BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 4.1
Ruang Lingkup Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak di KPP Pratama Duren Sawit Saat ini pendapatan negara yang paling besar adalah berasal dari sektor pajak.
Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang sangat dominan. Pajak mempunyai fungsi strategis didalam suatu Negara, karena dengan pajak, pemerintah dapat mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi. Sebagai sumber utama penerimaan Negara, pajak mempunyai peran penting bagi kelangsungan pembangunan saat ini. Oleh karena itu, pajak harus dikelola dengan baik dan benar dengan melakukan langkah-langkah yang tepat dalam mengoptimalisasi potensi pajak yang dimiliki oleh wilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dengan meningkatkan jumlah penerimaan Wajib Pajak dan mengoptimalkan penggalian penerimaan Pajak. Wajib Pajak dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Efektif. Wajib Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sedangkan Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Dalam
rangka
meningkatkan
jumlah
Wajib
Pajak
terdaftar
dan
mengoptimalkan penerimaan pajak, dipandang perlu untuk menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Ektensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi
63
64 Pajak, salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan melaksanaan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang tujuan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Orang Pribadi untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-113/PJ/2010 tentang penggalian potensi dan pengamanan penerimaan pajak Wajib Pajak orang pribadi baru. Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran tersebut, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Mengingat kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak merupakan salah satu program yang difokuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak, maka pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak perlu menentukan ruang lingkup dalam rangka menetapkan sasaran dan prioritas kegiatan. Terdapat beberapa ruang lingkup kegiatan Ekstensifikasi Wajib antara lain :
1. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP, termasuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap Wajib Pajak PPh orang pribadi yang berstatus
65 sebagai karyawan perusahaan, orang pribadi yang bertempat tinggal di wilayah atau lokasi pemukiman atau perumahan, dan orang pribadi lainnya (termasuk orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan), yang menerima atau memperoleh penghasilan melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
2. Pemberian NPWP dilokasi usaha, termasuk pengukuhan sebagai PKP, terhadap orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai lokasi usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya;
3. Pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP terhadap Wajib Pajak badan yang berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh ternyata belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan atau PKP baik di domisili atau lokasi
4. Penentuan jumlah angsuran PPh Pasal 25 dan atau jumlah PPN yang harus disetor dalam tahun berjalan, dimulai sejak bulan Januari tahun yang bersangkutan; 5. Penentuan jumlah PPN yang terutang atas transaksi penjualan dalam tahun berjalan, khususnya untuk PKP Pedagang Eceran, yang mempunyai usaha di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran atau mal atau plaza atau sentra ekonomi lainnya. Pada dasarmya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di seluruh KPP sama, namun kali ini penulis diberi kesempatan untuk meneliti kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi di KPP Pratama Duren Sawit. Berdasarkan wilayah kerjanya, KPP Pratama Duren Sawit berada dalam wilayah
66 strategis dimana kawasan ini terdapat beberapa bidang perdagangan, apartemen, hotel, lokasi perkantoran, mall, perbankan, pemukiman mewah, menengah atau bawah dan tentunya masih banyak potensi pajak yang masih harus digali untuk dijadikan sumber-sumber penerimaan pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut ini pada tabel 4.1 dan grafik 4.1 akan diperlihatkan pertumbuhan penerimaan persektor usaha di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit:
67 Tabel 4.1 Pertumbuhan Penerimaan Persektor Usaha di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2011
NO
REALISASI
URAIAN 2010
1 2 3 4
5
6
7 8 9
10
11 12
13 14
15
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barangbarang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Perantara Keuangan Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya Jasa Perorangan Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya/Tidak Tercakup dalam Kategori TOTAL
2011
Persentase
Persentase 2010
Persentase 2011
%
%
%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85.801.700.000,00
91.507.900.000,00
6,65
23,98
21,19
162.618.590.000,00
209.055.840.000,00
28,56
45,45
48,42
2.075.420.000,00
932.220.000,00
(55,08)
0,58
0,21
8.968.550.000,00
11.274.930.000,00
25,72
2,50
2,61
3.464.790.000,00
6.819.840.000,00
96,83
0,96
1,57
29.022.770.000,00
31.630.330.000,00
8,98
8,11
7,32
11.984.700.000,00
12.904.800.000,00
7,68
3,34
2,98
1.331.860.000,00
1.174.280.000,00
(11,83)
0,37
0,27
2.275.940.000,00
2.760.830.000,00
21,31
0,636
0,639
5.500.570.000,00
2.690.200.000,00
(51,09)
1,53
0,623
21.191.380.000,00
26.079.280.000,00
23,07
5,92
6,04
14.661.890.000,00
21.503.090.000,00
46,66
4,09
4,98
357.770.050.000,00
431.723.510.000,00
20,67
Sumber: Data PDI dan Data yang di olah.
68 Grafik 4.1
Berdasarkan tabel 4.1 dan grafik 4.1 diatas terlihat bahwa potensi yang paling besar untuk digali pajak nya berasal dari sektor perdagangan, sehingga KPP Pratama Jakarta Duren Sawit lebih memfokuskan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang Pengecer yang melakukan penjualan barang secara grosir maupun pengecer dan atau penyerahan jasa melalui suatu tempat usaha, baik yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha, dan para karyawan yang bekerja di perusahaan dalam wilayah kerja KPP, serta pemberian NPWP kepada calon Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha tertentu, yang mempunyai tempat usaha ataupun yang tempat tinggal di kawasan Wilayah kerja KPP Pratama Duren Sawit. Meningkatnya penerimaan pajak pada sektor perdagangan karena Duren Sawit merupakan wilayah strategis dalam sektor perdagangan Besar ataupun Eceran, ada beberapa pusat perdagangan yang berada di wilayah Duren Sawit yang dapat di gali potensi pajaknya seperti Pasar Induk Kramat Jati, Citra Mall Klender, Pasar
69 Perumas Klender, Mall Buaran Plaza, Mall Cipinang. Berdasarkan table diatas, meningkatnya pertumbuhan pajak pada sektor usaha perdagangan dikarenakan meningkatnya penerimaan pajak pada sektor usaha perdagangan. Selanjutnya, penulis akan membahas dasar hukum kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit 4.1.1 Dasar Hukum Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah institusi di bawah Kementrian Keuangan yang diberi tugas untuk mengelola kedua jenis pajak tersebut melalui fungsi pelayanan, penyuluhan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. . Setiap tahun DJP diberikan target penerimaan pajak oleh Kementrian Keuangan
untuk
direalisasikan. Dalam rangka merealisasikan target tersebut, maka DJP mempunyai dua program pendekatan, yaitu ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit dalam melakukan kegiatan ekstensfikasi Wajib Pajak dan intensfikasi pajak menganut beberapa undang-undang hukum perpajakan dan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan perpajakan yang berkaitan langsung dengan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, antara lain: 1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang Berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah. Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham atau Pemilik dan Pegawai dengan penghasilan di atas
70 PTKP wajib mendaftarkan diri pada KPP dan kepadanya 2. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor: PER-116/PJ/2007 tanggal 2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan. 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. 4.2
Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak
4.2.1 Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dalam Rangka Menambah Jumlah Wajib Pajak Terdafar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, maka setiap KPP perlu untuk melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam surat edaran tersebut. Prosedur tersebut dibuat agar terjadinya keseragaman di setiap KPP dan dapat berjalan lancar, sesuai rencana serta dapat mencapai target yang ditetapkan Pengertian ekstensifikasi Wajib Pajak berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Untuk itu pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak mewajibkan setiap Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan untuk memiliki Nomor Pokok
71 Wajib Pajak (NPWP). Dalam hal meningkatkan pendapatan Negara terutama dalam sektor pajak, pemerintah melakukan berbagai kebijakan, salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak. Sedangkan intensifikasi pajak adalah kegiatan pengoptimalisasi penggalian potensi Wajib Pajak yang terdaftar dan dari hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak tersebut. Ekstensifikasi Wajib Pajak dilakukan karena sebenarnya ada banyak potensi yang bisa digali lagi dari calon Wajib Pajak tersebut. Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 adalah: 1.
Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Kantor Penyuluhan Pajak yang berada diluar kota kedudukan KPP.
2.
Dalam hal kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dimaksudkan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, Kepala KPP dapat menunjuk petugas pada Seksi PPh, Seksi PPN dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, serta seksi lainnya di KPP untuk diperbantukan pada Seksi PDI dan atau Kantor Penyuluhan Pajak
Petugas pelaksana yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib pajak dan intensifikasi pajak berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE06/PJ.9/2001 adalah Petugas yang memenuhi kualifikasi sebagai pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, meliputi: 1.
Petugas yang ditunjuk oleh kepala KPP.
72 2.
Petugas Kantor Penyuluhan Pajak yang ditunjuk oleh Kepala KPP.
3.
Petugas lain yang ditunjuk oleh Kakanwil DJP
Salah satu sumber penting dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah tersedianya data. Data yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifiksi pajak meliputi data intern dan data ekstern sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 pada angka 5, antara lain: 1. Pelanggan listrik untuk rumah tinggal dengan daya 6.600 watt atau lebih. 2. Pelanggan telefon dengan pembayaran pulsa rata-rata per bulan Rp. 300.000,- atau lebih 3. Pemilik mobil dengan nilai Rp. 200.000.000, - atau lebih dan pemilik motor dengan nilai Rp. 100.000.000,- atau lebih. 4. Pemegang Paspor Indonesia, kecuali pemegang paspor Haji dan pemegang paspor Tenaga Kerja Indonesia (tidak termasuk awak pesawat terbang atau kapal laut). 5. Tenaga Kerja Asing (expatriate) yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 6. Karyawan kedutaan besar asing atau organisasi internasional. 7. Pemilik tanah dan atau bangunan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp. 1.000.000.000, - atau lebih berdasarkan data kartu jalan atau peta blok atau DHR atau data SPOP. 8. Data orang pribadi atau badan selaku penjual atau pembeli tanah dan atau bangunan dari laporan Pejabat Pembuat Akta Tanah
73 (PPAT) atau informasi dari Notaris dengan nilai Rp. 60.000.000, atau lebih. 9. Pemilik telepon selular pasca bayar. 10. Pemegang kartu kredit. 11. Pemegang polis atau premi asuransi. 12. Pemegang kartu keanggotaan golf. 13. Artis 14. Pemilik atau penyewa ruang apartemen atau kondominium. 15. Pemilik kapal pesiar atau yacht, speed boat, dan pesawat terbang. 16. Pemilik saham yang diperdagangkan di pasar bursa. 17. Pemilik rumah sewa dan kost. 18. Pemegang saham, komisaris, direktur dan penerima dividen. 19. Pemilik atau penyewa atau pengguna dan pengelola ruangan pada
sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau
perkantoran atau mal atau plaza atau kawasan atau sentra ekonomi lainnya. 20. Subjek
Pajak
yang
berdasarkan
data
pada
lampiran
Surat
Pemberitahuan (SPT), telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mempunyai NPWP 21. Data yang ditemukan pada pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (LPS) Berdasarkan data yang telah disebutkan diatas, diharapkan dapat menjaring Wajib Pajak sebanyak-banyaknya. Karena dari data tersebut dapat diketahui nama Wajib Pajak yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetapi belum memiliki NPWP.
74 Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak di seluruh KPP sama, namun kali ini penulis diberikan kesempatan untuk meneliti kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarat Duren Sawit. Berikut ini, penulis akan menjelaskan tata cara pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, meliputi: 1. Tahap Persiapan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pada tahap persiapan, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, yaitu: 1.
KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
melakukan pencarian atau
pengumpulan data melalui canvassing (penyisiran). Dari data tersebut, KPP Pratama Duren Sawit melakukan terhadap
data
identifikasi
yang diperoleh dan mencocokannya dengan data
Master File Lokal (MFL) melalui program Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). 2.
KPP membuat daftar nominatif Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP PKP) sesuai dengan data yang dimiliki. Setelah Seksi Ekstensifikasi mengumpulkan data yang telah didapat dari pihak luar (eksternal), seperti data E-KTP yang diperoleh dari Pemda. Dengan data yang ada tersebut kemudian Seksi Ekstensifikasi mencocokannya dengan data master yang ada. Proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah orang-
75 orang yang memiliki E-KTP tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan sudah memiliki NPWP. Apabila sudah terdaftar, maka dilakukan pengawasan dan dicoret dari daftar nominatif. Sedangkan yang belum terdaftar, dimasukkan ke dalam daftar nominatif tersebut dan diberikan himbauan kepada calon Wajib Pajak yang terdaftar dalam daftar nominatif untuk membuat NPWP. 3.
KPP mempersiapkan sarana dan prasarana administratif yang diperlukan. Seksi Ekstensifikasi melakukan koordinasi dengan seksi lain seperti Seksi PDI. Seksi PDI menyiapkan data-data yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak.
4.
KPP melaksanakan koordinasi dengan instansi di luar DJP yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. KPP Pratama Jakarta Duren Sawit melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. KPP Pratama Jakarta Duren Sawit melakukan kerjasama dengan banyak pihak terkait, baik instansi swasta maupun instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang dimaksud misalnya dengan Pemda, dalam rangka melakukan canvassing mulai dari RT, RW dan kelurahan guna mengetahui jumlah Wajib Pajak dan lebih mengetahui lebih dalam mengenai Wajib Pajak. Kerjasama dengan Pemkot DKI dengan melakukan pertukaran data, misalnya data IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Sementara itu kerjasama dengan pihak swasta yaitu kerjasama dengan pemberi kerja di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di KPP
76 Pratama Jakarta Duren Sawit untuk mempermudah karyawan mereka yang belum terdaftar dalam mendaftarkan diri secara masal. 5.
KPP
Pratama
Duren
Sawit
membuat
dan
mengirimkan
Pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang terdapat dalam daftar nominative dengan menggunakan formulir untuk Wajib Pajak di wilayah pemukiman dan untuk Wajib Pajak di sentra perdagangan atau perbelanjaan atau pertokoan atau perkantoran, mal, plaza, kawasan industri atau sentra ekonomi lainnya dengan menggunakan surat edaran. 6.
Melakukan
Pemeriksaan
Sederhana
Lapangan
(PSL)
dengan
pemberian NPWP secara jabatan terhadap pedagang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetapi tidak kooperatif yaitu tidak mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Berdasarkan penelitian penulis, tahap persiapan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah dilakukan sesuai SE-06/PJ.9/2001. Akan tetapi, jumlah sumber daya yang dimiliki oleh Seksi Ekstensifikasi sangat sedikit apabila dibandingkan dengan luas wilayah yang dinaungi KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Akibatnya akan banyak tempat-tempat potensial untuk mendapatkan Wajib Pajak baru yang tidak terjangkau. 2.
Tahap Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Setelah tahap persiapan selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya yang
harus dilakukan adalah tahap pelaksanaan. Dalam tahap ini mulai dilakukan upaya-upaya untuk mencari Wajib Pajak baru. Mulai melakukan sosialisasi-
77 sosialisasi ke masyarakat melalui RT, RW, dan kelurahan setempat, sosialisasi di perkantoran, dan para pemberi kerja atau pengusaha. Sosialisasi yang
dilakukan adalah
berupa sosialisasi
perpajakan.
Membahas tentang betapa pentingnya peran pajak bagi pembangunan negara, juga memberi tahu bagaimana cara untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, tata cara mengisi SPT, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Setelah Wajib Pajak mau mendaftarkan diri dan membuat NPWP, maka diberikan edukasi. Edukasi yang diberikan yaitu dengan dibukanya kelas pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit maupun diluar KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Kelas pajak tersebut dibuat di Kantor Pajak untuk siapa saja yang mau daftar. Selain itu, ada juga program canvassing (penyisiran) yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Canvassing (penyisiran) adalah kegiatan pentisiran lapangan yang dilakukan oleh Tim Ekstensifikasi KPP untuk menjaring dan menghimbau secara lisan Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP agar segera mendaftarkan diri ke KPP yang terdapat di lokasi dimana Wajib Pajak tinggal. Dalam melakukan canvassing KPP Pratama Jakarta Duren Sawit terjun langsung ke lapangan dan menyisir setiap lokasi yang berpotensi menjadi Wajib Pajak. Sebelum mendatangi ke lokasi Wajib Pajak, petugas melakukan himbauan terlebih dahulu terhadap Wajib Pajak agar Wajib Pajak tersebut datang ke KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Apabila Wajib Pajak tidak datang, maka petugas akan mendatangi langsung Wajib Pajak tersebut. Lokasi atau wilayah yang di lakukan canvassing oleh KPP Pratama Duren Sawit adalah wilayah Raden Inten, Kalimalang, Pasar Perumas Klender, Pasar Induk Kramat Jati Rusun Klender, Perumas dan Mal-mal atau plasa
78 seperti Mall Klender, Buaran Plaza, Citra Ramayana, Mal Cipinag Indah. Sedangkan untuk wilayah atau lokasi yang berpotensi untuk di lakukan canvassing adalah Jalan Raya dan pasar-pasar seperti Pasar Perumas Klender, Jalan Raya Kalimalang, Jalan Pondok Kelapa, Jalan Raden Inten, dan Jalan Pahlawan Revolusi. Berikut table hasil kegiatan canvassing yang dilakukan oleh KPP Pratama Duren Sawit.
79 Table 4.2 Hasil kegiatan canvassing Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh KPP Pratama Duren Sawit tahun 2011 Jumlah WP OP yang Kawasan
Wilayah/lokasi
Keterangan
terjaring oleh kegiatan canvassing
Kawasan Perdagangan
Buaran Plaza
Ditetapkan
1
Kawasan Perdagangan
Ruko Radin Inten
Ditetapkan
4
Kawasan Perdagangan
Kawasan Jalan Raden Inten
Ditetapkan
100
Kawasan Perkantoran
Gedung Multi Prinanti Graha
Ditetapkan
10
Kawasan Perdagangan
Kawasan Jalan Kalimalang Satu
Belum 0 Dilaksanakan
Kawasan Perdagangan
Kawasan Jalan Kalimalang Dua
Ditetapkan
72
Kawasan Perdagangan
Ruko dan Mal Klender
Ditetapkan
96
Kawasan Perdagangan
Giant Pondok Bambu
Belum 0 Dilaksanakan Belum Kawasan Perdagangan
Giant Pondok Kopi
0 Dilaksanakan
Kawasan Perdagangan
Ruko Buaran Persada
Ditetapkan
22
Kawasan Perdagangan
Rukan Taman Pondok Kelapa
Ditetapkan
35
Jumlah
350
80 Sumber : Seksi Ekstensifikasi Di KPP Pratama Duren Sawit
Table 4.3 Hasil kegiatan canvassing Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh KPP Pratama Duren Sawit tahun 2012 Jumlah WP OP yang Kawasan
Wilayah/lokasi
Keterangan
terjaring oleh kegiatan canvassing
Kawasan Pemukiman
Komplek Kavling Marinir
Ditetapkan
665
Kawasan Pemukiman
Komplek BillyMoon
Ditetapkan
851
Kawasan Pemukiman
Perumahan Pondok Kelapa
Ditetapkan
1.608
Jalan Raya Pondok kelapa
Ditetapkan
168
Perumkar DKI
Ditetapkan
1.217
Perumahan Palem Indah
Ditetapkan
223
Kawasan Pemukiman
Perumahan Permata Timur
Ditetapkan
354
Kawasan Pemukiman
Perumahan Buaran Regency
Ditetapkan
345
Kawasan Pemukiman
Komplek PTB Klender
usulan
0
Kawasan Pemukiman
Komplek Pengadilan
usulan
0
Kawasan Pemukiman
Komplek Buaran Sakti
usulan
0
Kawasan Jalan Protokol
Kawasan Pemukiman
Kawasan Pemukiman
81 Kawasan Pemukiman
Komplek Buaran Indah III
usulan
0
Kawasan Pemukiman
Komplek Buaran Indah II
usulan
0
Kawasan Pemukiman
Komplek Bulak
usulan
0
Kawasan Pemukiman
Komplek Sandang
usulan
0
Kawasan Pemukiman
Komplek Curug
1.184
Kawasan Jaalan Kol Sugiono Malaka
Belum
Sari
Dilaksanakan
Kawasan Pemukiman
Kavling DKI Malaka Sari
Ditetapkan
508
Kawasan Pemukiman
Komplek Perumnas Klender
Ditetapkan
2.835
Kawasan Pemukiman
Komplek Bumi Malaka Sari I
Ditetapkan
2
Kawasan Pemukiman
Komplek Bumi Malaka Sari II
Ditetapkan
98
Kawasan Pemukiman
Komplek Bumi Malaka Sari III
usulan
0
Kawasan Pemukiman
0
Jumlah
10.058
Sumber Seksi Ekstensifikasi DiKPP Pratama Duren Sawit
Berdasarkan table diatas kegiatan canvassing yang dilakukan oleh KPP Pratama Duren Sawit sudah berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari WP yang terjaring oleh kegiatan canvassing, terutama untuk wilayah yang sudah ditetapkan atau direncanakan untuk tahun 2011-2012. Untuk tahun 2011 KPP lebih memfokuskan Kawasan Perdagangan, meskipun hasilnya tidak
82 maksimal dibandingkan tahun 2012, ini disebabkan karena para pedagang masih kurang tingkat kesadarannya dalam melaksanakan perpajakan. Sedangkan untuk tahun 2012 kegiatan canvassing sudah dijalankan dengan baik, meskipun masih ada beberapa wilayah atau kawasan yang belum dilaksanakan canvassing karena waktu pelaksanaan canvassing untuk periode 2012 sudah berakhir. Untuk tahun 2012 KPP Pratama Duren Sawit lebih menargetkan atau menetapkan kegiatan canvassing dikawasan pemukiman, karena wilayah atau kawasan pemukiman dianggap lebih mudah dalam menjaring Wajib Pajak. KPP Pratama Jakarta Duren Sawit juga melakukan pengiriman surat pemberitahuan kepada calon Wajib Pajak yang telah terdaftar di dalam daftar nominatif yang dibuat pada tahap persiapan berdasarkan SE-06/PJ.9/2001. pemberitahuan yang dikirim kepada Wajib Pajak terdapat beberapa kemungkinan yaitu : 1.
Wajib Pajak menanggapi dan bersedia untuk mendaftarkan diri dan diberikan NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak dan atau PKP. Atas wajib pajak yang bersedia untuk diberikan NPWP/PKP, dibuatkan laporan hasil ekstensifikasi yang menyatakan Wajib Pajak bersedia mendaftar, dengan dilampiri formulir pendaftaran. Laporan tersebut di tanda tangani petugas seksi ekstensifikasi, kepala seksi ekstensifikasi, dan kepala kantor. Laporan tersebut dikembalikan ke seksi ekstensifikasi kemudian hasil dari laporan tersebut dinotadinaskan ke seksi
83 pelayanan untuk dicetakkan NPWP, selanjutnya NPWP dikirim, dan laporan di admnistrasikan di kantor. 2.
Wajib
Pajak
tidak
menanggapi
pemberitahuan,
walaupun
pemberitahuan telah diterima. Terhadap Wajib Pajak tersebut akan dilakukan tindak lanjut oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi, yakni data Wajib Pajak tersebut diteruskan ke seksi Pelayanan untuk dilakukan proses pemberian NPWP dan pengukuhan sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. 3.
Wajib Pajak menanggapi Pemberitahuan dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak wajib memiliki NPWP dan atau belum perlu dikukuhkan sebagai PKP. Atas wajib pajak tersebut diberikan penjelasan, dan data sumber yang menjadikan Wajib Pajak tersebut dihimbau. Apabila memang memenuhi syarat subjektif dan objektif, dilakukan verifikasi untuk penerbitan NPWP secara jabatan atau pemeriksaan untuk tujuan lain terhadap calon Wajib Pajak tersebut.
4.
Wajib
Pajak
menanggapi
pemberitahuan
dengan
menyatakan
bahwa yang bersangkutan sudah memiliki NPWP atau telah dikukuhkan sebagai PKP di KPP lain. Terhadap Wajib Pajak tersebut, dilakukan pencocokan dengan data Master File Lokal. 5.
Wajib Pajak tidak menanggapi oleh karena pemberitahuan kembali dari Kantor Pos (Kempos). Terhadap Wajib Pajak tersebut, akan dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.
6.
Terhadap Wajib Pajak yang melakukan usaha atau dagang di sentra
perdagangan
atau
perbelanjaan
atau
pertokoaan
atau
84 perkantoran atau mall atau plaza atau sentra ekonomi lainnya, seluruhnya dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL). Secara keseluruhan, berdasarkan pengamatan penulis dari hasil wawancara dengan petugas Seksi Ekstensifikasi, kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sudah baik dan dilakukan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan SE-06/PJ.9/2001 serta PER16/PJ/2007 dan PER-116/PJ/2007. 3.
Tahap Pengawasan Ekstensifikasi Wajib Pajak Setelah tahap persiapan dan tahap pelaksanaan dilakukan, masih ada satu
tahap lagi yang harus dilakukan dalam melakukan program ekstensifikasi Wajib Pajak di KPP Pratama Duren Sawit, yaitu tahap pengawasan. Dalam tahap ini dilakukan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, mengevaluasi hasil pelaksanaan secara berkala, dan tentunya juga rutin memonitor kegiatan ekstensifikasi Wajib pajak. Berikut tahap pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit: 1.
Membuat laporan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. Setiap tim pelaksana ekstensifikasi Wajib Pajak secara berkala membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak untuk dikompilasi ke seksi PDI. Setelah laporan dikompilasi ke Kepala Seksi PDI, lalu laporan diteruskan ke Kepala KPP Pratama Duren Sawit untuk ditelaah, dan selanjutnya akan dikirimkan dan dilaporkan kepada Kakanwil DJP atasannya secara periodik.
85 Laporan tersebut selain untuk memenuhi prosedur Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001, juga berguna untuk bahan evaluasi Kepala KPP atas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang telah dilakukan. Dari laporan tersebut bisa diketahui apakah kegiatan ekstensifikasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan atau belum, apakah kegiatan ekstensifikasi telah mencapai sasaran atau belum. Selanjutnya juga untuk dijadikan pedoman untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi berikutnya. 2.
Memonitor
dan
mengevaluasi
hasil
pelaksanaan
pelaksanaan
ekstensifikasi Wajib Pajak. Memonitor yang dimaksud disini adalah Kepala KPP melakukan arahan dan pengawasan agar kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Lalu juga mengevaluasi kendala apa saja yang terjadi di kantor
maupun
lapangan
dalam
pelaksanaannya
kegiatan
ekstensifikasi Wajib Pajak di KPP Pratama Duren Sawit. Kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk mengukur tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Selain itu, dengan dilakukannya pengawasan, maka akan diketahui apa saja kekurangan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi tersebut sehingga hasilnya kurang optimal, sehingga Seksi Ekstensifikasi dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah apa saja yang dapat menutupi kekurangan tersebut untuk pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak di tahun berikutnya. Menurut pengamatan penulis, tahap pengawasan yang dilakukan Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sudah berjalan dengan baik sesuai dengan SE 06/PJ.9/2001.
86 4.2.2 Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Wajib Pajak Dalam Rangka Optimalisasi Penggalian Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Telah Tercatat atau Terdaftar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Intensifikasi pajak merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam mengoptimalisasikan penerimaan pajak. Intensifikasi pajak adalah upaya penggalian potensi pajak terhadap Wajib Pajak yang sudah terdaftar pada Master File Wajib Pajak. Kegiatan intensifikasi pajak tidak bisa dilepaskan dengan kegiataan ekstensifikasi Wajib Pajak. Dua kegiatan ini saling berkaitan, meskipun secara umum kedua cara ini memiliki tujuan yang berbeda jika ekstensifikasi pajak bertujuan untuk memperbanyak Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Usaha untuk menambah jumlah pembayaran atau Wajib Pajak yang terutama memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Sedangkan tujuan dari intensifikasi pajak adalah mengoptimalkan semua usahanya dalam peningkatan penerimaan pajak. Dalam melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak terdapat tiga metode yang digunakan KPP Pratama Duren Sawit dalam proses integrasi penggalian potensi pajak, antara lain: 1.
Kegiatan Mapping atau pemetaan, Mapping adalah pemetaan yang menggambarkan potensi perpajakan
yang dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah atau lokasi, subjek pajak, jenis pajak, dan sektor atau sub sektor usaha, sesuai kebutuhan atau keunggulan yang terdapat di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran umum mengenai potensi perpajakan dan keunggulan di wilayah kerja masing-masing kantor atau unit kerja yang akan
87 digunakan sebagai petunjuk dan sarana analisis dalam rangka penggalian potensi penerimaan, pelayanan dan pengawasan. Berikut akan penulis uraikan langkah-langkah mapping yang dilakukan oleh KPP Pratama Duren Sawit : A. Pengelompokan Mapping a. Wilayah Lokasi atau Usaha Wilayah Administrasi Pemerintahan (Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi). Digunakan untuk mengetahui luas dan struktur wilayah beserta pembagian wilayah berdasarkan batas wilayah pemerintahan beserta jumlah penduduk, wilayah yang dikenakan PBB, jumlah Wajib Pajak terdaftar dan potensi jumlah calon Wajib Pajak b. Wilayah Ekonomi Digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi berdasarkan wilayah kegiatan ekonomi seperti lokasi industri, perdagangan, pemukiman mewah, lokasi wisata, lokasi pertambangan, lokasi perkebunan, lokasi pertanian, lokasi kehutanan, lokasi perairan, lokasi pelabuhan/bandara dan lokasi pergudangan yang ada di lokasi kerja unit kantor yang bersangkutan, yang dapat memberi gambaran potensi penerimaan pajak c. Subjek Pajak Digunakan untuk mengetahui gambaran umum dari subjek pajak di wilayah kerjanya, baik yang telah terdaftar maupun yang belum, baik yang berbentuk hukum seperti PT, CV, BUT, maupun yang tidak berbadan hukum. Informasi yang disajikan menyangkut jumlahnya, tingkat kepatuhan dan ranking
88 berdasarkan peranan penerimaan, tunggakan pajak dan lainlain yang bermanfaat untuk menentukan penanganan lebih lanjut terhadap kelompok-kelompok Wajib Pajak yang bersangkutan. d. Jenis Pajak Digunakan untuk mengetahui gambaran umum performance penerimaan per jenis pajak dan pertumbuhannya sehingga dapat memberi petunjuk langkah-langkah penanganan dan pengamanannya e. Sektor atau Subsektor Kegunaan: untuk mengetahui gambaran umum performance fiskal dari sektor/subsektor di wilayah kerjanya. Informasi yang
disajikan
pertumbuhan
dapat
dan
berupa
sektor
tax ratio,
dominan,
kepatuhan,
sehingga
dapat
memberi petunjuk penggalian potensi fiskal. B. Analisis Mapping Analisis mapping, merupakan kegiatan untuk mengetahui potensi perpajakannya yang dapat di gali dari Wajib Pajak yang telah terdaftar yang telah dikelompokan sebelumnya. Contohnya menilai perbandingan WP terdaftar dengan WP yang efektif, menilai kepatuhan perpajakan WP serta menilai apakah WP tertentu kewajiban perpajakannya dapat dinaikan, dan menilai Objek Pajak yang telah ada dapat dikembangkan agar bisa meningkatkan penerimaan pajak.
89 C. Tindak Lanjut Mapping Kegunaan: untuk memilih kelompok-kelompok yang potensial untuk ditindak lanjuti dengan memperhatikan: a. Potensi perpajakannya b. Tingkat kepatuhannya / tax gap c. Tingkat kesulitan dalam implementasi d. Deterrent Effect 1.
Gambar 4.1
wilayah atau lokasi usaha
Pengelompokan Mapping berdasarkan wilayah atau lokasi usaha berdasarkan Wilayah Administrasi Tahun Sumber: Buku Mapping 2011
90 2. Wilayah / Lokasi Ekonomi
Gambar 4.2
Pengelompokan Mapping berdasarkan wilayah atau lokasi usaha berdasarkan Wilayah Administrasi Tahun 2011 Sumber: Buku Mapping 2011
Kegiatan mapping di KPP Pratama Duren Sawit sudah dilakukan dengan baik, terlihat dari hasil kegiatan mapping. Berikut ini hasil kegiatan pengelompokan mapping yang dilakukan KPP Pratama Duren Sawit. 1. Hasil kegiatan mapping di KPP Pratama Duren Sawit berdasarkan wilayah lokasi atau usaha. Terdapat 7 wilayah lokasi atau usaha di Duren Sawit, dan setiap wilayah lokasi usaha terdapat masingmasing waskon yang menangani wilayah tersebut. Untuk waskon 1 wilayah kerja nya di pondok bambu dan malaka jaya dengan luas wilayah 6,29 Ha, Jumlah WP terdaftar sebanyak 35.158, WP yang efektif sebanyak 35.158 dan sudah mencapai target penerimaan sebesar 126.236.000.000, untuk waskon 2 wilayah kerjanya nya di
91 Duren Sawit dan Pondok Kopi dengan luas wilayah 6,62 Ha, Jumlah WP terdaftar sebanyak 32.366, WP yang efektif sebanyak 32.366 dan sudah mencapai target penerimaan sebesar 180.821.000.000, sedangkan waskon 3 wilayah kerjanya nya di Pondok Kelapa dengan luas wilayah 5,27 Ha, Jumlah WP terdaftar sebanyak 23.236, WP yang efektif sebanyak 23.236 dan sudah mencapai target penerimaan sebesar 148.830.000.000, dan untuk waskon 4 wilayah kerja nya di Malaka Sari dan Klender dengan luas wilayah 4,03 Ha, jumlah WP terdaftar 34.138, WP yang efektif 34.138 dan sudah mencapai target penerimaan sebesar 145.430.000.000. Dari penjelasaan diatas penulis menyimpulkan kegiatan mapping berdasarkan wilayah lokasi atau usaha sudah berjalan sangat baik, terlihat dari WP yang terdaftar di KPP Pratama Duren Sawit sudah melaksanakan perpajakan secara efektif, dan target penerimaan pajak pun sudah tercapai. 2. Hasil mapping berdasarkan wilayah ekonomi. Ada beberapa wilayah kegiatan ekonomi yang ada di Duren Sawit, salah satunya adalah wilayah kegiatan ekonomi perdagangan. Terdapat tujuh wilayah kegiatan ekonomi perdagangan di KPP Pratama Duren Sawit. Berikut table mapping berdasarkan wilayah ekonomi perdagangan di KPP Pratama Duren sawit
92 Tabel 4.4 Mapping Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha berdasarkan wilayah kegiatan ekonomi perdagangan di KPP Pratama Duren Sawit KAWASAN/WILAYAH USAHA PERDAGANGAN
Jumlah WP terdaftar
Jumlah WP yang Efektif
% rasio kepartuhan
KAWASAN JL. KOL. SUGIONO (Toko)
28
18
64,3
KAWASAN JL. RADIN INTEN (Toko)
41
30
73,2
KAWASAN I GUSTI NGURAH RAI (Toko)
77
33
42,9
KAWASAN JL. JEND. POL RS SOEKMTO (Toko)
4
4
100
KAWASAN JL PAHLAWAN REVOLUSI (Toko)
72
69
95,8
KAWASAN JL RAYA KALIMALANG (Toko)
22
19
86,4
KAWASAN JL RAYA PONDOK KELAPA (Toko)
36
32
88,9
Sumber : Seksi Waskon di KPP Pratama Duren Sawit
Berdasarkan table diatas presentase rasio tingkat kepatuhan WP di KPP Pratama Duren Sawit sudah cukup baik, meskipun masih terdapat WP yang kurang efektif dalam melaksanakan perpajakan. Beberapa faktor yang menyebakan WP kurang efektif dalam melakukan perpajakan, salah satunya adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi perpajakan sangat kurang sehingga tingkat kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam membayar dan menyampaikan SPT Masa maupun SPT
93 Tahunan. 3. Hasil kegiatan mapping berdasarkan subjek pajak Berikut table hasil kegiatan mapping berdasarkan subjek pajak yang berbentuk profesi Table 4.5 Kegiatan Mapping Berdasarkan Profesi Wajib Pajak di KPP Pratama Duren Sawit
NO 1 3 4 5
SUBJEK PAJAK
JUMLAH WP Terdaftar
Jumlah WP yang menyampaikan SPT Tahunan
% RASIO KEPATUHAN
PENGACARA NOTARIS AKUNTAN DOKTER
3 6 17 60
1 2 11 30
33% 33% 65% 50%
TOTAL
86
44
51%
Sumber : Seksi PDI di KPP Pratama Duren Sawit Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah presentase Wajib Pajak di KPP Pratama Duren Sawit yang menyampaikan SPT tahunan nya sebesar 44 atau mencapai 51% dari WP terdaftar sebesar 86. Ini membuktikan bahwa kegiatan mapping berdasarkan subjek pajak sudah di lakukan dengan baik oleh KPP Pratama Duren Sawit, meskipun
belum
maksimal.
Ada
beberapa
faktor
yang
mempengaruhi Wajib Pajak enggan menyampaikan SPT tahunan sepert masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menyampaikan SPT Tahunan serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi perpajakan sehingga kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Apalagi dengan banyaknya kasus perpajakan yang sekarang ini
94 marak terjadi, mencoreng nama baik instansi pajak. Hal ini jelas menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada instansi pajak, dan menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar dan menyampaikan SPT Tahunan. Berikut ini adalah table kesimpulan hasil dari kegiatan mapping, anaslisis mapping dan tindak lanjut dari mapping yang di lakukan oleh KPP Pratama Duren Sawit.
95 Table 4.6 Kesimpulan Hasil Kegiatan Mapping analisis mapping dan tindak lanjut mapping Di KPP Pratama Duren Sawit
Dasar Pengelompoka n WP
Wilayah/Loka si Usaha Sektor dan Sub Sektor
Subjek Pajak
POTENSI PERPAJAKA N
SASARAN
PARAMETER TINDAK LANJUT Tingkat Tingkat Kesulitan Kepatuha IMPLIKAS n I
DETTEREN T EFFECT
KESIMPULA N **)
1. WP Kawasan 2. KK yang seharusnya terdaftar sebagai WP
Sedang
Rendah
Tinggi
Tinggi
Prioritas 8
Sedang
Rendah
Tinggi
Tinggi
Prioritas 9
1. Sektor Dominan
Tinggi
Rendah
Tinggi
Tinggi
Prioritas 1
2. Sektor yang trend penerimaannya turun
Sedang
Rendah
Tinggi
Tinggi
Prioritas 2
Sedang
Rendah
Tinggi
Tinggi
Prioritas 4
Sedang
Rendah
Tinggi
Tinggi
Prioritas 5
Rendah
Tinggi
Tinggi
Prioritas 3
Rendah
Tinggi
Tinggi
Prioritas 6
Rendah
Tinggi
Tinggi
Prioritas 7
Rendah
Tinggi
Tinggi
Prioritas 6
Rendah
Tinggi
Tinggi
Prioritas 7
1. WP Bendahara 2. WP Orang Pribadi Profesi
3. Badan Hukum Sedang 1. Jenis Pajak Dominan yang pertumbuhannya Jenis Pajak negatif Sedang 2. Jenis Pajak yang tidak proporsional Sedang 1. WP Group berindikasi melakukan transfer pricing Sedang WP GROUP 2. WP Group yang melakukan initial Public Offering Sedang Sumber : Seksi PDI DiKPP Pratama Duren Sawit
Berdasarkan table diatas dapat disimpulakan bahwa kegiatan mapping yang di lakukan oleh KPP Pratama Duren Sawit belum berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari tingkat kepatuhan yang masih rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan WP, salah satunya tingkat kesadaran Wajib Pajak masih rendah dalam melaksanakan perpajakan, serta ketidakpercayaan Wajib
96 Pajak yang rendah terhadap Kantor Pajak. Meskipun kegiatan mapping belum berjalan dengan baik, akan tetapi kegiatan mapping sudah dilakukan dengan maksimal oleh KPP Pratama Duren Sawit. Diharapkan dengan melalui kegiatan mapping, KPP Pratama Duren Sawit dapat memperoleh petunjuk tentang potensi perpajakan diwilayahnya serta menentukan skala prioritas dari metode penggalian potensi perpajakannya dan selanjutnya dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk keperluan penggalian penerimaan, pengawasan dan pelayanan kepada Wajib Pajak. 2.
Kegiatan Benchmarking atau pembandingan Kegiatan benchmarking adalah kegiatan penetapan standar ukuran atau besaran yang wajar dan terbaik untuk sektor-sektor usaha tertentu dan digunakan sebagai pembanding untuk menguji kepatuhan wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha dan dijadikan pedoman oleh petugas pajak untuk menilai kewajaran dari kegiatan yang dilaporkan wajib pajak. Tujuan kegiatan Benchmarking yaitu menjadi pedoman dan sebagai pembanding dengan kondisi SPT Tahunan yang dilaporkan Wajib Pajak dan membantu pengawasan kepatuhan WP, terutama
menyangkut
kepatuhan materialnya. Proses dan metode
penetapan benchmarking merupakan salah satu langkah strategis yang berkaitan dengan upaya penggalian potensi penerimaan pajak untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2010 dan tahun-tahun selanjutnya. Benchmarking disusun berdasarkan kelompok usaha dan dilakukan atas rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan inputinput perusahaan. Program benchmarking diharapkan KPP Pratama
97 Duren Sawit dapat melakukan penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Alur benchmarking yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit yaitu dari hasil benchmarking tersebut di analisis perbedaan antara potensi dan realisasinya, lalu apabila terjadi perbedaan diantara keduanya, maka diberikan surat himbauan terhadap SPT yang dilaporkan kepada Wajib Pajak. Menurut analisa dan wawancara penulis di KPP Pratama Duren sawit kegiatan benchmarking kurang berjalan dengan baik. Dikarenakan masyarakat (seperti pedagang) menganggap kegiatan benchamarking kurang menguntungkan bagi pihak yang mempunyai usaha di wilayah duren sawit dikarenakan penghasilan laba dari kegiatan usaha pedagang yang satu tidak sama dengan penghasilan laba pedagang lainnya meskipun dalam satu wilayah usaha sehingga perpajakan nya pun berbeda. Contoh pedagang tekstil yang berada di Pasar Induk Kramat Jati. Laba dari usaha mereka belum tentu sama dengan laba usaha pedagang tekstil lainnya yang berada di Pasar Induk Kramat Jati, sehingga sistem perpajakan nya pun berbeda. Meskipun kegiatan benchmarking kurang berjalan dengan baik, namun kegiatan ini tetap dijalankan oleh KPP Pratma Duren Sawit karena benchmarking merupakan pintu masuk dari Penerimaan Pajak. 3.
Profilling (Pembuatan Profil Wajib Pajak) Profilling adalah kegiatan membuat profil Wajib Pajak yang memuat identitas, kegiatan usaha, dan riwayat perpajakan Wajib Pajak secara berkesinambungan. Tujuan dari dilakukannya profilling adalah
98 untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan oleh pegawai untuk bahan analisis, mengukur tingkat rasio dan kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka pengawasan, penggalian potensi pajak dan pelayanan yang lebih baik. Tujuan dari kegiatan proffiling 1. Mengenal dan mengetahui WP yang terdaftar di unit kerja yang bersangkutan 2. Menyajikan informasi yang dapat digunakan terutama untuk bahan analisis dan ukuran tingkat risiko dan kepatuhan WP 3. Memonitoring perkembangan usaha dan potensi fiskal WP yang bersangkutan 4. Melakukan pengawasan, penggalian potensi, dan pelayanan yang lebih baik Kegiatan proffiling WP tidak dapat dilepaskan dari kegiatan mapping karena profil WP sebenarnya dapat merupakan produk yang dihasilkan dari sebuah proses yang diawali dengan kegiatan mapping . Menurut
wawancara
penulis
kepada
waskon
kegiatan
proffiling di KPP Pratama Duren Sawit sudah berjalan dengan baik, bisa dilihat dari Peningkatan nya penerimaan Pajak di setiap tahun nya. Hasil dari kegiatan profilling adalah rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan perpajakan, meskipun masih terdapat WP yang tingkat kesadaran nya masih rendah dalam melaksanakan perpajakan. Dengan tiga metode yang telah dilakukan diatas, KPP Pratama Duren Sawit berharap penerimaan pajak bisa meningkat walau jumlah Wajib Pajak tidak
99 meningkat. Dibutuhkan kejujuran dan integritas tinggi dari setiap pihak, pegawai intensifikasi maupun Wajib Pajak atau pihak luar. 4.3
Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak khususnya Wajib
Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh KPP Pratama Duren Sawit telah berjalan dengan baik, akan tetapi bukan berarti kegiatan tersebut tidak memiliki kendala atau hambatan dalam mencapai hasil yang lebih optimal. Berdasararkan pengamatan langsung yang dilakukan penulis, hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Duren Sawit adalah sebagai berikut: 1. Rendahnya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Duren Sawit, masih sangat rendah. Walaupun cukup banyak upaya yang dilakukan melalui berbagai penyuluhan, seminar, brosur, majalah, surat kabar, TV, radio, dan sebagainya, tingkat kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak tidak menunjukkan kemajuan yang berarti, sehingga jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak bertambah secara signifikan. 2. Kesalahpahaman Wajib Pajak dalam menafsirkan peraturan perpajakan 3. Wajib Pajak merasa enggan mendaftarkan diri sebagai WP yang memiliki NPWP karena pajak tidak memberi manfaat langsung kepada masyarakat. 4. Sanksi yang ada masih di anggap lebih kecil manfaat ekonomisnya daripada melaporkan diri dan menghitung pajak yang terutang 5. Ketidaktahuan Wajib Pajak atas peraturan perpajakan yang berlaku 6. Kurangnya Data atau data yang tidak akurat 7. Kurangnya kerja sama dengan pihak luar selain DJP
100 4.4
Evaluasi atas Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak
4.4.1 Evaluasi Atas Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dalam Rangka Menambah Jumlah Wajib Pajak Terdafar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Ekstensifikasi Wajib Pajak merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penambahan
jumlah
Wajib
Pajak
terdaftar
dan
perluasan
Objek
Pajak
dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan utama dari kegiatan ekstensifikasi ini adalah penggalian penerimaan pajak melalui penambahan jumlah Wajib Pajak. Ekstensfifikasi Wajib Pajak memfokuskan pada peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu ekstensfikasi Wajib Pajak memfokuskan pada penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Kemudian dari hasil pelaksanaan kegiatan ekstensfikasi Wajib Pajak tersebut digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan intensifikasi pajak. Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara yang berasal dari pajak. Berdasarkan penelitian penulis, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak sesuai dengan PER-116/PJ./2007 dan PER-16/PJ./2007 terutama atas Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi ini, perlu dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi untuk mengetahui tingkat efektivitas dan mencari kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan ekstensfifkasi Wajib Pajak di KPP Pratama Duren Sawit. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan penulis, maka dapat dijelaskan bahwa secara dalam organisasi di Kantor Pelayanan Pajak, kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak menjadi tanggung jawab Seksi Ekstensifikasi.
101 Dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Seksi Ekstensifikasi tidak bekerja secara sendiri, dalam melakukan kegiatan canvassing atau penyisiran lapangan, Seksi Ekstensifikasi dibantu oleh sejumlah Account Representative serta dari Seksi lain seperti Seksi Pengawasan, Konsultasi, serta Seksi Pelayanan. Dalam melakukan canvassing petugas ekstensifikasi memberikan berbagai penjelasan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak sehingga mereka memahami tujuan dari pemberian NPWP. Upaya yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Duren Sawit untuk proses ekstensifikasi Wajib Pajak sesuai dengan SE-06/PJ.9/2001 adalah sebagai berikut: 1.
Canvassing terhadap pengusaha-pengusaha di sentra-sentra ekonomi, seperti mall, plaza.
2.
Kerjasama dengan RT atau RW atau Kelurahan didaerah pemukiman masyarakat .
3.
Kerjasama terhadap pihak instansi keimigrasian supaya mewajibkan pemilik paspor untuk memilki Nomor Pokok Wajib Pajak.
4.
Mewajibkan pemegang kartu kredit memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
5.
Mewajibkan pembeli mobil mewah dan rumah mewah memilki Nomor Pokok Wajib Pajak.
6.
Mewajibkan orang pribadi yang memiliki penghsilan diatas PTKP untuk memiliki NPWP.
Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, untuk itu penulis akan mengevaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan
102 yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Duren Sawit: 1. Tahap Persiapan Tahap persiapan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, sebenarnya bertujuan agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang akan dilakukan dapat terorganisir sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan Direktorat Jenderal Pajak bahwa perencanaan yang baik akan memudahkan pelaksanaan dan sekaligus agar kegiatan ekstensfikasi Wajib Pajak berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Tahap persiapan di awali dengan pembuatan rencana kerja yang akan disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan
persetujuan
meliputi
penentuan
lokasi
ekstensifikasi,
dengan satuan kelurahan atau satuan mall/pusat perdagangan. Setelah membuat rencana kerja, KPP Pratama Duren Sawit juga membentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari seluruh anggota Seksi Ekstensfikasi, seluruh Account Representative dan beberapa orang seksi lain yang di butuhkan dalam
pelaksanaan
kegiatan
ekstensifikasi.
Setelah
pembentukan
beberapa Tim Pelaksana Ekstensifikasi dilakukan pembagian tugas bagi masing-masing tim yang meliputi lokasi yang akan diekstensifikasi. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara penulis dengan Petugas Ekstensifikasi
dan
Waskon
dapat disimpulkan
bahwa
tahap
perencanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah dilakukan sesuai dengan peraturan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi atas PER-116/PJ./2007 dan PER-16/PJ./2007.
103 2.
Tahap Pelaksanaan Setelah melakukan perencanaan yang matang, kegiatan ekstensifikasi
dilanjutkan pada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini merupakan ujung tombak dalam upaya menjaring
Wajib
Pajak
Orang
Pribadi
baru.
Diperlukan kerja keras lebih dari para petugas karena dalam tahap ini para petugas dihadapkan langsung dengan para Wajib Pajak. Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Tim Ekstensfikasi bekerja sama dengan instansi Pemerintah misalnya Pemerintah Daerah (Pemda).
Pelaksanaan
ekstensifikasi diawali dengan melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah seperti Lurah, RW dan RT. Sosialisai dilakukan berupa mengenai pajak, fungsi pajak, pentingnya peran pajak bagi pembangunan salah satunya dengan membayar pajak serta kemudahan yang diberikan bagi Wajib Pajak baru untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Setelah kegiatan sosialisasi dan pengisian data Wajib Pajak tahap selanjutnya yaitu tahap administrasi yaitu proses pemutakhiran data, proses pemberian, pemutakhiran dan penyampaian Kartu NPWP kepada WP. Koordianator Lapangan menerima dan meneliti kelengkapan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) yang digunakan sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan objek pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung PBB yang terhutang, LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak) adalah formulir yang dipergunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak sektor perkebunan dan LPDOP (Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak) adalah formulir yang dipergunakan untuk mendapatkan data Wajib Pajak orang
104 pribadi dan berfungsi sebagai formulir pendaftaran Wajib Pajak dari petugas lapangan. Berdasarkan LPDOP, jika petugas menemukan Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, maka petugas akan mencetak kartu NPWP dengan menggunakan Aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak Massal. Selanjutnya kartu NPWP dan dokumen lainnya disimpan untuk diarsipkan. 3.
Tahap Pengawasan Tahap
pelaporan
dan
pengawasan
berdasarkan
dengan
PER-
116/PJ./2007 dan PER-16/PJ./2007, terdiri dari pelaporan hasil kegiatan ekstensfikasi yang telah dilakukan oleh petugas lapangan. Laporan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Tim Ekstensifikasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan petugas, tahap pelaporan dan pengawasan kegiatan ekstensfikasi yang dilakukan oleh petugas KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah berjalan sesuai dengan Ketentuan PER-16/PJ./2007 dan PER-116/PJ./2007. Dalam hal pengawasan Ketua Tim Kegiatan Pendataan dan Ekstensifikasi melaporkan hasil kegiatan pendataan dan ekstensifikasi kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dalam bentuk laporan. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang telah dilakukan serta untuk mengidentifikasi kelemahan pelaksanaan sehingga dapat diambil tindakan cepat untuk melakukan evalusi atas kelemahan tersebut.
105 4.4.2 Evaluasi atas Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Pajak dalam Rangka Optimalisasi Penggalian Penerimaan Pajak terhadap Wajib Pajak yang Telah Tercatat atau Terdafar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Di masa kini, kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak akan lebih mengandalkan pada ketersedian data. Berbagai data telah dihimpun oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit hanya bagaimana mengelolah nya untuk dapat dieksekusi (tindak lanjuti). Unit yang melakukan kegiatan intensifikasi dalam pengelolaan dan pengolahan data di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit adalah Waskon. Tugas pokok Waskon (pengawasan dan konsultasi) adalah mencari dan memperoleh data berdasarkan peraturan yang ada, setelah mencari dan memperolah data selanjutnya Waskon mengolah data dari data yg diperoleh, hasilnya tersediannya data Wajib Pajak untuk mengukur tingkat kepatuhannya. Hasil tersebut dapat berupa adanya data Wajib Pajak yang belum terdaftar atau adanya data yang mengindikasikan pembayaran pajaknya belum wajar atau benar (Wajib Pajak belum melaporkan seluruh objek pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya) oleh Wajib Pajak yang sudah terdaftar. Hasil penglolaan dan pengolahan data diatas akan di eksekusi oleh pihak Waskon. Yang dimaksud eksekusi adalah tindak lanjut yang dapat dilakukan atas hasil penglolaan dan pengolahan data. Jika datanya menunjukkan adanya objek pajak yang subjeknya belum terdatar, dilakukan pengukuhan sebagai Wajib Pajak, apakah terlebih dahulu dengan himbauan untuk mendaftarkan diri dengan sukarela ataupun dilakukan secara jabatan. Untuk data yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak yang sudah terdaftar, eksekusi dilakukan agar Wajib Pajak membayar pajaknya secara benar. Hal ini dapat dilakukan melalui himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan
106 penyidikan. Tentu saja pengelolaan dan pengolahan data membutuhkan teknologi informasi yang berkualitas. Hasil dari pengelolaan dan pengolahan data yang optimal adalah sumber data yang telah dimanfaatkan dengan benar. Sehingga sumber data tersebut dapat berpartisipasi meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak, untuk itu diharapkan kepercayaan yang berkesinambungan dalam arus pemberiaan data. Setelah mengeksekusi (mengtindak lanjuti) hasil dari pengelolaan dan pengolahan data, Seksi Waskon juga melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Seksi Waskon sesuai dengan SE - 06/PJ.9/2001 yaitu, 1.
Membuat laporan hasil kegiatan. Setiap tim pelaksana kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, secara berkala membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak untuk dikompilasi oleh Kepala Seksi PDI.
2.
Mengevaluasi secara berkala. Kegiatan pelaporan secara bertingkat ini mengharuskan setiap tingkatan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan intensifikasi pajak. Tujuannya adalah agar tidak ada kesalahan di dalam pelaporan, karena apabila ada salah di salah satu tingkatan, laporan akan terus salah sampai tingkat yang paling atas. Evaluasi yang dilakukan meliputi hasil pelaksanaan dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, lalu mencari upaya-upaya sebagai solusi pemecahan masalah yang ada
107 Dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seksi Waskon KPP Pratama Jakarta Duren Sawit sudah baik. Dengan dibuatkannya laporan kegiatan akan memudahkan seksi waskon untuk membuat strategi baru dalam kegiatan intensifikasi pajak selanjutnya. Laporan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi kegiatan intensifikasi pajak yang telah dilakukan oleh seksi waskon sehingga seksi waskon akan menemukan kekurangan dalam pelaksanaan intensifikasi pajak seperti Wajib Pajak yang belum terdaftar atau adanya data yang mengindikasikan pembayaran pajaknya belum wajar atau benar oleh Wajib Pajak yang sudah terdaftar dan seksi waskon akan menutup kekurangan tersebut dengan strategi baru dalam kegiatan intensifikasi pajak berikutnya. 4.5
Evaluasi atas Hambatan-hambatan yang Dihadapi dan Upaya-upaya untuk Mengatasinya
4.5.1 Evaluasi atas Hambatan-Hambatan yang dihadapi Dalam pelaksanaan kegiatan ekstensfikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak yang dilakukan KPP Pratama Duren Sawit bisa dikatakan cukup berjalan dengan baik. Namun KPP Pratama Duren Sawit juga mengalami beberapa hambatan atau kendala yang mengakibatkan pencapaian hasil kurang optimal, hambatanhambatan tersebut antara lain : 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Masalah kurangnya sumber daya manusia sudah menjadi masalah klasik yang dihadapi kebayakan KPP. Jumlah pegawai Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama Duren Sawit hanya 5 orang yang termasuk Kepala Seksi dan di Seksi Waskon 1 sampai 4 rata-rata hanya berjumlah 6-8 orang termasuk Kepala Seksi, sedangkan jumlah WP yang ditangani berjumlah sekitar
108 144.568 jiwa dan jumlah penduduk yang mencapai 384.784 jiwa dengan luas wilayah 22,66km2. Jika dilihat dari perbandingan tersebut, rasanya jumlah pegawai di Seksi Ekstensifikasi dan intensifikasi dirasa kurang berimbang. Hal ini menjadi kelemahan di KPP Pratama Duren Sawit dalam menjalankan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak. Tugas pegawai di Seksi Ekstensifikasi dan Waskon juga tidak kalah banyak. Selain harus melakukan tugas lapangan, juga harus melakukan tugas administratif di kantor. Untungnya dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dibantu oleh Account Representatif dan Seksi lainnya 2. Rendahnya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak sangat diperlukan dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak. Tingkat kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan di KPP Pratama Duren Sawit masih rendah, hal ini bisa di lihat dari ketidakpahaman masyarakat mengenai bagaimana
cara
pemenuhan
kewajiban
perpajakan
yang
benar.
Ketidakpahaman masyarakat mengenai pajak meliputi apa itu fungsi pajak, mengapa harus membayar pajak, kemana uang pajak digunakan, dan bagaimana cara menyampaikan kewajiban perpajakan yang benar. Undangundang perpajakan yang adapun relatif tidak dipahami oleh Wajib, sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya pun masih rendah. Rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga tergambar pada jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dalam tiga tahun
109 terakhir. Berikut ini pada tabel 4.2 akan diperlihatkan perbandingan antara jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dalam jumlah SPT Tahunan yang diterima oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Tabel 4.7 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Terdaftar dan SPT yang Diterima Pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Tahun 2009-2012
TAHUN
2009 2010 2011 2012
WP OP Terdaftar
WP LAPOR SPT OP
% Rasio Kepatuhan
101.137
45.301
44,79
113.737
47.352
41,63
126.498
41.526
32,83
132.021
41.621
31,53
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Berdasarkan tabel 4.2, terlihat bahwa jumlah Wajib Pajak terdaftar selama tahun 2009-2012 selalu mengalami peningkatan tapi tidak begitu signifikan. Akan tetapi, tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Dilihat dari jenis SPTnya, Wajib Pajak Orang Pribadi yang lapor SPT pada tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 2010 yaitu dari 47.352 menjadi 41.526 dan mengalami sedikit peningkatan di tahun 2012 yaitu sebesar 41.621 akan tetapi jumlahnya masih jauh apabila dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 47.352. Hal ini dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap instansi perpajakan sehingga kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Ini adalah hal utama yang harus dibangun oleh KPP Pratama Duren Sawit agar masyarakat mau memenuhi kewajiban perpajakannya dengan suka rela. Apalagi dengan banyaknya kasus perpajakan
110 yang sekarang ini marak terjadi, benar-benar mencoreng nama baik instansi pajak. Hal ini jelas menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada instansi pajak, dan menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar dan menyampaikan SPT Tahunannya. KPP Pratama Duren Sawit harus bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan masyarakat yang ditanganinya. 3. Data yang Kurang akurat Data adalah faktor penting dalam kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak. KPP Pratama Duren Sawit memperoleh data dari beberapa sumber, misalnya SPT yang diisi oleh Wajib Pajak, dari Pemda (Kelurahan dan Kecamatan), instansi didalam lingkungan DJP dan instansi lainnya seperti Laporan Bulanan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Seringkali data yang diperlukan oleh KPP tidak sesuai atau tidak lengkap. Selain itu, terkait dengan kerjasama dengan pihak lain data yang diminta oleh KPP kepada instansi lain tidak dapat diberikan karena berbenturan dengan data rahasia perusahaan atau instansi sehingga KPP tidak bisa memaksa permintaan data karena menjaga kode etik antar instansi. 4. Kurangnya Kerjasama Dengan Pihak Terkait KPP sebagai unit terkecil dari kesatuan Direktorat Jenderal Pajak yang secara langsung
berhadapan
dengan
Wajib
Pajak.
Selain
memerlukan dukungan dan program yang terarah dari kantor pusat, KPP juga memerlukan kerjasama dengan instansi ataupun organisasi lain yang terkait. Hal ini dilakukan karena sebagian Wajib Pajak yang tidak terjaring secara langsung oleh data yang ada di KPP biasanya memiliki keterkaitan dengan instansi lain. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan
111 petugas, penulis menyimpulkan pada dasarnya KPP Pratama Duren Sawit telah mengupayakan kerjasama dengan pihak lain, namun masih ada pihak yang belum atau sulit untuk berkerja sama terutama dalam pelaksanaan sosialisasi kepada WP. 4.5.2 Upaya-upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, KPP Pratama Duren Sawit telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, atau paling tidak meminimalisir hambatan yang ada. Berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Duren Sawit : 1. Meningkatkan Penyuluhan Perpajakan dan Sosialisasi Dalam rangka mengatasi rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka KPP Pratama Duren Sawit melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi yang diberikan oleh KPP Pratama Duren Sawit tidak hanya untuk masyarakat yang belum menjadi Wajib Pajak, tetapi juga untuk Wajib Pajak terdaftar agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit dilakukan secara periode dalam setiap bulan diKelurahan, RT RW setempat. Sosialisasi juga bisa dilakukan di lembaga pendidikan, asosiasi profesi, dan lain sebagainya. Selain melalui penyuluhan, sosialisasi juga dapat melalui canvassing. Canvassing dilakukan bukan hanya untuk menjaring Wajib Pajak baru, tetapi juga untuk membuka wawasan masyarakat tentang perpajakan.
112 Dalam melakukan sosialisasi, petugas berupaya menerangkan masyarakat yang belum ber-NPWP mengenai betapa pentingnya pajak bagi keberlangsungan suatu negara, keuntungan memiliki NPWP, dan bagaimana cata mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu juga penyuluhan dilakukan melalui penggunaaan media cetak dan elektronik seperti pemasangan spanduk, majalah,
iklan dan pencetakan buletin-buletin perpajakan yang
mensosialisasikan pentingnya pajak dan menjadi Wajib Pajak. 2. Meningkatkan Kerjasama dengan Instansi atau Pihak-Pihak Terkait. Kerjasama dengan instansi-instansi terkait dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan ekstensifikasi dam intensifikasi, terutama dalam hal pencarian data. Kerjasama dengan instansi lain yang telah diwujudkan adalah kerja sama dengan instansi Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. Kerjasama tersebut juga ditunjukan untuk keterlibatan aktif dari Pemerintah Daerah setempat dalam kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak 3. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Masalah keterbatasan SDM yang dialami oleh Seksi Ekstensifikasi dan Seksi Intensifikasi merupakan masalah yang umum terjadi di KPP. Untuk mengatasi masalah tersebut,baik Seksi Ekstensifikasi maupun Seksi Waskon KPP Pratama Duren Sawit beripikir untuk menambah jumlah SDM yang ada. Tentunya upaya penambahan jumlah SDM yang ada juga dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas dari pegawai itu sendiri. Untuk saat ini, KPP Pratama Duren Sawit baru mengupayakan
113 peningkatan kualitas SDM dengan cara mengikuti semua level pegawai ke pelatihan-pelatihan perpajakan. Dengan upaya itu, diharapkan pegawai akan meningkat kemampuannya di bidang ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak. Jadi, walau dengan SDM yang terbatas semua fungsi yang ada dapat dijalankan dengan baik. 4. Pemanfaatan Data Internal Untuk mengatasi hambatan dalam perolehan data dari pihak eksternal, KPP Pratama Duren Sawit memanfaatkan data internal yang telah ada. Data yang paling efektif yang bisa digunakan KPP dalam kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak adalah melalui SPT yang dimasukkan Wajib Pajak. Selain itu, untuk lebih mengoptimalkan data yang ada, hendaknya data disimpan dengan tertib agar mudah mencarinya sewaktu diperlukan. 5. Pencarian data ekstern Data yang lengkap dan akurat merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi. Oleh karena itu upaya untuk memperluas dan memperbanyak jumlah Wajib Pajak melalui ekstensifikasi dan intensifikasi juga dapat dilakukan dengan mencari datadata potensial yang berasal dari luar KPP Pratama Duren Sawit. Hal ini harus dilakukan karena lokasi KPP Pratama Duren Sawit yang strategis menjadikan hal tersebut sebagai peluang dalam memperoleh data-data Wajib Pajak yang potensial. Upaya penggalian yang dapat dilakukan antara lain pengumpulan dan pengolahan data dengan melakukan permintaan data potensial tersebut kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain data jual beli rumah dan tanah dari PPAT, data penyewa gedung dari
114 pengelola gedung pusat perbelanjaan dan perkantoran, data pemilik mobil mewah dari SAMSAT dsb. 4.6
Hasil Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
4.6.1 Hasil Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak Tujaun dari ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi Pajak adalah meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar. Dalam meningkatkan penerimaan pajak pemerintah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah program Sensus Pajak Nasional. Sensus Pajak Nasional (SPN) mulai dijalankan tahun 2011, Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka meperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak diseluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya program Sensus Pajak Pajak, sangat diharapkan membuat pengaruh yang sangat baik bagi kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak bagi mereka yang belum terdaftar dan intensifikasi bagi yang sudah terdaftar. Berikut ini, penulis akan menjelaskan hasil kegiataan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit, yaitu sebagai berikut: 1. Kinerja
Ekstensifikasi
Wajib
Pajak
dalam
mencapai
target
ber-
NPWP dan realisasinya tahun 2010-2012 2. Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 20102012
115 Tabel 4.8 Kinerja Ekstensifikasi Wajib Pajak dalam mencapai target ber-NPWP dan Realisasi pada KPP Pratama Duren Sawit Tahun 2010-2012 Target Tahun
Karyawan
Realisasi
Non Karyawan
Karyawan
Non Karyawan
%
2010
10.277
8.952
6.411
3.586
102
2011
9.266
4.754
7.135
4.276
167
2012
12.016
4.854
8.455
5.997
194
Jumlah
31.559
18.560
22.001
13.859
Sumber: Seksi PDI, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
Grafik 4.2 NPWP Karyawan dan Non Karyawan Tahun 2010-2012 Di KPP Pratama Duren Sawit
116 Kinerja ekstensifikasi Wajib Pajak pada tabel 4.8 Diatas, menunjukan peningkatan jumlah karyawan ber-NPWP setiap tahun nya dari tahun 2010-2012. Realisasi ber-NPWP mengalami peningkatan pada kategori karyawan setiap tahunnya meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini di sebabkan karena masih terdapat beberapa karyawan yang belum mendaftarkan diri untuk ber NPWP, sehingga KPP Pratama Jakarta Duren Sawit melakukan kerjasama dengan pemberi kerja di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit untuk mempermudah karyawan mereka yang belum terdaftar agar mendaftarkan diri secara masal. Sedangkan realisasi pada Non Karyawan mengalami peningkatan meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan masih banyak nya Non Karyawan seperti para pedagang merasa enggan mendaftarkan diri sebagai WP yang memiliki NPWP karena mereka masih menganggap pajak tidak memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Pencapaian realisasi terbesar terjadi pada tahun 2011 ke 2012, karena di tahun 2012 KPP Pratama Jakarta Duren Sawit telah melakukan program Sensus Pajak Nasional (SPN)yang telah mulai dijalankan pada tahun 2011. Dengan adanya Sensus Pajak Nasional, membuat pengaruh yang sangat baik bagi kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. Diharapkan dengan adanya program Sensus Pajak Nasional ini dapat membantu kegiatan ekstensifikasi dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Berbagai upaya yang dilakukan Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama Duren Sawit dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak Terdaftar salah satunya dengan melakukan himbauan kepada Wajib Pajak untuk ber-NPWP, dari surat himbauan tersebut diharapkan Wajib Pajak mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, dan akan diterbitkan NPWP. Namun, apabila Wajib Pajak tidak menindak lanjuti himbauan tersebut, maka akan dilakukan klarifikasi dan
117 pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. Apabila dari hasil klarifikasi dan pemeriksaan tersebut mereka memenuhi syarat untuk dijadikan Wajib Pajak, maka akan diterbitkan NPWP secara jabatan. Upaya lain yang dilakukan oleh KPP Pratama Duren Sawit adalah dengan canvassing atau penyisiran terhadap pengusaha-pengusaha di sentra ekonomi, mall dan plaza karena wilayah di KPP Pratama Duren Sawit merupakan wilayah bisnis terutama di sentra usaha perdagangan. Menurut pengamatan penulis jumlah pertambahan Wajib Pajak yang tidak maksimal tersebut dikarenakan kurang nya sumber daya yang dimiliki oleh seksi ekstensifikasi, sehingga program canvassing yang dilakukan belum maksimal. Namun, selain itu hal tersebut penulis juga beranggapan bahwa tingkat kesadaraan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak masih sangat rendah, dikarenakan pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan sanksi yang ada masih dianggap lebih kecil manfaat ekonomisnya dari pada melaporkan diri dan menghitung pajak yang terhutang. 4.6.2 Perkembangan Penerimaan Pajak Sejalan dengan pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar, tujuan akhir dari kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak adalah meningkatkat penerimaan pajak. Oleh karena itu, peningkatan jumalah Wajib Pajak seharusnya diiringi dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak yang diterima. Berikut ini pada tabel 4.3 akan disajikan mengenai perkembangan penerimaan pajak dari tahun 2010-2012.
118 Tabel 4.9 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010-2012 Di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
Tahun
Rencana Penerimaan Realisasi Penerimaan % Realisasi per tahun
2010
2011
2012
(%) 20102011
(%) 20112012
579.907.000.000
657.589.000.000
687.402.000.000
11,81
4,34
572.405.000.000
688.033.000.000
687.559.000.000
16,81
(0,07)
98,71
104,63
100,02
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Duren Sawit
Grafik 4.3
Berdasarkan tabel 4.9 dan grafik 4.3 dapat dilihat bahwa total penerimaan pajak pada tahun 2011 dan 2012 telah mencapai target yang ditentukan, meskipun pada tahun 2010 tidak tercapai target yang ditentukan, karena hanya terealisasi
119 sebesar 98,7% dari rencana penerimaan sebesar 579.907.000.000. Untuk tahun 2011 realisasi penerimaan sebesar 688.033.000.000 atau mencapai 104,63% dari target sebesar 657.589.000.000 dan pada tahun 2012 sebesar 687.559.000.000 atau mencapai 100,02% dari rencana penerimaan sebesar 687.402.000.000, tetapi jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2011, penerimaan tahun 2012 menurun sebesar 0,07% Tidak tercapainya target tahun 2010 dan menurunnya penerimaan pajak yang terjadi pada tahun 2012 disebabkan karena adanya Wajib Pajak belum memahami bagaimana caranya memenuhi kewajiban perpajakan yang benar, serta ada beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki omset besar dan setoran pajaknya besar yang dipilih oleh kantor pusat pindah ke KPP WP Besar OP atau KPP Besar 3 atau KPP HWI. Hal ini membuktikan bahwa tidak selalu penambahan jumlah Wajib Pajak diikuti juga dengan penambahan penerimaan pajak. Menurut pengamatan penulis, walaupun jumlah Wajib Pajak yang terdaftar mengalami peningkatan, bukan berarti semua Wajib Pajak tersebut adalah Wajib Pajak yang efektif. Maksudnya, Wajib Pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit belum tentu melakukan kewajiban perpajakannya seperti memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa atau Tahunan. Hal ini terjadi karena beberapa kemungkinan seperti kondisi perekonomian negara, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, serta adanya isu-isu negative yang telah berkembang saat ini. Seksi Waskon selaku seksi yang menangani kegiatan intensifiaksi pajak sedang mengupayakan pembinaan tehadap Wajib Pajak terkait dengan penggalian potensi Wajib Pajak. Upaya-upaya yang dilakukan Seksi Waskon diantaranya
120 dengan melakukan himbauan dan konseling yang sudah menjadi tugas pokok mereka. Akan tetapi, selain upaya-upaya tersebut, Seksi Waskon juga melakukan upaya lainnya yaitu dengan melakukan sosialisasi peraturan baru. Dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut diharapkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak baru maupun yang telah terdaftar tidak lagi mengalami penurunan dan akan terus meningkat setiap tahun nya. 4.7
Kontribusi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi Tabel 4.10 Rencana dan Realisasi Penerimaan PPh Orang Pribadi tahun 2010-2012 di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit (Dalam Rupiah) Tahun
2010
2011
2012
Rencana Penerimaan 19.229.000.000 14.020.000.000 18.013.000.000 Realisasi Penerimaan 9.997.000.000 11.411.000.000 13.309.000.000 % Realisasi per tahun
51,99
81,39
73,89
Sumber: Data di olah dan Seksi PDI, KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
(%) 20102011
(%) 20112012
(37,15)
22,17
12,39
14,26
121 Grafik 4.4
Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa peneriman pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang diterima KPP Pratama Jakarta Duren Sawit mengalami peningkatan di setiap tahunnya sebesar 12,39% di tahun 2011 dan 14,26% di tahun 2012. Akan tetapi realisasi penerimaan yang semakin meningkat dari tahun ketahun tersebut tidak pernah ada yang mencapai target atau rencana yang telah ditetapkan oleh kantor pusat, termasuk KPP Pratama Jakarta Duren Sawit. Bahkan target penerimaan di KPP Pratama Duren Sawit pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi sebesar 14.020.000.000 atau turun 37,15% dari target tahun 2010 sebesar 19.229.000.000. Penurunan tersebut dikarenakan tidak tercapainya target pada tahun 2010, di tahun 2010 realisasi penerimaan hanya sekitar 51,99% dari target yang telah ditentukan oleh kantor pusat. Dengan diturunkannya target penerimaan, KPP berharap target pada tahun 2011 bisa teralisasi. Akan tetapi di tahun 2011 ternyata realisasi yang tercapai hanya sebesar 11.411.000.000 atau mencapai 81,39% dari target sebesar 14.020.000.000.
122 Namun pada tahun 2012 target penerimaan dari 14.020.000.000 di tahun 2011 menjadi 18.013.000.000 untuk tahun 2012. Rencana penerimaan tahun 2012 sebesar 18.013.000.000, memang masih jauh apabila dibandingkan dengan rencana penerimaan untuk tahun 2010 sebesar 19.229.000.000. Kenaikan target penerimaan tahun 2012 tersebut diharapkan akan tercapai karena telah dibantunya dengan program Sensus Pajak Nasional yang telah dilakukan di tahun 2011. Namun pada realisasinya, target penerimaan yang telah dinaikan untuk tahun 2012 hanya tercapai 13.309.000.000 atau mencapai 73,89% dari target penerimaan sebesar 18.013.000.000, walaupun telah dibantu dengan program Sensus
Pajak Nasional. Meskipun target tidak tercapai pada tahun 2012, tetapi jumlah penerimaan di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit di tahun 2012 mengalami peningkatan yaitu sebesar 14,26% dibanding penerimaan tahun 2011. Beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target yang telah ditentukan oleh KPP Pratama Duren Sawit diantaranya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak, ketidakpercayaan Wajib Pajak yang rendah terhadap Kantor Pajak, Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP tapi belum tentu Wajib Pajak tersebut efektif. Maksudnya, Wajib Pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit belum tentu melakukan kewajiban perpajakannya seperti memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa atau Tahunan. Selain itu juga dapat dipengaruhi oleh data Wajib Pajak yang tidak akurat yaitu tidak menggambarkan keadaan penghasilan yang sebenarnya dari Wajib Pajak tersebut atau Wajib Pajak menyembunyikan keaslian penghasilannya.
123 Berbagai upaya terus dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Seksi Waskon guna meningkatkan penerimaan pajak. Upaya yang paling sering dilakukan adalah dengan diberikannya sosialisai kepada masyarakat tentang kejelasan tujuan apa Wajib Pajak membayarkan pajaknya yaitu untuk pembangunan negara, serta menjelaskan peraturan atau perundang-undang perpajakan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, cara penyampaian dan penyetoran pajak yang mudah dipahami dan praktis. Upaya lainnya juga dilakukan oleh Seksi Waskon yaitu berupa konseling. Upaya ini diharapkan dapat membantu Wajib Pajak karena dengan konseling Wajib Pajak dapat melakukan tanya jawab seputar pajak yang Wajib Pajak tidak ketahui, sehingga tidak ada lagi keraguan di dalam diri Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Duren Sawit melalui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak, diharapkan dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan target penerimaan pajak dapat tercapai pada tahun berikutnya. Walaupun dampak atau efek dari kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak belum terlalu maksimal pada tahun 2010 2011 dan 2012, tapi perubahan kenaikan Wajib Pajak dan penerimaan pajak terus terjadi pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit.
