ANALISIS PEMBERIAN TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. LINAS MANDIRI JOMBANG

Drs.H.Setiawan, MM, Ak, CA / Analisis Pemberian Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Mengefisiensikan beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Linas Mandiri Jombang Vol. I No. A ,Juni 2016 hal. 1-6

ANALISIS PEMBERIAN TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. LINAS MANDIRI JOMBANG Drs. H. Setiawan, MM, Ak. CA Fakultas Ekonomi UMAHA, Prodi Akuntansi FE UMAHA,Universitas Maarif Hasyim Latif Jl. Ngelom Megare, Taman Sidoarjo 61257 Email: [email protected] Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi FE UMAHA

Abstrak Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian tunjangan pajak untuk PPh 21 karyawan pada PT. Linas Mandiri Jombang dan untuk mengetahui dampak dalam pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Linas Mandiri Jombang. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan 3 (tiga) metode PPh pasal 21. Hasil penelitian menunujukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan tiga metode PPh pasal 21 karyawan yang diaplikasikan dalam laporan laba rugi perusahaan, yaitu metode PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan dengan beban pajak badan yang diperoleh sebesar Rp 35.176.340, metode PPh pasal 21 yang diberi tunjangan pajak diperoleh beban pajak sebesar Rp 33.741.912, serta metode PPh pasal 21 yang menggunakan metode Gross Up diperoleh beban pajak sebesar Rp 33.710.600. Sehingga dapat dinilai bahwa dari ketiga metode tersebut yang dapat lebih mengefisiensikan beban pajak perusahaan yaitu melalui metode PPh Pasal 21 yang menggunakan metode Gross Up. Kata kunci : PPh Pasal 21, Metode PPh Pasal 21, Efisiensi Beban Pajak Badan

Pendahuluan Upaya penghematan pajak oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dapat dilakukan dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan menggunakan cara penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Penggelapan pajak merupakan usaha dalam mengurangi pajak yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan. Sedangkan penghindaran pajak merupakan usaha mengurangi pajak yang dilakukan dengan tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Zain (2008 : 89) mengungkapkan ada 3 (tiga) metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menerapkan pemungutan PPh pasal 21 karyawan. Metode pertama, besarnya PPh pasal 21 dapat dipotong langsung dari gaji yang diterima oleh karyawan. Metode kedua adalah diberikan dalam bentuk tunjangan-tunjangan pajak. Sedangkan metode yang ketiga adalah metode Gross Up dengan memberikan tambahan pada penghasilan bruto karyawan sebesar pajak yang harus ditanggung karyawan. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan salah satu biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap yaitu biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Dengan memanfaatkan biaya yang boleh dikurangkan tersebut dapat dilakukan upaya perencanaan pajak berdasarkan peraturan perpajakan tersebut. Sehingga beban pajak dapat ditekan melalui pengolahan PPh pasal 21 yangh lebih efisien. PT. Linas Mandiri Jombang yang merupakan main dealer Kawasaki, melakukan upaya perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan yang berupa tunjangan pajak kepada karyawan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Yang merupakan metode kedua dalam pemungutan PPh pasal 21 karyawan sebagaimana yang diungkapkan oleh Zain (2008). Berdasarkan wawancara dengan bagian akuntansi, hal ini dilakukan perusahaan sejak tahun 2012. Namun berdasarkan daftar gaji karyawan PT. Linas Mandiri Jombang untuk bulan Desember tahun 2012 yang diperoleh dari bagian akuntansi PT. Linas Mandiri Jombang ditemukan bahwa jumlah tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan tidak sejumlah PPh 21 yang ditanggung karyawan sebelum adanya tunjangan pajak seperti terlihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 1 . Daftar karyawan yang diberikan tunjangan pajak pada bulan desember 2012 Jabatan

Status

Gaji pokok /bulan (Rp)

Direktur Head Accounting

K3 K2

3.000.000 1.000.000

PPh 21 sebelum tunjangan pajak (Rp) 149.500 12.500

Head Operation Head Service & Part KA. Mekanik Sales Counter Kacab Marisa Jumlah

K1 TK

1.000.000 850.000

K K2 K2

850.000 1.000.000 900.000 8.600.000

Tunjangan ajak (Rp)

157.000 22.000

PPh 21 dengan tunjangan pajak (Rp) 156.958 13.545

18.000 29.000

28.000 38.000

19.330 30.805

4.500 625 7.750 221.875

13.000 9.000 18.000 285.000

5.118 1.053 8.605 235.413

Sumber : Staf Akuntansi pada PT. Linas Mandiri Jombang, 2012. Data di atas menunjukkan bahwa pemberian tunjangan pajak kepada karyawan belum sesuai karena berdasarkan mekanisme perhitungan dari metode tunjangan pajak yang diungkapkan oleh Zain (2008) bahwa tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sejumlah PPh 21 yang ditanggung karyawan sebelum adanya tunjangan pajak. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada PT. Linas Mandiri Jombang? 2. Bagaimana dampak dalam pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada PT. Linas Mandiri Jombang?

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Dengan tahapan analisis sebagai berikut : 1. Memahami peraturan-peraturan perpajakan yang terkait dengan pemberian tunjangan PPh pasal 21 dalam rangka mengefisiensikan beban PPh badan. 2. Memahami biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto dan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. 3. Melakukan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan PPh pasal 21 untuk megefisiensikan beban PPh badan dalam bingkai peraturan perpajakan. 4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Karyawan pada PT. Linas Mandiri Jombang berjumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) karyawan dengan jumlah karyawan yang menjadi wajib pajak pribadi hanya berjumlah 7 (tujuh) karyawan. Berikut ini adalah perhitungan PPh pasal 21 karyawan dengan menggunakan 3 (tiga metode) yaitu

2


Tabel 2. Perhitungan pph pasal 21 yang ditanggung karyawan PT. Linas Mandiri Jombang tahun 2012

Tabel 3. Perhitungan pph pasal 21 yang diberikan tunjangan pajak PT. Linas Mandiri Jombang Tahun 2012

Tabel 4. Rekapitulasi pph pasal 21 yang di gross up PT. Linas Mandiri Jombang tahun 2012


Pada pembahasan ini akan dijelaskan pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dalam rangka mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan berdasarkan tahapan-tahapan analisis data, yaitu sebagai berikut : 1. Memahami Peraturan-Peraturan Perpajakan Yang Terkait Dengan Pemberian Tunjangan PPh Pasal 21 Dalam Rangka Mengefisiensikan Beban PPh Badan Tahap awal dalam melakukan perencanaan pajak, terlebih dahulu harus memahami dan melakukan tinjauan terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku yaitu sebagai berikut : (a) UndangUndang, Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tentang salah satu biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap yaitu biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. (b) Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. (c) Peraturan/ Keputusan Menteri Keuangan, 1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-83/PMK.03/2009 tentang penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja. 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 252/PMK.03/2008 Pasal 5 (2) : Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. (d) Peraturan/Keputusan Dirjen Pajak, Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. (e) Surat Edaran Dirjen Pajak, Surat Edaran Dirjend Pajak No.66/PJ./2010 tentang Penegasan atas pelaksanaan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 2. Memahami Biaya-Biaya Yang Dapat Dikurangkan Dalam Penghasilan Bruto Dan Tidak Bisa Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Salah satu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Dan natura yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah pemberian makanan dan atau minuman untuk seluruh pegawai , natura yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu, dan natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pemberian natura dan kenikmatan di luar tiga hal tersebut bukan merupakan pengurang dari penghasilan bruto. Pihak perusahaan PT. Linas Mandiri Jombang dapat memilih untuk memberikan tunjangan PPh pasal 21 kepada karyawan (pegawai tetap) dalam rangka melakukan perencanaan pajak untuk PPh badan. Karena tunjangan PPh pasal 21 merupakan salah satu biaya yang termasuk dalam tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. 3. Melakukan Perencanaan Pajak Dengan Memberikan Tunjangan PPh Pasal 21 Untuk Megefisiensikan Beban PPh Badan Dalam Bingkai Peraturan Perpajakan PPh pasal 21 yang menggunakan 3 (tiga) metode yaitu PPh pasal 21 ditanggung karyawan, diberikan dalam tunjangan pajak, dan di Gross Up akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap laporan laba rugi, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

4

Wulan Purnamasari, SE, M.SM / Pengaruh Safety Climate Terhadap Safety Performance dengan Safety Knowledge dan Safety Motivation Sebagai Variabel Intervening Studi Pada Karyaan Operasional Departemen Produksi PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Vol. I No. A ,Juni 2016 hal. 1-8

Tabel 5. Dampak perhitungan pph pasal 21 dalam laporan laba rugi Keterangan

Pendapatan HPP Laba Kotor Beban Usaha Beban Lain-lain PPh 21 Laba sebelum pajak Beban Pajak Laba Bersih

PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan Rp (Rp Rp (Rp (Rp

42.339.110.341 30.386.078.030) 11.953.032.311 11.589.517.343) 214.354.415)

Rp (Rp Rp

149.160.553 35.176.340) 113.984.213

PPh pasal 21 yang diberikan tunjangan pajak Rp 42.339.110.341 (Rp 30.386.078.030) Rp 11.953.032.311 (Rp 11.589.517.343) (Rp 217.774.415) (Rp 2.662.500) Rp 143.078.053 (Rp 33.741.912) Rp 109.336.141

PPh pasal 21 yang di Gross Up Rp 42.339.110.341 (Rp 30.386.078.030) Rp 11.953.032.311 (Rp 11.589.517.343) (Rp 217.774.415) (Rp 2.795.276) Rp 142.945.277 (Rp 33.710.600) Rp 109.234.677

4.2.4 Menarik Kesimpulan Berdasarkan Hasil Analisis Yang Diperoleh Laporan laba rugi PT. Linas Mandiri Jombang dengan adanya tunjangan pajak kepada karyawan yang dibiayakan telah menghasilkan beban pajak badan sebesar Rp 34.369.806. Untuk PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan dapat menghasilkan beban pajak badan sebesar Rp 35.176.340. Sedangkan untuk PPh pasal 21 yang diberikan dalam tunjangan pajak dapat menghasilkan beban pajak badan sebesar Rp 33.741.912. Serta PPh pasal 21 yang di Gross Up dapat menghasilkan beban pajak badan sebesar Rp 33.710.600. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode perhitungan PPh pasal 21 karyawan yang dapat lebih meminimalkan beban pajak badan adalah metode perhitungan PPh pasal 21 yang di Gross Up. Keuntungan yang diperoleh karyawan yaitu karyawan dapat memperoleh take home pay (gaji yang dibawa pulang) tetap utuh. Sedangkan keuntungan yang diperoleh pihak perusahaan yaitu menghasilkan beban pajak badan yang lebih kecil. Serta keuntungan yang diperoleh negara yaitu pajak yang diterima oleh negara besar karena metode perhitungan PPh pasal 21 karyawan yang di Gross Up menghasilkan biaya PPh pasal 21 yang lebih besar dari metode PPh pasal 21 yang lainnya. Dari keuntungan yang diperoleh berbagai pihak tersebut maka dapat dinilai bahwa pemberian tunjangan PPh pasal 21 yang di Gross Up lebih efisien dibandingkan dengan metode yang lain.

Simpulan Pemberian tunjangan PPh pasal 21 karyawan yang dilakukan oleh PT. Linas Mandiri Jombang tidak sesuai dengan metode perhitungan PPh pasal 21 karyawan. Dampak tunjangan pajak terhadap laporan laba rugi CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo diperoleh beban pajak badan sebesar Rp 34.369.806. Sedangkan metode PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan diperoleh beban pajak badan sebesar Rp 35.176.340, metode PPh pasal 21 diperoleh beban pajak badan sebesar Rp 33.741.912, serta metode PPh pasal 21 yang menggunakan metode Gross Up diperoleh beban pajak sebesar Rp 33.710.600. Sehingga dapat dinilai bahwa dampak dari pemberian tunjangan PPh pasal 21 karyawan yang dilakukan oleh CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo dan ketiga metode tersebut yang dapat lebih mengefisiensikan beban pajak perusahaan yaitu melalui metode PPh Pasal 21 yang di Gross Up.

Daftar Pustaka 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Anggraeni, Fika. 2007. Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 pada Karyawan Tetap Sebagai Upaya dalam Meminimalisasi PPh 21 yang Terutang pada CV. X. Skripsi. Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Gunadi. 2007. Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru. Jakarta : PT Gramedia Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta :ANDI Muljono, Djoko. 2009. Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak. Yogyakarta : ANDI ----------, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak (Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan). Yogyakarta : ANDI -------Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak (Pajak Penghasilan). Yogyakarta : ANDI ----------, Djoko. 2009. Akuntansi Pajak. Yogyakarta :ANDI

5


8.

9.

10.

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19. 20.

21.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-83/PMK.03/2009 tentang. Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Suandy, Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Jakarta : Salemba Empat Sekaran, Uman. 2006. Metode Penelitian untuk Bisnis. Jakarta : Salemba Empat Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta Surat Edaran Dirjend Pajak No.66/PJ./2010 tentang Penegasan atas pelaksanaan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Tarigan, Antonius. 2006. Analisis Perencanaan Pajak PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan pada PT. Libra Emas Permata Medan. Skripsi. Medan : Universitas Sumatera Utara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Wenas, Puput. 2013. Analisis Metode Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Usaha Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan. Skripsi. Gorontalo : Universitas Negeri Gorontalo Zain, Mohamad. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat Zain dan Diana Sari. 2007. Perpajakan Lanjutan. Bandung http://www.nusahati.com/2012/12/sekilas-perencanaan-pajak-pph-pasal-21/(Posted on December 16, 2012 by Taripar Doly, SE, MM)

6

ANALISIS PEMBERIAN TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DALAM MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. LINAS MANDIRI JOMBANG

Recommend Documents