BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 tahun 2014). Selanjutnya disebutkan bahwa Puskesmas Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat, untuk itu Puskesmas

menyelenggarakan

fungsi

;

penyelenggaraan

Usaha

Kesehatan

Masyarakat (UKM) serta Usaha Kesehatan Perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

2.2.

Fungsi Puskesmas Adapun fungsi puskesmas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 75 tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM)

tingkat pertama di

wilayah kerjanya, dimana dalam hal ini puskesmas berwenang untuk melakukan : a.

Melaksanakan

perencanaan

berdasarkan

analisis

masalah

kesehatan

masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan.

Universitas Sumatera Utara

b.

Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan

c.

Melaksanakan

komunikasi,

informasi,

edukasi,

dan

pemberdayaan

masyarakat dalam bidang kesehatan d.

Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait

e.

Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat

f.

Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas

g.

Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan

h.

Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan

i.

Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

2.

Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya, dimana dalam hal ini puskesmas berwenang untuk melakukan : a.

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu

b.

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif


c.

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat

d.

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung

e.

Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi

f.

Melaksanakan rekam medis

g.

Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan

h.

Melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan

i.

Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan

j.

Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

3.

Sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan

2.3 Manajemen Puskesmas Departemen Kesehatan RI 2006 melalui bukunya Pedoman Manajemen Puskesmas menyebutkan bahwa

ada 3 hal yang menjadi instrumen manajemen

Puskesmas yakni : 1. Perencanaan tingkat Puskesmas ; yakni proses penyusunan rencana kegiatan Puskesmas pada tahun yang akan datang yang dilakukan secara sistematis untuk


mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Perencanaan tersebut mencakup semua kegiatan yang termasuk dalam Upaya Kesehatan Wajib, Upaya Kesehatan Pengembangan dan Upaya Kesehatan Penunjang. 2. Lokakarya Mini Puskesmas ; yakni pertemuan yang berupaya untuk penggalangan dan pemantauan terhadap berbagai kegiatan Puskesmas dengan melibatkan kerjasama dan lintas sektor dan program guna diperolehnya dukungan. Lokakarya mini yang dilakukan berupa bulanan dan tiga bulanan atau lintas sektor. 3. Penilaian Kinerja Puskesmas ; yakni upaya untuk melakukan penilaian hasil kerja atau prestasi puskesmas, dimana pelaksanaannya dimulai dari tingkat Puskesmas sebagai instrumen mawas diri karena setiap Puskesmas melakukan penilaian kinerjanya secara mandiri, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi hasilnya. Aspek yang dinilai meliputi hasil pencapaian cakupan dan manajemen kegiatan termasuk mutu pelayanan (khusus bagi Puskesmas yang telah mengembangkan mutu pelayanan) atas perhitungan seluruh Puskesmas.

2.4. Konsep Rujukan Menurut Ekasriwulandari dalam Muchtar (1977), rujukan adalah suatu pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah kebidanan yang


timbul baik secara vertikal (satu unit ke unit yang lebih lengkap/ rumah sakit) untuk horizontal dari bagian lain dalam satu unit). Adapun yang menjadi dasar hukum rujukan adalah sebagai berikut : 1. Undang - Undang SJSN no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. Undang - Undang Kesehatan no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang - Undang no. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Undang - Undang no. 24 tahun 2011 tentang BPJS 5. Peraturan Menteri Kesehatan no. 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Perorangan Adapun alasan umum mengapa dilakukannya rujukan adalah : a. Fasyankes bersangkutan mengalami keterbatasan sumber daya, kompetensi, dan kewenangan untuk mengatasi suatu kondisi,

baik yang sifatnya sementara

ataupun menetap. b. Pasien tertentu membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik/sub spesialistik, termasuk diantaranya kasus dengan kondisi emergensi c. Pasien membutuhkan pelayanan rawat inap dan penatalaksanaan selanjutnya yang tidak tersedia di fasyankes bersangkutan d. Untuk melayani pasien tertentu,

dibutuhkan peralatan diagnostik dan atau

terapetik, sementara di fasyankes bersangkutan tidak tersedia


2.4.1. Sistem Rujukan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan menyebutkan bahwa sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. Rujukan vertikal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan, dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya. Rujukan vertikal dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi dapat dilakukan apabila : a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik b. Perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan. Rujukan horizontal merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan. Rujukan horizontal dilakukan apabila perujuk tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan yang sifatnya sementara atau menetap. Disebutkan juga bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, pemerataan dan peningkatan efektifitas pelayanan kesehatan, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan pasien.


Tujuan diadakannya sistem rujukan tersebut di atas adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya kemampuan fasilitas pelayanan Kesehatanperseorangan tingkat pertama. b. Tertatanya alur pelayanan Kesehatan perseorangan tingkatpertama, dua dan ketiga secara berkesinambungan. c. Meningkatnya akses dan cakupan pelayanan Kesehatan perseorangan secara merata dan menyeluruh (universal coverage). d. Menjamin terselenggaranya pelayanan Kesehatan perseoranganmencapai MDGs. e. Kepastian hukum bagi Fasyankes dalam memberikan pelayanan Kesehatan yang bermutu. Adapun tata cara pelaksanaan sistem rujukan tersebut adalah : 1. Tata laksanan sistem rujukan pada faskyankes tingkat pertama. 2. Tata laksana sistem rujukan pada faskyankes tingkat kedua 3. Tata laksana sistem rujukan pada faskyankes tingkat ketiga 4. Pelayan pada pasien meninggal 5. Rujukan spesimen dan penunjang diagnostik lainnya 6. Rujukan pengetahuan dan tenaga ahli/dokter spesialis 7. Rujukan horizontal

2.5. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN resmi diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2014 yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional


(SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepad a setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

2.6. Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional menyebutkan bahwa penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yakni berupa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Yang merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yakni berupa : a. Puskesmas atau yang setara b. Praktik dokter umum c. Praktik dokter gigi d. Klinik pratama atau yang setara


e. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara Adapun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) adalah : a. Klinik utama atau yang setara b. Rumah sakit umum c. Rumah sakit khusus Terkait dengan sistem rujukan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 tahun 2013 mengatur sebagai berikut : 1. Pasal 14; Pelayanan kesehatan bagi Peserta dilaksanakan secara berjenjang sesuai kebutuhan medis dimulai dari Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. 2. Pasal 15 : 1) Dalam hal Peserta memerlukan Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas indikasi medis, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan Sistem Rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama. 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, pertimbangan geografis, dan pertimbangan ketersediaan


fasilitas. Berdasarkan Permenkes no. 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer ada sebanyak 144 daftar penyakit yang harus tuntas ditangani oleh Puskesmas (FKTP) namun kenyataanya tidak semuanya Puskesmas/Klinik (FKTP) mampu untuk menanganinya, ada beberapa penyakit yang memang harus ditangani oleh Rumah Sakit karena kurangnya sarana dan prasana penunjang untuk melakukan tindakan medis di Puskesmas tersebut sehingga mengakibatkan tindakan rujukan pun tidak dapat terhindari.

2.7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah berdasarkan pada UURI Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UURI Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat selama 6 (enam) bulan.


2.8. Puskesmas di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Berdasarkan Perpres No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pelayanan promotif dan preventif yang diberikan Puskesmas meliputi: 1. Penyuluhan kesehatan perorangan 2. Penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat 3. Imunisasi dasar a. Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B(DPTHB), Polio, dan Campak. 4. Keluarga Berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerjasama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. 5. Skrining kesehatan, diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko

penyakitdan

mencegah

dampak

lanjutan

dari

risiko

penyakit

tertentu.Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri 6. Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Sedangkan pelayanan kuratif dan rehabilitative yang diberikan meliputi : 1.

Administrasi pelayanan.

2.

Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis

3.

Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif


4.

Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

5.

Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis

6.

Pemeriksaan penunjang diagnostic laboratorium tingkat pertama.

7.

Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi

2.9. Teori Mutu 2.9.1. Pengertian Mutu Menurut kamus bahasa Indonesia, mutu atau kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu ; kadar, derajat atau taraf kepandaian, kecakapan dan sebagainya. Terjemahan mutu pada kamus Oxford yakni “the standard of something as measured against other thing of a similar kind” diartikan secara bebas yakni mutu atau kualitas adalah standar sesuatu sebagai pengukur yang membedakan suatu benda dengan yang lainnya. Engkoswara dan Aan Komariah (2010) dalam buku Administrasi Pendidikan menyebutkan mutu adalah barang atau jasa yang memiliki nilai sangat bagus dan berharga. Secara fisik barang yang bermutu dicerminkan dengan kata-kata baik, indah, benar, istimewa, dan lain sebagainya. Dalam sebuah organisasi nonprofit biasanya mutu dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan oleh seseorang atau sebuah organisasi sehingga pelanggang merasa puas, tanpa adanya keluhan atas pelayanan yang didapat dari organisasi tersebut. Setiap orang dapat mengartikan mutu sesuai persepsi masing-masing. Hal ini dikarenakan mutu belum memiliki arti yang tetap sehingga para pakar masih


mengartikan mutu sesuai persepsi dan bidangnya. Berikut merupakan beberapa pengertian mutu berdasarkan kriteria yang berbeda-beda: 1. Melebihi dari yang dibayangkan atau diinginkan 2. Kesesuaian antara keinginan dan kenyataan pelayanan 3. Sangat cocok dalam pemakaian 4. Selalu dalam perbaikan dan penyempurnaan terus menerus 5. Dari awal tidak ada kesalahan 6. Membanggakan dan membahagiakan pelanggan 7. Tidak ada cacat atau rusak Selanjutnya Prawirosentono S. (2004) dalam Engkoswara dan Aan Komariah (2010) menyebutkan defenisi mutu dari beberapa ahli yakni : 1. Joseph Juran, memiliki pendapat bahwa quality is fitness for use. Secara bebas mutu di sini diartikan sebagai kesesuaian atau enaknya barang itu digunakan atau mutu produk. Pengertian yang dikemukakan merupakan definisi mutu dalam arti sempit dari segi konsumen atau pelanggan. Ditinjau dari pandangan produsen, mutu merupakan kata yang cukup rumit untuk didefinisikan karena mutu dari segi produsen bergantung pada beberapa hal berikut : merancang, memproduksi, mengirimkan atau menyerahkan barang kepada konsumen, pelayanan pada konsumen, dan penggunaan barang (jasa) tersebut oleh konsumen. Dalam pengertian yang lebih luas, Juran mengartikan mutu sebagai kinerja organisasi secara keseluruhan yang difokuskan secara sinergi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Di sinilah mutu dipersepsikan sebagai Total Quality Management.


2. Philip B. Crosby mendefinisikan mutu sebagai kesesuaian dengan apa yang disyaratkan atau distandarkan (Conformance to requirement). Secara sederhana sebuah produk dikatakan berkualitas apabila produk tersebut sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan yang meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Dari definisi ini, mutu itu diartikan sebagai kesesuaian dengan standar yang ada. 3. W. Edwards Deming menyatakan bahwa kualitas atau mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Dalam arti ini, mutu adalah apa saja yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kalau dillihat dari definisi di atas, keinginan konsumen yang selalu berubah-berubah akan memengaruhi mutu suatu produk sesuai dengan yang dikehendaki konsumen. Mutu di sini bukanlah hal yang tetap, melainkan hal yang selalu berubah-ubah mengikuti keinginan pelanggan. Definisi ini berbeda deangan yang dikemukakan Juran fitnees for use dan Crosby yang mengatakan mutu adalah conformance to requirements. 4. Armand V. Fiegenbaum, mendefinisikan mutu sebagai kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Suatu produk atau jasa dikatakan berkualitas apabila produk tersebut benar-benar membuat pelanggan puas. 5. Goetssch dan Davis, mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dari pengertian ini jelas sekali bahwa mutu itu merupakan hal yang dinamis karena berusaha untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan.


6. Edwar Sallis, mutu dipandang sebagai sebuah konsep yang absolut sekaligus relatif. Dalam artian absolut, mutu sama halnya dengan sifat baik, cantik, dan benar, merupakan suatu idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Sesuatu yang bermutu bagian dari standar yang sangat tinggi dan tidak dapat diungguli. Adapun mutu itu relatif dipandang sebagai sesuatu yang melekat pada sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Karena itu, produk atau layanan dianggap bermutu bukan karena ia mahal dan eksklusif, tetapi karena memiliki nilai, misalnya keaslian produk, wajar, dan pamiliar. 2.9.2. Karakteristik Barang atau Jasa Bermutu Untuk menegtahui suatu mutu perlu ditelaah karakteristik suatu barang atau produk yang ditawarkan. Produk harus jelas dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika suatu produk telah dinilai bagus, maka pelanggan akan menanyakan proses pembentukannya. Produk yang bermutu tentu tidak lepas dari proses yang tertata dan terkontrol dengan baik, dan proses yang bermutu memerlukan input yang baik dan lengkap (Engkoswara dan Aan Komariah, 2010). Gronroos dalam Ramhan (2012) menunjukkan ada 3 (tiga) kriteria pokok dalam menilai kualitas jasa, yaitu outcome-related, process related, dan image related criteria. Dari tiga kriteria tersebut dijabarkan menjadi enam unsur karakteristik jasa yang bermutu yaitu: 1. Professionalism and skills; menjadi kriteria utama suatu jasa bermutu. Para pelanggan percaya bahwa SDM penyedia jasa memiliki syarat profesionalisme dan keahlian yang mumpuni sekaligus dapat menghasilkan produk yang bermutu.


2. Attitude and behavior; sikap dan perilaku yang ditunjukkan personil penyedia jasa dalam melayani atau melaksanakan proses sangat empatik dan siap membantu pelanggan. 3. Accessibility and flexibility; proses dirancang secara fleksibel untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan akses. 4. Reliability and trustworthiness; reputasi baik dan selalu menjaga kepercayaan pelanggan membuat para pelanggan percaya dan yakin dengan apa yang diberikan penyedia jasa adalah suatu pelayanan yang bermutu. 5. Recovery; saat terjadi kesalahan atau kekeliruan, pelanggan tidak terlalu cemas dan khawatir karena mereka percaya penyedia jasa dapat membantu memecahkan masalahnya. 6. Reputation and credibility; image yang dibuat penyedia jasa adalah menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan. Edward Deming yang dikenal sebagai bapak “manajemen mutu”. Mengatakan bahwa untuk membangun mutu harus dilakukan perbaikan secara terus menerus (cotinuous quality improvement). Siklus dimulai sejak adanya gagasan tentang suatu produk, pengembangan produk, proses produksi, distribusi kepada pelanggan, sampai mendapatkan umpan balik dari pelanggan yang menjadi inspirasi untuk menciptakan produk baru atau meningkatkan mutu produk sebelumnya. Konsep Deming tentang langkah-langkah strategis perbaikan mutu secara terus menerus disebut Deming sebagai The Deming Cycle, yang terdiri dari Plan, Do, Control, dan Action (PDCA).


Sistem menajemen itu direalisasikan dengan 14 poin prinsip manajemen Deming, yaitu: 1. Ciptakan tujuan yang mantap demi perbaikan produk dan jasa, dengan tujuan menjadi lebih kompetetif dan tetap dalam bisnis serta memberikan lapangan kerja. 2. Adopsi filosofi baru. Bahwa lingkungan selalu berubah dan berimplikasi pada perubahan organisasi dan menjadi tanggungjawab pemimpin untuk menjadi pelopor pembaharuan. 3. Hentikan ketergantungan pada inspeksi masal untuk memperoleh mutu. 4. Akhiri kebiasaan bisnis hanya berdasarkan harga, sebaliknya minimumkan biaya total. 5. Perbaiki sistem produksi dan jasa secara konstan dan terus menerus hingga dapat mengurangi biaya. 6. Lembagakan metode pelatihan yang modern di tempat kerja. 7. Lembagakan

kepemimpinan

yang

mampu

menampilkan

perilaku

yang

mendorong staf bekerja lebih produktif. 8. Hilangkan rasa takut dalam bekerja sehingga setiap orang dapat bekerja secara efektif untuk organisasi. 9. Pecahkan hambatan di antara departemen. 10. Hilangkan slogan, ketergesa-gesaan, dan target untuk mencapai “nol kesalahan” dan tingkatkan produktivitas baru yang lebih tinggi. 11. Hilangkan kuota numerik, atau target target berupa angka. 12. Hilangkan hambatan pada kebanggaan terhadap keterampilan kerja. 13. Lembagakan program pendidikan dan pengembangan diri secara serius.


14. Lakukan tindakan untuk melakukan transformasi. Setiap orang dalam organisasi harus mentransformasikan butir-butir di atas. Sabrina dan Jeannie, (2013) menyebutkan dalam hasil riset mereka bahwa terdapat 6 (enam) sumber utama dimensi penting untuk mengukur pengalaman pasien terhadap Pelayanan Kesehatan Publik (Public Health Centre, PHC) yaitu: 1.

Akses (Access) : kemudahan akses terhadap kontak pertama, akomodasi serta kemudahan akses ekonomi

2.

Komunikasi Interpersonal (Interpersonal Communication) : Komunikasi secara umum, penuh rasa menghormati, berbagi info terhadap setiap keputusan dan pelayanan total terhadap semua orang.

3.

Kontinuitas dan Koordinasi (Continuity and Coordination) : Keberlansungan hubungan, Keberlangsung informasi, Koordinasi, manfaat dan fungsi tim kerja

4.

Layanan Komprehensif (Comprehensiveness of Service) : Jenis layanan yang disediakan, Promosi Kesehatan dan Pencegahan

5.

Kepercayaan (Trust)

6.

Laporan perkembangan pasien yang telah dirawat (Patient-Reported Impacts of Care) : Perkembangan aktif pasien ; Keselamatan pasien ; Rasa percaya dan keyakinan terhadap sistem pelayanan kesehatan publik (PHC) yang ada. Penulis melihat dan berpendapat bahwa keenam dimensi diatas merupakan

cara pikir dan pandang pasien dan masyarakat tentang prasyarat dan prakondisi perihal bagaimana Puskesmas sebaiknya dan seharusnya. Namun terkait dengan judul penelitian ini penulis melihat bahwa fasilitas layanan kesehatan telah ada dan


tersedia, baik FKTP dan FKTL. Penulis lebih melihat bahwa hal ini lebih menyangkut mutu serta perilaku masyarakatnya. 2.10. Landasan Teori Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 tahun 2014 menyebutkan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat.

Kecamatan

Sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggitingginya. Indikator Kecamatan Sehat yang ingin dicapai mencakup 4 indikator utama, yakni : 1. Lingkungan sehat 2. Perilaku sehat 3. Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta 4. Derajat kesehatan penduduk kecamatan. Sedangkan yang menjadi misi Puskesmas tersebut adalah sebagai berikut : 1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya


2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi masyarakat di wilayah kerjanya. 3. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas. 4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat bersertalingkungannya. Terkait dengan judul peneilitian yang akan dilakukan sangat erat kaitannya dan fungsi tugas, visi dan misi yang diemban oleh Puskesmas Kebun Lada Kota Binjai, yakni ini ingin mengetahui serta mendapatkan faktor-faktor apa saja yang menjadinya rujukan pasien BPJS dari Puskesmas Kebun Lada Kota Binjai ke rumah sakit lainnya di wilayah Kota Binjai. 2.11. Kerangka Berpikir Berdasarkan landasan teori yang telah ada maka kerangka berpikir untuk penelitian ini dapat ditunjukkan dalam skema berikut ini : Pengaruh Pengalaman Pasien Terhadap Rujukan di Puskesmas Kebun Lada Kota Binjai 1. Akses (Access) 2. Komunikasi interpersonal (Interpersonal Communication) 3. Kontinuitas dan Koordinasi (Continuity and Coordination) 4. Layanan Komprehensif

Tingginya Angka Rujukan Pasien BPJS

(Comprehensiveness of Service) 5. Kepercayaan (Trust) 6. Laporan Perkembangan Pasien yang Telah dirawat (Patient-Reported Impacts of Care)

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir


2.12. Fokus Penelitian Penetapan fokus penelitian pada penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk membatasi studi, yakni membatasi penggunaan teori hanya pada fokus masalah yang diteliti serta untuk memenuhi kriteria inklusi seperti perolehan data yang baru di lapangan. Peneliti akan memiliki panduan data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu dimasukkan. Penetapan fokus dapat dilakukan berdasarkan permasalahan penelitian (Sugiyono, 2010). Dengan mengacu pada permasalahan penelitian, maka peneliti mengarahkan fokus penelitian pada faktor-faktor penyebabterjadi rujukan pasien BPJS Puskesmas Kebun Lada Kota Binjai ke rumah sakit lainnya di wilayah Kota Binjai. yakni terfokus pada variabel layanan Puskesmas (Sabrina dan Jeanni, 2013) : 1. Akses (Access) : kemudahan akses terhadap kontak pertama, akomodasi serta kemudahan akses ekonomi 2. Komunikasi Interpersonal (Interpersonal Communication) : Komunikasi secara umum, penuh rasa menghormati, berbagi info terhadap setiap keputusan dan pelayanan total terhadap semua orang. 3. Kontinuitas dan Koordinasi (Continuity and Coordination) : Keberlansungan hubungan, Keberlangsung informasi, Koordinasi, manfaat dan fungsi tim kerja. 4. Layanan Komprehensif (Comprehensiveness of Service) : Jenis layanan yang disediakan, Promosi Kesehatan dan Pencegahan. 5. Kepercayaan (Trust).


6. Laporan perkembangan pasien yang telah dirawat (Patient-Reported Impacts of Care) : Perkembangan aktif pasien ; Keselamatan pasien ; Rasa percaya dan keyakinan terhadap sistem pelayanan kesehatan publik (PHC) yang ada.


BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA. kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri

Recommend Documents