BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Reformasi di bidang keuangan Negara yang telah dilaksanakan sejak bergulirnya Paket peraturan perundang-undangan diantaranya: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
nomor
59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Proses pengelolaan keuangan negara selanjutnya dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari pelaksanaan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik)
dalam
rangka
mendukung
perwujudan
good
governance
dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Sistem akuntansi digunakan dalam menunjang pengelolaan keuangan Negara dan penyampaian laporan keuangan pemerintah yang andal dan tepat waktu. Hal ini dapat dicapai dengan berpedoman pada standar akuntansi
pemerintah, penerapan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. Berdasarkan peraturan perundangundangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan negara dalam rangka menjadikan good governance dan clean government. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah salah satu Instansi Pemerintah yang mengelola keuangan negara agar terwujudnya good governance dan clean government, karena KPPN merupakan instansi yang bersentuhan langsung dalam memberikan pelayanan di bidang perbendaharaan kepada satuan kerja yang menjadi mitra kerja. Dalam rangka pencapaian good governance dan clean government, maka dibutuhkan penerapan sistem pengendalian intern di KPPN. Pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan
perundang-undangan.
Mengingat
pentingnyan
tujuan
pengendalian tersebut setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan kementerian keuangan perlu meningkatkan penerapan pengendalian intern secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
Secara umum, implementasi sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui tahap perancangan (design), internalisasi dan pelaksanaan (deploy), serta pengujian dan pemantauan (testing and monitoring). Penerapan pengendalian intern dalam jangka panjang tersebut mencakup seluruh unsur pengendalian intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008. SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian ini tidak hanya bisa dilakukan pada privat sector namun juga bisa dilakukan pada public sector seperti halnya yang dikemukakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya: pertama, yang ditulis oleh Nasution (2010:70) memberikan temuan empiris bahwa pengendalian internal penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan KPPN Pemantang Siantar sudah baik, hal ini ditandai dengan adanya tata kerja organisasi. Di dalam tata kerja tersebut disebutkan bagian-bagian yang terkait, dan adanya pemisahan tugas, transaksi diotorisasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Kedua, yang ditulis oleh Arifiyani (2012:17) bahwa Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku etis karyawan, penelitian di instansi pemerintahan memotivasi peneliti untuk meneliti kembali mengenai
penerapan pengendalian intern pada instansi pemerintahan namun dalam hal ini, peneliti memperluas objek yaitu penerapan pengendalian intern pemerintah (SPIP) atas sistem akuntansi kas umum negara yang memuat laporan arus kas dan neraca KUN, sebagai salah satu alat dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara di KPPN. Berkenaan dengan pentingnya proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, maka dibutuhkan suatu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SA-BUN seperti yang dijelaskan pada UU No 1 tahun 2004 diselenggarakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP), SABUN terdiri dari beberapa sub sistem (BPPK, 2008) salah satunya yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). Berasarkan kerangka sistem pengendalian intern pemeirntah inilah akan membantu manajemen menciptakan sistem akuntansi kas umum negara yang baik demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara di Instansi Pemerintah. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I?” 1.3 Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan mengevaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas
Sistem Akuntansi Kas Umum Negara di Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I: pembahasan dilanjutkan dengan kajian mengenai pemahaman aparatur terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atas
Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) di
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya I. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini dapat membantu untuk memperoleh suatu jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah yang terkait bai dari segi akademik, segi praktis, dan segi penelitian lanjutan. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Kontribusi Praktis Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan bahan pertimbangan bagi manajemen untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan serta memberikan informasi kepada manajeman mengenai pengendalian yang ada sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan atau perubahan yang dianggap perlu, khususnya mengenai SPIP atas Sistem Akuntansi Kas Umum Negara.
2.
Kontribusi Teoritis a. Dapat menerapkan ilmu yang di dapatkan di bangku kuliah serta membandingkannya dengan realita yang ada di Instansi Pemerintahan. b. Untuk memberikan refrensi bagi pembaca yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian yaitu suatu batasan studi yang menjelaskan fokus studi agar pembahasan tidak melebar atau bahkan menimbulkan perbedaan presepsi. Dengan demikian, supaya penelitian yang dilakukan lebih terfokus dan terarah maka penelitian ini dibatasi oleh subyek maupun obyek penelitian. Subyek dalam penelitian ini adalah instansi pemerintahan yang akan diteliti, yaitu KPPN Surabaya I. Sedangkan obyek dalam penelitian ini yaitu implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan kendala–kendala atas penyusunan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara periode per 31 desember 2013 di KPPN Surabaya I, sehingga Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini dapat mengetahui seberapa baik penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas penyusunan Laporan Arus Kas dan Neraca Kas Umum Negara di KPPN Surabaya I.
