangka anggaran APBD Kota Pasuruan. Sekaligus bermanfaat untuk mengevaluasi hasilhasil kinerja Bappeda yang telah dilaksanakan. Prioritas program/kegiatan yang telah di susun berdasarkan relevansi materi RPJMD Kota Pasuruan 2011 -2015, diutamakan difasilitasi melalui kerangka anggaran maupun kerangka kebijakan, di samping
itu
kegiatan
non
prioritas
atau
kegiatan
reguler
tetap
dialokasikan untuk mendukung percepatan program/kegiatan yang telah dipriolitaskan. Prioritas kegiatan di susun berdasarkan sensitivitas sasaran sektor maupun kontribusinya terhadap capaian kinerja. Keberhasilan
perencanaan
pembangunan
daerah
sangat
di
tentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan di siplin dari para pelaku pembangunan, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan kedepan serta mengurangi permasalahan yang ada,
dan
diharapkan
dapat
meningkatkan
aktivitas
pertumbuhan
ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menyongsong perjalanan 5 (lima) tahun mendatang, nampaknya keharmonisan segenap pelaku pembangunan masih tetap akan memainkan peranan penting, khususnya dalam menentukan tingkat keberhasilan dan pemahaman terhadap tugas masing-masing, untuk itu sumber daya pembangunan perlu terus dikembangkan secara profesional.
Renstra Bappeda 2011-2015
52
Rencana Strategis Bappeda Kota Pasuruan tahun 2011 – 2015 yang
telah
menjadi
komitmen
bersama ini, diharapkan benar-benar
akan menjadi acuan kerja bagi setiap personil yang ada dilingkungan Bappeda Kota Pasuruan untuk 5 (lima) tahun kedepan .
Renstra Bappeda 2011-2015
53