BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jaminan Kesehatan Nasional 2.1.1. Definisi Jaminan Kesehatan Nasional Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan kesehatan nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya telah dibayar oleh pemerintah. 2.1.2. Mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional 1. Asuransi sosial merupakan mekanisme pengumpulan iuran yang bersifat wajib dari peserta, guna memberikan perlindungan kepada peserta atas risiko sosial ekonomi yang menimpa mereka dan atau anggota keluarganya (UU SJSN No.40 tahun 2004).

11 Universitas Sumatera Utara

2. Sistem jaminan sosial nasional adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. 3. Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan social untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 2.1.3

Prinsip-prinsip Jaminan Kesehatan Nasional Jaminan kesehatan nasional mengacu kepada prinsip-prinsip SJSNberikut :

1.

Prinsip Kegotongroyongan Gotong royong sesungguhnya sudah menjadi salah satu prinsip dalam hidup

bermasyarakat dan juga merupakan salah satu akar dalam kebudayaan kita. Dalam SJSN, prisip gotong royong berarti peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang sakit atau yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Hal ini terwujud karena kepesertaan SJSN bersifat wajib untuk seluruh penduduk, tanpa pandang bulu.Dengan demikian, melalui prinsip gotong royong jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2.

Prinsip Nirlaba Pengelolaan dana amanat oleh BPJS adalah nirlaba bukan untuk mencari laba.

Sebaliknya, tujuan utama adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dana amanat, sehingga hasil pengembangannya, akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

Universitas Sumatera Utara

3.

Prinsip Keterbukaan, Kehati-hatian, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektifitas Prinsip-prinsip manajemen ini mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana

yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya. 4.

Prinsip Portabilitas Prinsip portabilitas jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan

yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5.

Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga

dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat., penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan sektor informal dapat menjadi peserta secara mandiri, sehingga pada pada akhirnya SJSN dapat mencakup seluruh rakyat. 6.

Prinsip Dana Amanat Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan dana titipan kepada

badan-badan

penyelenggara

untuk

dikelola

sebaik-baiknya

dalan

rangka

mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta. 7.

Prinsip Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial Dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan peserta.


2.1.4

Kepesertaan JKN Peserta dalam sistem ini adalah penerima bantuan iuran (PBI) JKN dan bukan

PBI JKN dengan rincian sebagai berikut : a. Peserta PBI jaminan kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. b. Peserta bukan PBI adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu terdiri atas : a.

Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu: 1.

Pegawai negeri sipil

2.

Anggota TNI

3.

Anggota Polri

4.

Pejabat Negara

5.

Pegawai pemerintah non pegawai negeri

6.

Pegawai swasta

7.

Pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai huruf f yang menerima upah

b. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu: 1. Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri 2. Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima upah 3. Pekerja sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, termasuk warga Negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan.


c.

Bukan pekerja dan anggota keluarganya terdiri atas : 1.

Investor

2.

Pemberi kerja

3.

Penerima pensiun

4.

Veteran

5.

Perintis kemerdekaan

6.

Bukan pekerja yang tidak termasuk huruf a sampai dengan huruf e yang mampu membayar iuran

d.

Penerima pensiun terdiri atas : 1.

Pegawai negeri sipil yang berhenti dengan hak pensiun

2.

Anggota TNI dan anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun

3.

Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun

4.

Penerima pensiun selain huruf a, huruf b, dan huruf c

5.

Janda, duda atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d yang mendapat hak pensiun.

Anggota keluarga bagi pekerja penerima upah meliputi : 1. Istri atau suami yang sah dari peserta 2. Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta Peserta bukan PBI dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain.


e.

WNI di Luar Negeri Jaminan kesehatan bagi pekerja WNI yang bekerja di luar negeri diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

2.1.5. Pembiayaan a. Iuran b. Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teraturoleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan (Pasal 16, Perpres No. 12/2013) tentang jaminan kesehatan. c. Pembayar Iuran -

Bagi peserta PBI, iuran dibayar oleh pemerintah

-

Bagi peserta penerima upah, iuran dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja

-

Bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja iuran dibayar oleh peserta yang bersangkutan

-

Besarnya iuran ditetapkan melalui peraturan presiden dan ditinjau ulang secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak

d. Pembayaran Iuran Setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah(untuk pekerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan penerima upah dan PBI).


Setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran peserta yang menjadi tanggung jawabnya, dan membayarkan iurannya tersebut setiap bulan kepada BPJS kesehatan secara berkala (paling lambat tanggal 10 setiap bulan).Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Keterlambatan pembayaran iuran JKN dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) perbulan dari total iuran yang tertunggak dan dibayarkan oleh pemberi kerja. e. Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja wajib membayar iuran pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan kepada BPJS kesehatan. Pembayaran iuran dapat dilakukan diawal. BPJS kesehatan menghitung kelebihan atau kekurangan iuran sesuai dengan gaji atau upah peserta.Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran, BPJS kesehatan memberitahukan secara tertulis kepada pemberi kerja dan/atau peserta paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya iuran.Kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran diperhitungkan dengan pembayaran iuran bulan berikutnya. Mengingat kondisi geografis Indonesia, tidak semua fasilitas kesehatan dapat dijangkau dengan mudah. Maka, jika di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi, BPJS kesehatan diberi wewenang untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna.


Semua fasilitas kesehatan meskipun tidak menjalin kerja sama dengan BPJS kesehatan wajib melayani pasien dalam keadaan gawat darurat, setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dapat dipindahkan, maka fasilitas kesehatan tersebut wajib merujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan. BPJS kesehatan akan membayar kepada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama setelah memberikan pelayanan gawat darurat setara dengan tarif yang berlaku di wilayah tersebut. 2.1.6. Cara Pembayaran Fasilitas Kesehatan BPJS kesehatan akan membayar kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan sistem kapitasi (Perpres No. 12, 2013). Apabila di suatu daerah tertentu tidak memungkinkan dilakukan pembayaran secara kapitasi,maka BPJS akan melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna. Semua fasilitas kesehatan meskipun tidak menjalin kerja sama dengan BPJS kesehatan wajib melayani pasien dalam keadaan gawat darurat, setelah keadaan gawat daruratnya teratasi dan pasien dapat dipindahkan, maka fasilitas kesehatan tersebut wajib merujuk ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.

2.2. Pelayanan Kesehatan 2.2.1. Definisi Pelayanan Kesehatan Pengertian pelayanan kesehatan menurut para ahli dan institusi kesehatan adalah :


1.

Menurut Notoatmodjo (2007) Pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat.

2.

Menurut Azwar (1996)Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan,keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat.

3.

Menurut Depkes RI (2009) Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secarabersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

4.

Menurut Levey dan Loomba (1973) Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara, keluarga,kelompok, atau masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan

utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat, lingkungan. Yang dimaksud sub


sistem disini adalah sub sistem dalam pelayanan kesehatan yaitu input , proses, output, dampak, umpan balik. 1.

Input adalah sub elemen – sub elemen yang diperlukan sebagai masukan untuk berfungsinya sistem

2.

Proses adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah masukan sehingga mengasilkan sesuatu (keluaran) yang direncanakan

3.

Output adalah hal-hal yang dihasilkan oleh proses

4.

Dampak adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran setelah beberapa waktu lamanya

5.

Umpan balik adalah hasil dari proses yang sekaligus sebagai masukan untuk sistem tersebut

6.

Lingkungan adalah dunia diluar sistem yang memengaruhi sistem tersebut.

2.2.2. Tujuan Pelayanan Kesehatan 1.

Promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), hal ini diperlukan misalnya dalam peningkatan gizi, perbaikan sanitasi lingkungan

2.

Preventif (pencegahan terhadap orang yang berisiko terhadap penyakit), terdiri dari : a.

Preventif Primer Terdiri dari program pendidikan, seperti imunisasi,penyediaan nutrisi yang baik, dan kesegaran fisik.

b.

Preventif Sekunder Terdiri dari pengobatan penyakit pada tahap dini untuk membatasi kecacatan


dengan cara mengindari akibat yang timbul dari perkembangan penyakit tersebut. c.

Preventif Tersier Pembuatan diagnosa ditunjukan untuk melaksanakan tindakan rehabilitasi, pembuatan diagnosa dan pengobatan.

d.

Kuratif (penyembuhan penyakit).

e.

Rehabilitasi (pemulihan), usaha pemulihan seseorang untuk mencapai fungsi normal atau mendekati normal setelah mengalami sakit fisik atau mental , cedera atau penyalahgunaan.

2.2.3. Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan Syarat-syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah : 1.

Tersedia dan berkesinambungan Pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia dimasyarakat serta bersifat berkesinambungan artinya semua pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tidak sulit ditemukan.

2.

Dapat diterima danwajar Artinya pelayanan kesehatan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat.

3.

Mudah dicapai Dipandang sudut lokasi untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting.


4.

Mudah dijangkau Dari sudut biaya untuk mewujudkan keadaan yang harus dapat diupayakan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

5.

Bermutu Menunjuk

pada

tingkat

kesempurnaan

pelayanan

kesehatan

yang

diselenggarakan yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan dan dipihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan. 2.2.4. Stratifikasi Pelayanan Kesehatan Stratifikasi pelayanan kesehatan merupakan pengelompokan pemberian pelayanan

kesehatan

berdasarkan

tingkat

kebutuhan

subjek

layanan

kesehatan.Stratifikasi pelayanan kesehatan yang dianut oleh tiap negara tidaklah sama. Namun secara umum stratifikasi pelayanan kesehatan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu: 1.

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Pelayanan kesehatan jenis ini diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka (promosi kesehatan).Yang dimaksud pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok (basic health services), yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.Pada umumnya pelayanan kesehatan tingkat pertama ini bersifat pelayanan rawat jalan (ambulatory/ out patient


services).Bentuk pelayanan ini di Indonesia adalah puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan balkemas. 2.

Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut yang diperlukan oleh kelompok masyarakat yang memerlukan rawat inap (in patient services) yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer dan memerlukan tersedianya tenaga-tenaga spesialis.Bentuk pelayanan ini misalnya Rumah Sakit kelas C dan D.

3.

Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga Pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder, bersifat lebih kompleks dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga-tenaga superspesialis. Bentuk pelayanan ini di Indonesia adalah Rumah Sakit kelasA dan B (Azwar, 1996).

2.2.5. Jenjang Pelayanan Kesehatan Berdasarkan tingkat pelayanan kesehatan maka jenjang pelayanankesehatan dibedakan atas lima, yaitu: 1.

Tingkat Rumah Tangga Pelayanan kesehatan oleh individu atau oleh keluarga sendiri.

2.

Tingkat Masyarakat Kegiatan swadaya masyarakat dalam menolong mereka sendiri, misalnya: posyandu, polindes, POD, saka bakti husada, dan lain-lain.


3.

Fasilitas Pelayanan Tingkat Pertama Upaya kesehatan tingkat pertama yang dilakukan oleh puskesmas dan unit fungsional dibawahnya, praktek dokter swasta, bidan swasta, dokter keluarga dan lain-lain.

4.

Fasilitas Pelayanan Tingkat Kedua Upaya kesehatan tingkat kedua (rujukan spesial) oleh balai: balai pengobatan penyakit paru (BP4), balai kesehatan mata masyarakat (BKMM), balai kesehatan kerja masyarakat (BKKM), balai kesehatan olah raga masyarakat (BKOM), sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional (SP3T), rumah sakit kabupaten atau kota, rumah sakit swasta, klinik swasta, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dan lain-lain.

5.

Fasilitas Pelayanan Tingkat Ketiga Upaya kesehatan tingkat ketiga (rujukan spesialis lanjutan atau konsultan) oleh rumah sakit provinsi atau pusat atau pendidikan, dinas kesehatan provinsi dan departemen kesehatan.

2.2.6. Upaya Pelayanan Rujukan Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan yang melaksanakan pelimpahan wewenang atau tanggung jawab timbal balik, terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan, secara vertikal dalam arti dari unit yang terkecil atau berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horisontal atau secara horizontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat kemampuannya.


Salah satu bentuk pelaksanaan dan pengembangan upaya kesehatan dalam Sistem kesehatan Nasional (SKN) adalah rujukan upaya kesehatan.Untuk mendapatkan mutu pelayanan yang lebih terjamin, berhasil guna (efektif) dan berdaya guna (efesien), perlu adanya jenjang pembagian tugas diantara unit-unit pelayanan kesehatan melalui suatu tatanan sistem rujukan. Dalam pengertiannya, sistem rujukan upaya kesehatan adalah suatu tatanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas timbulnya masalah dari suatu kasus atau masalah kesehatan masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal, kepada yang berwenang dan dilakukan secara rasional. a.

Menurut tata hubungannya, sistem rujukan terdiri dari : 1. Rujukan internal adalah rujukan horizontal yang terjadi antar unit pelayanan di dalaminstitusi tersebut. Misalnya dari jejaring puskesmas (puskesmas pembantu) ke puskesmas induk. 2. Rujukan eksternal adalah rujukan yang terjadi antar unit-unit dalam jenjang pelayanan kesehatan, baik horizontal (dari puskesmas rawat jalan ke puskesmas rawat inap) maupun vertikal (dari puskesmas ke rumah sakit umum daerah).

b.

Menurut lingkup pelayanannya, sistem rujukan terdiri dari : 1. Rujukan medik adalah rujukan pelayanan yang terutama meliputi upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Misalnya, merujuk pasien puskesmas dengan penyakit kronis (jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus) ke rumah sakit umum daerah.


2. Rujukan kesehatan adalah rujukan pelayanan yang umumnya berkaitan dengan upaya peningkatan promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif). Contohnya, merujuk pasien dengan masalah gizi ke klinik konsultasi gizi (pojok gizi puskesmas), atau pasien dengan masalah kesehatan kerja ke klinik sanitasi puskesmas. Rujukan secara konseptual terdiri atas: 1.

Rujukan upaya kesehatan perorangan yang pada dasarnya menyangkut masalah medik perorangan yang antara lain meliputi: a.

Rujukan kasus untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operasional dan lain-lain.

b.

Rujukan bahan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium klinik yang lebih lengkap.

c.

Rujukan ilmu pengetahuan antara lain dengan mendatangkan atau mengirim tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk melakukan tindakan, memberi pelayanan, ahli pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

2.

Rujukan upaya kesehatan masyarakat pada dasarnya menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang meluas meliputi: a. Rujukan sarana berupa antara lain bantuan laboratorium dan teknologi kesehatan. b. Rujukan tenaga dalam bentuk antara lain dukungan tenaga ahli untuk penyidikan sebab dan asal usul penyakit atau kejadian luar biasa suatu


penyakit

serta

penanggulangannya

pada

bencana

alam,

gangguan

kamtibmas, dan lain-lain. c. Rujukan operasional berupa antara lain bantuan obat, vaksin, pangan pada saat terjadi bencana, pemeriksaan bahan (spesimen) bila terjadi keracunan masal, pemeriksaan air minum penduduk, dan sebagainya. d. Dari puskesmas ke instansi lain yang lebih kompeten baik intrasektoral maupun lintas sektoral e. Bila rujukan ditingkat kabupaten atau kota masih belum mampu menanggulangi, bisa diteruskan ke provinsi atau pusat (Trihono, 2005). Jalur rujukan terdiri dari dua jalur, yakni: 1.

Rujukan upaya kesehatan perorangan a. Antara masyarakat dengan puskesmas b. Antara puskesmas pembantu atau bidan di desa dengan puskesmas c. Intern petugas puskesmas atau puskesmas rawat inap d. Antar puskesmas atau puskesmas dengan rumah sakit atau fasilitas pelayanan lainnya.

2.

Rujukan upaya kesehatan masyarakat Dari puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten atau kota

2.2.7. Bentuk dan Upaya Pelayanan Kesehatan 1.

Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primer) Pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat dasar dan dilakukan bersama masyarakat dan dimotori oleh:


a.

Dokter Umum (Tenaga Medis)

b.

Perawat Mantri (Tenaga Paramedis)

Pelayanan kesehatan primer (primary health care), atau pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang paling depan, yang pertama kali diperlukan masyarakat pada saat mereka mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan. Primary health care pada pokoknya ditunjukan kepada masyarakat yang sebagian besarnya bermukim di pedesaan, serta masyarakat yang berpenghasilan rendah di perkotaan.Pelayanan kesehatan ini sifatnya berobat jalan (Ambulatory Services).Diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan.Contohnya : Puskesmas, Puskesmas keliling, klinik. 2.

Pelayanan kesehatan tingkat kedua (sekunder) Pelayanan kesehatan sekunder adalah pelayanan yang lebih bersifat spesialis dan bahkan kadang kala pelayanan subspesialis, tetapi masih terbatas.Pelayanan kesehatan sekunder dan tersier (secondary and tertiary health care), adalah rumah sakit, tempat masyarakat memerlukan perawatan lebih lanjut (rujukan).Di Indonesia terdapat berbagai tingkat rumah sakit, mulai dari rumah sakit kelas D sampai dengan rumah sakit kelas A. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh: a.

Dokter Spesialis

b.

Dokter Subspesialis terbatas


Pelayanan kesehatan ini sifatnya pelayanan jalan atau pelayanan rawat (inpantient services).Diperlukan untuk kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan inap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer. Contoh : Rumah Sakit kelas C dan Rumah Sakit kelas D. 3.

Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tersier) Pelayanan kesehatan tersier adalah pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan subspesialis serta subspesialis luas. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh: a.

Dokter Subspesialis

b.

Dokter Subspesialis Luas

Pelayanan kesehatan ini sifatnya dapat merupakan pelayanan jalan atau pelayanan rawat inap (rehabilitasi).Diperlukan untuk kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. Contohnya: Rumah Sakit kelas A dan Rumah sakit kelas B. Menurut pendapat Hodgetts dan Casio, jenis pelayanan kesehatan secara umum dapat dibedakan atas dua, yaitu: 1. Pelayanan Kedokteran Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran (medical services) ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri (solo practice) atau secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya


untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga. 2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok kesehatan masyarakat (public health service) ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat.

2.3.

Pelayanan Kesehatan Pratama

2.3.1. Definisi Pelayanan Kesehatan Pratama Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap ( Permenkes No.71, 2013). 2.3.2. Persyaratan Klinik Pratama Sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1), beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan pratama untuk menjadi salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan terdiri atas: a.

untuk praktik dokter atau dokter gigi harus memiliki: 1. Surat Ijin Praktik; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3. perjanjian kerja sama dengan laboratorium, apotek, dan jejaring lainnya;


4. surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. b.

untuk Puskesmas atau yang setara harus memiliki: 1. Surat Ijin Operasional; 2. Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi, Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker, dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain; 3. perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan; dan 4. surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional.

c.

untuk Klinik Pratama atau yang setara harus memiliki: 1. Surat Ijin Operasional 2. Surat Ijin Praktik (SIP) bagi dokter/dokter gigi dan Surat Ijin Praktik atau Surat Ijin Kerja (SIP/SIK) bagi tenaga kesehatan lain 3. Surat Ijin Praktik Apoteker (SIPA) bagi Apoteker dalam hal klinik menyelenggarakan pelayanan kefarmasian 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan 5. perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan dan 6. surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional.

d.

Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara harus memiliki : 1. Surat Ijin Operasional


2.

Surat Ijin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik

3.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan

4. perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan dan 5. surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat dokter berdasarkan penetapan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan dan/atau praktik perawat untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sesuai dengan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Permenkes pasal 8, 2013). Dalam rangka pemberian pelayanan kebidanan di suatu wilayah tertentu, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama dengan praktik bidan.

Persyaratan bagi praktik bidan dan/atau praktik perawat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas: a. Surat Ijin Praktik (SIP); b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); c. perjanjian kerja sama dengan dokter atau puskesmas pembinanya; dan d. surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. 2.3.3. Kredensialing dan Rekredensialing Kredensialing dan rekredensialingdilakukan kepada keseluruhan fasilitas kesehatan yang akan dan masih berkerjasama dengan BPJS Kesehatan, baik faskes tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Kredensialing dan rekredensialingdilakukan


kepada keseluruhan fasilitas kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta / Perorangan. Kredensialing adalah penilain BPJS terhadap fasilitas kesehatan yang ada untuk mengetahui fasilitas yang layak dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan BPJS (Askes, 2013). Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam penilaian kredensialing adalah : a.

Kriteria Administratif 1. Surat permohonan kerjasama 2. Surat Ijin Praktek 3. Surat Ijin Operasional (Bagi Klinik Pratama, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lain yang ditetapkan Menteri Kesehatan) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Kontrak kerjasama dengan jejaring (jika diperlukan) 6. Surat Pernyataan Kesediaan mematuhi ketentuan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

b.

Kriteria Teknis 1. Sumber Daya Manusia: ketenagaan, pelatihan kompetensi, pengalaman kerja, pengalaman kerjasama dengan asuransi, penghargaan yang dimiliki. 2. Sarana dan Prasarana: bangunan, ruangan pendukung, perlengkapan praktek, perlengkapan penunjang administrasi dan perlengkapan penunjang umum.


3. Peralatan Medis dan Obat-obatan :peralatan medis mutlak, peralatan kedaruratan, obat-obatan, peralatan medis tambahan, peralatan kunjungan rumah dan perlengkapan edukasi. 4. Lingkup Pelayanan: konsultasi/pemeriksaan, pelayanan gigi, pelayanan obat, pelayanan laboratorium sederhana, pelayanan imunisasi, pelayanan KB, promosi kesehatan dan kunjungan rumah. 5. Komitmen Pelayanan: pemenuhan jam praktek, penggunaan aplikasi SIM, kepatuhan terhadap panduan klinik, penyelenggaraan prolanis, mendukung aktifitas kesehatan masyarakat yang dilaksanakan BPJS Kesehatan Dalam menetapkan pilihan Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing dengan menggunakan kriteria teknis yang meliputi: a. sumber daya manusia; b. kelengkapan sarana dan prasarana; c. lingkup pelayanan; dan d. komitmen pelayanan. Rekredensialing adalah proses seleksi ulang terhadap pemenuhan persyaratan dan kinerja pelayanan bagi fasilitas kesehatan yang telah dan akan melanjutkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Rekredensialing bertujuan untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang berkomitmen dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien melalui metode dan standar penilaian yang terukur dan objektif.Proses Rekredensialing dilakukan 3 bulan sebelum kontrak dengan faskes berakhir.Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk


penetapan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, jenis dan luasnya pelayanan, besaran kapitasi, dan jumlah Peserta yang bisa dilayani. Perpanjangan kerja sama antara fasilitas kesehatan dengan BPJS kesehatan setelah dilakukan rekredensialing. 1.

Kriteria Administratif Updating Surat Ijin Praktek dan Surat Ijin Operasional

2.

Kriteria Teknis a. Sumber Daya Manusia (updating) b. Sarana dan Prasarana (updating) c. Peralatan Medis dan Obat-obatan (updating) d. Lingkup Pelayanan (updating) e. Realisasi Komitmen Pelayanan : pemenuhan jam praktek, penggunaan aplikasi SIM, kepatuhan terhadap panduan klinik, penyelenggaraan prolanis, mendukung aktifitas kesehatan masyarakat yang dilaksanakan BPJS Kesehatan. f. Kinerja Faskes : Angka kepuasan pasien, angka rujukan, angka keberkunjungan prolanis, ketepatan waktu penyampaian laporan

2.3.4. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pratama 1.

Rawat Jalan Tingkat Pertama 1) Administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama.


2) Pelayanan promotif preventif, meliputi 1) Kegiatan penyuluhan kesehatan perorangan Penyuluhan kesehatan perorangan meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. 2) Imunisasi dasar Pelayanan imunisasi dasar meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPTHB), Polio, dan Campak. 3) Keluarga berencana a) Pelayanan KB meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. b) Penyediaan dan distribusi vaksin dan alat kontrasepsi dasar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. c)

BPJS Kesehatan hanya membiayai jasa pelayanan pemberian vaksin dan alat kontrasepsi dasar yang sudah termasuk dalam kapitasi, kecuali untuk jasa pelayanan pemasangan IUD/Implan dan Suntik di daerah perifer.

4) Skrining kesehatan a) Pelayanan skrining kesehatan diberikan secara perorangan dan selektif.


b) Pelayanan skrining kesehatan ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu, meliputi: 1) Diabetes mellitus tipe 2 2) Hipertensi 3) Kanker leher rahim 4) Kanker payudara dan 5) Penyakit lain yang ditetapkan oleh Menteri. Pelayanan skrining kesehatan penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi dimulai dengan analisis riwayat kesehatan, yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.Jika Peserta teridentifikasi mempunyai risiko penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi berdasarkan riwayat kesehatan, akan dilakukan penegakan diagnosa melalui pemeriksaan penunjang diagnostik tertentu dan kemudian akan diberikan pengobatan sesuai dengan indikasi medis. Pelayanan skrining kesehatan untuk penyakit kanker leher rahim dan kanker payudara dilakukan sesuai dengan indikasi medis. 1. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis 2. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif 3. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai 4. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama 5. Pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui dan bayi


6. Upaya penyembuhan

terhadap efek samping kontrasepsi termasuk

penanganan komplikasi KB paska persalinan 7. Rehabilitasi medik dasar. 2. Pelayanan Gigi a) Administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama b) Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis c) Premedikasi d) Kegawatdaruratan oro-dental e) Pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi) f) Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit g) Obat pasca ekstraksi h) Tumpatan komposit/GIC i) Skeling gigi (1x dalam setahun) 3. Rawat Inap Tingkat Pertama Cakupan pelayanan rawat inap tingkat pertama sesuai dengan cakupan pelayanan rawat jalan tingkat pertama dengan tambahan akomodasi bagi pasien sesuai indikasi medis.


4.

Pelayanan darah sesuai indikasi medis Pelayanan transfusi darah di fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat

dilakukan pada kasus: a.

Kegawatdaruratan maternal dalam proses persalinan

b.

Kegawatdaruratan lain untuk kepentingan keselamatan pasien

c.

Penyakit thalasemia, hemofili dan penyakit lain setelah mendapat rekomendasi dari dokter Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan

2.3.5. Prosedur Pelayanan 1. Ketentuan Umum a. Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar b. Ketentuan di atas dikecualikan pada kondisi: berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar; atau dalam keadaan kegawatdaruratan medis. c. Peserta dianggap berada di luar wilayah apabila peserta melakukan kunjungan ke luar domisili karena tujuan tertentu, bukan merupakan kegiatan yang rutin. Untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat tujuan, maka peserta wajib membawa surat pengantar dari Kantor BPJS Kesehatan tujuan. d. Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan


rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. e. Peserta yang melakukan mutasi pada tanggal 1 s/d akhir bulan berjalan, tidak dapat langsung mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang baru sampai dengan akhir bulan berjalan. Peserta berhak mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang baru di bulan berikutnya. f. Peserta dapat memilih untuk mutasi fasilitas kesehatan tingkat pertama selain fasilitas kesehatan tempat peserta terdaftar setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih. g. Untuk peserta yang baru mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan sudah membayar iuran, maka pada bulan berjalan tersebut peserta dapat langsung mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar 2. Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Pelayanan Gigi a. Peserta menunjukkan kartu identitas BPJS Kesehatan (proses administrasi) b. Fasilitas kesehatan melakukan pengecekan keabsahan kartu peserta c. Fasilitas kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan/pemberian tindakan d. Setelah mendapatkan pelayanan peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan. Lembar bukti pelayanan disediakan oleh masing-masing fasilitas kesehatan. e. Bila diperlukan atas indikasi medis peserta akan memperoleh obat.


f. Apabila peserta membutuhkan pemeriksaan kehamilan, persalinan dan pasca melahirkan, maka pelayanan dapat dilakukan oleh bidan atau dokter umum. g. Bila hasil pemeriksaan dokter ternyata peserta memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan spesialis/sub-spesialis sesuai dengan indikasi medis, maka fasilitas kesehatan h. Surat rujukan dibutuhkan untuk pertama kali pengobatan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan, dan selanjutnya selama masih dalam perawatan dan belum di rujuk balik ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tidak dibutuhkan lagi surat rujukan. Dokter yang menangani memberi surat keterangan masih dalam perawatan. i. Fasilitas kesehatan wajib melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang telah disediakan BPJS Kesehatan j. Ketentuan Khusus Pelayanan pemeriksaan kehamilan (ANC) dan pemeriksaan pasca melahirkan (PNC) 1) Peserta memeriksakan kehamilan (ANC) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau jejaringnya sesuai dengan prosedur pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama 2) Pemeriksaan ANC dan pemeriksaan PNC tingkat pertama akan memberikan surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan sistem rujukan


yang berlaku diharapkan dilakukan pada satu tempat yang sama, misalnya pemeriksaan ANC dilakukan pada bidan jejaring maka diharapkan proses persalinan dan pemeriksaan PNC juga dilakukan pada bidan jejaring tersebut. 3) Pemeriksaan ANC dan pemeriksaan PNC pada tempat yang sama dimaksudkan untuk : a) Monitoring terhadap perkembangan kehamilan b) Keteraturan pencatatan partograf c) Memudahkan dalam administrasi pengajuan klaim ke BPJS Kesehatan 3.

Rawat Inap Tingkat Pertama a. Peserta datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki fasilitas rawat inap b. Fasilitas kesehatan dapat melayani peserta yang terdaftar maupun peserta yang dirujuk dari fasilitas kesehatan tingkat pertama lain c. Peserta menunjukkan identitas BPJS Kesehatan d. Fasilitas kesehatan melakukan pengecekan keabsahan kartu peserta e.

Fasilitas

kesehatan

melakukan

pemeriksaan,

perawatan,

pemberian

tindakan, obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) f. Setelah mendapatkan pelayanan peserta menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan. Lembar bukti pelayanan disediakan oleh masing-masing fasilitas kesehatan.


g. Fasilitas kesehatan wajib melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen yang telah disediakan BPJS Kesehatan h.

Peserta dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan bila secara indikasi medis diperlukan Pelayanan darah sesuai indikasi medis

a. Darah disediakan oleh fasilitas pelayanan darah yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan b. Penggunaan darah sesuai indikasi medis berdasarkan surat permintaan darah yang ditandatangani oleh dokter yang merawat.

2.4. Persepsi 2.4.1. Definisi Persepsi Persepsi adalah pengamatan yang merupakan kombinasi penglihatan, penciuman, pendengaran serta pengalaman masa lalu. Persepsi dinyatakan sebagai proses menafsir sensasi-sensasi dan memberikan arti kepada stimuli. Persepsi merupakan penafsiran realitas dan masing-masing orang memandang realitas dari sudut perspektif yang berbeda (Notoatmodjo, 2003). Persepsi dapat dipandang sebagai proses seseorang menyeleksi, mengorganisasikan dan menafsirkan informasi untuk suatu gambaran yang memberi arti (Abramson, 1991). Persepsi

adalah

bagaimana

kita

melihat

dunia

sekitar

kita.

Persepsididefinisikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih,


mengatur, danmenafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia(Schiffman, G.Leon, Lazar, Leslie, 2004).Sedangkan menurut Simamora dan Bilson (2002) persepsi dapatdidefinisikan sebagai suatu proses dengan mana seorang menyeleksi,mengorganisasikan, menginterpretasikan stimuli dalam suatu gambaran dunia yangberarti menyeluruh. Individu terbuka terhadap berbagai pengaruh yang cenderungmembelokkan persepsi mereka, yaitu sebagai berikut : 1. Penampilan fisik Berbagai studi mengenai penampilan fisik telah menemukanbahwa model yang menarik lebih persuasif dan mempunyaipengaruh yang lebih positif terhadap sikap dan perilaku konsumen 2. Stereotip Stereotip ini menimbulkan harapan mengenai bagaimana situasi,orang, atau peristiwa tertentu akan terjadi dan stereotip inimerupakan faktor penentu yang penting bagaimana stimulitersebut dirasakan 3. Petunjuk yang tidak relevan Ketika diperlukan untuk membuat perkembangan yang sulitmelalui persepsi, para konsumen sering kali memberi respon padastimuli yang tidak relevan. 4. Kesan pertama Kesan pertama cenderung pribadi, namun dalam membentuk kesantersebut, penerima belum mengetahui stimuli mana yang relevan,penting, atau yang dapat diramalkan menjadi perilaku lainnya.


5. Terlalu cepat mengambil keputusan Banyak orang yang terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelummeneliti semua keterangan atau bukti yang berhubungan. 6. Efek halo Gagasan efek halo diperluas meliputi penilaian terhadap berbagaiobjek atas dasar penilaian pada satu dimensi. Dengan definisi yanglebih luas, para pemasar memanfaatkan efek halo ketika merekamemperluas merek yang menghubungkan satu lini produk denganyang lain. Produsen memperoleh pengakuan dan status yang cepatdengan mengaitkan nama yang sudah terkenal. Dari beberapa pendapat mengenai persepsi dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, melalui indera dan tiap-tiap individu dapat memberikan arti yang berbeda. Persepsi dapat diartikan juga sebagai proses seorang individu memilih, mengorganisasi dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan sebuah gambar yang bermakna tentang dunia ( Kotler, 1994 ). 2.4.2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Beberapa orang dapat mempunyai persepsi yang berbeda dalam melihat suatu obyek yang sama, hal ini dipengaruhi oleh: 1) tingkat pengetahuan dan pendidikan seseorang, 2) faktor pada pemersepsi / pihak pelaku persepsi, 3) faktor obyek atau target yang dipersepsikan dan 4) faktor situasi dimana persepsi itu dilakukan (Dunham, 1984).


2.5. Pengambilan Keputusan 2.5.1. Definisi Keputusan Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan - kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya.Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Itu semua bermula ketika kita perlu untuk melakukan sesuatu tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu keputusan dapat dirasakan rasional atau irrasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah.Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh orang yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya. 2.5.2. Bentuk atau Jenis Keputusan 1.

Keputusan Terprogram Merupakan keputusan yang berulang dan telah ditentukan sebelumnya, dalam

keputusan terprogram prosedur dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami organisasi.Keputusan terprogram memiliki struktur yang baik karena pada umumnya kriteria bagaimana suatu kinerja diukur sudah jelas, informasi mengenai kinerja saat ini tersedia dengan baik, terdapat banyak alternatif keputusan, dan tingkat kepastian relatif yang tinggi.Tingkat kepastian relatif adalah perbandingan tingkat keberberhasilan antara 2 alternatif atau lebih. Contoh keputusan terprogram adalah, aturan umum penetapan harga pada industri rumah makan dimana makanan akan diberi harga hingga 3 kali lipat dari direct cost.


2.

Keputusan Tidak Terprogram Keputusan ini belum ditetapkan sebelumnya dan pada keputusan tidak

terprogram tidak ada prosedur baku yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Keputusan ini dilakukan ketika organisasi menemui masalah yang belum pernah mereka alami sebelumnya, sehingga organisasi tidak dapat memutuskan bagaimana merespon permasalahan tersebut, sehingga terdapat ketidakpastian apakah solusi yang diputuskan dapat menyelesaikan permasalahan atau tidak, akibatnya keputusan tidak terprogram menghasilkan lebih sedikit alternatif keputusan dibandingkan dengan keputusan terprogram selain itu tingginya kompleksitas dan ketidakpastian keputusan tidak terprogram pada umumnya melibatkan perencanaan strategik. 2.5.3. Teori Pengambilan Keputusan Terdapat beberapateori pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh individu dapat dipahami melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan deskriptif. Pendekatan normatif menitikberatkan pada apa yang seharusnya dilakukan oleh pembuat keputusan sehingga diperoleh suatu keputusan yang rasional. Pendekatan deskriptif menekankan pada apa saja yang telah dilakukan orang yang membuat keputusan tanpa melihat apakah keputusan yang dihasilkan itu rasional atau tidak rasional (Suharnan, 2005). Dengan demikian, pendekatan normatif akan mengacu pada prinsip-prinsip keputusan yang seharusnya dibuat menurut pikiran logis (ideal). Sementara itu,


pendekatan deskriptif akan mengacu pada kenyataan-kenyataan keputusan yang telah dibuat oleh kebanyakan orang (realitas-empiris). Menurut Hastjarjo yang dikutip oleh Suharnan (2005) pengambilan keputusan juga dapat dipelajari dari sudut tingkat resiko yang menyertainya.Sebagian keputusan yang dibuat seseorang dalam keadaan yang sedikit atau tanpa resiko (riskless choice). Sementara itu sebagian keputusan yang lain harus dibuat dalam suasana yang mengandung resiko (risky choice). Berikut ini akan dijelaskan beberapa pendekatan dalam pengambilan keputusan: a) Pendekatan Normatif Jika digunakan pendekatan normatif dalam pengambilan keputusan, maka seseorang akan menempuh cara-cara yang rasional berdasarkan perhitungan matematis atau statistik. Suatu keputusan yang rasional harus memperhatikan prinsipprinsip berikut: memperbandingkan di antara pilihan, transitisitas, mengabaikan faktor umum, dominan, kontinuitas, dan invarian (Plous, 1993; Suharnan, 2005). 1. Memperbandingkan pilihan. Prinsip pertama adalah seseorang pembuat keputusan yang rasional harus membandingkan di antara dua pilihan atau lebih. Biasanya dilakukan dengan membuat daftar urut pilihan, termasuk sifat-sifat penting yang dimiliki oleh masing-masing. Setelah itu, seseorang akan menentukan satu pilihan yang terbaik, atau mungkin semua pilihan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan sehingga ia boleh memilih alternatif yang mana yang dikehendaki.


2. Transitisitas. Prinsip ini mengatakan bahwa jika ada tiga pilihan misalnya A, B, dan C; A lebih disukai daripada B, dan B lebih disukai daripada C, maka A adalah paling disukai diantara kedua pilihan tersebut. Pilihan seseorang seharusnya jatuh pada A, dan bukan B atau C. 3. Mengabaikan faktor umum. Jika dua alternatif mengandung resiko yang keduanya memiliki peluang sama di dalam menghasilkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, maka faktor-faktor yang sama ini seharusnya diabaikan ketika menentukan salah satu pilihan. Dengan kata lain, menentukan satu pilihan diantara dua alternatif seharusnya hanya tergantung pada konsekuensi hasil yang berbeda, bukan pada konsekuensi hasil yang sama-sama dimiliki oleh keduanya. Konsekuensikonsekuensi hasil yang sama di antara dua pilihan ini disebut faktor-faktor umum (common factors), dan seharusnya dikeluarkan dari pertimbangan. 4. Dominan. Jika ada dua objek pilihan atau lebih yang semuanya memiliki sifatsifat sama, namun paling sedikit ada satu sifat menarik dan menonjol yang dimiliki oleh salah satu dari dua objek tersebut, maka seharusnya orang memilih objek yang memililki sifat menonjol daripada objek yang lain. 5. Kontinuitas. Untuk serangkaian hasil, pembuat keputusan harus selalu lebih berspekulasi antara hasil terbaik dan terburuk menjadi hasil yang pertengahan jika untuk mendapatkan hasil terbaik terdapat rintangan yang cukup besar. 6. Invarian. Prinsip ini mengatakan bahwa cara penyajian seharusnya tidak menentukan suatu pilihan. Misalnya, orang membeli sepeda motor merek A atau


B, seharusnya tidak ditentukan oleh cara penyampaian pesan poromosi apakah melalui media pandang-dengar atau media cetak. b) Teori Prospek Teori ini adalah salah satu pendekatan deskriptif.Teori ini dikembangkan oleh Danniel Kahneman dan Amos Tversky di sekitar tahun 80-an. Namun, di kalangan ahli psikologi Indonesia teori prospek baru dikenal pada tahun 90-an (Suharnan, 1999). Prinsip-prinsip yang diajukan oleh teori prospek meliputi: prinsip fungsi nilai (value function), bingkai keputusan (decision frame), perhitungan mental-psikologis (psychological accounting), probabilitas (probability), dan efek kepastian (certainty effects). 1. Fungsi nilai. Teori prospek mendefinisikan nilai di dalam kerangka kerja bipolar di antara perolehan (gains) dan kehilangan (losses). Keduanya bergerak dari titik tengah yang merupakan referensi netral. Fungsi nilai bagi suatu perolehan (mendapatkan sesuatu) akan berbeda dengan kehilangan sesuatu itu. Nilai bagi suatu kehilangan dibobot lebih tinggi. Sementara itu, nilai bagi suatu perolehan dibobot lebih rendah. 2. Pembingkaian. Teori prospek memprediksi bahwa preferensi (kecenderungan memilih) akan tergantung pada bagaimana suatu persoalan dibingkai atau diformulasikan. Jika titik referensi diformulasikan sedemikian rupa sehingga hasil keputusan dianggap atau dipersepsi sebagai suatu perolehan, maka orang yang mengambil keputusan akan cenderung menghindari resiko (risk averse). Sebaliknya, jika titik referensi diformulasikan ke arah keputusan yang


menghasilkan kerugian atau kehilangan, maka orang akan cenderung mengambil resiko (risk seeking). 3. Perhitungan psikologis. Orang yang membuat keputusan tidak hanya membingkai pilihan-pilihan yang ditawarkan, tetapi juga membingkai hasil serta akibat dari pilihan-pilihan itu. Hal ini disebut perhitungan mental atau psikologis. Perhitungan psikologis dibedakan menjadi dua macam, yaitu minimal accounting dan inclusive accounting (Kahneman dan Tversky dalam Suharnan, 2005). Suatu perhitungan disebut sebagai minimal accounting apabila hasil-hasil dari pilihan yang

akan

ditetapkan

dibingkai

menurut

konsekuensi

yang

langsung

menyertainya. Suatu perhitungan disebut inclusive accounting apabila hasil-hasil keputusan dibingkai dengan memperhitungkan kejadian sebelumnya. 4. Probabilitas. Teori prospek berpandangan bahwa kecenderungan orang dalam membuat keputusan merupakan fungsi dari bobot keputusan (decision weight). Bobot keputusan ini tidak selalu berhubungan dengan besar-kecilnya peluang atau frekuensi kejadian. Kejadian-kejadian yang memiliki peluang rendah cenderung diberi bobot nilai yang tinggi (overweight). Sementara itu, kejadian-kejadian yang berpeluang sedang atau tinggi justru cenderung diberi bobot nilai yang rendah (underweight). 5. Efek kepastian. Teori prospek memprediksi bahwa pilihan yang dipastikan tanpa resiko sama sekali akan lebih disukai daripada pilihan yang masih mengandung resiko meski kemungkinannya sangat kecil. Hal ini disebabkan karena orang-


orang cenderung menghilangkan sama sekali adanya resiko (eliminate) daripada hanya menguranginya (reduce) atau memperkecil resiko. c) Pendekatan heuristik Heuristik adalah cara menentukan sesuatu melalui hukum kedekatan, kemiripan, kecenderungan, atau keadaan yang diperkirakan paling mendekati kenyataan. Heuristik merupakan suatu strategi yang cenderung menghasilkan keputusan yang tepat, tetapi tidak menjamin ketepatan secara mutlak.Sebagai konsekuensinya, seseorang memliiki kemungkinan untuk membuat keputusan yang salah atau perkiraan yang melencengakibat kelemahan dari pemakaian strategi heuristik. Beberapa strategi penting dari heuristik yang sering digunakan orang di dalam proses pengambilan keputusan, yaitu: keterwakilan, ketersediaan informasi, pembuatan patokan, perangkap keputusan, kepercayaan yang berlebihan, dan pembingkaian. 1. Keterwakilan (representativeness). Menurut Nisbett (Matlin,1994) keterwakilan merupakan pendekatan heuristik yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sampel tampak mewakili apabila terdapat kesamaan karakteristik utama dengan yang dimiliki oleh populasinya. Lebih khusus, keterwakilan sangat tergantung pada bagaimana sampel dipilih dari populasi yang menjadi asalnya. Keterwakilan pada umumnya merupakan strategi yang sangat berguna, karena dapat mengarahkan seseorang kepada pengambilan keputusan


yang benar. Meskipun begitu, apabila seseorang menggunakan strategi tersebut secara berlebihan, maka ia dapat mengambil keputusan-keputusan yang salah. 2. Ketersediaan informasi (availability). Tversky & Kahneman (Matlin, 1994) mengatakan bahwa seseorang akan menggunakan strategi ini ketika ia sedang membuat estimasi atau taksiran terhadap frekuensi peristiwa atau kemungkinan pemunculan kejadian berdasarkan tingkat kemudahan contoh-contoh yang dapat diperoleh. Dengan kata lain, orang mempertimbangkan frekuensi kejadian dengan cara menetapkan apakah contoh-contoh informasi yang relevan dapat ditemukan dengan mudah di dalam ingatan ataukah memerlukan usaha yang keras. Faktorfaktor yang mempengaruhi ketersediaan informasi atau ingatan seseorang antara lain (Matlin, 1994; Suharnan, 2005) adalah (a) kekinian informasi (recency). Ingatan mengenai informasi pada umumnya makin menurun bersamaan dengan semakin berlalunya waktu. Semakin baru suatu informasi diterima atau peristiwa dialami seseorang, maka semakin baik hal itu diingat kembali.; (b) keakraban (familiarity). Keakraban dengan contoh-contoh juga mempengaruhi kesalahan perkiraan seseorang mengenai suatu peristiwa.; dan (c) kejelasan (vividness). Informasi yang dapat dibayangkan dan diingat kembali dengan jelas oleh seseorang juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi taksiran terhadap frekuensi suatu peristiwa. Jika orang dapat membayangkan kembali dengan jelas di dalam ingatannya mengenai beberapa peristiwa yang relevan dengan peristiwa yang akan ditaksir, seolah-olah peristiwa itu sedang terjadi sekarang, maka ia akan menggunakan informasi itu sebagai acuan.


3. Patokan dan penyesuaian (ancor and adjusment). Seseorang sering menggunakan strategi memasang jangkar atau menetapkan patokan awal lalu melakukan penyesuaian pada saat akan membuat estimasi-estimasi. Strategi ini dimulai dengan menebak suatu keadaan awal yang paling mendekati, dan ini dijadikan patokan, kemudian dibuat penyesuaian-penyesuaian secara bertahap sesuai dengan informasi tambahan yang diterima. 4. Perangkap (entrapment). Perangkap atau jebakan ialah suatu proses pengambilan keputusan yang berarti menambah atau memperkuat komitmen terhadap pilihanpilihan yang telah dibuat sebelumnya. Seseorang atau kelompok dikatakan terperangkap apabila orang atau kelompok itu berusaha mempertahankan keputusan yang pernah dibuat. Faktor yang mempengaruhi orang terperangkap, yaitu pertama, orang lebih melihat imbalan (reward) yang akan diperoleh apabila tujuan yang diinginkan tercapai daripada melihat kerugian yang akan diderita apabila ia mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan tersebut. Kedua, orang mempersepsi bahwa tujuan yang diinginkan sudah tampak di depan mata dan hampir dipastikan akan dapat dicapai dalam waktu singkat, sehingga hal ini lebih mendorong orang itu untuk meneruskan perjalanan daripada mundur atau menyerah. Ketiga, orang sudah terlanjur menanamkan sejumlah besar investasi atau mengorbankan banyak uang, tenaga, pikiran, dan waktu. Keempat, kecenderungan orang dalam situasi kompetitif untuk tetap mempertahankan keunggulan, sehingga keinginan untuk mematikan lawan menjadi sangat besar. Kelima, muncul perasaan malu pada diri seseorang, karena apabila ia menyerah


maka berarti harga dirinya menjadi rendah di mata orang lain. Keenam, adanya rasa tanggung jawab yang terlalu besar (berlebihan) terhadap kegagalan tugas atau keberhasilan tugas yang menjadi tanggung jawab seseorang. 5. Kepercayaan yang berlebihan (overconfidence). Terdapat banyak keputusan yang salah atau melenceng disebabkan antara lain oleh kepercayaan yang berlebihan dari pembuat keputusan. Orang tidak jarang membuat perkiraan kedepan yang ternyata tidak terbukti kebenarannya. Orang juga sering melakukan penaksiran yang tidak realistis terhadap kemungkinan apakah suatu peristiwa sering terjadi atau jarang terjadi, karena hanya didasarkan pada perhitungan statistic yang dianggap sudah tepat. 6. Bingkai keputusan (decision frame). Bingkai keputusan adalah cara-cara yang digunakan di dalam mengajukan pertanyaan dan konteks pilihan atau permasalahan agar dihasilkan keputusan tertentu (Matlin, 1994; Suharnan, 2005). Cara-cara ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap pilihan atau permasalahan yang hendak diputuskan. Suatu cara penyajian atau konteks yang berbeda akan menghasilkan keputusan yang berbeda pula, meski persoalan yang diangkat sebenarnya sama. 2.5.4. Keputusan yang Kompleks Menurut Anderson yang dikutip oleh Suharhan (2005) ada tiga kemungkinan pendekatan berdasarkan nilai yang diharapkan dalam situasi yang kompleks, yaitu memaksimalkan

nilai

minimum,

memaksimalkan

nilai

maksimum,

dan

memaksimalkan nilai yang diharapkan (unbiased). Selain itu, ketika menghadapi


masalah yang sangat kompleks atau sulit, orang dapat mempertimbangkan penggunaan proses berpikir sadar (conscious thinking) atau berpikir tidak sadar (unconscious thinking). 1. Memaksimalkan nilai minimum. Pendekatan ini cenderung mengarah pada keputusan yang pesimis. Individu cenderung mempertimbangkan situasi atau resiko yang paling buruk yang akan terjadi jika ia memilih suatu alternatif, atau alternatif yang lain. Jadi, keputusan dibuat sepenuhnya menurut pertimbangan kemungkinan paling buruk yang akan terjadi nanti. 2. Memaksimalkan nilai maksimum. Pendekatan ini memiliki pandangan yang optimis. Individu cenderung mempertimbangkan hal-hal yang baik dan mungkin dapat terjadi jika ia memilih suatu alternatif, atau memilih alternatif yang lain. Ia lalu memilih alternatif yang dirasakan paling memuaskan. Keputusan yang dibuat sepenuhnya menurut perspektif kemungkinan didepan yang paling baik, dan mengabaikan kemungkinan lain yang jelek akan terjadi. 3. Memaksimalkan nilai harapan. Pendekatan ini pada umumnya dianggap lebih rasional karena individu memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang baik dan buruk akan terjadi terhadap alternatif-alternatif pilihan yang dibuatnya. Pendekatan ini dapat diterapkan pada pengambilan keputusan didalam situasi yang pasti atau tidak pasti. 4. Penggunaaan berpikir sadar atau tidak sadar. Ketika menghadapi masalahmasalah atau keputusan-keputusan yang kompleks didalam kehidupan sehari-hari, individu perlu mempertimbangkan mana yang lebih baik atau berguna antara


penerapan proses berpikir sadar atau tidak sadar. Pikiran sadar memiliki kapasitas memproses informasi yang sangat terbatas, sedangkan pikiran tidak sadar memiliki kapasitas yang jauh lebih besar di dalam memproses informasi. Pengambilan keputusan untuk masalah-masalah yang mudah, maka penerapan berpikir sadar dianggap lebih efektif. Sebaliknya, bagi masalah-masalah yang kompleks, maka penerapan proses berpikir tidak sadar akan jauh lebih efektif atau berguna, sehingga menghasilkan keputusan yang berkualitas baik. Hal ini disebabkan karena masalah-masalah yang kompleks sulit ditentukan secara pasti apa saja komponen-komponen atau atribut-atribut yang dimiliki. Selain tidak jelas, juga mungkin saja berjumlah banyak dan saling terkait antara komponen satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, seseorang cukup memahami kesankesan keseluruhan (global impression) mengenai suatu masalah dan tidak perlu menganalisis komponen demi komponen masalah secara rinci dan kuantitatif.


2.6. Kerangka Konsep Berdasarkan teori yang digunakan maka kerangka konsep dalam penelitian ini adalah :

Persepsi Klinik Swasta : 1. 2. 3. 4. 5.

Manfaat Kepentingan Profit Kredentialing Kapitasi dan Sistem Klaim

Keputusan Ikutserta : 1. Ya 2. Tidak

Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam

Recommend Documents