BAB I P E N D A H U L U A N

Perubahan Rencana Strategis 2011-2015.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagaimana diketahui bahwa Renstra Kabupaten bandung 2010-2015 telah dilaksanakan dan dijadikan pedoman sebagai arah kebijakan dan penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam pelaksanaanya berkaitan dengan capaian program, Investasi, Investor dan izin yang diterbitkan oleh BPMP Kab. Bandung. Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan Badan Koordinasi Penanamn Modal (BKPM RI) menerbitkan Perka BKPM RI No. 14 tahun 2011 tentang standar pelayanan minimal pada Kab/Kota di Indonesia.

Terdapat tujuh

pelayanan dasar sebagai pedoman/acuan pada SPM dimaksud yang terdiri dari: 1.

Kebijakan Penanaman Modal

2.

Kerjasama Penanaman Modal

3.

Promosi Penanaman Modal

4.

Pelayanan Penanaman Modal

5.

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

6.

Penyelesaian data di Sistem Informasi Penanaman Modal

7.

Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Bagi Pemerintah Kabupaten Bandung adanya SPM khususnya pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan merupakan acuan dan atau pedoman dalam meningkatkan pelayanan pada Penanaman Modal dan Perizinan. Juga sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta sinergitas program lintas sektoral yang berkaitan dengan koordinasi dan konsultasi dalam rangka meningkatkan dan akurasi data pada kegiatan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Bandung.

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung

1


Dalam rangka tindak lanjut dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI diatas maka terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPMP harus menyesuaikan dengan tujuh pelayanan dasar pada SPM sehingga perlu adanya penyesuaian dan perubahan Renstra BPMP tahun 2010-2015

1.2 Landasan Hukum Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1.2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 1.2.2. Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 1.2.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional; 1.2.4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 1.2.5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal; 1.2.6. Inpres Nomor 3 Tahun 2006, tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi; 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 1.2.8. Permendagri

Nomor

24

Tahun

2006,

tentang

Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 1.2.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 1.2.10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat; .2.10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan Standar Perizinan Terpadu Satu Pintu di Jawa Barat; Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung

2


1.2.11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat; 1.2.12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung; 1.2.13. Peraturan

Bupati

Penyelenggraan

Bandung Pelayanan

Nomor

42

Perizinan

Tahun Terpadu

2012 pada

Tentang Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung sebagai perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Kabupaten Bandung; 1.2.15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 yaitu : a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Bandung; b) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan kabupaten bandung; c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan kabuapten Bandung; Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung

3


Tujuan disusunnya Rencana Strategik Badan Penanaman Modal dan Perizinan kabupaten Bandung, yaitu : 1) Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai

program

dan

kegiatan

yang

akan

dilaksanakan

dalam

pembangunan bidang penanaman modal dan perijinan di Kabupaten bandung; 2) Untuk

memudahkan

bagi

para

pemangku

kepentingan

dalam

pembangunan penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Bandung; 3) Mengarahkan pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan di Kabupaten bandung pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun lima tahun ke depan.

1.4 Sistimatika Penulisan Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan renstra Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung; BAB II Menjelaskan Gambaran Umum Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten bandung, meliputi: tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan kabupaten bandung, sumber daya yang dimiliki dan kinerja, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan; BAB III membahas Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban oleh badan Penanaman Modal Perizinan kabupaten Bandung. Pada bab ini dipaparkan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi serta program Bupati dan Wakil Bupati Bandung dan penentuan isu-isu strategis; Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung

4


BAB IV dijelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten bandung; BAB V menguraikan rencana program dan kegiatan sebagai penjabaran dari stratyegi kebijakan yang ditetapkan, serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; BAB VI menjelaskan incikator kinerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan kabupaten Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung; BAB VII Penutup.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD


5


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung; Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung Badan ini sebagai pengembangan dari Kantor Penanaman Modal Daerah Kabupaten Bandung, sebagai lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Perijinan ditetapkan dalam Surat Peraturan Bupati No. 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu Menyusun dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Perijinan yang meliputi Promosi dan Penggalian Potensi Penanaman Modal, Pengendalian dan Kerjasama Penanaman Modal, Perijinan serta melaksanakan ketatausahaan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Penanaman Modal

dan

Perijinan

Kabupaten

Bandung

mempunyai

fungsi

:

Melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Perijinan yang meliputi

Promosi Investasi,

Kerjasama, Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu serta pelayanan teknis administrasi ketatausahaan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung terdiri dari : (1) Kepala Badan; (2) Sekretariat , membawahkan : a. Sub Bagian Penyusunan Program; Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung

6


b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c. Sub Bagian Keuangan. (3) Bidang Promosi dan Pengendalian Potensi Penanaman Modal, membawahkan : a. Sub Bidang Promosi Peluang Investasi Penanaman Modal; b. Sub Bidang Pengendalian Potensi Penanaman Modal. (4) Bidang Pengendalian dan Kerjasama Penanaman Modal, membawahkan: a. Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal; b. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal. (5) Bidang Perijinan, membawahkan : a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Perijinan; b. Sub Bidang Pengolahan dan Penerbitan Perijinan. (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumberdaya BPMP a. Kondisi Sumberdaya Manusia BPMP Kabupaten Bandung Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung

7


Kondisi dan potensi yang ada di BPMP Kabupaten Bandung merupakan faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai Visi dan Misi BPMP Kabupaten Bandung, adapun faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain : Struktur

organisasi

BPMP

Kabupaten

Bandung

berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;

No 1

-

Tabel1 Perbandingan Jabatan Struktural Organisasi BPMP Perda No. 7 Keterangan Nama Jabatan 2001 Eselon IIb 1

2

Eselon IIIa

1

3

Eselon IIIb

3

4

Eselon IVa

9

Jumlah

14

Pegawai BPMP sebagian besar berpendidikan sarjana, hal ini merupakan

salah

satu

pendorong

dan

modal

dasar

untuk

menciptakan profesionalisme berencana. Tabel II Komposisi Pegawai BPMP Berdasarkan Golongan Per 1 April 2010 No 1 2 3 4

Golongan

Jumlah

Jumlah

21 27 7 55

I II III IV

Tabel III Komposisi Pegawai BPMP Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2013 No Pendidikan Jumlah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung

8


1 2 3 4 5 6

-

SLTP SLTA Akademi Strata 1 (S1) Strata 2 (S2) Strata 3 (S3) Jumlah

1 26 3 13 12 55

Sistem jaringan informasi yang dimilik BPMP terakses dengan www.bandungkab.go.id

-

Tersedianya sarana dan prasarana kerja di BPMP Kabupaten Bandung yang cukup memadai dapat membantu dalam menunjang kinerja pelayanan publik

b. Sumberdaya Sarana dan Prasarana 1. Gedung Kantor 2. Ruang Pelayanan 3. Kendaraan Bermotor 4. Peralatan Elektronik

2.3 Kinerja Pelayanan BPMP Kinerja Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Bandung sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelaksanaan pembangunan penanaman modal dan perizinan. Dilihat dari segi geografis Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai banyak potensi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Potensi sumber daya alam seperti : Potensi Industri, Potensi Wisata, Potensi Agriculture, Potensi Agrobisnis, dan banyak lagi potensi lainnya Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung

9


yang masih harus digali dan dikembangkan dengan berbagai kajiankajian ilmiah, sehingga dapat menjadikan daya tarik bagi para investor. Potensi sumber daya manusia, seperti : perguruan tinggi, lembagalembaga penelitian dan lainnya merupakan sisi lain yang menarik dan dapat menjadi modal yang baik dalam rangka menggali dan mengembangkan berbagai potensi alam di Kabupaten Bandung.

Namun demikian, berdasarkan hasil pendataan dan pengamatan Badan Penanaman Modal dan Perijinan, bahwa investor yang berminat untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Bandung masih belum pulih bila dibandingkan dengan pada saat sebelum terjadinya krisis, apalagi ditambah dengan terjadinya krisis global sekarang ini, keadaan ini sebagai konsekuensi yang terjadi secara nasional dan global. Adapun sebagai gambaran perkembangan investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Bandung sampai tahun 2013, adalah sebagai berikut: Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA di Kabupaten Bandung Berdasarkan LKPM Tahun 2010 s.d. 2013 Tahun

Jumlah Proyek

Realisasi Investasi (Rp.)

2010 2011 2012 2013

6 18 76 29

386.120.983.016,00 462.234.306.778,00 3.692.192.487.389,00 2.716.672.903.833,00

Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Asing 6.270 12 10.188 41 45.125 114 32.936 62

Sumber : LKPM Tahun 2010-2013, diolah. (periode Januari s.d Desember 2013)


10


PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013 BERDASARKAN LKPM DAN SURAT IZIN USAHA LAINNYA TAHUN 2011 - 2013 No

Tahun

Jumlah Proyek PMDN

PMA

TOTAL

38

37

77

Nilai Investasi Rp.

Total (Rp)

Keterangan

646.585.771.663,0

PMDN

294.579.517.116,0

1

2011 2158 36 38

2

38

2.050.898.602.935,0 140.658.700.900,0

IUI

337.163.675.000,0

PMDN

2012

96.025.000.000,0

23

6

SIUP

76 3045

3

PMA 3.132.722.592.614,0

6.302.943.075.739,0

PMA

5.869.754.400.739,0

IZIN USAHA

1.772.534.698.333,0

PMDN

29

2013

944.138.205.500,0

2439

8.248.373.475.002,0

5.531.700.571.169,0

PMA IZIN USAHA

Sumber : BPMP Kabupaten Bandung.

2.4 Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi Ke Depan Berdasarkan Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/kota , berisi 7 indikator Standar Pelayanan Minimal ,yaitu : 1. Kebijakan Penanaman Modal 2. Kerjasama Penanaman Modal 3. Promosi Penanaman Modal 4. Pelayanan Penanaman Modal 5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 6. Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal 7. Diklat Penanaman Modal


11


2.5 Kekuatan,Kelemahan,Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMP A. •

Kekuatan (Strengh) Perubahan Kelembagaan berdasarkan Perda 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah dari

Kantor Penanaman

Modal Daerah menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung •

Perbup 42 Tahun 2012 tentang penyelenggraan PPTSP sebagai perubahan atas Perbup 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PPTSP dan Perbup 14 Tahun 2008 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan non Perizinan

•

Regulasi lainnya hasil prolegda BPMP Tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu 7 Perda dan 7 Perbup Penanaman Modal

B. Kelemahan (Weakness) •

Masih adanya Perizinan dan non perizinan yang di proses di masingmasing OPD

•

Pelimpahan Perizinan dan non perizinan dari OPD belum di sertai Regulasi Perda dan perbup

•

Sumber daya manusia belum sesuai keahlian di bidang masing-masing

C. Peluang (Opportunity) •

Banyaknya Penawaran Pengembangan Sumber Daya Manusia berupa Diklat dan Bimtek baik dari Lembaga /Departemen maupun non Departemen/swasta

•

Banyaknya tawaran pameran promosi investasi di dalam negeri maupun luar negeri


12


D. Tantangan (Threat) •

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi;

•

Pasar bebas

•

Inmendagri Nomor 570 Tahun 2012 Tentang Percepatan Pemberian Izin dan Non Izin

•

OPD yang akan menyerahkan perizinan dan non perizinan


13


BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 1. Anggaran penyelenggraan pameran promosi investasi yang masih terbatas 2. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Bandung; 3. Belum terbentuknya regulasi tentang RDTRK di Wilayah Kabupaten Bandung dan regulasi lainnya termasuk regulasi tentang penyederhanaan perizinan dan non perizinan yang akan menunjang dalam pengembangan investasi di Kabupaten Bandung 4. Sumber daya manusia yang belum memadai terkait dengan pelimpahan perizinan dan non perizinan. .


14


BAB IV Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

4.1. Visi Menyadari akan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka menarik kembali investor baik PMA maupun PMDN ke Kabupaten Bandung, maka sebelum memulai aktivitasnya sebagai langkah awal kami menyusun dan menginventarisir berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan dibidang penanaman modan dan perijinan termasuk memulihkan dan meningkatkan kepercayaan investor baik PMA maupun PMDN ke Kabupaten Bandung. Dalam rangka memulihkan dan meningkatkan kepercayaan investor baik dari sisi pelayanan, kebijakan, keamanan dan kepastian hukum, diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat dijadikan pegangan dan pedoman bagi para investor di bidang penanaman modal dan perijinan. Untuk itu Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung menyusun Visi dan Misi, sebagai berikut : Menyadari akan hal tersebut, maka Badan Penanaman Modal dan Perijinan mempunyai Visi, yaitu : ” Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif Melalui Pelayanan perijinan Terpadu Satu Pintu Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing ”. Adapun maknanya adalah sebagai berikut : 1. Kondusif

: keadaan situasi dan kondisi yang menunjang investasi

2. PPTSP

: adalah merupakan lembaga yang melayani perijinan dengan prinsif praktis, transparan, dan pasti.

3. Maju

: mempergunakan teknologi dalam pelayanan, baik yang berhubungan dengan investasi, maupun perijinan;

4. Mandiri

: dapat melakukan berbagai program yang berkaitan dengan investasi dan perijinan secara langsung.

5. Berdaya Saing : memiliki nilai strategis baik itu Sumber daya manusia, Sumber daya alam serta infrastruktur lainnya. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung

15


Agar visi tersebut dapat terwujud, maka dirumuskan Misi Badan Penanaman Modal dan Perijinan

Kabupaten Bandung yang didalamnya

mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, remusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BPMP.

4.2. Misi Adapun rumusan Misi BPMP Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: Misi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Adapun untuk mewujudkan Visi di atas dituangkan dalam Misi sebagai beriut : a.

Mengembangkan Sistem Informasi di Bidang Penanaman Modal melalui teknologi;

b.

Merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan investasi;

c.

Meningkatkan pelayanan prima melalui Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);

d.

Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) ke arah aparatur yang profesional, jujur dan akuntabel;

e.

Meningkatkan informasi investasi yang akurat;

f.

Mendorong terwujudnya iklim penanaman modal yang lebih kondusif dan meingkatkan peluang investasi.

4.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan : a. Tersusunnya database dan sistem informasi penanaman modal yang berisi program dan prospek potensi investasi di Kabupaten Bandung; b. Menjaring Investor yang berfasilitas dan non fasilitas untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung; c. Meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan perijinan; Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung

16


d. Tersusun

dan terdatanya potensi investasi yang informatif dan

menguntungkan bagi para calon investor; e. Terlaksananya kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan aturanaturan yang berlaku; f. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan. Sasaran : a. Meningkatnya jumlah investor, baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di Kabupaten Bandung; b. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal dan perijinan; c. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginnya; d. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat di bidang penanaman modal dan perijinan guna melayani para calon investor dan pembuat izin; e. Meningakatnya layanan perijinan melalui PPTSP;

4.4 Strategi : a. Memudahkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi; b. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal; c. Memberikan pedoman dan gambaran kepada investor untuk memilih jenis dan program investasi yang sesuai dengan keinginannya; d. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Badan Penanaman Modal dan Perijinan; e. Membentuk Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).


17


4.5 Kebijakan : a. Merumuskan

dan

meningkatkan

sistem

koordinasi

dengan

dinas/badan/kantor/ bagian dan kelembagaan lainnya; b. Menggali dan mengembangkan potensi-potensi investasi; c. Merumuskan mekanisme pelaksanaan system pelayanan perijinan bagi investor; d. Menginventaris dan menyusun feasibility study terhadp potensi-potensi investasi; e. Merumuskan sistem kerjasama investasi; f. Merumuskan

sistem pembinaan dan pengendalian bidang penanaman

modal dan perijinan; g. Merumuskan sistem promosi invstasi, baik dalam skala Nasional, Regional maupun Internasional; h. Merumuskan

pembangunan

dan

pengembangan

Sistem

Informasi

Penanaman Modal Dan Perijinan i.

Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

penunjang

kegiatan

bidang

penanaman modal dan perijinan; j.

merumuskan sistem peningkatan profsionalisme Sumber Daya Aparatur.


18


BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

5.1. URUSAN WAJIB SKPD 5.1.1. Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor b. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan c.

Kegiatan

penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor d. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor e. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangf.

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

g. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah h. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah i.

Kegiatan penunjang hari-hari besar bersejarah

5.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeulair besar c. Kegiatan pemeliharaanrutin/berkala software, hardware, dan jaringan 5.1.3. Program peningkatan disiplin Aparatur 5.1.4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kerja dan besaran realisasi kinerja

b. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran c. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun


19


5.2. URUSAN WAJIB BELANJA PROGRAM 5.2.1. Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program

peningkatan

Promosi

dan

Kerjasama

Investasi

akan

diimplementasikan dalam kegiatan : a. Peningkatan Koordinasi dalam rangka kerjasama penanaman modal antara pemerintah dengan dunia usaha; b. Peningkatan

kegiatan

pemantauan,

pembinaan,

pengawasan

pelaksanaan penanaman modal; c. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi; d. Penyelenggaraan Pameran investasi e. Peningkatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5.2.2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi akan diimplementsikan dalam kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan kebijakan investasi bagi penyusunan kebijakan infrastruktur; b. Pengembangan system informasi penanaman modal; c. Penyusunan cetak biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal d. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal

5.2.3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah Pada program ini hanya akan terdapat satu kegiatan yaitu: a. Kajian Potensi sumber Daya yang terkait dengan investasi.


20

Perubahan Rencana Strategis 2011-2015. BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Data pada

Program

Indikator

Program

'- Jumlah Ijin

Peningkata

yang

n Promosi

diterbitkan

dan Kerja sama

(20

2011

2012

2013

2014

2015

SKPD

Awal Tahun Perencanaan

k

8.127

10.208

Rp.

12.09.850.00 0

k

Rp.

758

1.266.480.00

k

Rp.

8.200

2.050.000.00

Rp.

k

Rp.

8.200

1.900.00

Rp.

0

k

Rp.

Rp. 9000

0

0

kewenangan )

Investasi Nilai Investasi

Rp. 82.318.127.650

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

215.400.762.94

152.256.615.50

170.000.000.00

175.000.000.00

5

4

0

0

Rp. 190.0 00.00 0.000

Jumlah

83

investor

PMA = 41 PMD N= 75

76

77

79

PMA = 37

PMA = 38

PMA = 39

PMA = 39

PMDN = 38

PMDN = 38

PMDN = 38

PMDN = 40

42

29 (PMA / PMDN)


21

Perubahan Rencana Strategis 2011-2015. Program

'- Nilai

Peningkatan

Investasi

iklim

(PMA/PMDN

Investasi dan

) Sektor

Realisasi

Usaha =

Investasi

primer,sekun

Rp 354.156.876.684

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

3.692.192.487

350.000.00

6.302.943.075

350.000.00

6.500.000.000

.389

0

.739

0

.000

Rp. 350. 000.000

Rp.

Rp.

Rp.

6.600.000.000

450.00

6.700.0

.000

0.000

000

00.000.

(T)

(M)

der dan

(T) (kenaikan)

(T) (kenaikan)

(T) (kenaikan)

(T) (kenaikan)

3.338.035.610

2.610.750.588

197.056.904.7

100.000.000

.705

.350 (170%)

61 (103%)

(101%)

(kenaika n) 100.000 .000 (101%)

tertier

83 PMA = 75 PMA = 37

Jumlah investor

29

PMDN = 38 2194 (Ijin Usaha Lainnya

76

77

79

41

PMA = 38

PMA = 39

PMA = 39

PMDN

PMDN = 38

PMDN = 38

PMDN = 40

3121

4800

4850

(Ijin Usaha

(Ijin Usaha

(Ijin Usaha

Lainnya)

Lainnya)

Lainnya)

= 42

5000 (Ijin Usaha Lainny a

Program

Jumlah

Penyiapan

Potensi

Potensi

Investasi

Sumberdaya, Sarana dan

18 Bidang

12 Bidang

11 Bidang Usaha

Usaha

Usaha

(Sektor Primer,

(Sektor

(Sektor

198.565.00

Sekunder &

Primer,

Primer,

0

Tertier)

Sekunder &

Sekunder &

Tertier)

Tertier)

16 Rp.

Prasarana

14

Rp.

15

250.000.00 Bidang Usaha

0

Bidang Usaha

Rp.

Bida

300.00

ng

0.000

Usah a

Daerah Nilai

Rp. Rp. 1.200.000.000.000

Investasi


Rp. 36.921.924.87389

Rp. 3.700.000.000

Rp. 3.800.000.000

4.000.0 00.000

22


BAB VII PENUTUP Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 disusun sebagai gambaran arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung disusun dengan mengacu kepada : 1) Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2011 - 2015 2) Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015. Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2011-2015 ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung yang profesional, kreatif, inovatif sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya penanaman modal dan perizinan di Kabupaten Bandung. Selain itu Renstra Badan penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 juga menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Bandung, sehingga menghasilkan sinergitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal dan perijinan di Kabupaten Bandung.

Soreang, Februari 2014 KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN KABUPATEN BANDUNG Kepala,

DRS. H. RULI HADIANA Pembina Tk. I NIP. 19690124 198903 1 001


23



24



25

BAB I P E N D A H U L U A N

Recommend Documents