BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja puskesmas,

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Posyandu 2.1.1 Defenisi Posyandu Pelayanan kesehatan terpadu (yandu) adalah suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja puskesmas, Tempat pelaksanaan pelayanan program terpadu di balai dusun, balai kelurahan, RW dan sebagainya disebut dengan Pos pelayanan terpadu (Posyandu). Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di posyandu adalah KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), KB (Keluarga Berencana), P2M (Pemberantasan Penyakit Menular dengan Imunisasi dan penanggulangan diare), Gizi (penimbangan balita). Sasaran penduduk yandu adalah ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur (PUS), dan balita (Muninjaya, 2004). Program yandu merupakan strategi jangka panjang untuk menurunkan angka kematian bayi (Infant Mortality Rate-IMR), angka kelahiran bayi (Birth Rate-BR), dan angka kematian ibu (Maternal Mortality Rate-MMR). Turunnya IMR, BR, dan MMR di suatu wilayah merupakan standar keberhasilan pelaksanaan program terpadu di wilayah tersebut. Untuk mempercepat penurunan IMR, BR, dan MMR tersebut, secara nasional diperlukan tumbuhnya peran serta masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan posyandu karena posyandu adalah milik masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan

7

Universitas Sumatera Utara

8

masyarakat. Untuk mengembangkan peran serta masyarakat di posyandu dapat dilakukan dengan penerapan asas-asas manajemen kesehatan. Peningkatan peran serta masyarakat diukur dengan menggunakan analisis cakupan program yandu dibandingkan dengan target kegiatan masing- masing program tersebut (Muninjaya, 2004). Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Penjelasan yang dimaksud dengan nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini yaitu dalam peningkat mutu manusia masa yang akan datang dan akibat dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia ada 3 aspek intervensi yaitu : (Sembiring, 2004). Pertama adalah pembinaan kelangsungan hidup anak (Child Survival) yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan hidup anak sejak janin dalam kandungan ibu sampai usia balita Sedangkan, kedua merupakan Pembinaan perkembangan anak (Child Development) yang ditujukan untuk membina tumbuh/kembang anak secara sempurna, baik fisik maupun mental sehingga siap menjadi tenaga kerja

tangguh.

Selanjutnya

ketiga

Pembinaan

kemampuan

kerja

(Employment) yang dimaksud untuk memberikan kesempatan berkarya dan berkreasi dalam pembangunan bangsa dan negara.


9

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi revitalisasi Posyandu yaitu Pelatihan dan dukungan. Pelatihan adalah suatu upaya kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan teknis dan dedikasi kader posyandu. Memperluas sistem posyandu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di hari buka dan kunjungan rumah. Serta menciptakan iklim kondusif untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan pemenuhan sarana, prasarana, pelaporan dan pendataan kerja posyandu (Nilawati, 2008). Pelatihan kader bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sekaligus dedikasi kader agar timbul kepercayaan diri untuk dapat melaksanakan tugas sebagai kader dalam melayani masyarakat, baik di Posyandu maupun pada saat melakukan kunjungan rumah. Materi dalam pelatihan kader dititik beratkan pada keterampilan teknis menyusun rencana kerja kegiatan di Posyandu, cara menghitung kelompok sasaran yang menjadi tanggung jawab Posyandu, cara menimbang, menilai pertumbuhan anak, cara menyiapkan kegiatan pelayanan sesuai kebutuhan anak dan ibu, menyiapkan peragaan cara pemberian makanan pendamping ASI dan PMT untuk anak yang pertumbuhannya tidak cukup sebagaimana pertambahan umurnya dan anak yang berat badannya tidak naik, memantau perkembangan ibu hamil dan ibu menyusui, dan sebagainya (Depdagri RI, 2001). Agar pelatihan kader dapat berjalan efektif, maka diperlukan unsur pelatih kader yang mampu dan berdedikasi dalam memberikan materi pelatihan

secara

efektif

dan

berkesinambungan,

yakni

melalui


10

pendampingan

dan

bimbingan.

Pelatihan

kader

diberikan

secara

berkelanjutan berupa pelatihan dasar dan berjenjang yang berpedoman pada modul pelatihan kader (Depdagri RI, 2001). Dukungan dalam Pemanfaatan pelayanan kesehatan di posyandu oleh masyarakat sangat ditentukan oleh peran kader sebagai motor penggerak yang mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat (TOMA) dan petugas kesehatan. Hal tersebut dikarenakan salah satu tugas utama kader adalah menggerakkan masyarakat untuk datang ke posyandu. Dukungan tokoh masyarakat (kepala desa) kepada kader posyandu sangat penting, hal ini disebabkan karena tokoh masya rakat tersebut merupakan tokoh yang paling disegani dan yang paling berpengaruh di wilayah tersebut. Dukungan dan anjuran dari tokoh masyarakat merupakan salah satu bentuk motivasi dan semangat bagi kader posyandu dalam menjalankan tugasnya dalam kegiatan posyandu (Sucipto, 2009). Peran puskesmas atau petugas kesehatan dalam kegiatan posyandu adalah sebagai fasilitator dan lebih memberdayakan masyarakat dalam kegiatan posyandu. Kegiatan posyandu dikatakan meningkat jika peran serta masyarakat semakin tinggi yang terwujud dalam cakupan program kesehatan seperti penimbangan, pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi, pemeriksaan ibu hamil dan KB yang meningkat. Menurut Sucipto, (2009) Bentuk dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan terhadap kegiatan posyandu adalah 1) Dukungan petugas kesehatan terhadap pelaksanaan posyandu yaitu a. Memberikan pelayanan kesehatan


11

dasar kepada masyarakat, b. Memberikan imunisasi pada bayi dan Wanita Usia Subur, c. Menyediakan mobil ambulan untuk merujuk pasien, d. Menyediakan leafled atau buku untuk materi penyuluhan kesehatan, e. Membantu membuat rencana tindak lanjut kegiatan posyandu. 2) Dukungan petugas kesehatan terhadap individu kader posyandu yaitu a. Selalu datang tepat waktu, b. Pemberian pelatihan kepada kader posyandu, c. Pemberian pengobatan rawat jalan gratis di posyandu kepada kader posyandu dan keluarganya, d. Pemberian seragam. Sebagai unit pelayanan yang berbasis masyarakat, Posyandu perlu mendapat dukungan luas dari masyarakat melalui peran sertanya agar kegiatan Posyandu dapat berkelanjutan dan jangkauannya meluas sesuai kebutuhan kelompok sasaran yang dilayaninya (Depdagri RI, 2001). Peningkatan peran serta masyarakat untuk mendukung kegiatan Posyandu dapat dilakukan melalui 1). Pembentukan suatu lembaga atau unit pengelola Posyandu didesa yang anggotanya dipilih dari masyarakat, dengan tugas untuk mengelola secara professional penyelenggaraan Posyandu, termasuk memperhatikan

masalah

ketenagaan,

sarana

dan

pembiayaan

bagi

kelangsungan Posyandu yang bersumber dari masyarakat. 2). Pemberian penghargaan kepada kader berupa dana hibah atau pinjaman modal usaha bagi kader yang kinerjanya baik sebagai suatu perangsang agar terus tekun dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dimasukan pula sebagai upaya pemberdayaan ekonomi kader. 3). Pemberian bantuan pembiayaan untuk penyelenggaraan Posyandu yang bersumber dari dana masyarakat, seperti


12

zakat dan sumbangan keagamaan yang sejenis, maupun pemberian bantuan sarana dasar untuk pelaksanaan fungsi pokok Posyandu. 4). Pemberian bimbingan dalam rangka pengelolaan Posyandu maupun kegiatan langsung berupa pelayanan seperti konseling dan rujukan yang dapat meningkatkan mutu Posyandu secara menyeluruh. 5). Kemitraan yang dapat diwujudkan dengan cara membentuk dan memperkua t jejaring antar dan atau beberapa Posyandu yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi kemasyarakatan, baik yang berada dalam satu desa atau sebutan lain, ataupun pada wilayah yang lebih luas. Dalam kemitraan, inti kegiatannya dapat berupa pelayanan langsung maupun bentuk lainnya yang berkaitan dengan peningkatan fungsi Posyandu, seperti pelatihan, orientasi, temu kerja, temu konsultasi, sarasehan, supervisi, dan evaluasi serta penggerakan peran serta masyarakat agar memperhatikan Posyandu sebagai unit pelayanan yang membantu keluarga dalam pengembangan kualitas generasi masa depan.

2.1.2

Pengorganisasian Posyandu

Sebagai unit yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat dan bersifat sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat terutama ibu dan anak, maka organisasi Posyandu sesungguhnya bersifat organisasi fungsional yang dipimpin oleh seorang Pimpinan/Penanggungjawab dan dibantu oleh para pelaksana pelayanan yang terdiri dari kader Posyandu sebanyak 4-5 orang. Agar Posyandu dapat dikelola secara baik, perlu dukungan tenaga administrasi yang bertugas mengadministrasikan kegiatan


13

Posyandu. kemudian dari beberapa Posyandu yang ada di suatu wilayah (Kelurahan/Desa atau dengan sebutan lain) selayaknya dikelola oleh suatu unit/kelompok (nama lain) Pengelola Posyandu yang keanggotaannya dipilih dari kalangan masyarakat setempat. Unit Pengelola Posyandu ini dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari para anggota (Depdagri RI, 2001). Bentuk susunan organisasi Unit Pengelola Posyandu di Desa, ditetapkan melalui kesepakatan dari para anggota Pengelola Posyandu. Tugas dan tanggung jawab masing- masing unsur pada setiap kepengurusan juga disepakati dalam unit/kelompok Pengelola Posyandu bersama masyarakat setempat. Namun pada hakekatnya susunan kepengurusan itu sifatnya fleksibel, tergantung pada kondisi setempat. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di desa, unit Pengelola Posyandu mempunyai kewajiban melaporkan keberadaannya kepada Kepala Desa/Lurah. Oleh karena itu Kepala Desa/Lurah berkewajiban pula untuk membina keberadaan unit Pengelola Posyandu, karena kegiatan Posyandu yang dikelola oleh masyarakat itu pada dasarnya adalah untuk kepentingan kemajuan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dini di daerahnya, yang berarti sebagai suatu aset di desa (Depdagri RI, 2001).

2.1.3 Tujuan Penyelenggaraan Posyandu Penyelenggaraa Posyandu bertujuan untuk : Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu yaitu ibu Hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas. Selain itu adalah untuk membudayakan NKKBS


14

yang dikenal dengan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Meningkatkan

peran

serta

dan

kemampuan

masyarakat

untuk

mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB, serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk. Selanjutnya Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, dan Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Sembiring, 2004).

2.1.4 Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Pelaksanaan kegiatan Posyandu dilaksanakan sebulan sekali yang ditentukan oleh LKMD, Kader, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan serta petugas kesehatan dari KB. Pada hari buka Posyandu dilakukan pelayanan masyarakat dengan sistem 5 (lima) meja yaitu : Meja I : Pendaftaran, Meja II : Penimbangan, Meja III : Pengisian KMS, Meja IV : Penyuluhan perorangan berdasarkan KMS, dan Meja V : Pelayanan KB Kesehatan (Imunisasi, Pemberian vitamin A Dosis Tinggi berupa obat, tetes ke mulut tiap Februari dan Agustus, Pembagian pil atau kondom, Pengobatan ringan dan Kosultasi KB-Kesehatan). Petugas pada Meja I s/d IV dilaksanakan oleh kader PKK sedangkan Meja V merupakan meja pelayanan paramedis (Jurim, Bindes, perawat dan petugas KB). Sasaran Posyandu adalah Ibu dengan Bayi/Balita, Ibu hamil/ibu menyusui, dan WUS dan PUS. Peserta Posyandu mendapat pelayanan meliputi : 1) Kesehatan ibu dan anak : Pemberian pil tambah darah (ibu hamil), Pemberian vitamin A dosis tinggi ( bulan vitamin A pada bulan Februari dan Agustus), PMT, Imunisasi, dan Penimbangan balita rutin


15

perbulan sebagai pemantau kesehatan balita melalui pertambahan berat badan setiap bulan. Keberhasilan program terlihat melalui grafik pada kartu KMS setiap bulan. 2) Keluarga berencana, pembagian Pil KB dan Kondom 3) Pemberian Oralit dan pengobatan. 4) Penyuluhan kesehatan lingkungan dan penyuluhan pribadi sesuai permasalahan dilaksanakan oleh kader PKK melalui meja IV dengan materi dasar dari KMS balita dan ibu hamil. Keberhasilan Posyandu tergambar melalui cakupan SKDN yaitu S adalah Semua balita diwilayah kerja Posyandu. Sedangkan K adalah Semua balita yang memiliki KMS selanjutnya D adalah Balita yang ditimbang dan N adalah Balita yang naik berat badannya. Keberhasilan Posyandu berdasarkan dari Baik/kurangnya peran serta masyarakat, Berhasil tidaknya Program posyandu. Petugas pada Meja I s/d IV dilaksanakan oleh Kader PKK sedangkan meja V merupakan meja pelayanan para medis (Jurim, Bindes, Perawat dan Petugas KB) Pendanaan kegiatan Posyandu berasal dari swadaya masyarakat melalui gotong royong dengan kegiatan jimpitan beras dan hasil potensi desa lainnya serta sumbangan dari donatur yang tidak mengikat yang dihimpunan melalui kegiatan Dana Sehat (Sembiring, 2004).

2.1.5 Jenis posyandu Untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian posyandu diperlukan intervensi terhadap Posyandu Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama dan Posyandu Biru.


16

Posyandu Pratama merupakan Posyandu tingkat pratama adalah posyandu yang masih belum mantap, kegiatannya belum bisa rutin tiap bulan dan kader aktifnya terbatas. Keadaan ini dinilai ‘gawat’ sehingga intervensinya adalah pelatihan kader ulang. Artinya kader yang ada perlu ditambah dan dilakukan pelatihan dasar lagi. Posyandu madya (warna kuning)

merupakan

Posyandu

pada

tingkat

madya

sudah

dapat

melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih. Akan tetapi cakupan program utamanya (KB, KIA, Gizi, dan Imunisasi) masih rendah yaitu kurang dari 50%. Ini berarti, kelestarian posyandu sudah baik tetapi masih rendah cakupannya. Intervensi untuk posyandu madya terdiri dari Pelatihan Toma dengan modul eskalasi posyandu yang sekarang sudah dilengkapi dengan metoda simulasi dan Penggarapan dengan pendekatan PKMD (SMD dan MMD) untuk menentukan masalah dan mencari penyelesaiannya, termasuk menentukan program tambahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Posyandu purnama (warna hijau) merupakan Posyandu pada tingkat purnama adalah posyandu yang frekuensinya lebih dari 8 kali per tahun, rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih, dan cakupan 5 program utamanya (KB, KIA, Gizi dan Imunisasi) lebih dari 50%. Sudah ada program tambahan, bahkan mungkin sudah ada Dana Sehat yang masih sederhana. Intervensi pada posyandu di tingkat ini adalah Penggarapan dengan pendekatan PKMD untuk mengarahkan masyarakat menetukan sendiri pengembangan program di posyandu dan Pelatihan Dana Sehat, agar


17

di desa tersebut dapat tumbuh Dana Sehat yang kuat dengan cakupan anggota minimal 50% KK atau lebih. Selanjutnya Posyandu mandiri (warna biru) merupakan Posyandu yang sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur dengan cakupan 5 program utama yang sudah bagus, ada program tambahan dan Dana Sehat telah menjangkau lebih dari 50% kepala keluarga. Intervensinya adalah pembinaan Dana Sehat, yaitu diarahkan agar Dana Sehat tersebut menggunakan prinsip JPKM 2.1.6 Struktur Struktur adalah merupakan suatu titik organisasi posyandu untuk mengendalikan atau membedakan bagian yang satu dengan bagian yang lain, kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain yang akan memudahkan

organisasi

dalam

mengendalikan

perilaku

para

karyawan/petani. Artinya para pegawai tidak mampu membuat pilihan yang mutlak dan bebas dalam melakukan sesuatu pekerjaan dan cara mengerjakannya. Struktur juga sangat mempengaruhi perilaku dan fungsi kegiatan di dalam organisasi. Untuk dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi diperlukan keputusan yang sarat dengan mendesain struktur organisasi, isi dari keputusan sangat penting dipusatkan kepada pekerjaan individu bagaimana membagi tugas secara menyeluruh menjadi tugas yang lebih kecil secara berurutan, dan bagaimana membagi wewenang kepada pekerjaan (Nilawati, 2008).


18

Untuk mendukung kegiatan Posyand u sebagai wahana yang memberi pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini, perlu dibentuk institusi Pembina Posyandu yang berfungsi memfasilitasi, membina, memantau dan mengevaluasi kegiatan Posyandu sesuai kebutuhan. Institusi tersebut mempunyai struktur seperti Pokjanal Posyandu yang berada di Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat. Bila Pokjanal Posyandu di daerah masih berfungsi, maka diharapkan dapat memanfaatkan keberadaan organisasi tersebut sebagai institusi Pembina Posyandu yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil dinas/instansi/lembaga terkait dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepedulian terhadap kegiatan pelayanan masyarakat di Posyandu (Depdagri RI, 2001). Dalam melaksanakan tugasnya, institus i Pembina Posyandu tersebut dipimpin oleh seorang Ketua, yang dibantu oleh beberapa anggota yang mewakili instansi- instansi dan unsur yang terlibat dalam Posyandu. Susunan organisasi institusi Pembina Posyandu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing- masing. Namun dengan tidak bermaksud untuk menyeragamkan bentuk susunan organisasi dan tata kerja institusi Pembina Posyandu seyogyanya untuk mencegah kerancuan perlu ada uraian peran masing- masing unsur dinas/instansi/lembaga yang terkait dalam pembinaan Posyandu, misalnya Dinas/Badan/Kantor PMD/Bina Pemberdayaan Masyarakat : berperan dalam fungsi koordinasi penyelenggaraan pembinaan, penggerakan dan pengembangan masyarakat,


19

pengembangan metode pendampingan masyarakat, teknis advokasi, dan sebagainya, Dinas Kesehatan berperan dalam membantu pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan seperti pengadaan alat timbangan, distribusi KMS, dis tribusi obat-obatan dan vitamin serta dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan, BKKBN/PLKB : berperan dalam pelayanan kontrasepsi, penyuluhan, penggerakan peran serta masyarakat dan sebagainya, BAPPEDA : berperan dalam perencanaan umum dan evaluasi, TP-PKK : berperan dalam pendayagunaan Kader, motivasi masyarakat, penyuluhan dan bimbingan teknis, dan sebagainya, Dinas Pendidikan, LSM dan sebagainya : berperan dalam mendukung teknis operasional Posyandu (Depdagri RI, 2001). Tugas dan fungsi institusi Pembina Posyandu secara keseluruhan ialah mendukung kelangsungan Posyandu sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat khususnya dari kelmpok paling rentan Ibu dan Anak. Secara Nasional, kelembagaan sejenis yang berperan dalam mengkoordinasikan kegia tan lintas sektoral dan lintas program yang mendukung kegiatan Posyandu tetap diperlukan. Fungsi tersebut pada hakekatnya dapat dilakukan oleh Pokjanal Posyandu yang selama ini melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pemantauan serta evaluasi kegiatan Revitalisasi Posyandu dan jika masih dianggap relevan keberadaannya dapat dimanfaatkan atau membuat Kelompok Kerja baru sesuai dengan kondisi daerah (Depdagri RI, 2001).


20

2.2

Konsep Kader Kesehatan 2.2.1 Pengertian Kader Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kegiatan di Posyandu, dimana anggotanya berasal dari masyarakat, dipilih oleh masyarakat itu sendiri dan bekerjasama secara sukarela. Secara umum istilah kader kesehatan yaitu kader yang dipilih oleh masyarakat tadi menjadi penyelenggara Posyandu. Banyak para ahli mengemukakan mengenai pengertian tentang kader kesehatan antara lain: L. A. Gunawan memberikan batasan tentang kader kesehatan “kader kesehatan dinamakan juga promotor kesehtan desa (prokes) adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh dari masyarakat dan bertugas mengembangkan masyarakat”. Direktorat bina peran serta masyarakat Depkes RI me mberikan batasan kader “Kader adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan dapat bekerja secara sukarela” (Zulkifli, 2003). 2.2.2 Persyaratan Menjadi Kader Proses pemilihan kader hendaknya melalui musyawarah melalui masyarakat dan para pamong desa harus juga mendukung, Persyaratan Umum yang harus di pertimbangkan untuk pemilihan kader antara lain Dapat baca, tulis dengan bahasa indonesia, Secara fisik dapat melaksanakan tugas sebagai kader, Mempunyai penghasilan sendiri, Aktif dalam kegiatan sosial maupun pembangunan desanya, Di kenal masyarakat dan dapat bekerja sama dengan masyarakat, Berwibawa, Sanggup membina paling


21

sedikit 10 Kepala Keluarga untuk meningkatkan keadaan kesehatan keluarga. Pendapat lain yang di kemukakan oleh Dr. Ida Bagus, mengenai persyaratan menjadi seorang kader antara lain Berdasar dari keluarga setempat, Tinggal di desa tersebut, Tidak sering meninggalkan tempat untuk waktu yang lama, diterima oleh masyarakat setempat, Masih cukup waktu bekerja untuk masyarakat di samping mencari nafkah, Dari persyaratan diatas dapat disimpulkan bahwa kriteria pemiilihan kader kesehtan antara lain adalah sanggup bekerja secara sukarela, mendapat kepercayaan dari masyarakat, mempunya kredibilitas yang baik dimana prilakunya menjadi panutan masyarakat, memiliki jiwa pengabdian yang tinggi, mempunyai penghasilan yang tetap, pandai baca tulis, dan sanggup membina masyarakat. 2.2.3 Peran Kader Kader

kesehatan

mempunyai

peran

besar

dalam

upaya

meningkatkan kemampuan masyarakat menolong dirinya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, kader juga berperan dalam pembinaan masyarakat di bidang kesehatan melalui kegiatan yang dilakukuan, Merencanakan kegiatan, antara lain menyiapkan dan melaksanakan sur vei mawas diri, membahas hasil survei, menyajikan dalam MMD, menentukan masalah dan kebutuhan kesehatan masyarakat desa, menentukan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan bersama masyarakat, membahas pembagian tugas menurut jadwal kerja, Melakukan komunikasi, informasi


22

dan motivasi wawan muka (kunjungan), alat peraga dan percontohan, Menggerakkan masyarakat dan mendorong masyarakat untuk gotong ronyong, memberikan informasi dan mengadakan kesepakatan kegiatan apa yang akan dilaksanakan dan lain- lain, Memberikan pelayanan yaitu Membagi obat, membantu mengumpulkan bahan pemeriksaan, mengawasi pendatang didesanya dan melapor, memberikan pertolongan pemantauan penyakit, memberikan pertolongan pada kecelakaan dan lainnya, Melakukan pencatatan yaitu: Keluarga Berencana atau jumlah Pasangan Usia Subur, jumlah peserta aktif dsb, KIA : jumlah ibu hamil, vitamin A yang dibagikan dan sebagainya, Imunisasi : jumlah imunisasi TT bagi ibu hamil dan jumlah bayi dan balita yang diimunisasikan, Gizi: jumlah bayi yang ada, mempunyai KMS, balita yang ditimbang dan yang naik timbangan, Diare : jumlah oralit yang dibagikan, penderita yang ditemukan dan dirujuk melakukan pembinaan mengenai lima program keterpaduan KB-kesehatan dan upanya kesehatan lainnya, Keluarga binaan yang masing- masing untuk berjumlah 10-20 Kepala Keluarga atau diserahkan dengan kader setempat, hal ini dilakukan dengan memberikan informasi tentang upanya kesehatan dilaksanakan, Melakukan kunjungan rumah kepada masyarakat terutama keluarga binaan, Melakukan pertemuan kelompok.


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja puskesmas,

Recommend Documents