BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Sumber penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah Indonesia yang dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional. Selain itu pajak merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu Negara dapat membiayai pengeluarannya secara mandiri. Oleh karena itu pelaksanaan perpajakan sangat diatur guna mempertahankan penerimaan Negara. Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang (Cahya, 2013). Dalam hal ini pemerintah telah mengambil beberapa kebijaksanaan antara lain dengan menerapkan sistem self assessment, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi
1
2
kewajibannya. Keberhasilan dari sistem ini adalah seberapa besar peranan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan. Berdasarkan artikel JAK (Jurnal Akuntansi Keuangan) mengenai “Kepatuhan Wajib Pajak” yang ditulis oleh Admin Unyu (2013) , menyatakan bahwa : “Kepatuhan wajib pajak (WP) dalam membayar pajak pada tahun 2013 masih rendah”, Hubungan Eksternal DJP, Chandra Budi, Selasa (16/7/2013), mengungkapkan: “Masih banyak wajib pajak (WP) yang belum patuh untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.” Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat dari 60 juta masyarakat yang harus membayar wajib pajak pribadi, baru 25 juta yang telah membayar atau sekira 41,6 persen. Sedangkan, untuk Wajib Pajak Badan, DJP mencatat baru sekira 550.000 Wajib Pajak yang membayar pajak dari sekitar lima juta badan usaha yang memiliki laba. Dalam APBN-Perubahan 2013, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 995,2 triliun atau 66 persen lebih dari target pendapatan negara 2013 yang sebesar Rp 1.502,0 triliun. Dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2012, target penerimaan pajak 2013 naik setidaknya 19,1 persen. “Tentunya, untuk mencapai target pajak yang telah diamanatkan tersebut, sangat dibutuhkan peran serta aktif seluruh
masyarakat
dan
Wajib
Pajak
dalam
melaksanakan
kewajiban
perpajakannya,” Chandra menjelaskan. Selain itu disampaikan juga oleh Kepala Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany (Artikel JAK) : “Mengenai masih banyaknya WP yang belum melaksanakan
3
kewajiban pajak, Menurut Fuad, hal itu bisa berimbas pada pencapaian target penerimaan pajak. Kendala yang dihadapi oleh DJP saat ini adalah masih kurangnya jumlah pegawai yang melakukan pemeriksaan. Untuk itu ia berharap mendapat tambahan jumlah pegawai. Sampai dengan tanggal 28 Juni 2013, DJP mencatat penerimaan pajak baru mencapai 41,3 persen.” Menurut Kepala Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany (Artikel Beritasatu.com) : “Masih lemahnya penegakan hukum merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah disamping kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak..” Selain dari itu rendahnya kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh pengetahuan pajak yang kurang, pelayanan pajak yang tidak memadai, kurangnya pegawai dalam melakukan pemeriksaan, kurangnya ketegasan sanksi terhadap wajib pajak, dan pengawasan pemeriksaan yang tidak memenuhi kriteria dalam pelaksanaan pemeriksaan. Dengan adanya fenomena diatas, tentunya hal tersebut merupakan fakta bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan
administratif
maupun
melalui
pemeriksaan
pajak.
Tujuan
pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan Wajib Pajak adalah hal yang
4
seharusnya dilaksanakan. Tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” (Suatu studi Pada KPP Madya Bandung) 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka masalahmasalah dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut : 1. Seberapa Besar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak pada KPP Madya Bandung. 2. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bandung. 3. Seberapa Besar Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bandung.
1.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak pada KPP Madya Bandung.
5
2. Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bandung. 3. Untuk mengetahui besarnya Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Madya Bandung.
1.4 Kegunaan Penelitian Dari penelitian yang akan dibuat dan dilakukan ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Bagi Peneliti, untuk memperoleh pengetahuan mengenai Analisis Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam mencapai target penerimaan kas negara. 2. Bagi Wajib Pajak, untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak dan untuk lebih meningkatkan kesadaran membayar pajak bagi para wajib pajak yang harus dipenuhi untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat. 3. Bagi pihak lainnya, sebagai acuam bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui
dan
menambah
wawasan
tentang
Pelaksanaan
Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan pada wilayah kerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung Jl. Asia Afrika No 114, Bandung pada bulan Oktober 2015 sampai dengan selesai.
6
