Bab I Laporan Tahunan 2008
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Penyusunan Laporan Kegiatan Tahunan 2008 adalah bagian dari rincian kegiatan, periode Januari sampai dengan Desember 2008, sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Program Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, juga sebagai sarana evaluasi pelaksanaan program kerja/kegiatan dan penyerapan anggaran serta pelaksanaan pelayanan di tingkat Dinas dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5 (lima) Kota Administrasi, serta mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, dan upaya apa yang harus dilakukan agar dalam pencapaian program/kegiatan pada tahun berikutnya lebih baik. B. LANDASAN HUKUM Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka ketentuan‐ketentuan yang dipergunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut : 1. Undang‐Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 2. Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; 3. Undang‐Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang‐Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta ; 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; 9. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah ; 10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus
1
Bab I Laporan Tahunan 2008
Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah sesuai Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2008 ; 11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; 13. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 138 Tahun 2008 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2008 ; 14. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008. C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta, Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jakarta adalah Menyelenggarakan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk, Pengendalian Mobilitas Penduduk serta Penerbitan Akta‐Akta Catatan Sipil. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi‐fungsi sebagai berikut : 1. Merumuskan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk. 2. Menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, kematian, kedatangan, kepindahan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 3. Meneliti persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 4. Menerbitkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Induk Penduduk Sementara (NIPS), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak, Akta Kematian dan Pengangkatan Anak serta surat‐surat keterangan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lainnya. 5. Menyelenggarakan kegiatan perubahan dan perbaikan terhadap penerbitan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disebabkan mutasi serta surat‐surat keterangan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil lainnya.
2
Bab I Laporan Tahunan 2008
6. Menyelenggarakan penyuluhan dalam rangka pengendalian mobilitas penduduk terhadap peraturan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 7. Melakukan pengawasan, pengusutan dan pemeriksaan terhadap Peraturan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk. 8. Menyelesaikan sengketa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 9. Mengumpulkan, pengolahan, menganalisa dan penyajian data informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, untuk keperluan instansi lain dan masyarakat. 10. Penyimpanan dan pemeliharaan arsip pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan register akta penduduk. 11. Mengelola dukungan teknis dan administratif. 12. Melakukan Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Suku Dinas. Untuk dapat melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut secara berdaya guna dan berhasil guna, maka secara operasional dituangkan ke dalam Program Kerja Tahunan yang pada hakekatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari Program Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007‐2012, Rencana Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Program Kerja Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi DKI Jakarta. D. VISI – MISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1. Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Pada dasarnya perubahan paradigma menuju Pemerintahan yang baik (good governance) perlu ditegaskan dalam suatu Visi yang jelas dan terarah. Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategik. Visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah “Menjadi Pusat Data dan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil Sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Dalam Rangka Menunjang Terwujudnya Jakarta Yang Nyaman”. 2. Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Misi merupakan pernyataan yang menetapkan sasaran/tujuan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan hasil perumusan yang dihimpun, maka Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut : a. Melaksanakan pengembangan kapasitas internal secara sistematis dan berkesinambungan (Misi Organisasi Belajar/Learning Organization). b. Menyelenggarakan pelayanan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kependudukan dan catatan sipil (Misi Pelayanan).
3
Bab I Laporan Tahunan 2008
c. Membina komunikasi dan koordinasi dengan para mitra kerja terkait (Misi Kemitraan). E. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan: 1. Sebagai sarana/pemantau kegiatan Dinas selama setahun. 2. Sebagai bahan informasi bagi para Kepala Subdis, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dalam pelaksanaan kegiatan ke depan. Sasaran: 1. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Provinsi DKI Jakarta; 2. Meningkatnya koordinasi antar sektor dalam rangka menumbuhkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang‐undangan tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 3. Mengembangkan sistem informasi kependudukan dan catatan sipil dalam rangka mewujudkan good governance. F. STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Kepala Bagian, 5 (lima) Kepala Sub Dinas dan 5 (lima) Kepala Suku Dinas di tingkat Kota Administrasi serta 1 (satu) Kepala Seksi tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas serta Seksi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, didukung jumlah pegawai sampai dengan bulan Desember 2008 sebanyak 714 orang, dengan rincian sebagai berikut. Keadaan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas berdasarkan Pendidikan Formal, sebagai berikut : Pendidikan Formal
No
Unit Kerja
Jumlah Pegawai
S2
S1
D3
SLTA
SLTP
SD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 2 3 4
Dinas Sudin Jakpus Sudin Jakut Sudin Jakbar
103 95 97 106
19 3 2 2
36 24 16 22
3 4 1 1
43 61 77 77
2 3 1 4
0 0 0 0
4
Bab I Laporan Tahunan 2008
5 6
Sudin Jaksel Sudin Jaktim
147 16
10 11
28 29
3 1
101 118
4 5
1 2
Jumlah
714
47
155
13
477
19
3
Keadaan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Jenis Kelamin, sebagai berikut : No
Unit Kerja
Jumlah Pegawai
1
2
1 2 3 4 5 6
Jenis Kelamin Laki‐laki
Perempuan
3
4
5
Dinas Sudin Jakpus Sudin Jakut Sudin Jakbar Sudin Jaksel Sudin Jaktim
103 95 97 106 147 16
64 67 61 77 104 94
39 28 36 29 43 72
Jumlah
714
467
247
Keadaan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Agama, sebagai berikut : Agama
No
Unit Kerja
Jumlah Pegawai
Islam
Kristen
Hindu
Budha
1
2
3
4
5
6
7
1 2 3 4 5 6
Dinas Sudin Jakpus Sudin Jakut Sudin Jakbar Sudin Jaksel Sudin Jaktim
103 95 97 106 147 16
90 90 86 101 141 154
13 5 11 5 6 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
52
0
0
Jumlah
714
662
Keadaan pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Pendidikan Struktural dan Pangkat/Golongan, sebagai berikut :
5
Bab I Laporan Tahunan 2008
No
Unit Kerja
1 1 2 3 4 5 6
2 Dinas Sudin Jakpus Sudin Jakut Sudin Jakbar Sudin Jaksel Sudin Jaktim
Pendidikan Struktural Adum/Adu Spama Spamen mlaDiklat Diklat Pim Diklat Pim Tk.IV Tk.III Pim Tk.II 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah
0
0
0
Pangkat/Golongan IV
III
II
I
6 7 1 1 1 1 4
7 76 82 77 82 122 135
8 20 10 17 23 24 25
9 0 2 2 0 0 2
15
574
119
6
G. REKAPITULASI EXITING KELENGKAPAN PEGAWAI TAHUN 2008 1. Kelompok Perabot Rumah Tangga No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
JENIS Meja Pimpinan Meja Kabag/Kasubdis Meja Kasubag/Kasubdis Kursi Pimpinan Kursi Kabag/Kasubdis Kursi Kasubag/Kasie Meja Staf Kursi Staf Kursi Rapat Meja Rapat Meja Telepon Meja Komputer Meja Perpustakaan Meja Pencatatan Perkawinan Kursi Komputer Kursi Lipat
6
JUMLAH
KETERANGAN
1 6 19 1 6 19 175 185 52 18 2 76 6 1 39 190
Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Bab I Laporan Tahunan 2008
2. Kelompok Teknologi Informasi NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
JENIS
JUMLAH 70 6 31 6 18 31 1 1 1
Komputer Laptop Printer Laser Printer Desjet Printer Epson 2180 Mesin Tik Manaual Mesin Tik Elektrik Printer Epson LQ 300 Printer Epson LQ 2170
KETERANGAN Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
3. Kelompok Elektonik dan Mekanikal NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JENIS
JUMLAH 1 2 2 32 1 2 4 1 87 2
Kamera Wareless Kulkas AC Split Mesin Absensi Genset CCTV TV Plasm/Vidio Wall AC Central AC Split Duduk
KETERANGAN Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
4. Kelompok Lemari dan Filing Kabinet NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
JENIS Papan Pengumuman Papan Retribusi Papan Mekanisme Pelayanan Papan Petunjuk Lantai Papan Persyaratan Pembuatan Akta Papan Grafik Papan White Boart Papan White Gantung Podium Lemari Perpustakaan Lemari Buku Filing Kabinet 2 Laci Lemari Besi 2 Pintu
7
JUMLAH 3 3 1 1 1 2 4 2 1 8 12 99 15
KETERANGAN Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
Bab I Laporan Tahunan 2008
14 15 16 17
110 14 4 9
Filing Kabinet 4 Laci Brangkas Kardek Mobil File Mekanis
Baik Baik Baik Baik
5. Kelompok Kendaraan Dinas NO 1 2 3 4 5
JENIS Mitsubishi Kuda Toyota Kijang Sepeda Motor Isuzu Panter T New Corolla Altis
JUMLAH
KETERANGAN
6 1 55 1 1
Baik Baik Baik Baik Baik
H. KONDISI GEDUNG DAN TANAH 1. Inventaris Gedung • • • • • • • • • • •
Jenis/Nama Barang Kondisi Bangunan Kontruksi Banguan Letak Lokasi Luas Lantai Tanggal Dokumen Gedung Nomor Dokumen Gedung Luas Tanah Banguan Status Tanah Banguan Asal Usul Harga
: Bangunan Gedung : Baik : Bertingkat/Beton : Jalan Letjen S. Parman No.7. Jakbar : 5.306 : 20 April 1990 : 2961/IMB/1990 : 2.376 m : HGB : Pemda DKI Jakarta : Rp. 10.558.940,‐
: Tanah : 2.376 : Jalan Letjen S. Parman No. 7 Jakbar : HGB : Gedung Kantor : Pemda DKI Jakarta : Rp. 25.827.120,‐
2. Inventaris Tanah • • • • • • •
Jenis/Nama Barang Luas Tanah Banguan Letak Lokasi Hak satus Tanah Penggunaan Asal Usul Harga
8
