BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dari segi materiil maupun spiritual . Untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan penerimaan Negara yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri . Negara akan di katakana mandiri apabila jumlah penerimaan dalam negeri itu besar tanpa meminjam uang ke luar negeri . Salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan negara ini menjadi negara yang mandir serta melakukan pembangunan skala nasional adalah dengan melakukan pemungutan terhadap masyarakat di Negara ini yaitu berupa Pajak Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat berguna untuk membiayai pengeluaran rutin maupun biaya pembangunan. Di Indonesia penerimaan negara dari segi pajak pada tahun 2009 itu mencapai 70 % yang dimana ini masuk kedalam APBN. Pajak ditetapkan di Negara Indonesia sejak tahun Negara ini merdeka pada tahun 1945 dimana nama institusi pertama kali itu adalah Departemen Keuangan Bahagian Padjak dan pada tahun 1950 nama institusi ini berubah menjadi Djawatan Padjak sehingga pada akhirnya nama institusi di tetapkan dan di ganti pada tahun 1966 menjadi Direktorat Jenderal Pajak , Pajak adalah suatu komponen yang sangat penting untuk perkembangan dan pembanguan buat kesejahteraan Negara ini . Pajak mempunyai arti khusus Di dalam pajak terdapat dua jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah yang dimana mempunyai arti yang berbeda tetapi mempunyai peran yang sama di
dalam Negara ini . Pajak pusat mempunyai arti pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat , pajak pusat ini sebagai penerimaan negara yang masuk ke dalam APBN , contohnya seperti PPh, PPN, PPn dan Bea Materai . Pajak daerah mempunyai arti pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah , pajak daerah tersebut merupakan penerimaan daerah yang masuk ke dalam APBD, contoh pajak daerah ada 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota . Maka dari itu pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam pembangunan skala nasional. Sehingga pemerintah daerah harus mengusahakan keuangan daerahnya sendiri yang diambil didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) disetiap periode. Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang bisa dikenakan ke masyarakat berdasarkan dari sumber penghasilan tersebut , namun dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang sangat potensial dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian suatu tujuan pembangunan nasional selain dari sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB ini sendiri mulai berlaku di Indonesia itu pada sejak diterbitkan Undang-undang No.12 tahun 1985 yang mencakup tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.12 Tahun 1994. PBB yang pada saat itu masuk kedalam pajak pusat yang pengelolaanya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, namun pada saat penagihannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian dengan munculnya Undang-undang No.28 tahun 2009 atas perubahan dari Undang-undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah maka PBB dijadikan pajak daerah yang dimulai aktif sejak tanggal 1 Januari 2013. PBB memberikan peranan yang cukup dalam pendapatan negara dilihat dari luasnya wilayah Indonesia serta padatnya penduduk di Indonesia. Namun disetiap pemerintah kabupaten.kota diberi target PBB yang berbeda – beda, sesuai dengan potensi pajak yang dimiliki oleh setiap kabupaten/kota. Target PBB dikelompokkan menjadi 5 yaitu : 1.
Kelompok 1
: Target PBB Rp 12 miliar/tahun
2.
Kelompok 2
: Target PBB Rp 13 miliar – 17 miliar/tahun
3.
Kelompok 3
: Target PBB Rp 18 miliar – 35 miliar/tahun
4.
Kelompok 4
: Target PBB Rp 36 miliar – 75 miliar/tahun
5.
Kelompok 5
: Target PBB diatas Rp 75 miliar/tahun
Sebagai kota yang berkembang dan padat penduduknya , kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota di Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008. Wilayah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang Selatan di bagi menjadi 6 kecamatan yaitu Serpong , Serpong Utara , Ciputat , Ciputat Timur , Pondok Aren , dan Pamulang . Di antara 6 kecamatan yang menarik adalah perkembangan dari 2 kecamatan yang masih dibilang satu nama yaitu Serpong dan Serpong Utara , Karena pembangunan terus meningkat pada 2 kecamatan ini bahkan menjadi pemukiman yang padat pun tak bisa di hindari , karena banyak pihak swasta yang berlomba untuk berbisnis di 2 kecamatan ini . Kecamatan Serpong Utara dahulu termasuk kedalam bagian Kecamatan Serpong.Kecamatan Serpong Utara adalah hasil dari pemekaran Kecamatan Serpong, Pusat Pemerintahan Serpong Utara terletak di komplek Villa Melati Mas Blok J. Kelurahan Pondok Jagung, peresmian kantor kecamatan dilakukan Bupati Kabupaten
Tangerang Ismet Iskandar tgl 28 Maret 2007 lalu. Upaya itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai 2 Kecamatan yang dibilang mulai padat pemukimannya, Kecamatan Serpong dan Serpong Utara adalah dua kecamatan penerimaan pajak yang terbesar di bandingkan kecamatan lain yang ada di kota Tangerang Selatan , Penerimaan pajak itu meliputi pajak pusat dan pajak daerahnya.
Kecamatan Serpong dan Serpong Utara memiliki pusat ekonomi bisnis yang sangat besar , karena banyaknya fasilitas – fasilitas yang bisa menghidupkan perekonomian di dua kecamatan ini . Adanya perumahan – perumahan mewah di alam sutera , bsd dan paramount serpong , adanya akses jalan tol yang menghubungkan langsung ke pusat pemerintahan yaitu jakarta dan juga akses tol ke merak , Adanya bangunan – bangunan mewah berdiri tegak di dua kecamatan ini seperti halnya Mall Sumarecon Serpong, BSD Junction, ITC BSD , WTC Matahari Serpong, Living World, Teras Kota dan Mall Alam Sutera . Bukan hanya itu saja pembangunan di sektor pendidikan juga sangat menunjang seperti halnya adanya beberapa kampus swasta ternama di Indonesia bertaraf internasional yaitu Universitas Media Nusantara dan Universitas Bina Nusantara ( Universitas Bina Nusantara ini dalam proses pembangunan dan universitas ini akan menjadi universitas termegah dan terbesar di Tangerang Selatan).
Kecamatan yang lain pun juga turut memberikan dampak yang besar dalam skala penerimaan pajak daerah untuk mengetahui pendapatan asli daerah kota Tangerang Selatan. Di kota Tangerang Selatan adalah kota yang berkembang dengan pesat dalam hal pembangunan bangunan seperti halnya rumah , hotel , apartemen , kampus , sekolah dan mall . Pembangunan yang terjadi di kota Tangerang Selatan memberikan dampak dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk daerahnya.
Berdasarkan uraian diatas maka pembahasan lebih lanjut terhadap pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan kota Tangerang Selatan di KPP Pratama Serpong , dengan judul ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KPP PRATAMA SERPONG TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN.
I.2
Ruang Lingkup Penelitian Dalam melakukan analisa tentang PBB, sehubungan dengan segala keterbatasan penulis
dalam melakukan penelitian ini dan agar maslah yang diteliti tidak menyimpang dari arah dan tujuan serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan juga untuk menciptakan kefektifan waktu dalam melakukan penelitian, maka penelitian difokuskan pada efektifitas dan kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan KPP Pratama Serpong terhadap pembangunan di wilayah Kota Tangerang Selatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui dan menjelaskan beberapa permasalahan yang terdapat dan terjadi dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun pernyataan yang melandasi permasalahan dan pemecahan masalah dari judul skripsi ini adalah : 1. Berapakah besaran target dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan KPP Pratama Serpong di Kota Tangerang Selatan. 2. Langkah – Langkah apa saja yang di lakukan KPP Pratama Serpong terhadap pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. 3. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai target yang di tetapkan dan bagaimana langkah yang diambil untuk mencapai target tersebut.
4. Berapa besar kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah kota Tangerang Selatan tahun 2009-2011. I.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 1.
Menganalisis besarnya target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Serpong.
2. Mengevaluasi faktor – faktor yang menyebabkan penerimaan PBB tidak mencapai target yang telah ditetapkan serta mengetahui upaya agar penerimaan PBB dapat tercapai dengan maksimal pada KPP Pratama Serpong. 3. Meninjau kontribusi dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan KPP Pratama Serpong terhadap Pendapatan Daerah kota Tangerang selatan pada tahun 2009 sampai dengan 2011. Manfaat Penelitian Hasil penelitian tentang Efeksifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan ini diharapkan : 1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa solusi yang berguna bagi Pemerintah Daerah untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan selanjutnya yang berkaitan langsung dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Bagi Intansi (KPP Pratama Serpong) , khususnya aparat yang terkait dalam pemungutan pendapatan daerah dapat dijadikan acuan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor Pajak Bumi Dan Bangunan . 3. Bagi pembaca, menambah wawasan ilmu pengetahuan serta penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya . 4. Bagi penulis, untuk memberikan dan menambah wawasan pengetahuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan pajak daerah. 1.4
Metodologi Peneltian Dalam penulisan skripsi ini untuk pengumpulan dan pengkajian data-data yang
diperoleh dari penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Jenis risetnya adalah eksploratoria (penelitian kualitatif). Dimensi waktu untuk riset memerlukan waktu lama. Penulis menggunakan teknik wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait untuk mengetahui secara mendalam objek pembahasan laporan yang akan disusun. Kedalaman riset ini yaitu studi kasus. Unit analisisnya adalah KPP Pratama Serpong Penelitian kepustakaan dilakukan untuk pembahasan skripsi ini. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman teoritis dari objek skripsi sehingga didapat pengetahuan memadai untuk pembahasan skripsi. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan menelaah berbagai peraturan perpajakan,
buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal ilmiah, artikel maupun bahan-bahan lainnya yang mempunyai relevansi dengan materi skripsi. 1.5. Sistematika Penulisan Dalam tulisan karya akhir ini sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut : BAB 1 PENDAHULUAN Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan BAB 2 LANDASAN TEORI Bab ini berisi teori-teori yang digunakan untuk mememahami dan menganalisa permasalahan yang akan diteliti. Dengan ini diharapkan penelitian sesuai secara akademis. BAB 3 OBJEK PENELITIAN Bab ini merupakan deskripsi gambaran umum KPP Pratama Serpong sebagai objek penelitian BAB 4 ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN Berisi deskripsi hasil penelitian dan analisa atas data yang diperoleh dan menjelaskan apa yang menjadi tujuan pokok penelitian
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN Merupakan bagian terakhir dari penelitian berupa penarikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran.
