BAB 4 PEMBAHASAN. 4.1 Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan

BAB 4 PEMBAHASAN 4.1 Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong Berdasarkan landasan teori yang disajikan pada Bab 2 serta data yang telah diuraikan pada Bab 3, maka pada bagian ini penulis akan melakukan pembahasan efektivitas atas penggalian potensi perpajakan melalui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang telah dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong. Sebelum melakukan pembahasan terhadap efektivitas kegiatan ekstensifikasi, terlebih dahulu akan dibahas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dilapangan. Hal ini dilakukan karena penulis berpendapat bahwa efektifitas suatu kegiatan dalam mencapai sasaran yang diinginkan dipengaruhi oleh bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilapangan. Adapun kegiatan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong dalam periode 2010 sampai dengan 2012 adalah: 1. Pembentukan Tim Ekstensifikasi yang beranggotakan Seksi Ekstensifikasi dan seluruh Account Representative dan beberapa pelaksana. Didukung pula oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) dan Seksi Pelayanan. 2. Penentuan lokasi disentra-sentra ekonomi, seperti kantor, pertokoan dan pemilik rumah mewah. 3. Melakukan peyisiran atau canvassing yaitu dengan terjun langsung ke lapangan diwilayah kerja KPP Pratama Serpong. 64

4. Pengumpulan data calon Wajib Pajak, termasuk persiapan data yang didapat melalui kerjasama dengan intansi-instansi pemerintah maupun non pemerintah yang datanya dapat digunakan untuk mengukur besarnya potensi pajak yang ada. 5. Menerbitkan Surat Himbauan -

Penyebaran surat himbauan oleh tim kepada sejumlah Wajib Pajak yang belum ber-NPWP dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan, dan penyabaran surat himbauan kepada wajib pajak sudah ber-NPWP sesuai dengan petunjuk SE-08/PJ/2008 tentang tindak lanjut hasil ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi.

-

Menginventarisir Surat Himbauan yang kembali pos (kempos), tidak direspon oleh Wajib Pajak dengan tidak mau ber-NPWP atau sudah ber- NPWP di Kantor Pelayanan Pajak lain.

6. Melakukan pemeriksaan

untuk

pemberian NPWP

secara

jabatan

terhadap masyarakat yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tapi tidak kooperatif yaitu tidak mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sesuai dengan petunjuk SE-07/PJ.7/2005 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain. Dengan mengunakan pedoman pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak sebagaimana telah diuraikan dalam Bab 2, selanjutnya penulis akan membahas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dilapangan yang telah disajikan di Bab 3. Pembahasan hanya dibatasi pada pelaksanaan PER-16/PJ/2007 dan PER116/PJ/2007 di KPP Pratama Serpong yang dilaksanaka pada tahun 2010 hingga 2012 serta dilihat sisi struktur organisasi yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi.

65

4.1.1 Evaluasi Pelaksanan PER-16/PJ/2007 di KPP Pratama Serpong Secara umum kegiatan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Serpong telah memenuhi unsurunsur perencanaan operasional sebagaimana telah diuraikan pada bab 2. Pelaksanaan tersebut kemudian diwujudkan melalui RKO (Rencana Kerja Operasi) yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi sebagaimana telah diuraikan pada bab 3. Pada bab 3 tabel 3.2, terlihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak berdasarkan PER-16/PJ/2007 yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Serpong. Untuk menghitung efektifitas pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak maka dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi serta target dari pelaksanaan tersebut. Berdasarkan tabel 3.2 pada bab 3, penambahan jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari hasil kegiatan ekstensifikasi secara keseluruhan sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2010 jumlah NPWP baru yang berhasil diterbitkan sebanyak 10.061 atau target yang dapat dicapai sebesar 112%, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 9.000 NPWP, pada tahun 2011 jumlah NPWP baru yang diterbitkan sebanyak 6.560 atau target yang dicapai 109%, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 6.000 NPWP. Sedangkan pada tahun 2012 penambahan NPWP baru juga mengalami peningkatan sebesar 4.726 melebihi target yang ditetapkan sebanyak 4.500 NPWP, atau target yang dapat dicapai adalah 105%. Secara keseluruhan total penambahan NPWP dari hasil Wajib Pajak baru hasil kegiatan ekstensifikasi yang dilaksanakan KPP Pratama Serpong selama tahun 2010 hingga tahun 2012 sebanyak 21.347 NPWP baru yang telah diterbitkan. Pada dasarnya dari tahun 2010 sampai dengan 2012 jumlah NPWP baru yang diterbitkan selalu mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan, namun

66

tidak diikuti dengan peningkatan penambahan NPWP baru setiap tahunnya atau dengan kata lain mengalami penurunan. Seksi Ekstensifikasi beralasan terjadinya penurunan Wajib Pajak terdaftar disebabkan karena sebagian besar Wajib Pajak sudah terjaring dari kegiatan ekstensifikasi ditahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 adalah realisasi terbesar yang dapat dicapai oleh KPP Pratama Serpong, melalui canvassing atau penyisiran dipusat perkantoran dan sentra ekonomi di wilayah kerja KPP, pada tahun tersebut banyak Wajib Pajak baru terjaring saat KPP melakukan canvassing. Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami penurunan yang disebabkan kerena sebagian besar Wajib Pajak sudah terjaring oleh kegiatan canvassing dan sudah mempunyai NPWP ditahun sebelumnya. Selain itu penyebab penurunan disebabkan adanya faktor peningkatan PTKP yang memberikan pengaruh dalam pencapaian target NPWP. Perubahan penetapan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebelumnya Rp13.200.000,00 per tahun sejak tahun 2009 naik menjadi Rp15.840.000,00 per tahun. Sehingga menyebabkan potensi Wajib Pajak baru menurun dikarenakan tidak semua calon Wajib Pajak memiliki penghasilan diatas PTKP baru. KPP juga beralasan kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak masih rendah. Di tengah situasi ekonomi Indonesia yang sulit, pajak diibaratkan beban tambahan bagi masyarakat. Selain itu, sanksi yang ada juga dianggap masih kecil dan tidak tegas dijalankan oleh pihak yang berwajib.

67

4.1.2 Evaluasi Pelaksanaan PER-116/PJ/2007 di KPP Pratama Serpong Penerbitan NPWP baru berdasarkan PER-116/PJ/2007 dilakukan melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan, menghadapi kondisi yang serupa dengan yang terjadi pada penerbitan NPWP melalui pendataan yang dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus karyawan. Pelaksanaan tersebut juga diwujudkan melalui RKO (Rencana Kerja Operasi) yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi sebagaimana telah diuraikan pada bab 3. Pada bab 3 tabel 3.3 terlihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan melalui penyisiran terhadap pemilik rumah mewah, pertokoan,dan pemilik apartemen. Keefektivitasan tersebut diukur dari pencapaian hasil penambahan NPWP baru dibandingkan dengan jumlah target yang ditetapkan. Berdasarkan tabel 3.3 pada bab 3, dapat dilihat target penambahan NPWP baru yang harus dicapai oleh KPP Pratama Serpong. Dari tabel tersebut pada tahun 2010 penambahan NPWP baru yang ditargetkan sebanyak 1.500 NPWP hanya dapat terealisasi sebanyak 714 NPWP baru atau target yang tercapai hanya 48%. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2011 penambahan NPWP baru yang ditargetkan sebayak 650 NPWP hanya dapat terealisasi sebanyak 425 NPWP baru atau target yang tercapai hanya 65%. Sementara pada tahun 2012 tidak ada pendataan. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Serpong mengatakan bahwa pelaksanaan PER-116/PJ/2007 terhadap pendataan objek pajak bumi dan bangunan tidak dijalankan lagi pada awal 2012, dikarena pengelolaan administrasi objek pajak bumi dan bangunan akan dipindah alihkan ke Pemda pada tahun 2013, maka dari itu pelaksanaan PER-116/PJ/2007 pada tahun 2012 tidak dapat dilaksanakan lagi oleh KPP Pratama Serpong karena program ekstensifikasi ini berdasarkan pada kegiatan pendataan PBB. Namun secara keseluruhan total penambahan NPWP dari Wajib 68

Pajak baru hasil kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Serpong selama tahun 2010 hingga 2012 adalah sebanyak 1.139 NPWP baru yang telah diterbitkan. Pada dasarnya dari tahun 2010 sampai dengan 2012 jumlah NPWP baru yang diterbitkan melalui pelaksanaan PER-116/PJ/2007 yang dilakukan oleh KPP Pratama Serpong belum mecapai target yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena penetapan target yang ditetapkan terlalu tertinggi serta sebagian besar objek PBB sudah terdata oleh KPP Pratama Serpong pada tahun sebelumnya. KPP juga beralasan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, terlihat dari Lampiran Pendataan Objek Pajak (LPOP) yang telah disampaikan kepada Wajib Pajak tidak diisi dan tidak diserahkan kembali ke pihak KPP Pratama Serpong. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah Objek PBB yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Atas terjadinya masalah ini, petugas dilapangan harus melakukan pemotretan atas rumah/toko sebagai data apabila Wajib Pajak tidak memberikan data (tidak mengembalikan LPOP) dan petugas dapat mempergunakan data lain yang dapat mendukung, seperti rekening tagihan listrik atau telepon yang dapat menguatkan identitas Wajib Pajak untuk membuat NPWP atas nama pemilik Nomor Objek Pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga merasa enggan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, dikarenakan pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan sanksi yang ada masih dianggap kecil manfaat ekonomisnya dari pada melaporkan diri dan menghitung pajak yang terutang. Rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Serpong masih rendah, walaupun sudah cukup banyak upaya yang dilakukan melalui berbagai penyuluhan, seminar, brosur, majalah, surat kabar, TV, radio dan sebagainya, tetapi tingkat kesadaran masyarakat untuk 69

mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak tidak menunjukan kemajuan berarti, sehingga jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak bertambah secara signifikan. 4.1.3 Evaluasi dari Struktural Organisasi di KPP Pratama Serpong Sejalan dengan pemaparan pada bab 3 mengenai pelaksanaan ekstesifikasi, maka dapat dijelaskan bahwa secara struktual dalam organisasi Kantor Pajak Pelayanan (KPP) Pratama Serpong, pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dilapangan

terletak

dibawah

tanggung

jawab

Seksi

Ekstensifikasi.

Seksi

ekstensifikasi dalam salah satu uraian tugasnya disebutkan bahwa tugas seksi ekstensifikasi adalah melakukan pengamatan potensi perpajakan dan melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak melalui pendataan objek dan subjek pajak serta penilaian objek pajak. Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan Seksi Ekstensifikasi telah memberikan hasil dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak terdaftar dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2010 Wajib Pajak yang terdaftar meningkat sebesar 102 % atau 10.775 Wajib Pajak dibandingkan target yang ditetapkan 10.500 Wajib Pajak, untuk tahun 2011 Wajib Pajak yang ditetapkan sebanyak 6.650 Wajib Pajak dapat terealisasi sebesar 105% atau 6.985 Wajib Pajak terdaftar pada tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2012 Wajib Pajak terdaftar mengalami peningkatan sebesar 105% atau 4.752 Wajib Pajak dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 4.500 Wajib Pajak. Namun keberhasilan Seksi Ekstensisifikasi tidak berdiri sendiri, tetapi dibantu juga dengan seksi lainnya. Contoh nyata dari perwujudan kerjasama antara seksi pada KPP Pratama Serpong terlihat dari pembentukan Tim Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, yang fungsinya adalah sebagai satuan tugas khusus 70

untuk melaksanakan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Prbadi yang memiliki/menjalankan tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau mengusai Objek Pajak Bumi dan Bangunan, yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan Pemerintah yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Untuk itu dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak

KPP Pratama

Serpong, seksi ekstensifikasi tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait juga dengan seksi lainnya. Di dalam melakukan kegiatan canvassing atau penyisirian lapangan, seksi ekstensifikasi dibantu oleh sejumlah Account Representative yang merupakan anggota dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi PDI dan Seksi pelayanan. Dalam melakukan canvassing petugas ekstensifikasi mengikutsertakan Account Representative untuk memberikan berbagai penjelasan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak sehingga mereka memahami tujuan dari pemberian NPWP. Seksi Pelayanan merupakan garis depan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat (calon wajib pajak) yang ingin memperoleh NPWP dan NPPKP. Data yang diolah oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Seksi PDI) di distribusikan kepada seksi teknis untuk digali potensinya, selanjutnya Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak harus melayani para Wajib Pajak yang terjaring dalam ekstensifikasi. Sehingga pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak tidak hanya mengandalkan Seksi Ekstensifikasi saja selaku pelaksana dilapangan, namun juga memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara seksi-seksi yang ada di KPP Pratama Serpong. Kerjasama tersebut merupakan suatu teamwork yang saling tergantungan dan saling mempengaruhi dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

71

4.2 Evaluasi atas Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dan Upaya-Upaya Dalam Mengatasi Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak 4.2.1 Hambatan dalam Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak khususnya pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Serpong belum cukup berhasil, hal ini dikarenakan adanya beberapa hambatan atau kendala yang mengakibatkan pencapaian hasil kurang optimal, hambatan-hambatan tersebut antara lain : 1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Permasalahan yang terjadi KPP Pratama Serpong karena terbatasnya sumber daya manusia. Jumlah petugas atau pegawai yang ada dibagian Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Serpong hanya berjumlah 6 orang yaitu: a. Terdiri dari 1 orang kepala seksi b. Terdiri dari 1 orang fungsional penilai c. Terdiri dari 4 orang pelaksana seksi Dari terbatasnya jumlah pegawai Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Serpong ini dirasakan kurang memadai jika dibandingkan dengan cakupan luas wilayah kerja KPP Pratama Serpong yaitu sekitar 147.19km2 dengan jumlah Wajib Pajak yang ditangani berjumlah sekitar 238.086 jiwa dan jumlah penduduk yang mencapai 1.486.279 jiwa. Jika dilihat perbandingan tersebut rasanya jumlah tersebut kurang seimbang sedangkan dapat dikatakan mereka inilah yang menjadi ujung tombak dilapangan dalam menjaring Wajib Pajak baru. Mereka mengemban tugas berat selain mengerjakan seluruh tugas lapangan, menyisiri seluruh wilayah kerja KPP, 72

mereka juga

melaksanakan tugas-tugas admistratif. Ini merupakan

kelemahan dari KPP dalam melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak. Namun KPP Pratama Serpong telah memaksimalkan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dengan dibantu oleh petugas Account Representative dan seksiseksi lainnya. 2. Data Tidak Lengkap Data merupakan salah satu faktor penting dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. Namun terdapat berbagai hambatan yang menjadi ancaman sekaligus tantangan dalam optimalisasi kegiatan ekstensifikasi melalui pemanfaatan data. Seringkali data-data yang terdapat didalamnya tidak lengkap atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu terkait dengan kerjasama dengan pihak lain, data yang diminta oleh KPP kepada instansi lain tidak dapat diberikan karena berbenturan dengan data rahasia perusahaan atau instansi dan KPP tidak bisa memaksakan permintaan data karena menjaga kode etik antar instansi. Kesulitan yang dihadapi pada pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak terkait dengan data yang diperoleh adalah kurang akuratnya data yang diperoleh dari Pemda setempat (kecamatan atau kelurahan) mengenai data kependudukan, misalnya alamat yang kurang jelas atau tidak lengkap atau adanya mutasi penduduk yang tidak segera diperbaharui datanya sehingga menyulitkan petugas untuk menyampaikan surat himbauan. Data yang diperoleh melalui laporan bulanan PPAT seringkali juga tidak menyebutkan nama dan alamat pelaku-pelaku transaksi tanah dan atau bangunan yang dilaporkan oleh PPAT tersebut. 73

3. Rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah karena ketidak pahaman masyarakat mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan itulah yang menjadikan kesadaran masyarakat mengenai pajak masih sangat rendah. Selain itu juga kekhawatiran akan penyalagunaan uang pajak sering kali menjadi pemikiran masyarakat. Karena kesadaran masyarakat mengenai pajak masih sangat rendah, banyak himbauan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tidak direspon. Dengan banyaknya yang tidak respon ini akan menyulitkan petugas dalam melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak. Dilihat dari jumlah penduduk diwilayah kerja KPP Pratama Serpong adalah sebesar 1.486.279 jiwa, namun hanya 238.086 jiwa yang menjadi Wajib Pajak. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu seharusnya menjadi peluang bagi KPP Pratama Serpong untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar. Masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak juga ditunjukan dengan

masih

rendahnya

tingkat

kepatuhan

Wajib

Pajak

dalam

menyampaikan SPT, khususnya SPT Tahunan. Meski KPP telah berupaya memberikan kemudahan dan fasilitas dalam hal menyampaikan SPT, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan masih belum bisa ditingkatkan. Bahkan berdasarkan analisis atas perkembangan jumlah SPT yang disampaikan, ada kecenderungan bahwa tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT tersebut semakin menurun dari tahun ke tahun. Selain itu, masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak juga bisa dilihat dari sikap Wajib Pajak yang cenderung kurang koorperatif dalam

74

menghadapi petugas pajak terutama pada saat penyisiran dalam rangka ekstensifikasi. Kurang koorperatifnya Wajib Pajak tersebut antara lain dengan menutup rapat-rapat saat akan didatangi oleh petugas pajak, enggan memberikan keterangan yang diminta oleh petugas pajak dan lain sebagainya. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih belum menyadari arti penting pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Kurangnya kerja sama pihak ketiga Untuk bisa menjaring semua Wajib Pajak potensial tidak bisa hanya mengandalkan data yang berasal dari intern DJP, KPP juga harus mencari data yang berasal dari luar DJP, oleh karena itu kerjasama dengan intansi lain baik swasta maupun pemerintah harus dilanjutkan. Pada dasarnya KPP Pratama Serpong sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah berupa data-data yang dibutuhkan KPP, namun kerjasama tersebut perlu ditingkat lagi. Hubungan dengan pihak swasta juga harus dijalani, mengingat merekalah pelaku kegiatan ekonomi yang utama. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mengadakan pertemuan berkala dengan asosiasi dan perkumpulan pengusaha yang ada di wilayah kerja KPP baik secara formal maupun informal.

5. Adanya sikap penolakan dari Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak tidak memiliki kemauan untuk ber-NPWP karena mereka tidak memperoleh manfaat langsung dari adanya kepemilikan NPWP dan kecuali ada instruksi khusus dari Pemerintah Daerah setempat yang mewajibkan mereka untuk memiliki NPWP. Hal ini memang dapat dimengerti karena pajak bersifat kontraprestasi tidak langsung tidak seperti ketika kita membayar listrik,air,

75

telepon maupun jalan tol, kita dapat menikmati secara langsung fasilitas yang diterima oleh intansi-intasi penyedia jasa tersebut. Ini berbeda ketika kita membayar pajak. Seolah-olah kita membayar tanpa menikmati fasilitas apapun dari yang sudah kita bayarkan. Untuk itu kepada Wajib Pajak perlu diberikan sosialisasi secara massal untuk memperlihatkan lebih jelas penggunaan uang pajak yang telah mereka keluarkan. 4.2.2 Upaya-Upaya yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak, KPP Pratama Serpong telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan ekstensifikasi. Upaya-upaya yang dilakukaan dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak di KPP Pratama Serpong adalah: 1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Alternatif pemecahan masalah dalam keterbatasan SDM yaitu dapat dilakukan dengan penambahan jumlah pegawai ekstensifikasi yang berkualitas dan memiliki integritas serta moral yang tinggi. Namun untuk saat ini KPP Pratama Serpong baru mengupayakan dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada di KPP yaitu meliputi semua pegawai yang dilakukan dengan mengadakan diklat ataupun pelatihan-pelatihan perpajakan. Dengan harapan semua pegawai dapat meningkatkan kemampuannya dibidang ekstensifikasi Wajib Pajak, dengan begitu semua fungsi yang ada dapat dijalankan dengan baik walupun dengan SDM terbatas. Selain itu pimpinan KPP juga harus memberikan dorongan dan motivasi agar dapat mebangkitkan semangat

76

pegawai untuk melaksanakan tugas dengan maksimal sehingga target kerja dapat tercapai. Terkait dengan hambatan kurang kondusifnya situasi yang memberikan pengaruh kepada Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, diperlukan upaya persuasif dari KPP berupa pemberian pelayanan oleh pegawai yang dibangun dengan mental komunikatif, cakap dan tangguh bagi para pegawai KPP terutama bagi pegawai yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak. Dengan membangun sikapsikap tersebut diharapkan para pegawai dapat memberikan pelayanan yang lebih baik agar menarik perhatian Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Menggalangkan penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai pajak KPP Pratama Serpong melakukan sosialisasi perpajakan dilakukan secara berkala di instansi-instansi pemerintah maupun swatsa seperti pemerintah kota Serpong, dinas tenaga kerja, serta perusahaan-perusahaan swasta diwilayah kerja KPP Pratama Serpong. Selain itu juga penyuluhan dilakukan melalui penggunaaan media cetak dan elektronik seperti pemasangan spanduk, iklan dan pencetakan buletin-buletin perpajakan yang mensosialisasikan pentingnya pajak dan menjadi Wajib Pajak. Pemasangan dilakukan di tempat-tempat umum yang banyak dilalui orang, sehingga mudah dibaca dan diharapkan banyak pula orang yang membacanya. Pada akhirnya diharapkan bagi masyarakat yang membaca akan tergugah hatinya dan sadar akan pajak, sehingga mereka yang belum memiliki NPWP terbuka hatinya untuk segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan memperoleh NPWP. Dan lebih lanjut lagi akan sadar untuk

77

melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakan yang lainnya, seperti membayar, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara jelas,lengkap,benar dan jujur. 3. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga Kerjasama dengan pihak ketiga dimaksud untuk mendukung pelaksanaan ekstensifikasi, terutama dalam hal pencarian data. Kerjasama dengan instansi lain yang telah diwujudkan adalah kerja sama dengan instansi kelurahan dalam rangka pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Kerjasama tersebut juga ditunjukan untuk keterlibatan aktif dari Pemerintah Daerah setempat dalam kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. Dengan adanya kerjasama tersebut, nantinya pihak kelurahan berkewajiban menyediakan data kependudukan yang ada diwilayahnya. Data tersebut antara lain data mengenai kepala keluarga disuatu wilayah beserta pekerjaan dan penghasilannya serta jumlah tanggungan yang dimiliki, data mengenai daftar kekayaan yang dimiliki oleh kepala keluarga tersebut, data mengenai beban pemakaian listrik dan air yang dikonsumsi oleh kepala keluarga tersebut, data kegiatan usaha berlokasi disuatu wilayah RT dan lain sebagainya. Data-data tersebut merupakan data yang sangat potensial dan akan sangat mendukung kelancaran ekstensifikasi. 4. Pencarian data ekstern Data yang lengkap dan akurat merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi. Oleh karena itu upaya untuk memperluas dan memperbanyak jumlah Wajib Pajak melalui ekstensifikasi juga dapat dilakukan dengan mencari data-data potensial yang berasal dari luar KPP Pratama Serpong. Hal ini harus dilakukan karena lokasi KPP

78

Pratama Serpong yang strategis sebagai pusat bisnis dan perdagangan serta pemerintah menjadikan hal tersebut sebagai peluang dalam memperoleh datadata Wajib Pajak yang potensial. Upaya penggalian yang dapat dilakukan antara lain pengumpulan dan pengolahan data tersebut dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan KPP Pratama Serpong dengan melakukan permintaan data potensial tersebut kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain data jual beli rumah dan tanah dari PPAT, data penyewa gedung dari pengelola gedung pusat perbelanjaan dan perkantoran, data pemilik mobil mewah dari SAMSAT dsb. 5. Penggalian data intern Data intern merupakan data yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan ekstensifikasi, sebagian besar data yang telah diperoleh KPP melalui lampiran SPT dan data PBB. Data tersebut antara lain berupa data kepemilikan saham yang tercantum dalam lampiran SPT PPh Badan, data transaksi penjualan dan pembelian SPT Masa PPN, data karyawan yang potensial untuk dihimbau menjadi NPWP dari daftar perincian gaji SPT PPh 21, dan lain sebagainya. Data yang terdapat didalam SPT tersebut diolah di Seksi Pengolahan Data dan Informasi yang kemudian diteliti kembali untuk dicari apakah masih ada nama-nama yang telah memenuhi

syarat

dan

potensial untuk dikenakan pajak namun belum memiliki NPWP. Selain itu untuk lebih mengoptimalkan penggunaan data internal perlu dilakukan updating atau pembaruan data sesuai dengan data dan alamat terakhir sehingga data yang terekam dalam MFL menjadi benar-benar akurat

79

4.3 Hasil Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Setelah membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh KPP Pratama Serpong dalam rangka pelaksanaan program ekstensifikasi Wajib Pajak selanjutkan akan dibahas mengenai seberapa jauh kegiatan ini memberikan hasil. Hasil yang didapatkan dari kegiatan ini adalah evaluasi kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi, kontribusi penerimaan PPh OP hasil ekstensifikasi terhadap penerimaan PPh seluruhnya. Tujuan dari ekstensifikasi Wajib Pajak adalah untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang telah terdaftar. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dari hasil ekstensifkasi Wajib Pajak yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Serpong.

4.3.1 Evaluasi Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi Menurut hasil wawancara dengan petugas Seksi Ekstensifikasi Perpajakan KPP Pratama Serpong, kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh KPP bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar, dari kegiatan ekstensifikasi ini juga harus dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar tentunya juga akan bertambahnya pada pajak penghasilan orang pribadi. Kemudian pada bagian ini akan dilihat berapa jumlah pemasukan Wajib Pajak PER16/PJ/2007 dan PER-116/PJ/2007, untuk melihat kontribusi kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak. Berikut ini penulis sajikan tabel penerimaan PPh Orang Pribadi dari hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak pada KPP Pratama Serpong.

80

Tabel 4.1 Penerimaan PPh OP Hasil Ekstensifikasi KPP Pratama Serpong Tahun 2010-2012 Tahun

Wajib Pajak

WP OP Hasil

Penerimaan PPh OP

Terdaftar

Ekstensifikasi

2010

197.032 WP

10.775 WP

Rp11.752.053.936

2011

212.950 WP

6.985 WP

Rp12.288.892.199

2012

238.086 WP

4.726 WP

Rp11.842.756.179

Sumber seksi ekstensifikasi KPP Pratama Serpong

Berdasarkan tabel diatas jumlah Wajib Pajak terdaftar pada tahun 2010-2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya yang disebabkan dari seluruh jumlah Wajib Pajak terdaftar ditahun terdahulu tetap digabungkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi ditahun yang sedang dijalankan, maka dari tahun ke tahun akan mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 Wajib Pajak terdaftar sebanyak 197.032 namum dari data tersebut terdiri dari Wajib Pajak baru sebanyak 10.755 yang berasal dari program PER16/PJ/2007 sebanyak 10.061 dan PER-116/PJ/2007 sebanyak 714. Dari 10.775 Wajib Pajak tersebut hanya menyumbang penerimaan PPh Orang Pribadi sebesar Rp11.752.053.936, yang disebabkan pada saat itu kondisi masyarakat sedang memburuk akibat kebijakan kenaikan harga BBM oleh Pemerintah yang mengakibatkan meningkatnya biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak menurun yang menyebabkan jumlah pajak yang disetorkan juga sedikit. Penulis mengasumsikan bahwa pada tahun 2010 masing-masing Wajib Pajak menyumbang PPh sekitar Rp1.090.677,85 per tahunnya.

81

Sedangkan untuk tahun 2011, Wajib Pajak terdaftar sebanyak 212.950 yang terdiri dari 6.985 Wajib Pajak baru yang berasal dari program PER-16/PJ/2007 sebanyak 6.560 dan PER-116/PJ/2007 sebanyak 425. Dari jumlah Wajib Pajak baru tersebut menyumbang penerimaan PPh Orang Pribadi sebesar Rp12.288.892.199 atau jika di asumsikan rata-rata dari Wajib Pajak baru itu dapat menyumbang sekitar Rp1.759,326,02 PPh Orang Pribadi setiap tahunnya, jika dilihat kodisi perekonomian masyarakat tahun 2011 mulai membaik ditandai dengan meningkatnya penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi baru sehingga pajak yang disetorkan juga meningkat. Dan untuk tahun 2012, Wajib Pajak terdaftar sebanyak 238.086 terdiri dari Wajib Pajak baru yang berasal dari program PER-16/PJ/2007 sebanyak 4.726 Wajib Pajak baru, dari 4.726 orang tersebut menyumbang penerimaan PPh Orang Pribadi sebesar Rp11.842.756.179, jika diasumsikan rata-rata dari Wajib Pajak baru itu menyumbang sekitar Rp2.505.873,08 PPh Orang Pribadi setiap tahunnya. Dari ratarata penerimaan PPh Orang Pribadi pertahun dapat dilihat bahwa jumlah penghasilan orang pribadi pada tahun 2012 lebih besar dari pada tahun 2011, dan bukan berarti tidak mungkin PPh Orang Pribadi yang tercatat di KPP Pratama Serpong akan terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu sebaiknya pihak KPP Pratama Serpong harus berkerja keras lagi untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan memfokuskan atau mengklasifikasikan sektor-sektor usaha yang ada di wilayah KPP Pratama Serpong, jadi dapat diketahui sektor usaha yang paling potensial agar dapat memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak atau dengan membuat upaya lain untuk meningkatkan peneriman pajak yaitu dengan beralih melaksanakan kegiatan ekstensifikasi berdasarkan PER-175/PJ/2006 tentang tata cara pemuktahiran data objek pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan 82

usaha dan/atau memilki tempat usaha dipusat perdagangan dan/atau pertokoan, karena jika dilihat wilayah KPP Pratama Serpong terletak dikawasan yang merupakan salah satu sentra usaha, terutama dibidang perdangangan yang tentunya masih banyak potensi yang masih harus digali untuk dijadikan sumber penerimaan pajak terutama dari Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga jumlah penerimaan PPh OP hasil ekstensifikasi bisa meningkat pula.

4.3.2 Kontribusi Penerimaan PPh OP Hasil Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan PPh Seluruhnya Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama Serpong, maka analisis yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi penerimaan PPh Orang Pribadi hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap realisasi penerimaan PPh seluruhnya di KPP Pratama Serpong dengan menggunakan data pada tabel berikut: Tabel 4.2 Kontribusi Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi Tahun 2010-2012 Terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Serpong Tahun

Penerimaan PPh OP Dari Hasil

Total Penerimaan PPh

Pajak

Ekstensifikasi Wajib Pajak

Seluruhnya

Persentase

2010

Rp11.752.053.936

Rp 740.294.829.259

1.59%

2011

Rp12.288.892.199

Rp1.022.822.054.622

1.20%

2012

Rp11.842.756.179

Rp1.261.098.582.268

0.9%

Sumber Seksi Ekstensifikasi & Seksi PDI KPP Pratama Serpong

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa perkembangan penerimaan PPh Seluruhnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan

83

setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan tersebut tidak semata-mata dipengaruhi oleh

jumlah

Wajib

Pajak

terdaftar,

namun

banyak

faktor

yang

bisa

mempengaruhinya seperti kondisi perekonomian negara, tingkat pendapatan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, tarif pajak, dan lain-lain. Namun tidak begitu halnya dengan penerimaan pajak yang berasal dari hasil ekstensifikasi Wajib Pajak yang mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2010 penerimaan PPh Orang Pribadi yang berjumlah Rp740.294.829.259, dimana didalamnya ada kontribusi penerimaan PPh OP dari hasil ekstensifikasi yaitu sebesar Rp11.752.053.936. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari penerimaan pajak hasil ekstensifikasi Wajib Pajak. Pada tahun 2011 penerimaan PPh OP hasil ekstensifikasi sebesar Rp12.288.892.199 atau memberikan kontribusi sebesar 1.20% dari penerimaan PPh seluruhnya sebesar Rp1.022.822.054.622. Untuk tahun 2012 Penerimaan PPh OP hasil ekstensifikasi Wajib Pajak mengalami penurunan hanya memberikan kontribusi sebesar Rp11.842.756.179 atau menyumbang sekitar 0.9% terhadap penerimaan PPh seluruhnya. Jika dilihat kontribusi penerimaan PPh Orang Pribadi dari hasil kegiatan ekstensifikasi hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Hal tersebut terjadi jika banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dan mereka yang sudah memiliki NPWP tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban perpajakan. Upaya yang dilakukan untuk meningkat penerimaan PPh OP hasil ekstensifikasi Wajib Pajak, pihak KPP Pratama Serpong harus rajin mengirimkan surat himbauan untuk melakukan kegiatan perpajakan kepada Wajib Pajak yang sudah terdaftar ataupun yang sudah memiliki NPWP. Dengan begitu mereka sadar dengan kewajibannya setalah memiliki NPWP yaitu dengan membayar pajak. Dan sebaiknya dalam surat himbauan tersebut diberitahukan juga sanksi bagi Wajib Pajak yang sengaja 84

menghindari kewajiban perpajakannya, langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan pemerikasaan dan pengenaan sanksi sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak yang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dapat dijatuhi sanksi pidana. 4.3.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Serpong Pada umumnya untuk setiap tahunnya KPP mempunyai jumlah target penerimaan pajak yang besarnya berbeda untuk setiap KPP. Demikian pula dengan KPP Pratama Serpong diberikan target penerimaan pajak yang harus dicapai. Jumlah rencana penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Serpong tahun 2010-2012, dapat dilihat pada tabel 4.3 sampai dengan 4.5 dibawah ini: Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010 Jenis Pajak

Rencana

Penerimaan Realisasi Penerimaan Persentase

Pajak

Pajak

%

PPh

Rp698.879.075.136

Rp740.294.829.259 105.92%

PPn dan PPnBM

Rp260.201.310.027

Rp313.102.507.062 120.33%

PBB dan BPHTB

Rp325.452.849.219

Rp365.095.729.627 112.18%

Rp19.087.968.631

Rp18.446.897.286 96.64%

Pendapatan

atas

Pajak Lainnya Total

Rp1.303.621.203.013

Rp1.436.939.963.234

110.23%

Sumber Seksi PDI KPP Pratama Serpong

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut mencapai Rp1.436.939.963.234 dibandingkan

85

dengan target penerimaan pajak sejumlah Rp1.303.621.203.013 atau sebesar 110.23% peningkatan yang terjadi atas realisasi penerimaan. Namun bila dilihat dari rincian penerimaan ternyata pajak dari pendapatan atas pajak lainnya pada tahun 2010 pencapainnya belum maksimal dari target yang ditetapkan. Tabel 4.4 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2011 Jenis Pajak

Rencana

Penerimaan Realisasi Penerimaan Persentase

Pajak

Pajak

%

PPh

Rp984.371.026.993

Rp1.022.822.054.622 103.90%

PPn dan PPnBM

Rp461.247.385.743

Rp537.662.267.525 116.57%

PBB dan BPHTB

Rp108.690.517.658

Rp143.567.565.270 132.09%

Pendapatan

atas

Rp33.149.306.820

Rp21.588.753.646

65.13%

Pajak Lainnya Total

Rp1.587.458.237.214

Rp1.725.640.641.063 108.70%

Sumber Seksi PDI KPP Pratama Serpong

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa penerimaan pajak yang dapat direalisasi sebesar

Rp1.725.640.641.063

dari

target

yang

telah

ditetapkan

sejumlah

Rp1.587.458.237.214 atau sudah melebihi dari target yang direncanakan yaitu pencapainya sebesar 108.70%. Namun jika dilihat dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2010. Meskipun masih ada dari rincian realisasi penerimaan pajak terhadap pendapatan atas pajak lainnya pada tahun 2011 pencapainnya belum maksimal dari target yang ditetapkan.

86

Tabel 4.5 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2012 Jenis Pajak

Rencana Penerimaan Realisasi Penerimaan Pajak Pajak PPh Rp1.327.316.125.799 Rp1.261.098.582.268 PPn dan PPnBM Rp 745.180.034.525 Rp773.623.257.084 PBB dan BPHTB Rp123.938.227.200 Rp143.508.307.066 Pendapatan atas Rp33.752.492.870 Rp26.357.388.943 Pajak Lainnya Total Rp 2.230.186.880.394 Rp2.204.587.535.361

Persentase % 95.01% 103.82% 115.79% 78.09% 98.85%

Sumber Seksi PDI KPP Pratama Serpong

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan sejumlah Rp2.230.186.880.394

hanya

dapat

terealisasi

sebesar

Rp2.204.587.535.361,

pencapaian hanya 98.85% yang direalisasikan. Namun kali ini rincian realisasi penerimaan atas PPh, PBB dan BPHTB serta Pendapatan atas Pajak lainnya belum mencapai target yang direncanakan. Jadi secara umum realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Serpong mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Dilihat dari tabel-tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penerimaan pajak pada tahun 2010 sampai dengan 2012 mengalami kenaikan dan penurunan. Ketidakmampuan KPP Pratama Serpong dalam mempertahankan prestasi yang bagus pada tahun 2012 terhadap penurunan realisasi penerimaan pajak mungkin disebabkan akibat data Wajib Pajak yang tidak akurat, yaitu dengan tidak menggambarkan keadaan Wajib Pajak sebenarnya ataupun disebabkan Wajib Pajak yang sudah terdaftar dalam tata usaha KPP dan yang telah memiliki NPWP belum memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu dengan memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Masa atau Tahunan sebagaimana mestinya. Selain itu juga kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami kemunduran yang mengakibatkan menurunnya penghasilan Wajib Pajak sehingga pajak yang dibayarkan juga menurun.

87

Disinilah peran program ekstensifikasi Wajib Pajak diperlukan, beberapa upaya terus dijalankan oleh seksi ekstensifikasi melalui peraturan PER-16/PJ./2007 dan PER-116/PJ.2007 namun kegiatan ini belum memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak dan sebaiknya KPP Pratama Serpong membuat upaya lain untuk dapat terus meningkatkan penerimaan pajak, misalnya dengan membuat kunci data, yaitu data atau indikator yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi. Kunci data ini dilakukan dengan memfokuskan atau mengklasifikasikan sektor-sektor usaha yang ada diwilayah KPP Pratama Serpong. Jadi dapat diketahui mana sektor usaha yang paling menonjol dan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan pajak. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Serpong memang belum memberikan hasil yang optimal namun setidaknya telah memberikan kontribusi sedikit terhadap penerimaan pajak. Akan tetapi kontribusi yang sedikit juga harus diingat potensinya dimasa depan bagi sektor perpajakan. Ke depan diharapkan Wajib Pajak baru dari hasil ekstensifikasi tersebut akan terus berkembang usahanya dan semakin maju, sehingga jumlah pajak yang akan dibayarpun akan semakin besar jumlanhnya KPP Pratama Serpong juga perlu bekerja keras lagi untuk menggali potensi yang masih tersimpan dalam Wajib Pajak Orang Pribadi, diantaranya dengan melaksanakan peningkatan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya, serta KPP Pratama Serpong juga perlu meningkatkan pelayanan agar Wajib Pajak memperoleh kepuasan atas hak yang dimilikinya. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga sangat diperlukan untuk menciptakan Wajib Pajak yang lebih patuh dengan cara pemberian sanksi tegas baik berupa denda maupun sanksi kurungan atau penjara bagi Wajib Pajak

88

yang tidak kooperatif dan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini diperlukan sebagai tindakan penegakan hukum dan shok therapy untuk memberikan efek jera kepada orang pribadi yang tidak menjalankan ketentuan yang berlaku. Melalui ekstensifikasi yang dilaksanakan pada KPP Pratama Serpong diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang peduli akan pajak. Hasil yang ingin dicapai dari program ekstensifikasi dalam jangka pendek adalah peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan penyempurnaan basis data subjek dan objek pajak. Program ekstensifikasi bertujuan agar seluruh orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas PTKP akan terdaftar dan memiliki NPWP. Sementara dalam jangka panjang ditujukan untuk penyempurnaan administrasi perpajakan, peningkatan penegakan hukum, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, dan peningkatan jumlah penerimaan pajak. Dengan masuknya seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi ke dalam sistem administrasi perpajakan serta ditunjang oleh administrasi yang baik dan penegakan hukum yang konsekuen dan konsisten, maka pembinaan dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak akan lebih optimal. Dengan berbagai upaya yang telah dijalankan oleh KPP Pratama Serpong melalui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak diharapkan pencapaian penerimaan Pajak Penghasilan untuk tahun selanjutnya melalui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, dapat terlaksana dengan langkah strategis dan konkrit dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong.

89