BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya untuk melindungi setiap tenaga kerja dari resiko bahaya kerja di lingkungan kerja agar pekerja dapat terjamin keselamatan serta kesehatannya sehingga dapat bekerja dengan produktif, efektif dan efesien, dan terhindar dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Ketentuan secara yuridis akan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal yang Keempat huruf c yaitu “Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja
dalam
mewujudkan kesejahteraan dan juga pada Pasal 86 Ayat 1 yaitu “Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama juga pasal-pasal lain yang berisi tentang perlindungan hak dan kewajiban tenaga kerja (Khakim, 2009). Selain dalam Undang-Undang, asas pemberlakuan ketentuan perlindungan akan keselamatan dan kesehatan kerja juga diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 yang menyebutkan bahwa syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT “Tidak boleh lebih rendah daripada ketentuan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Keputusan
Universitas Sumatera Utara
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-220/Men/X/2004 Pasal yang Ke 5 menyebutkan bahwa setiap perjanjian pemborongan pekerjaaan wajib memuat ketentuan yang menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh dalam hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang - Undangan yang berlaku (Khakim, 2009). 2.2. Jenis Perlindungan Kerja Perlindungan kerja yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan perlindungan kerja menurut aspek keselamatan dan kesehatan saling berhubungan. Aspek perlindungan kerja yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang mencakup bagian dari perlindungan kerja menurut aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat 3 jenis perlindungan kerja menurut Khakim (2009) yang mengutip pendapat Soepomo yaitu: a. Perlindungan Ekonomis Perlindungan ekonomis adalah perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk jika tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Didalam perlindungan ekonomis ini termasuk perlindungan jaminan akan pengahsilan yang cukup dari bekerja. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat 1 “Pekerja berhak atas penghidupan yang layak di mana jumlah pendapatan pekerja dari hasil pekerjaannya mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya secara wajar, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua.”Pemberian gaji atau upah yang sesuai dengan nilai yang ditetapkan Undang-Undang tentunya akan
Universitas Sumatera Utara
menghindarkan tenaga kerja dari stres kerja akibat kekhawatiran akan pemenuhan kebutuhan keluarga dan diri sendiri (Khakim, 2009). b. Perlindungan Sosial Perlindungan sosial merupakan perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Jaminan kesehatan kerja disini berupa asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah salah satu jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para nasabah asuransi tersebut apabila mereka mengalami gangguan kesehatan atau mengalami kecelakaan. Adapun program yang diterima dalam Jamsostek yaitu JHT (Jaminan Hari Tua), JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JK (Jaminan Kematian). Adapun besar kompensasi yang diterima yaitu : a. JHT (Jaminan Hari Tua) : Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. 1. Ditanggung Perusahaan = 3,7%, 2. Ditanggung Tenaga Kerja = 2%. b. JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) : Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja.JPK adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi
Universitas Sumatera Utara
masalah
kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan,
rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan)
sebagai
bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Manfaat JPK bagi perusahaan yakni perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang sehat, dapat konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berisi tenaga kerja, suami atau isteri, dan anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan yang meliputi : a. Rawat jalan tingkat pertama. b. Rawat jalan tingkat lanjutan. c. Rawat inap. d. Pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan e. Penunjang diagnostik. f. Pelayanan khusus. g. Pelayanan gawat darurat. Program JPK memberikan manfaat paripurna meliputi seluruh kebutuhan medis yang diselenggarakan di setiap jenjang PPK dengan rincian cakupan pelayanan sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter gigi di Puskesmas, Klinik, Balai Pengobatan atau Dokter praktek. b. Pelayanan Rawat Jalan tingkat II (lanjutan), adalah pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter spesialis atas dasar rujukan dari dokter PPKI sesuai dengan indikasi medis. c. Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang memerlukan perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit. d. Pelayanan Persalinan, adalah pertolongan persalinan yang diberikan kepada tenaga kerja wanita berkeluarga atau istri tenaga kerja peserta program JPK maksimum sampai dengan persalinan ke 3 (tiga). e. Pelayanan Khusus, adalah pelayanan rehabilitasi, atau manfaat yang diberikan untuk mengembalikan fungsi tubuh. f. Emergensi, Merupakan suatu keadaan dimana peserta membutuhkan pertolongan segera, yang bila tidak dilakukan dapat membahayakan jiwa. Iuran JPK dibayar oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah. No. 53 Tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Pemeritah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan perhitungan sebagai berikut: a. Tiga persen (3%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 4.725.000) untuk tenaga kerja lajang.
Universitas Sumatera Utara
b. Enam persen (6%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 4.725.000) untuk tenaga kerja berkeluarga. c. Dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rp 4.725.000,c. JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya.Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risikorisiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha (Jamsostek). d. JK (Jaminan Kematian) Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar 0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 21.000.000,- terdiri dari Rp 14.200.000,- santunan kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman dan santunan berkala. Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti:
Universitas Sumatera Utara
a. Santunan Kematian: Rp 14.200.000,b. Biaya Pemakaman: Rp 2.000.000,c. Santunan Berkala: Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan) (Jamsostek).
Pembayaran iuran dapat dilakukan secara bulanan atau setiap tiga bulan dengan menyetorkan langsung kepada Badan Penyelenggara atau melalui Penanggung Jawab Wadah/Kelompok secara lunas. c. Perlindungan Teknis Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Perlindungan teknis akan keamanan dari keselamatan kerja yang dimaksud disini adalah perlindungan akan pelaksanaan kerja yang aman mulai dari penyediaan APD, Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, SOP (Standard Operasional Procedure), JSA (Job Safety Analysis) dan sebagainya yang dilakukan, diupayakan, dan diperbuat, terutama agar tenaga kerja tahu bagaimana prosedur kerja yang baik, terlindungi dari bahaya kerja di lingkungan kerja yang tidak dan serta menjaga hasil produksi agar tetap aman sehingga pekerja dapat bekerja dengan nyaman, aman, sehingga meningkatkan efektivitas, efesiensi dan produktivitas kerja. Selain itu untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja (non pekerja) dan juga masyarakat umum dari resiko penularan dan penyebaran bahaya dan resiko bahaya kerja (Khakim, 2009). 2.3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Keselamatan dan kesehatan kerja menunjuk pada kondisi-kondisi fisiologisfisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Jika sebuah perusahaan melaksanakan tindakan tindakan
Universitas Sumatera Utara
keselamatan dan kesehatan yang efektif, maka lebih sedikit pekerja yang menderita cedera atau penyakit jangka pendek maupun panjang sebagai akibat dari pekerjaan mereka (Rivai dan Sagala, 2003). Keselamatan dan kesehatan kerja adalah usaha untuk menciptakan keadaan lingkungan kerja yang aman dan sehat bebas dari bahaya kecelakaan. Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berhubungan dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, tempat kerja dan kondisi lingkungannya (Sabdoadi, 1999). Kesehatan kerja adalah spesialisasi ilmu kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik fisik atau mental maupun sosial dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta efek terhadap penyakit-penyakit umum (Sunyoto, 2012). Pelaksanaan Kesehatan dan keselamatan kerja yang baik akan menghindarkan tenaga kerja dari bahaya kerja yang beresiko mengakibatkan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Kecelakaan menurut Sulaksomo di dalam Santoso (2004) adalah suatu kejadian tak diduga dan tidak dikehendaki, yang dapat mengacaukan proses aktivitas yang telah diatur. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian
Universitas Sumatera Utara
(Sunyoto, 2012). Seorang ahli dalam keselamatan dan kesehatan kerja Willie Hammer mengatakan bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja diadakan karena tiga alasan penting, yaitu alasan berdasarkan prikemanusiaan, alasan berdasarkan Undang-Undang, dan alasan ekonomis. a. Alasan berdasarkan prikemanusiaan Pertama-tama para manajer mengadakan pencegahan kecelakaan kerja atas dasar perikemanusiaan yang sesungguhnya, mereka melakukan demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit, dan pekerja yang menderita luka serta keluarganya sering diberi penjelasan mengenai akibat kecelakaan kerja. b. Alasan berdasarkan Undang-Undang Ada juga alasan yang mengadakan program keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang. Sekarang di Amerika Serikat terdapat UndangUndang federal, Undang-Undang Negara bagian dan Undang-Undang kota Praja tentang keselamatan dan kesehatan kerja, dan bagi mereka yang melanggar ketentuan akan dikenakan denda, dan saksi. c. Alasan ekonomis Dengan tingginya biaya akibat kecelakaan bagi perusahaan, akhirnya mereka sadar pentingnya program keselamatan dan kesehatan kerja. (Wilson, 2012) Dengan demikian perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja adalah perlindungan yang berkaitan dengan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu perlindungan yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang diakibatkan hubungan kerja dalam lingkungan kerja.
Universitas Sumatera Utara
Menurut Fathoni (2006), kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Hal ini dikarenakan dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur kesengajaan atau bentuk perencanaan. Sedangkan kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja perusahaan. 2.3.1.Tujuan dan Manfaat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Menurut Mangkunegara (2004), tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut : a. Agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, seefektif mungkin. c. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. e. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. f. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. g. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Manfaat keselamatan dan kesehatan kerja menurut Mangkunegara (2004), adalah sebagai berikut 1. Manfaat ekonomis : a.
Berkurangnya kecelakaan dan sakit karena kerja.
b.
Mencegah hilangnya investasi fisik dan investasi sumber daya manusia.
Universitas Sumatera Utara
c.
Meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja yang nyaman dan aman, serta motivasi kerja yang meningkat.
2. Manfaat psikologis : a.
Meningkatkan kepuasan kerja.
b.
Kepuasan kerja tersebut akan meningkatkan motivasi kerja dan selanjutnya akan meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja.
c.
Perusahaan akan merasa bangga bahwa telah ikut serta dalam pembangunan nasional.
d.
Nama baik/citra perusahaan akan meningkat, (Arep dan Tanjung, 2004).
2.4. Faktor – Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Secara umum pembagian penyebab kecelakaan kerja di berbagai dunia memiliki kesamaan yaitu : 1. Tindak perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (Unsafe human acts). 2.
Keadaan lingkungan yang tidak aman ( Unsafe condition).
Dari penyelidikan – penyelidikan ternyata faktor manusia dalam timbulnya kecelakaan memiliki andil yang besar menurut Suma’mur (1981) bahwa 80-85 % kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia. Bahkan ada pendapat yang mengemukakan bahwa penyebab langsung dan tidak langsung dari suatu kecelakaan kerja adalah faktor manusia. Malau (2007) mengemukakan bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu:
Universitas Sumatera Utara
1. Kebijakan pemerintah a. Undang-Undang ketenagakerjaan, khususnya yang menyangkut tentang keselamatan dan kesehatan kerja belum ada. b. Peraturan pemerintah tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan belum ada atau kalaupun sudah ada, tetapi belum diterapkan dengan tegas. 2. Kondisi pekerjaan a. Standard kerja yang kurang tepat dan pelaksanaannya juga tidak tepat. b. Jenis pekerjaan fisik yang sangat berbahaya. Namun di sisi lain fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja sangat kurang. c. Kenyamanan kerja yang sangat kurang karena kurang tersedianya unsur pendukung keselamatan dan kesehatan kerja. d. Tidak tersedianya prosedur unsur manual petunjuk kerja. e. Kurang kontrol, evaluasi, dan pemeliharaan tentang alat-alat kerja secara rutin. 3. Kondisi karyawan a. Keterampilan karyawan dalam hal K3 rendah. b. Kondisi kesehatan fisik karyawan yang tidak prima. c. Kondisi kesehatan mental, seperti rendahnya motivasi tentang K3serta tingginya derajat stress dan depresi. d. Kecanduan merokok, minuman keras, dan narkoba. 4. Kondisi fasilitas perusahaan a. Ketersediaan fasilitas yang kurang cukup (jumlah dan mutu). b. Kondisi ruang kerja yang kurang nyaman.
Universitas Sumatera Utara
c. Tidak tersedianya fasilitas kesehatan dan klinik perusahaan. d. Tidak tersedianya fasilitas asuransi perusahaan. e. Kurangnya pelatihan dan sosalisasi tentang pentingnya. 2.5.
Alat Pelindung Diri Alat pelindung diri (APD) adalah alat yang digunakan untuk meminimalkan
resiko bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan meningkatkan keamanan dari pengguna alat. Alat pelindung diri adalah suatu alat yang dipakai untuk melindungi terhadap bahaya kecelakaan kerja (Suma’mur, 2009). 2.5.1. Jenis Alat Pelindung Diri 1. Alat pelindung mata Mata harus terlindung dari panas, sinar yang menyilaukan dan debu. Berbagai jenis kacamata pengaman mempunyai kegunaan yang berbeda. Kacamata debu berguna melindungi mata dari bahaya debu, bram (tatal) pada saat menggerinda, memahat dan mengebor. Kacamata las berguna melindungi mata dari bahaya sinar yang menyilaukan (kerusakan retina mata) pada saat melaksanakan pengelasan. Kacamata las dapat dibedakan terutama pada kacanya, antara pekerjaan las asetilin dan las listrik. Kacamata las listrik lebih gelap dibandingkan dengan kacamata las asetilin. Selain kacamata las terdapat juga kedok yang lazim disebut helm las atau kacamata las yang dipadukan dengan topi. 2. Alat pelindung kepala Topi adalah alat pelindung kepala secara umum, bila kita bekerja pada mesinmesin yang berputar, topi melindungi terpuntirnya rambut oleh putaran mesin bor atau rambut terkena percikan api pada saat mengelas.
Universitas Sumatera Utara
3. Alat pelindung telinga/Ear plug Alat pelindung telinga ialah alat yang melindungi telinga dari gemuruhnya mesin yang bising, juga penahan bising dari letupan / letusan. 4. Alat Pelindung Tangan. Alat pelindung tangan (sarung tangan) terbuat dari bermacam-macam bahan disesuaikan kebutuhan. Yang sering dijumpai adalah : a. Sarung tangan kain Digunakan untuk memperkuat pegangan. Hendaknya dibiasakan bila memegang bendayang berminyak, bagian-bagian mesin atau bahan logam lainnya. c. Sarung tangan asbes Sarung tangan asbes digunakan terutama untuk melindungi tangan terhadap bahaya pembakaran api. Sarung tangan ini digunakan bila setiap memegang benda yang panas, seperti pada pekerjaan mengelas dan pekerjaan menempa (pande besi). c. Sarung tangan kulit Sarung tangan kulit digunakan untuk memberi perlindungan dari ketajaman sudut pada pekerjaan pengecoran. Perlengkapan ini dipakai pada saat harus mengangkat atau memegang bahan tersebut. d. Sarung tangan karet Terutama pada pekerjaan pelapisan logam seperti pernikel, perkhrom dsb. Sarung tangan menjaga tangan dari bahaya pembakaran asam atau melindungi dari kepedasan cairan pada bak atau panic dimana pekerjaan tersebut
Universitas Sumatera Utara
berlangsung. Sarung tangan karet digunakan pula untuk melindungi kerusakan kulit tangan karena hembusan udara pada saat membersihkan bagian-bagian mesin dengan menggunakan kompresor. 5. Alat pelindung kaki Untuk menghindarkan kerusakan kaki dari tusukan benda tajam, tertimpa benda yang berat, terbakar oleh zat kimia, maka sebagai pelindung digunakan sepatu. Sepatu ini harus terbuat dari bahan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. 6. Alat pelindung badan a. Apron Ketentuan memakai sebuah apron pelindung harus dibiasakan diluar baju kerja. Apron kulit dipakai untuk perlindungan dari rambatan panas nyala api. b. Pakaian pelindung Dengan menggunakan pakaian pelindung yang dibuat dari kulit, maka pakaian biasa akan terhindar dari percikan api terutama pada waktu mengelas dan menempa. Lengan baju jangan digulung, sebab lengan baju akan melindungi tangan dari sinar api. 2.6.
Pelatihan Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,
meningkatkan, serta mengembangkan potensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerja, pelatihan kerja juga diatur secara lebih lanjut di dalam pasal 9 sampai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 (Khakim, 2009).
Universitas Sumatera Utara
2.7. Standard Operation Procedure (SOP) Standard Operation Procedure adalah Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi dan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. 2.7.1. Tujuan Standard Operation Procedure (SOP) 1. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja. 2. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi 3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas/pegawai terkait. 4. Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. 5. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan inefisiensi. 2.7.2. Fungsi Standard Operation Procedure (SOP) 1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja. 2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. 3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. 4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.
Universitas Sumatera Utara
2.8. Kerangka Pikir Setelah melihat konsep permasalahan dan tinjauan di lapangan maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah :
Perlindungan Ekonomis : Penghasilan yang layak
Pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Wijaya Karya Beton, Binjai
Perlindungan sosial : Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)
Perlindungan teknis Pelatihan. SOP APD
Universitas Sumatera Utara
