07/09/2016
Arah Kebijakan Pengembangan ASN Dilingkungan Kemdagri dan Pemerintah Daerah
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
B I O D A T A NAMA LENGKAP TEMPAT,TGL LAHIR AGAMA
: DRS. BUDI ANTORO, MBA : TEMANGGUNG, 23 DESEMBER 1961 : KRISTEN
PENDIDIKAN
:
PANGKALT/GOL.
:
JABATAN
:
1. SARJANA GEOGRAFI EKONOMI & SUMBER DAYA, UNIV. GAJAHMADA YOGYAKARTA TAHUN 1985 2. MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY AUSTRALIA TAHUN 1991 3. PPRA 46 LEMHANAS RI
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D) 1. 2. 3. 4. 5. 6.
ORANG TUA PEKERJAAN
KEPALA PUSAT DATA INFORMASI KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI 1997 DIREKTUR PENATAAN DAERAH OTSUS DAN DPOD DITJEN OTDA 2012 DIREKTUR PENDAPATAN DAN INVESTASI DAERAH DITJEN KEUANGAN DAERAH 2012 SEKRETARIS DITJEN KEUANGAN DAERAH 2013 KAPUS DIKLAT MANAJEMEN PEMBANGUNAN, KEPENDUDUKAN DAN KEUANGAN DAERAH BADAN DIKLAT KEMENDGARI 2014 KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL DAN TEKNIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: Alm. FERDINAND SISWO WAHYUDI : PURNAWIRAWAN ABRI TNI AD
1
07/09/2016
PROPORSI KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TA 2015
PROPORSI KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI SE‐INDONESIA TA 2016
15
2
07/09/2016
PROPORSI KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE‐ JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015
PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TA 2015
Rata-Rata = 35.55%
3
07/09/2016
PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE‐SUMATERA UTARA TA 2015
Rata-Rata = 47,59%
PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE‐D.I.YOGYAKARTA TA 2015
Rata-Rata = 45,45%
4
07/09/2016
PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE‐SUMATERA BARAT TA 2015
Rata-Rata = 48,61%
PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE‐JAWA TIMUR TA 2015
Rata-Rata = 46.44%
5
07/09/2016
PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE‐JAWA TENGAH TA 2015
Rata-Rata = 52.88%
PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE‐JAWA BARAT TA 2015
Rata-Rata = 47,49%
6
07/09/2016
PROPORSI BELANJA PEGAWAI & BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TA 2015
35,55%
23,46%
PROPORSI BELANJA PEGAWAI & BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SUMATERA UTARA TA 2015
47,59%
21,37%
7
07/09/2016
PROPORSI BELANJA PEGAWAI & BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA D.I.YOGYAKARTA TA 2015
45,45%
15,17%
PROPORSI BELANJA PEGAWAI & BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SUMATERA BARAT TA 2015
48,61%
20,69%
8
07/09/2016
PROPORSI BELANJA PEGAWAI & BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA JAWA TIMUR TA 2015
46.44%
19.47%
PROPORSI BELANJA PEGAWAI & BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA JAWA TENGAH TA 2015
46.44%
19.47%
9
07/09/2016
PROPORSI BELANJA PEGAWAI & BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA JAWA BARAT TA 2015
47,49%
17,91%
PROPORSI BELANJA PEGAWAI & BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA BANTEN TA 2015
36,44%
25,54%
10
07/09/2016
PROPORSI BELANJA PEGAWAI & BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA KALIMANTAN TIMUR TA 2015
38.19%
22.82%
PROPORSI BELANJA PEGAWAI & BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA RIAU TA 2015
31,30% 29,11%
11
07/09/2016
PROPORSI BELANJA PEGAWAI & BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SULAWESI TENGAH TA 2015
43.35%
21.20%
PROPORSI BELANJA PEGAWAI & BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA JAMBI TA 2015
41,16%
25,92%
12
07/09/2016
KEBUTUHAN KDH MEMENUHI JANJI JANJI POLITIK
KDH
BUTUH INSTRUMEN
JANJI POLITIK
BELANJA MODAL DIPERBESAR SEMAKIN BESAR RUANG FISCAL, SEMAKIN BESAR KEMAMPUAN MEMENUHI JANJI POLITIK
PAKET KEBIJAKAN PAKET KEBIJAKAN DEREGULASI
DEBIROKRATISASI
PP 18 TAHUN 2016: Pembatalan Perda
1. Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran 2. ntegrasi Kelembagaan, Sistem Merit dan Perbaikan Pelayanan Publik menuju Dynamic Government 3. Mempertegas fungsi Dinas dan Badan 4. KDH dapat menyesuaikan besaran Perangkat Daerah 5. Efisiensi (15‐25%)
13
07/09/2016
STRATEGI MEMPERBESAR RUANG FISCAL
OPD
BB J
B MODAL
BP
OPD
BBJ
BP
OPD
B BJ
B PEG
BM
B M
UU 23 2014 ‐ 9/2015 tentang Pemda (Pasal 233) (1) Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, harus memenuhi persyaratan Kompetensi: a. teknis; b. manajerial; dan c. sosial kultural. (2) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan. (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri. (4) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
14
07/09/2016
FILOSOFI PERUBAHAN DIKLAT MENJADI BPSDM 1.
PASCA UU 5 TH 2O14 TTG ASN DAN UU 23/2014 TTG PEMDA Setiap ASN harus memiliki Kompetensi Manajerial, Teknis, Sosial Kultural, dan Pemerintahan; Untuk memenuhi hal tsb, peran Badan Diklat harus berubah dari semula penyelenggara Diklat, menjadi pembuat kebijakan mencakup standardisasi, sertifikasi dan pengembangan kompetensi. Dengan demikian, rumpun diklat dan modul (perangkat pembelajaran) harus berbasis pada kompetensi yang mengacu pada standar Kompetensi yang akan diterapkan pada Jabatan Struktural dan Fungsional ASN.
2.
Tahun 2015, 2016 dan 2017 transisi kebijakan dari sistem kediklatan menjadi sistem pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi, dengan menyusun kebijakan sebagai: A. Pedoman penyusunan Kerangka Kualifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (KKAPDN) dan Standar Kompetensi Kerja Pemdagri (SKKPDN); B. Pedoman Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSPPDN) dan Penyelenggaraan Sertifikasi C. Pedoman Pengembangan Kompetensi D. Pedoman Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (SP2PDN)
STANDARISASI, SERTIFIKASI, DAN DIKLAT STANDARISASI Kompetensi Jabatan SKKK* • Unit Kompetensi • Elemen Kompetensi • Kriteria Unjuk Kerja
*Standar Kompetensi Kinerja Khusus
SERTIFIKASI Kompetensi Individu PNS
DIKLAT DIKLAT
LSP • Manajemen • Dewan Sertifikasi • Tempat Uji Kompetensi • Asesi Sertifikasi: alat pengakuan (kompeten/tidak kompeten)
• • • • •
AKD Modul TOT TOC MOT
Diklat merupakan stimulan
Catatan: • Mengingat unit kompetensi baik di pusat maupun di daerah berjumlah sangat banyak maka dibutuhkan coding dan intervensi teknologi informasi. • Kegiatan diklat tidak harus menunggu seluruh kompetensi terstandar. • Ketika satu kompetensi terstandarisasi, dapat langsung dilakukan proses sertifikasi dan diklat secara paralel.
15
07/09/2016
KOMPETENSI PEJABAT KEMENDAGRI
KEMENDAGRI (Permendagri 43/2015)
Komponen Pendukung (Setjen, Itjen, Badan, UPT)
Komponen Utama (Dirjen)
Standarisasi
Sertifikasi
Diklat
Kompetensi: 1. Umum 2. Dasar 3. Pilihan
Jabatan Struktural
Tinggi
Pertama
Madya
Fungsional
Ahli
Administrasi
Terampil
Utama
Pengawas
Administrator
Pelaksana
KOMPETENSI PEJABAT DAERAH UU No. 5 Tahun 2014 Kompetensi: 1. Teknis 2. Manajerial 3. Sosial Kultural
UU 23 2014 ‐ 9/2015 tentang Pemda (Psl 233, Ayt 1,2 ) : Kompetensi Pemerintahan
Urusan
absolut
Pemerintahan umum
konkuren
Wajib
Pelayanan Dasar
Pilihan Non Pelayanan Dasar
SKPD tipe ( / / ) (A/B/C) Administrasi (Asisten) Asisten)
Koordinasi (Badan) Badan)
Pelaksana (Dinas) Dinas)
Jabatan
Jabatan
Jabatan
Struktural Tinggi
Fungsional
Administrator
Ahli Standarisasi
Sertifikasi
Diklat
Terampil
Catatan: Kompetensi Pemerintahan yang terkait Kebijakan Desenstralisasi, Hub. Pemrnth Pst dg Daerah, PUM, Pengelolaan Keuda, Urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan daerah, Hub. Pemda dg DPRD, dan etika Pemerintahan.
16
07/09/2016
CONTOH STANDAR KOMPETENSI JABATAN KADIS PU
KOMPETENSI MANAJETIAL (PIM 4, 3, 2, 1, LEMHANAS)
KMP. TEKNIS
KMP. PEMERINTAHAN
STANDAR KOMPETENSI KADIS PU
KODE KOMPETENSI
KOMPETENSI INDIVIDU PEJABAT (DNA)
Bina Marga
01
Cipta Karya
02
02
Pengairan
03
03
Tata Kota
04
Tata Ruang
05
Pengel. Keuda
10
Bangda
11
Hub. Pus. Da.
12
Standar Kompetensi Individu (DNA) Diklat (BPSDM)
: : :
05 11
01 02 03 04 05 10 11 12 02 03 05 11 01 04 10 12
TERIMA KASIH, SELAMAT BERJUANG
TERIMA KASIH
17
