BAB II TINJAUAN PUSTAKA Anggaran Belanja Pemeliharaan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1.

Landasan Teori 2.1.1. Anggaran Belanja Pemeliharaan Menurut Halim (2012), anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategis. Begitu juga dalam organisasi sektor publik, anggaran menjadi rencana manajerial untuk menerapkan strategi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik, yaitu penyediaan pelayanan publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk masing masing program dan aktivitas dalam satuan moneter. Dengan kata lain, tujuan organisasi dan anggarannya akan menjadi panduan dalam segala kegiatan yang akan dilakukan. Suatu organisasi sektor publik dikatakan mempunyai kinerja yang baik jika segala kegiatannya berada dalam kerangka anggaran dan tujuan yang ditetapkan serta mampu mewujudkan strategi yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun kontruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari

8 Universitas Sumatera Utara

segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat berupa: 1. Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari hari oleh unit pemakai/pengurus barang tanpa membebani anggaran; 2. Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan

secara

berkala

oleh

tenaga

terdidik/terlatih

yang

mengakibatkan pembebanan anggaran; dan 3. Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan

secara

sewaktu-waktu

oleh

tenaga

ahli

yang

pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan

kebutuhannya

yang

mengakibatkan

pembebanan

anggaran. Belanja pemeliharaan merupakan salah satu rekening obyek belanja dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2010) belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja pemeliharaan yang merupakan bagian dari belanja barang adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi antara lain: pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan 9 Universitas Sumatera Utara

bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi ke dalam belanja modal dan masuk ke dalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap dan diberikan penjelasan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. 2.1.2. Nilai Aset Tetap Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2010) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas

bulan

untuk

digunakan

dalam

kegiatan

pemerintah

atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.


Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara dan rambu-rambu. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan yang terdapat dalam neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud akan dimasukkan dalam akun tanah. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan


dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Halim (2007), Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diproleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai dan biaya yang dapat diukur dengan andal. Dengan kata lalin, aset diakui pada saat diterima kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: 1.

Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;

2.

Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

3.

Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

4.

Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset

tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai sifat dan karakteristik aset tersebut.


Berdasarkan

uraian

di

atas,

barang

milik

daerah

dapat

dikelompokkan sebagai aset tetap hanya bila diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan. Barang milik daerah dengan kondisi yang rusak berat sehingga tidak siap digunakan atau dimanfaatkan, tidak dapat dikelompokkan sebagai aset tetap. Barang milik daerah yang rusak berat akan kelompokkan sebagai aset lainnya bila aset tersebut belum dihapuskan. 2.1.3. Pendapatan Asli Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari: 1.

Pajak daerah;

2.

Retribusi daerah;

3.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

4.

Lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 disebutkan bahwa Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan


digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup: bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian

laba

atas

penyertaan

modal

pada

perusahaan

milik

pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan asli daerah yang diperoleh Pemerintah Daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian dan lain-lain.


Berdasarkan uraian di atas, dapat diuraikan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi asli daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang menjadi hak pemerintah yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya.

Pendapatan

asli

daerah

bertujuan

memberikan

kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. 2.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Menurut Permendagri Nomor 13 tahun 2006, “sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Selanjutnya pada Pasal 137 sampai dengan Pasal 153, SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: 1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; 2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan 3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.


Sejauh ini mekanisme penggunaan SiLPA bersifat pro dan kontra. Penggunaan SiLPA yang bersifat pro yaitu terhadap pengalokasian belanja modal. Kontra yang terjadi pada pengalokasian SiLPA terhadap belanja pegawai. Sebagian besar SiLPA disumbangkan ke belanja langsung berupa belanja modal yang secara langsung meyentuh kebutuhan masyarakat. Tetapi pada kenyataannya penggunaan dana SiLPA masuk ke belanja pegawai. SiLPA juga digunakan untuk permasalahan krusial yang sebelumnya sudah disetujui oleh pihak legislatif. Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemerintah daerah kota/kabupaten.

Pelampauan

target

SiLPA

yang

bersumber

dari

pelampauan target penerimaan daerah dan efisiensi sangat diharapkan. Sedangkan

yang

bersumber

dari

ditiadakannya

program/kegiatan

pembangunan terlebih dalam jumlah yang tidak wajar sangat merugikan masyakat. 2.1.5. Belanja Modal Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, “Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud”. Dengan kata lain


belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Halim (2007), “Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.” Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan akan menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan kebutuhan ekonomi. Menurut Erlina (2013), Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset (Permendagri 13 Tahun 2006). 2.1.6. Pengertian APBD Menurut

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

(KSAP,

2010),

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD memuat rencana pendapatan dan rencana belanja untuk satu tahun yang setiap tahunnya disusun oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan.


Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Halim (2007) mengemukakan bahwa suatu anggaran daerah termasuk APBD memiliki unsur unsur sebagai berikut: 1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; 2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan; 3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; dan 4. Periode anggaran biasanya satu tahun. Dengan demikian, APBD merupakan suatu rencana keuangan Pemerintah Daerah yang memuat anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan untuk satu periode tahun anggaran yang telah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan melalui peraturan daerah. Berdasarkan hal di atas, anggaran yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah tentu tidak akan bisa dilaksanakan kecuali terdapat ketetapan khusus yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengecualikannya.


2.2.

Tinjauan Penelitian Terdahulu Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Nilai Aset

Tetap, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Anggaran Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Modal yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini: Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu No.

Nama Penelitian

Judul Penelitian

Variabel Penelitian

1

Widiasa (2014)

“Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemeliharaan dalam realisasi Anggaran Pemerintah Daerah (study kasus Pemkab Buleleng)”

Variabel dependen: Belanja Pemeliharaan

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja pemeliharaan Karena Variabel hubungan korelasi yang independen: sangat kuat meskipum persentase rata rata Belanja Modal dan kenaikan tiap tahunnya Pendapatan lebih tinggi belanja Asli Daerah pemeliharaan, dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap belanja pemeliharaan. Dalam penelitian ini untuk periode tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012 ditemukan adanya pengaruh yang kuat, yang berarti bahwa pemerintah kabupaten buleleng sudah tidak terlalu bergantung bantuan transfer dari pusat dalam melakukan kegiatan belanja daerah dan sudah biasa melaksanakan otonomi daerah sepenuhnya 19 Universitas Sumatera Utara

2

Sembiring (2009)

3

Siswantor (2012)

karena pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten untuk tahun anggaran 2008 hingga 2012 cukup untuk membiayai kegiatan pemerintah kabupaten Buleleng tanpa harus menggunakan pendapatan asli daerah secara berlebihan. “Analisis Variabel 1. Belanja modal dan Pengaruh dependen : pendapatan asli daerah Belanja Modal Anggaran secara simultan dan mempunyai pengaruh Belanja Pendapatan belanja Pemeliharaan terhadap Asli Daerah pemeliharaan. Terhadap 2. Belanja modal dan Variabel Belanja independen : pendapatan asli daerah Pemeliharaan Belanja secara parsial Dalam Modal dan mempunyai pengaruh Realisasi Pendapatan terhadap belanja Anggaran Asli Daerah pemeliharaan, namun Pemerintahan belanja modal memiliki Kabupaten dan pengaruh yang lebih Kota di besar terhadap belanja Propinsi pemeliharaan. Sumatera Utara.” “Pengaruh Variabel Secara empiris Dana Alokasi Dependen: penelitian ini umum, Belanja membuktikan bahwa Pendapatan Modal besarnya alokasi belanja Asli Daerah, modal dipengaruhi oleh Sisa Lebih Variabel DAU, PAD, SiLPA dan Pembiayaan luas wilayah. Secara Independen: Anggaran dan Dana Alokasi parsial DAU tidak Luas Wilayah Umum, berpengaruh terhadap terhadap Pendapatan alokasi belanja modal Belanja Asli Daerah, sedangkan PAD, SiLPA Modal.” Sisa Lebih dan Luas Wilayah Pembiayaan berpengaruh. Anggaran dan Luas Wilayah


4.

Setiyani (2015)

“pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal studi empiris pada Kabupaten di Karesidenan Pati periode 2009-2013.”

Variabel Dependen : Belanja Modal

DAU mempunyai pengaruh secara signifikan tetrhadap belanja modal, PAD mempunyai pengaruh negatif dan signifikan Variabel Independen: terhadap belanja modal, Dana Alokasi SiLPA mempunyai Umum pengaruh signifikan (DAU), terhadap belanja modal, dan Luas Wilayah Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh (PAD), Sisa negatif dan signifikan Lebih terhadap belanja modal Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah.

5.

Jariyah (2014)

“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal (studi empiris pada Kabupaten/Kot a se-Jawa Tengah).”

Variabel Dependen : Belanja Modal Variabel Independen : Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran dan Luas Wilayah

Pertubuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dana alokasi umum secara individual berpengaruh terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah secara individual tidak berpengaruh terhadap belanja modal, SiLPA secara individual tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan luas wilayah secara individual tidak berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.


2.3.

Kerangka Konseptual Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penelliti

mengembangkan kerangka konsep penelitian yang akan diuji secara simultan dan parsial sebagaimana terlihat pada gambar 2.1.

Nilai Aset Tetap (X1)

Pendapatan Asli Daerah (X2)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3)

H1

H2

H3

H4

Anggaran Belanja Pemeliharaan (Y) H5

Belanja Modal (Z)

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Kecerdasan Nilai Aset Tetap (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3), sedangkan variabel dependen (Y) yang digunakan adalah Anggaran Belanja Pemeliharaan,

dan


menambah satu variabel lagi yaitu variabel moderating , yang digunakan dalam variabel moderating (Z) adalah Belanja Modal. Nilai aset tetap yang akan dipelihara yang dimiliki secara sah oleh Pemerintah

Daerah

tentu

seharusnya

mempengaruhi

anggaran

belanja

pemeliharaan dalam penyusunan APBD. Semakin besarnya nilai aset tetap yang akan dipelihara tentu berdampak pada semakin besarnya anggaran belanja pemeliharaan yang harus disediakan dalam APBD. Hal ini untuk menjaga agar aset tetap tersebut tetap terpelihara dan dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat Pendapatan

asli

daerah

akan

mempengaruhi

anggaran

belanja

pemeliharaan karena anggaran belanja pemeliharaan lebih banyak bersumber dari pendapatan asli daerah. Semakin besar jumlah anggaran pendapatan asli daerah akan berdampak pada semakin besarnya jumlah anggaran belanja pemeliharaan yang dianggarkan dalam APBD. Pendapatan asli daerah yang meningkat setiap tahunnya tentu menunjukkan semakin meningkatnya kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Sisa

lebih

pembiayaan

anggaran

(SiLPA)

diperkirakan

akan

mempengaruhi anggaran belanja pemeliharaan karena SiLPA akan dialokasikan kembali untuk pendanaan pada tahun berikutnya dan sebagian besar SiLPA akan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Semakin besar jumlah SiLPA akan berpengaruh pada semakin besarnya jumlah anggaran belanja pemeliharaan yang dianggarkan dalam APBD.


Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Semakin besar belanja modal tentunya akan berdampak pada semakin besarnya nilai aset tetap. Nilai aset tetap yang semakin besar maka akan berdampak pada semakin besarnya anggaran belanja pemeliharaan yang harus disediakan di APBD. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) dan sisa lebih pembiayaan angggaran (SiLPA) yang besar akan berpengaruh pada peningkatan anggaran belanja pemeliharaan yang akan dianggarkan dalam APBD. 2.4.

Hipotesis Penelitian Hipotesis menurut Erlina (2011) adalah preposisi yang dirumuskan dengan

maksud untuk diuji secara empiris.

Preposisi merupakan ungkapan satu

pernyataan yang dipercaya, disangkal, atau diuji kebenarannya menegnai konsep atau konstruk yang menejelaskn atau mempredisksi fenomena-fenomena. Hipotesi merupakan penjelasan sementara tentang prilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Berdasarkan hal di atas, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut: H1: Nilai aset tetap berpengaruh secara parsial terhadap anggaran belanja pemeliharaan. H2: Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap anggran belanja pemeliharaan. H3: Sisa lebih pembiayaan anggaran secara parsial berpengaruh terhadap anggaran belanja pemeliharaan. 24 Universitas Sumatera Utara

H4: Nilai aset tetap, Pendapatan asli daerah dan Sisa lebih pembiayaan anggaran secara simultan berpengaruh terhadap anggaran belanja pemeliharaan. H5: Belanja modal memoderasi pengaruh nilai aset tetap, pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan Anggaran terhadap anggaran belanja pemeliharaan.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA Anggaran Belanja Pemeliharaan

Recommend Documents