ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI)
Hasil Musyawarah Nasional VIII Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jakarta, 31 Juli 2015
AD dan ART HKTI – Hal 1
ANGGARAN DASAR HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI)
PEMBUKAAN Bahwa pesan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) alinea IV (empat) menyatakan bahwa tujuan negara adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa Indonesia sebagai Negara Agraris, sebagian besar rakyatnya adalah Insan tani yang menjadi tulang punggung dalam memajukan kesejahteraan umum. Bahwa pertanian merupakan sektor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, dengan sasaran pembangunan pertanian yang meliputi peningkatan produksi, kapasitas, dan penghasilan Insan tani secara berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan material dan spritual. Bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan pertanian tersebut diatas diperlukan pengorganisasian gerakan Insan tani sebagai wahana perjuangan, dimana selama ini telah berkembang berbagai organisasi Insan tani. Bahwa berbagai organisasi Insan tani yang tergabung dalam Badan Kerjasama antar Organisasi Masyarakat (Ormas) tani tanggal dua puluh sembilan Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (09-01-1969), perlu dihimpun dalam kebersamaan untuk melanjutkan perjuangan pembangunan pertanian, maka organisasi Insan Tani tersebut yakni; Warga Tani Kosgoro, Tani MKGR, Pertanu, Petani, Perta, Kata Pancasila, Petisi, I.P. Pancasila, GTI, RTI Soksi, Gertami, Gertasi, Pertakin, dan Sakti, menyatukan diri melalui Deklarasi pada tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (27-04-1973) di Jakarta dengan mendirikan satu wadah perhimpunan organisasi Insan tani yang diberi nama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :
AD dan ART HKTI – Hal 2
BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 (1) (2) (3)
Organisasi ini bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia disingkat HKTI. HKTI didirikan pada tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (27041973) di Jakarta untuk waktu yang tidak ditentukan. Dewan Pimpinan Nasional HKTI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
BAB II ASAS, SIFAT DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas Pasal 2 HKTI berasaskan Pancasila. Bagian Kedua Sifat Pasal 3 HKTI memiliki sifat: (1) (2) (3) (4)
Kemasyarakatan berdasarkan kesamaan citacita, profesi, fungsi, dan komoditas usaha tani. Mandiri yang tidak menjadi bagian organisasi lain. Kekeluargaan yang bersendi demokrasi dan terbuka. Perjuangan Insan tani. Bagian Ketiga Tujuan Pasal 4 HKTI bertujuan:
(1) (2) (3)
Meningkatkan kapasitas, harkat, martabat, dan kesejahteraan Insan tani, penduduk pedesaan serta pelaku agribisnis lainnya. Menghimpun Insan tani dalam organisasi berdasarkan kesamaan komoditas usaha tani. Mempercepat pembangunan pertanian dan menjadikan sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional.
AD dan ART HKTI – Hal 3
BAB III USAHA Pasal 5 Untuk mencapai tujuan HKTI dilakukan usaha-usaha sebagai berikut: (1) Melakukan konsolidasi organisasi secara horizontal dan vertikal sampai tingkat basis pedesaan untuk memperkokoh eksistensi organisasi sebagai alat penghimpun dan penggerak perjuangan rakyat tani dan penduduk pedesaan. (2) Melakukan investasi usaha tani dan menumbuh kembangkan industri pertanian untuk membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan rakyat tani dan penduduk pedesaan. (3) Melakukan edukasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya Insan tani. (4) Memfasilitasi dan mendukung kesediaan sarana produksi pertanian. (5) Memberikan advokasi untuk melindungi dan mengayomi hak serta kepentingan rakyat tani. (6) Mengusahakan terciptanya harmonisasi hubungan kemitraan HKTI dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga, dan badan lain di dalam maupun di luar negeri. BAB IV LAMBANG DAN DOKTRIN Bagian Kesatu Lambang Pasal 6 Lambang HKTI terdiri atas perpaduan: (1) Tujuh helai daun berwana hijau dengan tata letak di bagian depan nampak utuh tiga daun, yang melambangkan histori kelahiran HKTI tahun 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga). (2) Daun merupakan simbol sumber kehidupan tumbuh tumbuhan sebagai produk primer bagi Insan tani. (3) Lambang HKTI terdiri atas tiga macam warna yakni hijau – merah –putih yang mengandung makna: a. Hijau bermakna lambang kesuburan atau kemakmuran, b. Putih bermakna lambang ketulusan, kejujuran atau kesucian, dan c. Tulisan HKTI berwarna merah yang melambangkan dinamis dan pemberani dalam perjuangan. Bagian Kedua Doktrin Pasal 7 Doktrin HKTI adalah “TRI MATRA” yang mengandung pengertian: (1) Insan tani Indonesia berhak memiliki lahan pertanian dan pengairan yang memadai. (2) Insan tani Indonesia berhak dilindungi kesejahteraannya. (3) Bangsa Indonesia berdaulat di bidang pangan. AD dan ART HKTI – Hal 4
BAB V KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Syarat Anggota Pasal 8 Yang dapat menjadi anggota HKTI adalah: (1) Perseorangan Insan tani, Warga Negara Indonesia yang bergerak dan atau berminat terhadap pembangunan pertanian dan pedesaan. (2) Organisasi dan asosiasi yang berhubungan dengan pertanian dan secara sukarela bergabung bersama HKTI. Pasal 9 Anggota HKTI terdiri atas: (1) Anggota Biasa, yaitu perseorangan, organisasi, dan asosiasi. (2) Anggota Luar Biasa, yaitu tokoh masyarakat yang peduli terhadap pembangunan pertanian dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Bagian Kedua Hak Anggota Pasal 10 (1)
(2)
Setiap anggota Biasa berhak: a. Menghadiri rapat, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul atau saran. b. Memilih dan dipilih menjadi anggota pimpinan organisasi. c. Memperoleh pendidikan, bimbingan, dan pelatihan. d. Memperoleh perlindungan dan pembelaan. Setiap anggota Luar Biasa berhak: a. Menghadiri rapat, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran. b. Memperoleh bantuan dan dukungan dalam memperjuangkan tujuan organisasi. c. Memperoleh perlindungan dan pembelaan. Bagian Ketiga Kewajiban Anggota Pasal 11
Setiap anggota berkewajiban: (1) Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan organisasi. (2) Aktif dalam kegiatan dan bertanggung jawab melaksanakan amanah organisasi. (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik HKTI. (4) Membayar uang pangkal dan iuran.
AD dan ART HKTI – Hal 5
BAB VI STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Bagian Kesatu Struktur Organisasi
Pasal 12 HKTI adalah organisasi yang bersifat nasional terdiri atas tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Bagian Kedua Susunan Kepengurusan Pasal 13 Kepengurusan HKTI bersifat kolektif kolegial dengan susunan sebagai berikut: (1) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) untuk tingkat nasional yang berkedudukan di ibu kota negara. (2) Dewan Pimpinan Provinsi (DP Provinsi) untuk provinsi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. (3) Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DP Kabupaten/Kota) untuk kabupaten/kota yang berkedudukan di ibu kota kabupaten dan kota bersangkutan. (4) Pengurus Kecamatan untuk kecamatan yang berkedudukan di kecamatan yang bersangkutan. (5) Pengurus Desa/Kelurahan untuk desa/kelurahan yang berkedudukan di desa/kelurahan yang bersangkutan. Bagian Ketiga Pembentukan Kepengurusan Pasal 14 (1) (2) (3) (4) (5)
Dewan Pimpinan Nasional dibentuk dan disahkan oleh Musyawarah Nasional. Dewan Pimpinan Provinsi dibentuk oleh Musyawarah Provinsi dan disahkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Musyawarah Kabupaten/Kota dan disahkan Dewan Pengurus Daerah. Pengurus Kecamatan dibentuk dan disahkan oleh Dewan Pengurus Cabang. Pengurus Desa/Kelurahan dibentuk dan disahkan oleh Pengurus Kecamatan. Pasal 15
Perwakilan di Luar Negeri dapat dibentuk oleh Dewan Pengurus Pusat. Bagian Keempat Dewan Pimpinan Nasional Paragraf Kesatu Susunan Organisasi AD dan ART HKTI – Hal 6
Pasal 16 (1)
(2)
Dewan Pimpinan Nasional adalah badan pelaksana tertinggi organisasi yang terdiri atas: a. Dewan Penasehat b. Badan Pertimbangan Organisasi c. Dewan Pengurus Pusat Masa bhakti Dewan Pimpinan Nasional adalah 5 (lima) tahun. Paragraf Kedua Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Nasional Pasal 17
Dewan Pimpinan Nasional mempunyai tugas dan wewenang: (1) Menetapkan Peraturan Organisasi (PO) sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (2) Menyelenggarakan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, dan Rapat Paripurna. (3) Melakukan kerjasama dan hubungan internasional. Paragraf Ketiga Dewan Penasehat Pasal 18 (1) (2)
(3) (4) (5)
Dewan Penasehat terdiri atas pendiri, mantan pengurus HKTI, dan tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap pertanian. Susunan Dewan Penasihat terdiri atas: a. Seorang Ketua b. Beberapa orang anggota Dewan Penasehat berjumlah sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) orang. Dewan Penasehat berwenang memberi nasehat baik diminta atau tidak kepada Dewan Pimpinan Nasional. Dewan Penasehat berhak menghadiri musyawarah, Rapat Kerja, dan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Nasional. Paragraf Keempat Badan Pertimbangan Organisasi Pasal 19
(1)
(2)
Badan Pertimbangan Organisasi terdiri atas: a. Seorang Ketua; b. Seorang atau lebih Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris; d. Seorang atau lebih Wakil Sekretaris; e. Beberapa orang anggota. Badan Pertimbangan Organisasi berjumlah sebanyak banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang. AD dan ART HKTI – Hal 7
Paragraf Kelima Tugas dan Wewenang Badan Pertimbangan Organisasi Pasal 20 (1) (2) (3)
(4)
Memberi saran, pertimbangan, arahan, dan dukungan pada Dewan Pengurus Pusat. Memberi persetujuan terhadap kebijakan organisasi yang mempunyai implikasi terhadap kepemimpinan nasional serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengambilalih kepengurusan organisasi dalam hal Dewan Pengurus Pusat tidak melaksanakan tugas dan wewenang atau menyimpang dari aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Menghadiri Musyawarah, Rapat Kerja, dan Rapat Paripurna Dewan Pengurus Pusat. Paragraf Keenam Dewan Pengurus Pusat Pasal 21
(1)
(2)
Dewan Pengurus Pusat terdiri atas: a. Ketua Umum; b. Beberapa orang Wakil Ketua Umum; c. Beberapa orang Ketua; d. Sekretaris Jenderal; e. Beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal; f. Bendahara Umum; g. Beberapa orang Bendahara. Dewan Pengurus Pusat berjumlah sebanyak-banyaknya 46 (empat puluh enam) orang. Paragraf Ketujuh Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus Pusat Pasal 22
Dewan Pengurus Pusat mempunyai tugas dan wewenang: (1) Melaksanakan tugas organisasi sehari-hari sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Musyawarah, dan Rapat Tingkat Nasional. (2) Meminta persetujuan Badan Pertimbangan Organisasi terhadap kebijakan organisasi yang mempunyai implikasi terhadap kepemimpinan nasional serta kehidupan berbangsa dan bernegara. (3) Membentuk dan mengkoordinasikan Dewan Pakar, Komite, Badan/Lembaga, dan Organisasi Otonom. (4) Melaksanakan program kerja sesuai keputusan Musyawarah Nasional. (5) Melaksanakan keputusan Rapat Dewan Pimpinan Nasional. (6) Mengesahkan Dewan Pimpinan Provinsi. (7) Mengadakan kerjasama dengan organisasi dan lembaga di luar HKTI. (8) Memperbaiki, meluruskan, membatalkan keputusan organisasi tingkat bawah yang bertentangan dengan keputusan musyawarah dan rapat tingkat nasional, AD dan ART HKTI – Hal 8
(9)
Peraturan Organisasi,Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kebijakan Nasional Melaksanakan kewenangan lainnya menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Paragraf Kedelapan Dewan Pakar Pasal 23
(1) (2)
(3) (4) (5)
Dewan Pakar terdiri atas para ahli dan profesional yang mempunyai kompetensi terhadap dunia pertanian. Susunan Dewan Pakar terdiri atas: a. Seorang Ketua; b. Seorang atau lebih Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris; d. Beberapa orang anggota. Dewan Pakar berjumlah sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang. Dewan Pakar bertugas memberi masukan hal-hal yang bersifat IPTEK baik diminta atau tidak kepada Dewan Pengurus Pusat. Dewan Pakar berhak menghadiri Musyawarah, Rapat Kerja, dan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Nasional. Paragraf Kesembilan Komite Pasal 24
(1) (2)
(3)
(4)
Komite terdiri atas tenaga ahli dan profesional yang bergerak dalam bidang pertanian. Susunan komite terdiri atas: a. Seorang Ketua; b. Beberapa orang anggota. Komite bertugas: a. Menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan bidangnya. b. Membantu Dewan Pengurus Pusat dalam melaksanakan program kerja. Menghadiri rapat pleno. Paragraf Kesepuluh Badan dan Lembaga Pasal 25
(1) (2)
Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk Badan dan atau Lembaga untuk melaksanakan program tertentu. Badan dan Lembaga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi (PO). Paragraf Kesebelas Organisasi Otonom AD dan ART HKTI – Hal 9
Pasal 26 (1)
(2) (3)
Organisasi Otonom terdiri atas: a. Pemuda; b. Wanita; c. Sesuai kebutuhan. Organisasi Otonom dibentuk oleh Dewan Pengurus Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Otonom diatur dengan Peraturan Organisasi (PO). Bagian Kelima Dewan Pimpinan Provinsi Paragraf Kesatu Susunan Organisasi Pasal 27
(1)
(2)
Dewan Pimpinan Provinsi adalah badan pelaksana organisasi ditingkat provinsi yang terdiri atas: a. Dewan Penasehat; b. Badan Pertimbangan Organisasi Provinsi; c. Dewan Pengurus Daerah. Masa bhakti Dewan Pimpinan Provinsi adalah 5 (lima) tahun. Paragraf Kedua Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Provinsi Pasal 28
Dewan Pimpinan Provinsi mempunyai tugas dan wewenang: (1) Menetapkan kebijakan organisasi tingkat provinsi sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kebijakan nasional, dan hasil musyawarah. (2) Menyelenggarakan Musyawarah Provinsi, Musyawarah Provinsi Luar Biasa, Rapat Pimpinan Provinsi, Rapat Kerja Provinsi, dan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Provinsi. (3) Melakukan kerjasama dan hubungan dengan organisasi lain, termasuk kerjasama dan hubungan internasional atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat. Paragraf Ketiga Dewan Penasehat Pasal 29 (1)
Dewan Penasehat terdiri atas pendiri, mantan pengurus HKTI, dan tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap pertanian.
AD dan ART HKTI – Hal 10
(2)
(3) (4) (5)
Susunan Dewan Penasihat terdiri atas: a. Seorang Ketua; b. Beberapa Orang Anggota. Dewan Penasehat berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang. Dewan Penasehat berwenang memberi nasehat baik diminta atau tidak kepada Dewan Pimpinan Provinsi. Dewan Penasehat berhak menghadiri Musyawarah, Rapat Kerja, dan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Provinsi. Paragraf Keempat Badan Pertimbangan Organisasi Provinsi Pasal 30
(1)
(2)
Badan Pertimbangan Organisasi terdiri atas: a. Seorang Ketua; b. Seorang atau lebih Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris; d. Seorang atau lebih Wakil Sekretaris; e. Beberapa orang anggota. Badan Pertimbangan Organisasi Provinsi berjumlah sebanyak banyaknya 25 (dua puluh lima) orang. Paragraf Kelima Tugas dan Wewenang Badan Pertimbangan Organisasi Provinsi Pasal 31
(1) (2)
Memberi saran, pertimbangan, arahan, dan dukungan pada Dewan Pengurus Daerah. Menghadiri Musyawarah, Rapat Kerja, dan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Provinsi. Paragraf Keenam Dewan Pengurus Daerah Pasal 32
(1)
(2)
Dewan Pengurus Daerah terdiri atas: a. Ketua; b. Beberapa orang Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Beberapa orang Wakil Sekretaris; e. Bendahara; f. Beberapa orang Wakil Bendahara. Dewan Pengurus Daerah berjumlah sebanyak-banyaknya 35 (tiga puluh lima) orang. AD dan ART HKTI – Hal 11
Paragraf Ketujuh Tugas dan Wewenang Dewan Pengurus Daerah Pasal 33 Dewan Pengurus Daerah mempunyai tugas dan wewenang: (1) Melaksanakan tugas organisasi seharihari sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kebijakan Nasional serta Keputusan Musyawarah dan Rapat Tingkat Provinsi. (2) Membentuk dan mengkoordinasikan Dewan Pakar, Komite, Badan/Lembaga, dan Organisasi Otonom tingkat provinsi. (3) Menentukan arah kebijakan organisasi tingkat provinsi. (4) Mengesahkan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. (5) Mengadakan kerjasama dengan organisasi dan lembaga di luar HKTI ditingkat provinsi. (6) Memperbaiki, meluruskan, membatalkan keputusan organisasi tingkat bawah yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan dan kebijakan nasional, serta keputusan musyawarah dan rapat tingkat provinsi. (7) Melaksanakan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat. Paragraf Kedelapan Dewan Pakar Pasal 34 (1)
(2) (3) (4)
Dewan Pakar: a. Seorang Ketua; b. Seorang atau lebih Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris; d. Beberapa Orang Anggota. Dewan Pakar berjumlah sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang. Dewan Pakar bertugas memberi masukan hal-hal yang bersifat IPTEK baik diminta atau tidak kepada Dewan Pengurus Daerah. Dewan Pakar berhak menghadiri Musyawarah, Rapat Kerja, dan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Provinsi. Paragraf Kesembilan Komite Pasal 35
(1) (2)
(3)
(4)
Komite terdiri atas tenaga ahli dan profesional yang bergerak dalam bidang pertanian.
Susunan komite terdiri atas: a. Seorang Ketua b. Beberapa orang anggota Komite bertugas: a. Menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan bidangnya. b. Membantu Dewan Pengurus Daerah dalam melaksanakan program kerja. Menghadiri rapat pleno. AD dan ART HKTI – Hal 12
Bagian Keenam Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Paragraf Kesatu Susunan Organisasi Pasal 36 (1)
(2)
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota adalah badan pelaksana organisasi ditingkat Kabupaten/Kota yang terdiri atas: a. Dewan Penasehat; b. Badan Pertimbangan Organisasi Kabupaten/Kota; c. Dewan Pengurus Cabang. Masa bhakti Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun. Paragraf Kedua Tugas dan Wewenang Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Pasal 37
Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang: (1) Menetapkan kebijakan organisasi tingkat Kabupaten/Kota sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. (2) Menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/Kota, Musyawarah Kabupaten/ Kota Luar Biasa, Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota, Rapat Kerja Kabupaten/ Kota, dan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. (3) Melakukan kerjasama dengan organisasi lain atas sepengetahuan Dewan Pengurus Daerah. Paragraf Ketiga Dewan Penasehat Pasal 38 (1)
(2) (3) (4)
Dewan Penasehat terdiri atas: a. Seorang Ketua; b. Beberapa orang anggota. Dewan Penasehat berjumlah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Dewan Penasehat berwenang memberi nasehat baik diminta atau tidak kepada Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. Dewan Penasehat berhak menghadiri musyawarah, rapat kerja, dan rapat paripurna Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. Paragraf Keempat Badan Pertimbangan Organisasi Kabupaten/Kota
AD dan ART HKTI – Hal 13
Pasal 39 (1)
(2)
Badan Pertimbangan Organisasi Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Seorang Ketua; b. Seorang atau lebih Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris; d. Seorang atau lebih Wakil Sekretaris; e. Beberapa orang anggota. Badan Pertimbangan Organisasi Kabupaten/Kota berjumlah sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang. Paragraf Kelima Tugas dan Wewenang Badan Pertimbangan Organisasi Kabupaten/Kota Pasal 40
(1) (2)
Memberi saran, pertimbangan, arahan, dan dukungan pada Dewan Pengurus Cabang. Menghadiri Musyawarah, Rapat Kerja, dan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Provinsi. Paragraf Keenam Dewan Pengurus Cabang Pasal 41
(1)
(2)
Dewan Pengurus Cabang terdiri atas: a. Ketua; b. Beberapa orang Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Beberapa orang Wakil Sekretaris ; e. Bendahara; f. Beberapa orang Wakil Bendahara. Dewan Pengurus Cabang berjumlah sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang. Paragraf Ketujuh Tugas dan wewenang Dewan Pengurus Cabang Pasal 42
Dewan Pengurus Cabang mempunyai tugas dan wewenang: (1) Melaksanakan tugas organisasi seharihari sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kebijakan nasional, kebijakan provinsi serta keputusan permusyawaratan, dan rapat tingkat kabupaten/kota. (2) Membentuk dan mengkoordinasikan Dewan Pakar, Komite, Badan/Lembaga, dan Organisasi Otonom. (3) Menentukan arah kebijakan organisasi kabupaten/kota. (4) Mengesahkan Pengurus Kecamatan. AD dan ART HKTI – Hal 14
(5) (6)
(7)
Mengadakan kerjasama dengan organisasi dan lembaga di luar HKTI ditingkat kabupaten/kota. Memperbaiki, meluruskan, membatalkan keputusan organisasi tingkat bawah yang bertentangan dengan keputusan musyawarah dan rapat tingkat kabupaten/kota, Peraturan Organisasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, kebijakan provinsi, dan kebijakan nasional. Melaksanakan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Daerah. Paragraf Kedelapan Dewan Pakar Pasal 43
(1)
(2) (3) (4)
Dewan Pakar terdiri atas: a. Seorang Ketua; b. Seorang atau lebih Wakil Ketua; c. Seorang Sekretaris; d. Seorang atau lebih Wakil Sekretaris; e. Beberapa orang anggota; Dewan Pakar berjumlah sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang. Dewan Pakar bertugas memberi masukan hal-hal yang bersifat IPTEK baik diminta atau tidak kepada Dewan Pengurus Cabang. Dewan Pakar berhak menghadiri Musyawarah, Rapat Kerja, dan Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. Paragraf Kesembilan Komite Pasal 44
(1) (2)
(3)
(4)
Komite terdiri atas tenaga ahli dan profesional yang bergerak dalam bidang pertanian. Susunan komite terdiri atas: a. Seorang Ketua; b. Beberapa orang anggota. Komite bertugas: a. Menyusun program dan rencana kerja sesuai dengan bidangnya. b. Membantu Dewan Pengurus Cabang dalam melaksanakan program kerja. Menghadiri Rapat Pleno. Bagian Ketujuh Pengurus Kecamatan Paragraf Kesatu Susunan Organisasi dan Pengurus Pasal 45
(1)
Pengurus Kecamatan adalah badan pelaksana organisasi ditingkat Kecamatan. AD dan ART HKTI – Hal 15
(2)
(3) (4)
Pengurus Kecamatan terdiri atas: a. Ketua; b. Satu atau lebih Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Satu atau lebih Wakil Sekretaris; e. Bendahara; f. Beberapa orang anggota. Pengurus Kecamatan berjumlah sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang. Masa bhakti Pengurus Kecamatan adalah 5 (lima) tahun. Paragraf Kedua Tugas dan Wewenang Pengurus Kecamatan Pasal 46
Pengurus Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang: (1) Melaksanakan tugas organisasi seharihari sesuai dengan kebijakan kabupaten/ kota serta keputusan musyawarah dan rapat tingkat kecamatan. (2) Menetapkan kebijakan organisasi kecamatan. (3) Mengesahkan Pengurus Desa/Kelurahan. (4) Mengadakan kerjasama dengan organisasi dan lembaga di luar HKTI ditingkat kecamatan. (5) Melaksanakan kewenangan lainnya yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Cabang. Bagian Keempat Pengurus Desa/Kelurahan Paragraf Kesatu Susunan Organisasi dan Pengurus Pasal 47 (1) (2)
(3) (4)
Pengurus Desa/Kelurahan adalah badan pelaksana organisasi ditingkat Desa/Kelurahan. Pengurus Desa/Kelurahan terdiri atas: a. Ketua; b. Satu atau lebih Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Satu atau lebih Wakil Sekretaris; e. Bendahara; f. Beberapa orang anggota. Pengurus Desa/Kelurahan berjumlah sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang. Masa bhakti Pengurus Desa/Kelurahan adalah 5 (lima) tahun.
AD dan ART HKTI – Hal 16
Paragraf Kedua Tugas dan Wewenang Pengurus Desa/Kelurahan Pasal 48 Pengurus Desa/Kelurahan mempunyai tugas dan wewenang: (1) Melaksanakan kebijakan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dan Pengurus Kecamatan. (2) Menetapkan kebijakan organisasi tingkat Desa/Kelurahan. (3) Menyelenggarakan Rapat Kerja dan Rapat Pleno Desa/Kelurahan. (4) Melakukan kerjasama dengan organisasi lain atas sepengetahuan Pengurus Kecamatan. BAB VII PERMUSYAWARATAN Bagian Kesatu Musyawarah Paragraf Kesatu Jenis Musyawarah Pasal 49 (1)
(2)
Jenis musyawarah adalah: a. Musyawarah Nasional; b. Musyawarah Provinsi; c. Musyawarah Kabupaten/Kota. Dalam keadaan tertentu dapat diselenggarakan Musyawarah Luar Biasa menurut tingkatannya masing-masing. Paragraf Kedua Musyawarah Nasional Pasal 50
(1) (2)
(3)
(4)
Musyawarah Nasional adalah Musyawarah tingkat nasional sebagai pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. Musyawarah Nasional berwenang: a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Nasional. c. Menetapkan program umum nasional. d. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Nasional. e. Menetapkan keputusan lainnya. Peserta Musyawarah Nasional terdiri atas: a. Dewan Pimpinan Nasional b. Dewan Pimpinan Provinsi c. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Setiap peserta memiliki satu hak suara.
AD dan ART HKTI – Hal 17
Paragraf Ketiga Musyawarah Provinsi Pasal 51 (1)
(2)
(3)
(4)
Musyawarah Provinsi adalah Musyawarah tingkat provinsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. Musyawarah tingkat provinsi berwenang: a. Menetapkan program provinsi. b. Menilai pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Provinsi. c. Memilih Dewan Pimpinan Provinsi. d. Menetapkan keputusan lainnya. Peserta Musyawarah Provinsi terdiri atas: a. Dewan Pimpinan Nasional b. Dewan Pimpinan Provinsi c. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Setiap peserta memiliki satu hak suara. Paragraf Keempat Musyawarah Kabupaten/Kota Pasal 52
(1)
(2)
(3)
(4)
Musyawarah Kabupaten/Kota adalah Musyawarah tingkat kabupaten/kota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi ditingkat kabupaten/kota yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun. Musyawarah tingkat kabupaten/kota berwenang: a. Menetapkan Program Kabupaten/Kota. b. Menilai pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. c. Memilih Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. d. Menetapkan keputusan lainnya. Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Dewan Pimpinan Provinsi b. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota c. Pengurus Kecamatan Setiap peserta memiliki satu hak suara. Paragraf Kelima Musyawarah Luar Biasa Pasal 53
(1)
(2)
Musyawarah Luar Biasa dapat diadakan disemua tingkatan organisasi apabila: a. Ketua Umum berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai AD/ART. b. Lebih dari lima puluh persen (50%) Pengurus tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan setelah ada usul tertulis dari sekurangkurangnya dua per tiga Dewan Pimpinan atau Pengurus ditingkat bawahnya yang mempunyai hak suara dalam permusyawaratan. AD dan ART HKTI – Hal 18
(3) (4)
(5)
Ketentuan tentang Musyawarah berlaku pula untuk Musyawarah Luar Biasa. Dalam hal Dewan Pimpinan yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa, maka dilaksanakan oleh Pengurus Dewan Pimpinan satu tingkat di atasnya. Masa bhakti Dewan Pimpinan/Pengurus hasil Musyawarah Luar Biasa menyelesaikan masa bhakti Dewan Pimpinan/Pengurus sebelumnya. Bagian Kedua Rapat Paragraf Kesatu Jenis Rapat Pasal 54
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Jenis Rapat adalah: a. Rapat Tingkat Nasional; b. Rapat Tingkat Provinsi; c. Rapat Tingkat Kabupaten/Kota; d. Rapat Tingkat Kecamatan; e. Rapat Tingkat Desa/Kelurahan. Rapat tingkat Nasional terdiri atas: a. Rapat Kerja Nasional; b. Rapat Pimpinan Nasional; c. Rapat Dewan Pimpinan; d. Rapat Paripurna; e. Rapat Pleno; f. Rapat Harian. Rapat tingkat Provinsi terdiri atas: a. Rapat Kerja Provinsi; b. Rapat Pimpinan Provinsi; c. Rapat Dewan Pimpinan; d. Rapat Paripurna; e. Rapat Pleno; f. Rapat Harian. Rapat tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Rapat Kerja Kabupaten/Kota; b. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota; c. Rapat Dewan Pimpinan; d. Rapat Paripurna; e. Rapat Pleno; f. Rapat Harian. Rapat tingkat Kecamatan terdiri atas: a. Rapat Kerja Kecamatan; b. Rapat Pleno; c. Rapat Harian. Rapat tingkat Desa/Kelurahan terdiri atas: a. Rapat Kerja Desa/Kelurahan; b. Rapat Pleno; c. Rapat Harian. AD dan ART HKTI – Hal 19
Paragraf Kedua Rapat Dewan Penasehat Pasal 55 (1) Rapat Dewan Penasehat dipimpin oleh Ketua atau yang ditunjuk. (2) Rapat Dewan Penasehat menyusun nasehat untuk disampaikan kepada Dewan Pengurus menurut tingkatannya masing-masing. Paragraf Ketiga Rapat Badan Petimbangan Organisasi Pasal 56 (1) (2)
Rapat Badan Pertimbangan Organisasi dipimpin oleh Ketua atau yang ditunjuk. Rapat Badan Pertimbangan Organisasi menyusun materi sesuai dengan tugas dan wewenang untuk disampaikan kepada Dewan Pengurus menurut tingkatannya masing-masing. Paragraf Keempat Rapat Pengurus Pasal 57
(1) (2)
Rapat Dewan Pengurus Pusat/Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus Cabang dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua atau yang ditunjuk. Rapat Dewan Pengurus membicarakan hal-hal yang berkaitan tugas dan wewenang Dewan Pengurus menurut tingkatannya masing-masing. Bagian Ketiga Quorum Pasal 58
(1) (2)
Setiap musyawarah atau rapat dinyatakan sah apabila memenuhi quorum. Ketentuan mengenai quorum diatur sebagai berikut : a. Musyawarah atau rapat dinyatakan memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah peserta. b. Apabila musyawarah atau rapat tidak memenuhi quorum maka ditunda sekurang-kurangnya tiga puluh menit dan selama-lamanya enam puluh menit. c. Apabila musyawarah atau rapat ditunda dan belum memenuhi quorum, maka rapat ditunda kembali sekurang-kurangnya lima belas menit dan selamalamanya tiga puluh menit. d. Apabila musyawarah atau rapat sudah ditunda sebanyak dua kali dan belum mencapai quorum maka rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah. e. Khusus musyawarah untuk pemilihan Ketua Umum dan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dinyatakan memenuhi quorum apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) atau lebih dari jumlah peserta.
AD dan ART HKTI – Hal 20
BAB VIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 59 (1) (2) (3)
Setiap keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Ketentuan suara terbanyak diatur sebagai berikut: a. Untuk pemilihan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional dan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sebanyak dua per tiga dari jumlah peserta yang hadir. b. Untuk pengambian keputusan lainnya sebanyak lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
BAB IX KEUANGAN Pasal 60 (1)
(2) (3)
Keuangan organisasi diperoleh dari: a. Uang pangkal dan iuran anggota; b. Sumbangan pihak lain; c. Usaha yang sah. Pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan berdasarkan prinsip akuntansi dan diaudit oleh Akuntan Publik. Bendahara Umum atau Bendahara bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan.
BAB X KESEKRETARIATAN Pasal 61 (1) (2)
(3) (4)
(5)
Menyelenggarakan administrasi oleh Sekretariat menurut tingkatannya masingmasing. Struktur organisasi dan tata kerja sekretariat dibuat oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris dan disahkan oleh Pengurus menurut tingkatannya masingmasing. Sekretaris Jenderal/Sekretaris bertanggung jawab atas pengelolaan kesekretariatan. Sekretaris Jenderal/Sekretaris menentukan Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris untuk mendukung tugas sekretariat Badan Pertimbangan Organisasi dan Dewan Penasehat. Ketentuan lebih lanjut tentang kesekretariatan diatur dengan Peraturan Organisasi (PO).
AD dan ART HKTI – Hal 21
BAB XI PEMBUBARAN Pasal 62 (1)
(2) (3)
Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu, dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang berhak hadir. Keputusan pembubaran organisasi dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah peserta yang hadir. Dalam hal organisasi bubar maka kekayaannya diserahkan kepada badan dan atau lembaga sosial Indonesia.
BAB XII PENUTUP Pasal 63 (1) (2) (3)
(4) (5)
Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional. Anggaran Dasar ini disahkan dalam Musyawarah Nasional ke VIII yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) sampai tiga puluh satu Juli dua ribu lima belas (31-07-2015). Dengan disahkannya Anggaran Dasar ini maka Anggaran Dasar yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
AD dan ART HKTI – Hal 22
ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA (HKTI) BAB I KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 1 (1)
(2) (3)
(4)
Persyaratan anggota: a. Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun keatas atau telah b. menikah. c. Menyetujui dan siap melaksanakan Anggaran Dasar, d. Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi (PO). e. Sanggup aktif dalam pelaksanaan program organisasi. Setelah memenuhi persyaratan dapat diberikan Kartu Tanda Anggota HKTI. Mereka yang pada tanggal dua puluh tujuh April seribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga (27-04-1973 telah menjadi anggota organisasi pendiri HKTI secara serta merta menjadi anggota HKTI. Organisasi dan asosiasi membuat pernyataan tertulis bergabung bersama HKTI. Bagian Kedua Kartu Tanda Anggota Pasal 2
(1) (2) (3) (4)
Setiap anggota wajib memilki Kartu Tanda Anggota (KTA). Kartu Tanda Anggota diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat. Kartu Tanda Anggota berlaku selama lima (5) tahun. Ketentuan lainnya tentang Kartu Tanda Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi (PO). Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 3
Anggota HKTI dianggap berhenti karena: (1) Meninggal dunia. (2) Atas permintaan sendiri secara tertulis. (3) Diberhentikan.
AD dan ART HKTI – Hal 23
Pasal 4 (1)
(2) (3) (4) (5)
Pemberhentian atau pemberhentian sementara kepada anggota dilakukan karena: a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. c. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perbuatan pidana yang diancam hukuman lima tahun atau lebih. Pemberhentian atau pemberhentian sementara kepada anggota yang bukan Pengurus dilakukan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. Pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota yang menjadi Pengurus diatur dalam Pasal 12. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatas dilakukan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat. Anggota yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak mengajukan peninjauan kembali kepada Pengurus setingkat diatasnya secara berjenjang sampai kepada Musyawarah Nasional.
BAB III PIMPINAN DAN PENGURUS Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 5 Untuk dipilih menjadi anggota Dewan Pimpinan atau Pengurus harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas kepada organisasi. (2) Telah menjadi anggota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA). (3) Untuk menjadi Ketua Badan Pertimbangan Organisasi, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Daerah atau Dewan Pengurus Cabang harus sudah menjadi anggota Pengurus Dewan Pimpinan setingkat atau satu tingkat di bawahnya. Pasal 6 (1) (2)
Setiap anggota pimpinan/pengurus dilarang merangkap jabatan disemua tingkatan. Apabila terjadi rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas maka jabatan terdahulu menjadi batal. Bagian Kedua Mekanisme Kerja Paragraf Kesatu Pengurus AD dan ART HKTI – Hal 24
Pasal 7 (1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, Ketua Dewan Pengurus Daerah, Ketua Dewan Pengurus Cabang, Ketua Pengurus Kecamatan/ Desa/ Kelurahan bertugas memimpin sebagai penanggung jawab umum organisasi menurut tingkatannya masing-masing. Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat bertugas membantu Ketua Umum terhadap bidang tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Ketua Dewan Pengurus Pusat, Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah/Cabang, Wakil Ketua Pengurus Kecamatan/ Desa/ Kelurahan melaksanakan bidang tugas yang ditetapkan menurut tingkatannya masing-masing. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat, Sekretaris Dewan Pengurus Daerah/Cabang, Sekretaris Pengurus Kecamatan/Desa/Kelurahan sebagai penanggung jawab administrasi organisasi menurut tingkatannya masing-masing. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat, Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Daerah/Cabang, Wakil Sekretaris Pengurus Kecamatan/ Desa/ Kelurahan membantu penyelenggaraan administrasi menurut tingkatannya masing-masing. Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat, Bendahara Dewan Pengurus Daerah/Cabang, Bendahara Pengurus Kecamatan/ Desa/ Kelurahan bertugas mencari dan mengelola dana organisasi menurut tingkatannya masing-masing. Bendahara Dewan Pengurus Pusat, Wakil Bendahara Dewan Pengurus Daerah/Cabang, Wakil Bendahara Pengurus Kecamatan/ Desa/ Kelurahan membantu mencari dan mengelola dana organisasi menurut tingkatannya masingmasing. Pasal 8
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan. Paragraf Kedua Dewan Penasehat Pasal 9 Ketua bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas serta wewenang badan menurut tingkatannya masing-masing. Paragraf Ketiga Badan Pertimbangan Organisasi Pasal 10 (1) (2) (3) (4)
Ketua bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas serta wewenang badan menurut tingkatannya masing-masing. Wakil Ketua membantu Ketua dalam melaksanakan tugas. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi badan menurut tingkatannya masing-masing. Wakil Sekretaris membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi badan menurut tingkatannya masing-masing. AD dan ART HKTI – Hal 25
Paragraf Keempat Dewan Pakar Pasal 11 (1) (2) (3) (4)
Ketua bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas serta wewenang badan menurut tingkatannya masing-masing. Wakil Ketua membantu Ketua dalam melaksanakan tugas. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi dewan menurut tingkatannya masing-masing. Wakil Sekretaris membantu Sekretaris dalam penyelenggaraan administrasi dewan menurut tingkatannya masing-masing. Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota Pimpinan/Pengurus Pasal 12
(1)
(2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota pimpinan/pengurus karena: a. meninggal dunia, b. berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis, c. diberhentikan, karena: c.1. secara sengaja dan terang-terangan tidak melaksanakan tugas, c.2. melakukan perbuatan tercela yang merusak nama baik organisasi, c.3. melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan keputusan organisasi yang diambil secara sah, c.4. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perbuatan pidana yang diancam hukuman lima tahun atau lebih. Pemberhentian anggota Dewan Pimpinan Nasional diatur oleh: a. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat dan atau Ketua Badan Pertimbangan Organisasi oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa. b. Anggota pimpinan lainnya diputuskan dalam Rapat Paripurna. Pemberhentian anggota Dewan Pimpinan Provinsi dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat atas usul Dewan Pengurus Daerah yang bersangkutan. Pemberhentian anggota Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah atas usul Dewan Pengurus Cabang yang bersangkutan. Pemberhentian anggota Pengurus Kecamatan dilakukan oleh Dewan Pengurus Cabang atas usul Pengurus Kecamatan yang bersangkutan. Pemberhentian anggota Pengurus Desa/Kelurahan dilakukan oleh Pengurus Kecamatan atas usul Pengurus Desa/Kelurahan yang bersangkutan. Pemberhentian anggota Dewan Pakar dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan Pimpinan menurut tingkatannya masing-masing. Pemberhentian anggota Komite dilakukan oleh Pengurus menurut tingkatannya masing-masing. Pemberhentian anggota pimpinan/pengurus lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi (PO).
AD dan ART HKTI – Hal 26
Bagian Keempat Pengisian Lowongan Antar Waktu Paragraf Kesatu Pengurus Pasal 13 Anggota Dewan Pengurus Pusat yang berhenti dilakukan penggantian sebagai berikut: (1) Lowongan jabatan Ketua Umum diisi oleh salah seorang Wakil Ketua Umum berdasarkan keputusan Rapat Pleno dan disahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional. (2) Lowongan jabatan Wakil Ketua Umum diisi oleh salah seorang Ketua berdasarkan keputusan Rapat Pleno. (3) Lowongan jabatan Ketua diiisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal atau Komite berdasarkan keputusan Rapat Pleno. (4) Lowongan jabatan Sekretaris Jenderal diisi oleh salah seorang Ketua atau Wakil Sekretaris Jenderal berdasarkan keputusan Rapat Pleno. (5) Lowongan jabatan Wakil Sekretaris Jenderal diisi oleh salah seorang anggota Komite berdasarkan Rapat Pleno. (6) Lowongan jabatan Bendahara Umum diisi oleh salah seorang Bendahara berdasarkan Rapat Pleno. (7) Lowongan jabatan Bendahara diisi sesuai kebutuhan. Pasal 14 Anggota Dewan Pengurus Daerah yang berhenti dilakukan penggantian sebagai berikut: (1) Lowongan jabatan Ketua diisi oleh salah seorang Wakil Ketua berdasarkan Rapat Pleno dan disahkan dalam Rapat Pimpinan Provinsi. (2) Lowongan jabatan Wakil Ketua diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris atau Komite atas keputusan Rapat Pleno. (3) Lowongan jabatan Sekretaris diisi oleh salah seorang Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris berdasarkan keputusan Rapat Pleno. (4) Lowongan jabatan Wakil Sekretaris diisi oleh salah seorang anggota Komite berdasarkan Rapat Pleno. (5) Lowongan jabatan Bendahara diisi oleh salah seorang Wakil Bendahara berdasarkan Rapat Pleno. (6) Lowongan jabatan Wakil Bendahara diisi sesuai kebutuhan. Pasal 15 Anggota Dewan Pengurus Cabang yang berhenti dilakukan penggantian sebagai berikut: (1) Lowongan jabatan Ketua diisi oleh salah seorang Wakil Ketua berdasarkan keputusan Rapat Pleno dan disahkan dalam Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota. (2) Lowongan jabatan Wakil Ketua diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris atau Komite atas keputusan Rapat Pleno. (3) Lowongan jabatan Sekretaris diisi oleh salah seorang Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris berdasarkan keputusan Rapat Pleno. AD dan ART HKTI – Hal 27
(4) (5) (6)
Lowongan jabatan Wakil Sekretaris diisi oleh salah seorang anggota Komite berdasarkan Rapat Pleno. Lowongan jabatan Bendahara diisi oleh salah seorang Wakil Bendahara berdasarkan Rapat Pleno. Lowongan jabatan Wakil Bendahara diisi sesuai kebutuhan. Pasal 16
Anggota Pengurus Kecamatan yang berhenti dilakukan penggantian sebagai berikut: (1) Lowongan jabatan Ketua diisi oleh salah seorang Wakil Ketua berdasarkan keputusan Rapat Pleno. (2) Lowongan jabatan Wakil Ketua diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris atau Komite atas keputusan Rapat Pleno. (3) Lowongan jabatan Sekretaris diisi oleh salah seorang Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris berdasarkan keputusan Rapat Pleno. (4) Lowongan jabatan Wakil Sekretaris diisi oleh salah seorang anggota Komite berdasarkan Rapat Pleno. (5) Lowongan jabatan Bendahara diisi oleh salah seorang Wakil Bendahara berdasarkan Rapat Pleno. (6) Lowongan jabatan Wakil Bendahara diisi sesuai kebutuhan. Pasal 17 Anggota Pengurus Desa/Kelurahan yang berhenti dilakukan penggantian sebagai berikut: (1) Lowongan jabatan Ketua diisi oleh salah seorang Wakil Ketua berdasarkan keputusan Rapat Pleno. (2) Lowongan jabatan Wakil Ketua diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris atau Komite atas keputusan Rapat Pleno. (3) Lowongan jabatan Sekretaris diisi oleh salah seorang Wakil Ketua atau Wakil Sekretaris berdasarkan keputusan Rapat Pleno. (4) Lowongan jabatan Wakil Sekretaris diisi oleh salah seorang anggota Komite berdasarkan Rapat Pleno. (5) Lowongan jabatan Bendahara diisi oleh salah seorang Wakil Bendahara berdasarkan Rapat Pleno. (6) Lowongan jabatan Wakil Bendahara diisi sesuai kebutuhan. Pasal 18 Apabila terjadi lowongan lebih dari setengah jumlah Pengurus Harian maka pengisian lowongan diatur dalam: (1) Musyawarah Luar Biasa untuk DPN, DP Provinsi, dan DP Kabupaten/Kota. (2) Rapat Pleno untuk Pengurus Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Paragraf Kedua Dewan Penasehat Pasal 19 Pengisian lowongan jabatan Pengurus Dewan Penasehat diatur sebagai berikut:
AD dan ART HKTI – Hal 28
(1)
(2)
Lowongan Ketua diisi oleh salah seorang anggota berdasarkan keputusan rapat Pengurus menurut tingkatannya masing-masing dan disahkan oleh Pengurus satu tingkat diatasnya. Lowongan anggota diisi sesuai dengan kebutuhan. Paragraf Ketiga Badan Pertimbangan Organisasi Pasal 20
Pengisian lowongan jabatan Pengurus Badan Pertimbangan Organisasi diatur sebagai berikut: (1) Lowongan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi diisi oleh salah seorang Wakil Ketua berdasarkan keputusan Rapat Paripurna. (2) Lowongan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Provinsi dan Badan Pertimbangan Organisasi Kabupaten/Kota diisi oleh salah seorang Wakil Ketua berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang menurut tingkatannya masing-masing. (3) Lowongan Wakil Ketua dan atau Sekretaris diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Pusat/Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus Cabang menurut tingkatannya masing-masing. (4) Lowongan Wakil Sekretaris dan anggota pengurus lainnya diisi (5) oleh Dewan Pengurus Pusat/Dewan Pengurus Daerah/Dewan (6) Pengurus Cabang menurut tingkatannya masing-masing. Paragraf Keempat Dewan Pakar Pasal 21 Pengisian lowongan jabatan Pengurus Dewan Pakar diatur sebagai berikut: (1) Lowongan Ketua diisi oleh Wakil Ketua berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Pusat/Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus Cabang menurut tingkatannya masing-masing. (2) Lowongan Wakil Ketua diiisi oleh Sekretaris atau salah seorang Wakil Sekretaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Pusat/Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus Cabang menurut tingkatannya masing-masing. (3) Lowongan Sekretaris diisi oleh salah seorang Wakil Sekretaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Pusat/Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus Cabang menurut tingkatannya masing-masing. (4) Lowongan Wakil Sekretaris dan anggota pengurus lainnya diisi oleh Dewan Pengurus Pusat/Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus Cabang menurut tingkatannya masing-masing. Paragraf Kelima Komite Pasal 22 Pengisian lowongan jabatan pengurus Komite diisi oleh Dewan Pengurus menurut tingkatannya masing-masing. AD dan ART HKTI – Hal 29
BAB IV PERMUSYAWARATAN Bagian Kesatu Musyawarah Paragraf Kesatu Musyawarah Nasional Pasal 23 (1)
(2)
(3)
Peserta Musyawarah Nasional terdiri atas: a. Utusan; b. Peninjau. Utusan terdiri atas: a. Dewan Pimpinan Nasional; b. Utusan Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; c. Utusan Organisasi dan Asosiasi tingkat nasional. Peninjau terdiri atas perseorangan, lembaga, organisasi/asosiasi yang diundang. Pasal 24
(1) (2)
Setiap utusan dan peninjau mempunyai hak bicara. Hak suara hanya dimiliki oleh Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, organisasi, dan asosiasi masingmasing 1 (satu) suara. Pasal 25
(1)
(2)
Undangan Musyawarah Nasional dan Rancangan materi disiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Provinsi, Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional. Sidang-sidang Musyawarah Nasional dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat sampai terbentuk Majelis Pimpinan Musyawarah. Paragraf Kedua Musyawarah Provinsi Pasal 26
(1)
(2)
(3)
Peserta Musyawarah Provinsi terdiri atas: a. Utusan b. Peninjau Utusan terdiri atas: a. Utusan Dewan Pimpinan Nasional; b. Dewan Pimpinan Provinsi; c. Utusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; d. Utusan Organisasi dan Asosiasi tingkat provinsi. Peninjau terdiri atas perseorangan, lembaga, organisasi/asosiasi yang diundang. AD dan ART HKTI – Hal 30
Pasal 27 (1) (2)
Setiap utusan dan peninjau mempunyai hak bicara. Hak suara hanya dimiliki oleh utusan Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, organisasi, dan asosiasi masingmasing 1 (satu) suara. Pasal 28
(1)
(2)
Undangan Musyawarah Provinsi dan rancangan materi disiapkan oleh Dewan Pengurus Daerah dan disampaikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Provinsi. Sidang-sidang Musyawarah Provinsi dipimpin oleh Dewan Pengurus Daerah sampai terbentuk Majelis Pimpinan Musyawarah. Paragraf Ketiga Musyawarah Kabupaten/Kota Pasal 29
(1)
(2)
(3)
Peserta Musyawarah Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Utusan; b. Peninjau. Utusan terdiri atas: a. Utusan Dewan Pimpinan Provinsi; b. Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; c. Utusan Pengurus Kecamatan; d. Utusan Organisasi dan Asosiasi tingkat kabupaten/kota. Peninjau terdiri atas perseorangan, lembaga, organisasi/asosiasi yang diundang. Pasal 30
(1) (2)
Setiap utusan dan peninjau mempunyai hak bicara. Hak suara hanya dimiliki oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, Pengurus Kecamatan, organisasi, dan asosiasi masing-masing 1 (satu) suara. Pasal 31
(1)
(2)
Undangan Musyawarah Kabupaten/Kota dan rancangan materi disiapkan oleh Dewan Pengurus Cabang dan disampaikan kepada seluruh Pengurus Kecamatan selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Kabupaten/Kota. Sidang-sidang Musyawarah Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang sampai terbentuk Majelis Pimpinan Musyawarah.
AD dan ART HKTI – Hal 31
Bagian Kedua Rapat Paragraf Kesatu Rapat Tingkat Nasional Pasal 32 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Rapat Kerja Nasional. a. Rapat Kerja Nasional adalah rapat untuk menyusun program kerja sebagai penjabaran dari program umum. b. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Dewan Pimpinan Nasional, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pengurus Daerah serta Ketua dan Sekretaris organisasi dan asosiasi. c. Rapat Kerja Nasional dilakukan sekurang-kurangnya sekali diantara dua musyawarah nasional. d. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat. Rapat Pimpinan Nasional a. Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan organisasi sebagai jabaran Program Umum. b. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh Dewan Pimpinan Nasional, Ketua Dewan Pengurus Daerah. c. Rapat Pimpinan Nasional dilakukan sesuai dengan kebutuhan. d. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat. Rapat Dewan Pimpinan. a. Rapat Dewan Pimpinan adalah Rapat Dewan Pimpinan Nasional untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Rapat Dewan Pimpinan dihadiri oleh Dewan Penasehat, Badan Pertimbangan Organisasi, dan Dewan Pengurus Pusat. c. Rapat Dewan Pimpinan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. d. Rapat Dewan Pimpinan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat. Rapat Paripurna. a. Rapat Paripurna adalah rapat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan memutuskan kebijakan operasional organisasi yang bersifat strategis. b. Rapat Paripurna dihadiri oleh Dewan Penasehat, Badan Pertimbangan Organisasi, Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pakar, Komite, Badan/Lembaga, dan Organisasi Otonom. c. Rapat Paripurna dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. d. Rapat Paripurna diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat. e. Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua Umum atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum. Rapat Pleno. a. Rapat Pleno adalah rapat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah organisasi. b. Rapat Pleno dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat dan Komite. c. Rapat Pleno dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan. d. Rapat Pleno diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat.
AD dan ART HKTI – Hal 32
(6)
Rapat Harian. a. Rapat Harian adalah rapat Dewan Pengurus Pusat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan merumuskan langkahlangkah penyelesaian program organisasi. b. Rapat Harian dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketuaketua, Sekretaris Jenderal, Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Bendahara. c. Rapat Harian dipimpin oleh Ketua Umum atau yang ditunjuk. d. Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam satu bulan. Paragraf Kedua Rapat Tingkat Provinsi Pasal 33
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Rapat Kerja Provinsi. a. Rapat Kerja Provinsi adalah rapat untuk menyusun program kerja sebagai penjabaran dari program umum b. Rapat Kerja Provinsi dihadiri oleh Utusan Dewan Pimpinan Nasional, Dewan Pimpinan Provinsi, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pengurus Cabang serta Ketua dan Sekretaris organisasi dan asosiasi. c. Rapat Kerja Provinsi dilakukan sekurang-kurangnya sekali diantara dua musyawarah Provinsi. d. Rapat Kerja Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah. Rapat Pimpinan Provinsi. a. Rapat Pimpinan Provinsi adalah rapat yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan organisasi sebagai jabaran Program Umum dan Program Provinsi. b. Rapat Pimpinan Provinsi dihadiri oleh Utusan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pimpinan Provinsi, Ketua Dewan Pengurus Cabang. c. Rapat Pimpinan Provinsi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. d. Rapat Pimpinan Provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah. Rapat Dewan Pimpinan. a. Rapat Dewan Pimpinan adalah Rapat Dewan Pimpinan Provinsi untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Rapat Dewan Pimpinan dihadiri oleh Dewan Penasehat, Badan Pertimbangan Organisasi Provinsi, dan Dewan Pengurus Daerah. c. Rapat Dewan Pimpinan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. d. Rapat Dewan Pimpinan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah. Rapat Paripurna. a. Rapat Paripurna adalah rapat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan memutuskan kebijakan operasional organisasi yang bersifat strategis. b. Rapat Paripurna dihadiri oleh Dewan Penasehat, Badan Pertimbangan Organisasi Provinsi, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pakar, Komite, Badan/Lembaga, dan Organisasi Otonom. c. Rapat Paripurna dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. d. Rapat Paripurna diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah. Rapat Pleno. a. Rapat Pleno adalah rapat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah organisasi. AD dan ART HKTI – Hal 33
(6)
b. Rapat Pleno dihadiri oleh Dewan Pengurus Daerah dan Komite. c. Rapat Pleno dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan. d. Rapat Pleno diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah. Rapat Harian. a. Rapat Harian adalah rapat Dewan Pengurus Daerah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan merumuskan langkahlangkah penyelesaian program organisasi. b. Rapat Harian dihadiri oleh Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-wakil Bendahara. c. Rapat Harian dipimpin oleh Ketua atau yang ditunjuk. d. Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam satu bulan. Paragraf Ketiga Rapat Tingkat Kabupaten/Kota Pasal 34
(1)
(2)
(3)
(4)
Rapat Kerja Kabupaten/Kota. a. Rapat Kerja Kabupaten/Kota adalah rapat untuk menyusun program kerja sebagai penjabaran dari program umum. b. Rapat Kerja Kabupaten/Kota dihadiri oleh Utusan Dewan Pimpinan Provinsi, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Pengurus Kecamatan serta Ketua dan Sekretaris organisasi dan asosiasi. c. Rapat Kerja Kabupaten/Kota dilakukan sekurang-kurangnya sekali diantara dua musyawarah Kabupaten/Kota. d. Rapat Kerja Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota. a. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota adalah rapat yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan organisasi sebagai jabaran Program Umum dan Program Kabupaten/Kota. b. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota dihadiri oleh Utusan Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, Ketua Pengurus Kecamatan. c. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan kebutuhan. d. Rapat Pimpinan Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang. Rapat Dewan Pimpinan. a. Rapat Dewan Pimpinan adalah Rapat Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. Rapat Dewan Pimpinan dihadiri oleh Dewan Penasehat, Badan Pertimbangan Organisasi Kabupaten/Kota, dan Dewan Pengurus Cabang. c. Rapat Dewan Pimpinan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. d. Rapat Dewan Pimpinan diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang. Rapat Paripurna. a. Rapat Paripurna adalah rapat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan memutuskan kebijakan operasional organisasi yang bersifat strategis. b. Rapat Paripurna dihadiri oleh Dewan Penasehat, Badan Pertimbangan Organisasi Kabupaten/Kota, Dewan Pengurus Cabang, Dewan Pakar, Komite, Badan/Lembaga, c. dan Organisasi Otonom. AD dan ART HKTI – Hal 34
(5)
(6)
d. Rapat Paripurna dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. e. Rapat Paripurna diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota. f. Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua Umum atau yang ditunjuk oleh Ketua Umum. Rapat Pleno. a. Rapat Pleno adalah rapat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan merumuskan langkahlangkah penyelesaian masalah organisasi. b. Rapat Pleno dihadiri oleh Dewan Pengurus Cabang dan Komite. c. Rapat Pleno dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan. d. Rapat Pleno diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang. Rapat Harian. a. Rapat Harian adalah rapat Dewan Pengurus Cabang untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan merumuskan langkahlangkah penyelesaian program b. organisasi. c. Rapat Harian dihadiri oleh Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-wakil Bendahara. d. Rapat Harian dipimpin oleh Ketua atau yang ditunjuk. e. Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam satu bulan. Paragraf Keempat Rapat Tingkat Kecamatan Pasal 35
(1)
(2)
(3)
Rapat Kerja Kecamatan. a. Rapat Kerja Pengurus Kecamatan adalah rapat untuk menyusun program kerja sebagai penjabaran dari program umum. b. Rapat Kerja Pengurus Kecamatan dihadiri oleh Utusan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota, Pengurus Kecamatan, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Pengurus Desa/Kelurahan. c. Rapat Kerja Pengurus Kecamatan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa bhakti. d. Rapat Kerja Pengurus Kecamatan diselenggarakan oleh Pengurus Kecamatan. Rapat Pleno. a. Rapat Pleno adalah rapat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah organisasi. b. Rapat Pleno dihadiri oleh Pengurus Kecamatan dan Komite. c. Rapat Pleno dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan. d. Rapat Pleno diselenggarakan oleh Pengurus Kecamatan. Rapat Harian. a. Rapat Harian adalah Rapat Pengurus Kecamatan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan merumuskan langkahlangkah penyelesaian program organisasi. b. Rapat Harian dihadiri oleh Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, dan anggota. c. Rapat Harian dipimpin oleh Ketua atau yang ditunjuk. d. Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam satu bulan AD dan ART HKTI – Hal 35
Paragraf Kelima Rapat Tingkat Desa/Kelurahan Pasal 36 (1)
(2)
(3)
Rapat Kerja Desa/Kelurahan. a. Rapat Kerja Desa/Kelurahan adalah rapat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan menyusun program aksi. b. Rapat Kerja Pengurus Desa/Kelurahan dihadiri oleh Utusan Kecamatan, Pengurus Desa/Kelurahan, Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani, Komite, dan Organisasi Otonom. c. Rapat Kerja Desa/Kelurahan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa bhakti. d. Rapat Kerja Desa/Kelurahan diselenggarakan oleh Pengurus Desa/Kelurahan. Rapat Pleno. a. Rapat Pleno adalah rapat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian masalah organisasi. b. Rapat Pleno dihadiri oleh Pengurus Desa/Kelurahan dan Komite. c. Rapat Pleno dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan. d. Rapat Pleno diselenggarakan oleh Pengurus Desa/Kelurahan. Rapat Harian. a. Rapat Harian adalah rapat Pengurus Desa/Kelurahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dan merumuskan langkahlangkah penyelesaian program organisasi. b. Rapat Harian dihadiri oleh Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. c. Rapat Harian dipimpin oleh Ketua atau yang ditunjuk. d. Rapat Harian dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam satu bulan. Paragraf Keenam Mekanisme Rapat Pasal 37
(1) (2) (3)
Undangan dan bahan/materi rapat sudah diterima oleh peserta selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat yang bersangkutan. Rapat-rapat dipimpin oleh pimpinan atau pengurus yang menyelenggarakan rapat tersebut sesuai dengan jenis rapat yang bersangkutan. Hal lain diatur oleh rapat sesuai dengan kebutuhan rapat yang bersangkutan.
BAB V KEUANGAN Pasal 38 (1) (2)
Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Nasional. Pembagian uang pangkal dan iuran diatur sebagai berikut: a. 5 % (lima persen) untuk Dewan Pimpinan Nasional; AD dan ART HKTI – Hal 36
(3)
b. 10 % (sepuluh persen) untuk Dewan Pimpinan Provinsi; c. 15% (lima belas persen) untuk Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota; d. 20 % (dua puluh persen) untuk Pengurus Kecamatan; e. 50 % (lima puluh persen) untuk Pengurus Desa/Kelurahan. Audit dan verifikasi keuangan organisasi akan diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 39
(1)
(2) (3)
Hal-hal yang menyangkut keuangan dan aset organisasi harus dipertanggungjawabkan oleh pimpinan/pengurus dalam musyawarah menurut tingkatannya masing-masing. Jika dianggap perlu dapat dibentuk tim verifikasi atau menunjuk auditor independen. Pengalihan atau pelepasan aset organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.
BAB VI ATRIBUT Pasal 40 Ketentuan mengenai atribut diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) yang mencakup: (1) Pataka; (2) Bendera; (3) Mars dan Hymne; (4) Papan nama kantor; (5) Pakaian; (6) Emblem; (7) Kop surat dan stempel.
BAB VII PENUTUP Pasal 41 (1)
(2) (3)
(4) (5)
Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) atas persetujuan dari Badan Pertimbangan Organisasi. Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional. Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Musyawarah Nasional ke VIII yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 29 (dua puluh Sembilan) sampai 31 (tiga puluh satu) Juli dua ribu lima belas (31-07-2015). Dengan disahkannya Anggaran Rumah Tangga ini maka Anggaran Rumah Tangga yang terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
AD dan ART HKTI – Hal 37
