BAB 3
OBJEK PENELITIAN
3.1Latar Belakang Objek Penelitian 3.1.1 SejarahKantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tamansari Dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tamansari Dua adalah unit dibawah Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat. Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat membawahi sebelas Kantor Pelayanan Pajak, antara lain KPP Madya Jakarta Barat, KPP Pratama Jakarta Palmerah, KPPP Pratama Jakarta Tambora, KPP Pratama Jakarta Tamansari I, KPP Pratama Jakarta Tamansari II, KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan, KPP Pratama Jakarta Kebon jeruk dan KPP Pratama Jakarta Cengkareng, KPP Pratama Jakarta Kali Deres, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk II, KPP Pratama Kembangan. Pada awal berdirinya, KPP Jakarta Taman Sari bernama Kantor Inspeksi Pajak Jakarta Barat II, kemudian berubah menjadi KPP Pratama Jakarta Tamansari yang wilayahnya masih bergabung. Pada Tahun 2000 wilayahnya dipecah menjadi dua bagian, sehingga timbulah KPP baru yang diberi nama KPP Jakarta yang dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 tentang reorganisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua.
43
Semula
KPP
Pratama
Jakarta
Tamansari
beralamat
di
Jalan
Manggabesar Raya, kemudian setelah pecah menjadi dua kantor pada tahun 2002 KPP Pratama Jakarta Taman Sari satu dan KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua pisah alamatyaitu di Jalan Hayam Wuruk dan yang terakhir alamat KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua di jalan KS. Tubun No.10 Jakarta Barat.
3.1.2 Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua KPP Pratama Jakarta Tamansari Duayang beralamatkan di Jalan KS.Tubun No.10 Jakarta Barat.Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua meliputi wilayah yang sangat strategis bagi pelaku bisnis, karena terletak di wilayah yang rencananya dikembangkan sebagai kawasan bisnis terpadu, yang meliputi sentra bisnis. Kawasan ini berkembang sebagai sentra usaha seperti perdagangan, perbankan,/ lembaga keuangan dan jasa dengan didukung tersedian ruangan kantor yang dapat disewa, pusat perdagangan dan apartmen serta hunian mewah lainnya. Sejak awal tahun anggaran 2002 KPP Pratama Jakarta Taman Sari dipecah menjadi dua yaitu KPP Pratama Jakarta Taman Sari Satu dan KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua. Saat ini wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua meliputi Kecamatan Tamansari yang membawahi 4 kelurahan yaitu: 1. Kelurahan Krukut 2. Kelurahan Glodok 3. Kelurahan Pinangsia 4. Kelurahan Keagungan 44
Menurut data monografi fiskal di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, sektor usaha yang paling potensial diantara sektor usaha yang ada di wilayah KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua adalah sektor usaha perdagangan besar, perantara keuangan, dan konstruksi.
3.1.3 Visi dan Misi KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua Visi KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua yang merupakan misi DJP secara keseluruhan adalah menjadi model pelayanan masyrakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Misi KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua yang merupakan pula misi DJP secara keseluruhan adalah menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.
3.1.4Tugas dan Fungsi KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 443/KMK.01/2001 Tanggal 23 Juli 2001 dan saat ini berubah dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 06/KM.1/2004 Tanggal 07 Januari 2004, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah sebagai unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak di bidang Pelayanan Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 45
Penjualan atas Barang Mewah dan pajak tidak langsung lainnya dalam daerah kewenangan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jendral Pajak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pembinaan potensi perpajakan dan ekstentifikasi Wajib Pajak. b. Penatausahaan dan pengecekan SPT Tahunan, SPT Masa serta berkas Wajib Pajak. c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung lainnya. d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, pelaksanaan urusan restitusi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barangg mewah dan pajak tidak langsung lainnya. e. Penelitian, pemeriksaan dan penerapan sanksi perpajakan. f. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan. g. Pelaksanaan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak. h. Pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga, kepegawaian, dan keuangan. Tugas dan fungsi yang diperankan KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua pada hakekatnya merupakan amanat Direktur Jendral Pajak, oleh karena itu KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua berusaha menjadi aparat yang accountable, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan 46
dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan visi dan misi yang dibebankan secara transparan.
3.1.5 Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua Dalam rangka menjalankan tugasnya, KPP Jakarta Tamansari Dua membutuhkan pegawai, berdasarkan data kepegawaian subbag umum, jumlah seluruh pegawai KPP Jakarta Tamansari Dua sampai dengan Desember 2012 sebanyak 84 orang, dengan rincian jumlah pegawai laki-laki sebanyak 60 orang dan jumlah pegawai perempuan 24 orang.
3.2Struktur Organisasi dan Tugas PokokKPP Pratama Jakarta Tamansari Dua Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua
Kepala Kantor Subbagian Umum
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Pengolahan Data dan Informasi
Seksi Pelayanan
Seksi Penagihan
Seksi Pemeriksa -an
Seksi Ekstentifikasi Perpajakan
Seksi Pengawa -san dan Konsulta -si I s/d IV
Gambar 3.1 Sumber : Subbagian Umum KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua
Struktur organisasi KPP Pratama Jakarta Tamansari dua berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 06/KM.1/2004 tanggal 07 Januari 2004
47
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007 adalah sebagai berikut : a. Sub Bagian Umum, tugasnya antara lain : 1. Urusan Kepegawaian seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pendidikan dan laporan ketertiban. 2. Urusan Keuangan seperti pengurusan gaji, tunjangan, rapel, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban ke KPN. 3. Urusan Rumah Tangga seperti menyediakan segala sarana dan prasarana untuk menunjang operasioanal sehari-hari.
b. Seksi Pelayanan, tugasnya antara lain: 1. Menerima SPT Masa atau Tahunan dari Wajib Pajak. 2. Melayani pendaftaran Wajib Pajak. 3. Melayani permohonan penghapusan NPWP. 4. Melayani perubahan nama dan alamat Wajib Pajak. 5. Melayani permohonan pindah Wajib Pajak dari dan ke Kantor Pelayanan Pajak lain. 6. Melayani / mengirimkan blanko SPT Tahunan ke alamat Wajib Pajak melalui Pos bagi Wajib Pajak yang tidak mengambil sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak. 7. Melakukan penatausahaan SPT Tahunan yang telah direkam. 8. Melayani pengiriman blanko-blanko Laporan Pajak Pribadi (LP2) ke instansi pemerintah yang karyawannya wajib LP2. 9. Menjelaskan pekerjaan yang berkaitan dengan permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan. 48
10. Melaksanakan tugas lain, yaitu : a) Membuat laporan bulanan perubahan masterfile local. b) Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak Non Efektif dan mengefektifkan kembali apabila diminta. 11. Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dengan dasar lembar-lembar penghitungan dan nota penghitungan dari seksi pemeriksaan dan seksi pengawasan dan konsultasi. 12. Mengelola berkas Wajib Pajak yaitu menyimpan berkas Wajib Pajak, mengelola berkas Wajib Pajak apabila diperlukan oleh seksi lain, melakukan administrasi penyimpangan dan keluar masuknya berkas Wajib Pajak.
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, tugasnya antara lain : 1. Menerima surat-surat dan dokumen atau data dari kepala KPP. 2. Melakukan verifikasi lapangan untuk pengukuhan NPPKP. 3. Melakukan perekaman SPT yang diterima dari Seksi Pelayanan. 4. Melayani peminjaman atau pemanfaatan data dari seksi lain. 5. Mencari data ke kartu pengawasan data dan menggabungkan data ke dalam berkas data. 6. Melakukan pencairan data ke instansi pemerintah atau swasta dengan menerbitkan surat tugas. 7. Menyusun Laporan Penerimaan Pajak (LPP). 8. Membuat monografi fiscal yang nantinya dipergunakan sebagai bahan penggalian potensi pajak dan pengawasan Wajib Pajak.
49
9. Menyajikan informasi ke seluruh seksi di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, dan Kantor Pusat DJP.
d. Seksi Ekstentifikasi, tugasnya antara lain : melakukan ekstentifikasi jumlah Wajib Pajak berdasarkan informasi pihak ketiga seperti laporan bulanan PPAT, data dispenda dan sebagainya. Data-data tersebut diolah dan diklarifikasikan kepada calon wajib pajak dengan surat himbauan untuk memiliki NPWP bila ternyata telah memiliki NPWP maka akan dihentikan dan bila tidk maka akan ditindaklanjuti dengan NPWP secara jabatan.
e. Seksi Penagihan, tugasnya antara lain : 1. Menerima dan mengarsipkan SSP lembar 3 atau STP, SKPKB atau SKPKBT. 2. Membuat kartu pengawasan tunggakan pajak. 3. Membuat surat pengawasan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). 4. Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak sampai dengan peneribitan surat keputusannya. 5. Melaksanakan pekerjaan pengahapusan piutang pajak. 6. Melaksanakan tindakan penagihan seperti Surat Teguran, Surat Paksa, dan sebagainya.
50
f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, tugasnya antara lain : Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua ada IV, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I sampai dengan IV mempunyai tugas pokok yang sama yaitu memberikan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang menjadi tanggungjawabnya. Struktur tiap seksi terdiri atas satu kepala seksi dan beberapa Account Representative(AR), jumlah AR tiap-tiap seksi berbeda, tergantung peta blok PBB yang menjadi dasar pembagian wilayah tiap seksi, bahkan AR dalam satu seksi yang sama pun dibebani jumlah WajibPajak yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak yang tidak merata tiap daerahnya.Tiap AR diwajibkan memberikan informasi tentang segala hal yang ingin diketahui oleh Wajib Pajak seperti dasar hukum, tarif dan sebagainya. Para AR wajib mengetahui profile Wajib Pajak
yang
menjadi
bertanggungjawab
tanggungjawabanya,
sepenuhnya
terhadap
dalam
hal
pemenuhan
ini
AR
kewajiban
perpajakan Wajib Pajak baik dari SPT masa hingga proses penagihan, terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh, maka AR dapat mengusulkan tindakan pemeriksaan.
g. Seksi Pemeriksaan Seksi ini terdiri dari: 1. Satu Orang Kepala Seksi, 2. Dua Orang Supervisor, 3. Tiga Orang Ketua Tim, 51
4. Tiga Orang Anggota Tim,dan 5. Empat orang Pelaksana. Jabatan Supervisor dan Kepala Seksi adalah setara atau sama, yang berbeda adalah bidang pekerjaanya. Kepala Seksi Pemeriksaan berhak menentukan Wajib Pajak mana saja yang akan diperiksa oleh tim yang di kepalai oleh seorang Supervisor dan membaginya secara rata kepada tim yang ada.
3.3 Data Wajib Pajak Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan.Dan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu wajib pajak yang terdaftar dan yang efektif. 3.3.1 Wajib Pajak Terdaftar Tabel 3.1 Tahun Pajak Jenis Wajib
2009
Pajak
2010
Persenta-
2011
Persenta-
Persenta-
Total
se (%)
Total
se (%)
Total
se (%)
Bendaharawan
44
0.23
46
0.20
46
0.18
Badan
5.424
27.5
5.351
23.12
5,581
22.68
Orang Pribadi
14.253
72.27
17.749
76.68
18.984
77.14
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua
Dapat kita lihat pada tabel diatas di KPP Pratama Jakarta Tamansari dua memiliki 3 jenis Wajib Pajak yang terdiri dari Bendaharawan, Badan, dan 52
Orang Pribadi. Pada Tahun 2009 jumlah Wajib Pajak jenis Bendaharawan ada 44 Wajib Pajak, Badan ada 5.424 Wajib Pajak dan Orang Pribadi sebanyak 14.253. Dan kemudian di Tahun 2010 terjadi peningkatan pada jumlah Wajib Pajak Bendaharawan menjadi 46 wajib pajak dan Orang Pribadi menjadi 17.749, namun untuk Wajib Pajak Badan mengalami penurunan menjadi 5.351. Untuk Tahun 2011 Wajib Pajak Bendaharawan tetap stabil jumlahnya yaitu 46 Wajib Pajak, dan Terjadi kenaikan sebesar 5.581 pada Wajib Pajak Badan, dan 18.984 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara keseluruhan kita lihat jumlah Wajib Pajak selalu bertambah walaupun sempat mengalami penurunan pada Wajib Pajak Badan tahun 2010.
3.3.2 Wajib Pajak Efektif Tabel 3.2 Tahun Pajak Jenis Wajib
2009
Pajak
2010
Persentase
2011
Persentase
Persentase
Total
(%)
Total
(%)
Total
(%)
Bendaharawan
44
100
46
100
46
100
Badan
3,562
65.67
4,211
78.69
4,986
89.34
Orang Pribadi
10,345
72.58
14,218
80.11
16,783
88.41
Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua
Dari data diatas dapat kita lihat bahwa Wajib Pajak bendaharawan tahun 2009, 2010, 2011 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan efektif sama, artinya tidak ada bendaharawan yang tidak efektif. Untuk Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi pada tahun 2009 yang efektif hanya 65.67% dan 72.58% dari Wajib Pajak yang terdaftar. Untuk tahun 2010 Wajib Pajak efektif meningkat 53
untuk Wajib Pajak Badan menjadi 78.89% dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi juga mengalami penigkatan menjadi 80.11% dari Wajib Pajak Terdaftar. Sedangkan untuk tahun 2011 jumlah Wajib Pajak Badan yang efektif 89.34% dari Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan 88.41% untuk wajib Pajak Orang Pribadi. Jumlah Wajib Pajak Efektif dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang artinya usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua cukup baik untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak Efektif.
3.4Tata cara atau Prosedur Standar kerja dalam Penagihan Pada Kantor PelayananPajak (KPP) Pratama Jakarta Tamansari Dua 3.4.1 Tata Cara Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus
Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus dilaksanakan tanpa menunggu
tanggal
jatuh
tempo
pembayaran.
Prosedur
ini
dilaksanakanberdasarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus yangditerbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Pajak Bumi Bangunanapabila : a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau berniat untuk itu; b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; c. Terdapat
tanda-tanda
bahwa
Penanggung
Pajak
akan
membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, 54
atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Negara;atau e. Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
Berikut ini adalah prosedur kerja Tata Cara Penagihan Pajak Seketikadan Sekaligus : 1. Jurusita
Pajak
mengetahui,
mendapat
informasi
dan/ataumenemukan bukti yang akurat bahwa Penanggung Pajak ada indikasi melakukan perbuatan seperti yang disebut di atas dan segera membuat konsep Surat Perintah Penagihan Pajak Seketikadan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran,penerbitan Surat Teguran ataupun penerbitan Surat Paksa lalu menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan. 2. Kepala
Seksi
SuratPerintah
Penagihan Penagihan
meneliti Pajak
dan
memaraf
Seketika
dan
konsep
Sekaligus,
danmenyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalamhal Kepala Seksi Penagihan tidak menyetujui, kasus penerbitanSurat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus ditutup 3. Jika Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima, meneliti, memberikanbatas waktu pelunasan, dan menandatangani Surat PerintahPenagihan Pajak Seketika dan Sekaligus 55
4. Jurusita
Pajak
menatausahakan
PerintahPenagihan
Pajak
dan
Seketika
menyampaikan
dan
Sekaligus
Surat kepada
PenanggungPajak untuk segera melunasi tunggakan pajaknya sebelummelakukan perbuatan-perbuatan seperti yang tersebut di atas danselanjutnya melaksanakan proses penagihan berikutnya 5. Proses selesai.
3.4.2Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan Surat Teguran penagihanditerbitkan apabila terdapat tunggakan pajak yang belum dibayar setelahmelewati jatuh tempo pembayaran.Dasar hukum prosedur Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika danSekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa. Dalam Prosedur Tata Cara Penerbitan Dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan ada beberapa Pihak yang terkait : 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak, 2. Kepala Seksi Penagihan, 3. Jurusita Pajak, dan 4. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
Adapun Formulir yang digunakan seperti: 1. Bukti pelunasan : SSP, STTS, SSB, Bukti Pbk
56
2. Bukti Pengurangan : Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan
Pengurang
atau
Pembatalan
Ketetapan
Pajak,
Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi administrasi 3. Surat Ketetapan Pajak (kohir)
Berikut
ini
adalah
prosedur
kerja
Tata
Cara
Penerbitan
DanPenyampaian Surat Teguran Penagihan : 1. Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajakyang diperoleh
dari
sistem,
Jurusita
Pajak
mencetak
konsep
SuratTeguran Penagihan dan meneruskannya kepada Kepala SeksiPenagihan. Surat Teguran Penagihan dicetak minimal sebanyakrangkap 2 (dua) yaitu : a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak; b.
Lembar ke-2 untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak.
2. Kepala Seksi penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran Penagihan dan menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. 3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Teeguran Penagihan. 4. Jurusita Pajak menatausahakan (Mencatat Surat Teguran pada Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak dan mengarsipkan Surat Teguran) dan mengirimkan Surat Teguran Penagihan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum). 5. Proses selesai.
57
3.4.3 Tata Cara Penerbitan Dan Pemberitahuan Surat Paksa Surat Paksa diterbitkan apabila sampai dengan21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran Penagihan,Penanggung Pajak belum melunasi utang pajaknya. Dalam prosedur operasiini akan menghasilkan dokumen berupa Surat Paksa, Berita AcaraPemberitahuan Surat Paksa, dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa. Berikut ini adalah prosedur kerja Tata Cara Penerbitan DanPemberitahuan Surat Paksa : 1. Berdasarkan data Surat Teguran yang telah lewat waktu darisistem, Jurusita Pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksadan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikankepada Kepala Seksi Penagihan; 2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep SuratPaksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa sertamenyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3.
Kepala
Kantor
Pelayanan
Pajak
menyetujui
dan
menandatanganiSurat Paksa kemudian menyampaikannya kepada Jurusita Pajak; 4.
Jurusita Pajak menerima Surat Paksa dan memberitahukan SuratPaksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada WajibPajak/ Penanggung Pajak;
5. Jurusita
Pajak
membuat
sekaligus
menandatangani
LaporanPelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepadaKepala Seksi Penagihan;
58
6. Kepala
Seksi
Penagihan
LaporanPelaksanaan menyerahkannyakembali
meneliti
Surat
Paksa
kepada
dan
menandatangani
(LPSP)
Jurusita
kemudian
Pajak
untuk
ditatausahakan; 7. Jurusita menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada KartuPengawasan serta mengarsip LPSP; 8.
Proses selesai.
3.4.4 Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan. Dasar hukum dalamprodesur operasi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa
dan
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
KMK-
564/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa. Berikut ini adalah prosedur kerja Tata Cara Penerbitan dan Pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP): 1. Jurusita Pajak meneliti data tunggakan pajak beserta peluasannya (SSP/STTS/SSB/Bukti pengurangan(keputusanpembetulan
Pbk)atau atau
keputusan
keberatan/putusan banding/
59
keputusan
penguranganatau
pembatalanketetapanpajakatau
keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, membuat konsep SPMP dan menyampaikannya kepada kepala seksi penagihan; 2. Kepala
Seksi
Penagihan
meneliti
dan
memaraf
konsep
SPMP,serta menyampaikan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak; 3.
Kepala
Kantor
Pelayanan
Pajak
menyetujui
dan
menandatanganiSPMP dan meneruskan kepada kepala Seksi Penagihan; 4. Jurusita Pajak menerima SPMP yang telah disetujui; 5. Proses selesai.
3.4.5 Tata Cara Pelaksanaan Lelang Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaranlisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calonpembeli. Lelang dilaksanakan apabila Penanggung Pajak tidak melunasiutang pajak dan biaya penagihan pajak setelah 14 (empat belas) hari sejakpelaksanaan penyitaan. Berikut ini adalah prosedur kerja Tata Cara Pelaksanaan Lelang : 1. Berdasarkan
data
dari
sitem
yang
menunjukkan
bahwa
WajibPajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biayapenagihan pajak setelah 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaanpenyitaan, Jurusita Pajak membuat konsep Surat
60
KesempatanTerakhir sebelum tanggal/hari Pelaksanaan Lelang danmenyampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan; 2.
Kepala
Seksi
Penagihan
meneliti
dan
memaraf
konsep
SuratKesempatan Terakhir, serta menyampaikan kepada Kepala KantorPelayanan Pajak; 3. Kepala
Kantor
Pelayanan
Pajak
menyetujui
dan
menandatanganiSurat Kesempatan Terakhir; 4.
Jurusita
Pajak
menatausahakan
dan
mengirimkan
SuratKesempatan Terakhir kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajakmelalui Subbagian Umum; 5. Dalam
hal
Wajib
Pajak/Penanggung
Pajak
melunasi
utangpajaknya, maka proses akan dilanjutkan dengan Tata Cara Pencabutan Sita; 6. Dalam hal Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utangpajaknya, maka Jurusita Pajak akan membuat konsep SuratPenetapan Harga Limit terhadap barang-barang yang telah disitadan akan dijual melalui lelang serta menyampaikannya kepadaKepala Seksi Penagihan; 7.
Kepala
Seksi
Penagihan
meneliti
dan
memaraf
konsep
SuratPenetapan Harga limit serta menyampaikannya kepada KepalaKantor Pelayanan Pajak; 8.
Kepala
Kantor
Pelayanan
Pajak
menyetujui
dan
menandatanganiSurat Penetapan Harga Limit; 9. Kepala Seksi Penagihan menugaskan dan member disposisikepada Jurusita Pajak untuk menginventarisasi aset-asetPenanggung Pajak 61
yang akan dilelang dan membuat konsep SuratPermohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan; 10. Jurusita Pajak menginventarisasi aset-aset Penanggung Pajakyang akan dilelang, meneliti dengan melihat data tunggakanbeserta pelunasan
(SSP/STTS/SSB/bukti
pengurangan(Keputusan
Pbk)
atau
pembetulan/
keberatan/Putusanbanding/Keputusan
Keputusan
pengurangan
pembatalan
ketetapanpajak/Keputusan
penghapusan
sanksiadministrasi),
atau
pengurangan
membuat
konsep
atau Surat
Permohonan Jadwal Waktudan Tempat Pelelangan yang disertai dengan salinan datatunggakan beserta pelunasan atau pengurangan danmenyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan; 11. Kepala
Seksi
Penagihan
SuratPermohonan Jadwal
meneliti Waktu
dan
memaraf
dan Tempat
konsep
Pelelangan,
sertamenyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 12. Kepala
Kantor
Pelayanan
Pajak
menyetujui
dan
menandatanganiSurat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan; 13. Jurusita
Pajak
menyampaikan
Surat
Permohonan
Jadwal
Waktudan Tempat Pelelangan beserta kelengkapannya kepada KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara; 14. Setelah
menerima
LelangKepala
Surat
Kantor
Penetapan
Pelayanan
Pajak
Hari
dan
Tanggal
meneruskan
Surat
Penetapan Haridan Tanggal Lelang kepada Kepala Seksi Penagihan; 62
15. Jurusita
Pajak
membuat
dengantanggal/hari
14
konsep
Pengumuman
(empat
belas)
hari
Lelang sebelum
tanggal/hariberdasarkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang dariKantor
Pelayanan
Piutang
dan
Lelang
Negara,
danmenyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan; 16. Kepala
Seksi
Penagihan
meneliti
dan
memaraf
konsepPengumuman Lelang, serta menyampaikannya kepada KepalaKantor Pelayanan Pajak; 17. Kepala
Kantor
Pelayanan
Pajak
menyetujui
dan
menandatanganiPengumuman Lelang dan meneruskan kepada Kepala SeksiPenagihan; 18. Kepala yangtelah
Seksi
Penagihan
ditandatangani
menerima Kepala
Pengumuman
Kantor
Lelang
Pelayanan
Pajak
danmeneruskannya kepada Jurusita Pajak; 19. Jurusita Pajak mengirimkan Pengumuman Lelang ke penerbitSurat Kabar
Harian
untuk
diiklankan
atau
ditempel
di
papanpengumuman kantor dalam hal Pengumuman Lelang terhadapbarang dengan nilai paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluhjuta
rupiah).
Pengumuman
Lelang
untuk
barang
bergerakdilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan2 (dua) kali; 20. Pelaksanaan
Lelang
dipimpin
oleh
Pejabat
Lelang
dengandidampingi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau KepalaSeksi Penagihan sebagai Penjual Barang Sitaan;
63
21. Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biayapenagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayarutang pajak; 22. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima Risalah Lelang dariKantor
Pelayanan
Piutang
dan
Lelang
Negara
dan
meneruskankepada Kepala Seksi Penagihan; 23. Kepada
Seksi
danmenugaskan
Penagihan Jurusita
menerima
Pajak
Risalah
untuk
mengupdate
data
tunggakan
Lelang data
tunggakanpajak dan menatausahakan; 24. Jurusita
Pajak
mengupdate
danmenatausahakan
Risalah
Lelang
ke
dalam
pajak berkas
penagihanWajib Pajak; 25. Proses selesai.
3.5 Metode Penelitian 3.5.1 Jenis data Penelitian ini menggunakan 2 jenis data : a. Data Primer Data yang didapatkan langsung dari sumber pertama yaitu data yang diperoleh langsung dari bagia seksi penagihan dan hasil wawancara secara langsung dengan pejabat yang berwewenang. b. Data Sekunder Data Primer yang diolah kembali oleh penulis menjadi bentuk, tabel, dan angka. 64
3.5.2 Metode Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian serta dalam menganalisis datanya dilakukan secara utuh, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Penelitian Lapangan 1. Observasi Penulis mengamati dan melihat langsung kegiatan yang dilakukan oleh para petugas KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua untuk mendapatkan informasi dan data. 2. Wawancara Mengumpulkan informasi dan data melalui tanya jawab secara langsung kepada informan yang dianggap mengetahui tentang objek penelitian dengan tujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan dan sebagai data pendukung. 3. Dokumentasi Melakukan pengumpulan data baik berupa dokumen maupun catatan-catatan lainnya yang terkait dengan penelitian.
b. Penelitian Kepustakaan Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan tertulis (buku), dokumen,
65
dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek dan masalah penelitian.
66
