BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 1. Kedudukan Kabupaten Pekalongan sebagai Daerah Otonom dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor
13
tahun
1950
tentang
Kabupaten
dalam
Lingkungan
Pembentukan
Jawa
Tengah
Daerah-daerah dan
Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang. Daerah Kabupaten berwenang mengurus dan mengatur kepentingan
masyarakat
setempat
menurut
prakarsa
sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten
meliputi perencanaan dan pengendalian
pembangunan; perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
penyelenggaraan
ketertiban
umum
dan
ketentraman
masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum; penanganan bidang kesehatan; penyelenggaraan pendidikan; penanggulangan masalah
sosial;
pelayanan
bidang
ketenaga-kerjaan;
fasilitasi
pengembangan koperasi; usaha kecil dan menengah; pengendalian lingkungan hidup; pelayanan pertanahan; pelayanan kependudukan dan catatan sipil; pelayanan administrasi umum pemerintahan; pelayanan
administrasi
pelayanan
modal;
penyelenggaraan
pelayanan dasar lainnya; dan urusan wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta urusan pilihan yang
secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2016
Pemerintah
Kabupaten
Pekalongan
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
masih
berdasarkan Page 1
Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
tahun
2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13, 14, 15 dan 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4, 5, 6, dan 7 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan. Undang-undang
Nomor
:
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5657). Sekretariat
Daerah
adalah
unsur
pembantu
Pimpinan
Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten, dipimpin oleh seorang Sekretaris dewan yang secara teknis operasional berada dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kabupaten merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten
yang
mempunyai
tugas
membantu
Bupati
dalam
melaksanankan kewenangan desentralisasi, sedangkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten merupakan unsur pendukung tugas Kepala LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 2
Daerah yang mempunyai tugas melaksanankan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan
daerah
yang
bersifat
spesifik., dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
2. Tugas dan Fungsi Pada Daerah Kabupaten / Kota di bentuk Lembaga Perangkat Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Tugas dan Fungsi dari masing-masing lembaga perangkat daerah adalah sebagai berikut : a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Pimpinan Pemerintahan Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat serta mengemban fungsi manajemen pemerintahan
di
daerah
mulai
dari
perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada tingkat monitoring dan evaluasi (Surat Mendagri Nomor 120/562/S.J tanggal 3 Maret 2004 tentang Implementasi Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah Pasal 67, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut : 1) Memegang melaksanakan
teguh
dan
Undang-Undang
mengamalkan Dasar
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Negara
Pancasila, Republik Page 3
Indonesia
Tahun
1945
serta
mempertahankan
dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan; 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi; 4) Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 5) Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik; 6) Melaksanakan program strategis nasional; dan 7) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah..
b. Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.dengan fungsi :
penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan
Polisi
Pamong
Praja,
Lembaga
Lain
Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan;
pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
pemerintahan daerah;
pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. Tugas Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan fungsi: penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 4
penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. d. Tugas
Dinas
Daerah
Kabupaten
adalah
melaksanakan
kewenangan desentralisasi, dengan fungsi : perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tugasnya; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tugasnya; pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan ole Bupati sesuai denga tugas dan fungsinya.
e. Tugas Lembaga Teknis Daerah adalah pendukung
tugas
kepala
daerah
yang
merupakan unsur mempunyai
tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dengan fungsi : perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ; pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
f. Tugas
Kecamatan
adalah
membantu
Bupati
dalam
penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas perangkat daerah dan atau instansi lainnya, dengan fungsi :
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 5
-
pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan ;
-
penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
-
penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
-
pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
-
penyelenggaraan
tugas-tugas
pemerintahan
umum
dan
keagrariaan; -
penyelenggaraan kegiatan pembinaan pemerintahan desa;
-
Pembinaan Kelurahan;
-
Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
-
Pelaksanaan koordinasi operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten;
-
Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
-
Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga;
-
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
g. Tugas
Kelurahan
adalah
membantu
Camat
dalam
penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, dengan fungsi : -
Pelaksanaan
pelimpahan
sebagaian
kewenangan
pemerintahan dari Kecamatan; -
Pelayanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
-
Koordinasi
terhadap
jalannya
pemerintahan
Kelurahan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan; -
Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
-
Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
-
Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 6
-
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Susunan Organisasi Susunan
Organisasi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4, 5, 6 dan 7 Tahun 2011 pada intinya adalah sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah, terdiri dari : -
Sekretaris Daerah.
-
Asisten Sekretaris Daerah, terdiri dari :
-
1)
Asisten Pemerintahan;
2)
Asisten , Pembangunan Dan Kesejahteraan Rakyat;
3)
Asisten Administrasi.
Bagian, terdiri dari : 1)
Bagian Tata Pemerintahan;
2)
Bagian Humas;
3)
Bagian Hukum;
4)
Bagian Perekonomian ;
5)
Bagian Pembangunan;
6)
Bagian Kesra;
7)
Bagian Organisasi Dan Kepegawaian;
8)
Bagian Umum;
9)
Bagian Asset.
b. Sekretariat DPRD, terdiri dari :
Sekretaris DPRD;
Bagian Persidangan, Risalah Dan Dokumentasi;
Bagian Umum.
c. Dinas Daerah, terdiri dari : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pengelolaann Sumber Daya Air, Energi Dan Sumber Daya Mineral; LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 7
Dinas Kesehatan; Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah; Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan; Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Kehutanan; Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika; Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata.
d. Lembaga Teknis, terdiri dari : Inspektorat; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan; Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu; Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana; RSUD; Kantor Lingkungan Hidup; Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah; Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik ;.
e. Pemerintah Kecamatan, terdiri dari 19 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Petungkriyono; Kecamatan Lebakbarang; Kecamatan Talun; Kecamatan Kandangserang; Kecamatan Paninggaran; Kecamatan Doro; Kecamatan Buaran; LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 8
Kecamatan Karangdadap; Kecamatan Kedungwuni; Kecamatan Kajen; Kecamatan Karanganyar; Kecamatan Kesesi; Kecamatan Wonopringgo; Kecamatan Bojong; Kecamatan Wiradesa; Kecamatan Wonokerto; Kecamatan Sragi; Kecamatan Siwalan; Kecamatan Tirto.
f.
Pemerintah Kelurahan, terdiri dari 13 Kelurahan, yaitu: Kelurahan Kedungwuni Barat; Kelurahan Kedungwuni Timur; Kelurahan Pekajangan; Kelurahan Sapugarut; Kelurahan Simbangkulon; Kelurahan Bligo; Kelurahan Bener; Kelurahan Pekuncen; Kelurahan Mayangan; Kelurahan Kepatihan; Kelurahan Gumawang; Kelurahan Sragi; Kelurahan Kajen.
4. Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kabupaten Pekalongan berjumlah 9.197 orang Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria pendidikan formal ( Tabel I.I ) SD 102 orang, SLTP 313 orang , SLTA 1.807 orang, Diploma 2.390 orang, S1 4.321 orang dan S2 264 orang yang telah mengikuti pendidikan pimpinan ( Tabel I.2 ) dengan kriteria Diklatpim Tingkat I LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 9
belum ada, Diklatpim Tingkat II 22 orang, Diklatpim Tingkat III 83 orang, Diklatpim Tingkat IV 220 orang dan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan ( Tabel I.3) Golongan I 185 orang, Golongan II 2.2.034 orang, Golongan III 4.165 orang, dan Golongan IV 2.813 orang, serta dibantu oleh pegawai tidak tetap berjumlah 213 orang yang tersebar pada Satuan Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Tabel 1.1 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Pendidikan Formal No.
Jenis Pendidikan
Jumlah
1. 2. 3.
SD SLTP SLTA
102 313 1.807
4. 5. 6.
Diploma S1/ D4 S2
2.390 4.321 264 JUMLAH
9.197
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2016 Tabel 1.2 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Pendidikan Struktural
No.
Pendidikan Struktural
Jumlah
1.
Diklat. Pim. Tk I
-
2.
Diklat. Pim. Tk II
22
3.
Diklat. Pim. Tk III
83
4.
Diklat. Pim. Tk IV
220
JUMLAH
325
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2016. LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 10
Tabel 1.3 Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Pekalongan menurut Golongan No.
Golongan
Jumlah
1.
Golongan I
185
2.
Golongan II
2.034
3.
Golongan III
4.165
4.
Golongan IV
2.813
JUMLAH
9.197
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pekalongan Tahun 2016.
5. Barang Inventaris Milik Daerah Tahun 2016
Tabel 1.4 Barang Inventaris Milik Daerah Tahun 2016 terdiri dari : No.
Nama Bidang Barang
Jumlah
Ket.
Barang *)
1.
Tanah
2.
Jalan dan Jembatan
594 Km
3.
Bangunan Air/ Irigasi
1.138 Buah
4.
Bangunan Gedung
5.810
5.
Monumen
3.027
6.
Alat-alat Besar
7.
Alat-alat Bengkel dan alat ukur
4.213
8.
Alat-alat Pertanian
5.954
9.
Alat-alat angkutan
1.716
10.
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
1.197 Bidang
923
350.019 Page 11
11.
Alat-alat Studio dn alat komunikasi
4.275
12.
Alat-alat Kedokteran
13.
Alat-alat Laboratorium
14.
Alat-alat persenjataan/keamanan
523
15.
Instalasi
169
16.
Jaringan
4.978
17.
Buku Perpustakaan
18.
Barang Bercorak dan
20.115 278.546
2.333.882 14.723
kesenian/Kebudayaan 19.
Hewan, Ternak dan Tanaman
7.068
20.
Konstruksi dalam pengerjaan
30
21.
Aset tetap renovasi
1
Sumber : Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2016 Keterangan : *) Belum Diaudit BPK-RI
B. LINGKUNGAN STRATEGIS
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi paradigma baru yang memberikan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah.
Desentralisasi
kewenangan
urusan
pemerintahan yang luas, nyata dan bertanggungjawab bukan hanya sekedar peluang (oportunity), tetapi juga merupakan tantangan yang harus dihadapi secara cerdas dan bertanggung jawab oleh seluruh pihak yang terkait di dalamnya. Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk lebih mampu menyusun kebijakan yang dapat mengakomodir aspirasi masyarakat dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 12
Hakekat otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Disamping itu, otonomi daerah juga harus dapat mewujudkan keserasian hubungan antar daerah dan antara Daerah dengan Pemerintah (Pusat) dalam kerangka membangun kerjasama yang harmonis melalui prinsip take and give dan win win solution guna meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi kesenjangan antar daerah sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat senantiasa terjaga. Dengan demikian sasaran strategis yang ingin dicapai dalam otonomi daerah dapat dimaknai sebagai upaya untuk membangun pemerintahan daerah yang demokratis, transparan dan mandiri sehingga mampu mensejahterakan masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang prima dan mampu mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government) serta Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance). Mengingat adanya kewenangan “lebih” sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi di Daerah berdasarkan asas desentralisasi, maka fungsi kontrol dari seluruh elemen penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus lebih dikedepankan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan sesuatu hal yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih (Clean Goverment) menuju Kepemerintahan yang baik (Good Governance). Sejalan dengan hal tersebut, isu strategis yang mengemuka dewasa ini dan tengah berkembang disektor publik yaitu semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas publik oleh lembaga publik termasuk Pemerintahan di Daerah. Seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah harus menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pemenuhan hak-hak LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 13
masyarakat, yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed) dan hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas
publik
mengharuskan
Pemerintah
Daerah
untuk
memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan kinerjanya. Unit kerja di lingkungan instansi pemerintah dituntut untuk tidak sekedar melakukan
pelaporan
kinerja
kepada
pemerintahan
atasannya
(managerial accountability), akan tetapi juga melaporkan kinerja pemerintah kepada masyarakat secara luas (public accountability). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan
kinerja
dalam
pembangunan
pelaksanaan
kemudian
tugas
ditindaklanjuti
kepemerintahan dengan
dan
ditetapkannya
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggunjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) tahun 2016 sebagai
salah
satu
bentuk
pertanggungjawaban
kinerja
atas
keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian visi dan misi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016.
1. Letak Geografis Kabupaten Pekalongan adalah salah satu daerah otonom yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 14
Pekalongan memiliki wilayah dengan luas 836,13 Km² yang terbagi menjadi 19 kecamatan, dan terdiri dari 272 desa dan kelurahan.
Dari total luas tersebut
13
30,36% (253,86 Km²)
diantaranya berupa tanah basah atau sawah, dan sisanya 69,64% ( 582,27 Km²) merupakan tanah kering. Kabupaten
Pekalongan
secara
administratif
berbatasan
dengan : •
Sebelah Utara
: Laut Jawa & Kota Pekalongan
•
Sebelah Timur
: Kabupaten Batang & Kota Pekalongan
•
Sebelah Selatan
: Kabupaten Banjarnegara
•
Sebelah Barat
: Kabupaten Pemalang
Tabel 1.5 Luas Wilayah Kabupaten Pekalongan No
Kecamatan
Luas (Km2)
Desa / Kelurahan
1
Kandangserang
60,55
14
2
Paninggaran
92,99
15
3
Lebakbarang
58,20
11
4
Petungkriyono
73,58
9
5
Talun
58,57
10
6
Doro
68,45
14
7
Karanganyar
63,48
15
8
Kajen
75,15
24/1
9
Kesesi
68,52
23
10
Sragi
32,40
16/1
11
Siwalan
25,91
13
12
Bojong
40,06
22
13
Wonopringgo
18,80
14
14
Kedungwuni
22,94
16/3
15
Karangdadap
20,99
11
16
Buaran
9,54
7/3
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 15
No
Luas (Km2)
Kecamatan
Desa / Kelurahan
17
Tirto
17,39
16
18
Wiradesa
12,70
11/5
19
Wonokerto
15,91
11
Jumlah
836,13
272/13
Sumber : Kabupaten Pekalongan Dalam Angka, 2015
Secara geografis Kabupaten Pekalongan mempunyai bentuk yang memanjang dari utara ke selatan. Di bagian utara termasuk wilayah pantura dan merupakan jalur utama di Pulau Jawa. Secara astronomis letak Kabupaten ini berada di antara 6º - 7º 23’ Lintang Selatan dan antara 109º - 109º 78’ Bujur Timur. Karena sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa maka dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 6 desa pantai. Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara wilayah dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan dataran tinggi di kabupaten ini berada pada 1.294 meter
dari
permukaan
laut.
Secara
topografis,
ada
60
desa/kelurahan (20%) berada di kawasan dataran tinggi dan 225 desa/kelurahan (80%) berada di kawasan dataran rendah. 2. Kondisi Demografi Berdasarkan proyeksi Sensus penduduk (BPS) Jumlah penduduk di Kabupaten Pekalongan tahun 2014 tercatat sejumlah 2014 Jumlah 867.573 jiwa, terdiri dari laki - laki sebanyak 431.002 jiwa
dan
menunjukan
perempuan
sebanyak
peningkatan
436.571
pertumbuhan
jiwa.
Angka
penduduk
ini jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013 jumlah Kabupaten Pekalongan 861.082 jiwa dengan jumlah laki – laki 427.815 jiwa dan perempuan 861.082 jiwa. Untuk jumlah penduduk Tahun 2015 dan 2016 belum di publish oleh BPS. LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 16
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga berlaku tahun 2016 mencapai Rp18.116 trilyun atau meningkat 7,66% dari tahun 2015 yang sebesar Rp16.728 trilyun. Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2016 mencapai 5,03%, lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun 2015 yang tumbuh 4,78%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, jasa kesehatan dan konstruksi. Laju inflasi pada akhir tahun 2016 sebesar 2,96%, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi pada tahun 2015 yang sebesar 3,42%. Secara umum, hal ini menunjukkan relatif terkendalinya inflasi di Kabupaten Pekalongan. Terjadinya inflasi di Kabupaten Pekalongan karena kenaikan harga volatile foods berupa komoditas cabai rawit, gula pasir dan bawang merah serta administered price berupa tarif tenaga listrik dan harga rokok.
4. Pelayanan Umum Capaian pembangunan pendidikan tahun 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2015 yang dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK). Untuk APK SD/MI dari 103,73% menjadi 103,74%, SMP/MTs dari 99,85% menjadi 99,88% dan SMA/SMK/MA dari 67,95% menjadi 67,98%. Kemudian untuk Angka Partisipasi Murni (APM) juga mengalami peningkatan dari tahun 2015. Untuk APM SD/MI dari 92,61% menjadi 92,65%, SMP/MTs dari 81,34% menjadi 81,37% dan SMA/SMK/MA dari 46,93% menjadi 47,00%.
Selanjutnya Angka Putus Sekolah
(APS) tahun 2016 SD/MI mencapai 0,30% lebih rendah dari tahun 2015 sebesar 0,33%, SMP/MTs 0,18% lebih rendah dari tahun 2015
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 17
yan mencapai 0,19% serta SMA/SMK/MA mencapai 0,25% lebih rendah dari tahun 2015 yang sebesar 0,28%.
Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengembangan sarana pelayanan kesehatan dari segi kualitas dan kuantitas menjadi prioritas utama pembangunan kesehatan. Pada tahun 2016 telah disediakan mobil ambulance di masing-masing puskesmas, dan saat kini puskesmas memiliki 2 mobil ambulance yang bisa dioperasionalkan. Selain itu juga pencapaian akreditasi di 4 puskesmas yaitu Puskesmas Wiradesa,
Puskesmas
Puskesmas Tirto I dan Puskesmas Bojong I. pembangunan
kesehatan
mengalami
Siwalan,
Pencapaian kinerja
peningkatan,
diantaranya
menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Pekalongan dari 141,06 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 menjadi 115,02 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016.
Namun demikian,
kami menyadari pembangunan kesehatan masih terdapat tantangan yang memerlukan kerja keras semua pihak. Ini terbukti masih relatif tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2016 yang mencapai 10,99 per 1.000 kelahiran hidup lebih tinggi dari pencapaian tahun 2015 sebesar 8,07 per 1.000 kelahiran hidup. Pembangunan
urusan
pekerjaan
umum
di
Kabupaten
Pekalongan salah satunya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan/jembatan dan irigasi. Panjang jalan kabupaten pada tahun 2016 mengalami peningkatan, dari 573,58km di tahun 2015 menjadi 590,43 km pada tahun 2016. Jalan dalam kondisi baik sejumlah 80,13% mengalami penurunan dibanding tahun 2015 sebesar 93,55%. Hal ini disebabkan sejumlah faktor, antara lain curah hujan yang sangat tinggi dalam satutahun, rob yang berkepanjangan, bencana alam dan juga dipengaruhi oleh mobilisasilalu lintas pembangunan jalan tol PemalangBatang. Berdasarkan jenis permukaannya, di Kabupaten Pekalongan terdapat 545,99 km jalan aspal, 23,43 km jalan beton, dan 4,78 km jalan paving. LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 18
Jembatan dalam kondisi baik mencapai 93,27% lebih rendah dibanding tahun 2015 sebesar 98,72%. Pada tahun 2016, prasarana jembatan di Kabupaten Pekalongan sejumlah 312 buah. Sementara untuk rasio jaringan irigasi di tahun 2016 mencapai 0,03% lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang mencapai 0,017%. Indikator kinerja pembangunan perumahan salah satunya ditunjukkan dengan tercukupinya kebutuhan rumah dan pada tahun 2016 Backlog kebutuhan rumah mencapai 69.490 unit capaian ini sama dengan tahun 2015. Sementara untuk membantu masyarakat kurang mampu dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan stimulan perumahan swadaya untuk merehab rumah tidak layak huni bagi Masyarakat. Berbenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 989 unit. Pada urusan ini juga telah dilaksanakan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum melalui Kegiatan PAMSIMAS yang ditujukan untuk 15 desa. Pembangunan penataan ruang bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya. Urusan penataan ruang dilaksanakan
melalui
berbagai
program
antara
lain
program
pemanfaatan tata ruang, perencanaan tata ruang dan program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Kinerja makro pembangunan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain persentase bangunan ber-IMB per satuan bangunan tahun 2016 mencapai 28% lebih baik dibanding pencapaian tahun 2015 sebesar 25%. Sesuai semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kita terus mengupayakan agar mekanisme perencanaan pembangunan lebih mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel yang dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan di semua tingkatan, mulai dari desa/kelurahan, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Mulai tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menerapkan e-
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 19
planning dalam bentuk Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). Kinerja pembangunan urusan perhubungan dilihat dari jumlah permohonan uji kir angkutan umum yang mengalami kenaikan pada tahun 2016 mencapai 6.251 unit dibanding tahun 2015 sebesar 6.241 unit. Jumlah arus penumpang angkutan umum tahun 2016 sebanyak 1.048.920 orang, meningkat dibanding tahun tahun 2015 sebanyak 1.031.220 orang. Hal ini dikarenakan sudah mulai optimalnya penggunaan terminal Kajen dengan adanya bus-bus AKAP yang menuju ke Jakarta. Jumlah rasio ijin trayek sebesar 60% sama dengan
pencapaian
pembukaan
trayek
tahun baru.
2015,
dikarenakan
Sedangkan
tidak
persentase
adanya
sarana
dan
prasarana lalu lintas jalan raya (APILL) mencapai 45% meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 40%. Untuk menjaga
meningkatkan
keseimbangan
Pencemaran
dan
kualitas
ekosistem
Perusakan
lingkungan
hidup
diantaranya
Lingkungan
Hidup,
dengan
Pengendalian Peningkatan
Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), serta Pengelolaan Limbah bagi Pengusaha Industri Kecil. Kinerja pembangunan lingkungan hidup ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada tahun 2016 sebesar 39,00 lebih rendah dibandingkan pencapaian tahun 2015 sebesar 57,87. Penyelenggaraan urusan pertanahan bertujuan meningkatkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Pekalongan, baik berkaitan dengan fasilitasi alih fungsi lahan, penetapan lokasi, tukar menukar tanah pemerintah daerah, fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan
umum
dan
kepentingan
instansi
pemerintah,
pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah serta penyelesaian permasalahan tanah lainnya. Pada tahun 2016 telah dilakukan fasilitasi antara lain permasalahan pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan jalan penghubung Desa Bojongkoneng – Luragung Kecamatan Kandangserang dengan Perum Perhutani. Disamping itu telah
dilaksanakan
Pendaftaran
Rekonstruksi
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
tanah
Land Page 20
Consolidation (LC) di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan sebanyak 85 bidang di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, pembinaan tertib administrasi pertanahan di 90 desa dan pendataan tanah kas desa 272 desa. Pembangunan kependudukan dan catatan sipil diarahkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri.
Selama tahun 2016,
pembangunan urusan ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pelayanan bidang kependudukan yang terdiri atas Penerbitan dokumen
kependudukan (Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda
Penduduk (KTP) serta pembuatan Akta catatan sipil), adapun cakupan kepemilikan dokumen tahun 2016 sebanyak 84,31% lebih rendah dibanding tahun 2015 sejumlah 84,95%. Sebagai pemberdayaan
upaya
meningkatkan
perempuan
dilakukan
kesetaraan melalui
gender
dan
Pengarusutamaan
Gender (PUG) yaitu dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan
dan program pembangunan. Hal ini diwujudkan melalui
advokasi pada SKPD untuk menggunakan Anggaran Responsif Gender (ARG) sehingga dalam penyusunan RKA SKPD dilengkapi dengan Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) sebagai bentuk jaminan atas pelaksanaan penganggaran dengan pendekatan ARG pada setiap kegiatan yang dilaksanakan SKPD. Pembangunan berperspektif gender di Kabupaten Pekalongan telah mendapat tempat yang memadai. Persoalan gender menjadi komitmen bersama dari seluruh komponen. Pada ranah kebijakan, di tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender. Sedangkan pada tataran pelaksanaan terdapat 1 (satu) Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pekalongan. Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak dan Perbup Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 21
Terpadu Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak. Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement) pada
RKA
sejumlah
SKPD
merupakan
upaya
meningkatkan
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG). Selain itu tindak lanjut komitmen Kabupaten Pekalongan sebagai Kabupaten Layak Anak, secara kelembagaan telah dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak
Anak
(GTKLA)
tingkat
kabupaten
dan
memfasilitasi
pembentukan lembaga serupa di 19 kecamatan dan 5 Desa Percontohan DLA (Desa Layak Anak). Jumlah kasus KDRT tahun 2016 sebanyak 13 kasus lebih tinggi dibanding tahun 2015 sebanyak 2 kasus. Pembangunan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan melalui Program KB yang tidak sekedar mengendalikan
laju
pertumbuhan
penduduk,
akan tetapi
lebih
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keluarga yang berkualitas dan kesehatan reproduksi, yang lebih difokuskan pada peningkatan
kesejahteraan
dan
ketahanan
keluarga
melalui
pengendalian kelahiran, peningkatan kualitas keluarga kecil serta perlindungan terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Sampai dengan tahun 2016, cakupan peserta KB Aktif mencapai 81,97% lebih tinggi dibanding tahun 2015 sebesar 80,22% dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 180.296. Pembangunan
kesejahteraan
sosial
diarahkan
untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan terhadap Penyandang Masyarakat Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga diharapkan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara wajar, baik jasmani, rohani maupun sosial dengan mengoptimalkan fungsi dan peran serta dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), dunia usaha dan masyarakat dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 22
PMKS yang sudah terlayani pada tahun 2016 sejumlah 92.693 jiwa melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 86.643 jiwa, melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perkotaan dan Perdesaan 1.602 jiwa, RTLH Perkotaan dan Pengantar LKPJ Bupati Pekalongan Akhir Tahun Anggaran 2016 11 Perdesaan 252 jiwa, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 377 jiwa dan KUBE PKK-KRSE 3.819 jiwa. Cakupan penanganan PMKS sebesar 0,58% meningkat dibanding tahun 2015 yang mencapai 0,30%. Pembangunan
urusan
ketenagakerjaan
diarahkan
untuk
meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para pencari kerja sehingga nantinya mampu bersaing di dunia pasar kerja dan dunia usaha sebagai tenaga kerja yang siap pakai, dengan mengadakan pendidikan pelatihan ketrampilan bagi para pencari kerja yang belum bekerja dan juga memberikan pelayanan informasi penempatan tenaga kerja baik didalam maupun diluar negeri. Pada tahun 2016 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 64,80%, lebih tinggi dibanding tahun 2015 yang sebesar 64,60%. Adapun Pencari Kerja yang ditempatkan pada tahun 2015 sebesar 8,18% turun menjadi 2,81% pada tahun 2016. Pembangunan urusan koperasi dan UKM diarahkan untuk meningkatkan
kemampuan
ekonomi
masyarakat
melalui
pemberdayaan koperasi dan UMKM yang mandiri guna menciptakan lapangan kerja yang luas, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta kesejahteraan yang lebih baik dan merata. Sampai akhir tahun 2016, persentase koperasi aktif mencapai 65,32% meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 49,25%. Adapun jumlah UMKM tahun 2016 di Kabupaten Pekalongan sama dengan tahun 2015 sebanyak 44.680 unit, namun mengalami perkembangan usaha, terutama pada usaha kecil dari 7.012 unit menjadi 7.061 unit. Kinerja pelaksanaan urusan penanaman modal ditunjukkan dengan meningkatnya investor yang masuk ke Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2016 mencapai 16 investor PMDN dan PMA dengan nilai investasi mencapai Rp1,76 trilyun lebih rendah dibanding pencapaian LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 23
tahun 2015 sebanyak Rp3,95 trilyun, dimana pada tahun tersebut terdapat investasi jalan tol. Pembangunan urusan kebudayaan bertujuan untuk membina dan
mengembangkan
seni
dan
budaya
daerah,
antara
lain
dilaksanakan melalui kegiatan pentas seni dan budaya setiap jumat pahing dan atraksi seni di TMII. Sedangkan berkaitan dengan bendabenda cagar budaya, dilakukan inventarisasi dan dokumentasi agar kekayaan
budaya
daerah
dapat
dilestarikan
dan
diapresiasi
keberadaannya. Pembangunan urusan kepemudaan dan olah raga selama tahun 2016 Pembangunan urusan kepemudaan dan olah raga selama tahun 2016 telah dilaksanakan melalui
program pengembangan dan
keserasian kebijakan pemuda, peningkatan peran serta pemuda, pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga, peningkatan sarana prasarana olahraga serta pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri diarahkan pada upaya menciptakan kondisi politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, telah dilaksanakan kegiatan antara lain, upaya
penegakan
pemeliharaan
peraturan
ketenteraman
daerah
dan
dan
ketertiban
peraturan
bupati,
masyarakat,
serta
koordinasi anggota Komunitas Intelijen Daerah yang terdiri dari anggota intelijen dan institusi terkait dengan kegiatan meliputi pemantauan kondisi wilayah Kabupaten Pekalongan dari berbagai aspek. Disamping hal tersebut telah dilaksanakan pula koordinasi keanggotaan Forum Kewaspadaan
Dini
Masyarakat
yang
anggotanya
terdiri
dari
akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat; dilakukan pula pemantauan orang asing yang menginap dan tinggal di Kabupaten Pekalongan;
serta
Fasilitasi
Pencegahan,
Pemberantasan,
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (Good Government), maka telah dilaksanakan berbagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintah daerah sehingga lebih LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 24
professional dan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui diklat prajabatan serta pendidikan dan pelatihan. Disamping itu transparan
guna
dan
mewujudkan birokrasi pemerintahan yang
akuntabel,
maka
dilakukan
pembinaan
dan
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Berkaitan dengan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum
Kabupaten
Pekalongan pada tahun 2016 memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat untuk meyakinkan tercapainya proses dan hasil kegiatan yang diharapkan. Pembangunan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan dan percepatan penganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah, serta peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
petani
melalui
upaya
pemberdayaan kelompok pelaku usaha dan pelaku utama pada bidang agribisnis khususnya komoditas-komoditas unggulan. Produksi padi pada tahun 2016 mencapai 233.753 ton GKG mengalami kenaikan dibanding tahun 2015 sebesar 209.982 ton GKG atau naik sebesar 5,17%. Ketersediaan kebutuhan beras di Kabupaten Pekalongan masih surplus
sebesar 67.145 ton meningkat dibanding tahun
sebelumnya sebesar 67.666 ton atau 6,82%. Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, pada
tahun
2016
Pemerintah
Kabupaten
Pekalongan
telah
mengalokasikan anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 95,91 Milyar dan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 174,53 Milyar meningkat dibanding tahun 2015 ADD sebesar Rp. 89 Milyar dan Dana Desa (DD) Rp. 77,76 Milyar. Dukungan dana ini diharapkan bisa mendorong upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa. Penyelenggaraan urusan kearsipan bertujuan untuk menjamin keselamatan
dan keamanan
peningkatan
saranan
dan
arsip,
yang
prasarana
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
dilaksanakan
kearsipan
melalui
antara
lain Page 25
penyempurnaan Depo Arsip sebagai tempat pengolahan, penyimpanan dan ruang pamer arsip serta pengelolaan arsip secara baku. Keberadaan perpustakaan sebagai fasilitas publik merupakan salah satu pintu masuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah
daerah
telahmenyediakan
sarana
dan
prasarana
Perpustakaan Daerah dan melakukan pembinaan pada perpustakaan sekolah, desa dan Taman Bacaan Masyarakat dalam upaya meningkatkan
pembangunan
manusia.
Selama
tahun
2016
Perpustakaan Daerah selain memberikan layanan pada hari kerja, ditambah layanan pada Sabtu dan Minggu. Disamping itu juga melakukan layanan perpustakaan keliling, jambore dan bedah buku, lomba resensi buku dan melaksanakan pameran buku untuk memenuhi para pemustaka untuk mendapatkan buku dengan harga murah. Untuk mewujudkan good governance salah satu upaya yang dilakukan dengan meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (e-Government). Selain itu ada faktor yang tidak kalah penting dalam rangka membangun sebuah daerah yaitu, tingginya tuntutan pelayanan di bidang komunikasi dan informasi. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi, maka harus diimbangi pula campur tangan oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Dalam rangka mencapai target Standar Pelayanan
Minimal
bidang
komunikasi
dan
informatika
di
Kabupaten/kota, maka di setiap pemda harus melaksanakan kegiatan Diseminasi Informasi Nasional. Pelayanan komunikasi dan informasi antara lain melalui pelayanan pos (PT. Pos Indonesia) dan telepon (PT. Telkom, provider melalui mobile phone – dengan menara BTS). Selain itu Kabupaten Pekalongan juga mempunya LPSE yaitu unit kerja yang dibentuk diberbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) atau panitia/pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Untuk mempermudah informasi maka pemerintah LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
memberikan Page 26
fasilitas hotspot di 25 titik dalam area Pemda Kabupaten Pekalongan. Sedangkan untuk pendirian menara / tower seluler 2016 nampak dari semakin meningkatnya kualitas website milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan bertambahnya titik area hotspot di fasilitas ruang publik sebanyak 14 titik dari tahun sebelumnya sebanyak 7 titik, serta persentase OPD yang memiliki website sejumlah 28,89%. Keberadaan perpustakaan sebagai fasilitas publik merupakan salah satu pintu masuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah daerah telah menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan Daerah dan melakukan pembinaan pada perpustakaan sekolah,
desa dan Taman Bacaan Masyarakat
dalam
upaya
meningkatkan pembangunan manusia. Jumlah buku di Perpustakaan Daerah tahun 2015 sebanyak 37.088 eksemplar naik menjadi 39.863 eksemplar pada tahun 2016 dan jumlah e-book pada tahun 2016 sebanyak 495 e-book, mengalami kenaikan 5% dari tahun 2015, dengan jumlah pengunjung pada tahun 2016 mencapai 53.819 orang naik sebesar 9,5% dari tahun sebelumnya sebesar 48.712 orang. Pembangunan kehutanan mencakup seluruh upaya untuk memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya hutan beserta ekosistemnya, baik sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan dan pelestari keanekaragaman hayati maupun sebagai sumber daya pembangunan. Pemerintah berperan menciptakan iklim yang sehat dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga kemandirian
dan
pengembangan
usaha
rakyat
dalam
bidang
kehutanan tumbuh dengan baik. Secara umum Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan di kawasan hutan (hutan negara) dan di luar kawasan hutan.
Pengelolaan di dalam
kawasan hutan Negara dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur. Luas hutan di Kabupaten Pekalongan sebesar 28.478,142 Ha. Menurut fungsinya, hutan di Kabupaten Pekalongan terbagi menjadi hutan lindung terbatas seluas 1.786,69 ha, hutan produksi seluas LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 27
1.213,55 ha, hutan produksi terbatas 25.477,88 ha. Sementara itu pengembangan hutan di luar kawasan hutan negara pada tahun 2016 dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat dengan berbagai jenis tanaman dan pola pengelolaan. Luas dan kerapatan hutan rakyat di Kabupaten Pekalongan tahun 2015 seluas 18.398,84 ha mengalami perluasan pada tahun 2016 menjadi 18.406,010 ha. Pengelolaan energi dan sumber daya mineral dilakukan secara bijak
dengan
memperhatikan
dampak
lingkungan
dan
tingkat
kemanfaatan yang efisien karena cadangannya semakin menipis dan berpotensi merusak lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara terus menerus serta pengendalian perijinan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN, telah diupayakan pengembangan sumber energi listrik terbarukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan dan sampai akhir tahun 2016 terdapat 17 PLTMH yang berada di Kecamatan Doro, Petungkriyono dan Lebakbarang sehingga persentase rumah tangga yang memiliki listrik mencapai 95,00%. Disamping itu telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) oleh pihak swasta yang ada di Kecamatan Lebakbarang dan Kandangserang yang memberikan kontribusi penyediaan listrik nasional. Untuk mendorong peningkatan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan melalui promosi potensi wisata dan berbagai unsur pendukungnya, peningkatan sarana dan prasarana obyek wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten, antara lain penyempurnaan Obyek Wisata Linggoasri dan pemanfaatan Obyek Wisata Pantai Depok. 2016 jumlah kunjungan wisatawan di Obyek Wisata Linggoasri, Bumi Perkemahan Linggoasri dan Pantai Depok mencapai 115.307 pengunjung naik 8,21% dibanding tahun 2015 yang mencapai 108.261 pengunjung. Disamping obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, juga dikembangkan beberapa obyek wisata yang dikelola masyarakat antara lain Lolong, Kali Paingan, Curug Bajing, Curug Muncar, Curug Lawe, Curug Bidadari, Watu Ireng, LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 28
Curug Kuwung Indah, Curug Jlarang, Curug Kembar, yang terus meningkat kunjungan wisatanya. Sejalan dengan ikhtiar Pemerintah Kabupaten
Pekalongan
dalam
mengembangkan
Petungkriyono
sebagai National Heritage Cultural Park, geliat wisata di Kabupaten Pekalongan mulai terlihat. Hal ini ditunjukkan dengan atensi dan kunjungan wisata baik dari dalam maupun luar untuk berkunjung ke Petungkriyono semakin meningkat. Pembangunan kelautan dan perikanan dilakukan melalui berbagai program antara lain : pengembangan perikanan budidaya, pengembangan perikanan tangkap, serta optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. Capaian indikator kinerja urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 dapat dilihat dari produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sejumlah 3.270,29 ton naik 3,00% dibanding tahun 2015 sebesar 3.172,25 ton. Sementara produksi perikanan budidaya tambak mencapai 5.465,26 ton meningkat 0,50% dibanding pencapaian tahun 2015 sebesar 5.437,82 ton. Pembangunan perdagangan diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan podusen dan konsumen dalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi melalui kegiatan antara lain pembentukan pasar tertib ukur, pengawasan kualitas barang jasa, dan fasilitasi pameran/promosi perdagangan. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional antara lain renovasi Pasar Desa Kandangserang, Pasar Karanganyar, Pasar Kesesi dan Pasar Wiradesa.
Disamping
itu
juga
melaksanakan
penyempurnaan
pembangunan Pasar Bojong dan Pasar Sragi. Untuk nilai ekspor di Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan pada tahun 2016 ini, dari sebesar US$ 30.165.000 pada tahun 2015 menjadi US$ 16.659.000 pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena adanya konflik timur tengah yang berkepanjangan dan penurunan jumlah perusahaan yang melakukan ekspor secara
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 29
langsung dari 7 perusahaan menjadi 6 perusahaan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mencapai 13,48%. Pembangunan industri diarahkan untuk meningkatkan peran industri kecil menengah dalam struktur industri melalui pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif IKM dan peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi. Jumlah Industri di kabupaten Pekalongan mengalami pertumbuhan 0,08% atau sebanyak 27 unit usaha pada tahun 2016. Peningkatan jumlah industri tersebut menyerap tenaga kerja dari 184.456 orang pada tahun 2015 menjadi 184.595 orang pada tahun 2016. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan tahun 2016 mencapai 31,55% meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 31,38%. Urusan
ketransmigrasian
pengiriman transmigran
dari
dilaksanakan
melalui
kegiatan
Kabupaten Pekalongan ke
lokasi
transmigrasi di Kabupaten Pohuwato Gorontalo. Jumlah KK yang bertransmigrasi
pada
tahun
2016
sebanyak
2
KK,
menurun
dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 5 KK..
5. Pendapatan perkapita, Upah Minimum Kabupaten, angka kemiskinan, IPM dan Penggannguran Pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Pekalongan tahun 2016 memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik, yaitu sebesar 7,01% dari Rp. 19,14 juta pada tahun 2015 menjadi Rp 20.58 juta.
Upah
Minimum Kabupaten
(UMK) tahun 2016 sebesar
Rp1.463.000,00 lebih tinggi dari angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sebesar Rp1.411.533,48.
Angka kemiskinan tahun 2015
sebesar 12,84%, sedangkan target tahun 2016 sebesar 11,89%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan mencapai 67,40, sedangkan tahun 2016 ditargetkan sebesar 67,55. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kabupaten Pekalongan sebesar 5,10%, sedangkan pada tahun 2016 TPT ditargetkan sebesar 4,80%.
Capaian-capaian
indikator
pembangunan
sebagaimana
digambarkan di atas tentu harus kita syukuri bersama, selain LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 30
memberikan motivasi juga menjadi tantangan bagi kita semua untuk terus bekerja keras dalam upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, dan sebagai inspirasi untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam merencanakan kegiatan percepatan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
6. Agama Tempat peribadatan tahun 2016 tidak berbeda dengan Tahun sebelumnya tercatat 633 Masjid, 14 Gereja, 3 Pura dan 2.285 Mushola. Dan pada tahun 2011 tercatat 560 Masjid, Gereja Kristen 10 unit dan Gereja Katolik 3 unit, 3 Pura dan 2.064 Mushola yang tersebar di 19 kecamatan.
Banyaknya jumlah Masjid dan Mushola
karena mayoritas penduduknya beragama Islam.
C. ISU – ISU STRATEGIS Berbagai permasalahan yang dihadapi kabupaten Pekalongan dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sector baik pada skala lokal kabupaten, provinsi maupun nasional. Permasalahan– permasalahan
tersebut
timbul
karena
kekuatan
yang
belum
didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. 1. Angka Kemiskinan, Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 sebesar 12,57 %, masih berada di bawah rata rata Jawa Tengah yaitu 13,58%. Namun rata rata penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan pada tahun 2011-2014 sebesar 0,81% masih lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu 0,88%. Pengangguran dan Lapangan Kerja, Tingkat penganggguran terbuka dari tahun 2011-2015 bersifat fluktuatif.
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 31
2. Akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan social. pembangunan pendidikan di Kabupaten Pekalongan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan. Pelayanan
kesehatan
masyarakat
di
Kabupaten
Pekalongan adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2015 mencapai 4,78 persen, lebih lambat dibandingkan tahun 2014 dengan pertumbuhan 4,92 persen. Inflasi yang terjadi terutama disebabkan naiknya harga-harga atau indeks pada kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau karena kenaikan harga komoditas beras dan sayur-sayuran serta makanan jadi dan minuman, Walaupun laju inflasi menurun di Tahun 2015 sebesar 3,42% perlu mengupayakan langkah-langkah strategis sebagai antisipasi laju inflasi tidak kembali tinggi. 4. Infrastruktur dan Perhubungan Persentase
panjang
jalan
yang
menjadi
kewenangan
Kabupaten Pekalongan dalam kondisi baik di Tahun 2015 sebesar 93,55 % naik dari Tahun 2014 sebesar 90,38%. Sedangkan jembatan dalam kondisi baik di Tahun 2015 sebesar 98,72 % naik dari Tahun 2014 sebesar 98,37 %. Untuk Luas irigasi Kabupaten Pekalongan dalam kondisi baik di Tahun 2015 sebesar 23.849 m2/Ha sama dengan pencapaian di Tahun 2014
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 32
5. Banjir dan Rob memerlukan penanganan secara serius dan komprehensif dengan kerjasama antar pemerintah daerah, dibantu provinsi dan pusat. Selain itu area letak lokasi yang terendam rob menyambung dengan
Kota
Pekalongan,
sehingga
penyelesaiannya
harus
koordinasi, ada sinergitas antardaerah. Terdapat 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang terkena dampak dari banjir dan rob ini yaitu : Kecamatan Tirto, Siwalan dan Wonokerto dengan wilayah yang terkena dampak sebagai berikut : a. Kecamatan Tirto meliputi: Desa Jeruksari, Desa Tegaldowo, Desa Karangjompo dan Desa Mulyorejo; b.
Kecamatan Wonokerto
meliputi :
Desa Pecakaran,
Desa
Wonokerto Wetan, Desa Api-Api dan Desa Pesanggrahan; c. Kecamatan Siwalan meliputi : Desa Blacanan, Desa Depok dan Desa Boyoteluk. 6. Perumahan dan Permukiman Kumuh Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2011
tentang
Perumahan
dan
Kawasan
Permukiman
menguraikan bahwa setiap orang berhak untuk menempati, menikmati dan/atau memiliki tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat. Berdasarkan hal ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mengupayakan pengendalian, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat terhadap perumahan dan permukiman kumuh guna meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuninya. 7. Reformasi Birokrasi Abdi negara atau yang sekarang dikenal dengan nama Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hakikatnya merupakan pelayan masyarakat. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan digariskan oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan ASN (Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang memiliki integritas, profesional, netral
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 33
dan bebas dari intervensi politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat mutlak diperlukan.
C. TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten
Pekalongan
pelaksanaan tugas
adalah
untuk
Instnasi Pemerintah
mempertanggungjawabkan
dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik (good governance). Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Pedoman
Penyusunan
LAKIP
dan
yang
kemudian
disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat bermanfaat untuk : 1) Mendorong
Bupati
untuk
menyelenggarakan
tugas
umum
pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan yang
transparan
dan
dapat
dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat. 2) Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 3) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan
dalam
rangka
meningkatkan
kinerja
Instansi
Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 4) Terpeliharanya
kepercayaan
masyarakat
kepada
Pemerintah
Kabupaten Pekalongan. LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 34
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP. Pada
dasarnya
Laporan
Kinerja
ini
mengkomunikasikan
pencapain kinerja Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama Tahun 2016. Capaian Kinerja 2016 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan rencana kinerja tahun 2016 yang disusun pada awal tahun anggaran. Rencana kinerja tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Pekalongan berdasarkan Repetada Tahun 2016 dan LKjIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 sesuai dengan yang
kemudian
disempurnakan
lagi
dengan
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi
Nomor
29
Tahun
2010
tentang
Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). dapat disajikan sebagai berikut : 1. BAB I
:
Pendahuluan
2. BAB II
:
Perencanaan Kinerja
3. BAB III :
Akuntabilitas Kinerja
4. BAB IV :
Penutup
5. Lampiran-lampiran : I.
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten pekalongan Tahun 2016.
II. Matrik Capaian Kinerja III. SK Tim Penyusunan KljIP
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 35
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH
(RPJMD). Sesuai tugas dan kewenangannya,
Pemerintah Kabupaten
Pekalongan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yang termuat dalam RPJMD Kab. Pekalongan periode 2011 – 2016 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapainan sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2015 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2015.
1. Visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Visi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah : ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis pada Kearifan Lokal”
Rumusan visi tersebut terdiri dari 3 unsur frasa kalimat sebagai berikut: 1. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera. 2. Terwujudnya
Masyarakat
Kabupaten
Pekalongan
yang
Bermartabat. 3. Kearifan Lokal sebagai Basis Tercapainya Masyarakat Sejahtera dan Bermartabat.
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 36
Pengertian masing-masing unsur frasa visi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya
Masyarakat
Kabupaten
Pekalongan
yang
Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang
dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi
sandang, pangan, papan, dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan
dan
kesehatan
secara
layak
serta
terbukanya
kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai. 2. Terwujudnya
Masyarakat
Kabupaten
Bermartabat, yang dimaksud adalah
Pekalongan kondisi
yang
Kabupaten
Pekalongan yang masyarakatnya berahlak mulia, aparaturnya bersih
dan berwibawa,
serta
diperhitungkan,
dihargai
dan
dihormati dalam pergaulan di lingkungan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 3. Kearifan
Lokal
sebagai
Basis
Tercapainya
Masyarakat
Sejahtera dan Bermartabat, yang dimaksud adalah Kabupaten Pekalongan
memiliki
potensi
sumberdaya
lokal
yang
bisa
dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten
Pekalongan
yang
sejahtera
dan
bermartabat.
Sumberdaya lokal dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan
batik,
tenun
dan
produk
tekstil
lainya,
potensi
sumberdaya alam serta potensi sistem sosial budaya masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol. 2. Pernyataan Misi Suatu organisasi harus memastikan agar misi masa depan sesuai dan selaras dengan perubahan yang harus dilakukan, sehingga organisasi akan efektif dan efisien dalam pencapaian misi. LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 37
Visi dan Misi akan mendorong alokasi sumber daya diseluruh unsur organisasi sehingga keduanya harus selaras.
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penetapan strategi yang dipilih. Proses perumusan misi harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stake holders) dan memberi peluang untuk perubahan/penyesuaian dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Suatu pernyataan misi secara eksplisit menyatakan apa yang harus dicapai oleh suatu organisasi pemerintah dan kegiatan spesifik apa yang harus dilaksanakan dalam pencapaian hal tersebut dan harus memperhatikan secara jelas apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha organisasi itu.
Misi Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah : 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan. 3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal. 4. Fasilitasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pada UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan. 5. Mendorong iklim investasi yang berbasis potensi dan budaya daerah. 6. Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat. 7. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.
3. Tujuan Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 38
Dalam rangka pencapaian misi organisasi, maka perlu disusun tujuan organisasi Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai berikut: 1. Meningkatkan
kapasitas
pemerintah
daerah
kabupaten
Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat. 4. Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan. 5. Mengoptimalkan penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS). 6. Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya lokal. 7. Mengoptimalkan pengurangan resiko pada masyarakat di daerah rawan bencana. 8. Mengoptimalkan
fasilitasi
dan
pembinaan
dalam
rangka
peningkatan kinerja koperasi, industri kecil dan menengah, serta Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 9. Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan
memperhatikan
pelestarian
sumberdaya
pertanian,
perikanan dan peternakan. 10. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi dan budaya daerah. 11. Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan mewujudkan
iklim
yang
kondusif
bagi
masyarakat
untuk
melakukan berbagai aktivitas. 12. Membuka dan mengembangkan peran serta masyarakat secara aktif dalam bidang politik, pembangunan ekonomi, sosial maupun budaya. LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 39
3. Sasaran Adapun sasaran sebagai penjabaran dari tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Fokus utama penentu sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional serta didukung dengan sumber dana dari APBD yang dilaksanakan Pemerintah Kab. Pekalongan. Untuk tujuan tersebut, maka sasaran Pemerintah Kab. Pekalongan adalah sebagai berikut: 1. Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mecakup system, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan public sesuai prinsip-prinsip good governance; 2. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM); 3. Meningkatnya ketertiban, ketentraman dan keindahan di kalangan masyarakat; 4. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah; 5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi; 6. Meningkatnya kualitas sarana dan prasana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; 7. Meningkatnya pemerataan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan beserta sarana pelengkap sampai ke pelosok desa; 8. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat; 9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian; 10. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana air bersih, sanitasi, dan utilitas lingkungan permukiman sampai ke pelosok desa; 11. Meningkatnya
kualitas
lingkungan
hidup
termasuk
sanitasi
lingkungan permukiman; LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 40
12. Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak; 13. Menurunnya angka gizi buruk; 14. Menurunnya angka kesakitan penduduk. 15. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin melalui Jamkesmas dan Jamkesda; 16. Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif; 17. Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal; 18. Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan; 19. Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal; 20. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta penempatan tenaga pendidik; 21. Meningkatnya minat baca masyarakat; 22. Menurunnya jumlah penduduk miskin; 23. Meningkatnya penanganan masyarakat PMKS; 24. Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal; 25. Meningkatnya
jumlah
kearifan
lokal
yang
mendukung
penyelenggaraan pembangunan daerah; 26. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko bencana, pemanasan global dan dampak perubahan iklim; 27. Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM; 28. Meningkatnya produktivitas Industri Kecil; 29. Meningkatnya aktivitas perdagangan; 30. Meningkatnya
kontribusi
pariwisata
terhadap
perekonomian
Kabupaten Pekalongan; 31. Meningkatnya produktivitas pertanian;
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 41
32. Meningkatnya produktivitas peternakan; 33. Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap dan budidaya; 34. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kehutanan; 35. Meningkatnya potensi produk unggulan daerah; 36. Meningkatnya realisasasi investasi baik investasi PMA, PMDN termasuk non fasilitas dan lokal; 37. Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat; 38. Meningkatnya rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal; 39. Terciptanya keseteraaan dan keadilan gender, perlindungan anak, serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; 40. Meningkatnya
peran
kelembagaan
masyarakat
dalam
pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; 41. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat; 42. Terciptanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; 43. Meningkatnya peran pihak swasta untuk membantu memecahkan permasalahan pembangunan.
5. Kebijakan Umum Arah kebijakan umum dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pekalongan tahun 2011- 2016 sebagai berikut: a. Penciptaan pelayanan publik yang bekualitas berorientasi pada kebutuhan dan harapan masyarakat. b. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, pelayanan publik dan peningkatan kualitas dan komptensi SDM aparatur. c. Peningkatan kualitas kinerja sistem, kelembagaan dan aparatur pemerintahan daerah.
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 42
d. Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, dan kemampuan keuangan daerah. e. Peningkatan masyarakat
penyediaan untuk
infrastruktur
memperlancar
yang
aktivitas
memadai dan
bagi
mobilitas
masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan pengurangan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. f. Peningkatan pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur berwawasan lingkungan di seluruh pelosok kabupaten dengan titik berat pada pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, sarana dan prasarana air bersih, jaringan listrik dan sarana perdagangan serta pengurangan kerusakan lingkungan. g. Optimalisasi kinerja kelembagaan pemerintahan daerah dalam penyediaan infrastruktur yang berwawasan lingkungan h. Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemerataan kualitas dan kuantitias infrastrukutr ke seluruh pelosok wilayah. i.
Perwujudan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan meningkatkan pendapatan serta memiliki ketahanan budaya berbasis kearifan lokal.
j.
Peningkatan pennyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat serta ketahanan budaya berbasis kearifan lokal. k. Peningkatan kinerja kelambagaan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan budaya berbasis kearifan lokal. l.
Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan budaya berbasis kearifan local.
m. Perwujudan masyarakat yang memiliki peluang usaha optimal dalam berbagai bidang seperti UMKM, pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan.
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 43
n. Optimalisasi upaya peningkatan produktivitas UMKM, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan perdagangan serta peningkatan kontribusi pariwisata. o. Peningkatan kinerja SKPD dan kelembagaan masyarakat dalam pencapaian produktivitas di bidang produktivitas UMKM, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan perdagangan serta peningkatan kontribusi pariwisata. p. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan untuk mewujudkan peningkatan produktivitas UMKM, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan perdagangan serta peningkatan kontribusi pariwisata. q. Peningkatan peluang dan iklim investasi untuk meningkatkan realisasi investasi dengan memanfaatkan potensi lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan pengangguran. r. Peningkatan pemanfaatan potensi lokal dan budaya daerah untuk meningkatkan peluang dan iklim investasi untuk serta realisasi investasi. s. Pengembangan kelembagaan pengelola perijinan investasi dan lembaga
pembinaan
investasi
untuk
menyediakan
dan
meningkatkan kualitas sarana dan prasrana investasi berbasis pada potensi dan budaya daerah. t. Peningkatan alokasi pendanaan yang bersumber dari APBD kabupaten dan permohonan alokasi dana dari APBD Provinsi untuk mewujudkan peningkatan investasi baik PMA, PMDN dan non fasilitas. u. Peningkatan system keamanan lingkungan dalam menciptakan rasa aman di kalangan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas serta menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. v. Peningkatan perencanaan dan implementasi dan evaluasi dalam rangka
menciptakan
rasa
aman
dalam
masyarakat
serta
mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 44
w. Penciptaan kelembagaan yang handal di kalangan masyarakat dan
pemerintah
yang
saling
bersinergi
dalam
rangka
meningkatkan rasa aman di kalangan masyarakat. x. Peningkatan alokasi pendanaan dalam perwujudaan peningkatan rasa aman, perlindungan masyarakat dan peningkatan keadilan serta kesetaraan gender. y. Peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
pelaksanaan
pembangunan. z. Peningkatan perencanaan dan implementasi serta evaluasi dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. aa. Penciptaan kelembagaan yang handal di kalangan masyarakat dan pemerintah yang bekerjasama dalam mewujudkan partisipasi masyarakat. bb. Peningkatan alokasi pendanaan dalam perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik, sosial, ekonomi dan budaya. 2. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PEKALONGAN. 1)
Peningkatkan mutu pelayanan publik.
2)
Peningkatan pendidikan dan kebudayaan.
3)
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4)
Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor lain.
5)
Peningkatan penanganan potensi ekonomi lokal dan mendorong pertumbuhan sektor riil dan dunia usaha.
6)
Peningkatan penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan dan penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial.
7)
Penegakan hukum dan peningkatan ketertiban masyarakat.
8)
Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang sehat.
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 45
B. PERJANJIAN KINERJA 1. Tujuan dan Manfaat Perjanjian Kinerja Tujuan penyusunan Penetapan Kinerja Bupati Pekalongan adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya
sebagai
unsur
penyelenggara
Pemerintah
dengan
kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik (good governance). Sesuai dengan yang kemudian disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tetang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah,
sebagai
pengganti
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)., maka Penyusunan Penetapan Kinerja dapat bermanfaat untuk : 1) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi. 2) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3) Menilai keberhasilan organisasi.
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Berkaitan dengan tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka indikator kinerja yang dirumuskan diselaraskan berdasarkan pengelompokkan sasaran strategis sebagaimana terlampir pada lampiran I.
LKjIP Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
Page 46