ANALISIS PERLAKUAN FASILITAS PPN DIBEBASKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN LABA RUGI PT BUMI MENARA INTERNUSA DI SURABAYA SKRIPSI
OLEH: LAILATUS SA’ADAH NPM : 10133083 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2014
ANALISIS PERLAKUAN FASILITAS PPN DIBEBASKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN LABA RUGI PT. BUMI MENARA INTERNUSA DI SURABAYA
SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra Surabaya Oleh :
LAILATUS SA’ADAH NPM : 10133083
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA 2014 ii
ANALISIS PERLAKUAN FASILITAS PPN DIBEBASKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN LABA RUGI PT BUMI MENARA INTERNUSA DI SURABAYA
NAMA
: LAILATUS SA’ADAH
FAKULTAS : EKONOMI JURUSAN
: AKUNTANSI
NPM
: 10133083
DISETUJUI dan DITERIMA OLEH: DOSEN PEMBIMBING
YOSHI TRIAS PRATIWI, SE.,M.Ak.
iii
HALAMAN PENGESAHAN Telah diterima dan disetujui oleh penguji skripsi serta dinyatakan LULUS. Dengan demikian skripsi ini dinyatakan sah untuk melengkapi syarat – syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA SURABAYA.
Tim penguji skripsi : 1. Ketua
:
Dr. Soenarmi, SE., MM.,
(
)
(Dekan Fakultas Ekonomi)
2. Sekretaris
:
Aminatuzzuhro, SE., Msi.,
(
)
(Ketua Program Studi)
3. Anggota
: 1. Antoni, SE., MSA.,
(
)
(Dosen Penguji I)
2. Drs. Ec. Koes Soeparno, Ak., (Dosen Penguji II)
iv
(
)
ANALISIS PERLAKUAN FASILITAS PPN DIBEBASKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN LABA RUGI PT BUMI MENARA INTERNUSA DI SURABAYA LAILATUS SA’ADAH NPM.10133083
ABSTRAK Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan badan usaha kepada negara, sebagaimana tertuang dalam Undang – Undang No 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat Undang – Undang No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pemerintah menebitkan peraturan perpajakan terbaru mengenai pajak pertambahan nilai (PPN) yaitu Undang - Undang No 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang No 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (Undang – Undang PPN). Penelitian ini membahas Analisis perlakuan fasilitas PPN dibebaskan dan pengaruhnya terhadap Laporan Laba Rugi di PT. Bumi Menara Internusa Surabaya. Dimana perusahaan tidak melakukan pembukuan berdasarkan Undang – Undang PPN yang berlaku sehingga diperlukan informasi mengenai pembukuan sesuai dengan Undang – Undang berlaku dan bagaimana penyajiannya dalam Laporan Keuangan. Pendekatan Kualitatif bertujuan untuk mendapat secara sistematik, aktual dan akurat mengenai permasalahan pada obyek penelitian. Data diperoleh dengan cara melakukan survey pendahuluan dan dokumentasi, sehingga hasil pengolahan data tersebut dapat digunakan untuk membuat perbandingan dan evaluasi atas permasalahan yang ada berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT. Bumi Menara Internusa dapat diketahui tentang pencatatan transaksi yang berkaitan dengan PPN atas pembelian persedian bahan baku berupa udang maupun ikan segar utuh, dan penyajiannya dalam laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Transaksi yang berkaitan dengan PPN tersebut jika dicatat atau dibukukan berdasarkan undang – undang PPN, maka ditemukan beberapa perbedaan pada saldo akun periode Desember 2013. Yaitu persediaan bahan baku dengan total pembelian karena pembelian bahan baku udang maupun ikan segar utuh dari Perikanan mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan sehingga mampu menambah laba perusahaan. Saldo akun yang tampak pada laporan keuangan perusahaan yang disusun berdasarkan undang – undang PPN yang berlaku lebih menguntungkan perusahaan dari pada tidak menggunakannya Kata kunci : PPN, Fasilitas dibebaskan PPN, Laba Rugi . v
KATA PENGANTAR Assalamualaikum wr.wb. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sebagaimana yang sudah ditentukan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam rangka Tugas Akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada fakultas ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Wijaya Putra Surabaya. Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa Skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu dengan rasa syukur dan segenap ketulusan hati dalam kesempatan ini
penulis
ingin
menyampaikan rasa terima
kasih
yang
sebesar – besarnya atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada pihak – pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun Skripsi ini. Yang terhormat kepada: 1. Bapak Budi Endarto, SH., M. Hum., Selaku Rektor Universitas Wijaya Putra yang telah memberikan kesempatan kkepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Wijaya Putra. 2. Ibu Dr. Soenarmi, Dra., SE., MM., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menjalani kegiatan belajar. vi
3. Ibu Aminatuzzuhro, SE, Msi., Selaku Kepala Jurusan Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu, pengarahan serta perhatiannya kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Wijaya Putra. 4. Ibu Yoshi Trias Pratiwi, SE., M. Ak. Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam ppenulisan Skripsi ini. 5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Wijaya Putra yang telah memberikan bekal
ilmu
pengetahuan kepada penulis
selama
menjalankan Studi sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan Skripsi ini. 6. Staf Karyawan BAAK dan Perpustakaan Universitas Wijaya Putra yang banyak membantu penulisan skripsi ini. 7. Segenap Pimpinan dan Karyawan PT. Bumi Menara Internusa Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan riset dan pengumpulan data yang dibutuhkan penulis. 8. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan dorongan semangat dan moril, mendoakan dalam segala hal sehingga terselesaikannya Skripsi ini. 9. My Soulmate “mr. E “, you are sunshine my Inspiration Spirit’s, Support and motivation prayer a lot of and everything you it’s my true love today, tomorrow and forever.
vii
10. Sahabat – sahabatku, Talitha, Septi, Ana. Yang telah memberikan motivasi dan selalu menemaniku dikala bosan, sebel dan merangkap tempat curhat sejati yang membuat komplit serta selalu kompak dalam segala hal. when ever you guy’s are my best friend’s. Akhir kata, Semoga semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil memperoleh rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amien. Harapan Penulis Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan berguna bagi semua pihak serta diharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Wassalamualaikum Wr. Wb
Surabaya, 27 Juni 2014
Penulis
viii
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL…………………………………………………………….i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING……………………………….iii HALAMAN PENGESAHAN…………………………………………………...iv ABSTRAK SKRIPSI…………………………………………………………….v KATA PENGANTAR …………………………………………………………..vi DAFTAR ISI ……………………………………………………………………ix DAFTAR GAMBAR……………………………………………………….......xiii DAFTAR TABEL……………………………………………………………...xiv DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………xv BAB 1 PENDAHULUAN……………………………………………………… 1 1.1.Latar Belakang Masalah………………………………………………..…......1 1.2.Rumusan Masalah………………………………………………………...…..9 1.3.Tujuan Penelitian……………...……………………………………………..10 1.4.Manfaat Penelitian………………...………………………………………....10 BAB 2 TELAAH PUSTAKA…………………………………………………..11 2.1. Landasan Teori……………………………………………………..………..11 2.1.1. Akuntansi dan Laporan Keuangan………………………………...11
ix
2.1.2. Perpajakan………………………………………………………....18 2.1.3. Pajak Pertambahan Nilai…………………………………………. 22 2.1.4. Fasilitas PPN………………………………………………………25 2.1.4.1. PPN Tidak Dipungut………………………...…………..26 2.1.4.2. PPN Dibebaskan…………………………………………28 2.2. Penelitian Terdahulu………………………………………………………...31 2.3. kerangka Konseptual………………………………………………………...33 BAB 3 METODE PENELITIAN……………………………………………...35 3.1. Jenis Penelitian………………………………………………………………35 3.2. Deskripsi dan Penentuan Sampel…………………………………………....36 3.3.Variabel dan Definisi Operational Variabel………………………………….36 3.4. Jenis dan Sumber Data………………………………………………………37 3.5.Lokasi dan Waktu Penelitian………………………………………………...37 3.6. Teknik Pengumpulan Data………………………………………………….38 3.7. Teknik Analisis Data………………………………………………………...39 BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN………………………………………....41 4.1. Penyajian Data……………………………………………………………....41
x
4.1.1. Gambaran Perusahaan ……………………………...............……..41 4.1.2. Lokasi dan Letak Perusahaan………………………………...…....43 4.1.3. Visi dan Misi…………………………………………………...….45 4.1.4. Kebijakan Mutu, Semboyan, dan Nilai Dasar …………..…..........45 4.1.5. Struktur Organisasi……………………………………………...…48 4.1.6. Latar Belakang Fasilitas PPN di PT. Bumi Menara Internusa…….55 4.1.7. Faslitas PPN pada PT. Bumi Menara Internusa……...................…56 4.1.8. PPN dibebaskan pada PT. Bumi Menara Internusa……………….56 4.2. Analisis Data……………………………………………...…………………57 4.2.1. Pajak Masukan………………………………………...............…..58 4.2.2. Pajak Keluaran ………………………………………..............…..63 4.2.3. Laporan Laba Rugi………………………………………………...68 4.3. Interpretasi ……………………………………………….……………….....69 4.3.1.Perlakuan Akuntansi atas pembelian barang kena pajak yang Tidak mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan dalam laporan Laba rugi……………….……………………………..…………………69 4.3.2.Laporan Laba Rugi yang dianalisis………….……………..……....71 4.3.3. Pengaruh PPN terhadap Laporan Laba Rugi………………...…....72
xi
4.3.4.Perlakuan Perpajakan atas pembelian dan penjualan barang Kena pajak dan mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan…………..……72 BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN…..…………………………………….75 5.1. Kesimpulan…………………..……………………………………………...75 5.2. Saran…………………………………….…………………………………..76 DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………..77 LAMPIRAN
xii
DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. SELF ASSESTMENT SYSTEM………………………………..20 Gambar 2.2. KERANGKA BERFIKIR……………………………………....34 Gambar 4.1. STRUKTUR ORGANISASI…………………………………...47
xiii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1. DAFTAR PENELITIAN TERDAHULU……………………………31 Tabel 4.1. DAFTAR JURNAL PEMBELIAN DI PT. BUMI MENARA INTERNUSA…………………………………………………………….56 Tabel 4.2. DAFTAR PEMBELIAN DENGAN PPN DIBEBASKAN TAHUN 2013 DI PT. BUMI MENARA INTERNUSA..........................................57 Tabel 4.3. DAFTAR PEMBELIAN DENGAN PPN TAHUN 2013 DI PT. BUMI MENARA INTERNUSA…………………………...………………..….59 Tabel 4.4. DAFTAR JURNAL PENJUALAN DI PT. BUMI MENARA INTERNUSA…………………………………………………………….60 Tabel 4.5. DAFTAR PENJUALAN DENGAN PPN DIBEBASKAN TAHUN 2013 DI PT. BUMI MENARA INTERNUSA…………..........61 Tabel 4.6. DAFTAR PENJUALAN DENGAN PPN TAHUN 2013 DI PT. BUMI MENARA INTERNUSA……………………..........................................63 Tabel 4.7. LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2013…………………………....65 Tabel 4.8. LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2013 YANG DI ANALISIS…...68
xiv
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Faktur Pajak Penjualan dengan PPN dibebaskan Lampiran 2. Faktur Pajak Pembelian dengan PPN dibebaskan Lampiran 3. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahn Nilai (SPT MASA PPN Lampiran 4. Surat Setoran Pajak (SSP Lampiran 5. Bukti Penerimaan Surat Lampiran 6. Berita Acara/Kartu Bimbingan Skripsi Lampiran 7. Surat Izin Penelitian
xv
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Masalah Setiap bangsa pasti melakukan pengembangan bagi negaranya, begitu juga Indonesia yang merupakan negara sedang berkembang. Dewasa ini Indonesia tengah dihadapkan pada kemajuan teknologi yang menuntut pembangunan nasional untuk terus berkembang ke arah yang lebih baik dan maju. Pembangunan nasional tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata dan menyeluruh, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional tersebut akan dilaksanakan berencana, bertahap, dan berkesinambungan. Pembiayaan atas pembangunan nasional dalam perkembangan memerlukan dana yang cukup besar. Salah satu sumber penghasilan Negara yang dipergunakan untuk pembangunan nasional dari pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sebagai fungsi regulared ( pengatur ), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta
1
mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Sebagai upaya penggalian dan pengembanan penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan, pemerintah mengadakan pembaharuan – pembaharuan perpajakan yang lebih dikenal dengan taxreform yang berlaku sejak 1984. Berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang matang, pemerintah mengganti sistem perpajakan di Indonesia dari official assessment system ialah sistem dimana besarnya jumlah pajak yang terutang oleh wajib
pajak
Menurut Resmi
ditentukan
oleh
fiskus
menjadi
self
assessment
sytem.
( 2010:12 ) self assessment system yaitu sistem pemungutan
pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaporkan, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sebagai rakyat Indonesia dibutuhkan kesadaran yang besar untuk membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab. Peranan rakyat dalam membayar pajak merupakan salah satu perwujudan dari pengabdian dan peran serta rakyat sebagai wajib pajak. Kontribusi rakyat dalam pembayaran pajak ini dimanfaatkan pemerintah untuk untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum, sesuai dengan arti pajak yang tidak memberi imbalan langsung kepada wajib pajak, tetapi manfaat yang ditunjukan dengan kesejahteraan rakyat kini dapat dirasakan. Berdasarkan mekanisme pemungutannya pajak di Indonesia dibagi menjadi 2 golongan yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat di pindahkan atau 2
dialihkan kepada pihak lain. Salah satu pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai ( PPN ). Berdasarkan pasal 4 ayat ( 1 ) UU PPN No. 42 tahun 2009 salah satu obyek PPN adalah penyerahan barang kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas pertambahan nilai yang terjadi atas suatu barang atau jasa. Untuk tujuan - tujuan tertentu, PPN ini tidak dikenakan terhadap sektor -sektor usaha tertentu. Inilah yang disebut dengan fasilitas. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan sosial yang disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat. Menurut Brotodihardjo di Indonesia, dikenal 4 (empat) fasilitas PPN yaitu: Fasilitas PPN Tidak Dikenakan, PPN Dibebaskan, PPN Tidak Dipungut dan PPN 0% (Nol Persen), makna keempat fasilitas
tesebut sama-sama tidak
dibebani PPN. Namun, ada beberapa perbedaan mendasar diantara keempat fasilitas tersebut, yaitu: 1. PPN Tidak Dikenakan: a. BKP/JKP dikecualikan dari objek pajak. b. Apabila tidak ada usaha lain, maka wajib pajak tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3
c. Pajak masukan atas perolehan Barang dan atau Jasa Kena Pajak tidak dapat dikreditkan. 2. PPN Dibebaskan a. Ada Objek PPN b. Wajib Pajak harus minta dikukuhkan sebagai PKP dan Wajib membuat faktur pajak. c. Pajak Masukan Atas Perolehan Barang dan atau Jasa Kena Pajak tidak dapat dikreditkan . 3. PPN Tidak Dipungut a. Ada Objek PPN b. Wajib Pajak harus minta dikukuhkan sebagai PKP dan wajib membuat faktur pajak. c. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dapat dikreditkan. 4. PPN O% (Nol Persen) a. Ada Objek PPN b. Wajib Pajak harus minta dikukuhkan sebagai PKP c. Pajak Masukan atas perolehan BKP dapat dikreditkan.
4
Menyadari kepentingan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terus membutuhkan dana, peran, dan panutan berbagai tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, tokoh pemuda, maupun tokoh- tokoh di bidang lainnya tentu sangat diharapkan. Berbagai kampanye maupun sosialisasi memberikan pemahaman akan bangganya menjadi pembayar pajak, perlu terus dilakukan. Mengumpulkan pajak untuk mengisi pundi APBN nampaknya sudah menjadi rutinitas (target) yang harus dilakukan dan menjadi tugas dari pemerintah melalui Ditjen pajak. Pajak sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia pada saat sekarang dan merupakan potensi terpenting bagi Indonesia untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam hal membiayai pembangunan nasional dengan kemampuan sendiri.Strukturisasi pajak memberikan kejelasan dalam pembagian jenis pajak, sehingga pengenaan pajak akan tepat sasaran dan sesuai tujuan, serta pengalokasiannya diharapkan sesuai dengan RAPBN. Aparat pajak harus berperan aktif dalam melaksanakan tugas – tugas penyuluhan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi pajak. Dalam kondisi ekonomi sekarang ini dan peraturan baru untuk pajak pertambahan nilai beberapa tahun ini, meyebabkan para pengusaha dituntut untuk lebih tanggap terhadap setiap perubahaan yang terjadi di sekitarnya. Apalagi jika perusahaan telah go public, maka perusahaan memiliki tanggung jawab yang cukup besar terhadap investor yang telah menanamkan modalnya pada perusahaan.
5
Teng ( 2010:1 ) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara perusahaan dengan orang – orang didalamnya. Pada kenyataan sebuah perusahaan dapat jatuh sakit karena sangat dipengaruhi oleh orang – orang yang ada di dalamnya. Berbeda dengan pandangan umum, yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah sebuah obyek mati tetapi sebuah komunitas manusia dan suatu kesatuan dengan pribadi dan perilaku sendiri. Oleh karenanya, tanpa adanya penanganan yang tepat, suatu perusahan yang mempunyai kehidupan sendiri pun akan runtuh. Di Indonesia sendiri saat ini banyak sekali industri yang mengalami krisis, salah satu adalah industri pangan. Penurunan kinerja dialami oleh perusahan – perusahan yang bergerak di sektor ini, yaitu karena kelangkaan bahan baku menyebabkan kenaikan harga bahan baku serta tarif upah minimum masyarakat, belum lagi ketatnya persaingan di industri ini. Dengan banyaknya pesaing dan untuk menjaga agar perusahaan tetap bertahan dengan kondisi yang saat ini, maka kinerja perusahaan haruslah di perhatikan dengan cermat. Hal ini menyebabkan bagaimana pemanfaatan fasilitas dalam PPN ini agar seefisien mungkin sesuai dengan yang berlaku. Persyaratan substansi ini biasanya disebut secara otentik dalam setiap peraturan pemerintah yang mengatur fasilitas tersebut, terhadap penyerahan pakan ternak maupun hasil produk akhir (finising goods) merupakan penyerahan barang kena pajak yang bersifat strategis menurut PP Nomor 12 Tahun 2001 beserta perubahaannya itu dibaca lebih lanjut bahwa impor dan penyerahan pangan atau bahan baku pembuatannya ternyata diberi fasilitas PPN dibebaskan juga. Dengan kata lain, siapapun yang menyerahkan jenis barang kena pajak tersebut
6
mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan.Sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2008 untuk barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Laporan Laba Rugi adalah laporan yang merupakan bagian dari laporan keuangan yang memuat informasi mengenai hasil operasi perusahaan, baik itu pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu. Laporan Laba Rugi ini cukup penting keberadaannya, karena laporan ini dapat dijadikan alat untuk memprediksi arus kas dimasa mendatang, banyak pemakai laporan keuangan yang memakai laporan laba rugi ini untuk memprediksi arus kas masa depan, seperti para investor dan kreditor. Para investor dan kreditor perlu untuk memprediksi arus kas perusahaan masa depan sebelum mereka menyuntikkan dana kepada perusahaan yang mereka nilai arus kas atau kinerjanya jelek dan mengandung resiko yang terlalu besar. Pengaruh PPN dibebaskan terhadap Laba Rugi yaitu, pada penambahan jumlah perolehan laba Karena dengan adanya PPN dibebaskan mampu mengurangi biaya pembelian baik bahan baku yang sekali habis dalam pemakaian, maupun biaya packaging, dan perlengkapan lainnya dalam proses produksi. Keyakinan terkait perlakuan pajak harus diimbangi dengan kemampuan untuk dapat menginterpretasikan dan menganalisa peraturan perpajakan terkait fasilitas PPN secara mendetail dan komprehensif. Analisis dan interpretasi ini terkadang menjadi sulit karena wajib pajak harus memahami alasan utama dan kondisi diterbitkannya peraturan perpajakan. Oleh karena itu,untuk menghindari adanya
7
persepsi dan multi tafsir, pengusaha kena pajak sebaiknya memahami cara menafsirkan suatu aturan hukum. Fasilitas PPN ini menyebabkan adanya pemutusan mata rantai pengenaan PPN dari produsen, distributor hingga ke konsumen paling akhir. Dari sisi penerimaan negara pun adanya fasilitas PPN dalam rangka pendek akan mengurangi penerimaan pajak. Tetapi dalam jangka panjang akan adanya kesempatan untuk sumber penerimaan baru dari perpajakan yang lain. Namun hal ini tidak menjadi masalah yang terlalu signifikan. Adanya pengorbanan dari sisi netralitas pengenaan pajak melalui fungsi regulered akan mencapai tujuan yang lebih positif yaitu peningkatan perekonomian yang lebih kondusif. Seperti sudah diketahui, fasilitas PPN pada umumnya ditunjukan untuk obyek tertentu saja. Sehingga untuk bisa mendapatkannya pengusaha harus selalu mengikuti peraturan terkait fasilitas ini. Hal ini penting untuk digaris bawah karena terkadang PKP tidak peduli dengan masalah perpajakan karena terlalu banyak peraturan pelaksanaan mengenai fasilitas PPN. Benyaknya peraturan perpajakan yang mengatur fasilitas PPN yang diberikan dalam dua bentuk ini memang sangat rentan untuk membingungkan PKP. Pada akhirnya, kebingungan ini akan menimbulkan kesalahan persepsi tentang fasilitas yang diberikan. Dengan
memberikan
batasan
pemberian
fasilitas,
sebenarnya
sudah
mengantisipasi adanya masalah dari sisi implementansi. Sebagai informasi, meskipun varian fasilitas PPN tidak terlalu banyak, sampai dengan hari ini masih saja ada PKP yang tidak dapat membedakan fasilitas – fasilitas yang disebutkan, dalam ketentuan pasal 16 B UU PPN.
8
PT. Bumi Menara Internusa Surabaya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan makanan laut dimana, dalam proses produksi ada limbah berupa kepala dan kulit udang yang biasa digunakan sebagai makanan ternak dan juga merupakan produk akhir sehingga untuk penjualan barang tersebut mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, begitu juga dengan pembelian packaging dan bahan baku sekali habis dalam proses produksi juga mendapatkan fasilitas tersebut. PT. Bumi Menara Internusa ini menjual kepala dan kulit udang tersebut sebagai makanan ternak serta termasuk dalam produk akhir yang merupakan jenis penyerahan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan akan menyebabkan perlakuan antara pajak masukan dalam pembeliannya, pajak keluaran atas penjualan dan laba Rugi terhadap perlakuan PPN tersebut akan berbeda dengan perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas tersebut. Maka dari itu penulis ingin membahas bagaimana perlakuan fasilitas ini dalam perusahaan pangan PT Bumi Menara Internusa di Surabaya. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Bagaimana Analisis perlakuan fasilitas PPN dibebaskan dan pengaruhnya terhadap laporan laba rugi PT Bumi Menara Internusa Surabaya.
9
1.3 Tujan penelitian Tujuan yang diharapkan melalui hasil ini adalah untuk mengetahui Analisis perlakuan fasilitas PPN dibebaskan dan pengaruhnya terhadap Laporan Laba rugi PT. Bumi Menara Internusa di Surabaya. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian bagi berbagai pihak meliputi: Manfaat Teoritis: -
Bagi pihak PT. Bumi Menara Internusa penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pihak manajemen dalam memanfaatkan fasilitas PPN dibebaskan, agar dapat melakukan tindakan efisiensi dan efektifitas serta penentuan strategi lainnya.
-
Bagi pihak analisis pasar modal, hasil penelitian ini akan dapat menambah referensi di dalam menganalisa pengaruh fasilitas PPN dibebaskan di perusahaaan pangan yang telah go public.
Manfaat Praktis: -
Bagi pihak peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi.
10
BAB II TELAAH PUSTAKA 2.1. Landasan Teori Bagian ini akan membahas mengenai paparan teori - teori, definisi, konsep - konsep serta pendapat para ahli yang telah teruji, dan dipakai sebagai argument secara teoritik. Mengenai definisi akuntansi, definisi laporan keuangan, tujuan dan karakteristik laporan keuangan, pemakai laporan keuangan, keterbatasan laporan keuangan, laporan laba rugi, perpajakan, pengertian pajak, system self assesment, pengertian PPN, fasilitas di bidang PPN, PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan. 2.1.1. Akunatansi dan Laporan Keuangan Accounting principles board dalam statement no.4 ( 1970 ) menyatakan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan mengenai suatu kesatuan ekonomi yang dimaksudkan agar dapat memberi manfaat dalam pengambilan keputusan di dalam membuat pilihan yang beralasan dari berbagai alternatif tindakan. Begitu luasnya peranan akuntansi sebagai sumber informasi, maka diperlukan suatu standar yang mengatur tata cara dan bahasa keuangan. Prinsip akuntansi yang berlaku di indonesia dan menjadi pedoman dalam praktek
11
akuntansi pada saat ini disusun oleh panitia penyusun dari suatu organisasi profesinya yakni ikatan akuntan indonesia ( IAI ) yang dikenal dengan standar akuntansi keuangan ( SAK ). Hasil akhir dari proses akuntansi adalah seperangkat laporan yang disebut laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan catatan – catatan di dalam akuntansi sebagai dasarnya. Penyusunan laporan keuangan baisaanya dilakukan secara teratur dari dalam interval waktu yang tertentu pula ( pada umumnya dilakukan pada setiap akhir tahun buku ). Standar akuntansi mencantumkan bahwa : “ Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan. Catatan dan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis pengungkapan pengaruh perubahan harga.”( IAI, 2010 : 1 ). Raharjo ( 2010 : 1 ) mengatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan pertanggung jawaban manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepada pihak – pihak yang punya kepentingan di luar perusahaan yaitu pemilik perusahaan, pemerintah, kreditor, dan pihak lainya. Berdasarkan difinisi – definisi tersebut di atas maka laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi suatu perusahan yang akan menjadi
12
bahan informasi bagi pemakainya untuk mengambil keputusan dan juga sebagai laporan pertanggung jawaban pihak manajemen. Laporan keuangan mempunyai fungsi untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dari hasil kegiatan operasional suatu perusahaan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dari internal maupun eksternal perusahaan. A Statement of Basic Accounting Theory merumuskan empat tujuan Laporan Keungan dalam Harahap (2011 : 134): a. Membuat keputusan yang menyangkut penggunaan kekayaan yang terbatas dan untuk menetapan tujuan b. Mengarahkan dan mengontrol secara efektif sumber daya manusia dan faktor produksi lainnya. c. Memelihara dan melaporkan pengamanan terhadap kekayaan. d. Membantu fungsi dan pengawasan sosial. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif, sehubungan dengan fungsi laporan keuangan yang penting bagi pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Karakteristik ini memberikan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keungan berguna bagi pemakai. Menurut IAI dalam Standar Akuntansi Keuangan (2010 : 5 ) terdapat empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan, yaitu : 1. Dapat dipahami informasi yang terdapat dalam laporan keuangan mudah dipahami bagi pemakainya.
13
2. Revelan Informasi ini dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para pemakai dengan mereka mengevaluasi peristiwa masa lampau, masa kini,atau masa depan. 3. Keandalan Informasi bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material sehingga dapat diandalkan oleh para pemakainya. 4. Dapat dibandingkan Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau trend posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan mengandung informasi untuk berbagai pihak. Adapun berbagai pihak pemakai laporan keuangan dan kebutuhan informasinya. Secara terperinci dijelaskan sebagai berikut : a. Investor Para invertor ( dan penasehatnya ) berkepentingan terhadap risiko yang melekat dan hasil pengembangan dari investasi yang dilakukan. Investor ini membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual investasi tersebut. Selain itu, mereka juga tertarik pada informasi yang memungkinkan melakukan penilaian terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar devinden. 14
b. Karyawan Karyawan dan kelompok – kelompok yang mewakilinya tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahan. Mereka juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka melakukan penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. c. Pemberi pinjaman Pemberi
pinjaman
tertarik
dengan
informasi
keuangan
yang
memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo kreditor usaha berkepentingan pada peusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek dibanding kreditor. e. Shareholder’s ( para pemegang saham ). Para pemegang saham berkepentingan dengan informasi mengenai kemajuan perusahaan, pembagian keuntungan yang akan diperoleh, dan penambahan modal untuk business plan selanjutnya. f. pelanggan
15
Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau terlibat dalam perjanjian panjang dengan bergantung pada perusahaan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemakai laporan keuangan meliputi para investor dan calon investor, kreditor ( pemberi pinjaman ), pemasok dan kreditor usaha lainya, shareholder’s ( para pemegang saham ), pelanggan. Para pemakai laporan keuangan ini menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda seperti yang telah dijelaskan di atas. Laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambar atau kemajuan secara periodik yang dilakukan
pihak
manajemen yang bersangkutan. Namun demikian, laporan keuangan itu sendiri mempunyai keterbatasan – keterbatasan. Keterbatasan laporan keuangan menurut Harahap ( 2011:74 ) adalah: 1. laporan bersifat sejarah yang merupakan kejadian – kejadian yang terlah lewat, maka terdapat keterbatasan dalam kegunaannya. 2. Laporan keuangan bersifat umum dan bukan untuk memenuhi kebutuhan tiap – tiap pemakai. 3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. 4. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi dari pada bentuk hukumnya.
16
5. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasi umum diabaikan. Jadi bagi mereka yang tidak biasa atau tidak memahami akuntansi atau pembukuan tentu akan mengangap bahwa laporan keuangan itu merupakan suatu daftar yang merupakan atau berdasarkan fakta – fakta yang memperlihatkan nilai dari perusahaan secara keseluruhan dengan pasti dan tepat sesuai dengan kondisi pada saat itu. Dalam PSAK No.1 Tahun 2009 penyajian laporan keuangan, laporan laba rugi adalah total pendapatan dikurangi beban, tidak komponen – komponen pendapatan komprehensif lain. Secara umum, informasi keuangan yang tercantum dalam laporan laba rugi bermanfaat untuk menilai keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan, membuat taksiran jumlah laba di masa yang akan datang, menilai rentabilitas atau profitabilitas modal yang ditanamkan oleh pemilik. US GAAP mengunakan prinsip laba rugi yang konservatif sedangkan IFRS menggunakan prinsip laba rugi yang komprehensif. Berdasarkan laporan laba rugi US GAAP, terdapat perbedaan antara penghasilan terealisasi dari transaksi dan biaya historis yang terjadi dalam periode waktu, dengan prinsip akrual, prinsip realisasi dan prinsip penandingan yang sudah diakui oleh banyak studi empiris. Namun dengan banyak berkembangan ekonomi, bermunculannya perusahaan – perusahaan multinasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi , membuat prinsip – prinsip dalam US GAAP terlalu konservatif untuk
17
mengevaluasi suatu operasi perusahaan dan biaya historis sudah tidak dapat menggambarkan keadaan asset suatu perusahaan sebenarnya. Oleh karena itu muncul solusi untuk mengikuti perkembangan berbagai hal yang menuntut arus informasi yang berkualitas berupa konsep laba rugi komprehensif yang dapat menjawab semua pertanyaan tersebut. Dengan berkembangannya perekonomian, ilmu dan teknologi, serta perkembangan kebutuhan informasi bagi stakeholder perusahaan maka laporan laba rugi yang sudah diakui secara general dirasakan kurang relevan untuk memenuhi arus informasi kekuangan. Oleh karena itu ada sebuah konsep yang ditawarkan IASB berupa laporan laba rugi komprehensif yang dirasa dapat lebih memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap stakeholder. Seiring berjalannya waktu IASB dengan International Financial Reporting Standards dimana di dalamnya terdapat konsep laba rugi komprehensif yang nantinya akan menggantikan laba rugi GAAP sudah mulai diakui secara intrenasional. 2.1.2. Perpajakan Bagian ini akan membahas mengenai peraturan – peraturan perpajakan yang terkait terhadap transaksi penjualan / penyerahan yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Serta membahas dan menganalisa distorsi – distorsi yang ditimbulkan oleh peraturan – peraturan tersebut terhadap mekanisme transaksi PPN yang berlaku umum, serta perlakuan akuntansi dan laporan keuangan perusahaan.
18
Pengertian
pajak
yang
dikemukakan
oleh
Andriani
dalam
Santoso (2010 : 2) adalah iuran kepada negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan pengertian pajak menurut Waluyo dan Ilyas ( 2010:2 ) “ pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan Undang – Undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal ( kontra prestasi ), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum”. Menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dari definsi – definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa : a. Pajak dapat dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan Undang – Undang serta aturan pelaksanaanya dan dapat dipaksakan. b. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi langsung kepada individu oleh pemerintah. c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
19
d. Pajak diperuntukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sistem pemungutan yang dianut di Indonesia saat ini, adalah sistem menetapkan sendiri ( self assessment), yaitu ketetapan pajak yang di tetapkan oleh wajib pajak sendiri yang dilakukan dalam surat pemberitahuan ( SPT ). Menurut Shoup dalam Zain ( 2011:112 ): Sistem self assessment adalah tipe ke enam dari tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan dari bentuk kerja sama atau tingkat partisipasi wajib pajak atau pemotong / pemungut pajak dan respons wajib pajak terhadap pengenaan pajak tersebut. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam gambar 2.1. Berikut ini Gambar 2.1 SELF ASSESSMENT SYTEM Menghitung
Tarip x DPP
Memperhitungkan
Pelunasan Pajak
Pajak Terutang
Kredit Pajak
PT - KP WP
PT > KP
PT = KP
SKPKB
SKPN
PT < KP
Membayar
Melapor SPT
20
SKPLB
Sumber : Mohammad Zain ( 2007: 112 )
SKPKBT
Dalam tipe keenam ini wajib pajak mendapat beban yang berat, karena wajib pajak
harus
melapor
semua
informasi
yang
relevan
dalam
surat
pemberitahuannya, menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, bersamaan dengan itu wajib pajak memperoleh pula kesempatan yang luas untuk melakukan penyelundupan, baik secara unilateral yaitu dengan cara memberikan informasi yang palsu atau menunda pembayaran, maupun secara bilateral yaitu dengan cara kolusi dengan petugas penetapan, pemeriksa dan penagih pajak dari jajaran instansi pajak. Sanggahan dapat terjadi saat wajib pajak tersebut mengisi surat pemberitahuannya, dan sudah merupakan kewajiban bagi mereka untuk menjelaskan atau mempertahankan hal – hal yang ditetapkanya sendiri apabila diminta oleh instansi pajak. Wajib pajak pun harus pula dengan sungguh - sungguh memperhatikan tanggal jatuh tempo atau tanggal menjelang jatuh tempo pengisian SPT dan pembayarannya, agar tidak dianggap bersalah melakukan kelalaian memenuhi kewajiban perpajakannya atau dengan perkataan lain penggunaan sistem self assessment, selain partisipasi wajib pajak yang sangat luas dalam hal ketetapan pajak, juga mengandung resiko terbukanya kesempatan penyelundupan pajak yang lebih luas, baik unilateral maupun bilateral serta mudahnya terjadi ekstorsi. Menurut Resmi ( 2010:6 ), beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain :
21
1. Teori asuransi Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga harata bendanya.
2. Teori kepentingan Toeri ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. 3. Teori gaya pikul Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak paga jasa – jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan nafas jiwa dan harta bendanya. Untuk kentingan tersebut diperlukan biaya – biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. 4. Teori asas gaya beli Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan hanya melihat pada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. 2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai Menurut Sukardji ( 2010:22 ) yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pengenaan pajak atas pengeluaran untuk komsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh badan baik swasta maupun badan 22
pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri atau di dalam daerah pabean, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa, Waluyo (2010:238 ). Jadi PPN dikenakan atas pertambahan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh pengusaha kena pajak di dalam daerah pabean. Di dalam UU No. 42 Tahun 2009 pasal 4 pajak pertambahan nilai dikenakan atas: a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. b. Impor barang kena pajak. c. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. d. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. e. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Sedangkan dalam UU. No 42 Tahun 2009 pasal 4A ayat (2) dan (3) pajak pertambahan nilai berisi barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN: Jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut : a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. 23
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering d. Uang , emas batangan, dan surat berharga. Sedangkan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: a. Jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, b. Jasa pengiriman surat dengan perangko c. Jasa keuangan d. Jasa asuransi e. Jasa keagamaan f. Jasa pendidikan g. Jasa kesenian dan hiburan h. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan i. Jasa tenaga kerja Sedangkan dalam UU. No 42 Tahun 2009 pasal 7 berisi menjelaskan berapa besarnya untuk tarif pajak PPN : 1. Tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% (sepuluh persen), untuk penyerahan barang kena pajak / jasa kena pajak / barang tidak berujud kena pajak didalam negeri.
24
2. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0 % ( nol persen), digunakan untuk ekspor barang kena pajak/jasa kena pajak / barang tidak berwujud kena pajak. Diterapkan atas: a. Ekspor barang kena pajak berwujud. b. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan c. Ekspor jasa kena pajak. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (limapersen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Sedangkan dalam UU.No. 42 Tahun 2009 pasal 16B ayat (1) pajak terutang tidak dipungut sebagai atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak: a. Kegiatan dikawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. b. Penyerahan barang kena pajak tertentu atau penyerahan jasa kena pajak tertentu. c. Impor barang kena pajak tertentu. d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam pabean e. pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 2.1.4. Fasilitas PPN
25
Berdasarkan pasal 16 B UU PPN Tahun 2009 tentang Fasilitas PPN ini sebenanya memang sengaja dibuat. Alasan utamanya adalah keberadaan fasilitas PPN yang sudah baku. Fasilitas PPN ini menyebabkan adanya pemutusan mata rantai mengenai PPN dari produsen, distributor hingga ke konsumen paling akhir. Namun hanya fasilitas ini dapt menarik investor untuk masuk di Indonesia.
Fasilitas PPN terbagi lagi dalam 2 varian, yaitu PPN Terutang tidak dipungut dan PPN Dibebaskan. Dua fasilitas tersebut bisa dibedakan dari sisi pengkreditan pajak masukannya. Pajak masukan yang telah dibayar atas transaksi yang terkait langsung dengan PPN Dibebaskan tidak dapat dikreditkan pajak masukan yang telah dibayar. Sementara jika PPN tidak dipungut, maka pajak masukan yang telah dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Berikut penjelasan dua fasilitas PPN yaitu: 2.1.4.1. PPN tidak di pungut PPN yang mendapat fasilitas tidak dipungut ini meliputi beberapa penyerahan antara lain: a. penyerahan BKP dari daerah pabean lainya di daerah pabean Indonesia lainnya ke kawasan berikut dan pulau – pulau lainnya b. pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai oleh hibah atau dana pinjaman luar negeri
26
1) kepada kontraktor utama, diberikan fasilitas PPN/PPNBM tidak dipungut atas a) Impor BKP b) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean c) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean 2) Kepada pemilik proyek ( pemerintah ) diberikan fasilitas PPN PPnBM tidak dipungut atas penyerahan BKP/JKP oleh kontraktor utama.
c. Impor BKP tertentu yang dibebaskan dari bea masuk 1. Barang perwakilan negara asing beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. 2. Barang untuk keperluan badan Internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah
Indonesia beserta petugasnya yang bertugas dan
memegang paspor Indonesia. 3. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah, umum, amal, sosial, atau kebudayaan. 4. Barang untuk museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. 5. Barang
untuk
keperluan
penelitian
dan
pengembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi d. Pulau Bintam dan Karimun Besar Pengusaha yang melakukan kegiatan konstruksi dan kegiatan operasi untuk membangun :
27
1) kawasan yang akan dikembangkan untuk usaha – usaha kepariwisataan termasuk sarana pendukungnya di pulau Bintam. 2) Kawasan industri di pulau Bintam 3) Kawasan pengembangan sumber – sumber air di pulau Bintam 4) Kawasanan penimbunan, distribusi dan pengolahan minyak bumi, serta kawasan industri maritim ( galangan kapal ) dan konstruksi lepas pantai di pulau Karimun Besar dam pulau - pulau sekitarnya. e. Impor barang Operasional oleh mitra kerja pertamina untuk membangun kilang f. Kawasan pengembangan Ekonomi Terpadu ( KAPET ). 2.1.4.2. PPN dibebaskan PPN yang mendapatkan fasilitas dibebaskan ini meliputi beberapa penyerahan antara lain: a. Impor BKP 1) Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan umum khusus lainnya, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata amunisi oleh PT. PINDAD, untuk keperluan TNI dan POLRI yang belum buat di dalam negeri. 2) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan Imunisasi Nasional (PIN). 3) Buku – buku pelajaran umum, kitab suci dan buku – buku pelajaran agama. 28
4) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang di impor dan digunakan oleh perusahaan pelayanan niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional.
b. Penyerahan BKP 1) Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiwa dan pelajar serta perumahaan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh menteri keuangan setelah mendengar pertimbangan menteri pemukiman dan prasarana wilayah. 2) Senjata, amunisi, alat di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT PINDAD, untuk keperluan TNI/POLRI. 3) Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan Imunisasi Nasional (PIN). 4) Buku – buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama. c. Penyerahan JKP 1) Jasa yang diterima oleh perusahaan pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional yang meliputi: a) Jasa persewaan kapal
29
b) Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, dan jasa labuh c) Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal 2) Jasa yang diterima oleh perusahaan angkutan udara Niaga Nasional yang meliputi: a) Jasa pesewaan pesawat udara b) Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara 3) Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT Kereta Api Indonesia. 4) Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana. 5) Jasa yang diserahkan oleh TNI dalam rangka tersedianya data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia 6) Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborong bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang semata – mata untuk keperluan ibadah. d. Impor dan / atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis 1) Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak. 2) Makanan ternak, makanan unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, dan ikan.
30
3) Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertenakan, penangkaran atau perikanan. 4) Bahan baku perak dalam bentuk butiran ( granule) dan atau dalam bentuk batangan. 5) Bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah yang berupa kertas uang dan logam uang.
2.2. Penelitian Terdahulu Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang akan dijelaskan persamaan dan perbedaannya berikut ini: Tabel 2.1 PENELITIAN TERDAHULU No
Nama
peneliti
dan Judul
Persamaan
Perbedaan
tahun 1.
Achmad
Ramdhoni Perlakuan
Adib Nurbela (2010)
Mengacu pada Penelitian
Akutansi PPN penyajian
menggunakan
Atas
laporan
pendekatan
Pemakaian
keuangan
kualitatif
Sendiri
yaitu laporan adalah
BKP/JKP
dan L/R
pengaruhnya
31
ini
bagaimana perlakuan pajak
pada penyajian
pertambahan
Laporan
nilai
Keuangan
pemakaian
fiskal pada PT
sendiri
atas
“ X” Surabaya
barang
kena
pajak
dan
terhadap
bagaimana pengaruhnya terhadap laporan keuangan. OCKY AGUNG R Evaluasi ( 2011 ) 2.
Mengacu
Penelitian ini
Akutansi Pajak pada
Menggambarkan
Pertambahan
perlakuan
Nilai
penyajian
pada laporan
penyerahan
keuangan
barang
kena
pajak
dan
pengkreditan pajak
masukan
pada pembelian barang
kena
penyajiannya di
pajak
dari
Laporan
pemungutan
Keuangan
PPN
Fiskal PT X di
penjurnalan
surabaya
Pajak
serta
Pertambahan
32
Nilai. 3.
Reza Perdana ( 2011)
Perlakuan
Mengacu
Penelitian
ini
Akuntansi PPN pada
menggambarkan
Atas Penjualan / penyajian
implementasi
Penyerahan
penyajian
barang
laporan kena keuangan.
pajak
atas
kepada
PPN
pengaruh
dari penyerahan
pemungutan
BKP/JKP
pajak
kepada
pertambahan
pemungut PPN
Nilai
Studi
terhadap laporan
Kasus Pada PT
keuangan fiskal.
“
(
X
“
di
Surabaya
2.3. Kerangka Konseptual Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak badan pada perusahaan yang penyerahaanya mendapat fasilitas PPN dibebaskan, dimana kewajiban perpajakan itu dilihat dari perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan laporan. Kewajban perpajakan dilihat dari peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan
peraturan
pemerintah 33
Nomor
31
Tahun
2008.
Dari penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam gambar 22. Berikut ini : Gambar 22. Fasilitas PPN pasal 16 B UU No. 42 Tahun 2009 KERANGKA BERPIKIR Fasilitas PPN pasal 16 B UU No 42 Tahun 2009
PP No. 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 31 Tahun 2008
Pelaksanaan kewajiban perpajakan PPN Dibebaskan
Perhitungan
Pencatatan
Pengaruh terhadap Laporan laba rugi
Sumber : Data yang diolah oleh penulis
34
BAB III METODE PENELITIAN
3.1. JENIS PENELITIAN Berdasarkan rumusan masalah pada bab 1, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan digunakannya pendekatan kualitatif adalah karena penelitian ini tidak menggunakan perhitungan secara statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa angka – angka dari laporan keuangan yang kemudian dianalisis dan diolah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif karena penelitian ini meliputi pengumpulan data yang kemudian diolah dengan suatu model analisis sehingga dapat diketahui kinerja keuangan perusahaan. Dimana penelitian deskriptif menurut Nazir ( 2010 : 54 ) : suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, serta kondisi, sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian dekriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan sacara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jenis atau strategi penelitian ini adalah dengan analisis dokumen dimana pada penelitian ini untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah melalui pengujian arsip atau dokumen perusahaan berupa laporan keuangan perusahaan.
35
3.2.DESKRIPSI POPULASI DAN PENENTUAN SAMPEL Populasi adalah sekumpulan unur atau elemen yang menjadi obyek penelitian. Populasi merupakan himpunan semua hal yang ingin diketahui, yaitu perusahaan PT. Bumi Menara Internusa. Penentuan
sampel
adalah
suatu
cara
pengabilan
sampel
yang
representative dari populasi, untuk menentukan sampel dalam penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan secara sistematis. Penentuan sampel yaitu pengambilan data dari laporan keuangan perusahaan berupa laporan Laba/Rugi. 3.3.VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL Variabel yang diteliti dalam peelitian ini diklarifikasikan menjadi variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah laporan laba rugi, sedangkan variabel independentnya adalah perlakuan fasilitas ppn dibebaskan. Definisi operasionalvariabel adalah mengubah konsep atau variabel yang abstrak ke tingkat yang lebih tinggi realistis, kongkrit, sehingga gejala tersebut mudah dikenal dan dapat diuji secara empiris untuk mengabaikan pengertian suatu variabel yang abstrak yang menurun pada tingkat lebih kongkrit. Adapun variabel yang terkait adalah sebagai berikut; 1.Perlakuan fasiltas PPN dibebaskan, perlakuan PPN yang berupa pemberian fasilitas dibebaskan karena adanya peraturan Undang-Undang perpajakan
36
2. pengarunya terhadap laporan laba/rugi, merupakan cara untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi khusus untuk kepentingan perpajakan. 3.4. JENIS DAN SUMBER DATA Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Data kualitatif, yaitu data yang memberikan uraian yang sesuai dengan kenyataan dan atau kondisi di perusahaan. Data ini berupa uraian tentang sejarah perusahaan. b. Data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam satuan angka – angka atau merupakan data yang terukur. Data ini berupa laporan keuangan PT.Bumi Menara Internusa. Sumber data meliputi: a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan pada saat peneliti melakukan penelitian di PT. Bumi Menara Internusa. Sumber data penulis adalah data primer yang meliputi laporan keuangan berupa laporan laba/rugi pada akhir periode desember 2013. b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur – literature yang berkaitan erat dengan masalah fasilitas PPN dibebaskan. 3.5. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN - Lokasi penelitian yaitu PT. Bumi Menara Internusa Surabaya. Jalan Margomulyo 4E Surabaya.
37
- waktu penelitian 1 Bulan, dan selama peneliti bekerja di PT. Bumi Menara Internusa Surabaya. 3.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA Pengumpulan data dilakukan dengan cara : a. Studi kepustakaan, yaitu suatu penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari Undang – Undang Perpajakan beserta peraturan pelaksanannya, serta memperoleh data teoritis melalui buku – buku atau literatur dan lain – lain, yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. b. Pengumpulan data, yaitu melakukan pengumpulan dan analisis data sekunder dari PT. Bumi Menara Internusa dengan teknik dokumentasi kemudian data – data dikumpulkan diseleksi, dianalisis lalu diolah. c. Studi lapangan, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada obyek penelitian. Teknik yang digunakan yaitu: a. Interview, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang berkepentingan. b. Observasi, yaitu suatu teknin pengumpulan data yang diperoleh dengan melibatkan langsung obyek yang diteliti
38
3.4. TEKNIK ANALISIS DATA Teknik analisis data adalah cara – cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam menyusun skripsi ini adalah menganalisa dengan menggunakan metode: -
Analisa Kualitatif: Adalah cara pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan klimat atau kata – kata yang berfungsi sebagai penjelasan atas analisa data tersebut.
-
Analisa kuantitatif: Adalah cara yang dilakukan dalam pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan menggunakan metode angka-angka yang berfungsi sebagai pendukung atas analisa data dalam angka pemecahan masalah.
Analisis bukti (data) menurut Yin (2010:133), terdiri atas pengujian, pengkatagorian, pentabulasian, atau pun pengkombinasian kembali bukti - bukti untuk menunjuk proposi awal suatu penelitian.Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui pelaksana kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan oleh perusahaan Berdasarkan Peraturan Drijen Pajak No.PER-13/PJ./2010 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak. 2. Mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan yang sudah dilakukan oleh perusahaan seperti menghitung, memungut, menyetor, melaporkan SPT
39
sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2001 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2008. 3. Melihat perbedaan pelaksanaan kewajiban perpajakan antara peraturan PP Nomor 12 Tahun 2001 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2008. 4. Mengetahui presepsi responden mengenai penerapan peraturan PP Nomor 12 Tahun 2001 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 31 Tahun 2008. 5. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran sebagai
langkah perbaikan yang bermanfaat di masa yang akan datang. Fasilitas PPN: 1. PPN Tidak Dikenakan: 2. PPN Dibebaskan: 3. PPN Tidak Dipungut: 4. PPN O% (Nol Persen): Fasilitas PPN yang dibahas dalam penelitian pada PT Bumi Menara Internusa yaitu; PPN Dibebaskan karena Pajak Masukan Atas Perolehan Barang dan atau Jasa Kena Pajak tidak dapat dikreditkan. Penjualan kepala dan kulit udang yang termasuk dalam penyerahan BKP yang bersifat strategis, dan merupakan finishing goods Serta pembelian bahan baku packaging dalam proses produksi yang habis sekali pakai juga mendapatkan fasilitas.
40
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 4.1. PENYAJIAN DATA 4.1.1. Sejarah Perusahaan PT. BUMI MENARA INTERNUSA SURABAYA, Didirikan pada Tanggal 29 Maret 1989 dan dipimpin oleh Bapak Indra Winoto. PT. Bumi Menara Internusa terletak di Jalan Margomulyo 4E Surabaya. Perusahaan ini merupakan salah satu peerusahaan besar di Jawa Timur yang bergerak pada pembakuan udang. PT. Bumi menara internusa berfokus pada pembakuan udang tetapi sekarang berkembang dengan pembakuan ikan dan kepiting dalam hasil produksinya, dengan rata-rata hasil produksi per hari 20-30 ton finish product dengan bahan baku yang diambil dari seluruh pelosok Indonesia, seperti; Malang Selatan, Banyuwangi, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Kalimantan, Sumbawa, Lamongan dan Gresik. Adapun jenis udang yang diproduksi adalah windu (black tiger), putih laut (white seacaught), putih tambak (vanamei), biru( blue shrimp), layu (pink), blang (cat), krosok merah, krosok kembang, krosok batu, krosok luar negri, werus(black pink), dll. Jenis ikan adalah Ikan Salmon, Surimi, Saba, dll. PT. Bumi Menara Internusa merupakan perusahaan berdasarkan order, yang dimana produk yang diproduksi dengan spesifikasi dari keinginan atau permintaan pembeli (buyer), sebagai perusahaan yang berskala international, pangsa pasar PT. Bumi Menara Internusa Surabaya meliputi;
41
USA (75%)
EROPA (20.93%)
JEPANG (3.74%)
Dan Negara lain seperti Australia, Hongkong, Taiwan (0.22%) Adapun spesifikasi international yang telah diperoleh PT. Bumi Menara Internusa guna meyakinkan pelanggan akan keamanan pangan dan kualitas sistem manajemen perusahaan, sertifikasi itu diantaranya yaitu; 1. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Diperoleh pada tahun 1997, HACCP merupakan sistem jaminan mutu (keamanan pangan) yang diakui secara international melalui forum CAC yang mendasar pada kesadaran masyarakat, terutama konsumen bahwa bahaya akan timbul pada berbagai titik atau tahap produksi, walaupun demikian
pencegahan
dan
pengendalian
bahaya
tersebut
dapat
dilaksanakan. 2. ISO 9001:2000 (Standar international untuk sistem manajemen kualitas) diperoleh pada tahun 2003. ISO adalah suatu badan yang mengatur sertifikasi atau mengesahkan suatu standar. ISO merupakan singkatan dari international standart organization . ISO dibuat karena keinginan perusahaan dari berbagai macam bidang usaha untuk memuaskan pelanggannya. Yaitu dengan cara meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan sesuai dengan standart yang ditetapkan.
42
3. BRC (Brithis Retail Consortium), Diperoleh tahun 2005. BRC (Brithis Retail Consortium) adalah sertifikasi produk makanan yang masuk pasar inggris. Produk yang dihasilkan PT. Bumi Menara Internusa bermacam-macam antara lain: Ho (Head on), HL (Head Less), HLSO (Head Less Shell On), PUD (Pell And Defined), PTO (Palled Tail On), PDTO (Pell Devined Tail On),BTO (Butterfly Tail On), BTF (Buterfly Tail Off), SE (Susy Eby). Dari 10 (sepuluh) produk udang yang dihasilkan atau diproduksi di PT. Bumi Menara Internusa Susy Eby (SE), merupakan Produk unggulan, dan telah menjadi salah satu menu makanan di Pizza Hut Indonesia dan Fast Food. 4.1.2. Lokasi Dan Letak Perusahaan Lokasi Perusahaan PT. Bumi Menara Internusa terletak di JL.Margomulyo 4E Surabaya Jawa Timur Indonesia, dengan luas tanah 80.000 m2 dan Luas Bangunan 20.000 m2 dengan Area Proses Produksi 18.000 m2. Lokasi pabrik cukup penting mengingat berhubungan langsung dengan biaya baik produksi maupun tenaga kerja, transportasi, distribusi dan limbah produksi. Hal-hal ini mendasar sehingga perlu dipertimbangkan oleh pemilik perusahaan. Faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi tersebut adalah;
43
1. Pemilik perusahaan mempunyai tanah yang luas didaerah tersebut 2. Perluasan perusahaan dan pabrik mungkin dilakukan tetapi didaerah industri lain karena didaerah sekitar pabrik tidak ada tanah yang masih kosong karena merupakan permukiman padat dan kawasan industri. 3. Lokasi perusahan dan pabrik tempat pengelolaan berdekatan dengan jalan utama sehingga mempermudah proses transportasi. 4. Tersedianya air bersih dan pengelolaan yang tepat sehingga limbah tidak berbahaya. 5. Relatif dekat dengan permukiman penduduk sehingga tenaga kerja, tempat kost, dan tempat makanan mudah diperoleh. Letak Perusahaan - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tol Margomulyo. - Sebelah Timur berbatasan dengan industri Tanjungsari. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Balongsari. - Sebelah Barat berbatasan dengan daerah industri Manukan. Letak perusahaan diatur sesuai dengan aturan fungsinya yaitu kawasan strategis suatu perusahaan.
44
4.1.3. Visi dan Misi PT. Bumi Menara Internusa Adapun Visi dan Misi PT.Bumi Menara sebagai berikut : Visi: Bersama menyediakan pangan bagi dunia dengan layanan prima. Misi: -
menyediakan produk berkualitas, dan aman sesuai permintaan pelanggan dengan harga kompetitif.
-
Mengutamakan
krepuasan
pelanggan
secara
menyeluruh
dengan
memberikan pelayanan yang terbaik dan prima. -
Memimpin dalam bidang inovasi,kualitas dan efisiensi proses.
-
Memiliki tanggung jawab sosial dan ramah lingkungan.
4.1.4. Kebijakan Mutu, Semboyan dan Nilai Dasar. a. Kebijakan Mutu Adapun bunyi kebijakan mutu di PT. Bumi Menara Internusa dalah sebagai berikut; a. Kualitas dan efisiensi proses. b. Pelayanan pelanggan. c. Pengembangan SDM. d. Inovasi e. Tanggung jawab sosial dan ramah lingkungan.
45
Sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas, aman dan meningkatkan kepuasan pelanggan. b. Semboyan Adapun semboyan PT. Bumi Menara Internusa adalah: -
Brand Image: Produk PT. Bumi Menara Internusa memiliki kesan baik di mata pelanggan maupun masyarakat.
-
Market Leader: Produk PT. Bumi Menara Internusa mampu menguasai pasar baik pasar dalam negri mauupun internasional.
-
Internal External Customer Satisfaction: mampu memberikan kepuasan pelanggan baik pelanggan internal maupun pelanggan external.
c. Nilai Dasar: Adapun bunyi nilai dasar PT. Bumi Menara Internusa sebagaimana dijelaskan dalam pelatihan materi perjanjian kerja bersama (PKB) adalah sebagai berikut: 1. Customer Focus: Keinginan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, artinya berusaha untuk memenuhi semua persyaratan yang diajukan pelanggan (baik internal maupun eksternal). 2. Commitment to excellence: Kesanggupan untuk berusaha dan mewuujudkan keinginan menjadi terbaik.
46
3. Communication,Coordianation and Team Work:
Communication, adalah kemampuan seseorang mentransformasikan informasi dan pemahaman dari seseorang kepada orang lain.
Coordination, adalah pengaturan organisasi agar tugas dan tanggung jawab setiap orang tidak tumpang tindih.
Team Work, adalah keinginan untuk bekerjasama dengan orang lain secara kooperatif dan menjadi bagian dari kelompok yang menekankan peran sebagai anggota kelompok bukan sebagai pemimipin, bukan pekerja secara terpisah atau untuk menyelesaikan suatu proses dan tugas.
4. Coompetency: Kemampuan atau kecakapan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk memangku suatu jabatan yang mencakup berrbagai aspek ( pengetahuan, keterampilan, prilaku) 5. Creativity and Innovation: Kesempatan untuk menciptakan sesuatu atau ide – ide baru serta memperkenalkan penemuan baru atau kreasi baru yang berbeda dari yang sudah ada atau sudah dikenal sebelumnya sebagai bagian dari pembaruan. 6. Continual Improvement: Upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam berbagai hal – hal yang perlu diperbaiki dapat berupa metode atau alat sehingga tercipta perkembangan.
47
4.1.5. Struktur Organisasi PT Bumi Menara Internusa Organisasi dalah suatu kerjsama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama yang di inginkan dan mau terlibat dengan segala peraturan yang telah ditetapkan bersama. Struktur orgnisasi penting karena, perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencapai maksud tertentu yang diinginkan yang menjadi visi misi perusahaan.
48
Struktur organisasi PT Bumi Menara Internusa disajikan secara lengkap Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Bumi Menara Internusa
HEAD OF UNIT
HEAD OF DEPARTEMENT FINANCE & ACCOUNTING
FINANCE MANAGER FINACE ACCOUTING MANAGER
HEAD OF DEPARTEMEN PLANT
PRODUKSI MANAGER
TECHNIC MANAGER
QUALITY CONTROL MANAGER
SUPERVISOR
STAF
SUPERVISOR
STAF
Sumber: Data Perusahaan
49
HEAD OF DEPARTEMEN SALES IN AREA SALES MANAGER OUT AREA SALES MANAGER ADMIN SALES MANAGER
HEAD OF DEPARTEMEN PROCUREMENT & GENERAL AFFAIR LOCAL PURCASE MANAGER IMPORT PURCASE MANAGER HUMAN RESOURCES MANAGER
SUPERVISOR SUPERVISOR
STAF
STAF
Berikut
adalah
uraian
tugas,
wewenang
dan
tanggung
jawab
masing - masing bagian : 1. Head Of Unit Mewakili perusahaan dan memimpin perwakilan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Bertanggung jawab atas segala kegiatan dan berorientasi pada kebijakan dan strategi yang akan di ambil, dan memastikan terlaksananya kebijakan perusahaan. 2. Head Departemen Plant Bertanggung jawab langsung kepada Head Of Unit dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan produksi, Teknik dan Quality Control bahan baku dan barang jadi. a. Product manager Bertanggung jawab atas pengawasan pekerjaan lapangan proses produksi, membagi tugas kepada bagian – bagian dibawahnya, memeriksa hasil laporan yang dibuat setelah dilakukan pekerjaan dari bawahan,
meningkatkan
efektivitas
dan
efisiensi
perusahaan,
memberikan laporan kepada atasan mengenai hasil pekerjaan. b. Technic Manager Bertanggung
jawab
atas
pengawasan
pekerjaan
lapangan
prosesyang bertanggung jawab dengan segala kegiatan teknik dalam produksi, membagi tugas kepada bagian – bagian dibawahnya, memeriksa hasil laporan yang dibuat setelah dilakukan pekerjaan dari
50
bawahan,
meningkatkan
efektivitas
dan
efisiensi
perusahaan,
memberikan laporan kepada atasan mengenai hasil pekerjaan. c. Manager Quality Control Bertanggung jawab atas pengawasan penentuan kualitas atas hasil produksi dan bahan baku yang akan diterima, membagi tugas kepda bagian – bagian dibawahanya, memeriksa hasil laporan yang dibuat setelah dilakukan pekerjaan dari bawahan, meningkatkan efektivitas dan efisisensi perusahaan, memberikan laporan kepada atasan mengenai hasil pekerjaan. d. Supervisor Operasional Bertugas untuk mengkoordinir para staf – staf untuk pekerjaan dilapangan dan membagi tugas terhadap pekerjaan dilapangan, melakukan pemerikasaan atas pekerjaan bawahannya, dan melaporkan hasil kerja dilapangan kepada manajer operasional. e. Staf Melaksanakan tugas dari supervisor, membantu supervisor dalam melaksanakan dalam pekerjaan dilapangan dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan di lapangan kepada supervisor. 3. Head Departement Sales Bertanggunng jawab langsung kepada Head Of Unit dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan sales dengan penentuan target penjualan dan strategi pemasaran.
51
a. In Area Sales Manager Bertanggung jawab dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan penjualan dengan penentuan target dan strategi pemasaran untuk wilayah timur. b. Out Area Sales Manager Bertanggung jawab dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan penjualan dengan penentuan target dan strategi pemasaran untuk wilayah barat. c. Admin Sales Manager Bertanggung jawab dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan administrasi penjualan. d. Supervisor Operasional Bertanggung jawab untuk mengkoordinir pekerjaan dilapangan dan membagi
tugas
terhadap
pekerjaan
dilapangan,
melakukan
pemerikasaan atas pekerjaan bawahannya. Dan melaporkan hasil kerja dilapangan kepada manajer operasional. e. Staf Melaksanakan tugas dari supervisor, membantu supervisor dalam melaksanakan dalam pekerjaan dilapangan dan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan di lapangan kepada supervisor.
52
4. Head Departemen Procuremant dan General Affair Bertanggung jawab langsung kepada Head Of Unit dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan procurement dan General Affair dalam unit tersebut. a. Local Purcase Manager Bertanggung jawab terhadap pembelian domestik agar selalu tersedianya bahan baku, bahan pembantu dan barang kebutuhan lain. b.
Import Purcase Manager Bertanggung jawab terhadap pembelian impor agar selalu tersedianya bahan baku, bahan pembantu dan barang kebutuhan lain.
c. Human Resources Manager Bertanggung
jawab
dalam
perekrutan,
pengawasan
dan
pengembangan sumber daya manusia dalam perusahaan, penilaian kerja terhadap karyawan dan disesuaikan dengan standar perusahaan. d. Resources Supervisor Melakukan proses rekruitmen terhadap karyawan, melakukan training terhadap karyawan, dan pengawasan secara langsung terhadap proses perekrutan terhadap karyawan dan bertanggung jawab kepada manajer. e. Staf Membantu supervisor dalam proses perekrutan karyawan dan pengawasan secara langsung terhadap karyawan.
53
5. Head Departement Finance dan Accounting Bertanggung jawab langsung kepada Head Of Unit dan pengawasan segala kegiatan yang berhubungan dengan Finance dan Accounting dalam unit tersebut. a. Finance manager Bertanggung jawab terhadap cash flow dan budgeting atas penerimaan dan pembayaran. b. Accounting manager Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan perusahaan dan laporan
pajak
perusahaan,
melakukan
review
atas
pekerjaan
bawahannya. Merencanakan, mengorganisasikan serta mengawasi kegiatan pembukuan secara tertib dan sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku di perusahaan. c. Supervisor Finance Menyusun Laporan penerimaan dan pengeluaran atas cash flow perusahaan d. Supervisor Accounting Menyusun Laporan Keuangan dan kinerja secara periodik dengan tepat waktu, melaksanakan kegiatan pembukuan sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku, bertanggung jawab kepada manajer terhadap penyusunan laporan keuangan.
54
e. Staf Melaksanakan kegiatan administrasi akuntansi, perpajakan dan finance sehari – hari dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan pajak termasuk mencatat setiap transaksi ke dalam buku – buku atau kartu – kartu yang telah ditentukan dalam manual pembukuan harian, jurnal dan kartu – kartu besar, serta penyetoran dan laporan SPT. 4.1.6. Latar Belakang Fasilitas PPN di PT.Bumi Menara Internusa Penjelasan pasal 16B UU PPN no 42.Tahun 2009, diberikan untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar- benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional. Mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional, kemudahaan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk : 1. Mendorong ekspor pada PT. Bumi Menara Internusa yang merupakan prioritas
nasional
di
tempat
penimbunan
berikut
atau
untuk
mengembangkan wilayah dalam daerah pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tertentu. 2. Mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi barang kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan bea masuk.
55
4.1.7 Fasilitas PPN pada PT. Bumi Menara Internusa PPN yang mendapat fasilitas tidak dipungut ini meliputi beberapa penyerahan antara lain: 1. penyerahan BKP dari daerah pabean lainya di daerah pabean Indonesia lainnya ke kawasan berikut dan pulau – pulau lainnya. 2. Impor BKP tertentu yang dibebaskan dari bea masuk 4.1.8. PPN dibebaskan pada Bumi Menara Internusa PPN yang mendapatkan fasilitas dibebaskan ini meliputi beberapa penyerahan antara lain: a. Impor BKP b. Penyerahan BKP c. Penyerahan JKP d. Impor dan / atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis 1). Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan barang kena pajak. 2). Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, dan ikan
56
Dalam PT. Bumi Menara Internusa yang termasuk penyerahan BKP yang bersifat strategis sehingga mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan yaitu kepala dan kulit udang yang dijadikan sebagai makanan ternak. 4.2. Analisis Data PT. Bumi menara internusa adalah pkp yang menghasilkan barang bersifat strategis yaitu bberupa kepal dan kulit udang. Dimana hasil dari kepala dan kulit udang tersebut berdasarkan Undang – Udang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Selain untuk penjualan barang tersebut, dalam pembelian dari perikanan yang berupa udang mapun ikan segar utuh juga mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Perhitungan pajak terutang pada PT. Bumi Menara Internusa masih terdapat kesalahan dalam penerapan fasilitas PPN dibebaskan di laporan Laba rugi. Sedangkan untuk perhitungan faktur pajak penjualan dan pembelian sudah sesuai dengan Undang – Undang No 42 Tahun 2009 pasal 16 B pasal 16 B ayat 2, karena semua penyerahan barang kena pajak mendapatkan fasilitas dibebaskan. Pada dasarnya pajak masukan sangat penting perannya bagi setiap perusahaan dimana fungsi pajak masukan bisa mengurangi pajak pertambahan nilai yang terutang bagi perusahaan. Karena pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan / atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai tidak dapat dikreditkan. Oleh karena itu PT. Bumi Menara Internusa memasukan PPN yang dikenakan dari pembelian sebagai unsur dari persediaan atau biaya
57
Dan untuk pembelian dan penjualan yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan karena untuk faktur pajak nya hanya DPP saja yang dikenakan, hal tersebut mampu menambah Laba perusahaan. 4.2.1 Pajak Masukan Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai atas transaksi perolehan BKP yang dipergunakan PT Bumi Menara Internusa. Pencatatan persediaan PT Bumi Menara Internusa menggunakan medote perpetual, sedangkan untuk menentukan Harga pokok persediaan menggunakan metode rata – rata. Transaksi perolehan BKP dicatat sebagai berikut. Tabel 4.1 Daftar Jurnal Pembelian di PT.Bumi Menara Internusa No
Transaksi
Perlakuan
Jurnal di Perusahaan
1
Pembelian bahan
Sebagai unsur dari HPP
Persediaan
baku
barang
xxx
Hutang usaha xxx 2
Pembelian
Sebagai unsur dari biaya overhead
3
Perolehan jasa
Persediaan xxx Hutang usaha
xxx
Sebagai unsur dari biaya
Jasa pengiriman xxx
administrasi dan umum
(biaya operasional) Kas
Sumber: Olahan Penulis
58
xxx
Pembelian yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan yaitu pembelian bahan baku yang lagsung pada tambak perikanan berupa udang segar maupun ikan segar dalam keadaan utuh yang belum mengalami proses apapun sehinga bahan baku tersebut mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Pembelian ada dua jenis yaitu pembelian bahan baku dan pembelian bahan pendukung. Berikut ini adalah tabel daftar pembelian yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan untuk proses produksi yang dilakukan PT. Bumi Menara Internusa selama tahun 2013.
59
Tabel 4.2. Daftar Pembelian Persediaan untuk proses produksi tahun 2013 yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan Di PT. Bumi Menara Internusa Surabaya BULAN
HARGA BELI
DPP
PPN
Januari Rp. 6.101.764.079
Rp. 6.101.764.079
Rp. 610.176.408
Rp. 5.242.605.304
Rp. 5.242.605.304
Rp. 524.260.530
Rp. 6.501.886.561
Rp. 6.501.886.561
Rp. 650.188.656
Rp. 5.521.530.940
Rp. 5.521.530.940
Rp. 552.153.094
Rp. 3.943.409.807
Rp. 3.943.409.807
Rp. 394.340.981
Rp. 5.509.120.723
Rp. 5.509.120.723
Rp. 550.912.072
Rp. 5.905.112.587
Rp. 5.905.112.587
Rp. 590.511.259
Rp. 5.413.675.048
Rp. 5.413.675.048
Rp. 541.367.505
Rp. 6.764.781.793
Rp. 6.764.781.793
Rp. 676.478.179
Rp. 6.452.856.414
Rp. 6.452.856.414
Rp. 645.285.641
Rp. 10.615.194.717
Rp. 10.615.194.717
Rp. 1.06.519.472
Rp. 7.223.178.538
Rp. 7.223.178.538
Rp. 722.317.854
Rp.75.195.116.511
Rp. 75.195.116.511
Rp. 7.519.511.651
Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total
Sumber : Data internal perusahaan Dari data pembelian barang proses produksi untuk tahun 2013 dapat diketahui bahwa jumlah dasar pengenaan pajaknya adalah Rp. 75.195.116.511,00
60
dan seharusnya PPN dapat dikreditkan untuk pembelian ini adalah 10% dari DPP Rp. 75.195.116.511 yaitu Rp. 7.519.511.651 menjadi tambahan laba dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan, tetapi dikarenakan barang keluaran hasil produksi PT. Bumi Menara Internusa adalah barang kena pajak yang mendapatkan fasilitas dibebaskan maka dari itu PPN atas pembelian itu akan menjadi nilai tambah dari Laba perusahaan. Sedangkan Berikut ini adalah tabel daftar pembelian yang dikenakan PPN dan dilakukan PT. Bumi Menara Internusa selama tahun 2013.
61
Tabel 4.3. Daftar Pembelian Persediaan bahan pendukung yang dikenakan PPN tahun 2013 Di PT. Bumi Menara Internusa Surabaya BULAN
HARGA BELI
DPP
PPN
Januari Rp. 2.392.096.127
Rp. 2.392.096.127
Rp. 239.209.591
Rp. 3.881.435.970
Rp. 3.881.435.970
Rp. 388.143.580
Rp. 1.840.072.013
Rp. 1.840.072.013
Rp. 184.007.187
Rp. 1.809.827.481
Rp. 1.809.827.481
Rp. 180.982.731
Rp. 3.156.635.339
Rp. 3.156.635.339
Rp. 315.663.513
Rp. 2.938.520.310
Rp. 2.938.520.310
Rp. 293.852.014
Rp. 3.333.960.664
Rp. 3.333.960.664
Rp. 333.396.050
Rp. 1.777.659.962
Rp. 1.777.659.962
Rp. 177.765.975
Rp. 3.104.930.476
Rp. 3.104.930.476
Rp. 310.493.026
Rp. 2.627.772.274
Rp. 2.627.772.274
Rp. 265.285.617
Rp. 2.948.923.966
Rp. 2.948.923.966
Rp. 294.892.376
Rp. 2.997.954.726
Rp. 2.997.954.726
Rp. 299.795.457
Rp. 32.809.789.308
Rp. 3.280.978.931
Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Total Rp.32.809.789.308 Sumber : Data internal perusahaan
Dari data pembelian barang proses bahan pendukung untuk tahun 2013 dapat
diketahui
bahwa
jumlah
dasar
pengenaan
pajaknya
adalah
Rp. 32.809.789.308 dan karena pembelian bahan pendukung ini dikenakan PPN
62
maka 10% dari DPP Rp. 32.809.789.308 yaitu Rp. 3.280.978.931 menjadi biaya PPN bagi perusahaan. 4.2.2. Pajak Keluaran Pajak Keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang dipungut sendiri oleh PT. Bumi Menara Internusa atas penjualan dan penyerahan kena pajak dan atas pendapatan dari jasa kena pajak. Atas transaksi penjualan makanan ternak kepala dan kulit udang dan pendapatan jasa PT. Bumi Menara Internusa yang mengunakan metode pencatatan perpetual dan sebagai mana perlakuannya yang digunakan untuk dibukukan dalam jurnal yang dilakukan oleh PT. Bumi Menara Internusa adalah sebagai berikut. Tabel 4.4. DAFTAR JURNAL PENJUALAN DI PT.BUMI MENARA INTERNUSA No.
Transaksi
1
Penjualan
Perlakuan
Jurnal di perusahaan
kredit PPN keluaran unsur Piutang dagang xxx
barang
penjualan
Penjualan
xxx
PPN Keluaran xxx 2
Penentuan HPP
PPN masukan unsur HPP
xxx
HPP
xxx
PPN masukan
Persediaan barang xxx 3
Pendapatan sewa
Sewa ruangan untuk Piutang jasa rapat
xxx
Pendapatan sewa xxx PPN keluaran
Sumber : Olahan Penulis 63
xxx
Berikut ini adalah tabel daftar penjualan kepala dan kulit udang yang dijadikan makanan ternak yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan oleh PT. Bumi Menara Internusa selama tahun 2013 Tabel 4.5 Daftar Penjualan kepala dan kulit udang yang digunakan sebagai makanan ternak tahun 2013 di PT. Bumi Menara Internusa Surabaya BULAN
HARGA JUAL
DPP
PPN
Januari
Rp. 801.228.123
Rp. 801.228.123
Rp. 80.122.814
Februari
Rp. 972.333.616
Rp. 972.333.616
Rp. 97.233.361
Maret
Rp. 997.859.430
Rp. 997.859.430
Rp. 99.785.945
April
Rp. 1.244.056.962
Rp. 1.244.056.962
Rp.124.405.697
Mei
Rp. 1.400.500.590
Rp. 1.490.500.590
Rp. 149.050.061
Juni
Rp. 2.162.940.767
Rp. 2.162.940.767
Rp. 216.294.086
Juli
Rp. 4.909.282.054
Rp. 4.909.282.054
Rp. 490.928.210
Agustus
Rp. 464.013.210
Rp. 464.013.210
Rp. 46.401.322
September
Rp. 2.617.730.556
Rp. 2.617.730.556
Rp. 261.773.056
Oktober
Rp. 2.856.309.392
Rp. 2.856.309.392
Rp. 285.630.941
November
Rp. 2.112.671.998
Rp. 2.112.671.998
Rp. 211.267.201
Desember
Rp. 2.164.439.790
Rp. 2.164.439.790
Rp. 216.443.980
Total
Rp. 22.683.366.488
RP.22.683.366.488
Rp. 2.268.336.649
Sumber : Data internal perusahaan 64
Dari data penjualan kepala dan kulit udang yang dijadikan sebagai makanan ternak yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan untuk tahun 2013 dapat diketahui bahwa jumlah dasar pengenaan pajaknya adalah Rp. 22.683.366.488 dan seharusnya PPN dapat dikreditkan untuk penjualan kepala dan kulit udang ini adalah 10% dari DPP Rp.22.683.366.488 yaitu Rp. 2.268.336.649, tetapi dikarenakan barang keluaran hasil produksi PT. Bumi Menara Internusa adalah barang kena pajak yang mendapatkan fasilitas dibebaskan maka dari itu PPN atas penjualan itu akan menjadi nilai tambah dari persediaan kepala dan kulit udang yaitu adalah jumlah dari barang beserta PPN sebesar Rp.24.951.703.137 dan akan menjadi unsur biaya yang mempengaruhi jumlah biaya overhead pabrik apabila persediaan tersebut telah digunakan. Berikut ini adalah tabel daftar penjualan hasil proses produksi yang dikenakan PPN dan penyerahan PPN nya harus dipungut sendiri oleh PT. Bumi Menara Internusa selama tahun 2013
65
Tabel 4.6. Daftar Penjualan hasil proses produksi yang merupakan produk PT. Bumi Menara Internusa dikenakan PPN tahun 2013 Di PT. Bumi Menara Internusa Surabaya BULAN
HARGA JUAL
DPP
PPN
Januari
Rp. 2.248.818.278
Rp. 2.248.818.278
Rp. 248.281.836
Februari
Rp. 1.986.127.412
Rp. 1.986.127.412
Rp. 198.612.749
Maret
Rp. 1.534.688.589
Rp. 1.534.688.589
Rp. 153.468.861
April
Rp. 1.656.706.203
Rp. 1.656.706.203
Rp. 165.670.617
Mei
Rp. 3.637.885.446
Rp. 3.637.885.446
Rp. 363.788.558
Juni
Rp. 2.941.571.042
Rp. 2.941.571.042
Rp. 294.157.103
Juli
Rp. 5.674.351.982
Rp. 5.674.351.982
Rp. 567.435.210
Agustus
Rp. 2.284.340.912
Rp. 2.284.340.912
Rp. 228.434.100
September
Rp. 3.918.254.157
Rp. 3.918.254.157
Rp. 391.825.421
Oktober
Rp. 4.661.335.338
Rp. 4.661.335.338
Rp. 466.135.543
November
Rp. 3.987.459.828
Rp. 3.987.459.828
Rp. 389.745.987
Desember
Rp. 5.511.441.487
Rp. 5.511.441.487
Rp. 551.144.156
Total
Rp. 40.184.980.674
Rp. 40.184.980.674 Rp.4. 018.498.067
Sumber : Data internal perusahaan
66
Dari data penjualan hasil proses produksi tersebut yang dikenakan PPN untuk tahun 2013 dapat diketahui bahwa jumlah dasar pengenaan pajaknya adalah Rp.40.184.980.674
dan
pengenaan
PPN
nya
yaitu
10%
dari
DPP
Rp. 40.184.980.674 yaitu Rp. 4.018.498.067 yang pemungutanya harus dipungut sendiri oleh PKP yaitu PT. Bumi Menara Internusa kepada semua pembeli hasil produk tersebut.
67
4.2.3. Laporan Keuangan Laporan Laba Rugi PT.Bumi Menara Internusa disajikan pada tabel 4.7 PT. BUMI MENARA INTERNUSA LAPORAN LABA RUGI PERIODE DESEMBER 2013
PENJUALAN PENJUALAN LOKAL PENJUALAN LAIN2 (KEPALA,KULIT UDANG) TOTAL PENJUALAN RETUR PENJUALAN POTONGAN PENJUALAN PENJUALAN BERSIH PENGHASILAN DILUAR USAHA PENGHASILAN SEWA RUANGAN PENGHASILAN LISTRIK ATM BCA HARGA POKOK PENJUALAN PERSEDIAAN AWAL PEMBELIAN PEMBELIAN BAHAN PENDUKUNG RETUR PEMBELIAN POTONGAN PEMBELIAN TOTAL PEMBELIAN BARANG YANG TERSEDIA UNTUK DIJUAL PERSEDIAAN AKHIR HARGA POKOK PENJUALAN LABA KOTOR BABAN USAHA BEBAN GAJI BEBAN LISTRIK & TELP BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR BIAYA IKLAN BIAYA TRANSPORT DAN BAHAN BAKAR BIAYA SEWA BIAYA PERJALANAN DINAS BIAYA ASURANSI KENDARAAN KANTOR BIAYA TRAINING DAN SEMINAR BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI BIAYA DEPRESIASI DAN PEMELIHARAAN KANTOR BIAYA BUNGA TOTAL BEBAN LABA BERSIH SEBELUM PAJAK
Rp. 40.184.980.674 Rp. 24.951.703.137 Rp. 65.136.683.811 Rp. 4.400.688 Rp. 744.288.096 Rp. (748.688.784) Rp. 64.387.995.027 Rp. 144.000.000 Rp. 9.883.248 Rp. 64.541.878.275 Rp. 10.302.757.624 Rp. 82.714.628.162 Rp. 32.809.789.308 Rp. (6.428.640) Rp. (667.683.516) Rp. 114.850.305.314 Rp. 125.153.062.938 Rp. (85.732.941.751) Rp. 39.420.121.187
Rp. 7.312.500.000 Rp. 3.940.298.736 Rp. 928.656.739 Rp. 182.400.000 Rp. 767.061.880 Rp. 337.233.760 Rp. 637.140.672 Rp. 257.346.000 Rp. 79.693.200 Rp. 2.276.649.123 Rp. 1.423.843.279 Rp. 595.747.338 Rp. 18.738.570.727
Sumber : Data internal Perusahan
68
Rp. (39.420.121.187) Rp. 25.121.757.088
Rp. (23.878.638.348) Rp. 1.243.118.740
4.3. Interpretasi 4.3.1. Perlakuan akuntansi atas pembelian barang kena pajak yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan dalam laporan laba rugi Didalam laporan laba rugi berikut ini akan dijelaskan bagaimana PPN bisa menjadi unsur tambahan dari HPP dan biaya umum dan administrasi yang mampu menambah Laba PT. Bumi Menara Internusa. 1. Pembelian bahan baku, bahan pembantu yang include dengan PPN, dalam arti PPN dari pembelian bahan baku tersebut mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan maka akan menjadi tambahan harga dari persediaan dan setelah digunakan dalam proses produksi karena pembelian udang maupun ikan segar utuh mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. 2. Pembelian peralatan produksi atau pembelian bahan pendukung yang dikenakan PPN, dimana PPN tersebut akan menjadi perolehan aktiva tersebut dan juga akan mempengaruhi biaya penyusutan dalam biaya Overhead Pabrik. Contoh, pembelian peralatan untuk pengolahan dalam proses produksi.
69
Pada Laporan Laba Rugi tabel 4.7 terdapat kesalahan pada pencatatan laporan keuangan tersebut, dimana untuk penjualan kepala dan kulit udang yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan seharusnya total nilai DPP yaitu Rp. 22.683.366.488 yang dimasukkan, nilai PPN 10% dari DPP mendapatkan fasilitas dibebaskan. Sedangkan untuk pembelian bahan produksi yang dari perikanan berupa udang dan ikan fresh utuh yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan juga nilai DPP saja yang dimasukkan pada Laporan Laba Rugi dan 10% dari DPP tidak perlu ditambahkan karena adanya fasilitas PPN dibebaskan. Berikut Laporan Laba Rugi PT. Bumi Menara Internusa yang telah dianalisis karena adanya fasilitas PPN dibebaskan.
70
4.3.2. Laporan laba rugi PT.Bumi Menara Internusa yang telah di koreksi dan dianalisis dengan adanya fasilitas PPN dibebaskan yang disajikan pada tabel 4.8. PT. BUMI MENARA INTERNUSA LAPORAN LABA RUGI PERIODE DESEMBER 2013 PENJUALAN PENJUALAN LOKAL PENJUALAN LAIN2 (KEPALA,KULIT UDANG) TOTAL PENJUALAN RETUR PENJUALAN POTONGAN PENJUALAN
Rp. 40.184.980.674 Rp. 22.683.366.488 Rp. 62.868.347.162 Rp. 4.400.688 Rp. 744.288.096 Rp. (748.688.784) Rp. 62.119.658.378
PENJUALAN BERSIH PENGHASILAN DILUAR USAHA PENGHASILAN SEWA RUANGAN
Rp. 144.000.000
PENGHASILAN LISTRIK ATM BCA HARGA POKOK PENJUALAN PERSEDIAAN AWAL PEMBELIAN PEMBELIAN BAHAN PENDUKUNG RETUR PEMBELIAN POTONGAN PEMBELIAN
Rp. 9.883.248 Rp. 62.273.541.626 Rp. 10.302.757.624 Rp. 75.195.116.511 Rp. 32.809.789.308 Rp. (6.428.640) Rp. (667.683.516)
TOTAL PEMBELIAN BARANG YANG TERSEDIA UNTUK DIJUAL
Rp. 107.330.793.663 Rp. 125.153.062.938
PERSEDIAAN AKHIR HARGA POKOK PENJUALAN LABA KOTOR
Rp. (85.732.941.751) Rp. 31.900.609.536
Rp. (31.900.609.536) Rp. 30.372.932.090
BABAN USAHA BEBAN GAJI
Rp. 7.312.500.000
BEBAN LISTRIK & TELP
Rp. 3.940.298.736
BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR BIAYA IKLAN BIAYA TRANSPORT DAN BAHAN BAKAR
Rp. 928.656.739 Rp. 182.400.000 Rp. 767.061.880
BIAYA SEWA BIAYA PERJALANAN DINAS
Rp. 337.233.760 Rp. 637.140.672
BIAYA ASURANSI KENDARAAN KANTOR
Rp. 257.346.000
BIAYA TRAINING DAN SEMINAR BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI BIAYA DEPRESIASI DAN PEMELIHARAAN KANTOR BIAYA BUNGA TOTAL BEBAN
Rp. 79.693.200 Rp. 2.276.649.123 Rp. 1.423.843.279 Rp. 595.747.338 Rp. 18.738.570.727
Rp. (23.878.638.348)
Rp. 6.494.293.742
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK
Sumber : Data yang diolah
71
4.3.3. Pengaruh PPN terhadap Laporan Laba Rugi PT. Bumi Menara internusa Dari hasil laporan laba rugi PT. Bumi Menara Internusa untuk tahun 2013 dapat diketahui bahwa Laporan Rugi tabel 4.8, pada Laporan tersebut baik penjualan kepala dan kulit udang maupun pembelian tersebut dikenai PPN sehingga laba perusahaan hanya mencapai Rp. 1.234.118.740 setelah dikoreksi karena penjualan kepala dan kulit udang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan, dan pada pembelian bahan baku tersebut juga mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan karena bahan baku yang dibeli dari perikanan berupa udang segar maupun ikan utuh juga mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan sehingga laba rugi PT. Bumi menara internusa menjadi Rp. 6.494.293.742 dapat dilihat pada tabel 4.8, hal ini berpengaruh terhadap penjualan dan harga pokok pembelian sehingga Laba perusahaan juga akan berpengaruh yaitu Laba menjadi lebih besar. Hal inilah yang membuat bagaimana fasilitas PPN dibebaskan tersebut mampu mempengaruhi Laba Rugi Perusahaan sehingga mampu menambah pendapatan karena adanya fasilitas tersebut. 4.3.4. Perlakuan Perpajakan Atas Pembelian dan Penjualan Barang Kena Pajak yang Mendapatkan Fasilitas PPN Dibebaskan. Walaupun disini PT. Bumi Menara Internusa tidak dapat mengkreditkan pajak keluaran dan pajak masukannnya tetapi PT. Bumi Menara Internusa berkewajiban untuk melaksanakan administrasi perpajakan pajak pertambahan nilai yaitu masih harus tetap lapor dan di dalamnya harus seluruh penjualan
72
dan pembeliannya walaupun semua penyerahan mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Kerjasama antar suplier untuk pengadaan bahan baku dimulai dari penwaran dari suplier, selanjutnya persetujuan dari PT. Bumi Menara Internusa, setelah ada persetujuan PT. Bumi Menara Internusa membuat purchased order dan dikirimkan ke supplier yang berisi kuantitas dan kesepakatan harga yang telah disepakati, setelah itu pada saat barang dikirim PT. Bumi Menara Internusa mendapatkan surat jalan dan pada saat itu pula tanggal dimana faktur pajak dibuat atas penyerahan tersebut, apabila pembayaran memang belum terjadi sebelum penyerahan. Begitu juga dengan penyerahan makanan ternak kepala dan kulit udang ( finishing good ) kepada pihak customer juga terutang PPN tetapi mendapat fasilitas di bebaskan. Pembayaran hanya pada DPP saja. Dimulai dari penawaran, apabila harga telah disetujui oleh customer maka barang akan dipersiapkan untuk dikirim, pada saat barang tersebut dikirim berserta surat jalannya pula faktur pajak yang mendapatkan fasilitas dibebaskan tersebut harus dibuat PT. Bumi Menara Internusa melakukan penagihan setalah satu minggu barang tersebut dikirim sesuai dengan invoice, surat jalan, faktur pajak dan surat tagihan. Karena makanan ternak (Finishing Good) adalah barang strategis yang mendapatkan fasilitas dibebaskan karena untuk penyerahananya mendapatkan fasilitas dibebaskan dari PPN maka faktur pajak harus dibubuhi cap, “PPN DIBEBASKAN SESUAI DENGAN PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PMK NO 31 TAHUN 2008 “. 73
Proses selanjutnya, pembuatan dan pelaporan SPT masa PPN, dari semua faktur pajak masukan dan keluaran direkap kedalam SPT masa PPN, disini yang bertugas adalah bagian Account Receivable untuk merekapnya. Disini bagian Account Receivable mendapatkan faktur pajak masukan dari bagian pembelian, dan untuk faktur pajak keluaran yang membuat adalah bagian Account Receivable sendiri dengan didukung oleh faktur penjualan dari bagian sales dan marketing. Disini semua perolehan barang maupun jasa akan masuk dalam formulir SPT PPN 1111 B3 yang dimana itu adalah daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas dibebaskan. Karena telah dimasukan dalam B3 tersebut maka divisi Accounting telah dapat mengakuinya sebagai biaya. Apabila tidak menjadi biaya maka seharusnya akan masuk dalam formulir SPT PPN 1111 B2 dan dapat dikreditkan. Dalam membuat SPT masa PPN bagian Account Receivable menginput dan merekap faktur pajak keluaran dan masukan mengunakan e-SPT PPN. Tidak ada penyetoran kurang bayar SPT masa PPN tersebut karena semua penjualan mendapat fasilitas PPN dibebaskan tetapi diwajibkan untuk melaporkannya, SPT masa PPN dilaporkan ke KPP paling lambat akhir bulan berikutnya. Setelah SPT masa PPN dilaporkan pada bulan berikutnya atas rekap dari bulan SPT masa PPN yang bersangkutan maka akan mendapatkan tanda terima dari KPP, dan tanda terima beserta faktur pajak masukan dan keluarannya untuk bulan tersebut disimpan sebagai arsip.
74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil dari studi kasus yang telah dilakukan oleh penulis terhadap PT. Bumi Menara Internusa Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pemanfaatan fasilitas PPN dibebaskan yang telah memberikan dampak yang besar terhadap Laporan Laba Rugi PT. Bumi Menara Internusa dimana jumlah pajak masukan akan menjadi unsur – unsur yang mempengaruhi dari Harga Pokok Penjualan dan
biaya – biaya umum
dan administrasi lainnya akan menjadi nilai tambah didalamnya karena PPN tersebut tidak dapat dikreditkan sehingga Laba perusahaan bertambah. 2. Bahwa dengan adanya pajak masukan yang dibebankan sebagai biaya, secara otomatis akan mengurangi Penghasilan Kena Pajak Perusahaan, tetapi disisi lain, pajak penghasilan yang dibayar menjadi lebih kecil dengan bertambahnya harga perolehan dari PPN tersebut. Dilihat dari PPN pembelian bahan baku berupa udang maupun ikan segar utuh karena pembelian pada perikanan tersebut mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan maka merupakan tambahan Laba bagi PT. Bumi Menara Internusa.
75
5.2. Saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan untuk menjadi saran positif bagi pihak manajemen PT. Bumi Menara Internusa adalah sebagai berikut : 1. Dikarenakan disini tidak ada devisi pajak, sebaiknya dilakukan secara berkala kepada pelaksana operasional yang berkaitan erat dengan transaksi – transaksi perpajakan. 2. Seharusnya faktur pajak yang diterima dari rekanan PT. Bumi Menara Internusa , harus segera diberikan kepada yang bertugas untuk menginput faktur pajak atas perolehan dan penyerahan, karena walaupun tidak dapat dikreditkan faktur pajak tersebut masih harus segera dilaporkan. 3. Pada laporan keuangan seharusnya pada penjualan maupun pembelian yang mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan pada Laporan Laba Rugi harus sesuai dengan prosedur untuk pengenaan fasilitas PPN dibebaskan.
76
DAFTAR PUSTAKA American Institutes of Certified Public Accountant, 1970,Statement Of The Accounting Principles Board No. 4 Connecticut; Financial Accounting Foundation. Ikatan Akuntan Indonesia, 2010, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat, Jakarta. Harapa. Sofyan S, 2011, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Mardiasmo, 2011, Perpajakan Edisi Revisi 2010, Andi, Yogyakarta. Nazir. Moh, 2010, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta. Nurbela. Achmad Ramdhoni Adib, 2010, Perlakuan Akuntansi PPN Atas Pemakaian Sendiri BKP/JKP dan Pengaruhnya Pada Penyajian Laporan Keuangan Fiskal Pada PT “x“ di sidoarjo, Skripsi, Program Studi Akuntansi, Universitas Airlangga Surabaya. Prastowo, D. Dwi dan Rafika Juliaty, 2010, Analisis Laporan Keuangan Konsep Dan Aplikasi, UPP AMP YKPN Jakarta. Raharjo. Budi, 2010, Laporan Keuangan Membaca, Memahami dan Manganalisis, Gajah MadaUniversitas press, Jakarta. Republik Indonesia, Peraturan Pemertintahan Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Republik Indonesia, Undang – UndangNomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang – UndangNomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Resmi.Siti, 2010, Perpajakan Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta. Santoso. Brotodirharjo, 2010 , Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Ketiga, PT. Eresco, Bandung.
77
Suandy. Erly, 2010, Perencanaan Pajak Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta. Sukardji. Untung, 2010, Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi. Cetakan ke 7, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Teng. M, 2010, Corporate Turnaround ( Merawat Perusahaan Sakit Menjadi Seha tkembali ), Prenhallindo, Jakarta. Waluyo dan Wirawan. B. Ilyas, 2010, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta. Waluyo, 2010, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta. Yin. Robert K, 2010, Studi Kasus ( Desain dan Metode ), Cetakan Ketiga. Terjemahan, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta. Zain. Mohammad, 2011, Manajemen Perpajakan, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Salemba Empat, Jakarta. www.Pajak.go.id
78
