Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015, dimana dalam era Reformasi yang berkembang sampai saat ini telah membawa banyak perubahan diberbagai bidang, pemusatan kekuatan ekonomi nasional pada sekelompok pengusaha tertentu telah surut, dan seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dan moneter. Paradigma pembangunan ekonomi yang semula lebih berorientasi pada pembangunan bahan industri berskala besar mulai bergeser kepada pembangunan ekonomi yang lebih ditekankan pada ekonomi kerakyatan. Perubahan paradigma tersebut diharapkan akan berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Akibat dari pertumbuhan ekonomi yang melambat saat ini telah menyebabkan kegiatan perekonomian nasional pertumbuhannya menjadi tidak signifikan, termasuk hasil pembangunan nasional di sektor Industri dan Perdagangan. Dimana sektor industri dan Perdagangan sebagai pengerak utama pembangunan ekonomi nasional mempunyai rencana dan kontribusi yang sangat penting, oleh karena itu untuk mengatasi krisis tersebut diatas Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan, yang diarahkan antara lain pada pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. Dalam rangka mewujudkan hal di atas, maka langkah yang dilakukan adalah Menumbuhkan Mengembangkan
Ekonomi Investasi
Pedesaan dengan
Berbasis
Sumberdaya
Mengedepankan
Prinsip
Lokal
dan
Pembangunan
Berkelanjutan. Dalam tahun 2015 ini dimasa dua tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, berbagai upaya percepatan dilakukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengimplementasikan prioritas kebijakan di atas dan telah
1
menempuh berbagai upaya di sektor Industri dan Perdagangan antara lain berupa pengembangan kemitraan usaha yang berbasis sumberdaya lokal dan berorientasi global, pengembangan dan pembinaan Industri Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah,
peningkatan
penyediaan
dan
distribusi
barang/jasa
termasuk
peningkatan pengawasan barang dan jasa yang beredar, perlindungan konsumen, pengendalian stabilitas harga dan pengembangan sistem informasi manajemen, serta peningkatan pembinaan produksi, promosi dan ekspor komoditas unggulan daerah Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015 sekurang-kurangnya Ada Satu Kebijakan Prioritas Dari 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Daerah NTB yang terkait dengan Pembangunan sektor Industri dan Perdagangan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Mempercepat Penurunan Kemiskinan dan Mengembangkan Keunggulan Daerah. Dalam rangka mewujudkan perioritas pembangunan tersebut, kebijakan yang ditempuh sebagai berikut : Pertama
:
Meningkatkan sarana prasarana produksi yang memadai dengan melakukan revitalisasi dan fasilitasi sarana prasarana
produksi
untuk
peralatan
industri
kecil
menengah. Kedua
:
Meningkatnya investasi,mendorong peningkatan basis produksi dan ekspor nonmigas serta memperkuat ketahanan pangan dengan penggerak sektor industri yang didukung oleh pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk industri yang berbasis sumber daya alam seperti agro, kelautan, pertambangan, dan sumber daya mineral.
Ketiga
:
meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui pemerataan kesejahteraan dan perluasan kesempatan berusaha terutama bagi penduduk miskin.
Keempat
:
Terwujudnya Produk SDA yang berkualitas ekonomi tinggi
2
dan memenuhi stándar pasar melalui fasilitasi dan investasi industri olahan produk SDA berkualitas, fasilitasi dan investasi usaha ekonomi kreatif terhadap kerajinan industri dan makanan olahan Kelima
:
Terwujudnya tenaga kerja yang terampil melalui edukasi dan
fasilitasi
tenaga
kerja
terampil
dalam
rangka
mengembangkan ekonomi kreatif Keenam
:
Meningkatkan Evektifitas pelayanan investasi dengan cara menyediakan data dan informasi peluang ivestasi yang akurat, identifikasi, inventarisasi dan publikasi data dan informasi sehingga tersedia database investasi serta meningkatkan komoditi unggulan daerah dengan cara fasilitasi dan regulasi terhadap eksportir daerah sehingga meningkatkan nilai ekspor daerah.
Ketujuh
:
Mengembangkan wirausaha dan investasi daerah dengan jalan investasi dan fasilitasi modal usaha/kerja kepada UMKM dan IKM, divestasi dan fasilitasi dana penyertaan modal kepada BUMD dan swasta
Kedelapan
:
Meningkatkann
sumber
pendanaan
daerah
serta
meningkatkan konektivitas perekonomian antar kawasan, antar kota, antar wilayah dengan cara identifikasi dan evaluasi data dan informasi, sosialisasi dan fasilitasi sistem pelayanan PAD, identifikasi, fasilitasi dan negosiasi dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya sehingga tersedia data dan informasi potensi PAD yang akurat, tersedianya sistem pelayanan PAD, tersedianya dana dari pemerintah, swasta dan pihak lainnya, tersedianya sarana prasana perekonomian yang memadai serta tersedianya dokumen penunjang kerjasama ekonomi antar kawasan
3
antar kota dan antar wilayah.
Sesuai dengan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat . 1. Kedudukan Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur
Nusa Tenggara Barat melalui
Sekretaris Daerah 2. Tugas Pokok Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Provinsi
Nusa
Tenggara
Barat
mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi.
4
3. Fungsi Dalam
rangka
pelaksanaan tugas
pokok
tersebut maka fungsi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan; 2. Perencanaan program dan kegiatan bidang industri dan perdagangan; 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian dan perdagangan; 4. Pengkoordinasian dan pembinaan tugas
bidang perindustrian dan
perdagangan; 5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perindustrian dan perdagangan; 6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
C. Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ditindaklajuti dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa
Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Balai Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengembangan Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (BP3ED), Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengolahan Komoditi Ungulan
5
Daerah dan Kemasan (BPKUD & K) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah ditetapkan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari : 1. Kepala Dinas. 2. Sekretaris , terdiri dari : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang Agro Kimia dan Aneka Industri, terdiri dari : a. Seksi Industri Agro dan Kimia; b. Seksi Industri Logam dan Mesin; c. Seksi Industi Alat Transportasi dan Telematika. 4. Bidang Pengembangan Industri Kecil, terdiri dari a. Seksi Sarana dan Usaha; b. Seksi Bimbingan Produksi; c. Seksi Pengembangan Potensi dan Kerja sama Industri. 5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri , terdiri dari : a. Seksi Pengadaan dan Penyaluran; b. Seksi Usaha Perdagangan; c. Seksi Pembinaan dan Perlindungan Konsumen. 6. Bidang Perdagangan Luar Negeri , terdiri dari : a. Seksi Ekspor; b. Seksi Impor; c. Seksi Pengembangan dan Kerjasama. 7. Balai Metrologi : a. Kasubag TU; b. Seksi Masa dan Timbangan; c. Seksi Arus Panjang dan Volume. 8. BP3ED :
6
a. Kasubag TU; b. Seksi Penelitian; c. Seksi Promosi dan Informasi. 9. BPKUD & K a. Kasubag TU b. Seksi Pelatihan, Pembinaan Industri Makanan, Minuman dan Kerajinan c. Seksi Teknis Pelayanan Desain dan Kemasan 10. Jabatan Fungsional. Secara rinci struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB terdapat pada lampiran 4.
D. Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat selama Tahun 2015. Capaian Kinerja Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan Organisasi. Analisis atas Capaian Kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut : Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, struktur organisasi. Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Tahun 2015
7
meliputi RPJMD Tahun 2013 – 2018, Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015. Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015, menjelaskan analisis mengenai pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB dikaitkan dengan
pertanggungjawaban
publik terhadap
pencapaian
Indikator Kinerja per sasaran per program, evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, serta Akuntabilitas Keuangan untuk Tahun 2015. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Tahun 2015 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa akan datang.
8
Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tanggal 29 Desember 2000, Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat . Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur
Nusa Tenggara Barat
melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok tersebut maka fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan; 2. Perencanaan program dan kegiatan bidang industri dan perdagangan; 3. Penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
dan
pelayanan
umum
bidang
perindustrian dan perdagangan; 4. Pengkoordinasian
dan
pembinaan
tugas
bidang
perindustrian
dan
perdagangan; 5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang perindustrian dan perdagangan; 6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
9
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : 1. RPJMD Tahun 2013 – 2018 2. RENSTRA Dinas Perindag Prov. NTB Tahun 2013 – 2018 3. Penetapan Kinerja Tahun 2015
A. RPJMD 2013 - 2018 RPJMD Provinsi NTB 2013 – 2018, ditetapkan sebagai rambu, pedoman dan arah bagi pemerintah daerah khususnya dan masyarakat NTB umumnya untuk bersama mewujudkan visi-misi daerah dalam program pembangunan yang terpadu, fokus dan responsif terhadap tantangan dan perubahan zaman. Berkaitan dengan hal tersebut telah di tetapkan kerangka Visi Pembangunan NTB Periode 2013 – 2018 sebagai berikut : ”MEWUJUDKAN MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYASAING DAN SEJAHTERA” Ada lima kata kunci dalam visi pembangunan Provinsi NTB 2013 – 2018 : - Kata ’Masyarakat NTB’ : mengandung pengertian seluruh warga masyarakat yang hidup dan bermukim di wilayah Nusa Tenggara Barat. - Kata ’Beriman’ : berarti masyarakat yang taat beragama, berbudipekerti luhur dan saling menghargai satu sama lain dalam keberagaman sosial – budaya - Kata „Berbudaya’ : artinya masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. - Kata ’berdayasaing’ : mengandung makna masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif, agar mampu bersing secara global.
10
- Kata ’Sejahtera’ : mengandung arti masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan. Visi NTB kemudian dijabarkan dalam Misi Pembangunan NTB 2013 – 2018. Misi merupakan rumusan dari upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi NTB 2013 – 2018 yaitu Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera. Adapun Misi tersebut adalah : 1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter; 2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal untuk pembangunan; 3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berekeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan; 4. Meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berdaya saing; 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, mengembangkan keunggulan daerah; 6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah berbasis tata ruang; 7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
B. Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018 Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 merupakan rencana jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berisi tentang gambaran, sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.
11
Penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengacu pada RPJMD Tahun 2013 – 2018 yang telah ditetapkan Pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan bidang ”Ekonomi dan Rumpun Hijau”. Secara ringkas substansi RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat di ilustrasikan sebagai berikut : a.
Visi Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, adalah ”Terwujudnya Masyarakat Industri dan Perdagangan Yang Unggul dan Mandiri”.
b.
Misi Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB menetapkan enam Misi yang akan dilakukan secara konsisten sebagai berikut : 1.
Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Kecil.
2.
Meningkatkan Kemampuan dan Kemajuan Industri Agrokimia dan Aneka Industri.
3.
Meningkatkan Kelancaran, Ketertiban dan Kemudahan Perdagangan Dalam Negeri.
4.
Meningkatkan Negeri.
5.
Meningkatkan Kelancaran dan Ketertiban Pelayanan Internal.
6.
Meingkatkan Ketepatan Standar Ukur Perdagangan.
7.
Mendorong Percepatan Kemajuan Ekspor.
8.
Mendorong Kemajuan Industri Olahan dan Kemasan.
Kelancaran, Ketertiban dan Kemudahan Perdagangan Luar
c. Tujuan Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB menetapkan dua puluh satu tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai dengan tahun 2015, yaitu : 1.
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana Usaha Kecil.
12
2.
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Usaha Kecil.
3.
Meningkatnya Intensitas Pengembangan Potensi dan Kerjasama Industri Usaha Kecil.
4.
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Industri Agro dan Kimia.
5.
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Industri Logam dan Mesin.
6.
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Produk Industri Alat Transportasi dan Telematika.
7.
Meningkatnya Kontinuitas dan Aksessibilitas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Kebutuhan Masyarakat.
8.
Meningkatnya Produktifitas dan Kontinuitas Usaha Perdagangan.
9.
Meningkatnya Kualitas dan Legalitas Produk Perdagangan.
10. Meningkatnya Kontinuitas dan Aksessibilitas Ekspor dan Impor Barang. 11. Meningkatnya Intensitas dan Kualitas Promosi dan Informasi Ekspor Barang. 12. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Program dan Pelaporan. 13. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Administrasi Keuangan. 14. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Administrasi Umum dan Kepegawaian. 15. Meningkatnya Efektifitas Administrasi Balai. 16. Meningkatnya Legalitas Ukuran Massa dan Timbangan. 17. Meningkatnya Legalitas Ukuran Arus Panjang dan Volume. 18. Meningkatnya Kapasitas Pengusaha dan Calon Pengusaha. 19. Meningkatnya Kontinuitas Ekspor Produk Lokal. 20. Meningkatnya Kapasitas Pengusaha Industri Makanan, Minuman dan Kerajinan. d. Sasaran Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode RENSTRA. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :
13
Tabel 1 : Sasaran Strategis & Indikator Kinerja No.
Sasaran Starategis
No
Indikator Kinerja
1.
Meningkatnya Kemampuan dan kemandirian Industri Kecil
1.1
Jumlah Unit usaha dengan daya dukung sarana memadai Jumlah daya serap tenaga kerja yang terserap oleh industri kecil
340 unit/th
Meningkatnya Kemampuan dan kemajuan industri agrokimia dan aneka industri yang berorientasi pasar global
2.1
Jumlah investasi Industri Kecil Jumlah unit usaha yang dikembangkan melalui pelatihan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Industri Agro dan Kimia Jumlah unit usaha yang dikembangkan melalui pelatihan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Industri Logam dan Mesin Jumlah unit usaha yang dikembangkan melalui pelatihan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Transportasi dan Telematika Jumlah paket bahan kebutuhan masyarakat yang disalurkan kepada masyarakat Jumlah tenaga kerja yang mampu terserap oleh usaha perdagangan
5.100 Rp (000.000)/th
3.3
Jumlah investasi Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UKM)
78.765 Rp (000.000)/th
2.
1.2
2.2
2.3
2.4 3.
Meningkatnya kelancaran, ketertiban dan kemudahan perdagangan dalam negeri
3.1 3.2
Target
1.360 org/th
130 unit/th
58 unit/th
20 unit usaha/th 3489 Paket/th 5.251 Unit usaha/th & 26.255 tenaga kerja (org/th)
4.
Meningkatnya kerlancaran dan ketertiban pelayanan internal
4.1 4.2 4.3
Jumlah laporan kinerja Jumlah laporan keuangan Jumlah dokumen kinerja aparatur
12 dokumen/th 12 dokumen/th 12 dokumen/th
5.
Meningkatnya ketepatan standar ukur perdagangan
5.1
Jumlah retribusi dari Ukuran Massa dan Timbangan Kemetrologian bagi Pendapatan Asli Daerah Jumlah retribusi dari ukuran arus panjang dan volume kemetrologian bagi PAD
141,95 Rp. (000.000)/th
5.2
14
170,05 Rp. (000.000)/th & 36 Unit (000)
6.
Mendorong percepatan kemajuan ekspor
6.1
Jumlah nilai ekspor
6.2 6.3 6.4
Jumlah nilai impor Jumlah negara tujuan Jumlah eksportir dan calon eksportir yang dilatih Jumlah Varietas dan kuantitas komoditi ekspor yang dipromosikan Jumlah produk yang dihasilkan setelah pelatihan peningkatan mutu produk pengolahan industri Jumlah produk yang dihasilkan setelah dilatih peningkatan mutu kemasan produk industri makanan, minuman dan kerajinan Paritas Daya Beli
6.5 7.
Mendorong kemajuan industri olahan dan kemasan
7.1
7.2
8.
Terwujudnya Rencana Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas
8.1
9.
Terlindunginya kekayaan seni budaya dan kearifan lokal
9.1
Pendaftaran HAKI karya seni budaya daerah
2.804,63 US$ (000.000)/th 252.951 US $ 18 negara 30 org/th 4 jumlah komoditi/th 15 unit/th
40 unit/th
Rp. 689,888
15 produk desain, 20 produk Merk, 15 produk Hak Cipta
e. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB dan RPJMD Tahun 2013 – 2018. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya internal bussines process (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.
15
Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB yang akan digunakan pada periode waktu tahun 2013 – 2018 sesuai periode RENSTRA adalah sebagai berikut : Tabel 2 : Indikator Kinerja Utama
No.
Indikator Kinerja Utama
1.
Paritas Daya Beli Masyarakat
2.
Pendaftaran HAKI KARYA budaya daerah, terdiri dari :
Target 2015 Rp. 689,888,-
seni US720 Ju
-
Desain Industri
-
15 produk
-
Merek
-
20 Produk
-
Hak Cipta
-
15 Produk
-
C. Penetapan Kinerja Tahun 2015 Penetapan Kinerja merupakan amanat INPRES Nomor 5 Tahun 2004 dan Edaran Surat Menteri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen penerima amanah dan pemberi amanah sebagai dasar penialaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
16
organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2015 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini telah mengacu pada RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB dan RPJMD Tahun 2013 – 2018. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam Penetapan Kinerja ini adalah indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018.
17
Tabel 3 : Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
1.1. Jumlah IKM yang mendapat pembinaan pemanfaatan sumber daya. 1.2. Jumlah IKM yang mendapat pembinaan industry dalam memperkuat kluster industry. 1.3. Jumlah Pemantauan mutu garam beryodium yang beredar dimasyarakat (tingkat produksi dan perdagangan). 1.4. Kelompok yang menerima bantuan Kalium Iodat (KIO3). 1.5. Jumlah IKM tahu tempe yang dilatih. 1.6. Jumlah IKM Desain Tas Berbasis tenun sasambo yang dilatih. 1.7. Jumlah Penghargaan yang diberikan Kepada Hotel yang Menggunakan Produk Lokal
344 IKM
Meningkatnya kemampuan dan kemandirian industri kecil
Meningkatnya kemampuan dan kemajuan industri agrokimia dan aneka industri
Meningkatnya kelancaran, ketertiban dan
2.1. Jumlah Bantuan Alat Mesin/ Peralatan Teknologi Industri yang diberikan kepada IKM. 2.2. Jumlah sertifikasi halal dan pengujian mutu produk unggulan. 2.3. Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi penerapan SNI/ISO 9001:2008. 2.4. Jumlah pengusaha AMDK yang mengikuti bimbingan teknis. 2.5. Jumlah IKM roda 2 yang dilatih. 3.1. 3.2.
Jumlah bantuan paket sembako yang didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu. Jumlah Laporan hasil pemantauan
18
380 Orang 1 Laporan
1 Paket, 12 Klp 20 Orang 10 Orang 1 kali, 3 hotel
25 Jenis 30 Sertifikasi Halal dari Mui, 30 Sertifikasi dari BP-POM 30 orang/IKM 20 Orang 40 Orang 2.200 Paket 20 Eks
kemudahan perdagangan dalam negeri
4.
Meningkatnya kelancaran, ketertiban dan kemudahan perdagangan luar negeri
ketersediaan sembako yang dicetak. Jumlah Laporan SIUP dan Data Perusahaan yang dicetak. 3.4. Jenis distribusi barang produk yang terfasilitasi. 3.5. Jumlah peserta rapat koordinasi dan evaluasi peningkatan system jaringan informasi perdagangan yang difasilitasi. 3.6. Jumlah peserta sosialisasi peningkatan produk dalam negeri. 3.7. Jumlah laporan/dokumen hasil misi dagang yang dicetak. 3.8. Jumlah Laporan hasil pemantauan pedagangan antar pulau. 3.9. Laporan hasil pemantauan barangbarang strategis dan BBM 3.10. Peserta rapat koordinasi pengamanan perdagangan 3.11. Pedagang kaki lima dan asongan peserta kegiatan pembinaan organisasi 3.12. Jenis bantuan yang diberikan kepada pedagang kakilima dan asongan 3.3.
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
4.6. 4.7. 4.8.
Jumlah laporan data base kuota setiap jenis barang dan jasa. Jumlah Booklet informasi kuota barang dan jasa yang dicetak. Jumlah peserta koordinasi isu-isu perdagangan internasional. Jumalah Laporan Produk barang ekspor dan impor yang diawasi. Jumlah pengusaha/eksportir yang mengikuti sosialisasi penyederhanaan prosedur dokumen ekspor impor . Jumlah Peserta Pertemuan membangun jejaring dengan eksportir. Jumlah Aparat dan pengusaha peserta pertemuan koordinasi pengembangan ekspor. Pameran dan promosi luar negeri
19
5 Eks 8 Jenis 44 Orang
200 Orang 50 buku 1 Laporan/20 Eks 20 Eksamplar 15 Orang 20 Orang 8 Jenis
15 Komoditi 2.500 lembar 20 Orang 20 Eks 30 Orang
20 Orang 30 Orang 1 event/
4.9. 4.10. 4.11. 5.
Meningkatnya kelancaran dan ketertiban pelayanan internal
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.
5.7.
6.
Meningkatnya ketepatan standar ukur perdagangan.
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
7.
Mendorong percepatan kemajuan
7.1.
yang diikuti. Laporan monitoring importir yang sudah memiliki Asosiasi Pedagang Indonesia (API) dan SKA. Jumlah Peserta sosialisasi INATRADE. Peserta sosialisasi regulasi perdagangan luar negeri Jumlah Informasi strategis pembangunan daerah Yang dicetak. Jumlah aparat peserta penyusunan Rencana program kerja indag. Video Visualisasli proses produksi kerajinan. Jumlah buku profil kelembagaan dan komoditi produk indag yang dicetak. Jumlah Stand pameran yang disewa untuk 9 provinsi anggota MPU. Jumlah Aparat peserta Sosialisasi UU No. 3 2014 tentang perindustrian dan UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. - Rumah kemasan NTB yang beroperasi. - Cendramata yang diadakan. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapanya yang ditera dan ditera ulang. Pengawasan alat UPPT yang dilaksanakan. Jumlah Leflet/Brosur Informasi Kemetrologian Jumlah Peserta Pelatihan raparatir alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Jumlah sosialisasi kemetrologian yang dilaksanakan. Jumlah pengusaha/eksportir yang mengikuti pelatihan informasi peluang pasar perdagangan luar
20
1 negara / 3 orang 1 Laporan 30 Orang 40 Orang 12 Dokumen 55 Orang 1 Paket 250 Buku 9 Stand 60 Orang
1 Unit 2 Buah 600 UTTP 12 Kali 1500 Lembar 20 Orang 12 Bulan 30 Orang
ekspor
7.2. 7.3. 7.4. 7.5.
8.
Mendorong kemajuan industri olahan dan kemasan
8.1. 8.2.
8.3. 8.3. 8.4. 9.
Terwujudnya Rencana Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas
10.
Terwujudnya Rencana Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas
9.1.
negeri. Jumlah Peserta kegiatan pengembangan kluster produk ekspor. Jumlah Sarana promosi ekspor daerah yang tersedia Jumlah profil pengusaha eksportir daerah yang tersedia Jumlah UKM/Calon UKM Peserta pelatihan UKM yang berpotensi eksport.
30 Orang 4 Paket 2 Paket 30 orang
IKM Pijar Peserta pelatihan peningkatan mutu pengolahan pangan. IKM pijar Peserta Pelatihan peningkatan mutu desain kemasan produk olahan pangan berbasis PIJAR. Peserta pelatihan desainer dalam mendesain kemasan produk olahan pangan Aparat peserta magang untuk komoditi olahan jagung. Jumlah IKM PIJAR yang mendapat bantuan kemasan
100 Orang
Pendaftaran HAKI karya seni budaya daerah
15 produk desain, 20 produk Merk, 15 produk Hak Cipta
Paritas Daya Beli
21
40 Orang
3 Orang 8 Orang 50 IKM
Rp. 673.898,-
Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Tahun 2015 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
Provinsi
NTB
Tahun
2015
berdasarkan
hasil
pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 4 : Pengukuran Kinerja Tahun 2015 SASARAN
1 1.
INDIKATOR KINERJA
2 Terwujudnya Rencana Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dengan berkembangnya wirausaha dan investasi daerah
3
TARGET 2014
REALISASI
Porsentase %
4
5
6
1.
Paritas Daya Beli Masyarakat
Rp. 673.898
651.634
96,70
1.1
Jumlah IKM yang mendapat pembinaan pemanfaatan sumber daya.
344 IKM
344 IKM
100
1.2
Jumlah IKM yang mendapat pembinaan industry dalam memperkuat kluster industry.
380 orang
380 orang
100
1.3
Jumlah Pemantauan mutu garam beryodium yang beredar dimasyarakat (tingkat produksi dan perdagangan).
1 Laporan
1 Laporan
100
1.4
Kelompok yang menerima bantuan Kalium Iodat (KIO3).
1 paket 12 Klp
1 paket 12 Klp
100
1.5
Jumlah Penghargaan yang diberikan Kepada Hotel yang Menggunakan Produk Lokal
1 kali, 3 hotel
1 kali, 3 hotel
100
15 Komoditi
15 Komoditi
100
1.6
Jumlah laporan data base kuota setiap jenis barang dan jasa.
22
1.7
Jumlah Booklet informasi kuota barang dan jasa yang dicetak. Jumlah peserta koordinasi isu-isu perdagangan internasional.
2500 lembar
2500 lembar
100
20 Orang
20 Orang
100
Jumlah Laporan Produk barang ekspor dan impor yang diawasi. Jumlah pengusaha/eksportir yang mengikuti sosialisasi penyederhanaan prosedur dokumen ekspor impor . Jumlah Peserta Pertemuan membangun jejaring dengan eksportir. Jumlah Aparat dan pengusaha peserta pertemuan koordinasi pengembangan ekspor.
20 Orang
20 Orang
100
30 Orang
30 Orang
100
20 Orang
20 Orang
100
30 Orang
30 Orang
100
1.13
Pameran dan promosi luar negeri yang diikuti. Laporan monitoring importir yang sudah memiliki Asosiasi Pedagang Indonesia (API) dan SKA. Jumlah Peserta sosialisasi INATRADE. Peserta sosialisasi regulasi perdagangan luar negeri Jumlah pengusaha/eksportir yang mengikuti pelatihan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri Jumlah Peserta kegiatan pengembangan kluster produk ekspor. Jumlah Sarana promosi ekspor daerah yang tersedia Jumlah profil pengusaha eksportir daerah yang tersedia Jumlah UKM/Calon UKM Peserta pelatihan UKM yang berpotensi eksport. Jumlah Informasi strategis pembangunan daerah Yang dicetak. Jumlah aparat peserta penyusunan Rencana program kerja indag. Video Visualisasli proses produksi kerajinan. Jumlah buku profil kelembagaan dan komoditi produk indag yang dicetak. Jumlah Stand pameran yang disewa untuk 9 provinsi anggota MPU. Jumlah Aparat peserta Sosialisasi UU No. 3 2014 tentang perindustrian dan UU No. 7 tahun
1 Event / 1 Negara/ 3 Orang 1 Laporan
100
1.14
1 Event / 1 Negara/ 3 Orang 1 Laporan
30 Orang
30 Orang
100
40 Orang
40 Orang
100
30 orang
30 orang
100
30 orang
30 orang
100
4 Paket
3 Paket
75
2 Paket
2 Paket
100
30 Orang
30 Orang
100
12 Dokumen
12 Dokumen
100
55 Orang
55 Orang
100
1 Paket
1 Paket
100
250 Buku
250 Buku
100
9 Stand
9 Stand
100
60 Orang
60 Orang
100
1.8
1.9 1.10
1.11
1.12
1.15 1.16 1.17
1.18
1.19 1.20 1.21
1.22
1.23
1.24 1.25
1.26
1.27
23
100
2014 tentang Perdagangan. 1.28
1.29
2
Terlindunginya Kekayaan Seni Budaya dan Kearifan Lokal
2.
2.1 2.2 2.3 3
Tersedianya sarana dan Prasarana produksi yang memadai
3.1
3.2
3.1
3.2
4.
Terwujudnya Produksi SDA yang berkualitas Ekonomi tinggi dan memenuhi standar Pasar
Rumah kemasan NTB yang beroperasi. - Cendramata yang diadakan. Jumlah sertifikasi halal dan pengujian mutu produk unggulan.
1 Unit
1 Unit
100
2 Buah 30 sertifikat halal dari MUI, 30 sertifikat dari BP-POM 5 Even
2 Buah 30 sertifikat halal dari MUI, 30 sertifikat dari BP-POM 5 Even
100 100
100
15 Produk
2 Produk
13
Merek
20 Produk
8 Produk
40
Hak Cipta
15 Produk
0 Produk
0
20 orang
20 orang
100
10 Orang
10 Orang
100
40 Orang
40 Orang
100
35 Jenis
24 Jenis
68,57
25 Jenis
24 Jenis
96.00
50 IKM
50 IKM
100
30 orang
30 orang
100
20 Orang
20 Orang
100
-
Jumlah Even kekayaan budaya yang dikelola Pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya Daerah Desain Industri
Jumlah IKM tahu tempe yang dilatih. Jumlah IKM Desain Tas Berbasis tenun sasambo yang dilatih. Jumlah IKM Roda 2 yang di latih Jumlah Teknologi Industri yang dikembangkan
Jumlah Bantuan Alat Mesin/ Peralatan Teknologi Industri yang diberikan kepada IKM. Jumlah Kapasitas IPTEK yang di tingkatkan Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi penerapan SNI/ISO 9001:2008. Jumlah pengusaha AMDK yang mengikuti bimbingan teknis.
4.
Jumlah perdagangan Dalam Negeri / lelang meningkat
7 Kegiatan
7 Kegiatan
100
4.1
Jumlah bantuan paket sembako yang didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu. Jumlah Laporan hasil pemantauan ketersediaan sembako yang dicetak. Jumlah Laporan SIUP dan Data Perusahaan yang dicetak.
2200 paket
2200 paket
100
20 Eks
20 Eks
100
5 Eks
5 Eks
100
8 Jenis
8 Jenis
100
4.2
4.3 4.4
Jenis distribusi barang produk yang terfasilitasi.
24
4.5
Jumlah peserta rapat koordinasi dan evaluasi peningkatan system jaringan informasi perdagangan yang difasilitasi.
44 Orang
44 Orang
100
4.6
Jumlah peserta sosialisasi peningkatan produk dalam negeri.
200 Orang
200 Orang
100
4.7
Jumlah laporan/dokumen hasil misi dagang yang dicetak.
50 Buku
50 Buku
100
4.8
Jumlah Laporan hasil pemantauan pedagangan antar pulau. Laporan hasil pemantauan barang-barang strategis dan BBM
1 Laporan/20 Eks
1 Laporan/20 Eks
100
20 Eks
20 Eks
100
Peserta rapat koordinasi pengamanan perdagangan
15 Orang
15 Orang
100
Jumlah IKM yang dikembangkan
150 Unit
150 Unit
100
4.11
Pedagang kaki lima dan asongan peserta kegiatan pembinaan organisasi
20 Orang
20 Orang
100
4.12
Jenis bantuan yang diberikan kepada pedagang kakilima dan asongan
8 Jenis
8 Jenis
100
4.13
Laporan hasil pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan
20 Eks
20 Eks
100
4.14
Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapanya yang ditera dan
600 UTTP
30,167 UTTP
5027,83
4.9 4.10
ditera ulang.
5
Terwujudnya Tenaga Kerja yang terampil
4.15
Pengawasan alat UPPT yang dilaksanakan.
4.16
Jumlah Leflet/Brosur Informasi Kemetrologian
5.17
6.18
8.
12 Kali
12 Kali
100
1500 Lembar
1500 Lembar
100
Jumlah Peserta Pelatihan raparatir alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).
20 Orang
20 Orang
100
Jumlah sosialisasi kemetrologian yang dilaksanakan.
12 Bulan
12 Bulan
100
6 Komoditi
6 Komoditi
100
Jumlah Komoditi unggulan Daerah yang ditingkatkan mutunya
25
8.1
IKM Pijar Peserta pelatihan peningkatan mutu pengolahan pangan
100 orang
100 orang
100
8.2
IKM pijar Peserta Pelatihan peningkatan mutu desain kemasan produk olahan pangan berbasis PIJAR Operator mesin kemasan yang difasilitasi
40 orang
40 orang
100
5 orang
5 orang
100
8.4
Desainer kemasan yang difasilitasi
3 orang
3 orang
100
8.5
Aparat peserta magang untuk komoditi olahan jagung
8 orang
8 orang
100
8.6
Peserta pelatihan desaigner dalam mendesain kemasan produk olahan pangan
3 orang
3 orang
100
8.7
IKM penerima bantuan kemasan
50 orang
50 orang
100
8.3
26
Tabel 5 : Pengukuran Kinerja Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
PORSENTASE
PROGRAM
% CAPAIAN
No
URAIAN
URAIAN
URAIAN
ANGGARAN (000)
REALISASI (000)
TERHADAP TARGET THN 2015
FISIK
1
2
3
6
7
9
11
12
1
Terwujudnya Rencana Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dengan berkembangnya wirausaha dan investasi daerah
2.712.094.250
2.215.068.300
81.67
100
Paritas Daya Beli Masyarakat
1.A
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Jumlah IKM yang mendapat pembinaan pemanfaatan sumber daya.
1.1
Pembinaan bagi industri kecil dan menegah terhadap pemanfaatan sumberdaya
Jumlah IKM yang mendapat pembinaan industry dalam memperkuat kluster industry.
1.2
Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri
Jumlah Pemantauan mutu garam beryodium yang beredar dimasyarakat (tingkat produksi dan perdagangan). Kelompok yang menerima bantuan Kalium Iodat (KIO3). Peserta sosialisasi sertifikasi halal
1.3
Monitoring Mutu Garam Beryodium di Tingkat Produksi dan Perdagangan
1.5
Jumlah sertifikasi halal dari MUI
1.6
Sosialisasi & Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Hotel dan Restoran Fasilitasi Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Unggulan
Sertifikasi Uji Lab dari BP-POM
Pelaku Usaha Hotel yang Menggunakan Produk Lokal yang mendapat mendapat penghargaan
1.7
Penilaian dan pemberian penghargaan kepada pelaku usaha hotel yang menggunakan produk lokal
1.B
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Penyiapan database kuota setiap jenis barang dan jasa
67.273.000
61.986.000
89.94
100
Penyebarluasan informasi database kuota setiap jenis barang dan jasa
4,371,474,000
2,978,366,950
68.13
100
Database kouta komoditi barang dan jasa
1.1
Jumlah Booklet informasi kuota barang dan jasa yang dicetak.
1.2
27
Jumlah peserta koordinasi isu-isu perdagangan internasional.
1.3
Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
Jumlah Laporan Produk barang ekspor dan impor yang diawasi.
1.4
Pengawasan barang beredar eksport dan import
1.C
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri
Jumlah Peserta kegiatan pengembangan kluster produk ekspor Jumlah profil pengusaha eksportir daerah yang tersedia
1.1
Pengembangan Kluster Produk Eksportr
1.2
Identifikasi Potensi Ekspor Daerah
Jumlah UKM/Calon UKM Peserta pelatihan UKM yang berpotensi eksport
1.3
Jumlah Sarana promosi ekspor daerah yang tersedia Jumlah pengusaha/eksportir yang mengikuti sosialisasi penyederhanaan prosedur dokumen ekspor impor. Jumlah Peserta Pertemuan membangun jejaring dengan eksportir. Jumlah Aparat dan pengusaha peserta pertemuan koordinasi pengembangan ekspor Pameran dan promosi luar negeri yang diikuti.
1.4
Pelatihan bagi UKM/Calon UKM yang berorientasi/Berpotensi Ekspor/eksportir Se-NTB Penyediaan Sarana Promosi Eksport Daerah
Laporan monitoring importir yang sudah memiliki Asosiasi Pedagang Indonesia (API) dan SKA. Jumlah Peserta sosialisasi INATRADE.
1.9
Evaluasi dan Monitoring importir yang sudah memiliki API dan SKA
1.10
Sosialisasi INATRADE
1.11
Sosialisasi Regulasi Perdagangan Luar Negeri
Jumlah Peserta pelatihan peluang pasar luar negeri
Peserta sosialisasi regulasi perdagangan luar negeri
1.5
Sosialisasi kebijakan penyerderhanaan prosedur dokumen ekspor dan impor
1.6
Membangun jejaring dengan eksportir
1.7
Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha Partisipasi pada pameran dan promosi luar negeri
1.8
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah
28
407.250.500
363.908.859
89.36
100
427.852.000
329.149.000
76.93
100
2
3
4
Terlindunginya Kekayaan Seni Budaya dan Kearifan Lokal
Tersedianya sarana dan Prasarana produksi yang memadai
Terwujudnya Produksi SDA yang berkualitas
Jumlah Informasi strategis pembangunan daerah Yang dicetak
Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Daerah
Jumlah aparat peserta penyusunan Rencana program kerja indag
Penyusunan Dokumen Program Indag
Video Visualisasli proses produksi kerajinan
Penyusunan visualisasi data Indag
Jumlah buku profil kelembagaan dan komoditi produk indag yang dicetak
Penyusunan Profil Kelembagaan/ produk Indag
Jumlah Stand pameran yang disewa untuk 9 provinsi anggota MPU
Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU)
Jumlah Aparat peserta Sosialisasi UU No. 3 2014 tentang perindustrian dan UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan - Rumah kemasan NTB yang beroperasi - Cendramata yang diadakan Jumlah Even kekayaan budaya yang dikelola Pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya Daerah Jumlah IKM tahu tempe yang dilatih.
Sosialisasi UU No. 3 Thn. 2014 Tentang Perindustrian dan UU No. 7 Thn. 2014 Tentang Perdagangan Penandatangan Prasasti Rumah Kemasan
2
Program Pengembangan Sentrasentra industri potensial
2.1
Pelatihan teknis produksi tahu tempe
Jumlah IKM roda 2 yang dilatih.
2.2
Pelatihan teknis mekanik kendaraan bermotor roda 2 (dua)
Jumlah IKM Desain Tas Berbasis tenun sasambo yang dilatih.
2.3
Pelatihan desain tas berbasis tenun dan batik sasambo
Jumlah Teknologi industri yang dikembangkan
3.A
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Jumlah Bantuan Alat Mesin/ Peralatan Teknologi Industri yang diberikan kepada IKM.
3.1
Pembinaan kemampuan teknologi Industri
Jumlah Kapasitas IPTEK yang ditingkatkan.
3.B
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.
Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi penerapan SNI/ISO 9001:2008.
3.1
Sosialisasi dan Sertifikasi Penerapan SNI
Jumlah pengusaha AMDK yang mengikuti bimbingan teknis.
3.2
Bimbingan Teknis Audit Sistem Mutu Operator Industri Air Minum (AMDK
Jumlah perdagangan Dalam Negeri / lelang meningkat
4.A
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
29
176.472.000
158.502.000
89.82
100
3.275.831.750
1.948.312.600
59.48
98
91.817.500
85.053.950
92.63
100
729.271.600
484.077.800
66.38
97
Ekonomi tinggi dan memenuhi standar Pasar
Jumlah bantuan paket sembako yang didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu. Jumlah Laporan hasil pemantauan ketersediaan sembako yang dicetak.
4.1
Operasi pasar rakyat
4.2
Pemantauan ketersediaan sembakao menjelang hari besar keagamaan
Jumlah Laporan SIUP dan Data Perusahaan yang dicetak.
4.3
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
Jenis distribusi barang produk yang terfasilitasi.
4.4
Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
Peserta rapat sistem jaringan informasi perdagangan
4.5
Peningkatan Sistem Jaringan Informasi Perdagangan
Peserta rapat koordinasi pengamanan perdagangan
4.6
Rapat koordinasi pengamanan perdagangan
Peserta Sosialisasi : -Perlindungan konsumen -Bahan pangan berbahaya
4.7
Sosialisasi Perlindungan Konsumen
Jumlah peserta sosialisasi peningkatan produk dalam negeri.
4.8
Sosialisasi penggunaan produk dalam negeri
Jumlah laporan/dokumen hasil misi dagang yang dicetak.
4.9
Misi dagang
Laporan hasil pemantauan barangbarang strategis dan BBM Jumlah Laporan hasil pemantauan pedagangan antar pulau
4.10
Pemantauan BarangBarang Strategis dan BBM
4.11
Pemantauan perdagangan antar pulau
Jumlah IKM yang dikembangkan
4.B
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Pedagang kaki lima dan asongan peserta kegiatan pembinaan Organisasi Jenis bantuan yang diberikan kepada pedagang kakilima dan asongan Laporan hasil pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan
4.1
Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
4.2
Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
4.3
Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan
4.C
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
30
3.485.520.000
3.236.846.045
93.87
100
459.723.400
458.149.500
99.66
100
5
Terwujudnya Tenaga Kerja yang terampil
Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapanya yang ditera dan ditera ulang
4.1
Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ( UTTP )
Pengawasan alat UTTP yang dilaksanakan
4.2
Pembinaan dan Penegakkan Perda No. 2 Tahun 2013
Jumlah Leflet/Brosur Informasi Kemetrologian
4.3
Informasi Pelayanan Pos Pengaduan Konsumen
Jumlah Peserta Pelatihan raparatir alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Jumlah Peserta sosialisasi Perda No. 2 Tahun 2013 tentang peraturang perundangundangan metrologi Jumlah sosialisasi kemetrologian yang dilaksanakan
4.4
Pelatihan Reparatir Alat Ukur, Tkar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
4.5
Sosialisasi Perda No.2 Tahun 2013 dan Peraturan Perundang Undangan Metrologi
4.6
Sosialisasi Kemotrologian Melalui Media Elektronik dan Cetak
Jumlah Komoditi unggulan Daerah yang ditingkatkan mutunya
5.A
IKM Pijar Peserta pelatihan peningkatan mutu pengolahan pangan
4.8
Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Komoditi Unggulan Daerah Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Unggulan Daerah Berbasis PIJAR
IKM pijar Peserta Pelatihan peningkatan mutu desain kemasan produk olahan pangan berbasis PIJAR Peserta pelatihan desainer dalam mendesain kemasan produk olahan pangan
4.9
Pelatihan Peningkatan Mutu Desain Kemasan Produk Olahan Pangan Berbasis PIJAR
4.10
Pelatihan Desainer ke Bandung / Provinsi Lainnya
Aparat peserta magang untuk komoditi olahan jagung
9
5.B
Jumlah IKM PIJAR yang mendapat bantuan kemasan
5.1
691.649.000
598.538.450
86.54
100
100.185.000
100.170.000
99.99
100
12.624.940.000
10.039.762.495
79.52
100
Magang IKM dan Aparatur Ke Bandung / Provinsi Lainnya Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan Bantuan Kemasan bagi IKM Berbasis PIJAR
JUMLAH
31
B. Analisis Capaian Kinerja
Tabel 6 : Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Rencana Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dengan berkembangnya wirausaha dan investasi daerah Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
A. Paritas Daya Beli Masyarakat
673.898
651.634
96,70
1. Jumlah IKM yang mendapat pembinaan pemanfaatan sumber daya. 2. Jumlah IKM yang mendapat pembinaan industry dalam memperkuat kluster industry 3. Jumlah Pemantauan mutu garam beryodium yang beredar dimasyarakat (tingkat produksi dan perdagangan). 4. Kelompok yang menerima bantuan Kalium Iodat (KIO3). 5. Jumlah Penghargaan yang diberikan Kepada Hotel yang Menggunakan Produk Lokal 6. Jumlah laporan data base kuota setiap jenis barang dan jasa.
344 IKM
344 IKM
100
380 orang
380 orang
100
1 Laporan
1 Laporan
100
1 paket 12 Klp 1 kali, 3 hotel
1 paket 12 Klp 1 kali, 3 hotel
100
15 Komoditi
15 Komoditi
100
7. Jumlah Booklet informasi kuota barang dan jasa yang dicetak. 8. Jumlah peserta koordinasi isu-isu perdagangan internasional.
2500 lembar
2500 lembar
100
20 Orang
20 Orang
100
9. Jumlah Laporan Produk barang ekspor dan impor yang diawasi. 10. Jumlah pengusaha/eksportir yang mengikuti sosialisasi penyederhanaan prosedur dokumen ekspor impor . 11. Jumlah Peserta Pertemuan membangun jejaring dengan eksportir. 12. Jumlah Aparat dan pengusaha peserta pertemuan koordinasi pengembangan ekspor.
20 Orang
20 Orang
100
30 Orang
30 Orang
100
20 Orang
20 Orang
100
30 Orang
30 Orang
100
1 Event / 1
1 Event / 1
100
13. Pameran dan promosi luar negeri yang
32
100
diikuti. 14. Laporan monitoring importir yang sudah memiliki Asosiasi Pedagang Indonesia (API) dan SKA. 15. Jumlah Peserta sosialisasi INATRADE. 16. Peserta sosialisasi regulasi perdagangan luar negeri 17. Jumlah pengusaha/eksportir yang mengikuti pelatihan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 18. Jumlah Peserta kegiatan pengembangan kluster produk ekspor. 19. Jumlah Sarana promosi ekspor daerah yang tersedia 20. Jumlah profil pengusaha eksportir daerah yang tersedia 21. Jumlah UKM/Calon UKM Peserta pelatihan UKM yang berpotensi eksport. 22. Jumlah Informasi strategis pembangunan daerah Yang dicetak. 23. Jumlah aparat peserta penyusunan Rencana program kerja indag. 24. Video Visualisasli proses produksi kerajinan. 25. Jumlah buku profil kelembagaan dan komoditi produk indag yang dicetak. 26. Jumlah Stand pameran yang disewa untuk 9 provinsi anggota MPU. 27. Jumlah Aparat peserta Sosialisasi UU No. 3 2014 tentang perindustrian dan UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. 28. Rumah kemasan NTB yang beroperasi. 29. Cendramata yang diadakan. 30. Jumlah sertifikasi halal dan pengujian mutu produk unggulan.
Negara/ 3 Orang 1 Laporan
Negara/ 3 Orang 1 Laporan
100
30 Orang
30 Orang
100
40 Orang
40 Orang
100
30 orang
30 orang
100
30 orang
30 orang
100
4 Paket
3 Paket
75
2 Paket
2 Paket
100
30 Orang
30 Orang
100
12 Dokumen
12 Dokumen
100
55 Orang
55 Orang
100
1 Paket
1 Paket
100
250 Buku
250 Buku
75,00
9 Stand
9 Stand
100
60 Orang
60 Orang
100
1 Unit 2 Buah 30 sertifikat halal dari MUI, 30 sertifikat dari BP-POM
1 Unit 2 Buah 30 sertifikat halal dari MUI, 30 sertifikat dari BP-POM
100 100 100
Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Rencana Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas dengan berkembangnya wirausaha dan investasi daerah telah mencapai target, upaya yang dilakukan dalam mencapai target tersebut yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan
33
Provinsi NTB dengan efektif dan efisien mengadakan pelatihan kemitraan, Pelatihan Cost Sharring dengan Lembaga Kementerian, pelatihan teknis, fasilitasi industri kecil dan menengah, sosialisasi dan sertifikasi SNI/ISO 9001 : 2008, sertifikasi halal dan pengujian mutu produk unggulan, pemberian penghargaan pada pelaku hotel yang menggunakan produk lokal, serta melakukan pemberdayaan kelembagaan terhadap IKM indag, melalui dukungan 4 program Prioritas yaitu : Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional, Program Pengembangan Ekspor, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah. indikator kinerja diatas menunjukan peningkatan yang signifikan dibadingkan dengan tahun sebelumnya, terutama dilihat dari jumlah IKM yang dilatih, Jumlah Eksportir/Calon Eksportir yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan serta jumlah fasilitasi terhadap industri kecil dan menengah.
Tabel 7 : Sasaran Strategis 2 : Terlindunginya Kekayaan Seni Budaya dan Kearifan Lokal Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
A. Desain Industri
15
2
13
B. Merk
20
8
40
C. Hak Cipta
15
0
0
20 orang 10 Orang
20 orang 10 Orang
100 100
40 Orang
40 Orang
100
1. Jumlah IKM tahu tempe yang dilatih. 2. Jumlah IKM Desain Tas Berbasis tenun sasambo yang dilatih. 3. Jumlah IKM Roda 2 yang di latih
Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk indikator kinerja terhadap sasaran Stategis Terlindunginya Kekayaan Seni Budaya dan Kearifan Lokal yaitu porsentase dari Indikator Kinerja Desain Industri, Merk, dan Hak Cipta. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja tersebut adalah berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk bersama-sama meningkatkan pemahaman
34
masyarakat tentang pentingnya pendaftaran HaKI melalui sosialisasi, pendampingan, inventarisasi dan fasilitasi kepada masyarakat untuk mendaftarkan produk maupun desain industri yang dihasilkan, termasuk hasil karya seni dan budaya ke Dirjen HaKI Kementerian Perdagangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB untuk memperoleh pengakuan, perlindungan serta memperoleh manfaat secara ekonomi. Jenis produk yang telah didaftarkan HaKI tahun 2015 sebagaimana tabel berikut :
Pendaftaran HaKI Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 NO.
PEMOHON
ALAMAT
1.
M. Zaini
Jl. Pejuang No. 1 Babakan Permai RT. 001 RW. 263 Kel. Babakan Kec. Sandubaya Kota Mataram Jl. Jayeng Rane No. Marung Bunut Baok Kec. Praya Kab. Lombok Tengah
2.
Salsul Hakim
3.
Samsul Hakim
Jl. Jayeng Rane No. Marung Bunut Baok Kec. Praya Kab. Lombok Tengah
4.
H. Muhamad Nasir
5.
Riyanto
Pondok Pande Desa Barabali Kec. Batukliang Kabupaten Lombok Tengah BTN Rinjani Permai Blok A No. 3 RT. 013 RW. 011 Ds. Praya Kec. Praya Kab. Loteng
6.
Irma Firmana
NAMA PENGAJUAN Desain Industri Dandang
Dandang Stainless Steel
Desain Industri Tungku Grasifikasi Kompor Oven Tembakau MEREK “SAT”
Rekayasa Mesin/Logam/Alsintan
MEREK “Kijang Rinjani”
Tembakau
MEREK “Gumi Praya + Logo”
Roti
Jl. Gotong Royong MEREK Gg. Garuda Presak “Ankrela” Tempit RT. 003
35
KOMODITI
Rekayasa Mesin/Logam/Alsintan
Permen Coklat, Toping Coklat, Kue
NO.
PEMOHON
7.
Ratu Sabani
8.
Haelati
9.
Wahidin
10.
Roky Rohmana Afwa, SP
ALAMAT Perum Permata Anggrek Blok AA26 RT. 005 Kel. Taman Sari Kec. Ampenan Kota Mataram Jl. RA KARTINI Gang Komodo Jl. Gunung Merapi No. 245, Kel. Dasan Agung Baru Kec. Selaparang Kota Mataram BTN. Renteng Permai Blok C2 Kel. Tebero Leneng Kec. Praya Kab. Lombok Tengah
NAMA PENGAJUAN MEREK “De‟Queen + Logo”
KOMODITI Kopi, Permen, Kue
MEREK “Bale”
Abon Ikan
MEREK “Sakhi”
Tas, Dompet, Ransel
MEREK “ Prima + Logo”
Kue Brownies
Tabel 8 : Sasaran Strategis 3 : Tersedianya sarana dan Prasarana produksi yang memadai Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
A. Jumlah Teknologi Industri yang dikembangkan 1. Jumlah Bantuan Alat Mesin/ Peralatan Teknologi Industri yang diberikan kepada IKM. B. Jumlah Kapasitas IPTEK yang ditingkatkan 1. Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi penerapan SNI/ISO 9001:2008. 2. Jumlah pengusaha AMDK yang mengikuti bimbingan teknis.
35 Jenis
24 Jenis
68,57
25 Jenis
24 Jenis
96,00
50 IKM
50 IKM
100
30 orang
30 Orang
100
1 laporan
1 laporan
100
Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk Sasaran Strategis Tersedianya Sarana dan Prasarana Produksi Yang Memadai dapat di ukur dari
36
indikator kinerja sasaran yaitu porsentase jumlah teknologi yang dikembangkan dan jumlah kapasitas IPTEK yang ditingkatkan telah mencapai target. Upaya yang dilakukan dinas perindustrian dan perdagangan provinsi NTB dalam mencapai target tersebut yaitu dengan memberikan batuan mesin/peralatan teknologi industry kepada IKM, melakukan Soisalisasi tentang penerapan SNI/ISO 9001:2008 serta Melakukan bimbingan teknis kepada pengusaha AMDK, Upaya tersebut dilakukan semata-mata untuk meningkatkan kelancaran kapasitas IPTEK dan Sistem Produksi bagi IKM.
Tabel 9 : Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Produksi SDA yang berkualitas Ekonomi tinggi dan memenuhi standar Pasar Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
A. Jumlah perdagangan Dalam Negeri / lelang meningkat 1. Jumlah bantuan paket sembako yang didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu. 2. Jumlah Laporan hasil pemantauan ketersediaan sembako yang dicetak. 3. Jumlah Laporan SIUP dan Data Perusahaan yang dicetak. 4. Jenis distribusi barang produk yang terfasilitasi. 5. Jumlah peserta rapat koordinasi dan evaluasi peningkatan system jaringan informasi perdagangan yang difasilitasi. 6. Jumlah peserta sosialisasi peningkatan produk dalam negeri. 7. Jumlah laporan/dokumen hasil misi dagang yang dicetak. 8. Jumlah Laporan hasil pemantauan pedagangan antar pulau. 9. Laporan hasil pemantauan barang-barang strategis dan BBM 10.Peserta rapat koordinasi pengamanan perdagangan B. Jumlah IKM yang dikembangkan 1. Pedagang kaki lima dan asongan peserta
7 Kegiatan
7 Kegiatan
100
2200 paket
2200 paket
100
20 Eks
20 Eks
100
5 Eks
5 Eks
100
8 Jenis
8 Jenis
100
44 Orang
44 Orang
100
200 Orang
200 Orang
100
50 Buku
50 Buku
100
1 Laporan/20 Eks 20 Eks
1 Laporan/20 Eks 20 Eks
100
15 Orang
15 Orang
100
150 Unit 20 Orang
150 Unit 20 Orang
100 100
37
100
kegiatan pembinaan organisasi 2. Jenis bantuan yang diberikan kepada 8 Jenis 8 Jenis 100 pedagang kakilima dan asongan 3. hasil pengawasan mutu dagangan 20 Eks 20 Eks 100 pedagang kakilima dan asongan 4. Alat Ukur, Takar, Timbang dan 600 UTTP 30,167 UTTP 5027,83 Perlengkapanya yang ditera dan ditera ulang 5. Pengawasan alat UPPT yang dilaksanakan 12 Kali 12 Kali 100 6. Jumlah Leflet/Brosur Informasi 1500 Lembar 1500 Lembar 100 Kemetrologian 7. Jumlah Peserta Pelatihan raparatir alat 20 Orang 20 Orang 100 ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). 8. Jumlah sosialisasi kemetrologian yang 12 Bulan 12 Bulan 100 dilaksanakan Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Produksi SDA yang berkualitas Ekonomi tinggi dan memenuhi standar Pasar adalah di ukur dari dua indikator kinerja sasaran yaitu Jumlah Perdagangan Dalam Negeri/Lelang Meningkat dan Jumlah IKM yang di kembangkan telah mencapai target,
upaya
yang
dilakukan
untuk
mencapai
target
tersebut
adalah
dengan
menyelenggarakan Operasi Pasar, melakukan pemantauan ketersediaan sembako, melakukan pemantauan terhadap perusahaan yang memiliki SIUP dan TDP, Pemantauan perdagangan antar pulau, kegiatan misi dagang, melakukan pemantauan/pengawasan barang stategis/BBM, koordinasi dengan instansi terkait pengamanan perdagangan, melakukan pembinaan terhadap pedagang kakilima dan asongan, pengawasan terhadap alat UTTP, menyelenggarakan sosialisasi
tentang
kemetrologian
serta
memberikan
bantuan
kepada
pedagang
kakilima/asongan sehingga diharapkan kedepannya mampu mewujudkan produksi SDA yang berkualitas ekonomi tinggi dan memenuhi standar pasar.
38
Tabel 10 : Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Tenaga Kerja yang terampil Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja A.
1. 2.
3. 4. 5. 6.
7.
Jumlah Komoditi unggulan Daerah yang ditingkatkan mutunya IKM Pijar Peserta pelatihan peningkatan mutu pengolahan pangan IKM pijar Peserta Pelatihan peningkatan mutu desain kemasan produk olahan pangan berbasis PIJAR Operator mesin kemasan yang difasilitasi Desainer kemasan yang difasilitasi Aparat peserta magang untuk komoditi olahan jagung Peserta pelatihan desaigner dalam mendesain kemasan produk olahan pangan IKM penerima bantuan kemasan
Target
Realisasi
%
6 Komoditi
6 Komoditi
100
100 orang
100 orang
100
40 orang
40 orang
100
5 orang 3 orang 8 orang
5 orang 3 orang 8 orang
100 100 100
3 orang
3 orang
100
50 orang
50 orang
100
Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk Sasaran Strategis Terwujudnya Tenaga Kerja Yang Terampil adalah Jumlah Komoditi Unggulan Daerah Yang ditingkatkan Mutunya indikator kinerja sasaran tersebut yaitu dapat di analisis melalui porsentase Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Pengusaha IKM berbasis PIJAR, Meningkatnya pengetahuan IKM/UKM Mengenai Pengolahan Pangan berbasis PIJAR, Meningkatnya Pengetahuan Tenaga Ahli Desain Kemasan serta Bantuan Kemasan Bagi IKM/UKM berbasis Pijar, indikator kinerja tersebut telah memenuhi target dimana upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan maupun magang bagi aparatur dan tenaga ahli desainer serta para pelaku IKM/UKM yang terkait. .
39
C. Akuntablitias Keuangan
Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program/kegiatan adalah aspek pembiayaan/finansial. Namun tak kalah pentingnya pula dari segi pendapatan, dalam rangka penghimpunan dana bagi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menargetkan untuk menghimpun Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan lainnya sebesar Rp. 315.000.000,- sampai dengan akhir tahun 2015, realisasi penerimaan telah mencapai Rp. 360.877.803,03,- atau 114,56 % dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 11 : Penerimaan Asli Daerah Tahun 2015 Uraian
Target
Realisasi
%
Lebih / Kurang
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang LHP Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Jumlah
315.000.000
315.546.950
100,17
546.950
0
29.696.600
100
29.696.600
0
15.634.253,03
100
15.634.253,03
315.000.000
360.877.803,03
114,56
45.877.803,03
Dari sisi Belanja, Alokasi dana baik dari APBD maupun APBN/Dekonsentrasi untuk tahun 2015, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh sejumlah dana dengan perincian sebagai berikut :
- Belanja Tidak Langsung
Rp. 10.213.814.700,-
- Belanja Langsung
Rp. 17.018.465.300,-
Jumlah
Rp. 27.232.280.000,-
- Anggaran APBN/Dekonsentrasi
Rp. 7.082.264.000,-
40
1. Belanja Tidak langsung
Belanja tidak langsung dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2015 berjumlah Rp. 10.213.814.700,-untuk membiayai dua jenis belanja yang terdiri dari :
- Belanja Pegawai
Rp. 7.643.954.700,- (76.77%)
- Tambahan Penghasilan PNS
Rp. 2.560.410.000,- (23.14%)
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Rp. 9.450.000,- (0,09%)_____
Total
Rp. 10.213.814.700,- (100%)
Dari jumlah anggaran belanja tidak langsung Tahun 2015 yang tersedia sebesar Rp. 10.213.814.700,- tersebut telah terealisasi sampai dengan akhir tahun 2015 sejumlah Rp.9.760.791.220,- atau 95,56% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 453.023.480,-. Secara rinci realisasi anggaran belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 12 : Belanja Tidak Langsung
No. 1. 2. 3.
Program Belanja Pegawai Tambahan Penghasilan PNS Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Jumlah
Anggaran (Rp.)
Bobot
Realisasi
%
7.643.954.700
76,77
7.331.433.460
95,91
2.560.410.000
23.14
2.420.110.260
94,52
9.450.000
0,09
9.247.500
97,86
10.213.814.700
100
9.760.791.220
95,56
2. Belanja Langsung Anggaran Belanja Langsung Tahun 2015 berjumlah Rp. 17.018.465.300,- untuk membiayai 18 program seperti pada tabel sebagai berikut :
41
Tabel 13 : Belanja Langsung Anggaran (Rp) No 1
Belanja Langsung
1
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
3 4
5
6 7 8 9 10
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Pengembangan industri kecil dan menengah Peningkatan kerjasama perdagangan internasional Peningkatan dan pengembangan ekspor Peningkatan effisiensi perdagangan dalam negeri
11
Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
12
Pengembangan sentra-sentra industri potensial
13
Pembinaan dan pengembangan usaha daerah Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
14 15
Alokasi (Rp)
Realisasi (Rp)
(%)
3
4
5
17.018.465.300
13.774.418.351
80.94
1.968.227.800
1.725.891.858
87,69
1.408.383.400
1.160.359.868
82,39
140.470.000
106.882.500
76,09
15.850.000
15.600.000
98,42
572.930.100
487.544.300
85,10
524.027.400
214.673.000
40,97
2.712.094.250
2.173.388.300
80,14
67.273.000
61.986.000
92,14
407.250.500
267,419,700
57,39
729.271.600
425.304.800
58,32
3.485.520.000
3.060.650.875
87,81
176.472.000
158,502,000
89,82
427.852.000
329.149.000
76,93
3.275.831.750
2.644.962.350
80,74
691.649.000
613.723.450
88,73
2
B
2
Porsentase
Program
Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan komoditi unggulan daerah
42
16
17
18
Pengembangan dan penguatan klaster berbasis OVOP Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi Program Pengelolaan Rumah Kemasan Total Belanja Langsung
223.360.000
143.340.900
64,17
91.817.500
85.053.950
92,63
100.185.000
99.985.500
99,80
17.018.465.300
13.774.418.351
80.94
Dari jumlah anggaran belanja langsung yang disediakan sebesar : Rp. 17.018.465.300,- tersebut, sampai dengan akhir tahun 2015 telah terealisasi sebesar Rp. 13.774.418.351,- atau 80,94% dari keseluruhan anggaran. Dengan demikian ada sisa anggaran sebesar Rp. 3.244.046.949,-. Untuk lebih jelasnya kedua jenis belanja tersebut diatas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 14 : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Per Tanggal 31 Desember 2015
No 1. 2.
Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah
Anggaran (Rp)
Porsentase
Alokasi
Realisasi
%
10.213.814.700
9.760.791.220
92,80
17.018.465.300
13.774.418.351
95,56
27.232.280.000
23.535.209.571
86,42
3. Anggaran Dekonsentrasi (APBN) Anggaran dekonsentrasi Tahun 2015 berjumlah Rp. 7.082.264.000,- untuk membiayai 4 (Empat) program/kegiatan sebagai berikut :
43
Tabel 15 : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB Per Tanggal 31 Desember 2015 Anggaran (Rp.) No. 1. 2.
3. 4.
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Total
Porsentase
Alokasi
Realisasi
%
500.000.000
497.458.600
99,49
3.299.000.000
3.182.408.001
96,47
2.037.980.000
1.609.701.300
78,99
1.245.284.000
1.005.606.200
80,75
7.082.264.000,-
6.295.174.101,-
88,89
Dari jumlah anggaran dekonsentrasi yang disediakan sebesar Rp. 7.082.264.000,tersebut, sampai dengan akhir tahun 2015 telah terealisasi sebesar Rp. 6.295.174.101,- atau 88,89%. Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 787.089.899,-. Dari uraian diatas, Maka Penyerapan Anggaran dari Dana Dekonsentrasi Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015 dapat di kategorikan baik.
44
Bab IV Penutup A. Simpulan 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan unsur
pelaksana
Pemerintah
Daerah
yang
berada
dibawah
dan
bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Sekretaris Daerah yang diberikan tugas, tanggungjawab dan amanah untuk melakukan perumusan,
perencanaan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan
bidang
perindustrian dan perdagangan berdasarkan azas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018 maupun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018. 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2015. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. 3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai
pencapaian
target
indikator
kinerja
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pengembangan industri dan perdagangan
45
secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha khususnya. B. Saran 1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumberdaya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan awal tahun anggaran dan perkembangan masalahmasalah aktual pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi dan mekanisme manajemen internal organisasi dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat akan ditingkatkan secara pro aktif melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. 3. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik dipusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha. 4. Menjadikan LAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi Pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.
46
