ANALISIS
PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG 2014
Kerjasama:
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG
BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG
APE KABUPATEN BANDUNG
Analisis Pembangunan Ekonomi KABUPATEN BANDUNG
2014
No. Publikasi Ukuran Buku Jumlah Halaman
: 3204.1466 : 21 cm x 29,7 cm : 98 Halaman
Naskah : Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung
Design gambar kulit : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung
Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statisitk Kabupaten Bandung
BOLEH MENGUTIP DENGAN MENYEBUTKAN SUMBER
|i
KATA PENGANTAR
Dengan memuji Syukur kehadirat Allah SWT, buku Analisis
Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2014 dapat diselesaikan.
Buku Analisis Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun
2014 ini merupakan hasil kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung.
Buku ini mengulas tentang hasil pembangunan
ekonomi di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2014 dengan memuat
data dan informasi indikator makro ekonomi kinerja perekonomian Kabupaten Bandung.
Data yang digunakan untuk menyusun buku ini bersumber dari
berbagai Dinas, Badan dan Lembaga di tingkat Kabupaten Bandung dan dari survei-survei yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung.
Diharapkan buku ini dapat bermanfaat untuk keperluan penelitian,
evaluasi dan perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung. Akhirnya masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai upaya penyempurnaan publikasi dimasa yang akan datang.
Soreang, Desember 2014 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG
IR. BASWORO WAHYU UTOMO NIP. 19620405 199003 1 001
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| ii
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada ALLAH SWT, berkat iradat dan izin-Nya penyusunan buku Analisis Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2014 dapat diterbitkan. Buku ini untuk pertama kali diterbitkan dan merupakan hasil kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung.
Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung antara lain peningkatan taraf hidup penduduk, pemerataan pendapatan serta perluasan lapangan kerja, maka diperlukan adanya perencanaan pembangunan yang didukung oleh data dan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan data dan informasi tersebut adalah tersedianya buku Analisis Pembangunan Ekonomi yang berisi data dan informasi tentang indikator makro ekonomi. Buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders, para pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung dalam menyusun perencanaan maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan sehingga dapat menghasilkan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Atas kerjasama semua pihak dalam memberikan data baik data dasar maupun data pendukung sehingga publikasi ini dapat tersusun dengan baik diucapkan terima kasih. Besar harapan mudah-mudahan publikasi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Soreang, Desember 2014 BADAN PERECANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN BANDUNG KEPALA
ERNAWAN MUSTIKA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19591230 198503 1 012
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| iii
Bupati Bandung Kata Sambutan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Illahi Robbi, dan atas ijin-
Nya penyusunan buku Analisis Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung
Tahun 2014 dapat diterbitkan. Buku yang berisi publikasi ini merupakan hasil kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Bandung. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi wilayah. Evaluasi
dimanfaatkan
indikator
makro
ekonomi
ini
diharapkan
dapat
oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang
digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan dan
juga sebagai sumber data dan informasi untuk menyusun rencana strategi
dan kebijakan perekonomian.
Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan
dalam menyusun buku ini diucapkan terima kasih. Semoga buku yang berisi publikasi ini berguna bagi semua pihak.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Soreang, Desember 2014 BUPATI BANDUNG
H. DADANG M. NASER, SH., M.IP APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| ii
DAFTAR ISI Kata Pengantar Kepala BPS Kab Bandung Kata Pengantar Kepala BAPPEDA Kab. Bandung Sambutan Bupati Kab. Bandung Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik Daftar Lampiran Bab I
Bab II
Bab III
i ii iii iv v vi vii
Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Manfaat Analisis Pembangunan Ekonomi 1.4 Dasar/Landasan Hukum Pelaksanaan Kegiatan
Konsep dan Metodologi 2.1 Pembangunan Ekonomi 2.2 Pertumbuhan Ekonomi A. Pengertian B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) C. Metode Perhitungan D. Angka Indeks E. Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan F. Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Uraian Sektoral 3.1 Sektor Pertanian A. Tanaman Bahan Makanan B. Tanaman Perkebunan C. Kehutanan D. Peternakan dan Hasil-hasilnya E. Perikanan 3.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian A. Minyak dan Gas Bumi B. Pertambangan Tanpa Gas C. Penggalian 3.3 Industri dan Pengolahan A. Industri Migas B. Industri Tanpa Migas 3.4 Listrik, Gas dan Air Bersih A. Listrik B. Air Bersih
APE
Kabupaten Bandung Tahun 2014
1 1 3 3 4
8 8 9 9 10 11 12 14 15
17 19 19 20 20 20 21 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25
| iii
Bab IV
BAB V
Bab VI
3.5 Bangunan 3.6 Perdagangan, Hotel dan Restoran A. Perdagangan Besar dan Eceran B. Hotel C. Restoran 3.7 Pengangkutan dan Komunikasi A. Pengangkutan B. Komunikasi 3.8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan A. Bank B. Lembaga Keuangan Bukan Bank C. Jasa Penunjang Keuangan D. Sewa Bangunan E. Jasa Perusahaan 3.9 Jasa-jasa A. Pemerintahan Umum B. Swasta
26 26 26 27 27 28 28 30 31 31 31 31 32 32 33 33 33
Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung 4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 4.2. Pertumbuhan Ekonomi 4.3. Struktur Ekonomi 4.4. PDRB Per Kapita 4.5. Tingkat Inflasi
37 38 41 46 49 52
Posisi Pembangunan Ekonomi Kab. Bandung di Kawasan Metropolitan Bandung
77
Analisis Sektoral 5.1. Sektor Pertanian 5.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian 5.3. Sektor Industri Pengolahan 5.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 5.5 Sektor Bangunan/Konstruksi 5.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 5.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 5.8 Sektor Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan 5.9 Sektor Jasa-Jasa 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Kawasan Metropolitan Bandung Pertumbuhan Ekonomi Kontribusi Sektor Unggulan Tingkat Kesejahteraan
56 56 60 62 64 65 66 68 70 72 77 78 79 82
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| iv
DAFTAR TABEL Tabel 4.1
PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2009 - 2014
38
Tabel 4.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2014
45
Inflasi Produk Domestik Bruto Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014
53
Kontribusi Sektor Pertanian Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014
57
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014
61
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014
63
Kontribusi Sektor Listrik , Gas dan Air Bersih Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014
65
Tabel 4.2
Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 Tabel 5.5 Tabel 5.6 Tabel 5.7 Tabel 5.8
PDRB Kabupaten Bandung ADH Berlaku dan Konstan Tahun 2013-2014
40
Peranan NTB Atas Dasar Harga Berlaku Setiap Kelompok Sektor dalam Perekonomian Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014
49
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2014
56
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Bandung Tahun 2014
60
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bandung Tahun 2014
62
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten Bandung Tahun 2014
64
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
|v
Tabel 5.9 Tabel 5.10 Tabel 5.11 Tabel 5.12 Tabel 5.13 Tabel 5.14 Tabel 5.15 Tabel 5.16 Tabel 5.17 Tabel 6.1 Tabel 6.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Bangunan Kabupaten Bandung Tahun 2014
66
Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014
67
Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Tahun 2014Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku
69
Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014
71
Kontribusi Sektor Jasa-jasa Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014
73
Pendapatan Per Kapita ADH Berlaku di Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2011 2013
82
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Bandung Tahun 2014
67
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Kabupaten Bandung Tahun 2014
69
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Kabupaten Bandung Tahun 2014
71
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa-Jasa Kabupaten Bandung Tahun 2014
73
Kontribusi Sektor Ekonomi di Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2013
80
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| vi
DAFTAR GRAFIK Grafik 4.1
PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2008-2014
39
Grafik 4.3
LPE Kabupaten Bandung Tahun 2014
43
Grafik 4.2 Grafik 4.4 Grafik 4.5
Grafik 4.6 Grafik 4.7 Grafik 4.8 Grafik 4.9 Grafik 6.1 Grafik 6.2
LPE Kabupaten Bandung Tahun 2001 - 2014
42
LPE Kabupaten Bandung Tahun 2013 - 2014
Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2014 Peranan Kelompok Sektor Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2014
PDRB Per Kapita Kabupaten Bandung Tahun 20102014
Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2014 Inflasi Produk Domestik Bruto Kabupaten Bandung Tahun 2001 - 2014 Posisi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2013 Posisi PDRB Per Kapita di Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2013
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
44 47 48
50 51 52 78
83
| vii
DAFTAR LAMPIRAN Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto ADH Berlaku Kabupaten Bandung Tahun 2014
85
Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADH Kabupaten Bandung Tahun 2014
87
Tabel 1.2 Tabel 2.2 Tabel 3.1
Tabel 3.2 Tabel 4.1 Tabel 4.2
Produk Domestik Regional Bruto ADH Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bandung Tahun 2014
Berlaku
Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADH Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bandung Tahun 2014 Distribusi Persentase PDRB ADH Berlaku Kabupaten Bandung Tahun 2014 Distribusi Persentase PDRB ADH Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bandung Tahun 2014 Indeks Implisit PDRB 2014
Kabupaten Bandung Tahun
Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2014
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
86 88 89 90 91 92
BAB 1
Pendahuluan
|1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total
dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan
penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.
Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi lebih bersifat
kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat
perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.
Adapun Pertumbuhan ekonomi adalah
proses kenaikan
kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi lebih
bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan.
Dengan demikian antara pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari
pertumbuhan ekonomi (economic growth) dimana pembangunan ekonomi
mendorong pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.
Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses
yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam
jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.
Elemen pertama adalah pembangunan sebagai
suatu proses yang artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Elemen kedua
adalah pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
|2 masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu
negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.
Elemen ketiga adalah peningkatan
pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.
Suatu
perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila
pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini
tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus.
Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31, yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan
pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, menyatakan
bahwa:
“Penyusunan
rencana
pembangunan
daerah
menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang”.
Pernyataan tersebut merupakan hal yang sangat
penting bagi pengambil kebijakan/keputusan karena kebijakan/keputusan yang berkualitas tergantung dari data/informasi akurat, terintegrasi dan
dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi statistik merupakan salah satu
instrumen
analisis
bahan
evaluasi
pelaksanaan
perencanaan
pembangunan daerah serta bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Untuk memperoleh data dan informasi
tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung memandang perlu adanya
kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah yang meliputi pekerjaan penyusunan Analisis Pembangunan ekonomi (APE) tahun 2014.
Pekerjaan Penyusunan APE ini untuk mendapatkan gambaran
perkembangan makro ekonomi di Kabupaten Bandung dan gambaran sejauh
mana dampak pembangunan ekonomi yang dilaksanakan terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Bandung
Mengingat hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara pembangunan
ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, maka untuk mengetahui tingkat APE
Kabupaten Bandung Tahun 2014
|3 keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Tahun 2014
menggunakan idikator dari pertumbuhan ekonomi yaitu dari penghitungan seluruh kegiatan ekonomi selama kurun waktu 2014 yang tertuang dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Seperti halnya analisis PDRB
pembahasan meliputi angka absolut, laju pertumbuhan, struktur ekonomi, inflasi PDRB dan PDRB perkapita.
1.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Analisis Pembangunan Ekonomi tahun 2014 adalah
sebagai berikut:
1.
Mendapatkan perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten
2.
Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan pemerintah daerah
Bandung tahun 2014; Kabupaten
Bandung
dalam
rangka
meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan secara 4. 5.
berkesinambungan;
Memperoleh umpan balik (feed back) dari pelaksana urusan/sektor pembangunan masing – masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD);
Dapat memberikan informasi capaian hasil kinerja pembangunan Kabupaten Bandung kepada masyarakat;
1.3. Manfaat Analisis Pembangunan Ekonomi Manfaat Penyusunan APE adalah :
1.
Untuk mengetahui gambaran struktur perekonomian potensinya di
2.
Dapat diketahuinya gambaran daya beli masyarakat Kabupaten
3. 5.
wilayah Kabupaten Bandung. Bandung. Sebagai
dasar
penyusunan
perencanaan
program/kegiatan
perencanaan pembangunan terutama bidang ekonomi.
Dapat digunakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi hasil dari perencanaan pembangunan.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
|4 1.4. Dasar/Landasan Hukum Pelaksanaan Kegiatan Peraturan Perundangan-Undangan yang melatarbelakangi Kegiatan
Pekerjaan Penyusunan APE diantaranya adalah :
1. 2. 3. 4. 5.
Undang-Undang RI nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6. 7. 8. 9.
4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
|5 10.
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
Peraturan
Kepala
Penyusunan,
Pengendalian,
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Lembaga
Kebijakan
dan
Pengadaan
Evaluasi
barang/jasa
Pemerintah nomor 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Peraturan
Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
barang/jasa pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
Peraturan Derah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014
Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bandung Tahun 2014;
Keputusan Bupati Bandung Nomor 027/Kep.516-Pemb/2013 Tanggal
01 November 2013 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014;
Keputusan Bupati Bandung nomor 954/Kep.193-BAPPEDA/2014
tanggal 28 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
19.
Bandung Tahun Anggaran 2014.
Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung selaku Pejabat
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang nomor 900/72A-Sekret/2014, tanggal
3 Maret 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala APE
Kabupaten Bandung Tahun 2014
|6 Bappeda Kabupaten Bandung Nomor 900/25B-Sekret/2014 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan/Pejabat
Pembuat
Komitmen,
Pejabat
Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat/Panitia Penerima/Pemeriksa
Hasil
Pekerjaan/Kegiatan,
dan
Pembantu
Bendahara Pengeluaran (Kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran dan
Pengurusan Gaji), pada BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 20.
2014;
Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung tentang penyusunan indikator
21.
makro
perstatistikan
nomor
074/Perj.01-BAPPEDA/
2012/320.40.3.08 pada tanggal 14 Februari 2012
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BAPPEDA nomor 1.06 01 00 00 5 1 Kabupaten Bandung Tahun 2014.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
BAB 2
Konsep dan Metodologi
|8
BAB II KONSEP DAN METODOLOGI 2.1. Pembangunan Ekonomi Pembangunan didefinisikan sebagai suatu orientasi dan kegiatan usaha
yang tanpa akhir yang di dalamnya terjadi adanya proses yang dapat
bergerak maju baik atas kekuatan sendiri maupun tergantung pada manusia atau struktur sosial.
Arti pembangunan, menurut Siagian (1994) adalah
sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan
yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan
pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”.
Arti dari Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses
kegiatan yang dilakukan oleh suatu Negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran (Income per capita) dalam jangka panjang.
Menurut Mellor (1987;81),
pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang dengannya
perekonomian diubah dari apa yang sebagian besar pedesaan dan pertanian
menjadi sebagian besar perkotaan, industri, dan jasa–jasa. Jadi inti dari pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi.
Adapun
Arsyad (1999), mendefinisikan Pembangunan Ekonomi didefinisikan sebagai untuk proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per-kapita
penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan system kelembagaan.
Adapun definisi konvensional dari pembangunan ekonomi adalah
menekankan pada peningkatan pendapatan per kapita (income per capita)
yaitu menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan
output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk. Definisi pembangunan
konvensional ini sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi. Industrialisasi APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
|9
yang
diiringi
dengan
eksploitasi
sumberdaya
meningkatkan income per capita suatu negara.
alam
dinilai
dapat
Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi
(economic growth). Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan
ekonomi, begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi
Dengan demikian, dalam pengukuran Analisis Pembangunan Ekonomi
(APE) Kabupaten Bandung Tahun 2014 didekati oleh pertumbuhan ekonomi
di wilayah Kabupaten Bandung pada kurun waktu tertentu yang di gambarkan oleh hasil penghitungan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah total nilai tambah bruto seluruh produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu.
2.2. Pertumbuhan Ekonomi A.
Pengertian Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan kapasitas
produksi yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (kuantitatif). Suatu Negara/region dikatakan mengalami pertumbuhan
ekonomi apabila terjadi peningkatan nilai PDB/PDRB nya riil di
Negara/regional tersebut.
Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai
pertumbuhan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai tambah (value added) produksi barang
dan jasa dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Ada dua literature yang mengatakan bahwa ada dua
indikator dalam mengukur pembangunan ekonomi dengan pendapatan perkapita yang diukur dari PDRB perkapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diukur dari laju pertumbuhan PDRB.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 10
Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu masyarakat atau
bangsa diperlukan tolok ukur dengan indikator-indikator yang sesuai dengan
pengertian yang tersirat dalam konsep dan definisi dari pembangunan yang dilaksanakan.
Definisi antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi
memiliki arti yang berbeda dimana pembangunan ekonomi menitikberatkan pada perkembangan pendapatan per kapita namun pertumbuhan ekonomi menitikberatkan pada perkembangan fisik produksi barang dan jasa. Namun
demikian, kedua-duanya menerangkan mengenai perkembangan ekonomi
yang berlaku. Hubungan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan
ekonomi adalah indikator pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara/region yang diiukur melalui persentasi pendapatan riil. B.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Beberapa definisi yang berkaitan dengan penghitungan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu output, biaya antara dan nilai tambah
bruto. Output (nilai produksi) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Pada dasarnya output merupakan perkalian kuantum produksi dengan harganya. Biaya Antara adalah nilai
barang dan jasa yang dipakai dalam proses produksi dimana barang dan jasa tersebut dapat berubah bentuk maupun yang habis pakai dalam proses
produksi. Adapun Nilai Tambah Bruto (NTB) merupakan pengurangan dari
nilai output yang dinilai atas dasar harga produsen dengan biaya antaranya
yang dinilai atas dasar harga pembeli setelah dikurangi dengan PPN. Output
Biaya Antara
NTB
PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB
atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 11
dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan, sementara
PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada
tahun tertentu sebagai tahun dasar, dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar.
PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran
struktur ekonomi dan gambaran perekonomian pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah baik secara keseluruhan maupun sektoral. C.
Metode Perhitungan Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto dapat dilakukan dengan
dua cara yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung
adalah metode perhitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah yang bersangkutan, sedangkan metode tidak langsung adalah metode
perhitungan pendapatan regional dengan cara mengalokasikan angka pendapatan
regional
(nilai
tambah)
provinsi
ke
setiap
daerah
kabupaten/kota dengan menggunakan alokator tertentu seperti nilai produk
bruto sektor, jumlah produksi, tenaga kerja, penduduk dan alokator lainnya yang sesuai.
Penghitungan PDRB dengan metode langsung menggunakan tiga
pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Pada penyusunan publikasi PDRB ini metode
penghitungan yang digunakan adalah metode langsung dengan pendekatan produksi
Pendekatan Produksi
Pendekatan dari segi produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi
dengan cara mengurangi output dari masing-masing sektor atau sub sektor dengan biaya antaranya.
Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan
jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam proses produksi dari APE
Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 12
input antara yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa
tersebut.
Pendekatan Pendapatan
Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan
ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha (bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto.
Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak
mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Pendekatan Pengeluaran
Pada pendekatan dari segi pengeluaran, Produk Domestik Regional
dihitung dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto tersebut.
Secara
umum
barang
dan
pendekatan
pengeluaran
dapat
dilakukan
melalui pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus metode
penjualan
eceran
atau
pendekatan
permintaan yang terdiri dari pendekatan survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, metode data anggaran belanja, D.
metode balance sheet dan metode statistik perdagangan luar negeri.
Angka Indeks
Angka indeks pada dasarnya merupakan suatu nilai atau angka yang
dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara suatu nilai/harga/volume/kualitas selama satu periode waktu tertentu.
Ciri khas dari angka indeks ini adalah perhitungan rasio (pembagian),
di mana hasil rasio tersebut selalu dikalikan dengan bilangan 100 untuk
menunjukkan perubahan tersebut dalam persentase. Dengan demikian, basis
dari angka indeks apapun selalu 100.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 13
•
INDEKS PRODUKSI Indeks produksi merupakan perbandingan volume produksi berjalan
dengan sebelumnya. Dimana : IP Q
k, s
K t
𝐼𝐼𝑘,𝑠 =
𝑄𝑘,𝑡 𝑥 100 𝑄𝑘,𝑡−1
:
Indeks Produksi Komoditi k pada tahun t
:
Tahun berjalan (t), tahun sebelumnya (t-1)
: :
Volume Produksi Komoditi
Nilai indeks produksi merupakan dasar penghitungan Indeks
Produksi Sektor (IPS) dengan rumus sebagai berikut : 𝐼𝐼𝐼𝑖,𝑡 Dimana : IPS i,s
:
NTBK :
∑𝑛𝑘=1 𝐼𝐼𝑘,𝑡 𝑥𝑁𝑁𝑁𝑁𝑘,𝑡−1 = ∑𝑛𝑘=1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑘,𝑡−1
Indeks Produksi Sektor i pada tahun t
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Sektor yang menggunakan pendekatan indeks produksi adalah sektor
pertanian, sektor penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih.
•
INDEKS PENJUALAN Indeks penjualan merupakan perbandingan volume penjualan berjalan
dengan sebelumnya. Dimana :
𝐼𝐼𝐼𝑘,𝑡 =
𝑄𝑘,𝑠 𝑥100 𝑄𝑘,𝑡−1 APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 14
IPj k, s
:
Indeks Penjualan Komoditi k pada tahun t
t
:
Tahun berjalan (t), tahun sebelumnya (t-1)
Q K
:
Volume Produksi
:
Komoditi
Nilai indeks penjualan merupakan dasar penghitungan untuk Indeks
Penjualan Sektor (IPjS) :
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖,𝑡 Dimana : IPJS i,t
NTBK
: :
∑𝑛𝑘=1 𝐼𝐼𝑘,𝑡 𝑥𝑁𝑁𝑁𝑁𝑘,𝑡−1 = ∑𝑛𝑘=1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑘,𝑡−1
Indeks Penjualan Sektor i pada tahun t
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Sektor yang menggunakan pendekatan indeks penjualan adalah sektor
bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan
komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. E.
Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Pada PDRB atas dasar harga konstan semua agregat pendapatan dinilai
atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar, pada publikasi ini digunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar.
Nilai Tambah Bruto atas dasar Harga Konstan (NTBK) per sektor yang
akan digunakan untuk penghitungan PDRB atas dasar harga konstan dapat dicari dengan rumus sbb :
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖,𝑡 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖,𝑡𝑡−1 𝑥𝐼𝐼𝐼𝑖,𝑡 100
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 15
Dimana : NTBK i,t
: Nilai Tambah Bruto adh Konstan Sektor i pada tahun t.
IPS i,t
: Indeks Produksi Sektor i pada tahun t atau Indeks Penjualan Sektor i pada tahun t
NTBK i,t-1
F.
: Nilai Tambah Bruto adh Konstan Sektor i pada sebelumnya (t-1)
tahun
Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku, semua agregat
pendapatan dinilai atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan.
Untuk mendapatkan Nilai Tambah Bruto atas dasar harga Berlaku
(NTBB) guna perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan rumus sebagai berikut :
Dimana :
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖,𝑡 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖,𝑡−1 𝑥𝐼𝐼𝑖,𝑡 100
NTBB i,t
: Nilai Tambah Bruto adh Berlaku Sektor i pada tahun t.
IH i,t
: Indeks Harga Sektor i pada tahun t
NTBK i,t-1
: Nilai Tambah Bruto adh Konstan Sektor i sebelumnya t-1
pada
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
tahun
BAB 3
Uraian Sektoral
| 17
BAB III URAIAN SEKTOR Dalam perhitungan Analisis Pembangunan Ekonomi yang dengan
menggunakan indikator PDRB tahun 2014 masih berpedoman pada SNA
1968 dengan jumlah lapangan usaha (sektor) sebanyak 9 (sembilan).
Lapangan Usaha (sektor) tersebut adalah Pertanian, Pertambangan dan
Penggalian, Industri pengolahan; Listrik Gas dan Air bersih, Konstruksi, Perdagangan Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Jasa-jasa. Kesembilan sektor tersebut terbagi lagi menjadi 25 sub sektor dengan rincian sebagai berikut:
1. Sektor Pertanian terbagi menjadi 5 sub sektor yaitu: A. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan B.
C.
Sub Sektor Tanaman Perkebunan Sub Sektor Kehutanan
D. Sub Sektor Peternakan
E.
Sub Sektor Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian terbagi menjadi 3 sub sektor yaitu: A. Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi B. C.
Sub Sektor Non Migas
Sub Sektor Penggalian
3. Industri Pengolahan terbagi menjadi 2 sub sektor yaitu: A. Sub Sektor Industri Migas i.
B.
ii.
Pengilangan Minyak
Gas Alam Cair
Sub Sektor Industri Tanpa Migas
4. Listrik, Gas dan Air Minum terbagi menjadi 3 sub sektor yaitu: A. Sub Sektor Listrik B. C.
Sub Sektor Gas
Sub Sektor Air Minum
5. Bangunan dan Konstruksi
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 18
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran terbagi menjadi 3 sub sektor yaitu: A. Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran B.
Sub Sektor Hotel
C.
Sub Sektor Restoran / Rumah Makan
1.
Sub Sektor Angkutan terbagi dalam :
7. Pengangkutan dan Komunikasi terbagi menjadi 2 sub sektor yaitu: i.
ii.
Pengangkutan Kereta Api Pengangkutan Darat
iii. Pengangkutan Udara iv. Pengangkutan Laut v.
2.
Pengangkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
vi. Jasa Penunjang Angkutan
Sub Sektor Komunikasi terbagi dalam :
i.
ii.
Telkom dan Pos Giro
Jasa Penunjang Komunikasi
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terbagi menjadi 5 sub sektor yaitu:
A. Sub Sektor Bank
B. Sub Sektor Lembaga Keuangan Tanpa Bank C. Sub Sektor Jasa Penunjang Keuangan D. Sub Sektor Sewa Bangunan
E. Sub Sektor Jasa Perusahaan
9. Jasa-Jasa terbagi menjadi 2 sub sektor yaitu: A. Sub Sektor Pemerintahan Umum B. Sub Sektor Swasta i.
ii.
Jasa Sosial dan Kemasyarakatan Jasa Hiburan dan Rekreasi
iii. Jasa Perorangan dan Rumahtangga
Dalam penghitungan PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2014 ada
beberapa sub sektor yang tidak dihitung maupun tidak dihitung secara tersendiri namun bergabung dengan sektor lainnya. Sub sektor tersebut
adalah sub sektor pertambangan Non Migas dan sub setor gas dikarenakan APE
Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 19
aktivitas ekonomi sub sektor ini tidak ada di Kab Bandung. Hal yang sama
untuk sektor jasa penunjang keuangan yang masuk dalam sub sektor lain namun masih dalam sektor jasa keuangan. Adapun untuk sektor komunikasi tidak dibagi menjadi sub sektor telkom dan pos giro dan sub sektor jasa
penunjang komunikasi namun dijadikan satu menjadi di dalam sektor komunikasi.
Rincian ruang lingkup dan sumber data dari masing masing sub sektor
dalam penghitungan PDRB diuraikan sebagai berikut: 3.1 Sektor Pertanian
Ruang lingkup sektor pertanian mencakup segala pengusahaan dan
pemanfaatan benda/barang biologis (hidup) yang didapat dari alam dimana hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau usaha
lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain, tidak termasuk kegiatan yang tujuannya untuk hobi.
Kegiatan pertanian pada umumnya meliputi usaha bercocok tanam,
pemeliharaan ternak, penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut, penebangan kayu dan pengambilan hasil hutan serta perburuan binatang liar.
Sektor pertanian meliputi 5 sub sektor yaitu sub sektor tanaman bahan
makanan, tanaman perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. A. Tanaman Bahan Makanan
Sub sektor ini meliputi kegiatan penyiapan dan pelaksanaan
penanaman, pembibitan, pemeliharaan dan pemanenan hasil-hasil pertanian
tanaman pangan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, buah-buahan dan sayur-sayuran.
Sumber Data : 1.
2.
BPS Kabupaten Bandung.
Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung. APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 20
B.
Tanaman Perkebunan Sub sektor tanaman perkebunan meliputi tanaman perkebunan rakyat
dan tanaman perkebunan besar.
Tanaman perkebunan rakyat adalah suatu usaha tanaman perkebunan
yang dilakukan oleh rakyat secara individu dengan luas areal tanaman kurang dari 25 hektar. Tanaman perkebunan besar adalah suatu usaha
tanaman perkebunan yang dilaksanakan oleh perusahaan atau oleh rakyat yang luas arealnya lebih besar atau sama dengan 25 hektar.
Komoditi yang dicakup meliputi antara lain cengkeh, kapok, kelapa,
kina, kopi, teh, lada, tembakau, pinang serta tanaman perkebunan lainnya. Sumber Data : 1.
BPS Kabupaten Bandung.
2. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung.
C.
Kehutanan
Sub sektor ini meliputi usaha di areal hutan berupa penebangan kayu,
pengambilan getah, daun-daunan, akar dan kulit kayu, bambu, rotan, arang
dan perburuan binatang hutan. Termasuk juga kayu dan bambu yang berasal dari areal non hutan seperti yang ditanam petani di kebun atau di pekarangan rumah. Sumber Data : 1.
2.
D.
BPS Kabupaten Bandung.
Perum Perhutani Provinsi Jawa Barat.
Peternakan dan Hasil-hasilnya Sub sektor ini mencakup semua kegiatan pembibitan dan budidaya
segala jenis ternak (besar dan kecil) dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakan, dibesarkan, dipotong dan diambil dagingnya maupun
untuk dimanfaatkan hasil-hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun
perusahaan peternakan. Jenis ternak yang dicakup adalah sapi, kerbau, APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 21
kabing, babi, kuda, ayam, itik, telur ayam, telur itik, susu sapi serta hewan ternak lainnya.
Produksi ternak adalah jumlah ternak lahir ditambah dengan
pertambahan berat badan atau penggemukkan dan hasil-hasil ternak lainnya
seperti telur dan bulu. Akan tetapi data pertambahan berat badan atau penggemukan tersebut tidak bisa diperoleh, sehingga khusus untuk sub
sektor peternakan, penghitungan produksinya di dalam memperkirakan produksi ternak tetapi diperoleh melalui suatu rumus persamaan:
Jumlah pemotongan + Populasi akhir tahun – Populasi awal tahun +
Ekspor – Impor
Sumber Data :
1. BPS Kabupaten Bandung.
2. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung.
E.
Perikanan
Sub sektor ini meliputi segala pengusahaan perikanan yang mencakup
usaha penangkapan, pembenihan, pengambilan maupun pemeliharaan segala jenis ikan dan hasil-hasilnya baik yang berada di air tawar maupun di air
asin. Termasuk pengolahan sederhana seperti pengasinan atau pengeringan ikan yang dilakukan nelayan atau rumahtangga. Sumber Data :
1. BPS Kabupaten Bandung.
2. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung.
Metode Estimasi
Pendekatan yang digunakan dalam penghitungan nilai tambah sektor
pertanian dilakukan melalui pendekatan produksi (production approach).
Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan tersedianya data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian. Secara umum, nilai output setiap komoditi diperoleh dari hasil perkalian antara produksi yang dihasilkan dengan harga produsen komoditi bersangkutan. Sedangkan untuk APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 22
penghitungan atas dasar harga konstan 2000 dilakukan melalui metode revaluasi, yaitu metode dimana seluruh produksi dan biaya-biaya antara dinilai berdasarkan harga tahun dasar 2000
3.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor ini meliputi usaha penggalian, pengeboran, pencucian,
pengambilan dan pemanfaatan barang tambang, mineral dan barang galian
yang tersedia di dalam tanah, baik yang berupa benda padat, benda cair
maupun gas. Sektor ini dikelompokkan dalam tiga sub sektor yaitu sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan non migas dan penggalian. A.
Minyak dan Gas Bumi Pertambangan minyak dan gas bumi meliputi kegiatan pencarian
kandungan minyak dan gas bumi, penyiapan pengeboran, penambangan, penguapan, pemisahan serta penampungan untuk dapat dijual atau
dipasarkan baik yang dilakukan di darat maupun di laut. Komoditi yang dihasilkan adalah minyak bumi, kondensat dan gas bumi. B.
Pertambangan Tanpa Migas
Pertambangan tanpa migas meliputi penambangan komoditi non migas,
komoditasnya antara lain : emas, perak, nikel, mangan, timah, tembaga, bauxit dan mineral lainnya. C.
Penggalian
Sub sektor ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis
barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk
bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian lainnya.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 23
Metode Estimasi Metode penghitungan yang digunakan untuk sektor pertambangan dan
penggalian diestimasi melalui pendekatan produksi (production approach).
Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalu perkalian antara produksi
dengan harga per unit produksi (harga produsen). Produksi bruto atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan metode revaluasi yaitu mengalikan
kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2000. Sumber Data : 1. 2.
BPS Kabupaten Bandung.
Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung.
3.3 Sektor Industri Pengolahan
Sektor ini meliputi usaha kegiatan pengolahan bahan organik ataupun
anorganik menjadi produk baru yang lebih tinggi mutunya, baik dilakukan dengan tangan, mesin, atau proses kimiawi. Pembuatan atau pengerjaannya
dapat diproses melalui mesin/pabrik ataupun rumahtangga. Industri pengolahan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu industri
pengolahan minyak dan gas bumi (migas) dan industri pengolahan tanpa migas. A.
Industri Migas Sub sektor industri migas terdiri dari kegiatan pengilangan minyak
bumi dan gas alam cair. i.
Pengilangan Minyak Bumi Kegiatan
ini
meliputi
pengolahan
minyak
bumi
yang
menghasilkan produk-produk minyak avtur, premix, premium,
solar, minyak tanah, aspal dan produk lainnya.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 24
ii.
Gas Alam Cair Kegiatan ini meliputi pengolahan pencairan gas alam cair (Liquid
B.
Natural Gas) yang produknya diekpor ke luar negeri.
Industri Tanpa Migas
Sub sektor ini mencakup industri besar dan sedang, industri kecil dan
industri rumah tangga.
Dalam standar klasifikasi ISIC (International Standard Industry Classification)
2 digit, sub sektor industri tanpa migas diklasifikasikan dalam sembilan sub sektor :
• Sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau
• Sub sektor industri tekstil, barang jadi, kulit dan alas kaki • Sub sektor industri barang kayu dan hasil hutan lainnya • Sub sektor industri kertas dan barang cetakan
• Sub sektor industri pupuk, kimia, dan barang dari karet
• Sub sektor industri semen dan barang galian bukan logam • Sub sektor industri logam dasar besi dan baja
• Sub sektor industri alat angkutan, mesin dan peralatannya • Sub sektor industri pengolahan lainnya
Metode Estimasi
Pendekatan penghitungan output untuk sub sektor ini diestimasi
melalui pendekatan produksi (production approach). Output atas dasar harga berlaku adalah perkalian antara produksi dengan harga produsen, sedangkan
output atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan metode revaluasi
yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar.
Sumber Data : 1. 2.
BPS Provinsi Jawa Barat,
BPS Kabupaten Bandung. APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 25
3.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih A.
Listrik Kegiatan ini mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik,
baik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN)
maupun oleh perusahaan Non-PLN seperti pembangkitan listrik oleh
Perusahaan Pemerintah Daerah dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan), dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen.
Metode Estimasi Sub sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi (production
approach). Output atas dasar harga berlaku adalah perkalian antara produksi
dengan harga produsen, sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan metode revaluasi. Sumber Data : 1. 2.
B.
PLN Cigareleng Kota Bandung PLN Cabang Majalaya Air Bersih
Kegiatan sub sektor air bersih meliputi proses pembersihan, pemurnian
dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air bersih, serta pendistribusian dan penyalurannya secara langsung melalui pipa dan alat
lain kepada konsumen rumahtangga, instansi pemerintah maupun swasta. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh perusahaan air minum milik pemerintah daerah. Metode Estimasi
Sub sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi (production
approach). Output atas dasar harga berlaku adalah perkalian antara produksi
dengan harga produsen, sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan metode ektrapolasi.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 26
Sumber Data : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bandung. 3.5. Sektor Bangunan/Konstruksi
Kegiatan sub sektor bangunan dan konstruksi meliputi usaha
pembangunan/pembuatan, perluasan, pemasangan, perbaikan berat dan ringan, perombakan bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat
tinggal, jalan, jembatan, bendungan, jaringan listrik, telekomunikasi dan konstruksi lainnya. Termasuk juga kegiatan sub konstruksi seperti
pemasangan instalasi listrik, saluran telepon, alat pendinginan, pembuatan saluran air dan sebagainya. Metode Estimasi
Untuk sektor bangunan dan konstruksi estimasinya dilakukan melalui
pendekatan produksi, sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi. Sumber Data : 1.
2.
BPS Kabupaten Bandung.
Pemerintah Kabupaten Bandung.
3.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran A.
Perdagangan Besar dan Eceran Kegiatan yang dicakup dalam sub sektor perdagangan meliputi kegiatan
membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas, untuk tujuan
penyaluran tanpa mengubah sifat barang tersebut. Sub sektor perdagangan
dikelompokkan kedalam dua jenis kegiatan yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Sub
sektor
perdagangan
besar
meliputi
kegiatan
pembelian,
pengumpulan dan penjualan kembali barang oleh pedagang dari pihak produsen atau importir kepada pedagang lain, perusahaan, lembaga atau
konsumen dalam partai besar. Perdagangan eceran meliputi kegiatan APE
Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 27
pembelian, pengumpulan dan penjualan kembali yang pada umumnya melayani konsumen, perorangan atau rumahtangga dalam partai kecil. B.
Hotel
Sub sektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang
menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Penyediaan akomodasi yang dimaksud adalah hotel berbintang maupun
tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel dan sejenisnya. C. Restoran
Kegiatan sub sektor ini mencakup usaha penyediaan makanan di
restoran/rumah makan, katering, restoran di kereta api, cafetaria dan kantin, termasuk usaha penjualan makanan dan minuman jadi yang biasanya
dimakan langsung di tempat penjualan seperti : warung nasi, warung kopi, warung sate dan sejenisnya. Termasuk pula disini kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta fasilitas lainnya, sedangkan kegiatan-kegiatan
tersebut berada dalam suatu satuan usaha dengan penginapan dan datanya sulit untuk dipisahkan. Metode Estimasi
Untuk mengestimasi sub sektor perdagangan besar dan eceran
dilakukan melalui pendekatan arus barang (commodity flow) baik untuk atas
dasar harga berlaku maupun untuk atas dasar harga konstan 2000, yaitu
dengan menggunakan ratio margin terhadap nilai produksi daerah sendiri
(pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri) dan impor, termasuk barang keluar masuk antar daerah/provinsi. Nilai tambah harga berlaku dan harga konstan 2000, didapatkan dengan mengalikan output
dengan ratio nilai tambah. Perkiraan output sub sektor restoran/rumah
makan dan sub sektor hotel/penginapan dilakukan dengan pendekatan
produksi, sedangkan output harga konstan 2000 diperoleh dengan cara
ekstrapolasi.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 28
Sumber Data : 1.
BPS Provinsi Jawa Barat,
3.
Survei Khusus Kegiatan Ekonomi (SKSE)
2.
BPS Kabupaten Bandung,
3.7. SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI A.
Pengangkutan Kegiatan yang dicakup dalam sub sektor pengangkutan terdiri atas
angkutan rel, angkutan jalan raya, angkutan udara, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyebrangan, serta jasa penunjang angkutan.
Kegiatan sektor ini meliputi pengangkutan barang dan penumpang
dengan menggunakan alat angkutan baik yang bermotor maupun tidak
bermotor atas dasar suatu pembayaran, sedangkan jasa penunjang angkutan
mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang dan membantu memperlancar kegiatan tersebut beserta penyediaan fasilitas-fasilitasnya, seperti terminal, pelabuhan dan pergudangan.
i.
Pengangkutan Rel Meliputi semua kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan
ii.
menggunakan jasa kereta api termasuk gerbong. Pengangkutan Jalan Raya
Meliputi semua kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan
menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya baik yang bermotor maupun tidak bermotor, termasuk pula kegiatan sewa kendaraan baik atau tanpa pengemudi.
iii. Pengangkutan Udara Meliputi semua kegiatan pengangkutan barang dan penumpang melalui
udara dengan menggunakan pesawat udara/kapal terbang yang beroperasi di dalam maupun di luar negeri, baik penerbangan yang dilakukan secara teratur maupun tidak.
APE
Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 29
iv.
Pengangkutan Laut Meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan angkutan samudra dan perairan pantai dengan
menggunakan kapal laut, yang diusahakan oleh perusahaan pelayaran
nasional baik yang beroperasi di dalam maupun di luar daerah ataupun di luar negeri. Termasuk juga kegiatan jasa penunjang angkutan laut seperti pelabuhan laut/sungai, jasa pemanduan, bongkar muat, v.
pergudangan, ekspedisi dan keagenan.
Pengangkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dari angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang menggunakan kapal, perahu,
vi.
ferry dan angkutan air lainnya.
Jasa Penunjang Angkutan Meliputi kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, Kegiatan tersebut terdiri dari :
a.
Terminal dan Perparkiran, mencakup kegiatan pelayanan dan pengaturan lalu lintas kendaraan / armada yang membongkar dan
mengisi muatan baik barang maupun penumpang seperti terminal, parkir, pelabuhan laut meliputi fasilitas berlabuh, kapal pandu,
penyediaan air tawar serta kegiatan pencacatan muatan barang dan b. c. d.
penumpang.
Bongkar Muat, kegiatan ini mencakup pemberian pelayanan
bongkar/muat angkutan barang melalui laut dan darat yang terdiri dari pelabuhan laut, sungai dan pelabuhan udara.
Keagenan, kegiatan ini meliputi pelayanan keagenan barang dan penumpang yang diberikan kepada usaha angkutan, baik angkutan darat, laut, sungai dan udara.
Pergudangan, kegiatan ini mencakup pemberian jasa penyimpanan
barang dalam suatu bangunan/gudang ataupun lapangan terbuka dalam wilayah pelabuhan.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 30
B.
Komunikasi
i.
Pos dan Telekomunikasi Sub sektor ini meliputi kegiatan pelayanan jasa pos dan giro, dan
telekomunikasi untuk umum. Pos dan giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, paket
dan wesel yang diusahakan oleh PT Pos Indonesia. Kegiatan telekomunikasi meliputi pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal
pengiriman berita melalui telepon, telex dan telegraph yang diusahakan ii.
oleh PT Telkom.
Jasa Penunjang Telekomunikasi Kegiatan ini meliputi pemberian/penyediaan fasilitas yang menunjang kegiatan komunikasi seperti: wartel, warpostel, radio panggil dan telepon seluler (ponsel).
Metode Estimasi
Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk
kegiatan pengangkutan dan metode alokasi untuk kegiatan komunikasi. Jasa penunjang telekomunikasi hanya mencakup wartel, sedangkan yang lain belum tersedia datanya.
Sumber Data: 1.
2.
BPS Kabupaten Bandung,
PT Pos Soreang,
3.
PT Kereta Api Indonesia
5.
Dinas Jasa Marga
4.
6. 7. 8.
Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kabupaten Bandung PT Telkom Indonesia
Survei Khusus Kegiatan Ekonomi.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 31
3.8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Sektor ini meliputi kegiatan perbankan, lembaga keuangan bukan bank,
jasa penunjang keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan. A.
Bank
Sub sektor ini meliputi pemberian jasa pelayanan di bidang keuangan
kepada pihak keuangan kepada pihak lain seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan tabungan, memberi pinjaman, transfer/memindahkan
rekening koran, membeli dan menjual surat berharga, memberi jaminan bank, menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga dan sebagainya. B.
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Kegiatan lembaga keuangan bukan bank meliputi: asuransi, koperasi,
pegadaian dan yayasan dana pensiun. Kegiatan asuransi meliputi pelayanan
asuransi, baik asuransi jiwa maupun bukan jiwa seperti: asuransi kebakaran,
asuransi kecelakaan, asuransi kerugian dan sebagainya. Termasuk juga agen
perasuransian, jasa pelayanan penanggung perasuransian, unit pengatur dana pensiun yang berdiri sendiri dan sebagainya. C.
Jasa Penunjang Keuangan
Meliputi jasa pelayanan bidang keuangan seperti yang dilakukan pada
usaha pasar modal, bursa valuta asing, penukaran mata uang asing (money changer), anjak piutang dan modal ventura. Metode Estimasi
Sub sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi dan untuk
penghitungan output atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode
deflasi.
Sumber Data : 1 2
Bank Indonesia
Survei Khusus Kegiatan Ekonomi (SKSE) APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 32
D.
Sewa Bangunan Sektor ini meliputi semua jasa yang berhubungan dengan proses
persewaan bangunan dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Metode Estimasi
Metode estimasi untuk sektor ini menggunakan pendekatan produksi
dan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan cara deflasi.
Sumber Data :
BPS Kabupaten Bandung E.
Jasa Perusahaan Sub sektor ini meliputi pemberian jasa pada pihak lain seperti : jasa
hukum, jasa akuntan dan pembukuan, jasa pengolahan dan tabulasi, jasa bangunan, arsitek dan teknik, jasa periklanan, jasa persewaan mesin dan
peralatan. Kegiatan yang termasuk dalam penghitungan publikasi ini baru
terbatas pada kegiatan jasa hukum (advokat, pengacara dan notaris) dan jasa konsultan.
Metode Estimasi Metode pendekatan produksi adalah metode estimasi yang digunakan
dalam mengestimasi nilai tambah sub sektor jasa perusahaan, sedangkan untuk penghitungan atas dasar harga konstan 2000 digunakan metode
ekstrapolasi. Data untuk memperkirakan nilai tambah sub sektor ini
bersumber dari survei khusus, ratio input diperoleh melalui hasil pengolahan survei khusus pada masing-masing jenis kegiatan. Sumber Data :
Survei Khusus Kegiatan Ekonomi (SKSE).
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 33
3.9. SEKTOR JASA-JASA A.
Pemerintahan Umum Sektor ini mencakup kegiatan pemerintah umum dalam menyediakan
jasa pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat dinilai secara ekonomi misalnya dalam mengatur Negara. Kegiatan pemerintah tersebut meliputi
baik pemerintah pusat (badan/lembaga tinggi negara, departemen, lembaga non departemen dan unit-unit lainnya yang berada di pusat, dinas vertikal di daerah) maupun pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan pemerintah desa serta unit-unitnya, termasuk juga kegiatan pertahanan dan
keamanan negara/daerah. Metode Estimasi
Pada sektor ini, perhitungan output Pemerintah Daerah menggunakan
pendekatan pendapatan, sedangkan untuk output Pemerintah Pusat dan Pertahanan Keamanan dilakukan melalui cara tidak langsung yaitu metode
alokasi dari angka nasional/provinsi. Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara ekstrapolasi yaitu menggunakan indeks jumlah pegawai secara tertimbang sebagai ekstrapolatornya. Sumber Data : 1.
2.
B.
BPS Kabupaten Bandung,
Pemerintah Kabupaten Bandung. Swasta
Kegiatan ini meliputi usaha penyelenggaraan pemberian jasa antara
lain: jasa pendidikan dan jasa kesehatan, jasa kemasyarakatan lainnya, jasa
hiburan dan rekreasi, dan jasa perorangan dan rumah tangga. i.
Jasa Sosial dan Kemasyarakatan
Sub sektor ini meliputi jasa pendidikan, kesehatan, penelitian, palang
merah, panti asuhan, panti wreda, YPAC, rumah ibadah dan sejenisnya, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 34
ii.
Jasa Hiburan dan Rekreasi Sub sektor ini meliputi usaha penyediaan dan pengelolaan berbagai
jenis hiburan/rekreasi untuk masyarakat baik perorangan maupun rumahtangga, serta berorientasi untuk mencari untung (profit making). Kegiatan tersebut seperti pembuatan dan distribusi film,
usaha pemutaran film, penyiaran radio dan televisi swasta, produksi dan pertunjukkan film, produksi dan pertunjukkan sandiwara, tari, sanggar dan musik. Termasuk juga jasa rekreasi lainnya seperti
gelanggang pacuan, sirkus, taman hiburan dan klub malam,
penggubahan lagu, penulis buku, pembuat lukisan dan sebagainya. Dari berbagai kegiatan tersebut diatas hanya pemutaran film
(bioskop), penyiaran radio swasta niaga dan taman hiburan/tempat iii.
rekreasi yang dapat diestimasi nilai tambahnya.
Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Sub sektor ini meliputi kegiatan penyelenggaraan jasa yang pada
umumnya melayani perorangan dan rumahtangga seperti reparasi,
binatu, tukang jahit, tukang cukur, pembantu rumahtangga dan jasa perorangan lainnya. Mengingat keterbatasan data maka dalam penghitungan ini hanya terbatas pada kegiatan jasa reparasi, pembantu rumahtangga, tukang jahit, tukang cukur dan perawatan kulit, perawatan muka dan rambut.
Metode Estimasi
Besarnya output dari nilai tambah sektor ini dihitung dengan
pendekatan produksi dan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 dengan menggunakan cara ekstrapolasi. Sumber Data : 1.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung,
3.
Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung,
2.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung,
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 35
4.
5.
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kabupaten Bandung, Survei Khusus Kegiatan Ekonomi (SKSE).
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
BAB 4
Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung
| 37 BAB IV PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG
Dengan di berlakukannya Otonomi Daerah yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan diubah menjadi Undang undang
Nomor 32 Tahun 2004, maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralistis mengarah kepada desentralisasi. Adanya Otonomi Daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Bandung di Tahun 2014 ini mencoba
melakukan pengukuran hasil pembangunan selama tahun 2014 dengan pendekatan indikator pembangunan ekonomi yaitu hasil pengukuran Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Kabupaten Bandung selama kurun Waktu 2014.
Hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Tahun 2014
mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Hal ini
digambarkan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2014 mengalami
sedikit perlambatan dibandingkan dengan LPE tahun sebelumnya. LPE
tahun 2014 mencapai 5,92% dan ditahun sebelumnya masih bisa mencapai 5,96%.
Perlambatan nilai LPE tahun ini terutama ditunjang oleh
perlambatan di sektor Pertanian dan sektor Listrik. Sektor pertanian yang
merupakan salah satu penggerak ekonomi Kabupaten Bandung mengalami perlambatan pertumbuhannya yaitu dari 4,93% di tahun 2013 menjadi
2,24% di tahun 2014. Melemahnya sektor Pertanian di tahun 2014 ini di
pengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan dari sub sektor Tanaman Bahan Makanan (Tabama) dan sub sektor Kehutanan. Disamping melemahnya sektor Pertanian juga sub sektor Listrik bahkan mengalami pertumbuhan negatif.
Meskipun pertumbuhan di sektor lainnya memberikan pertumbuhan
yang meningkat namun belum bisa menggerakkan LPE Kabupaten Bandung
lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh APE
Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 38 tetap menurunnya pertumbuhan dan sektor Penggalian serta sub sektor Listrik yang tahun ini mengalami penurunan.
4.1. Produk Domestik Regional Bruto Perekonomian Kabupaten Bandung yang diukur berdasarkan besaran
PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 mencapai Rp 72,94 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp 27,44 triliun.
Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PDRB atas dasar harga
berlaku mengalami kenaikan sebesar Rp 8,28 triliun dari tahun sebelumnya. Demikian pula
PDRB atas dasar harga konstan 2000, yang mengalami
kenaikan sebesar Rp 1,54 triliun dari Rp 25,90 triliun pada tahun sebelumnya.
Perkembangan nilai PDRB dari tahun 2009 sampai 2014 menunjukkan
tingkat perkembangan PDRB ADH Berlaku lajunya lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB ADH Konstan. Tingginya pergerakan PDRB berlaku memberi gambaran adanya pergerakan tingkat harga yang cukup tinggi yang berakibat timbulnya inflasi yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya rentang waktu tersebut.
Tabel 4.1 PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2014 (Juta Rp) PDRB ADH Berlaku
PDRB ADH Konstan
2010
46.092.238,72
21.734.661,19
2011
51.291.762,65
23.026.214,41
2012
57.071.406,68
24.443.222,17
2013
64.660.447,44
25.899.449,73
2014
72.945.347,60
27.435.715,40
S um ber : B PS Ka b. Ba nd ung APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 39 Grafik 4.1 PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2008-2014 (Triliun Rp)
57,07 38,28
41,26
46,09
19,67
20,53
21,73
2008
2009
2010
64,66
51,29 24,44
25,90
2012
2013
72,94 27,44
23,03
2011
2014
Tahun PDRB ADH Berlaku
PDRB ADH Konstan
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
Tabel 4.1. dan Grafik 4.1 menunjukkan angka absolut PDRB atas dasar
berlaku maupun atas dasar konstan dari tahun 2008-2014. Terlihat bahwa
kenaikan harga berlaku selalu diikuti oleh kenaikan harga konstan dengan
deviasi yang hampir seimbang untuk setiap tahunnya. Untuk tahun 2014, adanya kenaikan harga untuk tarif dasar listrik yang meningkat di tipa triwulan juga adanya BBM di bulan November tidak berpengaruh nyata
terhadap kenaikan harga berlaku di tahun tersebut. Hal ini dapat memberi
gambaran bahwa adanya kenaikan harga baik untuk listrik maupun BBM
tidak berpengaruh nyata terhadap kenaikan harga di tingkat produsen. Artinya adanya kenaikan harga hanya berpengaruh pada tingkat konsumen
saja tidak sampai mempengaruhi sampai tingkat produsen baik produsen barang maupun jasa.
Nilai PDRB per sektor ekonomi dapat diamati di Tabel 4.2. Sektor
industri pengolahan masih tetap menduduki peringkat pertama dengan nilai tambah brutonya mencapai Rp 40,60 triliun, diikuti oleh sektor perdagangan, APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 40 hotel, dan restoran sebesar Rp 14,33 triliun; sektor pertanian sebesar Rp 5,67 triliun; sektor jasa-jasa sebesar Rp 4,73 triliun; sektor pengangkutan
dan komunikasi sebesar Rp 3,05 triliun; sektor keuangan, persewaan, dan
jasa perusahaan sebesar Rp 1,22 triliun; sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar Rp 1,34 triliun; sektor bangunan sebesar Rp 1,29 triliun; dan terakhir sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 0,66 triliun. Tabel 4.2 PDRB Kabupaten Bandung adh Berlaku dan Konstan Tahun 2013-2014, (Juta Rupiah)
No
LAPANGAN USAHA
1
Pertanian
2
Pertambangan dan Penggalian
3
Harga Berlaku 2013
2014
Harga Konstan 2013
2014
5.171.118,06
5.672.739,51
1.873.631,52
1.917.297,12
673.133,71
657.379,05
274.199,65
267.532,18
Industri Pengolahan
36.721.871,46
40.595.513,08
15.340.747,17
16.115.189,76
4
Listrik, Gas dan Air
1.166.432,32
1.282.638,54
521.716,11
450.910,38
5
Bangunan
1.143.674,37
1.294.611,80
471.552,93
515.076,89
12.123.022,26
14.326.868,98
4.444.168,03
4.897.376,79
2.659.942,03
3.046.424,06
1.103.080,04
1.192.305,82
1.217.604,86
1.337.369,83
572.223,98
608.133,47
3.783.648,37
4.731.802,73
1.298.130,28
1.471.892,96
64.660.447,44
72.945.347,59
25.899.449,73
27.435.715,37
6 7 8 9
Perdag, Hotel dan Restoran Pangkutan dan Komunikasi Keuangan, Prsew & Js Prshn Jasa jasa
KABUPATEN BANDUNG
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
Hal yang sama untuk nilai tambah bruto adalah konstan (2000) dimana
faktor harga sudah ditiadakan, sektor industri pengolahan tetap menduduki
peringkat pertama yaitu sebesar Rp. 16,12 triliun. Kemudian diikuti oleh
sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar Rp 4,90 triliun; sektor pertanian sebesar Rp 1,92 triliun; sektor jasa-jasa sebesar Rp 1,47 triliun;
sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp 1,19 triliun; sektor APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 41 keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar Rp 0,61 triliun; sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar Rp 0,45 triliun; sektor bangunan sebesar
Rp 0,52 triliun; dan terakhir sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 0,27 triliun.
Hal ini memberi gambaran bahwa sektor Industri Pengolahan, Sektor
Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor pertanian mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Bandung. 4.2. Pertumbuhan Ekonomi
Adanya persoalan yang fundamental yang menerpa perekonomian
nasional dan adanya gejolak ekonomi global mengakibatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami perlambatan. Beberapa terpaan
ekonomi seperti kenaikan harga BBM, kenaikan beberapa bahan pokok
seperti beras, produk hortikultura, dan meningkatnya harga TDL (tarif dasar listrik) secara nasional maupun regional berakibat pada melemahnya kinerja
ekonomi wilayah. Meskipun demikian, ada hal lain yang berpengaruh positiv terhadap kinerja nasional adalah adanya pemilihan presiden di tahun 2014.
Kegiatan ini ternyata mampu mendorong tingkat volume produksi yang merupakan akibat dari meningkatnya konsumsi baik konsumsi pemerintah
maupun konsumsi lembaga non provit. Dengan demikian kinerja ekonomi tidak sampai melambat terlalu jauh.
Kondisi nasional tentunya sangat berbengaruh terhadap kondisi
regional. Kabupaten Bandung dengan potensi di sektor Industri Pengolahan
terutama untuk produk Tekstil dan Produk Tekstil tentunya sangat
terpengaruh terutama adanya kenaikan harga BBM maupun tarif dasar listrik khususnya untuk TDL Industri.
Namun demikian adanya peningkatan
tingkat konsumsi terutama di konsumsi lembaga non provit khusunya
organisasi politik dan masih baiknya ekspor luar negeri di tingkat Provisni
Jawa Barat ternyata masih mampu menyeimbangkan kinerja Kabupaten
Bandung dimana pengaruh kontraksi ekonomi tidak berakibat pada melemahnya ekonomi Kabupaten Bandung terlalu jauh.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 42 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung yang diukur berdasarkan
kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2014 tumbuh sebesar 5,92 persen. Dibandingkan dengan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung mengalami
perlambatan yaitu turun sebesar 0,04 point dari nilai pertumbuhan di tahun
sebelumnya yang mencapai 5,96 persen.
Grafik 4.2 LPE Kabupaten Bandung Tahun 2001-2014 (Persen)
5,80 5,92 5,66 5,78 4,98
4,98 5,02
5,88
5,94
6,15
5,96 5,92
5,30
LPE
5,34
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tahun
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
Hampir semua sektor mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Bandung tahun 2014 terkecuali sektor LGA serta sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif.
Pertumbuhan paling
tinggi terjadi pada sektor jasa-jasa yang mencapai 13,39 persen, kemudian
diikuti pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,20
persen, sektor bangunan/konstruksi 9,23 persen, serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,09 persen.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 43 Grafik 4.3 LPE Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen)
Pertanian 2,24
Keu,Sewa & Jasa Perdagangan,Hotel & Perusahaan Restoran 6,28 7,95 Jasa-jasa Bangunan Pengangkutan & 13,39 9,23 Komunikasi 8,39
Ind Pengolahan 5,05
Pertambangan & Penggalian (2,43) LGA (13,57)
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
Adapun untuk sektor yang dominan yaitu sektor industri pengolahan
hanya bergerak di 5,05 persen dan sektor pertanian 2,24 persen. Hanya
sektor perdagangan, Hotel dan Restoran yang mempunyai andil besar dalam pembentukan ekonomi yang mampu bergerak cukup tinggi.
Dengan
demikian perlu adanya perhatian yang lebih terhadap sektor-sektor yang
mempunyai andil besar terhadap pembentukan PDRB, terutama sektor industri pengolahan dan sektor pertanian.
Pertumbuhan paling tinggi terjadi di sektor jasa-jasa sedangkan
pertumbuhan paling rendah di sektor pertanian yaitu sebesar 2,24 persen, adapun pertumbuhan negatif terjadi pada sektor penggalian sebesar -2,43 persen dan sektor LGA sebesar -13,57 persen.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 44 Grafik 4.4 LPE Kabupaten Bandung Tahun 2013-2014 (Persen)
13,39
12,53 8,67 5,86
5,40
9,23
7,90 8,28 5,05
5,04
7,95 8,39
5,05
6,28
2,24
(1,75)
(2,43)
(13,57) Pertanian
Pertambangan & Penggalian
Ind Pengolahan
LGA
Bangunan
Perdagangan,Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi
Keu,Sewa & Jasa Perusahaan
Jasa-jasa
Su m ber : BP S Ka b. Ba nd un g
Grafik 4.4
menggambarkan perbandingan LPE sembilan sektor
ekonomi pada tahun 2014 dengan tahun 2013. Secara umum LPE semua sektor di tahun 2014
mengalami pertumbuhan,
hanya untuk
sektor
pertambangan dan penggalian, dan sektor LGA yang mengalami penurunan
nilai LPE. Untuk sektor LGA dimana kinerjanya mengalami penurunan yaitu dari nilai LPE 8,19 persen di tahun 2013 menjadi -13,57 persen di tahun
2014. Penurunan kinerja ini didorong oleh penurunan distribusi listrik dan meningkatnya harga tarif dasar listrik untuk semua sektor. Adapun untuk
sektor Penggalian dari tahun ke tahun mengalami penurunan, di tahun 2013 turun sebesar 1,75 persen dan di tahun 2014 tingkat penurunan semakin tajam yaitu mencapai 2,43 persen. Hal yang perlu mendapat catatan bahwa untuk sektor karena tingkat produksinya terus mengalami penurunan.
Meskipun beberapa sektor primer mengalami perlambatan laju
pertumbuhannya akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah yang menembus
level Rp 12.800 per dolar Amerika Serikat (AS) di pengujung tahun 2014, APE
Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 45 namun hal ini tidak berdampak pada melambatnya sektor perdagangan, hotel dan Restoran. Laju pertumbuhan sektor ini justru terus mengalami peningkatan meskipun hanya 1,10 point dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 9,10 persen menjadi 10,20 persen.
Adapun sektor dominan yaitu industri pengolahan dan sektor
pertanian masih memberikan kinerja yang masih baik.
Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2014 (Persen) Tahun LAPANGAN USAHA
2011
2012
2013
2014
Pertanian
5,38
5,86
4,93
2,24
Pertambangan dan Penggalian
3,00
-1,75
-4,23
-2,43
Industri Pengolahan
5,19
5,40
5,03
5,05
Listrik, Gas dan Air
8,21
12,53
8,19
-13,57
Bangunan
8,10
5,04
8,97
9,23
Perdagangan, Hotel dan Restoran
7,88
8,67
9,10
10,20
Pengangkutan dan Komunikasi
7,62
7,90
6,44
8,09
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
7,15
8,28
3,87
6,28
Jasa jasa
6,99
5,05
9,28
13,39
5,94
6,15
5,96
5,92
LPE KAB BANDUNG S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
Untuk sektor industri pengolahan, melemahnya kinerja di tahun ini,
kemungkinan besar akibat naiknya harga BBM bersubsidi yang berakibat pada berkurangnya volume produksi industri pengolahan.
Untuk sektor Jasa-jasa terjadi peningkatan LPE di tahun 2014, dari 9,28
persen di tahun 2013 menjadi 13,39 persen. Adanya kenaikan harga BBM yang yang berimplikasi pada kenaikan harga beberapa bahan pokok tidak APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 46 menyebabkan melemahnya pertumbuhan di sektor ini. Peningkatan sektor
ini ditunjang oleh peningkatan dari jasa perorangan dan rumah tangga. Kegiatan ekonomi yang tercakup dalam sektor ini seperti jasa salon, jasa reparasi, tukang jahit jasa perawatan kulit, muka dan rambut. Disamping itu
di tunjang pula oleh jasa sosial dan kemasyarakatan seperti jasa pendidikan dan kesehatan swasta.
4.3. Struktur Ekonomi Struktur ekonomi daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB
atas dasar harga berlaku yang dapat menunjukkan peranan atau konstribusi masing-masing sektor ekonomi dalam menunjang terbentuknya produk
domestik regional bruto suatu daerah. Dengan memperhatikan struktur
ekonomi suatu daerah, diharapkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut pembangunan
ekonomi
dapat
lebih
terarah
mempertimbangkan skala prioritas pembangunan. Grafik
4.5. menggambarkan
dengan
tetap
struktur perekonomian Kabupaten
Bandung Tahun 2014, terlihat bahwa sektor industri pengolahan sangat
mendominasi perekonomian di Kabupaten Bandung yaitu sebesar 55,65
persen, sektor dominan kedua oleh perdagangan, hotel dan restoran sebesar
19,64 persen. Adapun peran sektor pertanian yang merupakan sektor basis
di Kabupaten Bandung baru mencapai 7,78 persen.
Sektor yang mempunyai peranan terkecil adalah sektor pertambangan
dan penggalian yang hanya 0,90 persen. Hal ini menggambarkan untuk
sektor ini tidak dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bandung.
Kondisi ini dapat dipahami bahwa untuk sektor ini hanya bergerak di sektor penggalian saja dimana wilayah penggalian hanya tersebar di beberapa wilayah saja dan itupun tidak begitu besar. Untuk sektor Bangunan yang merupakan penyumbang terkecil kedua berkontribusi sebesar 1,77 persen
terhadap PDRB Kabupaten Bandung hanya sedikit lebih baik dibanding sektor Listrik, gas dan Air Bersih yang memiliki kontribusi sebesar 1,76 persen. Kontribusi ini sebagian besar berasal dari kegiatan ekonomi listrik. APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 47 Grafik 4.5 Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2014 Keu, Pertambanga n& Pengangkutan Persewaan & Penggalian & Komunikasi Js Prshaan 2% 1% 4% Jasa jasa Pertanian 6% 8% Perdagangan, Hotel & Restoran 19%
Industri Pengolahan 56%
Bangunan 2%
Listrik, Gas & Air 2%
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
Sedangkan
untuk
sektor
Jasa-jasa,
sektor
Pengangkutan
dan
Komunikasi serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, sektor-
sektor ini mempunyai peran terhadap PDRB masing masing sebesar 6,49 persen; 4,18 persen dan 1,83 persen.
Berdasarkan kelompok sektor, struktur perekonomian Kabupaten
Bandung tahun 2014 masih didominasi oleh kelompok sektor sekunder yaitu
sebesar 59,18 persen, walaupun tetap menjadi sektor dominan pada struktur perekonomian Kabupaten Bandung namun peranan kelompok sektor sekunder terus mengalami kecenderungan penurunan kontribusi.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 48 Grafik 4.6 Peranan Kelompok Sektor Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen)
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
Mengamati
perkembangan
kontribusi
tiap
sektor
terhadap
perekonomian Kabupaten Bandung , terjadi penurunan peran dari kelompok
sektor sekunder terutama pada sektor industri yang kembali mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya, sehingga meskipun terjadi peningkatan peranan pada sektor bangunan dan sektor listrik, gas dan air bersih, namun
belum mampu memberikan andil pada peningkatan kontribusi kelompok sektor sekunder.
Hal yang sama untuk peranan kelompok sektor primer yaitu pada tahun
2014 kembali mengalami penurunan. Turunnya kontribusi kelompok sektor
ini terutama disebabkan oleh menurunnya kontribusi sektor penggalian yaitu dari 1,20 persen ada tahun 2012 menjadi 1,04 persen di tahun 2014. Adapun
di sektor pertanian justru terjadi peningkatan kontribusinya yaitu dari 7, 92 persen di tahun 2012 menjadi 8,00 persen di tahun 2014.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 49 Tabel 4.4 Peranan NTB Atas Dasar Harga Berlaku Setiap Kelompok Sektor dalam Perekonomian Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014 (Persen)
LAPANGAN USAHA
2012
2013
2014
9,12
9,04
8,68
1. Pertanian
7,92
8,00
7,78
2. Pertambangan dan Penggalian
1,20
1,04
0,90
61,01
60,36
59,18
3. Industri Pengolahan
57,67
56,79
55,65
4. Listrik, Gas dan Air
1,67
1,80
1,78
5. Bangunan
1,66
1,77
1,77
29,87
30,60
32,14
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
18,29
18,75
19,64
7. Pengangkutan dan Komunikasi
4,16
4,11
4,18
8. Keuangan, Persewaan & Js Perusahaan
1,97
1,88
1,83
9. Jasa jasa
5,46
5,85
6,49
100,00
100,00
100,00
PRIMER
SEKUNDER
TERTIER
KABUPATEN BANDUNG S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
Sementara itu, peranan kelompok sektor tertier terhadap pembentukan
PDRB tercatat terus mengalami peningkatan.
Kontribusi sektor tertier
mengalami peningkatan menjadi sebesar 32,14 persen dari 30,60 persen di
tahun 2013. Peningkatan ini hanya di tunjang oleh semua sektor kecuali
sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mengalami penurunan dari 1,88 persen di tahun 2013 menjadi 1,83 persen ditahun 2014.
4.4. PDRB Per Kapita PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang
diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Data ini
diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk APE
Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 50 pertengahan tahun di wilayah tersebut. Secara kasar dapat dikatakan bahwa
semakin tinggi PDRB yang diterima oleh penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan dapat
dikatakan bertambah baik, namun pada dasarnya penghitungan nilai PDRB mengesampingkan kepemilikan, dengan demikian bisa jadi nilai PDRB perkapita suatu wilayah tinggi namun tidak menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk setempat karena sebagian besar aktivitas produksi
yang terjadi di wilayah tersebut bukan milik dari penduduk setempat, demikian pula sebaliknya.
Grafik 4.7 PDRB Per Kapita Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014 (Ribu Rupiah)
2014
7.905,65
2013
7.605,24
21.019,36
18.987,20
7.390,47
2012
17.255,69
7.116,49
2011
15.852,25 6.804,80
2010
,000
5000,000
14.430,81 10000,000
15000,000
PDRB Perkapita ADH Konstan
20000,000
25000,000
30000,000
PDRB Perkapita ADH Berlaku
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 51 Hasil dari PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan
penduduk di wilayah tersebut. Dari Grafik 4.7 digambarkan bahwa selama
kurun waktu empat tahun terakhir, PDRB per kapita atas dasar berlaku
Kabupaten Bandung terus menunjukkan peningkatan, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku secara nominal mampu tumbuh sebesar 10,70 persen
yaitu dari tahun 2013 sebesar PDRB perkapita sebesar Rp 18.987.203 per tahun meningkat menjadi Rp 21.019.333 per tahun di tahun 2014.
Namun tidak demikian dengan tingkat pertumbuhan nilai PDRB per
kapita atas dasar konstan yang menggambarkan pendapatan riil penduduk
Kabupaten Bandung, dimana tingkat pertumbuhannya termasuk kecil yaitu hanya sekitar 3,95. Pada tahun 2013 nilai PDRB per kapita atas dasar harga
konstan 2000 tercatat sebesar Rp 7.605.238 per tahun dan di tahun 2014
hanya sedikit meningkat menjadi Rp. 7.905.651 per tahun.
Grafik 4.8 Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Bandung 2008-2014 (Ribu Rupiah)
Pendapatan Per Kapita 17.255,69
12.457,62
2008
13.080,35 14.430,81
2009
2010
18.987,20
21.019,36
15.852,25
2011
2012
2013
2014
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
Grafik 4.8 menunjukan tingkat pendapatan yang diterima penduduk
Kabupaten Bandung tahun 2008-2014 dimana terlihat bahwa pendapatan
penduduk Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan dari tahun ke APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 52 tahun. Namun demikian yang perlu diperhatikan adalah tidak hanya peningkatan pendapatannya saja melainkan pula nilai atau besar pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung. 4.5. Tingkat Inflasi
Definisi inflasi secara sederhana dapat diartikan sebagai fenomena
meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila
kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.
Inflasi yang stabil menjamin keberlangsungan kegiatan perekonomian,
inflasi yang tinggi akan mempengaruhi nilai real dari pendapatan masyarakat,
selain
itu
ketidakstabilan
inflasi
akan
meningkatkan
ketidakpastian yang akan berpengaruh pada pengambilan keputusan
masyarakat terkait faktor-faktor investasi, konsumsi, dan produksi yang tentunya akan berdampak pada pencapaian kinerja ekonomi. Grafik 4.9 Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2001 - 2014 (Persen)
12,29
12,36 10,09
9,11
9,11
% Inflasi
6,89 5,75 4,20
2001
5,50 3,31
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
5,04
4,82
2011
2012
6,93
6,50
2013
2014
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 53 Grafik 4.9 menggambarkan perjalan inflasi PDRB di Kabupaten
Bandung dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2014. Selama kurun waktu tersebut terjadi fluktuasi harga dimana pada tahun 2001, 2002 dan tahun
2005 terjadi inflasi yang cukup tinggi yaitu sampai menembus angka dua digit. Adapun di tahun lainnya masih di bawah dua digit dan paling rendah inflasi di tahun 2009 yang hanya menembus angka 3,31 persen. Namun
demikian, rendahnya inflasi di tahun 2009 tidak diikuti ditahun tahun
berikutnya bahkan semakin cenderung meningkat sampai akhir tahun 2014 inflasi PDRB menembus angka 6,50 persen.
Tabel 4.5 Inflasi Produk Domestik Bruto Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014 (Persen) LAPANGAN USAHA
2012
2013
2014
Pertanian
7,28
9,06
7,3
Pertambangan dan Penggalian
8,69
2,46
0,09
Industri Pengolahan
3,69
6,22
5,24
Listrik, Gas dan Air
2,9
12,91
27,23
Bangunan
5,78
10,8
3,63
Perdagangan, Hotel dan Restoran
7,66
6,48
7,24
Pengangkutan dan Komunikasi
1,89
5,26
5,96
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
4,77
4,33
3,35
Jasa jasa
5,66
11,13
10,3
KABUPATEN BANDUNG
4,82
6,93
6,5
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
Mengamati tingginya inflasi PDRB ditahun 2014, ternyata peningkatan
inflasi terjadi pada beberapa sektor yaitu sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan dan Pengangkutan serta sektor pengangkutan dan
komunikasi. Inflasi tertinggi terjadi di sektor listrik, gas dan air bersih yang APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 54 mecapai dua digit yaitu mencapai 27,23 persen. Tinggi inflasi ini dipengaruhi
oleh peningkatan harga tarif dasar listrik yang hampir tiap triwulan
mengalami peningkatan. Inflasi teringgi kedua adalah sektor Jasa yang
mencapai 10,30 persen. Peningkatan ini karena melonjaknya permintaan
pelayanan jasa baik pemerintah ataupun swasta. Hal yang sama untuk sektor pertanian dimana beberapa produk pertanian seperti harga GKG dan
beberapa harga hortikultura mengalami peningkatan terutama di akhir-akhir
tahun 2014 setelah harga BBM dinaikan.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
BAB 5
Analisis Sektoral
| 56
BAB V ANALISIS SEKTORAL 5.1. Sektor Pertanian Sektor pertanian memiliki peranan yang penting dalam perekonomian
Kabupaten Bandung, hal ini dikarenakan sektor pertanian berfungsi sebagai basis atau landasan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung.
Peranan sektor pertanian bukan hanya terhadap ketahanan pangan,
tetapi juga memberikan andil yang besar terhadap kesempatan kerja, sumber
pendapatan, serta perekonomian regional. Di Kabupaten Bandung, sektor
pertanian masih berkontribusi positif terhadap pembentukan nilai PDRB
Kabupaten Bandung walaupun dengan nilai yang tidak terlalu tinggi. Tabel. 5.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen) Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun
5,86
4,93
2,24
a. Tanaman Bahan makanan
6,87
5,11
-3,82
c. Peternakan
3,52
1,92
LAPANGAN USAHA PERTANIAN
b. Perkebunan d. Kehutanan e. Perikanan
S um ber: BP S Ka b. Ba nd un g
3,89 -11,12 2,86
Kinerja sektor pertanian pada tahun 2014
2014
6,49
22,41
0,99
-15,45
5,45
12,53 13,71
tercatat mengalami
pertumbuhan positif walaupun sedikit melambat bila dibandingkan secara
yoy (year on year) dengan tahun sebelumnya. Nilai tambah bruto sektor pertanian atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp 5,17 triliun pada tahun
2013 menjadi Rp 5,67 triliun, peranan sektor pertanian meningkat hingga APE
Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 57
7,78 persen dan laju pertumbuhan positif sebesar 2,24 persen, sedikit
melambat dari laju pertambahan tahun sebelumnya yang mencapai 4,93 persen.
Kinerja positif sektor pertanian didukung oleh pertumbuhan pada tiga
sub sektor yaitu sub sektor perkebunan, perikanan dan peternakan. Laju pertumbuhan sub sektor tanaman perkebunan merupakan laju pertumbuhan
tertinggi pada kelompok sektor pertanian, yakni mencapai hingga 22,41
persen, diikuti oleh sub sektor perikanan sebesar 13,71 persen, sub sektor
peternakan sebesar 12,53 persen. Sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor kehutanan tumbuh negatif dimana sub sektor tanaman bahan makanan sebesar tumbuh (-3,82) persen, dan sub sektor kehutanan sebesar
tumbuh sebesar (-15,45) persen.
Tabel. 5.2 Kontribusi Sektor Pertanian Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (Persen) Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun
7,92
8,04
7,78
a. Tanaman Bahan makanan
5,89
6,08
5,77
c. Peternakan
0,82
0,80
0,82
LAPANGAN USAHA PERTANIAN
b. Perkebunan d. Kehutanan
0,99 0,02
e. Perikanan
Su m ber : BP S Ka b. Ba nd un g
0,20
2014
0,94
0,95
0,02
0,02
0,20
0,23
Hal yang menarik tahun ini adalah dimana sub sektor tanaman bahan
makanan yang merupakan tulang punggung sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang negative. Menurunnya kinerja sub sektor tanaman bahan makanan
karena
semakin
mahalnya
harga
pupuk
dan
mendapatkan sarana produksi pertanian pada akhir akhir ini.
susahnya
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
Dengan
| 58
demikian berpengaruh pada tingkat produktivitas tanaman bahan makanan. Disamping itu mahalnya harga produk pertanian terutama harga sayuran
bukanlah menunjang sisi produksi pertanian tapi justru harga pertanian di
tingkat produsen tidak laku terjual sehingga sangat mengurangi tingkat produksi.
Namun demikian meskipun sub sektor tanaman bahan makanan
mengalami
penurunan,
kinerja
sektor
pertanian
didukung
oleh
meningkatnya laju pertumbuhan yang signifikan dari tiga sub sektor yaitu
perkebunan, peternakan dan perikanan dibandingkan tahun sebelumnya
bahkan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir walaupun nilai
distribusinya masih rendah. Dengan demikian laju pertumbuhan sektor ini masih
mengalami
peningkatan
sebelumnya melemah.
meskipun
jika
dibandingkan
tahun
Yang perlu diperhatikan adalah pada sub sektor kehutanan dimana nilai
distribusi sub sektor ini terus menurun selama 5 tahun terakhir diikuti pula oleh laju pertumbuhan sub sektor kehutanan yang terus menurun.
Peningkatan nilai sektor pertanian, berbanding terbalik dengan
peningkatan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian regional.
Peranan sektor pertanian pada tahun 2014 justru menurun dari 8,00 persen menjadi 7,78 persen, dengan sub sektor tanaman bahan makanan sebagai kontributor utama. Tercatat kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan
pada tahun 2014 sebesar 5,77 persen, diikuti oleh sub sektor perkebunan
sebesar 0,95 persen, sub sektor peternakan 0,82 persen, sub sektor perikanan 0,23 persen dan sub sektor kehutanan sebesar 0,02 persen. A.
Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan (Tabama)
Kinerja sub sektor tanaman bahan makanan (tabama) pada tahun 2014
melambat dibanding tahun sebelumnya, tingkat pertumbuhan sub sektor ini
tumbuh -3,82 persen pada tahun ini. Hasil dari survei khusus pendapatan regional menunjukkan bahwa menurunnya kinerja sub sektor ini disebabkan oleh menurunnya indeks produksi tanaman padi palawija dan beberapa
produksi sayuran lainnya.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 59
Sama halnya dengan kontribusi sub sektor tabama juga mengalami
penurunan. Kontribusi pada tahun 2013 tercatat sebesar 6,08 persen dan
turun menjadi 5,77 persen di tahun 2014.
B.
Sub Sektor Perkebunan
Sebaliknya dengan sub sektor tanaman bahan makanan, pada tahun
ini sub sektor perkebunan justru mengalami pertumbuhan sangat tinggi hingga 22,41 persen. Pertumbuhan pada sub sektor ini merupakan peningkatan tertinggi dari seluruh sub sektor di sektor pertanian.
Namun dilihat dari kontribusi peningkatan kinerja, tingkat kontribusi
sub sektor perkebunan meningkat tidak terlalu signifikan dibanding tahun
2013. Kontribusi sub sektor perkebunan tahun 2013 tercatat sebesar 0,94 persen dan menurun menjadi 0,95 persen di tahun 2014.
C.
Sub Sektor Peternakan
Kinerja dan kontribusi sub sektor peternakan pada tahun 2014 tercatat
mengalami pertumbuhan cukup positif. Sub sektor peternakan pada tahun
ini tercatat mencapai pertumbuhan sebesar 12,53 persen dengan kontribusi
sebesar 0,82 persen, melaju dari pencapaian tahun 2013 dengan laju pertumbuhan tercatat sebesar 1,92 persen dan tingkat kontribusi sebesar 0,94 persen. D.
Sub Sektor Kehutanan
Laju pertumbuhan sub sektor kehutanan fluktuatif dari tahun ke tahun.
Tahun 2014 sub sektor ini tumbuh negatif pada angka -15,45 persen dengan
kontribusi stagnan diangka 0,02 persen atau tidak berubah selama tiga tahun
terakhir, dimana selalu menempatkan sub sektor kehutanan ini sebagai sub
sektor dengan laju dan kontribusi terkecil terhadap kinerja ekonomi Kabupaten Bandung ada sektor pertanian. Tahun lalu sub sektor ini tumbuh 0,99 persen dengan kontribusi 0,02 persen terhadap sektor pertanian.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 60
E.
Sub Sektor Perikanan Pada tahun 2014 kinerja sub sektor perikanan menunjukan
pertumbuhan yang berarti. Laju pertumbuhan tahun sebelumnya tercatat
sebesar 5,45 persen dan mengalami peningkatan menjadi 13,71 persen di
tahun 2014. Adapun tingkat kontribusi sedikit mengalami peningkatan dari 0,20 persen di tahun 2013 menjadi 0,23 di tahun ini.
5.2. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN Sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontibutor yang tidak
terlalu signifikan pada pembentukan PDRB di Kabupaten Bandung. Potensi
sektor ini antara lain terdapat pada potensi listrik panas bumi (geothermal),
penggalian batu, batu pasir, andesite dan pasir yang tersebar di beberapa kecamatan.
Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian pada
tahun 2014 tercatat -2,43 persen. Penurunan ini terjadi pada sub sektor penggalian dimana tumbuh secara negatif sebesar -5,78 ditahun ini. Tahun
lalu sektor ini juga tumbuh negatif diangka -4,23 persen.
Tabel. 5.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen)
LAPANGAN USAHA
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi
b. Pertambangan Tanpa Migas
c. Penggalian
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun
(1,75)
(4,23)
(2,43)
(3,58)
(4,45)
(1,69)
7,57
(3,21)
(5,78)
-
2014
-
-
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 61
Sub sektor minyak dan gas bumi tercatat kembali mengalami
penurunan laju pertumbuhan pada tahun ini hingga negatif 1,69 persen,
begitu pula dengan sub sektor penggalian yang mengalami penurunan hingga negatif 5,78 persen setelah tahun lalu juga tumbuh negatif.
Tabel. 5.4 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten BandungAtas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (Persen)
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun
1,20
1,04
0,90
a. Minyak dan Gas Bumi
1,03
0,89
0,77
c. Penggalian
0,17
0,15
0,13
LAPANGAN USAHA
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
b. Pertambangan Tanpa Migas
-
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
2014
-
Sejalan dengan penurunan laju pertumbuhan, tingkat kontribusi sektor
pertambangan dan penggalian juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi tahun 2014 kembali menurun menjadi 0,90
persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,04 persen. A.
Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi
Pada tahun 2014 sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi di
Kabupaten Bandung kembali mengalami pertumbuhan negatif hingga 1,69 persen setalah tahun lalu juga tumbuh negative pada angka -4,45 persen hal
ini menunjukan kinerja sector ini di tahun 2014 sedikit lebih baik dibanding tahun 2013. B.
Sub Sektor Penggalian Laju pertumbuhan sub sektor penggalian selama tahun 2014 tercatat
mengalami penurunan pertumbuhan. Laju pertumbuhan sub sektor ini turun APE
Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 62
cukup tinggi dari -3,21 persen di tahun 2013 menjadi -5,78 persen pada
tahun 2014. Begitu pula dengan tingkat kontribusi sub sektor ini yang menurun dari 0,15 persen menjadi 0,13 persen di tahun ini. 5.3. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN
Kinerja sektor industri pengolahan sebagai sektor dengan kontribusi
PDRB terbesar di Kabupaten Bandung tercatat menunjukan pertumbuhan positif ditahun 20141 ini, , setelah sempat mengalami perlambatan pada
tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan sektor ini memang cenderung sangat berfluktuatif dari tahun ke tahun terkait dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor ini.
Tabel. 5.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen)
LAPANGAN USAHA
INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas
b. Industri Tanpa Migas
Su m ber : BP S Ka b. Ba nd un g
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun
5,40
5,03
5,05
-
-
-
5,40
5,03
2014
5,05
Peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan terutama
disebabkan oleh pertumbuhan sub sektor industri tekstil, barang dari kulit
dan alas kaki yang merupakan kontributor terbesar pada sektor industri
pengolahan sehingga sedikit saja terjadi perubahan pada sub sektor ini akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap sektor industri pengolahan.
Sebanyak lima dari sembilan jenis industri di Kabupaten Bandung pada
tahun ini mengalami pertumbuhan positif, sementara tiga sisanya mengalami pertumbuhan negatif. Kelima
jenis industri yang tumbuh positif itu APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 63
diantaranya industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki; industri kertas dan barang cetakan; industri semen dan barang galian bukan logam; dan industri barang lainnya,
sedangkan industri yang mengalami pertumbuhan negatif adalah industri
barang dari kayu dan hasil hutan lainnya; industri pupuk, kimia, dan barang
dari karet; industri logam dasar besi dan baja; dan industri alat angkutan, mesin dan peralatannya.
Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2014
terhitung sebesar 5,05 persen, melaju dari tahun 2013 yang tercatat sebesar 5,03 persen.
Tabel. 5.6 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (Persen)
LAPANGAN USAHA
INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas
b. Industri Tanpa Migas
Su m ber : BP S Ka b. Ba nd un g
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun
57,67
57,08
55,65
-
-
-
57,67
57,08
2014
55,65
Seperti telah diulas diatas, sektor industri pengolahan merupakan
sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, namun pada tahun ini tingkat kontribusi sektor industri kembali mengalami penurunan menjadi 55,65 persen.
Kecenderungan penurunan kontribusi sektor ini sejalan dengan
peningkatan kontribusi sektor ekonomi lain terutama sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap pembentukan total PDRB Kabupaten Bandung.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 64
5.4. SEKTOR LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH Dalam perkembangannya, setelah sempat mengalami tren peningkatan
pertumbuhan sejak tahun 2009 hingga tahun 2012, pada tahun ini laju
pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih kembali mengalami perlambatan pertumbuhan setelah tahun lalu sempat pula mengalami pertumbuhan yang negatif.
Tabel. 5.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen) Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun
12,53
8,19
(13,57)
a. Listrik
12,56
8,27
(14,27)
c. Air Bersih
11,58
5,47
10,84
LAPANGAN USAHA
LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH b. Gas Kota
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
-
-
2014
Laju pertumbuhan sektor LGA tahun 2014 tercatat sebesar -13,57
persen melambat dari tahun sebelumnya yang mencapai hingga 8,19 persen. Perlambatan ini didukung oleh perlambatan kinerja sub sektor listrik yang sangat signifikan. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi ini salah satu
sebabnya menurunnya volume listrik yang dibeli oleh PLN sehingga berakibat pada menurunnya volume listrik yang didistribusikan ke konsumen.
Sejalan dengan menurunnya produksi listrik di Kabupaten Bandung,
tingkat kontribusi sektor ini juga mengalami penurunan peran terhadap
total PDRB Kabupaten Bandung. Pada tahun ini tingkat kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih tercatat sebesar 1,76 persen, meningkat dari
kontribusi tahun sebelumnya yang sebesar 1,80 persen. Sedangkan untuk
sub sektor air bersih karena nilai cukup kecil, tingkat perubahannya tidak APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 65
berpengaruh nyata pada sektor ini dibandingkan dengan purabahan sub sektor listrik.
Tabel. 5.8 Kontribusi Sektor Listrik , Gas dan Air Bersih Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (Persen)
LAPANGAN USAHA
LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH a. Listrik b. Gas Kota c. Air Bersih
A.
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun
1,67
1,81
1,76
1,63
1,77
1,72
0,04
0,04
0,04
-
-
2014
Sub Sektor Listrik
Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini sub sektor listrik,
gas dan air bersih mengalami perlambatan pertumbuhan. Laju pertumbuhan
sektor listrik, gas dan air bersih pada tahun 2014 mencapai -13,57 persen, menurun dari pencapai tahun sebelumnya sebesar 8,19 persen. Peranan sub sektor ini terhadap pembentukan PDRB juga mengalami penurunan kontribusi dari 1,80 persen menjadi 1,76 persen pada tahun ini.
B.
Sub Sektor Air Bersih
Berbeda dengan sub sektor listrik, kinerja sub sektor air bersih justru
mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun ini. LPE sub sektor air bersih tahun ini tumbuh sebesar 10,84 persen, jauh melaju dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh hingga 5,47 persen.
5.5. SEKTOR BANGUNAN / KONSTRUKSI Setelah mengalami pertumbuhan pada tahun sebelumnya, pada tahun
ini laju pertumbuhan sektor bangunan/konstrusi kembali mengalami APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 66
peningkatan pertumbuhan. Tercatat LPE sektor bangunan tumbuh sebesar
9,23 persen, meningkat dari pencapaian tahun sebelumnya yang tumbuh 8,97 persen.
Tabel. 5.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Bangunan Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen)
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI
5,04
8,97
9,23
KONTRIBUSI
1,66
1,77
1,77
LAPANGAN USAHA
2014
BANGUNAN
Su m ber : BP S Ka b. Ba nd un g
Meskipun nilai LPE sektor konstruksi mengalami kenaikan namun
kontribusinya tidak mengalami perubahan
masih tetap pada level 1,77
persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 nilai kontribusi ini mengalami peningkatan.
5.6. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN Kinerja sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun ini kembali
menunjukkan peningkatan. Laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan
restoran tahun 2014 tercatat sebesar 10,20 persen atau kembali mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang tumbuh sebesar 9,10 persen.
Pertumbuhan pada sektor ini terutama di dukung oleh peningkatan
pada sub sektor perdagangan besar dan eceran dan sub sektor restoran, sedangkan sub sektor hotel justru mengalami penurunan pertumbuhan dari 8,33 persen pada tahun 2013 menjadi -1,45 persen pada tahun ini.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 67
Tabel. 5.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen) Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun
8,67
9,10
10,20
a. Perdagangan Besar & Eceran
8,08
9,88
10,66
c. Restoran
11,64
5,33
LAPANGAN USAHA
PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN
b. Hotel
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
4,19
2014
8,33
(1,45) 7,95
Sejalan dengan laju pertumbuhan, peranan sektor perdagangan, hotel
dan restoran terhadap pembentukan PDRB terus memperlihatkan tren meningkat. Tercatat tingkat kontribusi sektor ini pada tahun 2012 sebesar 18,29 persen dan terus meningkat hingga 19,64 persen di tahun ini.
Tabel. 5.11 Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (Persen) Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun
18,29
18,75
19,64
a. Perdagangan Besar & Eceran
15,15
15,70
16,53
c. Restoran
3,13
3,04
3,10
LAPANGAN USAHA
PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN
b. Hotel
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
A.
0,01
0,01
2014
0,01
Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Sub sektor perdagangan besar dan eceran pada tahun ini mengalami
peningkatan pertumbuhan, LPE tahun 2014 tercatat sebesar 10,66 persen. APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 68
Begitu pula dengan tingkat kontribusi sub sektor ini juga mengalami peningkatan menjadi 116,53 persen pada tahun ini.
Seperti yang telah
diuraikan di atas, peningkatan pada sektor ini terjadi sebagai pengaruh dari
peningkatan volume permintaan terhadap barang dan jasa disamping pengaruh dari meningkatnya indeks produksi dari sektor-sektor primer. B.
Sub Sektor Hotel Kinerja sub sektor hotel pada tahun ini terlihat mengalami penurunan
setelah sempat mengalami pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan sub sektor hotel pada tahun ini turun menjadi -1,45 persen
dari 8,33 persen pada tahun sebelumnya. Adapun untuk tingkat kontribusi tidak mengalami perubahan tetap sebesar 0.01 persen selama lima tahun terakhir.
C.
Sub Sektor Restoran Berbeda dengan tahun lau, pada tahun ini sub sektor restoran justru
mengalami peningkatan pertumbuhan. LPE sub sektor restoran pada tahun
ini tumbuh menjadi 7,95 persen dari pencapaian tahun sebelumnya yang mampu tumbuh hingga 5,33
persen. Sejalan dengan hal ini tingkat
kontribusi sektor ini juga meningkat dari 3,04 persen menjadi 3,10 persen di tahun ini.
5.7. SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI Kinerja sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2014
menunjukan peningkatan yang signifikan, laju pertumbuhan sektor ini
tercatat sebesar 8,09 persen dengan tingkat kontribusi sebesar 4,18 persen. Pertumbuhan
di sektor ini disebabkan oleh peningkatan di sub sektor
pengangkutan yang merupakan kontributor terbesar pada sektor ini sedangkan sub sektor lainnya yaitu sub sektor komunikasi justru mengalami peningkatan.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 69
Tabel. 5. 12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen)
LAPANGAN USAHA
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI a. Pengangkutan 1 Angkutan Rel
2 Angkutan Jalan Raya 3 Angkutan laut
4 Angkutan Sungai 5 Angkutan Udara
6 Jasa Penunjang Angkutan
b. Komunikasi
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun
7,90
6,44
8,09
7,06
5,22
8,02
7,03
5,27
5,97 -
2014
1,90
(1,66)
-
-
8,15
-
-
7,38
12,36
-
-
-
5,14
7,87
12,65
8,39
Tabel. 5. 13 Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Tahun 2014 Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)
LAPANGAN USAHA
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI a. Pengangkutan 1 Angkutan Rel
2 Angkutan Jalan Raya 3 Angkutan laut
4 Angkutan Sungai 5 Angkutan Udara
6 Jasa Penunjang Angkutan
b. Komunikasi
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun
4,16
4,13
4,11
3,68
3,66
3,64
3,22
3,21
3,19
0,03 -
0,44 0,48
2014
0,03
0,03
-
-
-
-
-
-
0,42
0,42
0,48
0,47 APE
Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 70
Sejalan dengan peningkatan pada laju pertumbuhan, tingkat kontribusi
sektor ini juga mengalami peningkatan. Peranan sektor pengangkutan dan
komunikasi terhadap perekonomian Kabupaten Bandung meningkat hingga
4,18 persen dari kontribusi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,13 persen. Peningkatan ini terutama terjadi pada sub sektor pengangkutan. A.
Sub Sektor Pengangkutan
Kinerja sub sektor pengangkutan di tahun 2014 mengalami
peningkatan pertumbuhan. Pertumbuhan ini terjadi pada hampir semua
sub sektor pengangkutan, kecuali angkutan rel yang tumbuh -1,66 persen turun dari tahun lalu yang tumbuh 1,90 persen.
Adapun tingkat kontribusi sub sektor pengangkutan juga mengalami
peningkatan kontribusi. Peranan sektor pengangkutan pada tahun 2013 sebesar 3,64 persen menurun menjadi 3,72 persen pada tahun ini. B.
Sub Sektor Komunikasi
Berbeda dengan tahun sebelumnya, LPE sektor komunikasi tahun ini
menunjukkan penurunan pertumbuhan yang cukup signifikan. Sub sektor
komunikasi tahun 2014 tumbuh 8,39 persen menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 12,65 persen
5.8. SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN Laju pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
pada tahun 2014 kembali meningkat setelah sempat melambat pada tahun
sebelumnya, peningkatan ini disebabkan peningkatan yang signifikan dari
sub sector lembaga keuangan lainnya yang tumbuh hingga 33,75 persen, atau pertumbuhan tertinggi selama 5 tahun terakhir
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 71
Tabel. 5.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen)
LAPANGAN USAHA
KEU,PERSEWAAN DAN JS PRSHN
Tahun
Tahun 2013
Tahun
8,28
3,87
6,28
2,78
(3,36)
33,75
6,92
5,76
2,26
2012
a. Bank
10,47
c. Sewa Bangunan
8,38
b. Lembaga Keuangan lainnya d. Jasa perusahaan
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
8,90 2,32
2014
7,08 5,75
Tabel. 5.15 Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (Persen) Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun
1,97
1,88
1,83
a. Bank
0,30
0,31
0,31
c. Sewa Bangunan
1,22
1,14
1,09
LAPANGAN USAHA
KEU,PERSEWAAN DAN JS PRSHN
b. Lembaga Keuangan lainnya
d. Jasa perusahaan
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
A.
0,07 0,37
0,07 0,37
2014
0,08 0,35
Sub Sektor Bank
Secara umum kondisi perbankan tahun 2014 dinilai masih sehat dalam
menghadapi gejolak perekonomian global dan domestik. Pada tahun ini sektor perbankan walaupun mengalami perlambatan namun tetap stabil pada kisaran angka 7,08 persen.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 72
B.
Sub Sektor Lembaga Keuangan Lainnya Berbeda dengan sub sektor lainnya pertumbuhan positif sub sektor
lembaga keuangan lainnya justru mengalami pertumbuhan yang sangat
signifikan, dimana pada tahun ini laju pertumbuhan sub sektor ini mengalami peningkatan menjadi 33,75 persen.
C.
Sub Sektor Sewa Bangunan
Kinerja sub sektor sewa bangunan pada tahun ini mengalami
peningkatan pertumbuhan. Pertumbuhan pada tahun 2013 mencapai 2,32
persen dan jauh meningkat menjadi 5,75 persen pada tahun ini, adapun
tingkat kontribusi dari sektor ini justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dari peranan sebesar 1,14 persen menurun menjadi 1,09 persen pada tahun 2014.
D.
Sub Sektor Jasa Perusahaan Kinerja sub sektor jasa perusahaan juga mengalami perlambatan
pertumbuhan di tahun ini. Laju pertumbuhan mencapai 2,26 persen,
melambat dari pencapaian tahun sebelumnya sebesar 5,75 persen. 5.9. SEKTOR JASA-JASA
Tahun ini laju pertumbuhan sektor jasa-jasa mulai menunjukkan
peningkatan pertumbuhan. LPE tahun 2014 mencapai 13,39 persen, jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 9,28 persen. Laju pertumbuhan ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi selama lima tahun
terakhir dan merupakan laju pertumbuhan tertinggi dari semua sector pembentuk PDRB Kabupaten Bandung tahun 2014.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 73
Tabel. 5. 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa-Jasa Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen)
LAPANGAN USAHA JASA – JASA
a. Pemerintahan Umum b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun
5,05
9,28
13,39
6,19
7,62
11,42
8,39
18,31
3,81
11,12
11,36
10,26
3,37
2. Hiburan dan Rekreasi
3. Perorangan dan Rumahtangga
S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
3,86
2014
15,51 (3,15)
12,20
14,80
Tabel. 5.17 Kontribusi Sektor Jasa-jasa Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (Persen)
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun
JASA – JASA
5,46
5,85
6,49
a. Pemerintahan Umum
2,88
3,20
3,63
b. Swasta
2,58
2,65
2,86
1. Sosial Kemasyarakatan
0,63
0,63
0,69
3. Perorangan dan Rumahtangga
1,92
1,99
2,14
LAPANGAN USAHA
2. Hiburan dan Rekreasi S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng
Adapun
untuk
tingkat
0,03
kontribusi
sektor
2014
0,03
0,03
jasa-jasa
terhadap
pembentukan total nilai PDRB Kabupaten Bandung pada tahun ini sedikit
meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 6,49 persen, dimana tahun lalu hanya memiliki kontribusi sebesar 5,85 persen. APE
Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 74
A.
Sub Sektor Jasa Pemerintahan Umum Pada
tahun
ini
sektor
jasa
pemerintahan
umum
mengalami
peningkatan pertumbuhan baik pada laju kinerja maupun tingkat kontribusi setelah
sempat
pula
mengalami
peningkatan
pertumbuhan
tahun
sebelumnya. Laju pertumbuhan tahun 2012 sebesar 6,19 persen meningkat
menjadi 7,62 persen di tahun 2013 dan di tahun 2014 kembali meningkat hingga 11,42 persen. B.
Sub Sektor Swasta Sama halnya dengan kinerja sub sektor pemerintahan umum, kinerja
sub sektor swasta pada tahun ini juga mengalami peningkatan pertumbuhan
cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan sub sektor swasta tercatat mengalami pertumbuhan dari 11,12 persen pada tahun 2013
menjadi 15,51 persen pada tahun 2014. Peningkatan ini terutama didukung oleh peningkatan pertumbuhan pada sub sektor jasa sosial kemasyarakatan
dan sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga yang mengalami
pertumbuhan cukup tinggi.
Sejalan dengan laju pertumbuhannya, tingkat kontribusi sub sektor ini
juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 1.
Sub Sektor Sosial Kemasyarakatan
Kinerja sub sektor sosial kemasyarakatan pada tahun 2014 tercatat
mengalami pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. LPE sub sektor ini
jauh meningkat menjadi 18,31 persen dari pencapaian sebelumnya sebesar 8,39 persen. Namun demikian dari sisi kontribusinya sub sektor ini hanya mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dimana di
tahun 2014 hanya menyumbang 0,69 persen setelah tahun lalu hanya bisa berkontribusi 0,63 persen saja.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 75
2.
Sub Sektor Hiburan dan Rekreasi Berbeda dengan sub sektor lainnya, kinerja sub sektor jasa hiburan
dan rekreasi pada tahun ini justru mengalami perlambatan yang signifikan
walaupun hingga bernilai negatif. Laju pertumbuhan pada tahun 2014
melambat menjadi -3,15 persen, menurun dari pencapaian tahun
sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 10,26 persen. Adapun tingkat kontribusi sub sektor ini tidak mengalami perubahan selama lima tahun terakhir di angka 0,03 peren.
3.
Sub Sektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Kecenderungan pertumbuhan juga terjadi pada
sub sektor jasa
perorangan dan rumah tangga yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi, dimana pada tahun 2012 LPE sektor ini tercatat sebesar 3,86 persen dan jauh meningkat menjadi 12,20 persen pada tahun 2013. Tahun 2014 sub sector ini kembali melaju 14,80 persen. Begitu pula dengan peranan sub
sektor ini terhadap pembentukan PDRB yang juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun ini mampu memberikan kontribusi sebesar 2,14 persen.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
BAB 6 Posisi Pembangunan Ekonomi Kab. Bandung di Kawasan Metropolitan Bandung
| 77 BAB VI POSISI PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG DI KAWASAN METROPOLITAN BANDUNG
6.1. Kawasan Metropolitan Bandung Kawasan Metropolitan Bandung atau sering disebut dengan kawasan
Bandung Raya merupakan salah satu wilayah metropolitan dengan luas mencapai ± 338,04 Ha yang meliputi wilayah sekitar Bandung, provinsi Jawa
Barat, Indonesia. Pada awalnya Kawasan Bandung Metropolitan terdiri dari empat wilayah administratif yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi. Pada tahun 2007 Kabupaten
Bandung Barat memisahkan diri dari Kabupaten Bandung untuk membentuk wilayah administratif sendiri.
Berdasarkan Metropolitan Development Management, perkembangan
Metropolitan Bandung Raya dimulai dari perkembangan Kota Bandung
sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya perkembangan wilayahwilayah di sekitar Kota Bandung terjadi seiring dengan meluasnya ciri
perkotaan dari Kota Bandung ke wilayah sekitarnya. Pada tahun 2010, terdapat 56 kecamatan yang telah mempunyai ciri perkotaan di Kota Bandung, Kota Cimahi, sebagian Kabupaten Bandung, sebagian Kabupaten
Bandung Barat, dan sebagian Kabupaten Sumedang. 56 kecamatan tersebut termasuk ke dalam delineasi Metropolitan Bandung Raya dengan jumlah
penduduk sebesar 5.813.269 jiwa dan luas wilayah sebesar 106.015 Ha. Sementara itu, pada tahun 2010 luas kawasan terbangun mencapai 26.142 Ha atau sekitar 25 persen dari luas wilayah keseluruhan.
Kawasan Metropolitan Bandung memiliki potensi infrastruktur
transportasi yang cukup lengkap baik transportasi darat maupun transportasi udara. Kawasan Metropolitan Bandung dilintasi oleh jalan arteri primer, rel kereta api, dan beberapa ruas jalan tol. Selain itu, terdapat pula
terminal tipe A yaitu Terminal Cicaheum dan Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung. Untuk transportasi udara, terdapat Bandara Husein Sastranegara. APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 78 Selain dari itu, kawasan ini merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Sungai Citarum bagian hulu Waduk Saguling. Keberadaan sungai Citarum memiliki fungsi yang sangat penting dalam menunjang aktivitas kehidupan
terutama penduduk yang berada di wilayah Kawasan Bandung Metropolitan. Dalam perkembangannya, upaya pemanfaatan ruang Kawasan Bandung
Metropolitan tidak terpisahkan dari aspek pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Implementasinya adalah dengan meningkatkan pembangunan di
salah satu daerah akan memberikan dampak positif bagi daerah lain dalam suatu kawasan pembangunan. 6.2. Pertumbuhan Ekonomi
Keberhasilan pembangunan perekonomian dari suatu wilayah dan
kinerjanya dapat diamati melalui beberapa indikator makro. Salah satu indikator makro yang sering digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi
suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto.
Grafik 6.1 Posisi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2013 (Persen 8,87 5,96
5,94 5,18 4,60
Kabupaten Sumedang
Kota Cimahi
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bandung
Kota Bandung
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 79 Nilai PDRB dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam
mengelola sumber daya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi alam, sumber
daya manusia serta ketersediaan faktor-faktor produksi yang dimiliki masing-masing daerah.
Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi di Kawasan Metropolitan
Bandung berkisar antara 4,60 persen hingga 8,87 persen, dengan LPE tertinggi dicapai oleh Kota Bandung (8,87 persen) disusul oleh Kabupaten
Bandung (5,96 persen), Kabupaten Bandung Barat (5,94 persen), Kota Cimahi (5,18 persen) dan Kabupaten Sumedang (4,60 persen) pada posisi
terakhir.
Posisi Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat, LPE jauh
lebih tinggi dari pada kabupaten/kota sekitarnya.
Untuk Kabupaten
Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi memiliki level LPE
yang hampir sama dengan tingkat LPE paling tinggi di Kabupaten Bandung.
Adapun Kabupaten Sumedang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya.
6.3. Kontribusi Sektor Unggulan Perkembangan kawasan Metropolitan Bandung tidak dapat dilepaskan
dari keunggulan-keunggulan yang terdapat di Metropolitan Bandung Raya.
Keunggulan tersebut dari keberadaan sumber daya alam dan sejarah yang dimilikinya, memiliki sumber daya produksi yang lebih unggul dibandingkan dengan wilayah lain serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menciptakan keunggulan dalam persaingan antar wilayah.
Mengamati potensi wilayah dari kontribusi terbesar di nilai PDRB
kawasan Metropolitan Bandung akan didapatkan nilai kontribusi atau struktur ekonomi suatu wilayah sehingga dapat digunakan untuk menilai
konsentrasi lapangan usaha yang dominan di suatu wilayah. Tingginya
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 80 pertumbuhan ekonomi tentu tidak terlepas dari kontribusi sektor dominan dalam perekonomian di masing-masing wilayah.
Tabel 6.1 Kontribusi Sektor Ekonomi di Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2013 (Persen)
URAIAN
Kab Bandung
PERTANIAN PERTAMBANGAN & PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS & AIR BERSIH KONSTRUKSI PERDAG., HOTEL & RESTORAN PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI KEU. REAL ESTAT & JS PERUSAHAAN JASA-JASA TOTAL
Kab Sumedang
Kab Bandung Barat
Kota Bandung
Kota Cimahi
8
28,03
11,97
0,2
0,17
56.79
21.74
40.79
21.56
56.67
1.77
2.34
2.91
4.69
6.83
1,04 1.80
0,11 3.19
0,38 6.57
0
0
2.45
3.26
18.75
27.86
21.64
42.40
21.60
1,88
4,46
2,74
6,57
2,7
4,11 5,85
100
4,43 7,84
100
6,21 6,78
100
13,31
2,05
8,82
6,73
100
100
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat
Tabel 6.1 menggambarkan struktur ekonomi kabupaten/kota di
kawasan Metropolitan Bandung. Dari sembilan sektor ekonomi terdapat tiga
sektor ekonomi yang cukup dominan di Kawasan Metropolitan Bandung yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian. Hampir semua kota/kabupaten di Kawasan Metropolitan
Bandung mempunyai sektor dominan di sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, namun hanya wilayah kabupaten di APE
Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 81 kawasan ini yang mempunyai sektor dominan di sektor pertanian, diantaranya adalah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.
Adapun untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa keuangan dan
sektor jasa-jasa didominasi oleh wilayah perkotaan, meskipun di beberapa
kabupaten kedua sektor tersebut berkontribusi yang seimbang dengan wilayah perkotaan. Khusus sektor pengangkutan di wilayah kota Bandung
mempunyai share yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.
Hal ini disebabkan di wilayah Kota Bandung terdapat pusat
angkutan rel (Kereta Api) dan adanya Lapangan Udara Husain Sastranegara.
Untuk Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota
Cimahi memiliki dominasi di sektor Industri Pengolahan yang masing masing mencapai 56,79 persen, 40,79 persen dan 56,67 persen. Hal ini disebabkan
secara sejarah, ketiga wilayah merupakan sentra industri terutama Tekstil dan produk Tekstil (TPT) yang sudah dikembangkan sejak dulu.
Kota Bandung di dominasi oleh sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran yang mencapai 42,40 persen. Hal ini menggambarkan bahwa Kota Bandung merupakan kota dengan sentra perdagangan di Jawa Barat dan
tumbuhnya industri hotel dan restoran yang cukup dominan di wilayah ini. Adapun untuk Kabupaten Sumedang di dominasi oleh sektor pertanian yang mencapai 28,03 persen.
Luasan wilayah masih menjanjikan untuk
bahan makanan (tabama).
Kontribusi pertanian ini masih belum bisa
pengembangan sektor pertanian di wilayah ini terutama produksi tanaman
menjadikan produk pertanian di Kabupaten Sumedang menjadi komoditi andalan di tingkat provinsi Jawa Barat.
Sektor pertambangan memiliki kontribusi paling kecil di semua
wilayah Metropolitan Bandung. Demikian juga untuk sektor Listrik Gas dan Air bersih, terkecuali kabupaten Bandung Barat yang masih tinggi
kontribusinya terhadap PDRB. Hal ini karena wilayah Kabupaten Bandung Barat ada PLTA Saguling.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 82 6.4. Tingkat Kesejahteraan Salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah besarnya pendapatan per kapita (Income per Capita) yaitu rata-rata pendapatan per tahun yang diterima setiap penduduknya. Besaran nilai pendapatan per kapita dapat didekati oleh nilai PDRB per kapita yang dapat dari pembagian nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Tabel 6.2. Pendapatan Per Kapita ADH Berlaku di Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2011 – 2013 (Rupiah) KAB/KOTA
2011
2012
2013
KAB. SUMEDANG
12.155,33
13.266,68
14.738,67
KAB. BANDUNG BARAT
12.589,36
13.893,69
15.530,93
KOTA BANDUNG
39.219,77
45.135,93
52.962,98
KOTA CIMAHI
25.712,44
27.724,32
30.285,00
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat
Pada tahun 2013, PDRB perkapita tertinggi di Kawasan Metropolitan Bandung dicapai oleh Kota Bandung dengan nilai sebesar Rp 52,96 juta per tahun, diikuti oleh Kota Cimahi sebesar Rp 30,29 juta per tahun, Kabupaten Bandung sebesar Rp 18,98 juta per tahun, Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 15,53 juta per tahun, dan Kabupaten Sumedang pada posisi terakhir dengan nilai sebesar Rp 14,74 juta per tahun. Secara umum, PDRB per kapita di Kawasan Metropolitan Bandung meningkat dibanding tahun sebelumnya, kenaikan berkisar antara 9 hingga 17 persen. Kenaikan pendapatan per kapita tertinggi dicapai oleh Kota
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 83 Bandung dengan kenaikan 17,34 persen, sedangkan terendah pada Kota Cimahi dengan kenaikan 9,24 persen.
Grafik 6.2. Posisi PDRB Per Kapita di Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2013
Kota Bandung Jawa Barat
Kab Sumedang
Kota Cimahi
Kab Bandung Barat
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat
Mengamati PDRB per Kapita di wilayah Metropolitan Bandung PDRB
per kapita Provinsi Jawa Barat diperoleh bahwa posisi Kota Bandung dan Kota Cimahi berada di atas PDRB per kapita Jawa Barat sedangkan
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang berada di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut memberi
gambaran bahwa di wilayah Metropolitan Bandung tingkat kesejahteraan
untuk wilayah perkotaan diatas rata-rata, sebaliknya untuk wilayah kabupaten masih dibawah rata-rata.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 77 BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 7.1. Kesimpulan Pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung di tahun 2014 mengalami
sedikit
perlambatan
dibandigkan
dengan
tahun
sebelumnya
yaitu
digambarkan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,92 persen
melambat sebesar 0,04 point dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 5,96 persen.
Laju pertumbuhan tertinggi di capai oleh sektor Jasa jasa yang
mencapai pertumbuhan 13,39 persen dengan sumbangan tertinggi di jasa sosial kemasyarakatan. Adapun laju pertumbuhan terendah dialami oleh
sektor Listrik, gas dan air bersih yang pertumbuhannya mengalami negativ 13,57 persen.
Struktur
perekonomian
Kabupaten
Bandung
tidak
mengalami
perubahan, dimana Industri pengolahan tetap mendominasi dengan share
terhadap PDRB sebesar 55,65 persen, yang diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang sebesar 19,64 persen dan sektor pertanian 7,78 persen.
Perkembangan harga di tingkat produsen yang digambarkan oleh
inflasi PDRB di tahun ini mengalami peningkatan sebesar 6,50 persen sedikit
lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 6,93 persen. tahun.
Perkapita Kabupaten Bandung mencapai nilai Rp. 18,987 Juta per
7.2. Saran Mengingat sektor Industri Pengolahan merupakan tulang punggung
perekonomian di Kabupaten Bandung, untuk tetap mempertahankan kinerja
sektor ini ke dalam posisi yang lebih baik dari sebelumnya maka perlu upaya untuk perbaikan dari berbagai sisi untuk kelancaran proses produksi di APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 78 sektor ini. Kemudahan bahan baku, kemudahan pemasaran menjadi hal yang penting dalam kontinuitas proses produksi sektor Industri Pengolahan.
Disamping sektor indutri, sektor yang cukup berperan adalah sektor
Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sektor Perdagangan merupakan refleksi dari sektor primer yaitu sektor indudtri pengolahan, Sektor penggalian dan sektor
pertanian.
Jangan sampai bergeraknya sektor perdagangan
Kabupaten Bandung yang merupakan akibat dari komponen impor, dalam
arti perputaran barang barang Kabupaten Bandung ternyata sebagian besar dari barang barang impor. Diharapkan pergerakan sektor perdagangan ini
merupakan benar benar refleksi dari hasil sektor primer di Kabupaten Bandung.
Sektor Pertanian meskipun menempati urutan ketiga dalam tingkat
kontribusi di dalam PDRB Kabupaten Bandung, namun sekotor ini tetap menjadi core basis di perekonomian Kabupaten Bandung.
Hal ini tetap
dipertahankan mengingat produk hortikultura terutama kentang, wortel,
patsai sudah menjadi trade mark Kabupaten Bandung disamping hasil
perkebunan seperti komoditi teh dan kopi. Adapun produk peternakan perlu mendapat perhatian lebih terutama ternak unggas disamping ternak besar seperti sapi dan kerbau.
Karena ada kecenderungan bahwa Kabupaten
Bandung bukan lagi sebagai pengekspor produk peternakan namun menjadi pengimpor produk peternakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangganya.
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
LAMPIRAN
| 85
TABEL 1.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANDUNG ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2010 – 2014 (Juta Rupiah)
LAPANGAN USAHA [1] 1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan makanan b. Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
2010
2011*
2012**
2013***
2014****
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
3.471.661,92
3.978.936,25
4.518.784,28
5.171.118,05
5.672.739,51
2.480.859,47
2.912.878,38
3.361.967,61
3.912.195,66
4.206.280,50
372.169,19
421.580,91
465.778,60
513.040,56
600.645,66
511.005,90 15.162,76
525.013,08 14.319,13
564.053,87 13.368,75
604.806,17
690.025,53
12.221,41
11.329,25
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
92.464,59
580.783,81
105.144,75
642.359,10
113.615,45
686.014,49
128.854,25
673.133,71
657.379,05
a. Minyak dan Gas Bumi
505.941,93
556.720,08
587.226,36
573.837,75
560.754,39
74.841,88
30.116.379,01
85.639,03
32.915.231,13
98.788,13
36.721.871,46
99.295,96
40.595.513,08
b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian
3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas
b. Industri Tanpa Migas
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH a. Listrik
b. Gas Kota
c. Air Bersih
5. BANGUNAN/KONTRUKSI
-
27.471.535,02
-
-
-
-
164.458,56
-
-
96.624,66
27.471.535,02 741.188,33
30.116.379,01 824.630,98
32.915.231,13 954.918,90
36.721.871,46 1.166.432,32
40.595.513,08
723.710,31
804.679,13
931.938,54
1.141.827,00
1.254.761,32
17.478,02
19.951,85
22.980,36
24.605,32
27.877,22
-
-
-
1.282.638,54
-
-
6. PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN
764.990,68
7.796.200,55
852.508,61
8.920.233,69
947.236,94
10.436.027,24
1.143.674,37
12.123.022,26
14.326.868,98
a. Perdagangan Besar & Eceran
6.495.322,98
7.435.043,57
8.644.360,19
10.150.239,66
12.059.617,80
c. Restoran
1.294.562,05
1.933.148,22
1.478.225,91
2.159.485,64
1.784.113,44
2.374.097,92
1.964.215,35
2.659.942,03
2.258.497,66
3.046.424,06
1.684.827,76
1.896.400,08
2.101.782,99
2.354.238,19
2.713.083,85
1.478.194,96
1.649.579,64
1.836.174,51
2.065.445,50
2.393.960,94
-
-
-
-
-
b. Hotel
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI a. Pengangkutan
1 Angkutan Rel
2 Angkutan Jalan Raya 3 Angkutan laut
4 Angk. Sungai & Penyebrangan 5 Angkutan Udara
6 Jasa Penunjang Angkutan
6.315,51
14.867,49 -
6.964,20
15.983,90 -
7.553,61
17.299,86
-
1.294.611,80
8.567,26
8.753,52
19.607,15
21.305,03
-
-
-
-
191.765,31 248.320,47
230.836,55
1.123.606,62
305.703,84
297.817,88
990.504,14
272.314,93
269.185,53
898.354,49
263.085,55
248.308,62
1.217.604,86
1.337.369,83
a. Bank
136.252,59
152.729,57
173.726,78
201.177,97
223.169,25
c. Sewa Bangunan
546.925,65 177.059,20
610.351,24
694.279,31 3.115.489,15
237.830,39
796.871,52
2.806.725,22
213.744,00
736.056,55
2.434.375,72
187.510,08
3.783.648,37
4.731.802,73
1.262.007,62
1.500.270,29
1.645.569,85
2.068.437,49
2.647.030,40
274.603,52
317.958,30
358.196,27
409.203,07
504.964,37
b. Komunikasi
8. KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN b. Lembaga Keuangan lainnya d. Jasa perusahaan
9. JASA - JASA
a. Pemerintahan Umum b. Swasta
1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi
3. Perorangan dan Rumahtangga
38.117,04
1.172.368,10 11.952,14
39.913,26
1.306.454,93 13.735,90
41.856,53
1.469.919,30 16.145,22
333.340,20
42.539,95
60.896,69
256.432,36
1.715.210,88
2.084.772,34
18.987,15
19.431,22
PDRB DENGAN MIGAS
885.812,44
46.092.238,72
974.760,73
51.291.762,65
1.095.577,81
57.071.406,68
1.287.020,66
64.660.447,43
72.945.347,59
PDRB TANPA MIGAS
45.586.296,79
50.735.042,57
56.484.180,32
64.086.609,68
72.384.593,19
Catatan:
1.560.376,75
*) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara ****) Angka Sangat Sangat Sementara
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 86
TABEL 1.2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANDUNG ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 – 2014 (Juta Rupiah)
LAPANGAN USAHA [1] 1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan makanan b. Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
2010
2011*
2012**
2013***
2014****
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
1.602.050,01
1.688.263,14
1.787.255,22
1.875.353,39
1.917.297,12
1.130.485,87
1.191.815,65
1.273.677,66
1.338.773,89
1.287.653,22
184.669,31
201.871,14
208.984,55
212.993,66
239.680,87
241.385,29 7.283,05
247.019,31 6.776,43
256.621,75 6.022,95
273.270,54
334.523,24
6.082,37
5.142,70
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
38.226,50
282.922,47
40.780,60
291.397,20
41.948,31
286.309,40
44.232,94
274.199,65
267.532,18
a. Minyak dan Gas Bumi
239.464,46
243.473,96
234.759,71
224.304,19
220.520,34
43.458,01
13.857.488,88
47.923,24
14.605.911,06
51.549,68
15.340.747,17
49.895,46
16.115.189,76
b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian
3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas
b. Industri Tanpa Migas
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH a. Listrik
b. Gas Kota
c. Air Bersih
5. BANGUNAN/KONTRUKSI
-
13.173.587,93
-
-
-
-
50.297,09
-
-
47.011,84
13.173.587,93 396.026,30
13.857.488,88 428.521,96
14.605.911,06 482.230,40
15.340.747,17 521.716,11
16.115.189,76
385.180,79
416.276,82
468.566,84
507.304,66
434.936,28
10.845,51
12.245,14
13.663,56
14.411,45
15.974,11
-
-
-
450.910,38
-
-
6. PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN
381.103,63
3.474.795,78
411.973,98
3.748.625,24
432.749,38
4.073.645,70
471.552,93
4.444.168,03
4.897.376,79
a. Perdagangan Besar & Eceran
2.888.561,75
3.115.045,27
3.366.604,28
3.699.341,08
4.093.741,33
582.971,78
892.448,05
630.059,97
960.418,42
703.373,95
1.036.304,54
740.854,00
1.103.080,04
799.720,19
1.192.305,82
749.616,98
808.228,52
865.303,55
910.453,45
983.512,95
650.085,48
695.490,23
744.361,19
783.571,54
847.470,94
-
-
-
-
-
b. Hotel
c. Restoran
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI a. Pengangkutan
1 Angkutan Rel
2 Angkutan Jalan Raya 3 Angkutan laut
4 Angk. Sungai & Penyebrangan 5 Angkutan Udara
6 Jasa Penunjang Angkutan
b. Komunikasi
8. KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN a. Bank
b. Lembaga Keuangan lainnya c. Sewa Bangunan
d. Jasa perusahaan
9. JASA - JASA
a. Pemerintahan Umum b. Swasta
1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi
3. Perorangan dan Rumahtangga
3.262,25
7.685,52 -
3.520,00
8.042,59 -
3.667,48
8.522,94 -
515.076,89
3.972,95
3.915,26
8.685,15
8.540,65
-
-
-
-
91.845,99
142.831,07
104.695,69
550.913,19
192.626,59
127.501,36
508.799,47
171.000,99
118.196,75
474.864,56
152.189,90
112.419,42
572.223,98
608.133,47
78.700,29
87.128,39
96.254,52
104.818,05
112.235,32
293.667,54 84.593,90
314.028,81
340.330,67 1.187.903,28
100.802,13
368.239,39
1.130.748,84
95.313,70
348.227,89
1.056.862,46
89.142,75
1.298.130,28
1.471.892,96
543.635,31
589.368,18
625.876,74
673.582,88
750.503,74
138.835,81
149.389,69
154.418,00
167.372,33
198.023,83
17.902,84
513.227,15 6.201,10
18.499,52
541.380,66 6.726,32
19.014,29
562.026,54 7.490,71
208.792,87
18.375,91
24.578,50
103.080,26
624.547,41
721.389,22
8.259,36
7.998,82
PDRB DENGAN MIGAS
368.190,24
21.734.661,19
385.264,65
23.026.237,14
400.117,83
24.443.222,17
448.915,71
25.901.171,60
27.435.715,37
PDRB TANPA MIGAS
21.495.196,73
22.782.763,18
24.208.462,46
25.676.867,41
27.215.195,03
Catatan:
515.366,57
*) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara ****) Angka Sangat Sangat Sementara
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
| 87
TABEL 2.1. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2010 – 2014 (Persen)
LAPANGAN USAHA [1] 1. PERTANIAN
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
2010
2011*
2012**
2013***
2014****
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
12,97
14,61
13,57
14,44
a. Tanaman Bahan makanan
13,33
17,41
15,42
16,37
c. Peternakan
15,29
13,28
10,48
10,15
b. Perkebunan d. Kehutanan
10,66
2,74
7,44
9,70 7,52
7,22
14,09 17,08
e. Perikanan
9,35
(5,56)
(6,64)
(8,58)
10,41
10,60
6,80
13,41
(7,30)
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
8,06
(1,88)
(2,34)
a. Minyak dan Gas Bumi
10,36
10,04
5,48
(2,28)
(2,28)
c. Penggalian
11,12
10,75
14,43
15,35 9,29
11,56
0,51
(2,69)
-
-
b. Pertambangan Tanpa Migas 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas
7,83
-
13,71
-
9,63
27,63
10,55
b. Industri Tanpa Migas
11,12 9,88
11,26
9,63
15,80
22,15
9,96
a. Listrik
10,00
11,19
15,81
22,52
9,89
5,29
9,80
14,15
11,44
15,18
11,11
7,07
20,74
13,30
13,20
6. PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN
14,98
14,42
16,99
16,17
18,18
a. Perdagangan Besar & Eceran
14,16
14,47
16,27
17,42
18,81
c. Restoran
19,30 7,69
14,19
11,71
20,69 9,94
10,09
12,04
14,98
14,53
8,58
12,56
10,83
12,01
15,24
7,20
11,59
11,31
12,49
15,91
-
8,41
10,64
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH
b. Gas Kota
c. Air Bersih
5. BANGUNAN/KONTRUKSI
b. Hotel
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI a. Pengangkutan
-
11,06
1 Angkutan Rel
10,89
3 Angkutan laut
-
2 Angkutan Jalan Raya 4 Angk. Sungai & Penyebrangan 5 Angkutan Udara
6 Jasa Penunjang Angkutan
b. Komunikasi
8. KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN a. Bank
b. Lembaga Keuangan lainnya c. Sewa Bangunan
-
-
10,27
7,51 -
-
8,46
8,23
7,57
9,49
5,95
10,26
3,51
13,44
12,26 8,37
9,84
15,29
12,09
13,75
15,80
10,93
6,02
8,26
8,74
4,71
4,87
11,60
13,75
11,99
15,30
a. Pemerintahan Umum
13,73
18,88
8,23
15,79
2. Hiburan dan Rekreasi
3. Perorangan dan Rumahtangga
8,66
2,00
7,96
1. Sosial Kemasyarakatan
13,34
2,17
20,37
10,19
b. Swasta
13,42
-
20,29
d. Jasa perusahaan
9. JASA - JASA
-
10,18 8,56
5,90
1,63
9,04
43,15
13,99
11,00
11,27
21,45
25,06
9,68
25,70
27,97
12,66
14,24
23,40
11,44
12,51
14,92
17,54
16,69 17,60
7,82
21,55 2,34
PDRB DENGAN MIGAS
10,82
11,71
10,04
11,28
12,39
11,27
17,47
13,30
12,81
PDRB TANPA MIGAS
11,72
11,29
11,33
13,46
12,95
Catatan:
*) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara ****) Angka Sangat Sangat Sementara
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
21,24
| 88
TABEL 2.2. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 – 2014 (Persen)
LAPANGAN USAHA [1] 1. PERTANIAN
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
2010
2011*
2012**
2013***
2014****
[4]
[5]
[6]
[2]
[3] 6,66
5,38
5,86
a. Tanaman Bahan makanan
6,93
5,43
6,87
c. Peternakan
6,76
9,31
3,52
b. Perkebunan d. Kehutanan
5,51
2,33
3,89
e. Perikanan
2,98
(6,96)
(11,12)
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
4,87
3,00
(1,75)
a. Minyak dan Gas Bumi
4,04
1,67
(3,58)
c. Penggalian
5,24
9,69
10,27 5,19
5,40
-
-
-
b. Pertambangan Tanpa Migas 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas
6,17
-
6,68
-
2,86
-
7,57
4,93
(3,82)
1,92
12,53
6,49
(15,45)
(4,23)
(2,43)
(3,21)
(5,78)
5,45
(4,45)
5,03
5,32
5,24
8,21
5,19
12,53
5,40
5,03
a. Listrik
5,37
8,07
12,56
8,27
5. BANGUNAN/KONTRUKSI
c. Air Bersih
7,17
3,35
12,91 8,10
6. PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN
8,21
a. Perdagangan Besar & Eceran
7,98
c. Restoran
9,34
a. Pengangkutan
b. Gas Kota
b. Hotel
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1 Angkutan Rel
2 Angkutan Jalan Raya 3 Angkutan laut
4 Angk. Sungai & Penyebrangan 5 Angkutan Udara
6 Jasa Penunjang Angkutan
5,05 5,05
11,58
5,47
10,84
7,88
8,67
8,97
7,84
8,08
9,10 9,88
10,20
7,62
11,64 7,90
5,33
(1,45)
5,78
8,08
8,33
6,32
7,82
7,06
6,44 5,22
8,09
6,19
6,98
7,03
-
7,30
7,56 -
-
7,90
4,65 -
-
-
b. Komunikasi
3,06
-
5,04
4,19
5,97 -
10,66 7,95 8,02
5,14
7,87
3,87
6,28
5,27
8,15
-
7,38
5,26
7,15
8,28
12,65
a. Bank
9,96
10,71
10,47
8,90
c. Sewa Bangunan
4,28
6,93
8,38
3,33
9,23
(1,66)
12,36
4,59
(14,27)
1,90
6,55
2,78
(3,36)
6,92
5,76
d. Jasa perusahaan
4,63
5,60
5,38
6,99
5,05
a. Pemerintahan Umum
6,16
8,41
6,19
6,30
7,60
3,37
9. JASA - JASA
(1,69)
(13,57)
13,99
b. Lembaga Keuangan lainnya
13,71
8,19
7,10
8. KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN
22,41
0,99
b. Industri Tanpa Migas
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH
2,24
5,11
2,32
8,39 7,08
33,75 5,75 2,26
9,28
13,39
3,81
11,12
15,51
11,36
10,26
5,88
5,94
6,15
12,20
(3,15)
PDRB DENGAN MIGAS
4,51
8,47
5,96
14,80 5,92
PDRB TANPA MIGAS
5,90
5,99
6,26
6,07
5,99
b. Swasta
1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi
3. Perorangan dan Rumahtangga
Catatan:
5,01 6,14
5,49
4,64
3,86
7,62 8,39
*) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara ****) Angka Sangat Sangat Sementara
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
11,42 18,31
| 89
TABEL 3.1. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN BANDUNG ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2010 – 2014 (Persen)
LAPANGAN USAHA [1] 1. PERTANIAN
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
2010
2011*
2012**
2013***
2014****
[4]
[5]
[6]
[2]
[3] 7,53
7,76
7,92
8,00
7,78
a. Tanaman Bahan makanan
5,38
5,68
5,89
6,05
5,77
c. Peternakan
0,81
0,82
0,82
0,79
0,82
b. Perkebunan d. Kehutanan
1,11 0,03
1,02 0,03
0,99 0,02
0,94 0,02
0,95 0,02
e. Perikanan
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
0,20
1,26
0,20
1,25
0,20
1,20
0,20
1,04
0,90
a. Minyak dan Gas Bumi
1,10
1,09
1,03
0,89
0,77
0,16
58,72
0,17
57,67
0,17
56,79
0,15
55,65
b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian
3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas
b. Industri Tanpa Migas
-
59,60
-
-
-
-
-
-
-
0,23
-
0,13 -
59,60 1,61
58,72 1,61
57,67 1,67
56,79 1,80
55,65
a. Listrik
1,57
1,57
1,63
1,77
1,72
c. Air Bersih
0,04
1,66
0,04
1,66
0,04
1,66
0,04
1,77
0,04
1,77
6. PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN
16,91
17,39
18,29
18,75
19,64
a. Perdagangan Besar & Eceran
14,09
14,50
15,15
15,70
16,53 3,10
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH
b. Gas Kota
5. BANGUNAN/KONTRUKSI
b. Hotel
-
0,01
-
0,01
-
0,01
-
0,01
1,76
-
0,01
c. Restoran
2,81
4,19
2,88
4,21
3,13
4,16
3,04
4,11
4,18
a. Pengangkutan
3,66
3,70
3,68
3,64
3,72
3,21
3,22
3,22
3,19
3,28
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1 Angkutan Rel
2 Angkutan Jalan Raya 3 Angkutan laut
4 Angk. Sungai & Penyebrangan 5 Angkutan Udara
6 Jasa Penunjang Angkutan
0,03 -
0,03 -
-
-
0,03 -
0,03 -
0,03 -
b. Komunikasi
0,42 0,54
0,45
1,97
0,47
0,41
1,93
0,48
0,42
1,95
0,51
0,44
1,88
1,83
a. Bank
0,30
0,30
0,30
0,31
0,31
c. Sewa Bangunan
1,19
1,19
1,22
1,14
1,09
8. KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN b. Lembaga Keuangan lainnya
0,08
0,08
0,07
0,07
0,46
0,08
d. Jasa perusahaan
0,38
5,28
0,37
5,47
0,37
5,46
0,37
5,85
6,49
a. Pemerintahan Umum
2,74
2,92
2,88
3,20
3,63
0,60
0,62
0,63
0,63
0,69
9. JASA - JASA
b. Swasta
1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi
3. Perorangan dan Rumahtangga
PDRB DENGAN MIGAS PDRB TANPA MIGAS Catatan:
2,54 0,03
2,55 0,03
2,58 0,03
2,65 0,03
0,35
2,86 0,03
1,92
100,00
1,90
100,00
1,92
100,00
1,99
100,00
100,00
98,90
98,91
98,97
99,11
99,23
*) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara ****) Angka Sangat Sangat Sementara
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
2,14
| 90
TABEL 3.2. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN BANDUNG ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 – 2014 (Persen)
LAPANGAN USAHA [1] 1. PERTANIAN
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
2010
2011*
2012**
2013***
2014****
[4]
[5]
[6]
[2]
[3] 7,37
7,33
7,31
7,24
6,99
a. Tanaman Bahan makanan
5,20
5,18
5,21
5,17
4,69
c. Peternakan
0,85
0,88
0,85
0,82
0,87
b. Perkebunan d. Kehutanan
1,11 0,03
1,07 0,03
1,05 0,02
1,06 0,02
1,22 0,02
e. Perikanan
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
0,18
1,30
0,18
1,27
0,17
1,17
0,17
1,06
0,98
a. Minyak dan Gas Bumi
1,10
1,06
0,96
0,87
0,80
0,20
60,18
0,21
59,75
0,21
59,23
0,19
58,74
b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian
3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas
b. Industri Tanpa Migas
-
60,61
-
-
-
-
-
-
-
0,18
-
0,17 -
60,61 1,82
60,18 1,86
59,75 1,97
59,23 2,01
58,74
a. Listrik
1,77
1,81
1,92
1,96
1,59
c. Air Bersih
0,05
1,75
0,05
1,79
0,06
1,77
0,06
1,82
0,06
1,88
6. PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN
15,99
16,28
16,67
17,16
17,85
a. Perdagangan Besar & Eceran
13,29
13,53
13,77
14,28
14,92 2,91
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH
b. Gas Kota
5. BANGUNAN/KONTRUKSI
b. Hotel
-
0,02
-
0,02
-
0,02
-
0,02
1,64
-
0,01
c. Restoran
2,68
4,11
2,74
4,17
2,88
4,24
2,86
4,26
4,35
a. Pengangkutan
3,45
3,51
3,54
3,52
3,58
2,99
3,02
3,05
3,03
3,09
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1 Angkutan Rel
2 Angkutan Jalan Raya 3 Angkutan laut
4 Angk. Sungai & Penyebrangan 5 Angkutan Udara
6 Jasa Penunjang Angkutan
0,04 -
0,03 -
-
-
0,03 -
0,03 -
0,03 -
b. Komunikasi
0,42 0,66
0,45
2,25
0,74
0,46
2,21
0,70
0,46
2,18
0,66
0,46
2,21
2,22
a. Bank
0,36
0,38
0,39
0,40
0,41
c. Sewa Bangunan
1,35
1,36
1,39
1,34
1,34
8. KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN b. Lembaga Keuangan lainnya
0,08
0,08
0,08
0,07
0,76
0,09
d. Jasa perusahaan
0,39
4,86
0,39
4,91
0,39
4,86
0,39
5,01
5,36
a. Pemerintahan Umum
2,50
2,56
2,56
2,60
2,74
0,64
0,65
0,63
0,65
0,72
9. JASA - JASA
b. Swasta
1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi
3. Perorangan dan Rumahtangga
PDRB DENGAN MIGAS PDRB TANPA MIGAS Catatan:
2,36 0,03
2,35 0,03
2,30 0,03
2,41 0,03
0,38
2,63 0,03
1,69
100,00
1,67
100,00
1,64
100,00
1,73
100,00
100,00
98,90
98,94
99,04
99,13
99,20
*) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara ****) Angka Sangat Sangat Sementara
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
1,88
| 91
TABEL 4.1. INDEKS IMPLISIT PDRB KABUPATEN BANDUNG 2010 – 2014 (Persen)
LAPANGAN USAHA [1] 1. PERTANIAN
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
2010
2011*
2012**
2013***
2014****
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
216,70
235,68
252,83
275,74
295,87
a. Tanaman Bahan makanan
219,45
244,41
263,96
292,22
326,66
c. Peternakan
201,53
208,84
222,88
240,87
250,60
b. Perkebunan d. Kehutanan
211,70 208,19
212,54 211,31
219,80 221,96
221,32 200,93
206,27 220,30
e. Perikanan
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
241,89
205,28
257,83
220,44
270,85
239,61
291,31
245,49
245,72
a. Minyak dan Gas Bumi
211,28
228,66
250,14
255,83
254,29
c. Penggalian
208,53
172,22
217,33
178,70
225,36
191,64
239,37
199,01
251,91
b. Pertambangan Tanpa Migas 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas
-
-
-
-
-
-
-
-
326,97
-
205,53 -
b. Industri Tanpa Migas
208,53
187,16
217,33
192,44
225,36
198,02
239,37
223,58
284,46
a. Listrik
187,89
193,30
198,89
225,08
288,49
c. Air Bersih
161,15
200,73
162,94
206,93
168,19
218,89
170,73
242,53
174,52
251,34
224,36
237,96
256,18
272,78
292,54
193,59
197,85
205,96
215,64
223,57
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH
b. Gas Kota
5. BANGUNAN/KONTRUKSI 6. PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN a. Perdagangan Besar & Eceran b. Hotel
-
224,86
-
238,68
-
256,77
-
274,38
251,91
-
294,59
c. Restoran
222,06
216,61
234,62
224,85
253,65
229,09
265,13
241,14
255,51
a. Pengangkutan
224,76
234,64
242,90
258,58
275,86
227,38
237,18
246,68
263,59
282,48
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1 Angkutan Rel
2 Angkutan Jalan Raya 3 Angkutan laut
4 Angk. Sungai & Penyebrangan 5 Angkutan Udara
6 Jasa Penunjang Angkutan
193,45 -
198,74 -
-
-
202,98 -
225,75 -
282,41
249,45 -
b. Komunikasi
208,79 173,86
220,48
203,95
158,70
233,58
194,67
159,25
227,74
189,18
172,87
220,88
212,78
219,91
a. Bank
173,13
175,29
180,49
191,93
198,84
c. Sewa Bangunan
186,24
194,36
204,00
211,37
216,40
8. KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN b. Lembaga Keuangan lainnya
212,91
215,75
220,13
231,50
159,65
247,76
d. Jasa perusahaan
209,30
230,34
210,35
248,22
224,25
262,27
235,94
291,47
321,48
a. Pemerintahan Umum
232,14
254,56
262,92
307,08
352,70
197,79
212,84
231,97
244,49
255,00
9. JASA - JASA
b. Swasta
1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi
3. Perorangan dan Rumahtangga
228,43 192,74
241,32 204,21
261,54 215,54
274,63 229,89
248,77
288,99 242,93
PDRB DENGAN MIGAS
240,59
212,07
253,01
222,75
273,81
233,49
286,70
249,64
265,88
PDRB TANPA MIGAS
212,08
222,69
233,32
249,59
265,97
Catatan:
*) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara ****) Angka Sangat Sangat Sementara
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
302,77
| 92
TABEL 4.2. INFLASI PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010 – 2014 (Persen)
LAPANGAN USAHA [1] 1. PERTANIAN
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
2010
2011*
2012**
2013***
2014****
[4]
[5]
[6]
[2]
[3] 5,91
8,76
7,28
9,06
7,30
a. Tanaman Bahan makanan
5,98
11,37
8,00
10,71
11,79
c. Peternakan
7,99
3,62
6,72
8,07
b. Perkebunan d. Kehutanan
4,88
0,69
(9,48)
5,28
6,59
5,04
2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
1,56
7,39
a. Minyak dan Gas Bumi
6,07
8,22
c. Penggalian
5,59
0,97
4,22
3,76
3,69
3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas
-
-
1,50
3,42
e. Perikanan
b. Pertambangan Tanpa Migas
6,19
0,40
-
-
5,05
(6,80)
4,04 9,64
8,69
7,55
2,46
12,24
9,40
2,28
(0,60)
7,24
6,22
3,85
5,24
-
-
-
-
0,09
-
3,28 -
b. Industri Tanpa Migas
5,59
4,34
4,22
2,82
3,69
2,90
6,22
12,91
27,23
a. Listrik
4,39
2,88
2,89
13,17
28,18
c. Air Bersih
5. BANGUNAN/KONTRUKSI
1,87
2,46
1,11
3,09
3,22
5,78
1,51
10,80
2,21
3,63
6. PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN
6,26
6,06
7,66
6,48
7,24
a. Perdagangan Besar & Eceran
5,72
6,15
7,58
6,86
7,36
c. Restoran
9,11
1,80
5,65
3,80
8,11
1,89
4,53
5,26
6,52
a. Pengangkutan
2,13
4,40
3,52
6,46
0,95
4,31
4,00
4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH
b. Gas Kota
b. Hotel
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1 Angkutan Rel
2 Angkutan Jalan Raya 3 Angkutan laut
4 Angk. Sungai & Penyebrangan 5 Angkutan Udara
6 Jasa Penunjang Angkutan
b. Komunikasi
-
3,51
3,10 -
-
2,20
2,74 -
-
12,31
-
5,60
-
4,10
-
4,70
5,24
-
3,68 5,96
6,68
2,13
11,22
10,50
-
-
-
-
0,18
6,86 -
7,17 -
3,11
2,56
(1,03)
4,02
(0,57)
2,90
(7,88)
4,77
(0,34)
4,33
3,35
a. Bank
4,85
1,25
2,96
6,34
3,60
c. Sewa Bangunan
3,53
4,36
4,96
3,61
2,38
8. KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN b. Lembaga Keuangan lainnya
3,97
1,33
2,03
5,16
0,60
7,03
d. Jasa perusahaan
5,31
6,05
0,50
7,76
6,61
5,66
5,21
11,13
10,30
a. Pemerintahan Umum
7,12
9,66
3,29
16,79
14,86
1,82
7,61
8,99
5,40
4,30
9. JASA - JASA
b. Swasta
1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi
3. Perorangan dan Rumahtangga
4,93 2,28
5,64 5,95
8,38 5,55
5,01 6,66
5,44
5,23 5,67
PDRB DENGAN MIGAS
6,04
5,50
5,16
5,04
8,22
4,82
4,70
6,92
6,50
PDRB TANPA MIGAS
5,50
5,00
4,78
6,97
6,56
Catatan:
*) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara ****) Angka Sangat Sangat Sementara
APE Kabupaten Bandung Tahun 2014
5,61
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km 17 Bandung 40911 Telp. 022 5895905 Fax. 022 5880882