ANALISIS PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN SEBAGAI UPAYA MENGURANGIKESENJANGAN ANGGARAN

e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Volume 7 No.1 Tahun 2017)

ANALISIS PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN SEBAGAI UPAYA MENGURANGIKESENJANGAN ANGGARAN 1Ni

Made Sari, 1Nyoman Trisna Herawati, 2Made Arie Wahyuni

Jurusan Akuntansi Program S1, FE Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: {[email protected], [email protected] [email protected]}@undiksha.ac.id Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk untuk memahami proses pencairan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana serta untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pencairan anggaran kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana yang dapat menimbulkan adanya kesenjangan anggaran. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif yaitu mengolah data dengan lebih banyak mengumpulkan data dan menguraikannya secara menyeluruh dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga akan diperoleh suatu hasil dari pengolahan data yang disebut hasil penelitian. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa prosedur pencairan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana diawali dengan PPTK mengajukan permohonan amprah beserta kelengkapan ke Sub Bagian Kuangan dilengkapi dengan surat permohonan pengajuan amprah. Sistem pengelolaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum harus sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) karena dalam DPA sudah tercantum rincian seluruh anggaran yang ingin dicairkan, jika tidak sesuai dengan DPA maka SPJ harus diubah. Serta faktor yang menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran yaitu kesalahan pada SPJ seperti adanya data ganda dalam SPJ. Namun demikian Dinas Pekerjaan Umum tetap melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menghindari keterlambatan pencairan anggaran. Kata kunci: pengelolaan anggaran

Abstract The study aimed at understanding the disbursement process, figuring out the management process of budgeting as well as to understand any affecting factors to hamper the process of disbursement at the Public Works in Jembrana Regional Office which could generate the budget gap. The study utilized a qualitative design involving both primary and secondary data, analysing and collecting as well as describing them comprehensively according to the research problems in order to generate the appropriate results.

e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 7 No.1 Tahun 2017) The results of the study concluded that the procedure of disbursement process at the Public Works in Jembrana Regional Office started from submitting the request of disbursement with appropriate supplementary application documents to the financial subsection. The budget management system at the Public Works in Jembrana Regional Office should be appropriate with the budget implementation document, since in this document all detailed budget to be disbursed were presented. When it was found inappropriate the letter of accountability should be modified. Factor affecting the problem of disbursement was the errors occurred in writing the accountability letters and report, like double data found. However, the Public Works in Jembrana Regional Office remained trying maximum efforts to avoid any delay in budget disbursement. Key words: budget management

PENDAHULUAN Pemerintah yang baik, perlu menekankan pentingnya penyerapan anggaran yang optimal dan sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umunya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Didalam pemerintahan anggaran merupakan alat penggerak yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan suatu roda pemerintahan. Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Pada dasarnya penyelenggaraanpemerintahanmenge mban tiga fungsi, hakiki, yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Jadi selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik. Agar pemerintah daerah mampu untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya maka diperlukan adanya dukungan

keuangan yang mampu menunjangnya. Pengelolaan keuangan daerah juga merupakan salah satu aspek penting dalam otonomi daerah. Menurut Nugroho (2002) yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas Pekerjaan umum merupakan institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kewenangan dasar di bidang Pengairan, Tata Ruang, Bina Marga Dan cipta Karya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum juga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kegiatan teknis, penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan pembangunan fisik jalan, jembatan dan gedung kebutuhan pemerintah maupun masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawab pemerintah. Salah satu contoh kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan oleh dalam kegiatan perekonomian adalah jalan. Jalan merupakan prasarana infrastruktur darat yang dibutuhkan manusia dalam melakukan

e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 7 No.1 Tahun 2017) pergerakan dari satu lokasi ke lokasi lain dalam rangkapemenuhan kebutuhan. Ketersediaan jalan menjadi hal yang dianggap mendesakmanakala kegiatan ekonomi masyarakat mengalami petumbuhan yang signifikan. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang dari Dinas Pekerjaan Umum ini diperlukan pencairan sebuah anggaran. Dalam hal ini pemerintah tentu telah menyiapkan anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya untuk perawatan prasarana jalan ataupun kebutuhan pembangunan lainnya. Pencairan anggaran yang baik dan tepat sasaran sangat berpengaruh untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, pemerintahan perlu diselenggarakan secara dinamis, tanggap, cepat dan tepat sasaran. Dan tidak menutup kemungkinan ada sebagian oknum yang bermain dalam sebuah anggaran. Yang dapat mengakibatkan keterlambatan pencairan anggaran pada sebuah kegiatan. Jika keterlambatan pencairan anggaran ini terjadi, maka akan ada banyak pihak yang menghawatirkan bahwa pencairan anggaran yang lambat akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Beberapa lapisan masyarakat kini sudah mulai mengetahui bahwa di pemerintahan tidak sedikit yang mengalami keterlambatan dalam pencairan anggaran yang kurang optimal. Misalnya, terjadi keterlambatan pencairan anggaran pada mengerjakan proyek trotoar dan drainase di Kecamatan Melaya, Jembrana yang seharusnya sudah selesai pada pertengahan tahun, namun pada akhirnya akan rampung di akhir tahun. "Seharusnya proyek itu sudah selesai tanggal 19 Maret lalu. Karena tidak terselesaikan sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan diawal, maka diberikan perpanjang waktu 50 hari" kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jembrana I Gusti Putu Mertadana, di Jembrana,

pada hari Senin, la mengungkapkan, proyek senilai Rp500 juta lebih ini sempat terhenti dikerjakan oleh rekanan. Hal ini tentunya akan mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat. Yaitu hilangnya manfaat pada penggunaan trotoar dan drainase tersebut. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut adalah kegiatan lalu lintas daerah akan terhambat dan menganggu jalur mudik. Keterlambatan dan ketidakpastian penyerapan anggaran bisa juga mengakibatkan opportunity cost atas uang pemerintah. Keterlambatan dan ketidakpastian penyerapan anggaran berdampak pada tidak optimalnya usaha-usaha pemerintah dan investasi kas pemerintah Salah satu penyebab keterlambatan anggaran adalah perencanaan kas yang belum baik dari pengguna anggaran, yaitu rencana penyerapan anggaran yang belum sesuai dengan realisasinya. Disisi lain untuk mengoptimalkan perencanaan penarikan atau penyerapan dana oleh satuan kerja pengguna anggaran, pemerintah juga telah menerbitkan PMK nomor 192/PMK.05/2009 tentang perencanaan kas. PMK tersebut memberikan pedoman kepada pengguna anggaran dalam melakukan perencanaan penarikan dana. Dengan adanya perencanaan yang baik diharapkan dapat memberikan peningkatan kualitas dalam penyerapan anggaran. Namun kenyataannya proyeksi atau perencanaan penarikan dana yang dilaporkan satker padan BUN tidak akurat, bahkan terdapat satker yang tidak melaporkan proyeksi penarikan dana. Masalah dalam penyerapan anggaran atau pencairan anggaran ini akan menimbulkan suatu kesenjanggan anggaran. Kesenjangan anggaran pada sektor publik seharusnya dijadikan perhatian lebih karena sistem penganggaran

e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 7 No.1 Tahun 2017) memiliki beberapa karakteristik, salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran.Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses pencairan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana, untuk menggambarkan bagaimana pengelolaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana serta untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pencairan anggaran kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana yang dapat menimbulkan adanya kesenjangan anggaran. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana yang terletak di Jalan Surapati, Jembrana. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif yaitu mengolah data dengan lebih banyak mengumpulkan data dan menguraikannya secara menyeluruh dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga akan diperoleh suatu hasil dari pengolahan data yang disebut hasil penelitian. Menurut Bogdam dan Taylor (1995) (dalam Moleong, 2007;4) mengemukakkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulisan atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang sedang diamati. Metode penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2009:15) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang

alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Sumber informasi utama dari penelitian ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana. Informan ditentukan secara purposive yang artinya peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria ini harus sesuai dengan topik penelitian. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab masalah penelitian. Informan kunci ini adalah Kepala dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana yang bernama Drs.l Gusti Putu Merta Dana, S.E,M.Si, Kepala Bagian Keuangan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana yang bernama Nisrina ST, PTK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bernama I r. Ketut Ariawan Sudirga M.T, PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan) yang bernama I Made Wiwin Juniatra ST, serta Pengawasn yang bernama I Wayan Neksen. Dari informan kunci ini akan diteluh informan lainnya yang memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan teknik snowball. Snowball artinya informan yang dipilih merupakan hasil rekomendasi dari informan sebelumnya. Ini umumnya digunakan bila peneliti tidak mengetahui dengan pasti orang-orang yang layak untuk menjadi sumber. Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data primer yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Data primer dapat berupa : opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Dan data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya

e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 7 No.1 Tahun 2017) yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Tehnik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara. Pada penelitian ini, wawancara dapat berfungsi sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Tehnik yang kedua adalah observasi yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Terakhir yaitu dokumentasi yang merupakan rekaman kejadian masa lalu yang tertulis atau dicetak meraka dapat berupa catatan anekdot, suara, buku harian, dan dokumen-dokumen. Dokumentasi merupakan sumber data penting dalam analisis konsep dan studi bersejarah (Suharsaputra, 2012:2015). Analisis data merupakan upaya peneliti mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman tersebut, penulis melakukan analisis lebih lanjut dengan upaya mencari makna (Muhadjir,2000:142). Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti apa yang dikemukakan oleh lles dan Huberman(1992) dalam Moleong (2005) sebagai tehnik analisis interaktif dengan tahapan yaitu reduksi data. angka. Data yang tidak penting dibuang. Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data

dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Menurut Patton dalam Moleong (2005:178) dalam rangka menjaga keabsahan data digunakan beberapa ktiteria antara lain: kepercayaan, kebergantungan dan kepastian. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Proses Pencairan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Anggaran merupakan suatu hal yang penting dalam suatu organisasi. Anggaran ini akan dijadikan sebagai pedoman atau dasar dalam pelaksanaan setiap kegiatan organisasi. Dapat diketahui bahwa perencanan anggaran sangatlah penting

e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 7 No.1 Tahun 2017) sebelum memutuskan untuk melakukan pencairan anggaran. Sebelum memutuskan untuk melakukan pencairan,hendaknya dilakukan perencanaan anggaran terlebih dahulu, sehingga dalam pencairanya tidak melebihi atau mengurangi dari target yang sudah direncanakan. Dengan adanya perencanaan tersebut, maka kegiatan operasional dari perusahaan maupun badan usaha akan dapat terlaksana dengan baik (Nafarin,2001). Pemerintah dalam hal ini hendaknya benar-benar melakukan perencanaan anggaran dengan matang sehingga dalam pencairannya tidak mengalami masalah. Dalam pencairan anggaran, segala bentuk dokumen maupun kelengkapan administrasi harus benar sehingga tidak menyulitkan dalam proses pencairannya. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pencairan anggaran adalah Kwitansi SPJ, bukti pembelian, Nota Barang, Surat berita serah terima pekerjaan, Lampiran berita acara penerimaan barang, Surat berita acara penerimaan barang, Lampiran berita acara penerimaan barang, Lampiran harga perkiraan sendiri, Surat permintaan penawaran harga, Kwitansi pengadaan, Surat jadwal pengadaan langsung, Surat survey harga, Surat undangan langsung penyedia pekerjaan, Surat berita acara pembukuan, evaluasi, klarifikasi dan negosisasi harga penawaran, Lampiran berita acara pembukuan evaluasi, klarifikasi dan negosisasi harga penawaran, Surat berita acara hasil pengadaan langsung (BAHPL) dan Surat perintah kerja (SPK) Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pencairan anggaran adalah PPTK(Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Pihak ketiga selaku rekanan/penyedia barang

jasa/jasa yang mengajukan tagihan kepada pemerintah, Pejabat penguji SPP/penerbit SPM yang melakukan pengujian SPP yang diajukan PPTK dan menerbitkan SPM pada suatu kantor/satuan kerja, KPPN selaku kuasa BUN, menerbitkan SP2D setelah menerima SPM dari kantor/satuan kerja, Pihak perbankan selaku bank operasional KPPN yang melakukanpemindahbukuanseju mlah uang ke rekening yang berhak, sesuai yang tersebut dalam SP2D dari KPPN mitra kerjanya. Dalam suatu SKPD prosedur pencairan adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi suatu instansi yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedurprosedur yang lain(Mulyadi,2001). Secara rinci prosedur pencairan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana diawali dengan PPTK mengajukan permohonan amprah beserta kelengkapan ke Sub Bagian Kuangan dilengkapi dengan surat permohonan pengajuan amprah. Apabila permohonan amprah masih ada kekurangan akan dikembalikan ke PPTK untuk dilengkapi dan seterusnya dapat diterbitkan SPP apabila sudah dinyatakan lengkap. Setelah SPP disetujui dan ditanda tangani oleh PPTK, dikembalikan lagi ke Sub Bagian

e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 7 No.1 Tahun 2017) Keuangan untuk penerbitan SPM. Terakhir SPM yang sudah disahkan kemudian dikembalikan ke Sub Bagian Keuangan untuk dicopy dan seplit, dan SPM siap dikirim ke BUD untuk penerbitan SP2D. 2. Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pada Dinas Pekeerjaan Umum Kabupaten Jembrana Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kegiatan teknis, penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan pembangunan fisik jalan, jembatan dan gedung kebutuhan pemerintah maupun masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawabpemerintah. Salah satu contoh kebutuhan masyarakat yang sangat diperlukan oleh dalam kegiatan perekonomian adalah jalan. Jalan merupakan prasarana infrastruktur darat yang dibutuhkan manusia dalam melakukan pergerakan dari satu lokasi ke lokasi lain dalam rangkapemenuhankebutuhan.Kete rsediaan jalan menjadi hal yang dianggap mendesak manakala kegiatan ekonomi masyarakat mengalami petumbuhan yang signifikan. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang dari Dinas Pekerjaan Umum ini diperlukan pencairan sebuah anggaran. Dalam hal ini pemerintah tentu telah menyiapkan anggaran yang telah dianggarkan sebelumnya untuk perawatan prasarana jalan ataupun kebutuhan pembangunan lainnya. Pencairan anggaran yang baik dan tepat sasaran sangat berpengaruh untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Terdapat 3 jenis Pencairan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana yang biasa disebutamprahandalampemerintah

an yang terdiri dari amprahan GU (Ganti Uang), amprahan LS (Langsung), serta amprahan TU(Tambahan Uang). Sistem pengelolaan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum harus sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) karena dalam DPA sudah tercantum rincian seluruh anggaran yang ingin dicairkan, jika tidak sesuai dengan DPA maka SPJ harus dirubah. Anggaran yang telah ada harus mencerminkan keadilan, sehingga pelaksana tidak merasa tertekan tetapi termotivasi (Nafarin,2001). Seringkah pada kegiatan yang diadakan pemerintah pencairan anggarannyamengalamiketerlam batan.Kebanyakankegiatannya terlebih dahulu berjalan, namun anggarannya cair belakangan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum yaitu bapak Merta Dana S.E,M.Si sebagai berikut: "Terjadi keterlambatan pencairan anggaran pada mengerjakan proyek trotoar dan drainase di Kecamatan Melaya, Jembrana yang seharusnya sudah selesai pada pertengahan tahun, namun pada akhirnya akan rampung di akhir tahun. Seharusnya proyek itu sudah selesai tanggal 19 Maretlalu. Karena tidak terselesaikan sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan diawal, maka diberikan perpanjang waktu 50 hari. Proyek senilai Rp500 juta lebih ini sempat terhenti dikerjakan oleh rekanan". Hal ini tentu saja mengundang penasaran publik, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Setelah ditelusuri memang banyak faktor yang

e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 7 No.1 Tahun 2017) mempengaruhiterlambatnyapencai ran anggaran tersebut. Hal ini dapat terjadi karena dari bagian keuangan kantor bupati yang belum mengeluarkan SP2D, padahal dari pihak dinas ini sudah melakukan pengamprahan. Setelah ditelusuri alasan dari belum dikeluarkanya SP2D, karena banyaknya amprahan yang antri untuk diperiksa dan juga harus mendapatkan persetujuan dari Kasubag Keuangan dan Bendahara Umum. 3. Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan Pencairan Anggaran Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana Permasalahan dalam pencairan anggaran memang dianggap sebagai hal yang serius. Betapa tidak, pemerintah akan memilik anggapan atau citra buruk dimata masyarakat. Masyarakat pun tentunya akan langsung menilai, tanpa mempertimbangkan atau memahami mengapa sampai terjadi permasalahan dalam pencaian anggaran. Banyak masyarakat yang tidak paham bahkan tidak tahu proses yang harus dilalui dalam pencairan anggaran. Mereka tidak mengetahui betapa rumitnya sistem dan prosedur pengeluaran kas ataupun dana yang harus dilalui. Belum lagi terdapat kesalahan atau kekurangan bukti/ berkas-berkas yang diperlukan, tentu sajapencairannya pun akan ditunda karena menyalahi atau tidak sesuai dengan prosedur. Sebelum melakukan pencaian, memang sangat diperlukan adanya perencanaan. Di dalam pelaksanaan pencairan anggaran tersebut, akan didiskusikan berapa anggaran yang diperlukan untuk menunjang berjalannya suatu kegiatan. Namun pihak-pihak yang terkait dalam pencairan anggaran

perlu bekerja sesuai prosedur. Karena, bukan tidak mungkin, dalam pencairan anggaran itu bisa terjadi hal-hal diluar dugaan. Bukan bermaksud negatif terhadap kinerja pemerintah, namun kepercayan masyarakat terhadap tata kerja dalam pemerintahan hendaknya dijaga. Apalagi, menyangkut anggaran, tentu saja dalam hal ini akan langsung berfokus pada uang. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Keuangan Dari sekian banyak kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum seperti proyek pembuatan jembatan, jalan ataupun trotoar dan drainase tentunya pernah mengalami permasalahan dalam pencairan anggaran kegiatannya. Proses pencairan anggaran mengalami permasalahan bisa disebabkan akibat adanya SPJ yang kurang lengkap atau terjadi kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam SPJ yaitu harga yang dicantumkan tidak cocok dengan yang tercantum di DPA, kurangnya ketelitian dalam penyusunan SPJ sehingga ditemukan adanya data ganda, kemudia adanya salah catat harga pada SPJ. Selain itu, terlambatnya mendapat tanda tangan pejabat yang bersangkutan. Menyangkut tanda tangan pejabat yang susah ditemui, dikarenakan adanya tugas keluar kota pejabat yang bersangkutan, kemudian adanya hal yang tidak disetujui oleh pejabat yang bersangkutan sehingga harus direvisi kembali. Hal-hal tersebut hendaknya perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Perhatian yang dimaksudkan agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak muncul kembali dalam pencairan anggaran selanjutnya. Hendaknya perlu

e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 7 No.1 Tahun 2017) adanya suatu usaha sebagai bentuk kepedulian dalam mengatasi permasalahan dalam pencairan anggaran. Jika kesalahan seperti ini terulang secara terus menerus maka akan menimbulkan suatu kesejangan anggaran.Kenjangan anggaran adalahsuatukesenjangan yang dilakukan oleh seseorang bawahan ketika ia turut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, dengan memberikan usulan dan estimasi anggaran yang tidak sesuaidengankapasitassesungguh nya yang dimiliki, atau tidak sesuai dengan sumberdaya yang sebenarnya dibutuhkan, dengan maksud agar anggaran tersebut mudah direalisasikan. Seseorang melakukan kesenjangan ini dengan cara meninggikan jumlah biaya yang dibutuhkan atau merendahkan pendapatan yang sesunguhnya bisa dicapai. .. Tindakan yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan menjalin komunikasi yang lebih baik antara PPTK dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi dalam pembuatan SPJ. Terkait dengan pejabat yang susah ditemui, seharusnya pembuat SPJ harus mengetahui terlebih dahulu jadwal kegaiatan dari pejabat-pejabat yang bersangkutan. Agar anggaran bisa langsung, Sesuai dengan pernyatan yang telah dikemukakan oleh Wolk (2001) teori sinyal menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan.

Dalam sebuah perusahaan maupun instansi pemerintahan seharusnya menggunakan teori sinyal ini. Dalam penyusunan SPJ misalnya, harus ada komunikasi yang baik antara pihak pembuat SPJ dengan pejabat yang bersangkutan. Agar SPJ yang dibuat tidak mengandung kesalahan dalam pengisianya, dan tentunya tidak akan menghambat pencairan anggaran. Melihat dari ungkapan yang telah dijelaskan beberapa informan diatas, anggaran yang telah disusun dan menjadi sebuah penganggaran bisa saja berhasil dan ada kemungkinan juga akan mengalami kegagalan dalam realisasinya. Anggaran yang telah dibuat akan mengalami kegagalan apabila terdapat hal-hal yang tidak diperhatikan dalam penyusunannya. Hal yang biasanya rentan menyebabkan anggaran sebuah badan usaha maupun instansi pemerintahanmengalamiketerla mbatan adalah pembuat anggaran tidak cakap, tidak mampu berfikir ke depan serta tidak memiliki wawasan yang luas, kekuasaan membuat anggaran tidak tegas,pelaksanaan tidak cakap, tidak didukung oleh masyarakat dan dana yang ada tidak mencukupi (Nafarin,2001). Beberapa faktor lain juga diungkapkan oleh Nafarin, yang dapat juga mempengaruhi anggaran, antara lain faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat didalam perusahaan sendiri. Contoh : karyawan, modal, sumber daya, upah karyawan, penjualan tahun lau, kapasitas produksi, dll. Sedangkan faktor

e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 7 No.1 Tahun 2017) ektern yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat diluar perusahaan, tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan maupun instansi pemerintahan. Contoh : persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan masyarakat, agama, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat, perekonomian nasional maupun internasional, kemajuan teknologi dan berbagai kebijakan pemerintah. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian tersebut adalah: 1. Dalam suatu SKPD prosedur pencairan adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi suatu instansi yang terjadi berulang-ulang. Secara rinci prosedur pencairan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana diawali dengan PPTK mengajukan permohonan amprah beserta kelengkapan ke Sub Bagian Kuangan .dilengkapi dengan surat permohonan pengajuan amprah. Apabila permohonan amprah masih ada kekurangan akan dikembalikan ke PPTK untuk dilengkapi dan seterusnya dapat diterbitkan SPP apabila sudah dinyatakan lengkap. Setelah SPP disetujui dan ditanda tangani oleh PPTK, dikembalikan lagi ke Sub Bagian Keuangan untuk penerbitan SPM. Terakhir SPM yang sudah disahkan kemudian dikembalikan ke Sub Bagian Keuangan untuk dicopy dan SPM

siap dikirim ke BUD untuk penerbitan SP2D. 2. Sistem pengelolaan aggaran pada Dinas Pekerjaan Umum harus sesuai dengan DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) karena dalam DPA sudah tercantum rincian seluruh anggaran yang ingin dicairkan, jika tidak sesuai dengan DPA maka SPJ harus dirubah. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pencairan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana disebabkan oleh banyaknya faktor. Faktor-faktor yang muncul bisa dari pihak internal maupun eksternal dari Dinas ini. Faktor yang dimaksud bisa dari pejabat-pejabat yang susah ditemui yang bertugas menyetujui adanya pencairan anggaran, kemudian faktor yang lain adanya kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam penyusunan SPJ yang tidak sesuai dengan DPA, adanya data ganda dalam SPJ, adanya keterlambatan dalam pemenuhan kelengkapan administratif. Saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk hasil penelitian mengenai Analisis Prosedur Pencairan Anggaran dan Pengelolaan Anggaran Sebagai Upaya Mengurangi Kesenjangan Anggaran adalah sebagai berikut: Saran peduli terhadap permasalahan pencairan anggaran sangatlah penting. Saran ini bisa dijadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan pencairan anggaran yang telah diungkapkan oleh informan diatas. Salah satu faktor yang telah

e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI (Volume 7 No.1 Tahun 2017) dikemukakan oleh Kepala Bagian keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana yaitu kesalahan dalam pembuatan SPJ dan terlambat mendapat tanda tangan pejabat yang bersangkutan. Untuk menghindari adanya kesalahan SPJ, pihak terkait yang bertugas dalam pembuatan SPJ harus orang yang cukup kompeten dihidangnya. Orang yang dimaksud harus memiliki tingkat ketelitian yang tinggi agar SPJ yang akan disampaikan tidak megandung kesalahan. Selain itu komunikasi yang intensif juga diperlukan antara pembuat SPJ dan pejabat pengguna anggaran. Berkaitan dengan tanda tangan pejabat yang bersangkutan, sebelum bertugas keluar kota untuk tugas untuk tertentu, hendaknya pejabat bersangkutan menyelesaikan penandatangan dokumen-dokumen yang dipelukan dalam pencairan anggaran. Sehingga pencairan anggaran tidak terhambat hanya menunggu tanda tangan pejabat yang bersangkutan saja. Untuk masalah pencairan anggaran hendaknya memang harus dilakukan dengan teliti dan tepat waktu, mengingat perlu menjaga integritas sebuah organisasi pemerintahan, perlunya kerja sama serta komunikasi yang terarah antar semua pihak sehingga menghindari adanya keterlambatan dalam pencaian anggaran. DAFTAR PUSTAKA Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantit atif, Kualitatif, dan R&D),Bandung: Alfabeta. Muhadjir, Noeng, 2000, Metode Penelitian Kualitatif, Jogja: Rake Sarasin.

Suharsaputra, Uhar. 2012, Metode Penelit ian, Bandung: PT. Refika Aditama. Nafarin, 2001, Penganggaran Perusahaan, Selemba Empat,, Jakarta. Wolk

, 2001. ." Signaling, Agency Theory, Accounting Policy Choice". Accounting and Business Research. Voi. 18. No 69:47-56

Nugroho, 2002, Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi Kajian dan Kr itik At as Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, PT. Alex Media Komputindo. Jakarta. Lofland,

dikutip oleh Dr.Lexy J Moleong,MetodePeneliti an Kulaitat if, bandung Rosdakarya, 2006.

Suryaningrum, Sri dan Trisnawati, Eka Indah. 2003. "Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Pemahaman Akuntansi ". Jurnal Akuntansi Manajemen. Vol. 6 No. 5, hal 1073- 1091. Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Selemba Empat, Jakarta. Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja RosdakaryaOffset, Bandung.