ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG 2014

ANALISIS

PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG 2014

Kerjasama:

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG

BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG

APE KABUPATEN BANDUNG

Analisis Pembangunan Ekonomi KABUPATEN BANDUNG

2014

No. Publikasi Ukuran Buku Jumlah Halaman

: 3204.1466 : 21 cm x 29,7 cm : 98 Halaman

Naskah : Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung

Design gambar kulit : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung

Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statisitk Kabupaten Bandung

BOLEH MENGUTIP DENGAN MENYEBUTKAN SUMBER

|i

KATA PENGANTAR

Dengan memuji Syukur kehadirat Allah SWT, buku Analisis

Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2014 dapat diselesaikan.

Buku Analisis Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun

2014 ini merupakan hasil kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung.

Buku ini mengulas tentang hasil pembangunan

ekonomi di Kabupaten Bandung selama kurun waktu 2014 dengan memuat

data dan informasi indikator makro ekonomi kinerja perekonomian Kabupaten Bandung.

Data yang digunakan untuk menyusun buku ini bersumber dari

berbagai Dinas, Badan dan Lembaga di tingkat Kabupaten Bandung dan dari survei-survei yang dilakukan BPS Kabupaten Bandung.

Diharapkan buku ini dapat bermanfaat untuk keperluan penelitian,

evaluasi dan perencanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung. Akhirnya masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai upaya penyempurnaan publikasi dimasa yang akan datang.

Soreang, Desember 2014 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG

IR. BASWORO WAHYU UTOMO NIP. 19620405 199003 1 001

APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| ii

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kepada ALLAH SWT, berkat iradat dan izin-Nya penyusunan buku Analisis Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2014 dapat diterbitkan. Buku ini untuk pertama kali diterbitkan dan merupakan hasil kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung.

Dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung antara lain peningkatan taraf hidup penduduk, pemerataan pendapatan serta perluasan lapangan kerja, maka diperlukan adanya perencanaan pembangunan yang didukung oleh data dan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan data dan informasi tersebut adalah tersedianya buku Analisis Pembangunan Ekonomi yang berisi data dan informasi tentang indikator makro ekonomi. Buku ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders, para pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung dalam menyusun perencanaan maupun evaluasi hasil-hasil pembangunan sehingga dapat menghasilkan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Atas kerjasama semua pihak dalam memberikan data baik data dasar maupun data pendukung sehingga publikasi ini dapat tersusun dengan baik diucapkan terima kasih. Besar harapan mudah-mudahan publikasi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Soreang, Desember 2014 BADAN PERECANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN BANDUNG KEPALA

ERNAWAN MUSTIKA PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19591230 198503 1 012


| iii

Bupati Bandung Kata Sambutan Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Illahi Robbi, dan atas ijin-

Nya penyusunan buku Analisis Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung

Tahun 2014 dapat diterbitkan. Buku yang berisi publikasi ini merupakan hasil kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Badan Pusat Statistik (BPS)

Kabupaten Bandung. Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan ekonomi wilayah. Evaluasi

dimanfaatkan

indikator

makro

ekonomi

ini

diharapkan

dapat

oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang

digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan dan

juga sebagai sumber data dan informasi untuk menyusun rencana strategi

dan kebijakan perekonomian.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan

dalam menyusun buku ini diucapkan terima kasih. Semoga buku yang berisi publikasi ini berguna bagi semua pihak.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Soreang, Desember 2014 BUPATI BANDUNG

H. DADANG M. NASER, SH., M.IP APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| ii

DAFTAR ISI Kata Pengantar Kepala BPS Kab Bandung Kata Pengantar Kepala BAPPEDA Kab. Bandung Sambutan Bupati Kab. Bandung Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik Daftar Lampiran Bab I

Bab II

Bab III

i ii iii iv v vi vii

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Manfaat Analisis Pembangunan Ekonomi 1.4 Dasar/Landasan Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Konsep dan Metodologi 2.1 Pembangunan Ekonomi 2.2 Pertumbuhan Ekonomi A. Pengertian B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) C. Metode Perhitungan D. Angka Indeks E. Perhitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan F. Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Uraian Sektoral 3.1 Sektor Pertanian A. Tanaman Bahan Makanan B. Tanaman Perkebunan C. Kehutanan D. Peternakan dan Hasil-hasilnya E. Perikanan 3.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian A. Minyak dan Gas Bumi B. Pertambangan Tanpa Gas C. Penggalian 3.3 Industri dan Pengolahan A. Industri Migas B. Industri Tanpa Migas 3.4 Listrik, Gas dan Air Bersih A. Listrik B. Air Bersih

APE

Kabupaten Bandung Tahun 2014

1 1 3 3 4

8 8 9 9 10 11 12 14 15

17 19 19 20 20 20 21 22 22 22 22 23 23 24 25 25 25

| iii

Bab IV

BAB V

Bab VI

3.5 Bangunan 3.6 Perdagangan, Hotel dan Restoran A. Perdagangan Besar dan Eceran B. Hotel C. Restoran 3.7 Pengangkutan dan Komunikasi A. Pengangkutan B. Komunikasi 3.8 Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan A. Bank B. Lembaga Keuangan Bukan Bank C. Jasa Penunjang Keuangan D. Sewa Bangunan E. Jasa Perusahaan 3.9 Jasa-jasa A. Pemerintahan Umum B. Swasta

26 26 26 27 27 28 28 30 31 31 31 31 32 32 33 33 33

Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung 4.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 4.2. Pertumbuhan Ekonomi 4.3. Struktur Ekonomi 4.4. PDRB Per Kapita 4.5. Tingkat Inflasi

37 38 41 46 49 52

Posisi Pembangunan Ekonomi Kab. Bandung di Kawasan Metropolitan Bandung

77

Analisis Sektoral 5.1. Sektor Pertanian 5.2. Sektor Pertambangan dan Penggalian 5.3. Sektor Industri Pengolahan 5.4 Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 5.5 Sektor Bangunan/Konstruksi 5.6 Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 5.7 Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 5.8 Sektor Keuangan,Persewaan dan Jasa Perusahaan 5.9 Sektor Jasa-Jasa 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Kawasan Metropolitan Bandung Pertumbuhan Ekonomi Kontribusi Sektor Unggulan Tingkat Kesejahteraan

56 56 60 62 64 65 66 68 70 72 77 78 79 82


| iv

DAFTAR TABEL Tabel 4.1

PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2009 - 2014

38

Tabel 4.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2014

45

Inflasi Produk Domestik Bruto Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014

53

Kontribusi Sektor Pertanian Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014

57

Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014

61

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014

63

Kontribusi Sektor Listrik , Gas dan Air Bersih Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014

65

Tabel 4.2

Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 5.3 Tabel 5.4 Tabel 5.5 Tabel 5.6 Tabel 5.7 Tabel 5.8

PDRB Kabupaten Bandung ADH Berlaku dan Konstan Tahun 2013-2014

40

Peranan NTB Atas Dasar Harga Berlaku Setiap Kelompok Sektor dalam Perekonomian Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014

49

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2014

56

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Bandung Tahun 2014

60

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bandung Tahun 2014

62

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten Bandung Tahun 2014

64


|v

Tabel 5.9 Tabel 5.10 Tabel 5.11 Tabel 5.12 Tabel 5.13 Tabel 5.14 Tabel 5.15 Tabel 5.16 Tabel 5.17 Tabel 6.1 Tabel 6.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Bangunan Kabupaten Bandung Tahun 2014

66

Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014

67

Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Tahun 2014Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku

69

Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014

71

Kontribusi Sektor Jasa-jasa Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014

73

Pendapatan Per Kapita ADH Berlaku di Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2011 2013

82

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Bandung Tahun 2014

67

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Kabupaten Bandung Tahun 2014

69

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Kabupaten Bandung Tahun 2014

71

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa-Jasa Kabupaten Bandung Tahun 2014

73

Kontribusi Sektor Ekonomi di Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2013

80


| vi

DAFTAR GRAFIK Grafik 4.1

PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2008-2014

39

Grafik 4.3

LPE Kabupaten Bandung Tahun 2014

43

Grafik 4.2 Grafik 4.4 Grafik 4.5

Grafik 4.6 Grafik 4.7 Grafik 4.8 Grafik 4.9 Grafik 6.1 Grafik 6.2

LPE Kabupaten Bandung Tahun 2001 - 2014

42

LPE Kabupaten Bandung Tahun 2013 - 2014

Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2014 Peranan Kelompok Sektor Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2014

PDRB Per Kapita Kabupaten Bandung Tahun 20102014

Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2014 Inflasi Produk Domestik Bruto Kabupaten Bandung Tahun 2001 - 2014 Posisi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2013 Posisi PDRB Per Kapita di Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2013


44 47 48

50 51 52 78

83

| vii

DAFTAR LAMPIRAN Tabel 1.1

Produk Domestik Regional Bruto ADH Berlaku Kabupaten Bandung Tahun 2014

85

Tabel 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADH Kabupaten Bandung Tahun 2014

87

Tabel 1.2 Tabel 2.2 Tabel 3.1

Tabel 3.2 Tabel 4.1 Tabel 4.2

Produk Domestik Regional Bruto ADH Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bandung Tahun 2014

Berlaku

Laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB ADH Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bandung Tahun 2014 Distribusi Persentase PDRB ADH Berlaku Kabupaten Bandung Tahun 2014 Distribusi Persentase PDRB ADH Konstan Tahun 2000 Kabupaten Bandung Tahun 2014 Indeks Implisit PDRB 2014

Kabupaten Bandung Tahun

Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2014


86 88 89 90 91 92

BAB 1

Pendahuluan

|1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total

dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan

penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi lebih bersifat

kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat

perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.

Adapun Pertumbuhan ekonomi adalah

proses kenaikan

kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi lebih

bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan.

Dengan demikian antara pembangunan ekonomi tidak dapat lepas dari

pertumbuhan ekonomi (economic growth) dimana pembangunan ekonomi

mendorong pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses

yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam

jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

Elemen pertama adalah pembangunan sebagai

suatu proses yang artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Elemen kedua

adalah pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

|2 masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu

negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

Elemen ketiga adalah peningkatan

pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Suatu

perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila

pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini

tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31, yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan

pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta Pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, menyatakan

bahwa:

“Penyusunan

rencana

pembangunan

daerah

menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang”.

Pernyataan tersebut merupakan hal yang sangat

penting bagi pengambil kebijakan/keputusan karena kebijakan/keputusan yang berkualitas tergantung dari data/informasi akurat, terintegrasi dan

dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi statistik merupakan salah satu

instrumen

analisis

bahan

evaluasi

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan daerah serta bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Untuk memperoleh data dan informasi

tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung memandang perlu adanya

kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah yang meliputi pekerjaan penyusunan Analisis Pembangunan ekonomi (APE) tahun 2014.

Pekerjaan Penyusunan APE ini untuk mendapatkan gambaran

perkembangan makro ekonomi di Kabupaten Bandung dan gambaran sejauh

mana dampak pembangunan ekonomi yang dilaksanakan terhadap peningkatan kualitas dan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Bandung

Mengingat hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara pembangunan

ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, maka untuk mengetahui tingkat APE


|3 keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Tahun 2014

menggunakan idikator dari pertumbuhan ekonomi yaitu dari penghitungan seluruh kegiatan ekonomi selama kurun waktu 2014 yang tertuang dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Seperti halnya analisis PDRB

pembahasan meliputi angka absolut, laju pertumbuhan, struktur ekonomi, inflasi PDRB dan PDRB perkapita.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Analisis Pembangunan Ekonomi tahun 2014 adalah

sebagai berikut:

1.

Mendapatkan perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten

2.

Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan pemerintah daerah

Bandung tahun 2014; Kabupaten

Bandung

dalam

rangka

meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan secara 4. 5.

berkesinambungan;

Memperoleh umpan balik (feed back) dari pelaksana urusan/sektor pembangunan masing – masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD);

Dapat memberikan informasi capaian hasil kinerja pembangunan Kabupaten Bandung kepada masyarakat;

1.3. Manfaat Analisis Pembangunan Ekonomi Manfaat Penyusunan APE adalah :

1.

Untuk mengetahui gambaran struktur perekonomian potensinya di

2.

Dapat diketahuinya gambaran daya beli masyarakat Kabupaten

3. 5.

wilayah Kabupaten Bandung. Bandung. Sebagai

dasar

penyusunan

perencanaan

program/kegiatan

perencanaan pembangunan terutama bidang ekonomi.

Dapat digunakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi hasil dari perencanaan pembangunan.


|4 1.4. Dasar/Landasan Hukum Pelaksanaan Kegiatan Peraturan Perundangan-Undangan yang melatarbelakangi Kegiatan

Pekerjaan Penyusunan APE diantaranya adalah :

1. 2. 3. 4. 5.

Undang-Undang RI nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6. 7. 8. 9.

4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


|5 10.

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Peraturan

Kepala

Penyusunan,

Pengendalian,

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Lembaga

Kebijakan

dan

Pengadaan

Evaluasi

barang/jasa

Pemerintah nomor 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Peraturan

Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

barang/jasa pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Derah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014

Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bandung Tahun 2014;

Keputusan Bupati Bandung Nomor 027/Kep.516-Pemb/2013 Tanggal

01 November 2013 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2014;

Keputusan Bupati Bandung nomor 954/Kep.193-BAPPEDA/2014

tanggal 28 Februari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

19.

Bandung Tahun Anggaran 2014.

Keputusan Kepala BAPPEDA Kabupaten Bandung selaku Pejabat

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang nomor 900/72A-Sekret/2014, tanggal

3 Maret 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala APE


|6 Bappeda Kabupaten Bandung Nomor 900/25B-Sekret/2014 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan/Pejabat

Pembuat

Komitmen,

Pejabat

Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat/Panitia Penerima/Pemeriksa

Hasil

Pekerjaan/Kegiatan,

dan

Pembantu

Bendahara Pengeluaran (Kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran dan

Pengurusan Gaji), pada BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 20.

2014;

Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung tentang penyusunan indikator

21.

makro

perstatistikan

nomor

074/Perj.01-BAPPEDA/

2012/320.40.3.08 pada tanggal 14 Februari 2012

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BAPPEDA nomor 1.06 01 00 00 5 1 Kabupaten Bandung Tahun 2014.


BAB 2

Konsep dan Metodologi

|8

BAB II KONSEP DAN METODOLOGI 2.1. Pembangunan Ekonomi Pembangunan didefinisikan sebagai suatu orientasi dan kegiatan usaha

yang tanpa akhir yang di dalamnya terjadi adanya proses yang dapat

bergerak maju baik atas kekuatan sendiri maupun tergantung pada manusia atau struktur sosial.

Arti pembangunan, menurut Siagian (1994) adalah

sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan

yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan

pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”.

Arti dari Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses

kegiatan yang dilakukan oleh suatu Negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran (Income per capita) dalam jangka panjang.

Menurut Mellor (1987;81),

pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang dengannya

perekonomian diubah dari apa yang sebagian besar pedesaan dan pertanian

menjadi sebagian besar perkotaan, industri, dan jasa–jasa. Jadi inti dari pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan ekonomi.

Adapun

Arsyad (1999), mendefinisikan Pembangunan Ekonomi didefinisikan sebagai untuk proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per-kapita

penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan system kelembagaan.

Adapun definisi konvensional dari pembangunan ekonomi adalah

menekankan pada peningkatan pendapatan per kapita (income per capita)

yaitu menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan

output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk. Definisi pembangunan

konvensional ini sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi. Industrialisasi APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

|9

yang

diiringi

dengan

eksploitasi

sumberdaya

meningkatkan income per capita suatu negara.

alam

dinilai

dapat

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi

(economic growth). Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan

ekonomi, begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi

Dengan demikian, dalam pengukuran Analisis Pembangunan Ekonomi

(APE) Kabupaten Bandung Tahun 2014 didekati oleh pertumbuhan ekonomi

di wilayah Kabupaten Bandung pada kurun waktu tertentu yang di gambarkan oleh hasil penghitungan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah total nilai tambah bruto seluruh produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi A.

Pengertian Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan kapasitas

produksi yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (kuantitatif). Suatu Negara/region dikatakan mengalami pertumbuhan

ekonomi apabila terjadi peningkatan nilai PDB/PDRB nya riil di

Negara/regional tersebut.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai

pertumbuhan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh nilai tambah (value added) produksi barang

dan jasa dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Ada dua literature yang mengatakan bahwa ada dua

indikator dalam mengukur pembangunan ekonomi dengan pendapatan perkapita yang diukur dari PDRB perkapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diukur dari laju pertumbuhan PDRB.


| 10

Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu masyarakat atau

bangsa diperlukan tolok ukur dengan indikator-indikator yang sesuai dengan

pengertian yang tersirat dalam konsep dan definisi dari pembangunan yang dilaksanakan.

Definisi antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi

memiliki arti yang berbeda dimana pembangunan ekonomi menitikberatkan pada perkembangan pendapatan per kapita namun pertumbuhan ekonomi menitikberatkan pada perkembangan fisik produksi barang dan jasa. Namun

demikian, kedua-duanya menerangkan mengenai perkembangan ekonomi

yang berlaku. Hubungan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan

ekonomi adalah indikator pertumbuhan selalu digunakan sebagai suatu ungkapan umum yang menggambarkan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara/region yang diiukur melalui persentasi pendapatan riil. B.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Beberapa definisi yang berkaitan dengan penghitungan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu output, biaya antara dan nilai tambah

bruto. Output (nilai produksi) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Pada dasarnya output merupakan perkalian kuantum produksi dengan harganya. Biaya Antara adalah nilai

barang dan jasa yang dipakai dalam proses produksi dimana barang dan jasa tersebut dapat berubah bentuk maupun yang habis pakai dalam proses

produksi. Adapun Nilai Tambah Bruto (NTB) merupakan pengurangan dari

nilai output yang dinilai atas dasar harga produsen dengan biaya antaranya

yang dinilai atas dasar harga pembeli setelah dikurangi dengan PPN. Output

Biaya Antara

NTB

PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan. PDRB

atas dasar harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 11

dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan, sementara

PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada

tahun tertentu sebagai tahun dasar, dalam perhitungan ini digunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar.

PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran

struktur ekonomi dan gambaran perekonomian pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah baik secara keseluruhan maupun sektoral. C.

Metode Perhitungan Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto dapat dilakukan dengan

dua cara yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung

adalah metode perhitungan dengan menggunakan data yang bersumber dari daerah yang bersangkutan, sedangkan metode tidak langsung adalah metode

perhitungan pendapatan regional dengan cara mengalokasikan angka pendapatan

regional

(nilai

tambah)

provinsi

ke

setiap

daerah

kabupaten/kota dengan menggunakan alokator tertentu seperti nilai produk

bruto sektor, jumlah produksi, tenaga kerja, penduduk dan alokator lainnya yang sesuai.

Penghitungan PDRB dengan metode langsung menggunakan tiga

pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Pada penyusunan publikasi PDRB ini metode

penghitungan yang digunakan adalah metode langsung dengan pendekatan produksi

 Pendekatan Produksi

Pendekatan dari segi produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi

dengan cara mengurangi output dari masing-masing sektor atau sub sektor dengan biaya antaranya.

Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan

jasa yang dihasilkan oleh unit produksi dalam proses produksi dari APE


| 12

input antara yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa 

tersebut.

Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, nilai tambah dari setiap kegiatan

ekonomi dihitung dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha (bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak



mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Pendekatan Pengeluaran

Pada pendekatan dari segi pengeluaran, Produk Domestik Regional

dihitung dengan cara menghitung berbagai komponen pengeluaran akhir yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto tersebut.

Secara

umum

barang

dan

pendekatan

pengeluaran

dapat

dilakukan

melalui pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus metode

penjualan

eceran

atau

pendekatan

permintaan yang terdiri dari pendekatan survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, metode data anggaran belanja, D.

metode balance sheet dan metode statistik perdagangan luar negeri.

Angka Indeks

Angka indeks pada dasarnya merupakan suatu nilai atau angka yang

dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara suatu nilai/harga/volume/kualitas selama satu periode waktu tertentu.

Ciri khas dari angka indeks ini adalah perhitungan rasio (pembagian),

di mana hasil rasio tersebut selalu dikalikan dengan bilangan 100 untuk

menunjukkan perubahan tersebut dalam persentase. Dengan demikian, basis

dari angka indeks apapun selalu 100.


| 13

•

INDEKS PRODUKSI Indeks produksi merupakan perbandingan volume produksi berjalan

dengan sebelumnya. Dimana : IP Q

k, s

K t

𝐼𝐼𝑘,𝑠 =

𝑄𝑘,𝑡 𝑥 100 𝑄𝑘,𝑡−1

:

Indeks Produksi Komoditi k pada tahun t

:

Tahun berjalan (t), tahun sebelumnya (t-1)

: :

Volume Produksi Komoditi

Nilai indeks produksi merupakan dasar penghitungan Indeks

Produksi Sektor (IPS) dengan rumus sebagai berikut : 𝐼𝐼𝐼𝑖,𝑡 Dimana : IPS i,s

:

NTBK :

∑𝑛𝑘=1 𝐼𝐼𝑘,𝑡 𝑥𝑁𝑁𝑁𝑁𝑘,𝑡−1 = ∑𝑛𝑘=1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑘,𝑡−1

Indeks Produksi Sektor i pada tahun t

Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Sektor yang menggunakan pendekatan indeks produksi adalah sektor

pertanian, sektor penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih.

•

INDEKS PENJUALAN Indeks penjualan merupakan perbandingan volume penjualan berjalan

dengan sebelumnya. Dimana :

𝐼𝐼𝐼𝑘,𝑡 =

𝑄𝑘,𝑠 𝑥100 𝑄𝑘,𝑡−1 APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 14

IPj k, s

:

Indeks Penjualan Komoditi k pada tahun t

t

:

Tahun berjalan (t), tahun sebelumnya (t-1)

Q K

:

Volume Produksi

:

Komoditi

Nilai indeks penjualan merupakan dasar penghitungan untuk Indeks

Penjualan Sektor (IPjS) :

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖,𝑡 Dimana : IPJS i,t

NTBK

: :

∑𝑛𝑘=1 𝐼𝐼𝑘,𝑡 𝑥𝑁𝑁𝑁𝑁𝑘,𝑡−1 = ∑𝑛𝑘=1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑘,𝑡−1

Indeks Penjualan Sektor i pada tahun t

Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Sektor yang menggunakan pendekatan indeks penjualan adalah sektor

bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan

komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. E.

Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Pada PDRB atas dasar harga konstan semua agregat pendapatan dinilai

atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar, pada publikasi ini digunakan tahun 2000 sebagai tahun dasar.

Nilai Tambah Bruto atas dasar Harga Konstan (NTBK) per sektor yang

akan digunakan untuk penghitungan PDRB atas dasar harga konstan dapat dicari dengan rumus sbb :

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖,𝑡 =

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖,𝑡𝑡−1 𝑥𝐼𝐼𝐼𝑖,𝑡 100


| 15

Dimana : NTBK i,t

: Nilai Tambah Bruto adh Konstan Sektor i pada tahun t.

IPS i,t

: Indeks Produksi Sektor i pada tahun t atau Indeks Penjualan Sektor i pada tahun t

NTBK i,t-1

F.

: Nilai Tambah Bruto adh Konstan Sektor i pada sebelumnya (t-1)

tahun

Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku, semua agregat

pendapatan dinilai atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan.

Untuk mendapatkan Nilai Tambah Bruto atas dasar harga Berlaku

(NTBB) guna perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan rumus sebagai berikut :

Dimana :

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖,𝑡 =

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖,𝑡−1 𝑥𝐼𝐼𝑖,𝑡 100

NTBB i,t

: Nilai Tambah Bruto adh Berlaku Sektor i pada tahun t.

IH i,t

: Indeks Harga Sektor i pada tahun t

NTBK i,t-1

: Nilai Tambah Bruto adh Konstan Sektor i sebelumnya t-1

pada


tahun

BAB 3

Uraian Sektoral

| 17

BAB III URAIAN SEKTOR Dalam perhitungan Analisis Pembangunan Ekonomi yang dengan

menggunakan indikator PDRB tahun 2014 masih berpedoman pada SNA

1968 dengan jumlah lapangan usaha (sektor) sebanyak 9 (sembilan).

Lapangan Usaha (sektor) tersebut adalah Pertanian, Pertambangan dan

Penggalian, Industri pengolahan; Listrik Gas dan Air bersih, Konstruksi, Perdagangan Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Jasa-jasa. Kesembilan sektor tersebut terbagi lagi menjadi 25 sub sektor dengan rincian sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian terbagi menjadi 5 sub sektor yaitu: A. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan B.

C.

Sub Sektor Tanaman Perkebunan Sub Sektor Kehutanan

D. Sub Sektor Peternakan

E.

Sub Sektor Perikanan

2. Pertambangan dan Penggalian terbagi menjadi 3 sub sektor yaitu: A. Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi B. C.

Sub Sektor Non Migas

Sub Sektor Penggalian

3. Industri Pengolahan terbagi menjadi 2 sub sektor yaitu: A. Sub Sektor Industri Migas i.

B.

ii.

Pengilangan Minyak

Gas Alam Cair

Sub Sektor Industri Tanpa Migas

4. Listrik, Gas dan Air Minum terbagi menjadi 3 sub sektor yaitu: A. Sub Sektor Listrik B. C.

Sub Sektor Gas

Sub Sektor Air Minum

5. Bangunan dan Konstruksi


| 18

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran terbagi menjadi 3 sub sektor yaitu: A. Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran B.

Sub Sektor Hotel

C.

Sub Sektor Restoran / Rumah Makan

1.

Sub Sektor Angkutan terbagi dalam :

7. Pengangkutan dan Komunikasi terbagi menjadi 2 sub sektor yaitu: i.

ii.

Pengangkutan Kereta Api Pengangkutan Darat

iii. Pengangkutan Udara iv. Pengangkutan Laut v.

2.

Pengangkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

vi. Jasa Penunjang Angkutan

Sub Sektor Komunikasi terbagi dalam :

i.

ii.

Telkom dan Pos Giro

Jasa Penunjang Komunikasi

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terbagi menjadi 5 sub sektor yaitu:

A. Sub Sektor Bank

B. Sub Sektor Lembaga Keuangan Tanpa Bank C. Sub Sektor Jasa Penunjang Keuangan D. Sub Sektor Sewa Bangunan

E. Sub Sektor Jasa Perusahaan

9. Jasa-Jasa terbagi menjadi 2 sub sektor yaitu: A. Sub Sektor Pemerintahan Umum B. Sub Sektor Swasta i.

ii.

Jasa Sosial dan Kemasyarakatan Jasa Hiburan dan Rekreasi

iii. Jasa Perorangan dan Rumahtangga

Dalam penghitungan PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2014 ada

beberapa sub sektor yang tidak dihitung maupun tidak dihitung secara tersendiri namun bergabung dengan sektor lainnya. Sub sektor tersebut

adalah sub sektor pertambangan Non Migas dan sub setor gas dikarenakan APE


| 19

aktivitas ekonomi sub sektor ini tidak ada di Kab Bandung. Hal yang sama

untuk sektor jasa penunjang keuangan yang masuk dalam sub sektor lain namun masih dalam sektor jasa keuangan. Adapun untuk sektor komunikasi tidak dibagi menjadi sub sektor telkom dan pos giro dan sub sektor jasa

penunjang komunikasi namun dijadikan satu menjadi di dalam sektor komunikasi.

Rincian ruang lingkup dan sumber data dari masing masing sub sektor

dalam penghitungan PDRB diuraikan sebagai berikut: 3.1 Sektor Pertanian

Ruang lingkup sektor pertanian mencakup segala pengusahaan dan

pemanfaatan benda/barang biologis (hidup) yang didapat dari alam dimana hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau usaha

lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain, tidak termasuk kegiatan yang tujuannya untuk hobi.

Kegiatan pertanian pada umumnya meliputi usaha bercocok tanam,

pemeliharaan ternak, penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut, penebangan kayu dan pengambilan hasil hutan serta perburuan binatang liar.

Sektor pertanian meliputi 5 sub sektor yaitu sub sektor tanaman bahan

makanan, tanaman perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. A. Tanaman Bahan Makanan

Sub sektor ini meliputi kegiatan penyiapan dan pelaksanaan

penanaman, pembibitan, pemeliharaan dan pemanenan hasil-hasil pertanian

tanaman pangan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, buah-buahan dan sayur-sayuran.

Sumber Data : 1.

2.

BPS Kabupaten Bandung.

Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung. APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 20

B.

Tanaman Perkebunan Sub sektor tanaman perkebunan meliputi tanaman perkebunan rakyat

dan tanaman perkebunan besar.

Tanaman perkebunan rakyat adalah suatu usaha tanaman perkebunan

yang dilakukan oleh rakyat secara individu dengan luas areal tanaman kurang dari 25 hektar. Tanaman perkebunan besar adalah suatu usaha

tanaman perkebunan yang dilaksanakan oleh perusahaan atau oleh rakyat yang luas arealnya lebih besar atau sama dengan 25 hektar.

Komoditi yang dicakup meliputi antara lain cengkeh, kapok, kelapa,

kina, kopi, teh, lada, tembakau, pinang serta tanaman perkebunan lainnya. Sumber Data : 1.


2. Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung.

C.

Kehutanan

Sub sektor ini meliputi usaha di areal hutan berupa penebangan kayu,

pengambilan getah, daun-daunan, akar dan kulit kayu, bambu, rotan, arang

dan perburuan binatang hutan. Termasuk juga kayu dan bambu yang berasal dari areal non hutan seperti yang ditanam petani di kebun atau di pekarangan rumah. Sumber Data : 1.

2.

D.


Perum Perhutani Provinsi Jawa Barat.

Peternakan dan Hasil-hasilnya Sub sektor ini mencakup semua kegiatan pembibitan dan budidaya

segala jenis ternak (besar dan kecil) dan unggas dengan tujuan untuk dikembangbiakan, dibesarkan, dipotong dan diambil dagingnya maupun

untuk dimanfaatkan hasil-hasilnya, baik yang dilakukan oleh rakyat maupun

perusahaan peternakan. Jenis ternak yang dicakup adalah sapi, kerbau, APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 21

kabing, babi, kuda, ayam, itik, telur ayam, telur itik, susu sapi serta hewan ternak lainnya.

Produksi ternak adalah jumlah ternak lahir ditambah dengan

pertambahan berat badan atau penggemukkan dan hasil-hasil ternak lainnya

seperti telur dan bulu. Akan tetapi data pertambahan berat badan atau penggemukan tersebut tidak bisa diperoleh, sehingga khusus untuk sub

sektor peternakan, penghitungan produksinya di dalam memperkirakan produksi ternak tetapi diperoleh melalui suatu rumus persamaan:

Jumlah pemotongan + Populasi akhir tahun – Populasi awal tahun +

Ekspor – Impor

Sumber Data :

1. BPS Kabupaten Bandung.

2. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung.

E.

Perikanan

Sub sektor ini meliputi segala pengusahaan perikanan yang mencakup

usaha penangkapan, pembenihan, pengambilan maupun pemeliharaan segala jenis ikan dan hasil-hasilnya baik yang berada di air tawar maupun di air

asin. Termasuk pengolahan sederhana seperti pengasinan atau pengeringan ikan yang dilakukan nelayan atau rumahtangga. Sumber Data :

1. BPS Kabupaten Bandung.

2. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung.

Metode Estimasi

Pendekatan yang digunakan dalam penghitungan nilai tambah sektor

pertanian dilakukan melalui pendekatan produksi (production approach).

Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan tersedianya data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian. Secara umum, nilai output setiap komoditi diperoleh dari hasil perkalian antara produksi yang dihasilkan dengan harga produsen komoditi bersangkutan. Sedangkan untuk APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 22

penghitungan atas dasar harga konstan 2000 dilakukan melalui metode revaluasi, yaitu metode dimana seluruh produksi dan biaya-biaya antara dinilai berdasarkan harga tahun dasar 2000

3.2 Sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor ini meliputi usaha penggalian, pengeboran, pencucian,

pengambilan dan pemanfaatan barang tambang, mineral dan barang galian

yang tersedia di dalam tanah, baik yang berupa benda padat, benda cair

maupun gas. Sektor ini dikelompokkan dalam tiga sub sektor yaitu sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan non migas dan penggalian. A.

Minyak dan Gas Bumi Pertambangan minyak dan gas bumi meliputi kegiatan pencarian

kandungan minyak dan gas bumi, penyiapan pengeboran, penambangan, penguapan, pemisahan serta penampungan untuk dapat dijual atau

dipasarkan baik yang dilakukan di darat maupun di laut. Komoditi yang dihasilkan adalah minyak bumi, kondensat dan gas bumi. B.

Pertambangan Tanpa Migas

Pertambangan tanpa migas meliputi penambangan komoditi non migas,

komoditasnya antara lain : emas, perak, nikel, mangan, timah, tembaga, bauxit dan mineral lainnya. C.

Penggalian

Sub sektor ini mencakup penggalian dan pengambilan segala jenis

barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk

bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian lainnya.


| 23

Metode Estimasi Metode penghitungan yang digunakan untuk sektor pertambangan dan

penggalian diestimasi melalui pendekatan produksi (production approach).

Output atas dasar harga berlaku diperoleh melalu perkalian antara produksi

dengan harga per unit produksi (harga produsen). Produksi bruto atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan metode revaluasi yaitu mengalikan

kuantum barang yang dihasilkan pada masing-masing tahun dengan harga per unit produksi pada tahun 2000. Sumber Data : 1. 2.


Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung.

3.3 Sektor Industri Pengolahan

Sektor ini meliputi usaha kegiatan pengolahan bahan organik ataupun

anorganik menjadi produk baru yang lebih tinggi mutunya, baik dilakukan dengan tangan, mesin, atau proses kimiawi. Pembuatan atau pengerjaannya

dapat diproses melalui mesin/pabrik ataupun rumahtangga. Industri pengolahan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu industri

pengolahan minyak dan gas bumi (migas) dan industri pengolahan tanpa migas. A.

Industri Migas Sub sektor industri migas terdiri dari kegiatan pengilangan minyak

bumi dan gas alam cair. i.

Pengilangan Minyak Bumi Kegiatan

ini

meliputi

pengolahan

minyak

bumi

yang

menghasilkan produk-produk minyak avtur, premix, premium,

solar, minyak tanah, aspal dan produk lainnya.


| 24

ii.

Gas Alam Cair Kegiatan ini meliputi pengolahan pencairan gas alam cair (Liquid

B.

Natural Gas) yang produknya diekpor ke luar negeri.

Industri Tanpa Migas

Sub sektor ini mencakup industri besar dan sedang, industri kecil dan

industri rumah tangga.

Dalam standar klasifikasi ISIC (International Standard Industry Classification)

2 digit, sub sektor industri tanpa migas diklasifikasikan dalam sembilan sub sektor :

• Sub sektor industri makanan, minuman dan tembakau

• Sub sektor industri tekstil, barang jadi, kulit dan alas kaki • Sub sektor industri barang kayu dan hasil hutan lainnya • Sub sektor industri kertas dan barang cetakan

• Sub sektor industri pupuk, kimia, dan barang dari karet

• Sub sektor industri semen dan barang galian bukan logam • Sub sektor industri logam dasar besi dan baja

• Sub sektor industri alat angkutan, mesin dan peralatannya • Sub sektor industri pengolahan lainnya

Metode Estimasi

Pendekatan penghitungan output untuk sub sektor ini diestimasi

melalui pendekatan produksi (production approach). Output atas dasar harga berlaku adalah perkalian antara produksi dengan harga produsen, sedangkan

output atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan metode revaluasi

yaitu produksi pada masing-masing tahun dikalikan dengan harga pada tahun dasar.

Sumber Data : 1. 2.

BPS Provinsi Jawa Barat,

BPS Kabupaten Bandung. APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 25

3.4. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih A.

Listrik Kegiatan ini mencakup pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik,

baik yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN)

maupun oleh perusahaan Non-PLN seperti pembangkitan listrik oleh

Perusahaan Pemerintah Daerah dan listrik yang diusahakan oleh swasta (perorangan maupun perusahaan), dengan tujuan untuk dijual kepada konsumen.

Metode Estimasi Sub sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi (production

approach). Output atas dasar harga berlaku adalah perkalian antara produksi

dengan harga produsen, sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan metode revaluasi. Sumber Data : 1. 2.

B.

PLN Cigareleng Kota Bandung PLN Cabang Majalaya Air Bersih

Kegiatan sub sektor air bersih meliputi proses pembersihan, pemurnian

dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air bersih, serta pendistribusian dan penyalurannya secara langsung melalui pipa dan alat

lain kepada konsumen rumahtangga, instansi pemerintah maupun swasta. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh perusahaan air minum milik pemerintah daerah. Metode Estimasi

Sub sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi (production

approach). Output atas dasar harga berlaku adalah perkalian antara produksi

dengan harga produsen, sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 didapatkan dengan metode ektrapolasi.


| 26

Sumber Data : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bandung. 3.5. Sektor Bangunan/Konstruksi

Kegiatan sub sektor bangunan dan konstruksi meliputi usaha

pembangunan/pembuatan, perluasan, pemasangan, perbaikan berat dan ringan, perombakan bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat

tinggal, jalan, jembatan, bendungan, jaringan listrik, telekomunikasi dan konstruksi lainnya. Termasuk juga kegiatan sub konstruksi seperti

pemasangan instalasi listrik, saluran telepon, alat pendinginan, pembuatan saluran air dan sebagainya. Metode Estimasi

Untuk sektor bangunan dan konstruksi estimasinya dilakukan melalui

pendekatan produksi, sedangkan output atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode deflasi. Sumber Data : 1.

2.


Pemerintah Kabupaten Bandung.

3.6. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran A.

Perdagangan Besar dan Eceran Kegiatan yang dicakup dalam sub sektor perdagangan meliputi kegiatan

membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas, untuk tujuan

penyaluran tanpa mengubah sifat barang tersebut. Sub sektor perdagangan

dikelompokkan kedalam dua jenis kegiatan yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Sub

sektor

perdagangan

besar

meliputi

kegiatan

pembelian,

pengumpulan dan penjualan kembali barang oleh pedagang dari pihak produsen atau importir kepada pedagang lain, perusahaan, lembaga atau

konsumen dalam partai besar. Perdagangan eceran meliputi kegiatan APE


| 27

pembelian, pengumpulan dan penjualan kembali yang pada umumnya melayani konsumen, perorangan atau rumahtangga dalam partai kecil. B.

Hotel

Sub sektor ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang

menggunakan sebagian atau seluruh bangunan sebagai tempat penginapan. Penyediaan akomodasi yang dimaksud adalah hotel berbintang maupun

tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel dan sejenisnya. C. Restoran

Kegiatan sub sektor ini mencakup usaha penyediaan makanan di

restoran/rumah makan, katering, restoran di kereta api, cafetaria dan kantin, termasuk usaha penjualan makanan dan minuman jadi yang biasanya

dimakan langsung di tempat penjualan seperti : warung nasi, warung kopi, warung sate dan sejenisnya. Termasuk pula disini kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta fasilitas lainnya, sedangkan kegiatan-kegiatan

tersebut berada dalam suatu satuan usaha dengan penginapan dan datanya sulit untuk dipisahkan. Metode Estimasi

Untuk mengestimasi sub sektor perdagangan besar dan eceran

dilakukan melalui pendekatan arus barang (commodity flow) baik untuk atas

dasar harga berlaku maupun untuk atas dasar harga konstan 2000, yaitu

dengan menggunakan ratio margin terhadap nilai produksi daerah sendiri

(pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri) dan impor, termasuk barang keluar masuk antar daerah/provinsi. Nilai tambah harga berlaku dan harga konstan 2000, didapatkan dengan mengalikan output

dengan ratio nilai tambah. Perkiraan output sub sektor restoran/rumah

makan dan sub sektor hotel/penginapan dilakukan dengan pendekatan

produksi, sedangkan output harga konstan 2000 diperoleh dengan cara

ekstrapolasi.


| 28

Sumber Data : 1.

BPS Provinsi Jawa Barat,

3.

Survei Khusus Kegiatan Ekonomi (SKSE)

2.

BPS Kabupaten Bandung,

3.7. SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI A.

Pengangkutan Kegiatan yang dicakup dalam sub sektor pengangkutan terdiri atas

angkutan rel, angkutan jalan raya, angkutan udara, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyebrangan, serta jasa penunjang angkutan.

Kegiatan sektor ini meliputi pengangkutan barang dan penumpang

dengan menggunakan alat angkutan baik yang bermotor maupun tidak

bermotor atas dasar suatu pembayaran, sedangkan jasa penunjang angkutan

mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang dan membantu memperlancar kegiatan tersebut beserta penyediaan fasilitas-fasilitasnya, seperti terminal, pelabuhan dan pergudangan.

i.

Pengangkutan Rel Meliputi semua kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan

ii.

menggunakan jasa kereta api termasuk gerbong. Pengangkutan Jalan Raya

Meliputi semua kegiatan pengangkutan penumpang dan barang dengan

menggunakan alat angkut kendaraan jalan raya baik yang bermotor maupun tidak bermotor, termasuk pula kegiatan sewa kendaraan baik atau tanpa pengemudi.

iii. Pengangkutan Udara Meliputi semua kegiatan pengangkutan barang dan penumpang melalui

udara dengan menggunakan pesawat udara/kapal terbang yang beroperasi di dalam maupun di luar negeri, baik penerbangan yang dilakukan secara teratur maupun tidak.

APE


| 29

iv.

Pengangkutan Laut Meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dengan menggunakan angkutan samudra dan perairan pantai dengan

menggunakan kapal laut, yang diusahakan oleh perusahaan pelayaran

nasional baik yang beroperasi di dalam maupun di luar daerah ataupun di luar negeri. Termasuk juga kegiatan jasa penunjang angkutan laut seperti pelabuhan laut/sungai, jasa pemanduan, bongkar muat, v.

pergudangan, ekspedisi dan keagenan.

Pengangkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan Meliputi kegiatan pengangkutan barang dan penumpang dari angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang menggunakan kapal, perahu,

vi.

ferry dan angkutan air lainnya.

Jasa Penunjang Angkutan Meliputi kegiatan yang bersifat menunjang dan memperlancar kegiatan pengangkutan, Kegiatan tersebut terdiri dari :

a.

Terminal dan Perparkiran, mencakup kegiatan pelayanan dan pengaturan lalu lintas kendaraan / armada yang membongkar dan

mengisi muatan baik barang maupun penumpang seperti terminal, parkir, pelabuhan laut meliputi fasilitas berlabuh, kapal pandu,

penyediaan air tawar serta kegiatan pencacatan muatan barang dan b. c. d.

penumpang.

Bongkar Muat, kegiatan ini mencakup pemberian pelayanan

bongkar/muat angkutan barang melalui laut dan darat yang terdiri dari pelabuhan laut, sungai dan pelabuhan udara.

Keagenan, kegiatan ini meliputi pelayanan keagenan barang dan penumpang yang diberikan kepada usaha angkutan, baik angkutan darat, laut, sungai dan udara.

Pergudangan, kegiatan ini mencakup pemberian jasa penyimpanan

barang dalam suatu bangunan/gudang ataupun lapangan terbuka dalam wilayah pelabuhan.


| 30

B.

Komunikasi

i.

Pos dan Telekomunikasi Sub sektor ini meliputi kegiatan pelayanan jasa pos dan giro, dan

telekomunikasi untuk umum. Pos dan giro mencakup kegiatan pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal pengiriman surat, paket

dan wesel yang diusahakan oleh PT Pos Indonesia. Kegiatan telekomunikasi meliputi pemberian jasa kepada pihak lain dalam hal

pengiriman berita melalui telepon, telex dan telegraph yang diusahakan ii.

oleh PT Telkom.

Jasa Penunjang Telekomunikasi Kegiatan ini meliputi pemberian/penyediaan fasilitas yang menunjang kegiatan komunikasi seperti: wartel, warpostel, radio panggil dan telepon seluler (ponsel).

Metode Estimasi

Metode estimasi yang digunakan adalah pendekatan produksi untuk

kegiatan pengangkutan dan metode alokasi untuk kegiatan komunikasi. Jasa penunjang telekomunikasi hanya mencakup wartel, sedangkan yang lain belum tersedia datanya.

Sumber Data: 1.

2.


PT Pos Soreang,

3.

PT Kereta Api Indonesia

5.

Dinas Jasa Marga

4.

6. 7. 8.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kabupaten Bandung PT Telkom Indonesia

Survei Khusus Kegiatan Ekonomi.


| 31

3.8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Sektor ini meliputi kegiatan perbankan, lembaga keuangan bukan bank,

jasa penunjang keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan. A.

Bank

Sub sektor ini meliputi pemberian jasa pelayanan di bidang keuangan

kepada pihak keuangan kepada pihak lain seperti: menerima simpanan dalam bentuk giro dan tabungan, memberi pinjaman, transfer/memindahkan

rekening koran, membeli dan menjual surat berharga, memberi jaminan bank, menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga dan sebagainya. B.

Lembaga Keuangan Bukan Bank

Kegiatan lembaga keuangan bukan bank meliputi: asuransi, koperasi,

pegadaian dan yayasan dana pensiun. Kegiatan asuransi meliputi pelayanan

asuransi, baik asuransi jiwa maupun bukan jiwa seperti: asuransi kebakaran,

asuransi kecelakaan, asuransi kerugian dan sebagainya. Termasuk juga agen

perasuransian, jasa pelayanan penanggung perasuransian, unit pengatur dana pensiun yang berdiri sendiri dan sebagainya. C.

Jasa Penunjang Keuangan

Meliputi jasa pelayanan bidang keuangan seperti yang dilakukan pada

usaha pasar modal, bursa valuta asing, penukaran mata uang asing (money changer), anjak piutang dan modal ventura. Metode Estimasi

Sub sektor ini diestimasi melalui pendekatan produksi dan untuk

penghitungan output atas dasar harga konstan 2000 menggunakan metode

deflasi.

Sumber Data : 1 2

Bank Indonesia

Survei Khusus Kegiatan Ekonomi (SKSE) APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 32

D.

Sewa Bangunan Sektor ini meliputi semua jasa yang berhubungan dengan proses

persewaan bangunan dan tanah, baik yang menyangkut bangunan tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal. Metode Estimasi

Metode estimasi untuk sektor ini menggunakan pendekatan produksi

dan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 menggunakan cara deflasi.

Sumber Data :

BPS Kabupaten Bandung E.

Jasa Perusahaan Sub sektor ini meliputi pemberian jasa pada pihak lain seperti : jasa

hukum, jasa akuntan dan pembukuan, jasa pengolahan dan tabulasi, jasa bangunan, arsitek dan teknik, jasa periklanan, jasa persewaan mesin dan

peralatan. Kegiatan yang termasuk dalam penghitungan publikasi ini baru

terbatas pada kegiatan jasa hukum (advokat, pengacara dan notaris) dan jasa konsultan.

Metode Estimasi Metode pendekatan produksi adalah metode estimasi yang digunakan

dalam mengestimasi nilai tambah sub sektor jasa perusahaan, sedangkan untuk penghitungan atas dasar harga konstan 2000 digunakan metode

ekstrapolasi. Data untuk memperkirakan nilai tambah sub sektor ini

bersumber dari survei khusus, ratio input diperoleh melalui hasil pengolahan survei khusus pada masing-masing jenis kegiatan. Sumber Data :

Survei Khusus Kegiatan Ekonomi (SKSE).


| 33

3.9. SEKTOR JASA-JASA A.

Pemerintahan Umum Sektor ini mencakup kegiatan pemerintah umum dalam menyediakan

jasa pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat dinilai secara ekonomi misalnya dalam mengatur Negara. Kegiatan pemerintah tersebut meliputi

baik pemerintah pusat (badan/lembaga tinggi negara, departemen, lembaga non departemen dan unit-unit lainnya yang berada di pusat, dinas vertikal di daerah) maupun pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan pemerintah desa serta unit-unitnya, termasuk juga kegiatan pertahanan dan

keamanan negara/daerah. Metode Estimasi

Pada sektor ini, perhitungan output Pemerintah Daerah menggunakan

pendekatan pendapatan, sedangkan untuk output Pemerintah Pusat dan Pertahanan Keamanan dilakukan melalui cara tidak langsung yaitu metode

alokasi dari angka nasional/provinsi. Penghitungan atas dasar harga konstan 2000 dilakukan dengan cara ekstrapolasi yaitu menggunakan indeks jumlah pegawai secara tertimbang sebagai ekstrapolatornya. Sumber Data : 1.

2.

B.


Pemerintah Kabupaten Bandung. Swasta

Kegiatan ini meliputi usaha penyelenggaraan pemberian jasa antara

lain: jasa pendidikan dan jasa kesehatan, jasa kemasyarakatan lainnya, jasa

hiburan dan rekreasi, dan jasa perorangan dan rumah tangga. i.

Jasa Sosial dan Kemasyarakatan

Sub sektor ini meliputi jasa pendidikan, kesehatan, penelitian, palang

merah, panti asuhan, panti wreda, YPAC, rumah ibadah dan sejenisnya, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 34

ii.

Jasa Hiburan dan Rekreasi Sub sektor ini meliputi usaha penyediaan dan pengelolaan berbagai

jenis hiburan/rekreasi untuk masyarakat baik perorangan maupun rumahtangga, serta berorientasi untuk mencari untung (profit making). Kegiatan tersebut seperti pembuatan dan distribusi film,

usaha pemutaran film, penyiaran radio dan televisi swasta, produksi dan pertunjukkan film, produksi dan pertunjukkan sandiwara, tari, sanggar dan musik. Termasuk juga jasa rekreasi lainnya seperti

gelanggang pacuan, sirkus, taman hiburan dan klub malam,

penggubahan lagu, penulis buku, pembuat lukisan dan sebagainya. Dari berbagai kegiatan tersebut diatas hanya pemutaran film

(bioskop), penyiaran radio swasta niaga dan taman hiburan/tempat iii.

rekreasi yang dapat diestimasi nilai tambahnya.

Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Sub sektor ini meliputi kegiatan penyelenggaraan jasa yang pada

umumnya melayani perorangan dan rumahtangga seperti reparasi,

binatu, tukang jahit, tukang cukur, pembantu rumahtangga dan jasa perorangan lainnya. Mengingat keterbatasan data maka dalam penghitungan ini hanya terbatas pada kegiatan jasa reparasi, pembantu rumahtangga, tukang jahit, tukang cukur dan perawatan kulit, perawatan muka dan rambut.

Metode Estimasi

Besarnya output dari nilai tambah sektor ini dihitung dengan

pendekatan produksi dan penghitungan atas dasar harga konstan 2000 dengan menggunakan cara ekstrapolasi. Sumber Data : 1.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung,

3.

Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung,

2.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung,


| 35

4.

5.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kabupaten Bandung, Survei Khusus Kegiatan Ekonomi (SKSE).


BAB 4

Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bandung

| 37 BAB IV PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG

Dengan di berlakukannya Otonomi Daerah yang tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan diubah menjadi Undang undang

Nomor 32 Tahun 2004, maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang tadinya bersifat sentralistis mengarah kepada desentralisasi. Adanya Otonomi Daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk membangun wilayahnya termasuk pembangunan dalam bidang ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Bandung di Tahun 2014 ini mencoba

melakukan pengukuran hasil pembangunan selama tahun 2014 dengan pendekatan indikator pembangunan ekonomi yaitu hasil pengukuran Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah Kabupaten Bandung selama kurun Waktu 2014.

Hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung Tahun 2014

mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Hal ini

digambarkan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2014 mengalami

sedikit perlambatan dibandingkan dengan LPE tahun sebelumnya. LPE

tahun 2014 mencapai 5,92% dan ditahun sebelumnya masih bisa mencapai 5,96%.

Perlambatan nilai LPE tahun ini terutama ditunjang oleh

perlambatan di sektor Pertanian dan sektor Listrik. Sektor pertanian yang

merupakan salah satu penggerak ekonomi Kabupaten Bandung mengalami perlambatan pertumbuhannya yaitu dari 4,93% di tahun 2013 menjadi

2,24% di tahun 2014. Melemahnya sektor Pertanian di tahun 2014 ini di

pengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan dari sub sektor Tanaman Bahan Makanan (Tabama) dan sub sektor Kehutanan. Disamping melemahnya sektor Pertanian juga sub sektor Listrik bahkan mengalami pertumbuhan negatif.

Meskipun pertumbuhan di sektor lainnya memberikan pertumbuhan

yang meningkat namun belum bisa menggerakkan LPE Kabupaten Bandung

lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh APE


| 38 tetap menurunnya pertumbuhan dan sektor Penggalian serta sub sektor Listrik yang tahun ini mengalami penurunan.

4.1. Produk Domestik Regional Bruto Perekonomian Kabupaten Bandung yang diukur berdasarkan besaran

PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 mencapai Rp 72,94 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2000 mencapai Rp 27,44 triliun.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, PDRB atas dasar harga

berlaku mengalami kenaikan sebesar Rp 8,28 triliun dari tahun sebelumnya. Demikian pula

PDRB atas dasar harga konstan 2000, yang mengalami

kenaikan sebesar Rp 1,54 triliun dari Rp 25,90 triliun pada tahun sebelumnya.

Perkembangan nilai PDRB dari tahun 2009 sampai 2014 menunjukkan

tingkat perkembangan PDRB ADH Berlaku lajunya lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB ADH Konstan. Tingginya pergerakan PDRB berlaku memberi gambaran adanya pergerakan tingkat harga yang cukup tinggi yang berakibat timbulnya inflasi yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya rentang waktu tersebut.

Tabel 4.1 PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2010 - 2014 (Juta Rp) PDRB ADH Berlaku

PDRB ADH Konstan

2010

46.092.238,72

21.734.661,19

2011

51.291.762,65

23.026.214,41

2012

57.071.406,68

24.443.222,17

2013

64.660.447,44

25.899.449,73

2014

72.945.347,60

27.435.715,40

S um ber : B PS Ka b. Ba nd ung APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 39 Grafik 4.1 PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2008-2014 (Triliun Rp)

57,07 38,28

41,26

46,09

19,67

20,53

21,73

2008

2009

2010

64,66

51,29 24,44

25,90

2012

2013

72,94 27,44

23,03

2011

2014

Tahun PDRB ADH Berlaku

PDRB ADH Konstan

S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng

Tabel 4.1. dan Grafik 4.1 menunjukkan angka absolut PDRB atas dasar

berlaku maupun atas dasar konstan dari tahun 2008-2014. Terlihat bahwa

kenaikan harga berlaku selalu diikuti oleh kenaikan harga konstan dengan

deviasi yang hampir seimbang untuk setiap tahunnya. Untuk tahun 2014, adanya kenaikan harga untuk tarif dasar listrik yang meningkat di tipa triwulan juga adanya BBM di bulan November tidak berpengaruh nyata

terhadap kenaikan harga berlaku di tahun tersebut. Hal ini dapat memberi

gambaran bahwa adanya kenaikan harga baik untuk listrik maupun BBM

tidak berpengaruh nyata terhadap kenaikan harga di tingkat produsen. Artinya adanya kenaikan harga hanya berpengaruh pada tingkat konsumen

saja tidak sampai mempengaruhi sampai tingkat produsen baik produsen barang maupun jasa.

Nilai PDRB per sektor ekonomi dapat diamati di Tabel 4.2. Sektor

industri pengolahan masih tetap menduduki peringkat pertama dengan nilai tambah brutonya mencapai Rp 40,60 triliun, diikuti oleh sektor perdagangan, APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 40 hotel, dan restoran sebesar Rp 14,33 triliun; sektor pertanian sebesar Rp 5,67 triliun; sektor jasa-jasa sebesar Rp 4,73 triliun; sektor pengangkutan

dan komunikasi sebesar Rp 3,05 triliun; sektor keuangan, persewaan, dan

jasa perusahaan sebesar Rp 1,22 triliun; sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar Rp 1,34 triliun; sektor bangunan sebesar Rp 1,29 triliun; dan terakhir sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 0,66 triliun. Tabel 4.2 PDRB Kabupaten Bandung adh Berlaku dan Konstan Tahun 2013-2014, (Juta Rupiah)

No

LAPANGAN USAHA

1

Pertanian

2

Pertambangan dan Penggalian

3

Harga Berlaku 2013

2014

Harga Konstan 2013

2014

5.171.118,06

5.672.739,51

1.873.631,52

1.917.297,12

673.133,71

657.379,05

274.199,65

267.532,18

Industri Pengolahan

36.721.871,46

40.595.513,08

15.340.747,17

16.115.189,76

4

Listrik, Gas dan Air

1.166.432,32

1.282.638,54

521.716,11

450.910,38

5

Bangunan

1.143.674,37

1.294.611,80

471.552,93

515.076,89

12.123.022,26

14.326.868,98

4.444.168,03

4.897.376,79

2.659.942,03

3.046.424,06

1.103.080,04

1.192.305,82

1.217.604,86

1.337.369,83

572.223,98

608.133,47

3.783.648,37

4.731.802,73

1.298.130,28

1.471.892,96

64.660.447,44

72.945.347,59

25.899.449,73

27.435.715,37

6 7 8 9

Perdag, Hotel dan Restoran Pangkutan dan Komunikasi Keuangan, Prsew & Js Prshn Jasa jasa

KABUPATEN BANDUNG


Hal yang sama untuk nilai tambah bruto adalah konstan (2000) dimana

faktor harga sudah ditiadakan, sektor industri pengolahan tetap menduduki

peringkat pertama yaitu sebesar Rp. 16,12 triliun. Kemudian diikuti oleh

sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar Rp 4,90 triliun; sektor pertanian sebesar Rp 1,92 triliun; sektor jasa-jasa sebesar Rp 1,47 triliun;

sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp 1,19 triliun; sektor APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 41 keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar Rp 0,61 triliun; sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar Rp 0,45 triliun; sektor bangunan sebesar

Rp 0,52 triliun; dan terakhir sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 0,27 triliun.

Hal ini memberi gambaran bahwa sektor Industri Pengolahan, Sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan sektor pertanian mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Bandung. 4.2. Pertumbuhan Ekonomi

Adanya persoalan yang fundamental yang menerpa perekonomian

nasional dan adanya gejolak ekonomi global mengakibatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami perlambatan. Beberapa terpaan

ekonomi seperti kenaikan harga BBM, kenaikan beberapa bahan pokok

seperti beras, produk hortikultura, dan meningkatnya harga TDL (tarif dasar listrik) secara nasional maupun regional berakibat pada melemahnya kinerja

ekonomi wilayah. Meskipun demikian, ada hal lain yang berpengaruh positiv terhadap kinerja nasional adalah adanya pemilihan presiden di tahun 2014.

Kegiatan ini ternyata mampu mendorong tingkat volume produksi yang merupakan akibat dari meningkatnya konsumsi baik konsumsi pemerintah

maupun konsumsi lembaga non provit. Dengan demikian kinerja ekonomi tidak sampai melambat terlalu jauh.

Kondisi nasional tentunya sangat berbengaruh terhadap kondisi

regional. Kabupaten Bandung dengan potensi di sektor Industri Pengolahan

terutama untuk produk Tekstil dan Produk Tekstil tentunya sangat

terpengaruh terutama adanya kenaikan harga BBM maupun tarif dasar listrik khususnya untuk TDL Industri.

Namun demikian adanya peningkatan

tingkat konsumsi terutama di konsumsi lembaga non provit khusunya

organisasi politik dan masih baiknya ekspor luar negeri di tingkat Provisni

Jawa Barat ternyata masih mampu menyeimbangkan kinerja Kabupaten

Bandung dimana pengaruh kontraksi ekonomi tidak berakibat pada melemahnya ekonomi Kabupaten Bandung terlalu jauh.


| 42 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung yang diukur berdasarkan

kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2014 tumbuh sebesar 5,92 persen. Dibandingkan dengan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung mengalami

perlambatan yaitu turun sebesar 0,04 point dari nilai pertumbuhan di tahun

sebelumnya yang mencapai 5,96 persen.

Grafik 4.2 LPE Kabupaten Bandung Tahun 2001-2014 (Persen)

5,80 5,92 5,66 5,78 4,98

4,98 5,02

5,88

5,94

6,15

5,96 5,92

5,30

LPE

5,34

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tahun


Hampir semua sektor mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Bandung tahun 2014 terkecuali sektor LGA serta sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif.

Pertumbuhan paling

tinggi terjadi pada sektor jasa-jasa yang mencapai 13,39 persen, kemudian

diikuti pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,20

persen, sektor bangunan/konstruksi 9,23 persen, serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 8,09 persen.


| 43 Grafik 4.3 LPE Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen)

Pertanian 2,24

Keu,Sewa & Jasa Perdagangan,Hotel & Perusahaan Restoran 6,28 7,95 Jasa-jasa Bangunan Pengangkutan & 13,39 9,23 Komunikasi 8,39

Ind Pengolahan 5,05

Pertambangan & Penggalian (2,43) LGA (13,57)


Adapun untuk sektor yang dominan yaitu sektor industri pengolahan

hanya bergerak di 5,05 persen dan sektor pertanian 2,24 persen. Hanya

sektor perdagangan, Hotel dan Restoran yang mempunyai andil besar dalam pembentukan ekonomi yang mampu bergerak cukup tinggi.

Dengan

demikian perlu adanya perhatian yang lebih terhadap sektor-sektor yang

mempunyai andil besar terhadap pembentukan PDRB, terutama sektor industri pengolahan dan sektor pertanian.

Pertumbuhan paling tinggi terjadi di sektor jasa-jasa sedangkan

pertumbuhan paling rendah di sektor pertanian yaitu sebesar 2,24 persen, adapun pertumbuhan negatif terjadi pada sektor penggalian sebesar -2,43 persen dan sektor LGA sebesar -13,57 persen.


| 44 Grafik 4.4 LPE Kabupaten Bandung Tahun 2013-2014 (Persen)

13,39

12,53 8,67 5,86

5,40

9,23

7,90 8,28 5,05

5,04

7,95 8,39

5,05

6,28

2,24

(1,75)

(2,43)

(13,57) Pertanian

Pertambangan & Penggalian

Ind Pengolahan

LGA

Bangunan

Perdagangan,Hotel & Restoran

Pengangkutan & Komunikasi

Keu,Sewa & Jasa Perusahaan

Jasa-jasa

Su m ber : BP S Ka b. Ba nd un g

Grafik 4.4

menggambarkan perbandingan LPE sembilan sektor

ekonomi pada tahun 2014 dengan tahun 2013. Secara umum LPE semua sektor di tahun 2014

mengalami pertumbuhan,

hanya untuk

sektor

pertambangan dan penggalian, dan sektor LGA yang mengalami penurunan

nilai LPE. Untuk sektor LGA dimana kinerjanya mengalami penurunan yaitu dari nilai LPE 8,19 persen di tahun 2013 menjadi -13,57 persen di tahun

2014. Penurunan kinerja ini didorong oleh penurunan distribusi listrik dan meningkatnya harga tarif dasar listrik untuk semua sektor. Adapun untuk

sektor Penggalian dari tahun ke tahun mengalami penurunan, di tahun 2013 turun sebesar 1,75 persen dan di tahun 2014 tingkat penurunan semakin tajam yaitu mencapai 2,43 persen. Hal yang perlu mendapat catatan bahwa untuk sektor karena tingkat produksinya terus mengalami penurunan.

Meskipun beberapa sektor primer mengalami perlambatan laju

pertumbuhannya akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah yang menembus

level Rp 12.800 per dolar Amerika Serikat (AS) di pengujung tahun 2014, APE


| 45 namun hal ini tidak berdampak pada melambatnya sektor perdagangan, hotel dan Restoran. Laju pertumbuhan sektor ini justru terus mengalami peningkatan meskipun hanya 1,10 point dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 9,10 persen menjadi 10,20 persen.

Adapun sektor dominan yaitu industri pengolahan dan sektor

pertanian masih memberikan kinerja yang masih baik.

Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2011 - 2014 (Persen) Tahun LAPANGAN USAHA

2011

2012

2013

2014

Pertanian

5,38

5,86

4,93

2,24


3,00

-1,75

-4,23

-2,43

Industri Pengolahan

5,19

5,40

5,03

5,05


8,21

12,53

8,19

-13,57

Bangunan

8,10

5,04

8,97

9,23

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7,88

8,67

9,10

10,20

Pengangkutan dan Komunikasi

7,62

7,90

6,44

8,09

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

7,15

8,28

3,87

6,28

Jasa jasa

6,99

5,05

9,28

13,39

5,94

6,15

5,96

5,92

LPE KAB BANDUNG S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng

Untuk sektor industri pengolahan, melemahnya kinerja di tahun ini,

kemungkinan besar akibat naiknya harga BBM bersubsidi yang berakibat pada berkurangnya volume produksi industri pengolahan.

Untuk sektor Jasa-jasa terjadi peningkatan LPE di tahun 2014, dari 9,28

persen di tahun 2013 menjadi 13,39 persen. Adanya kenaikan harga BBM yang yang berimplikasi pada kenaikan harga beberapa bahan pokok tidak APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 46 menyebabkan melemahnya pertumbuhan di sektor ini. Peningkatan sektor

ini ditunjang oleh peningkatan dari jasa perorangan dan rumah tangga. Kegiatan ekonomi yang tercakup dalam sektor ini seperti jasa salon, jasa reparasi, tukang jahit jasa perawatan kulit, muka dan rambut. Disamping itu

di tunjang pula oleh jasa sosial dan kemasyarakatan seperti jasa pendidikan dan kesehatan swasta.

4.3. Struktur Ekonomi Struktur ekonomi daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB

atas dasar harga berlaku yang dapat menunjukkan peranan atau konstribusi masing-masing sektor ekonomi dalam menunjang terbentuknya produk

domestik regional bruto suatu daerah. Dengan memperhatikan struktur

ekonomi suatu daerah, diharapkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut pembangunan

ekonomi

dapat

lebih

terarah

mempertimbangkan skala prioritas pembangunan. Grafik

4.5. menggambarkan

dengan

tetap

struktur perekonomian Kabupaten

Bandung Tahun 2014, terlihat bahwa sektor industri pengolahan sangat

mendominasi perekonomian di Kabupaten Bandung yaitu sebesar 55,65

persen, sektor dominan kedua oleh perdagangan, hotel dan restoran sebesar

19,64 persen. Adapun peran sektor pertanian yang merupakan sektor basis

di Kabupaten Bandung baru mencapai 7,78 persen.

Sektor yang mempunyai peranan terkecil adalah sektor pertambangan

dan penggalian yang hanya 0,90 persen. Hal ini menggambarkan untuk

sektor ini tidak dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bandung.

Kondisi ini dapat dipahami bahwa untuk sektor ini hanya bergerak di sektor penggalian saja dimana wilayah penggalian hanya tersebar di beberapa wilayah saja dan itupun tidak begitu besar. Untuk sektor Bangunan yang merupakan penyumbang terkecil kedua berkontribusi sebesar 1,77 persen

terhadap PDRB Kabupaten Bandung hanya sedikit lebih baik dibanding sektor Listrik, gas dan Air Bersih yang memiliki kontribusi sebesar 1,76 persen. Kontribusi ini sebagian besar berasal dari kegiatan ekonomi listrik. APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 47 Grafik 4.5 Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2014 Keu, Pertambanga n& Pengangkutan Persewaan & Penggalian & Komunikasi Js Prshaan 2% 1% 4% Jasa jasa Pertanian 6% 8% Perdagangan, Hotel & Restoran 19%

Industri Pengolahan 56%

Bangunan 2%

Listrik, Gas & Air 2%


Sedangkan

untuk

sektor

Jasa-jasa,

sektor

Pengangkutan

dan

Komunikasi serta sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, sektor-

sektor ini mempunyai peran terhadap PDRB masing masing sebesar 6,49 persen; 4,18 persen dan 1,83 persen.

Berdasarkan kelompok sektor, struktur perekonomian Kabupaten

Bandung tahun 2014 masih didominasi oleh kelompok sektor sekunder yaitu

sebesar 59,18 persen, walaupun tetap menjadi sektor dominan pada struktur perekonomian Kabupaten Bandung namun peranan kelompok sektor sekunder terus mengalami kecenderungan penurunan kontribusi.


| 48 Grafik 4.6 Peranan Kelompok Sektor Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen)


Mengamati

perkembangan

kontribusi

tiap

sektor

terhadap

perekonomian Kabupaten Bandung , terjadi penurunan peran dari kelompok

sektor sekunder terutama pada sektor industri yang kembali mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya, sehingga meskipun terjadi peningkatan peranan pada sektor bangunan dan sektor listrik, gas dan air bersih, namun

belum mampu memberikan andil pada peningkatan kontribusi kelompok sektor sekunder.

Hal yang sama untuk peranan kelompok sektor primer yaitu pada tahun

2014 kembali mengalami penurunan. Turunnya kontribusi kelompok sektor

ini terutama disebabkan oleh menurunnya kontribusi sektor penggalian yaitu dari 1,20 persen ada tahun 2012 menjadi 1,04 persen di tahun 2014. Adapun

di sektor pertanian justru terjadi peningkatan kontribusinya yaitu dari 7, 92 persen di tahun 2012 menjadi 8,00 persen di tahun 2014.


| 49 Tabel 4.4 Peranan NTB Atas Dasar Harga Berlaku Setiap Kelompok Sektor dalam Perekonomian Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014 (Persen)

LAPANGAN USAHA

2012

2013

2014

9,12

9,04

8,68

1. Pertanian

7,92

8,00

7,78

2. Pertambangan dan Penggalian

1,20

1,04

0,90

61,01

60,36

59,18

3. Industri Pengolahan

57,67

56,79

55,65

4. Listrik, Gas dan Air

1,67

1,80

1,78

5. Bangunan

1,66

1,77

1,77

29,87

30,60

32,14

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

18,29

18,75

19,64

7. Pengangkutan dan Komunikasi

4,16

4,11

4,18

8. Keuangan, Persewaan & Js Perusahaan

1,97

1,88

1,83

9. Jasa jasa

5,46

5,85

6,49

100,00

100,00

100,00

PRIMER

SEKUNDER

TERTIER

KABUPATEN BANDUNG S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng

Sementara itu, peranan kelompok sektor tertier terhadap pembentukan

PDRB tercatat terus mengalami peningkatan.

Kontribusi sektor tertier

mengalami peningkatan menjadi sebesar 32,14 persen dari 30,60 persen di

tahun 2013. Peningkatan ini hanya di tunjang oleh semua sektor kecuali

sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mengalami penurunan dari 1,88 persen di tahun 2013 menjadi 1,83 persen ditahun 2014.

4.4. PDRB Per Kapita PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang

diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. Data ini

diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk APE


| 50 pertengahan tahun di wilayah tersebut. Secara kasar dapat dikatakan bahwa

semakin tinggi PDRB yang diterima oleh penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan dapat

dikatakan bertambah baik, namun pada dasarnya penghitungan nilai PDRB mengesampingkan kepemilikan, dengan demikian bisa jadi nilai PDRB perkapita suatu wilayah tinggi namun tidak menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk setempat karena sebagian besar aktivitas produksi

yang terjadi di wilayah tersebut bukan milik dari penduduk setempat, demikian pula sebaliknya.

Grafik 4.7 PDRB Per Kapita Kabupaten Bandung Tahun 2010-2014 (Ribu Rupiah)

2014

7.905,65

2013

7.605,24

21.019,36

18.987,20

7.390,47

2012

17.255,69

7.116,49

2011

15.852,25 6.804,80

2010

,000

5000,000

14.430,81 10000,000

15000,000

PDRB Perkapita ADH Konstan

20000,000

25000,000

30000,000

PDRB Perkapita ADH Berlaku



| 51 Hasil dari PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan

penduduk di wilayah tersebut. Dari Grafik 4.7 digambarkan bahwa selama

kurun waktu empat tahun terakhir, PDRB per kapita atas dasar berlaku

Kabupaten Bandung terus menunjukkan peningkatan, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku secara nominal mampu tumbuh sebesar 10,70 persen

yaitu dari tahun 2013 sebesar PDRB perkapita sebesar Rp 18.987.203 per tahun meningkat menjadi Rp 21.019.333 per tahun di tahun 2014.

Namun tidak demikian dengan tingkat pertumbuhan nilai PDRB per

kapita atas dasar konstan yang menggambarkan pendapatan riil penduduk

Kabupaten Bandung, dimana tingkat pertumbuhannya termasuk kecil yaitu hanya sekitar 3,95. Pada tahun 2013 nilai PDRB per kapita atas dasar harga

konstan 2000 tercatat sebesar Rp 7.605.238 per tahun dan di tahun 2014

hanya sedikit meningkat menjadi Rp. 7.905.651 per tahun.

Grafik 4.8 Pendapatan Per Kapita Penduduk Kabupaten Bandung 2008-2014 (Ribu Rupiah)

Pendapatan Per Kapita 17.255,69

12.457,62

2008

13.080,35 14.430,81

2009

2010

18.987,20

21.019,36

15.852,25

2011

2012

2013

2014


Grafik 4.8 menunjukan tingkat pendapatan yang diterima penduduk

Kabupaten Bandung tahun 2008-2014 dimana terlihat bahwa pendapatan

penduduk Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan dari tahun ke APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 52 tahun. Namun demikian yang perlu diperhatikan adalah tidak hanya peningkatan pendapatannya saja melainkan pula nilai atau besar pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung. 4.5. Tingkat Inflasi

Definisi inflasi secara sederhana dapat diartikan sebagai fenomena

meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila

kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Inflasi yang stabil menjamin keberlangsungan kegiatan perekonomian,

inflasi yang tinggi akan mempengaruhi nilai real dari pendapatan masyarakat,

selain

itu

ketidakstabilan

inflasi

akan

meningkatkan

ketidakpastian yang akan berpengaruh pada pengambilan keputusan

masyarakat terkait faktor-faktor investasi, konsumsi, dan produksi yang tentunya akan berdampak pada pencapaian kinerja ekonomi. Grafik 4.9 Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2001 - 2014 (Persen)

12,29

12,36 10,09

9,11

9,11

% Inflasi

6,89 5,75 4,20

2001

5,50 3,31

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

5,04

4,82

2011

2012

6,93

6,50

2013

2014

S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 53 Grafik 4.9 menggambarkan perjalan inflasi PDRB di Kabupaten

Bandung dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2014. Selama kurun waktu tersebut terjadi fluktuasi harga dimana pada tahun 2001, 2002 dan tahun

2005 terjadi inflasi yang cukup tinggi yaitu sampai menembus angka dua digit. Adapun di tahun lainnya masih di bawah dua digit dan paling rendah inflasi di tahun 2009 yang hanya menembus angka 3,31 persen. Namun

demikian, rendahnya inflasi di tahun 2009 tidak diikuti ditahun tahun

berikutnya bahkan semakin cenderung meningkat sampai akhir tahun 2014 inflasi PDRB menembus angka 6,50 persen.

Tabel 4.5 Inflasi Produk Domestik Bruto Kabupaten Bandung Tahun 2012-2014 (Persen) LAPANGAN USAHA

2012

2013

2014

Pertanian

7,28

9,06

7,3


8,69

2,46

0,09

Industri Pengolahan

3,69

6,22

5,24


2,9

12,91

27,23

Bangunan

5,78

10,8

3,63

Perdagangan, Hotel dan Restoran

7,66

6,48

7,24

Pengangkutan dan Komunikasi

1,89

5,26

5,96

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan

4,77

4,33

3,35

Jasa jasa

5,66

11,13

10,3

KABUPATEN BANDUNG

4,82

6,93

6,5


Mengamati tingginya inflasi PDRB ditahun 2014, ternyata peningkatan

inflasi terjadi pada beberapa sektor yaitu sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, sektor Perdagangan dan Pengangkutan serta sektor pengangkutan dan

komunikasi. Inflasi tertinggi terjadi di sektor listrik, gas dan air bersih yang APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 54 mecapai dua digit yaitu mencapai 27,23 persen. Tinggi inflasi ini dipengaruhi

oleh peningkatan harga tarif dasar listrik yang hampir tiap triwulan

mengalami peningkatan. Inflasi teringgi kedua adalah sektor Jasa yang

mencapai 10,30 persen. Peningkatan ini karena melonjaknya permintaan

pelayanan jasa baik pemerintah ataupun swasta. Hal yang sama untuk sektor pertanian dimana beberapa produk pertanian seperti harga GKG dan

beberapa harga hortikultura mengalami peningkatan terutama di akhir-akhir

tahun 2014 setelah harga BBM dinaikan.


BAB 5

Analisis Sektoral

| 56

BAB V ANALISIS SEKTORAL 5.1. Sektor Pertanian Sektor pertanian memiliki peranan yang penting dalam perekonomian

Kabupaten Bandung, hal ini dikarenakan sektor pertanian berfungsi sebagai basis atau landasan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung.

Peranan sektor pertanian bukan hanya terhadap ketahanan pangan,

tetapi juga memberikan andil yang besar terhadap kesempatan kerja, sumber

pendapatan, serta perekonomian regional. Di Kabupaten Bandung, sektor

pertanian masih berkontribusi positif terhadap pembentukan nilai PDRB

Kabupaten Bandung walaupun dengan nilai yang tidak terlalu tinggi. Tabel. 5.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen) Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun

5,86

4,93

2,24

a. Tanaman Bahan makanan

6,87

5,11

-3,82

c. Peternakan

3,52

1,92

LAPANGAN USAHA PERTANIAN

b. Perkebunan d. Kehutanan e. Perikanan

S um ber: BP S Ka b. Ba nd un g

3,89 -11,12 2,86

Kinerja sektor pertanian pada tahun 2014

2014

6,49

22,41

0,99

-15,45

5,45

12,53 13,71

tercatat mengalami

pertumbuhan positif walaupun sedikit melambat bila dibandingkan secara

yoy (year on year) dengan tahun sebelumnya. Nilai tambah bruto sektor pertanian atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp 5,17 triliun pada tahun

2013 menjadi Rp 5,67 triliun, peranan sektor pertanian meningkat hingga APE


| 57

7,78 persen dan laju pertumbuhan positif sebesar 2,24 persen, sedikit

melambat dari laju pertambahan tahun sebelumnya yang mencapai 4,93 persen.

Kinerja positif sektor pertanian didukung oleh pertumbuhan pada tiga

sub sektor yaitu sub sektor perkebunan, perikanan dan peternakan. Laju pertumbuhan sub sektor tanaman perkebunan merupakan laju pertumbuhan

tertinggi pada kelompok sektor pertanian, yakni mencapai hingga 22,41

persen, diikuti oleh sub sektor perikanan sebesar 13,71 persen, sub sektor

peternakan sebesar 12,53 persen. Sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor kehutanan tumbuh negatif dimana sub sektor tanaman bahan makanan sebesar tumbuh (-3,82) persen, dan sub sektor kehutanan sebesar

tumbuh sebesar (-15,45) persen.

Tabel. 5.2 Kontribusi Sektor Pertanian Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (Persen) Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun

7,92

8,04

7,78


5,89

6,08

5,77

c. Peternakan

0,82

0,80

0,82

LAPANGAN USAHA PERTANIAN

b. Perkebunan d. Kehutanan

0,99 0,02

e. Perikanan


0,20

2014

0,94

0,95

0,02

0,02

0,20

0,23

Hal yang menarik tahun ini adalah dimana sub sektor tanaman bahan

makanan yang merupakan tulang punggung sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang negative. Menurunnya kinerja sub sektor tanaman bahan makanan

karena

semakin

mahalnya

harga

pupuk

dan

mendapatkan sarana produksi pertanian pada akhir akhir ini.

susahnya


Dengan

| 58

demikian berpengaruh pada tingkat produktivitas tanaman bahan makanan. Disamping itu mahalnya harga produk pertanian terutama harga sayuran

bukanlah menunjang sisi produksi pertanian tapi justru harga pertanian di

tingkat produsen tidak laku terjual sehingga sangat mengurangi tingkat produksi.

Namun demikian meskipun sub sektor tanaman bahan makanan

mengalami

penurunan,

kinerja

sektor

pertanian

didukung

oleh

meningkatnya laju pertumbuhan yang signifikan dari tiga sub sektor yaitu

perkebunan, peternakan dan perikanan dibandingkan tahun sebelumnya

bahkan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir walaupun nilai

distribusinya masih rendah. Dengan demikian laju pertumbuhan sektor ini masih

mengalami

peningkatan

sebelumnya melemah.

meskipun

jika

dibandingkan

tahun

Yang perlu diperhatikan adalah pada sub sektor kehutanan dimana nilai

distribusi sub sektor ini terus menurun selama 5 tahun terakhir diikuti pula oleh laju pertumbuhan sub sektor kehutanan yang terus menurun.

Peningkatan nilai sektor pertanian, berbanding terbalik dengan

peningkatan kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian regional.

Peranan sektor pertanian pada tahun 2014 justru menurun dari 8,00 persen menjadi 7,78 persen, dengan sub sektor tanaman bahan makanan sebagai kontributor utama. Tercatat kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan

pada tahun 2014 sebesar 5,77 persen, diikuti oleh sub sektor perkebunan

sebesar 0,95 persen, sub sektor peternakan 0,82 persen, sub sektor perikanan 0,23 persen dan sub sektor kehutanan sebesar 0,02 persen. A.

Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan (Tabama)

Kinerja sub sektor tanaman bahan makanan (tabama) pada tahun 2014

melambat dibanding tahun sebelumnya, tingkat pertumbuhan sub sektor ini

tumbuh -3,82 persen pada tahun ini. Hasil dari survei khusus pendapatan regional menunjukkan bahwa menurunnya kinerja sub sektor ini disebabkan oleh menurunnya indeks produksi tanaman padi palawija dan beberapa

produksi sayuran lainnya.


| 59

Sama halnya dengan kontribusi sub sektor tabama juga mengalami

penurunan. Kontribusi pada tahun 2013 tercatat sebesar 6,08 persen dan

turun menjadi 5,77 persen di tahun 2014.

B.

Sub Sektor Perkebunan

Sebaliknya dengan sub sektor tanaman bahan makanan, pada tahun

ini sub sektor perkebunan justru mengalami pertumbuhan sangat tinggi hingga 22,41 persen. Pertumbuhan pada sub sektor ini merupakan peningkatan tertinggi dari seluruh sub sektor di sektor pertanian.

Namun dilihat dari kontribusi peningkatan kinerja, tingkat kontribusi

sub sektor perkebunan meningkat tidak terlalu signifikan dibanding tahun

2013. Kontribusi sub sektor perkebunan tahun 2013 tercatat sebesar 0,94 persen dan menurun menjadi 0,95 persen di tahun 2014.

C.

Sub Sektor Peternakan

Kinerja dan kontribusi sub sektor peternakan pada tahun 2014 tercatat

mengalami pertumbuhan cukup positif. Sub sektor peternakan pada tahun

ini tercatat mencapai pertumbuhan sebesar 12,53 persen dengan kontribusi

sebesar 0,82 persen, melaju dari pencapaian tahun 2013 dengan laju pertumbuhan tercatat sebesar 1,92 persen dan tingkat kontribusi sebesar 0,94 persen. D.

Sub Sektor Kehutanan

Laju pertumbuhan sub sektor kehutanan fluktuatif dari tahun ke tahun.

Tahun 2014 sub sektor ini tumbuh negatif pada angka -15,45 persen dengan

kontribusi stagnan diangka 0,02 persen atau tidak berubah selama tiga tahun

terakhir, dimana selalu menempatkan sub sektor kehutanan ini sebagai sub

sektor dengan laju dan kontribusi terkecil terhadap kinerja ekonomi Kabupaten Bandung ada sektor pertanian. Tahun lalu sub sektor ini tumbuh 0,99 persen dengan kontribusi 0,02 persen terhadap sektor pertanian.


| 60

E.

Sub Sektor Perikanan Pada tahun 2014 kinerja sub sektor perikanan menunjukan

pertumbuhan yang berarti. Laju pertumbuhan tahun sebelumnya tercatat

sebesar 5,45 persen dan mengalami peningkatan menjadi 13,71 persen di

tahun 2014. Adapun tingkat kontribusi sedikit mengalami peningkatan dari 0,20 persen di tahun 2013 menjadi 0,23 di tahun ini.

5.2. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN Sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontibutor yang tidak

terlalu signifikan pada pembentukan PDRB di Kabupaten Bandung. Potensi

sektor ini antara lain terdapat pada potensi listrik panas bumi (geothermal),

penggalian batu, batu pasir, andesite dan pasir yang tersebar di beberapa kecamatan.

Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian pada

tahun 2014 tercatat -2,43 persen. Penurunan ini terjadi pada sub sektor penggalian dimana tumbuh secara negatif sebesar -5,78 ditahun ini. Tahun

lalu sektor ini juga tumbuh negatif diangka -4,23 persen.

Tabel. 5.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen)

LAPANGAN USAHA

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN a. Minyak dan Gas Bumi

b. Pertambangan Tanpa Migas

c. Penggalian


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun

(1,75)

(4,23)

(2,43)

(3,58)

(4,45)

(1,69)

7,57

(3,21)

(5,78)

-

2014

-

-


| 61

Sub sektor minyak dan gas bumi tercatat kembali mengalami

penurunan laju pertumbuhan pada tahun ini hingga negatif 1,69 persen,

begitu pula dengan sub sektor penggalian yang mengalami penurunan hingga negatif 5,78 persen setelah tahun lalu juga tumbuh negatif.

Tabel. 5.4 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten BandungAtas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (Persen)

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun

1,20

1,04

0,90

a. Minyak dan Gas Bumi

1,03

0,89

0,77

c. Penggalian

0,17

0,15

0,13

LAPANGAN USAHA

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN


-


2014

-

Sejalan dengan penurunan laju pertumbuhan, tingkat kontribusi sektor

pertambangan dan penggalian juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi tahun 2014 kembali menurun menjadi 0,90

persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,04 persen. A.

Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi

Pada tahun 2014 sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi di

Kabupaten Bandung kembali mengalami pertumbuhan negatif hingga 1,69 persen setalah tahun lalu juga tumbuh negative pada angka -4,45 persen hal

ini menunjukan kinerja sector ini di tahun 2014 sedikit lebih baik dibanding tahun 2013. B.

Sub Sektor Penggalian Laju pertumbuhan sub sektor penggalian selama tahun 2014 tercatat

mengalami penurunan pertumbuhan. Laju pertumbuhan sub sektor ini turun APE


| 62

cukup tinggi dari -3,21 persen di tahun 2013 menjadi -5,78 persen pada

tahun 2014. Begitu pula dengan tingkat kontribusi sub sektor ini yang menurun dari 0,15 persen menjadi 0,13 persen di tahun ini. 5.3. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Kinerja sektor industri pengolahan sebagai sektor dengan kontribusi

PDRB terbesar di Kabupaten Bandung tercatat menunjukan pertumbuhan positif ditahun 20141 ini, , setelah sempat mengalami perlambatan pada

tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan sektor ini memang cenderung sangat berfluktuatif dari tahun ke tahun terkait dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor ini.

Tabel. 5.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen)

LAPANGAN USAHA

INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas

b. Industri Tanpa Migas


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun

5,40

5,03

5,05

-

-

-

5,40

5,03

2014

5,05

Peningkatan pertumbuhan sektor industri pengolahan terutama

disebabkan oleh pertumbuhan sub sektor industri tekstil, barang dari kulit

dan alas kaki yang merupakan kontributor terbesar pada sektor industri

pengolahan sehingga sedikit saja terjadi perubahan pada sub sektor ini akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap sektor industri pengolahan.

Sebanyak lima dari sembilan jenis industri di Kabupaten Bandung pada

tahun ini mengalami pertumbuhan positif, sementara tiga sisanya mengalami pertumbuhan negatif. Kelima

jenis industri yang tumbuh positif itu APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 63

diantaranya industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki; industri kertas dan barang cetakan; industri semen dan barang galian bukan logam; dan industri barang lainnya,

sedangkan industri yang mengalami pertumbuhan negatif adalah industri

barang dari kayu dan hasil hutan lainnya; industri pupuk, kimia, dan barang

dari karet; industri logam dasar besi dan baja; dan industri alat angkutan, mesin dan peralatannya.

Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2014

terhitung sebesar 5,05 persen, melaju dari tahun 2013 yang tercatat sebesar 5,03 persen.

Tabel. 5.6 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (Persen)

LAPANGAN USAHA

INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas



Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun

57,67

57,08

55,65

-

-

-

57,67

57,08

2014

55,65

Seperti telah diulas diatas, sektor industri pengolahan merupakan

sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bandung, namun pada tahun ini tingkat kontribusi sektor industri kembali mengalami penurunan menjadi 55,65 persen.

Kecenderungan penurunan kontribusi sektor ini sejalan dengan

peningkatan kontribusi sektor ekonomi lain terutama sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap pembentukan total PDRB Kabupaten Bandung.


| 64

5.4. SEKTOR LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH Dalam perkembangannya, setelah sempat mengalami tren peningkatan

pertumbuhan sejak tahun 2009 hingga tahun 2012, pada tahun ini laju

pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih kembali mengalami perlambatan pertumbuhan setelah tahun lalu sempat pula mengalami pertumbuhan yang negatif.

Tabel. 5.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen) Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun

12,53

8,19

(13,57)

a. Listrik

12,56

8,27

(14,27)

c. Air Bersih

11,58

5,47

10,84

LAPANGAN USAHA

LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH b. Gas Kota


-

-

2014

Laju pertumbuhan sektor LGA tahun 2014 tercatat sebesar -13,57

persen melambat dari tahun sebelumnya yang mencapai hingga 8,19 persen. Perlambatan ini didukung oleh perlambatan kinerja sub sektor listrik yang sangat signifikan. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi ini salah satu

sebabnya menurunnya volume listrik yang dibeli oleh PLN sehingga berakibat pada menurunnya volume listrik yang didistribusikan ke konsumen.

Sejalan dengan menurunnya produksi listrik di Kabupaten Bandung,

tingkat kontribusi sektor ini juga mengalami penurunan peran terhadap

total PDRB Kabupaten Bandung. Pada tahun ini tingkat kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih tercatat sebesar 1,76 persen, meningkat dari

kontribusi tahun sebelumnya yang sebesar 1,80 persen. Sedangkan untuk

sub sektor air bersih karena nilai cukup kecil, tingkat perubahannya tidak APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 65

berpengaruh nyata pada sektor ini dibandingkan dengan purabahan sub sektor listrik.

Tabel. 5.8 Kontribusi Sektor Listrik , Gas dan Air Bersih Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (Persen)

LAPANGAN USAHA

LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH a. Listrik b. Gas Kota c. Air Bersih

A.


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun

1,67

1,81

1,76

1,63

1,77

1,72

0,04

0,04

0,04

-

-

2014

Sub Sektor Listrik

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini sub sektor listrik,

gas dan air bersih mengalami perlambatan pertumbuhan. Laju pertumbuhan

sektor listrik, gas dan air bersih pada tahun 2014 mencapai -13,57 persen, menurun dari pencapai tahun sebelumnya sebesar 8,19 persen. Peranan sub sektor ini terhadap pembentukan PDRB juga mengalami penurunan kontribusi dari 1,80 persen menjadi 1,76 persen pada tahun ini.

B.

Sub Sektor Air Bersih

Berbeda dengan sub sektor listrik, kinerja sub sektor air bersih justru

mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun ini. LPE sub sektor air bersih tahun ini tumbuh sebesar 10,84 persen, jauh melaju dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh hingga 5,47 persen.

5.5. SEKTOR BANGUNAN / KONSTRUKSI Setelah mengalami pertumbuhan pada tahun sebelumnya, pada tahun

ini laju pertumbuhan sektor bangunan/konstrusi kembali mengalami APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 66

peningkatan pertumbuhan. Tercatat LPE sektor bangunan tumbuh sebesar

9,23 persen, meningkat dari pencapaian tahun sebelumnya yang tumbuh 8,97 persen.

Tabel. 5.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Bangunan Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen)

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

5,04

8,97

9,23

KONTRIBUSI

1,66

1,77

1,77

LAPANGAN USAHA

2014

BANGUNAN


Meskipun nilai LPE sektor konstruksi mengalami kenaikan namun

kontribusinya tidak mengalami perubahan

masih tetap pada level 1,77

persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 nilai kontribusi ini mengalami peningkatan.

5.6. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN Kinerja sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun ini kembali

menunjukkan peningkatan. Laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan

restoran tahun 2014 tercatat sebesar 10,20 persen atau kembali mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang tumbuh sebesar 9,10 persen.

Pertumbuhan pada sektor ini terutama di dukung oleh peningkatan

pada sub sektor perdagangan besar dan eceran dan sub sektor restoran, sedangkan sub sektor hotel justru mengalami penurunan pertumbuhan dari 8,33 persen pada tahun 2013 menjadi -1,45 persen pada tahun ini.


| 67

Tabel. 5.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen) Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun

8,67

9,10

10,20

a. Perdagangan Besar & Eceran

8,08

9,88

10,66

c. Restoran

11,64

5,33

LAPANGAN USAHA

PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN

b. Hotel


4,19

2014

8,33

(1,45) 7,95

Sejalan dengan laju pertumbuhan, peranan sektor perdagangan, hotel

dan restoran terhadap pembentukan PDRB terus memperlihatkan tren meningkat. Tercatat tingkat kontribusi sektor ini pada tahun 2012 sebesar 18,29 persen dan terus meningkat hingga 19,64 persen di tahun ini.

Tabel. 5.11 Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (Persen) Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun

18,29

18,75

19,64


15,15

15,70

16,53

c. Restoran

3,13

3,04

3,10

LAPANGAN USAHA

PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN

b. Hotel


A.

0,01

0,01

2014

0,01

Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Sub sektor perdagangan besar dan eceran pada tahun ini mengalami

peningkatan pertumbuhan, LPE tahun 2014 tercatat sebesar 10,66 persen. APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 68

Begitu pula dengan tingkat kontribusi sub sektor ini juga mengalami peningkatan menjadi 116,53 persen pada tahun ini.

Seperti yang telah

diuraikan di atas, peningkatan pada sektor ini terjadi sebagai pengaruh dari

peningkatan volume permintaan terhadap barang dan jasa disamping pengaruh dari meningkatnya indeks produksi dari sektor-sektor primer. B.

Sub Sektor Hotel Kinerja sub sektor hotel pada tahun ini terlihat mengalami penurunan

setelah sempat mengalami pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan sub sektor hotel pada tahun ini turun menjadi -1,45 persen

dari 8,33 persen pada tahun sebelumnya. Adapun untuk tingkat kontribusi tidak mengalami perubahan tetap sebesar 0.01 persen selama lima tahun terakhir.

C.

Sub Sektor Restoran Berbeda dengan tahun lau, pada tahun ini sub sektor restoran justru

mengalami peningkatan pertumbuhan. LPE sub sektor restoran pada tahun

ini tumbuh menjadi 7,95 persen dari pencapaian tahun sebelumnya yang mampu tumbuh hingga 5,33

persen. Sejalan dengan hal ini tingkat

kontribusi sektor ini juga meningkat dari 3,04 persen menjadi 3,10 persen di tahun ini.

5.7. SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI Kinerja sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2014

menunjukan peningkatan yang signifikan, laju pertumbuhan sektor ini

tercatat sebesar 8,09 persen dengan tingkat kontribusi sebesar 4,18 persen. Pertumbuhan

di sektor ini disebabkan oleh peningkatan di sub sektor

pengangkutan yang merupakan kontributor terbesar pada sektor ini sedangkan sub sektor lainnya yaitu sub sektor komunikasi justru mengalami peningkatan.


| 69

Tabel. 5. 12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen)

LAPANGAN USAHA

PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI a. Pengangkutan 1 Angkutan Rel

2 Angkutan Jalan Raya 3 Angkutan laut

4 Angkutan Sungai 5 Angkutan Udara

6 Jasa Penunjang Angkutan

b. Komunikasi


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun

7,90

6,44

8,09

7,06

5,22

8,02

7,03

5,27

5,97 -

2014

1,90

(1,66)

-

-

8,15

-

-

7,38

12,36

-

-

-

5,14

7,87

12,65

8,39

Tabel. 5. 13 Kontribusi Sektor Pengangkutan dan Komunikasi Tahun 2014 Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)

LAPANGAN USAHA

PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI a. Pengangkutan 1 Angkutan Rel


4 Angkutan Sungai 5 Angkutan Udara


b. Komunikasi


Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun

4,16

4,13

4,11

3,68

3,66

3,64

3,22

3,21

3,19

0,03 -

0,44 0,48

2014

0,03

0,03

-

-

-

-

-

-

0,42

0,42

0,48

0,47 APE


| 70

Sejalan dengan peningkatan pada laju pertumbuhan, tingkat kontribusi

sektor ini juga mengalami peningkatan. Peranan sektor pengangkutan dan

komunikasi terhadap perekonomian Kabupaten Bandung meningkat hingga

4,18 persen dari kontribusi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,13 persen. Peningkatan ini terutama terjadi pada sub sektor pengangkutan. A.

Sub Sektor Pengangkutan

Kinerja sub sektor pengangkutan di tahun 2014 mengalami

peningkatan pertumbuhan. Pertumbuhan ini terjadi pada hampir semua

sub sektor pengangkutan, kecuali angkutan rel yang tumbuh -1,66 persen turun dari tahun lalu yang tumbuh 1,90 persen.

Adapun tingkat kontribusi sub sektor pengangkutan juga mengalami

peningkatan kontribusi. Peranan sektor pengangkutan pada tahun 2013 sebesar 3,64 persen menurun menjadi 3,72 persen pada tahun ini. B.

Sub Sektor Komunikasi

Berbeda dengan tahun sebelumnya, LPE sektor komunikasi tahun ini

menunjukkan penurunan pertumbuhan yang cukup signifikan. Sub sektor

komunikasi tahun 2014 tumbuh 8,39 persen menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 12,65 persen

5.8. SEKTOR KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN Laju pertumbuhan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

pada tahun 2014 kembali meningkat setelah sempat melambat pada tahun

sebelumnya, peningkatan ini disebabkan peningkatan yang signifikan dari

sub sector lembaga keuangan lainnya yang tumbuh hingga 33,75 persen, atau pertumbuhan tertinggi selama 5 tahun terakhir


| 71

Tabel. 5.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen)

LAPANGAN USAHA

KEU,PERSEWAAN DAN JS PRSHN

Tahun

Tahun 2013

Tahun

8,28

3,87

6,28

2,78

(3,36)

33,75

6,92

5,76

2,26

2012

a. Bank

10,47

c. Sewa Bangunan

8,38

b. Lembaga Keuangan lainnya d. Jasa perusahaan


8,90 2,32

2014

7,08 5,75

Tabel. 5.15 Kontribusi Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (Persen) Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun

1,97

1,88

1,83

a. Bank

0,30

0,31

0,31

c. Sewa Bangunan

1,22

1,14

1,09

LAPANGAN USAHA

KEU,PERSEWAAN DAN JS PRSHN

b. Lembaga Keuangan lainnya

d. Jasa perusahaan


A.

0,07 0,37

0,07 0,37

2014

0,08 0,35

Sub Sektor Bank

Secara umum kondisi perbankan tahun 2014 dinilai masih sehat dalam

menghadapi gejolak perekonomian global dan domestik. Pada tahun ini sektor perbankan walaupun mengalami perlambatan namun tetap stabil pada kisaran angka 7,08 persen.


| 72

B.

Sub Sektor Lembaga Keuangan Lainnya Berbeda dengan sub sektor lainnya pertumbuhan positif sub sektor

lembaga keuangan lainnya justru mengalami pertumbuhan yang sangat

signifikan, dimana pada tahun ini laju pertumbuhan sub sektor ini mengalami peningkatan menjadi 33,75 persen.

C.

Sub Sektor Sewa Bangunan

Kinerja sub sektor sewa bangunan pada tahun ini mengalami

peningkatan pertumbuhan. Pertumbuhan pada tahun 2013 mencapai 2,32

persen dan jauh meningkat menjadi 5,75 persen pada tahun ini, adapun

tingkat kontribusi dari sektor ini justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dari peranan sebesar 1,14 persen menurun menjadi 1,09 persen pada tahun 2014.

D.

Sub Sektor Jasa Perusahaan Kinerja sub sektor jasa perusahaan juga mengalami perlambatan

pertumbuhan di tahun ini. Laju pertumbuhan mencapai 2,26 persen,

melambat dari pencapaian tahun sebelumnya sebesar 5,75 persen. 5.9. SEKTOR JASA-JASA

Tahun ini laju pertumbuhan sektor jasa-jasa mulai menunjukkan

peningkatan pertumbuhan. LPE tahun 2014 mencapai 13,39 persen, jauh lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh 9,28 persen. Laju pertumbuhan ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi selama lima tahun

terakhir dan merupakan laju pertumbuhan tertinggi dari semua sector pembentuk PDRB Kabupaten Bandung tahun 2014.


| 73

Tabel. 5. 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa-Jasa Kabupaten Bandung Tahun 2014 (Persen)

LAPANGAN USAHA JASA – JASA

a. Pemerintahan Umum b. Swasta 1. Sosial Kemasyarakatan

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun

5,05

9,28

13,39

6,19

7,62

11,42

8,39

18,31

3,81

11,12

11,36

10,26

3,37

2. Hiburan dan Rekreasi

3. Perorangan dan Rumahtangga


3,86

2014

15,51 (3,15)

12,20

14,80

Tabel. 5.17 Kontribusi Sektor Jasa-jasa Kabupaten Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014 (Persen)

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun

JASA – JASA

5,46

5,85

6,49

a. Pemerintahan Umum

2,88

3,20

3,63

b. Swasta

2,58

2,65

2,86

1. Sosial Kemasyarakatan

0,63

0,63

0,69


1,92

1,99

2,14

LAPANGAN USAHA

2. Hiburan dan Rekreasi S um ber: B PS Ka b. Ba ndu ng

Adapun

untuk

tingkat

0,03

kontribusi

sektor

2014

0,03

0,03

jasa-jasa

terhadap

pembentukan total nilai PDRB Kabupaten Bandung pada tahun ini sedikit

meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar 6,49 persen, dimana tahun lalu hanya memiliki kontribusi sebesar 5,85 persen. APE


| 74

A.

Sub Sektor Jasa Pemerintahan Umum Pada

tahun

ini

sektor

jasa

pemerintahan

umum

mengalami

peningkatan pertumbuhan baik pada laju kinerja maupun tingkat kontribusi setelah

sempat

pula

mengalami

peningkatan

pertumbuhan

tahun

sebelumnya. Laju pertumbuhan tahun 2012 sebesar 6,19 persen meningkat

menjadi 7,62 persen di tahun 2013 dan di tahun 2014 kembali meningkat hingga 11,42 persen. B.

Sub Sektor Swasta Sama halnya dengan kinerja sub sektor pemerintahan umum, kinerja

sub sektor swasta pada tahun ini juga mengalami peningkatan pertumbuhan

cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan sub sektor swasta tercatat mengalami pertumbuhan dari 11,12 persen pada tahun 2013

menjadi 15,51 persen pada tahun 2014. Peningkatan ini terutama didukung oleh peningkatan pertumbuhan pada sub sektor jasa sosial kemasyarakatan

dan sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga yang mengalami

pertumbuhan cukup tinggi.

Sejalan dengan laju pertumbuhannya, tingkat kontribusi sub sektor ini

juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 1.

Sub Sektor Sosial Kemasyarakatan

Kinerja sub sektor sosial kemasyarakatan pada tahun 2014 tercatat

mengalami pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya. LPE sub sektor ini

jauh meningkat menjadi 18,31 persen dari pencapaian sebelumnya sebesar 8,39 persen. Namun demikian dari sisi kontribusinya sub sektor ini hanya mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dimana di

tahun 2014 hanya menyumbang 0,69 persen setelah tahun lalu hanya bisa berkontribusi 0,63 persen saja.


| 75

2.

Sub Sektor Hiburan dan Rekreasi Berbeda dengan sub sektor lainnya, kinerja sub sektor jasa hiburan

dan rekreasi pada tahun ini justru mengalami perlambatan yang signifikan

walaupun hingga bernilai negatif. Laju pertumbuhan pada tahun 2014

melambat menjadi -3,15 persen, menurun dari pencapaian tahun

sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 10,26 persen. Adapun tingkat kontribusi sub sektor ini tidak mengalami perubahan selama lima tahun terakhir di angka 0,03 peren.

3.

Sub Sektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga Kecenderungan pertumbuhan juga terjadi pada

sub sektor jasa

perorangan dan rumah tangga yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi, dimana pada tahun 2012 LPE sektor ini tercatat sebesar 3,86 persen dan jauh meningkat menjadi 12,20 persen pada tahun 2013. Tahun 2014 sub sector ini kembali melaju 14,80 persen. Begitu pula dengan peranan sub

sektor ini terhadap pembentukan PDRB yang juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana tahun ini mampu memberikan kontribusi sebesar 2,14 persen.


BAB 6 Posisi Pembangunan Ekonomi Kab. Bandung di Kawasan Metropolitan Bandung

| 77 BAB VI POSISI PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG DI KAWASAN METROPOLITAN BANDUNG

6.1. Kawasan Metropolitan Bandung Kawasan Metropolitan Bandung atau sering disebut dengan kawasan

Bandung Raya merupakan salah satu wilayah metropolitan dengan luas mencapai ± 338,04 Ha yang meliputi wilayah sekitar Bandung, provinsi Jawa

Barat, Indonesia. Pada awalnya Kawasan Bandung Metropolitan terdiri dari empat wilayah administratif yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kota Cimahi. Pada tahun 2007 Kabupaten

Bandung Barat memisahkan diri dari Kabupaten Bandung untuk membentuk wilayah administratif sendiri.

Berdasarkan Metropolitan Development Management, perkembangan

Metropolitan Bandung Raya dimulai dari perkembangan Kota Bandung

sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya perkembangan wilayahwilayah di sekitar Kota Bandung terjadi seiring dengan meluasnya ciri

perkotaan dari Kota Bandung ke wilayah sekitarnya. Pada tahun 2010, terdapat 56 kecamatan yang telah mempunyai ciri perkotaan di Kota Bandung, Kota Cimahi, sebagian Kabupaten Bandung, sebagian Kabupaten

Bandung Barat, dan sebagian Kabupaten Sumedang. 56 kecamatan tersebut termasuk ke dalam delineasi Metropolitan Bandung Raya dengan jumlah

penduduk sebesar 5.813.269 jiwa dan luas wilayah sebesar 106.015 Ha. Sementara itu, pada tahun 2010 luas kawasan terbangun mencapai 26.142 Ha atau sekitar 25 persen dari luas wilayah keseluruhan.

Kawasan Metropolitan Bandung memiliki potensi infrastruktur

transportasi yang cukup lengkap baik transportasi darat maupun transportasi udara. Kawasan Metropolitan Bandung dilintasi oleh jalan arteri primer, rel kereta api, dan beberapa ruas jalan tol. Selain itu, terdapat pula

terminal tipe A yaitu Terminal Cicaheum dan Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung. Untuk transportasi udara, terdapat Bandara Husein Sastranegara. APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 78 Selain dari itu, kawasan ini merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Sungai Citarum bagian hulu Waduk Saguling. Keberadaan sungai Citarum memiliki fungsi yang sangat penting dalam menunjang aktivitas kehidupan

terutama penduduk yang berada di wilayah Kawasan Bandung Metropolitan. Dalam perkembangannya, upaya pemanfaatan ruang Kawasan Bandung

Metropolitan tidak terpisahkan dari aspek pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Implementasinya adalah dengan meningkatkan pembangunan di

salah satu daerah akan memberikan dampak positif bagi daerah lain dalam suatu kawasan pembangunan. 6.2. Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan perekonomian dari suatu wilayah dan

kinerjanya dapat diamati melalui beberapa indikator makro. Salah satu indikator makro yang sering digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi

suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto.

Grafik 6.1 Posisi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2013 (Persen 8,87 5,96

5,94 5,18 4,60

Kabupaten Sumedang

Kota Cimahi

Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung

Kota Bandung

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat


| 79 Nilai PDRB dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam

mengelola sumber daya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi alam, sumber

daya manusia serta ketersediaan faktor-faktor produksi yang dimiliki masing-masing daerah.

Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi di Kawasan Metropolitan

Bandung berkisar antara 4,60 persen hingga 8,87 persen, dengan LPE tertinggi dicapai oleh Kota Bandung (8,87 persen) disusul oleh Kabupaten

Bandung (5,96 persen), Kabupaten Bandung Barat (5,94 persen), Kota Cimahi (5,18 persen) dan Kabupaten Sumedang (4,60 persen) pada posisi

terakhir.

Posisi Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat, LPE jauh

lebih tinggi dari pada kabupaten/kota sekitarnya.

Untuk Kabupaten

Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi memiliki level LPE

yang hampir sama dengan tingkat LPE paling tinggi di Kabupaten Bandung.

Adapun Kabupaten Sumedang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya.

6.3. Kontribusi Sektor Unggulan Perkembangan kawasan Metropolitan Bandung tidak dapat dilepaskan

dari keunggulan-keunggulan yang terdapat di Metropolitan Bandung Raya.

Keunggulan tersebut dari keberadaan sumber daya alam dan sejarah yang dimilikinya, memiliki sumber daya produksi yang lebih unggul dibandingkan dengan wilayah lain serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menciptakan keunggulan dalam persaingan antar wilayah.

Mengamati potensi wilayah dari kontribusi terbesar di nilai PDRB

kawasan Metropolitan Bandung akan didapatkan nilai kontribusi atau struktur ekonomi suatu wilayah sehingga dapat digunakan untuk menilai

konsentrasi lapangan usaha yang dominan di suatu wilayah. Tingginya


| 80 pertumbuhan ekonomi tentu tidak terlepas dari kontribusi sektor dominan dalam perekonomian di masing-masing wilayah.

Tabel 6.1 Kontribusi Sektor Ekonomi di Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2013 (Persen)

URAIAN

Kab Bandung

PERTANIAN PERTAMBANGAN & PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS & AIR BERSIH KONSTRUKSI PERDAG., HOTEL & RESTORAN PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI KEU. REAL ESTAT & JS PERUSAHAAN JASA-JASA TOTAL

Kab Sumedang

Kab Bandung Barat

Kota Bandung

Kota Cimahi

8

28,03

11,97

0,2

0,17

56.79

21.74

40.79

21.56

56.67

1.77

2.34

2.91

4.69

6.83

1,04 1.80

0,11 3.19

0,38 6.57

0

0

2.45

3.26

18.75

27.86

21.64

42.40

21.60

1,88

4,46

2,74

6,57

2,7

4,11 5,85

100

4,43 7,84

100

6,21 6,78

100

13,31

2,05

8,82

6,73

100

100


Tabel 6.1 menggambarkan struktur ekonomi kabupaten/kota di

kawasan Metropolitan Bandung. Dari sembilan sektor ekonomi terdapat tiga

sektor ekonomi yang cukup dominan di Kawasan Metropolitan Bandung yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pertanian. Hampir semua kota/kabupaten di Kawasan Metropolitan

Bandung mempunyai sektor dominan di sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, namun hanya wilayah kabupaten di APE


| 81 kawasan ini yang mempunyai sektor dominan di sektor pertanian, diantaranya adalah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.

Adapun untuk sektor keuangan, persewaan dan jasa keuangan dan

sektor jasa-jasa didominasi oleh wilayah perkotaan, meskipun di beberapa

kabupaten kedua sektor tersebut berkontribusi yang seimbang dengan wilayah perkotaan. Khusus sektor pengangkutan di wilayah kota Bandung

mempunyai share yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Hal ini disebabkan di wilayah Kota Bandung terdapat pusat

angkutan rel (Kereta Api) dan adanya Lapangan Udara Husain Sastranegara.

Untuk Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota

Cimahi memiliki dominasi di sektor Industri Pengolahan yang masing masing mencapai 56,79 persen, 40,79 persen dan 56,67 persen. Hal ini disebabkan

secara sejarah, ketiga wilayah merupakan sentra industri terutama Tekstil dan produk Tekstil (TPT) yang sudah dikembangkan sejak dulu.

Kota Bandung di dominasi oleh sektor Perdagangan, Hotel dan

Restoran yang mencapai 42,40 persen. Hal ini menggambarkan bahwa Kota Bandung merupakan kota dengan sentra perdagangan di Jawa Barat dan

tumbuhnya industri hotel dan restoran yang cukup dominan di wilayah ini. Adapun untuk Kabupaten Sumedang di dominasi oleh sektor pertanian yang mencapai 28,03 persen.

Luasan wilayah masih menjanjikan untuk

bahan makanan (tabama).

Kontribusi pertanian ini masih belum bisa

pengembangan sektor pertanian di wilayah ini terutama produksi tanaman

menjadikan produk pertanian di Kabupaten Sumedang menjadi komoditi andalan di tingkat provinsi Jawa Barat.

Sektor pertambangan memiliki kontribusi paling kecil di semua

wilayah Metropolitan Bandung. Demikian juga untuk sektor Listrik Gas dan Air bersih, terkecuali kabupaten Bandung Barat yang masih tinggi

kontribusinya terhadap PDRB. Hal ini karena wilayah Kabupaten Bandung Barat ada PLTA Saguling.


| 82 6.4. Tingkat Kesejahteraan Salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah besarnya pendapatan per kapita (Income per Capita) yaitu rata-rata pendapatan per tahun yang diterima setiap penduduknya. Besaran nilai pendapatan per kapita dapat didekati oleh nilai PDRB per kapita yang dapat dari pembagian nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Tabel 6.2. Pendapatan Per Kapita ADH Berlaku di Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2011 – 2013 (Rupiah) KAB/KOTA

2011

2012

2013

KAB. SUMEDANG

12.155,33

13.266,68

14.738,67

KAB. BANDUNG BARAT

12.589,36

13.893,69

15.530,93

KOTA BANDUNG

39.219,77

45.135,93

52.962,98

KOTA CIMAHI

25.712,44

27.724,32

30.285,00


Pada tahun 2013, PDRB perkapita tertinggi di Kawasan Metropolitan Bandung dicapai oleh Kota Bandung dengan nilai sebesar Rp 52,96 juta per tahun, diikuti oleh Kota Cimahi sebesar Rp 30,29 juta per tahun, Kabupaten Bandung sebesar Rp 18,98 juta per tahun, Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 15,53 juta per tahun, dan Kabupaten Sumedang pada posisi terakhir dengan nilai sebesar Rp 14,74 juta per tahun. Secara umum, PDRB per kapita di Kawasan Metropolitan Bandung meningkat dibanding tahun sebelumnya, kenaikan berkisar antara 9 hingga 17 persen. Kenaikan pendapatan per kapita tertinggi dicapai oleh Kota


| 83 Bandung dengan kenaikan 17,34 persen, sedangkan terendah pada Kota Cimahi dengan kenaikan 9,24 persen.

Grafik 6.2. Posisi PDRB Per Kapita di Kawasan Metropolitan Bandung Tahun 2013

Kota Bandung Jawa Barat

Kab Sumedang

Kota Cimahi

Kab Bandung Barat


Mengamati PDRB per Kapita di wilayah Metropolitan Bandung PDRB

per kapita Provinsi Jawa Barat diperoleh bahwa posisi Kota Bandung dan Kota Cimahi berada di atas PDRB per kapita Jawa Barat sedangkan

Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang berada di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut memberi

gambaran bahwa di wilayah Metropolitan Bandung tingkat kesejahteraan

untuk wilayah perkotaan diatas rata-rata, sebaliknya untuk wilayah kabupaten masih dibawah rata-rata.


| 77 BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 7.1. Kesimpulan Pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung di tahun 2014 mengalami

sedikit

perlambatan

dibandigkan

dengan

tahun

sebelumnya

yaitu

digambarkan oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,92 persen

melambat sebesar 0,04 point dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 5,96 persen.

Laju pertumbuhan tertinggi di capai oleh sektor Jasa jasa yang

mencapai pertumbuhan 13,39 persen dengan sumbangan tertinggi di jasa sosial kemasyarakatan. Adapun laju pertumbuhan terendah dialami oleh

sektor Listrik, gas dan air bersih yang pertumbuhannya mengalami negativ 13,57 persen.

Struktur

perekonomian

Kabupaten

Bandung

tidak

mengalami

perubahan, dimana Industri pengolahan tetap mendominasi dengan share

terhadap PDRB sebesar 55,65 persen, yang diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang sebesar 19,64 persen dan sektor pertanian 7,78 persen.

Perkembangan harga di tingkat produsen yang digambarkan oleh

inflasi PDRB di tahun ini mengalami peningkatan sebesar 6,50 persen sedikit

lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 6,93 persen. tahun.

Perkapita Kabupaten Bandung mencapai nilai Rp. 18,987 Juta per

7.2. Saran Mengingat sektor Industri Pengolahan merupakan tulang punggung

perekonomian di Kabupaten Bandung, untuk tetap mempertahankan kinerja

sektor ini ke dalam posisi yang lebih baik dari sebelumnya maka perlu upaya untuk perbaikan dari berbagai sisi untuk kelancaran proses produksi di APE Kabupaten Bandung Tahun 2014

| 78 sektor ini. Kemudahan bahan baku, kemudahan pemasaran menjadi hal yang penting dalam kontinuitas proses produksi sektor Industri Pengolahan.

Disamping sektor indutri, sektor yang cukup berperan adalah sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sektor Perdagangan merupakan refleksi dari sektor primer yaitu sektor indudtri pengolahan, Sektor penggalian dan sektor

pertanian.

Jangan sampai bergeraknya sektor perdagangan

Kabupaten Bandung yang merupakan akibat dari komponen impor, dalam

arti perputaran barang barang Kabupaten Bandung ternyata sebagian besar dari barang barang impor. Diharapkan pergerakan sektor perdagangan ini

merupakan benar benar refleksi dari hasil sektor primer di Kabupaten Bandung.

Sektor Pertanian meskipun menempati urutan ketiga dalam tingkat

kontribusi di dalam PDRB Kabupaten Bandung, namun sekotor ini tetap menjadi core basis di perekonomian Kabupaten Bandung.

Hal ini tetap

dipertahankan mengingat produk hortikultura terutama kentang, wortel,

patsai sudah menjadi trade mark Kabupaten Bandung disamping hasil

perkebunan seperti komoditi teh dan kopi. Adapun produk peternakan perlu mendapat perhatian lebih terutama ternak unggas disamping ternak besar seperti sapi dan kerbau.

Karena ada kecenderungan bahwa Kabupaten

Bandung bukan lagi sebagai pengekspor produk peternakan namun menjadi pengimpor produk peternakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangganya.


LAMPIRAN

| 85

TABEL 1.1. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANDUNG ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2010 – 2014 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA [1] 1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan makanan b. Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011*

2012**

2013***

2014****

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

3.471.661,92

3.978.936,25

4.518.784,28

5.171.118,05

5.672.739,51

2.480.859,47

2.912.878,38

3.361.967,61

3.912.195,66

4.206.280,50

372.169,19

421.580,91

465.778,60

513.040,56

600.645,66

511.005,90 15.162,76

525.013,08 14.319,13

564.053,87 13.368,75

604.806,17

690.025,53

12.221,41

11.329,25

2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

92.464,59

580.783,81

105.144,75

642.359,10

113.615,45

686.014,49

128.854,25

673.133,71

657.379,05


505.941,93

556.720,08

587.226,36

573.837,75

560.754,39

74.841,88

30.116.379,01

85.639,03

32.915.231,13

98.788,13

36.721.871,46

99.295,96

40.595.513,08

b. Pertambangan Tanpa Migas c. Penggalian

3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas


4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH a. Listrik

b. Gas Kota

c. Air Bersih

5. BANGUNAN/KONTRUKSI

-

27.471.535,02

-

-

-

-

164.458,56

-

-

96.624,66

27.471.535,02 741.188,33

30.116.379,01 824.630,98

32.915.231,13 954.918,90

36.721.871,46 1.166.432,32

40.595.513,08

723.710,31

804.679,13

931.938,54

1.141.827,00

1.254.761,32

17.478,02

19.951,85

22.980,36

24.605,32

27.877,22

-

-

-

1.282.638,54

-

-

6. PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN

764.990,68

7.796.200,55

852.508,61

8.920.233,69

947.236,94

10.436.027,24

1.143.674,37

12.123.022,26

14.326.868,98


6.495.322,98

7.435.043,57

8.644.360,19

10.150.239,66

12.059.617,80

c. Restoran

1.294.562,05

1.933.148,22

1.478.225,91

2.159.485,64

1.784.113,44

2.374.097,92

1.964.215,35

2.659.942,03

2.258.497,66

3.046.424,06

1.684.827,76

1.896.400,08

2.101.782,99

2.354.238,19

2.713.083,85

1.478.194,96

1.649.579,64

1.836.174,51

2.065.445,50

2.393.960,94

-

-

-

-

-

b. Hotel

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI a. Pengangkutan

1 Angkutan Rel


4 Angk. Sungai & Penyebrangan 5 Angkutan Udara


6.315,51

14.867,49 -

6.964,20

15.983,90 -

7.553,61

17.299,86

-

1.294.611,80

8.567,26

8.753,52

19.607,15

21.305,03

-

-

-

-

191.765,31 248.320,47

230.836,55

1.123.606,62

305.703,84

297.817,88

990.504,14

272.314,93

269.185,53

898.354,49

263.085,55

248.308,62

1.217.604,86

1.337.369,83

a. Bank

136.252,59

152.729,57

173.726,78

201.177,97

223.169,25

c. Sewa Bangunan

546.925,65 177.059,20

610.351,24

694.279,31 3.115.489,15

237.830,39

796.871,52

2.806.725,22

213.744,00

736.056,55

2.434.375,72

187.510,08

3.783.648,37

4.731.802,73

1.262.007,62

1.500.270,29

1.645.569,85

2.068.437,49

2.647.030,40

274.603,52

317.958,30

358.196,27

409.203,07

504.964,37

b. Komunikasi

8. KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN b. Lembaga Keuangan lainnya d. Jasa perusahaan

9. JASA - JASA

a. Pemerintahan Umum b. Swasta

1. Sosial Kemasyarakatan 2. Hiburan dan Rekreasi


38.117,04

1.172.368,10 11.952,14

39.913,26

1.306.454,93 13.735,90

41.856,53

1.469.919,30 16.145,22

333.340,20

42.539,95

60.896,69

256.432,36

1.715.210,88

2.084.772,34

18.987,15

19.431,22

PDRB DENGAN MIGAS

885.812,44

46.092.238,72

974.760,73

51.291.762,65

1.095.577,81

57.071.406,68

1.287.020,66

64.660.447,43

72.945.347,59

PDRB TANPA MIGAS

45.586.296,79

50.735.042,57

56.484.180,32

64.086.609,68

72.384.593,19

Catatan:

1.560.376,75

*) Angka Perbaikan, **) Angka Sementara, ***) Angka Sangat Sementara ****) Angka Sangat Sangat Sementara


| 86

TABEL 1.2. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN BANDUNG ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 – 2014 (Juta Rupiah)

LAPANGAN USAHA [1] 1. PERTANIAN a. Tanaman Bahan makanan b. Perkebunan c. Peternakan d. Kehutanan e. Perikanan

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011*

2012**

2013***

2014****

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

1.602.050,01

1.688.263,14

1.787.255,22

1.875.353,39

1.917.297,12

1.130.485,87

1.191.815,65

1.273.677,66

1.338.773,89

1.287.653,22

184.669,31

201.871,14

208.984,55

212.993,66

239.680,87

241.385,29 7.283,05

247.019,31 6.776,43

256.621,75 6.022,95

273.270,54

334.523,24

6.082,37

5.142,70


38.226,50

282.922,47

40.780,60

291.397,20

41.948,31

286.309,40

44.232,94

274.199,65

267.532,18


239.464,46

243.473,96

234.759,71

224.304,19

220.520,34

43.458,01

13.857.488,88

47.923,24

14.605.911,06

51.549,68

15.340.747,17

49.895,46

16.115.189,76




4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH a. Listrik

b. Gas Kota

c. Air Bersih


-

13.173.587,93

-

-

-

-

50.297,09

-

-

47.011,84

13.173.587,93 396.026,30

13.857.488,88 428.521,96

14.605.911,06 482.230,40

15.340.747,17 521.716,11

16.115.189,76

385.180,79

416.276,82

468.566,84

507.304,66

434.936,28

10.845,51

12.245,14

13.663,56

14.411,45

15.974,11

-

-

-

450.910,38

-

-


381.103,63

3.474.795,78

411.973,98

3.748.625,24

432.749,38

4.073.645,70

471.552,93

4.444.168,03

4.897.376,79


2.888.561,75

3.115.045,27

3.366.604,28

3.699.341,08

4.093.741,33

582.971,78

892.448,05

630.059,97

960.418,42

703.373,95

1.036.304,54

740.854,00

1.103.080,04

799.720,19

1.192.305,82

749.616,98

808.228,52

865.303,55

910.453,45

983.512,95

650.085,48

695.490,23

744.361,19

783.571,54

847.470,94

-

-

-

-

-

b. Hotel

c. Restoran


1 Angkutan Rel




b. Komunikasi

8. KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN a. Bank

b. Lembaga Keuangan lainnya c. Sewa Bangunan

d. Jasa perusahaan

9. JASA - JASA

a. Pemerintahan Umum b. Swasta



3.262,25

7.685,52 -

3.520,00

8.042,59 -

3.667,48

8.522,94 -

515.076,89

3.972,95

3.915,26

8.685,15

8.540,65

-

-

-

-

91.845,99

142.831,07

104.695,69

550.913,19

192.626,59

127.501,36

508.799,47

171.000,99

118.196,75

474.864,56

152.189,90

112.419,42

572.223,98

608.133,47

78.700,29

87.128,39

96.254,52

104.818,05

112.235,32

293.667,54 84.593,90

314.028,81

340.330,67 1.187.903,28

100.802,13

368.239,39

1.130.748,84

95.313,70

348.227,89

1.056.862,46

89.142,75

1.298.130,28

1.471.892,96

543.635,31

589.368,18

625.876,74

673.582,88

750.503,74

138.835,81

149.389,69

154.418,00

167.372,33

198.023,83

17.902,84

513.227,15 6.201,10

18.499,52

541.380,66 6.726,32

19.014,29

562.026,54 7.490,71

208.792,87

18.375,91

24.578,50

103.080,26

624.547,41

721.389,22

8.259,36

7.998,82

PDRB DENGAN MIGAS

368.190,24

21.734.661,19

385.264,65

23.026.237,14

400.117,83

24.443.222,17

448.915,71

25.901.171,60

27.435.715,37

PDRB TANPA MIGAS

21.495.196,73

22.782.763,18

24.208.462,46

25.676.867,41

27.215.195,03

Catatan:

515.366,57



| 87

TABEL 2.1. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2010 – 2014 (Persen)

LAPANGAN USAHA [1] 1. PERTANIAN

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011*

2012**

2013***

2014****

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

12,97

14,61

13,57

14,44


13,33

17,41

15,42

16,37

c. Peternakan

15,29

13,28

10,48

10,15


10,66

2,74

7,44

9,70 7,52

7,22

14,09 17,08

e. Perikanan

9,35

(5,56)

(6,64)

(8,58)

10,41

10,60

6,80

13,41

(7,30)


8,06

(1,88)

(2,34)


10,36

10,04

5,48

(2,28)

(2,28)

c. Penggalian

11,12

10,75

14,43

15,35 9,29

11,56

0,51

(2,69)

-

-

b. Pertambangan Tanpa Migas 3. INDUSTRI PENGOLAHAN a. Industri Migas

7,83

-

13,71

-

9,63

27,63

10,55


11,12 9,88

11,26

9,63

15,80

22,15

9,96

a. Listrik

10,00

11,19

15,81

22,52

9,89

5,29

9,80

14,15

11,44

15,18

11,11

7,07

20,74

13,30

13,20


14,98

14,42

16,99

16,17

18,18


14,16

14,47

16,27

17,42

18,81

c. Restoran

19,30 7,69

14,19

11,71

20,69 9,94

10,09

12,04

14,98

14,53

8,58

12,56

10,83

12,01

15,24

7,20

11,59

11,31

12,49

15,91

-

8,41

10,64

4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH

b. Gas Kota

c. Air Bersih


b. Hotel


-

11,06

1 Angkutan Rel

10,89

3 Angkutan laut

-

2 Angkutan Jalan Raya 4 Angk. Sungai & Penyebrangan 5 Angkutan Udara


b. Komunikasi

8. KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN a. Bank

b. Lembaga Keuangan lainnya c. Sewa Bangunan

-

-

10,27

7,51 -

-

8,46

8,23

7,57

9,49

5,95

10,26

3,51

13,44

12,26 8,37

9,84

15,29

12,09

13,75

15,80

10,93

6,02

8,26

8,74

4,71

4,87

11,60

13,75

11,99

15,30


13,73

18,88

8,23

15,79

2. Hiburan dan Rekreasi


8,66

2,00

7,96

1. Sosial Kemasyarakatan

13,34

2,17

20,37

10,19

b. Swasta

13,42

-

20,29

d. Jasa perusahaan

9. JASA - JASA

-

10,18 8,56

5,90

1,63

9,04

43,15

13,99

11,00

11,27

21,45

25,06

9,68

25,70

27,97

12,66

14,24

23,40

11,44

12,51

14,92

17,54

16,69 17,60

7,82

21,55 2,34

PDRB DENGAN MIGAS

10,82

11,71

10,04

11,28

12,39

11,27

17,47

13,30

12,81

PDRB TANPA MIGAS

11,72

11,29

11,33

13,46

12,95

Catatan:



21,24

| 88

TABEL 2.2. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 – 2014 (Persen)


Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011*

2012**

2013***

2014****

[4]

[5]

[6]

[2]

[3] 6,66

5,38

5,86


6,93

5,43

6,87

c. Peternakan

6,76

9,31

3,52


5,51

2,33

3,89

e. Perikanan

2,98

(6,96)

(11,12)


4,87

3,00

(1,75)


4,04

1,67

(3,58)

c. Penggalian

5,24

9,69

10,27 5,19

5,40

-

-

-


6,17

-

6,68

-

2,86

-

7,57

4,93

(3,82)

1,92

12,53

6,49

(15,45)

(4,23)

(2,43)

(3,21)

(5,78)

5,45

(4,45)

5,03

5,32

5,24

8,21

5,19

12,53

5,40

5,03

a. Listrik

5,37

8,07

12,56

8,27


c. Air Bersih

7,17

3,35

12,91 8,10


8,21


7,98

c. Restoran

9,34

a. Pengangkutan

b. Gas Kota

b. Hotel

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 1 Angkutan Rel




5,05 5,05

11,58

5,47

10,84

7,88

8,67

8,97

7,84

8,08

9,10 9,88

10,20

7,62

11,64 7,90

5,33

(1,45)

5,78

8,08

8,33

6,32

7,82

7,06

6,44 5,22

8,09

6,19

6,98

7,03

-

7,30

7,56 -

-

7,90

4,65 -

-

-

b. Komunikasi

3,06

-

5,04

4,19

5,97 -

10,66 7,95 8,02

5,14

7,87

3,87

6,28

5,27

8,15

-

7,38

5,26

7,15

8,28

12,65

a. Bank

9,96

10,71

10,47

8,90

c. Sewa Bangunan

4,28

6,93

8,38

3,33

9,23

(1,66)

12,36

4,59

(14,27)

1,90

6,55

2,78

(3,36)

6,92

5,76

d. Jasa perusahaan

4,63

5,60

5,38

6,99

5,05


6,16

8,41

6,19

6,30

7,60

3,37

9. JASA - JASA

(1,69)

(13,57)

13,99

b. Lembaga Keuangan lainnya

13,71

8,19

7,10

8. KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN

22,41

0,99



2,24

5,11

2,32

8,39 7,08

33,75 5,75 2,26

9,28

13,39

3,81

11,12

15,51

11,36

10,26

5,88

5,94

6,15

12,20

(3,15)

PDRB DENGAN MIGAS

4,51

8,47

5,96

14,80 5,92

PDRB TANPA MIGAS

5,90

5,99

6,26

6,07

5,99

b. Swasta



Catatan:

5,01 6,14

5,49

4,64

3,86

7,62 8,39



11,42 18,31

| 89

TABEL 3.1. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN BANDUNG ATAS DASAR HARGA BERLAKU 2010 – 2014 (Persen)


Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011*

2012**

2013***

2014****

[4]

[5]

[6]

[2]

[3] 7,53

7,76

7,92

8,00

7,78


5,38

5,68

5,89

6,05

5,77

c. Peternakan

0,81

0,82

0,82

0,79

0,82


1,11 0,03

1,02 0,03

0,99 0,02

0,94 0,02

0,95 0,02

e. Perikanan


0,20

1,26

0,20

1,25

0,20

1,20

0,20

1,04

0,90


1,10

1,09

1,03

0,89

0,77

0,16

58,72

0,17

57,67

0,17

56,79

0,15

55,65




-

59,60

-

-

-

-

-

-

-

0,23

-

0,13 -

59,60 1,61

58,72 1,61

57,67 1,67

56,79 1,80

55,65

a. Listrik

1,57

1,57

1,63

1,77

1,72

c. Air Bersih

0,04

1,66

0,04

1,66

0,04

1,66

0,04

1,77

0,04

1,77


16,91

17,39

18,29

18,75

19,64


14,09

14,50

15,15

15,70

16,53 3,10


b. Gas Kota


b. Hotel

-

0,01

-

0,01

-

0,01

-

0,01

1,76

-

0,01

c. Restoran

2,81

4,19

2,88

4,21

3,13

4,16

3,04

4,11

4,18

a. Pengangkutan

3,66

3,70

3,68

3,64

3,72

3,21

3,22

3,22

3,19

3,28





0,03 -

0,03 -

-

-

0,03 -

0,03 -

0,03 -

b. Komunikasi

0,42 0,54

0,45

1,97

0,47

0,41

1,93

0,48

0,42

1,95

0,51

0,44

1,88

1,83

a. Bank

0,30

0,30

0,30

0,31

0,31

c. Sewa Bangunan

1,19

1,19

1,22

1,14

1,09

8. KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN b. Lembaga Keuangan lainnya

0,08

0,08

0,07

0,07

0,46

0,08

d. Jasa perusahaan

0,38

5,28

0,37

5,47

0,37

5,46

0,37

5,85

6,49


2,74

2,92

2,88

3,20

3,63

0,60

0,62

0,63

0,63

0,69

9. JASA - JASA

b. Swasta



PDRB DENGAN MIGAS PDRB TANPA MIGAS Catatan:

2,54 0,03

2,55 0,03

2,58 0,03

2,65 0,03

0,35

2,86 0,03

1,92

100,00

1,90

100,00

1,92

100,00

1,99

100,00

100,00

98,90

98,91

98,97

99,11

99,23



2,14

| 90

TABEL 3.2. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KABUPATEN BANDUNG ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 – 2014 (Persen)


Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011*

2012**

2013***

2014****

[4]

[5]

[6]

[2]

[3] 7,37

7,33

7,31

7,24

6,99


5,20

5,18

5,21

5,17

4,69

c. Peternakan

0,85

0,88

0,85

0,82

0,87


1,11 0,03

1,07 0,03

1,05 0,02

1,06 0,02

1,22 0,02

e. Perikanan


0,18

1,30

0,18

1,27

0,17

1,17

0,17

1,06

0,98


1,10

1,06

0,96

0,87

0,80

0,20

60,18

0,21

59,75

0,21

59,23

0,19

58,74




-

60,61

-

-

-

-

-

-

-

0,18

-

0,17 -

60,61 1,82

60,18 1,86

59,75 1,97

59,23 2,01

58,74

a. Listrik

1,77

1,81

1,92

1,96

1,59

c. Air Bersih

0,05

1,75

0,05

1,79

0,06

1,77

0,06

1,82

0,06

1,88


15,99

16,28

16,67

17,16

17,85


13,29

13,53

13,77

14,28

14,92 2,91


b. Gas Kota


b. Hotel

-

0,02

-

0,02

-

0,02

-

0,02

1,64

-

0,01

c. Restoran

2,68

4,11

2,74

4,17

2,88

4,24

2,86

4,26

4,35

a. Pengangkutan

3,45

3,51

3,54

3,52

3,58

2,99

3,02

3,05

3,03

3,09





0,04 -

0,03 -

-

-

0,03 -

0,03 -

0,03 -

b. Komunikasi

0,42 0,66

0,45

2,25

0,74

0,46

2,21

0,70

0,46

2,18

0,66

0,46

2,21

2,22

a. Bank

0,36

0,38

0,39

0,40

0,41

c. Sewa Bangunan

1,35

1,36

1,39

1,34

1,34


0,08

0,08

0,08

0,07

0,76

0,09

d. Jasa perusahaan

0,39

4,86

0,39

4,91

0,39

4,86

0,39

5,01

5,36


2,50

2,56

2,56

2,60

2,74

0,64

0,65

0,63

0,65

0,72

9. JASA - JASA

b. Swasta



PDRB DENGAN MIGAS PDRB TANPA MIGAS Catatan:

2,36 0,03

2,35 0,03

2,30 0,03

2,41 0,03

0,38

2,63 0,03

1,69

100,00

1,67

100,00

1,64

100,00

1,73

100,00

100,00

98,90

98,94

99,04

99,13

99,20



1,88

| 91

TABEL 4.1. INDEKS IMPLISIT PDRB KABUPATEN BANDUNG 2010 – 2014 (Persen)


Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011*

2012**

2013***

2014****

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

216,70

235,68

252,83

275,74

295,87


219,45

244,41

263,96

292,22

326,66

c. Peternakan

201,53

208,84

222,88

240,87

250,60


211,70 208,19

212,54 211,31

219,80 221,96

221,32 200,93

206,27 220,30

e. Perikanan


241,89

205,28

257,83

220,44

270,85

239,61

291,31

245,49

245,72


211,28

228,66

250,14

255,83

254,29

c. Penggalian

208,53

172,22

217,33

178,70

225,36

191,64

239,37

199,01

251,91


-

-

-

-

-

-

-

-

326,97

-

205,53 -


208,53

187,16

217,33

192,44

225,36

198,02

239,37

223,58

284,46

a. Listrik

187,89

193,30

198,89

225,08

288,49

c. Air Bersih

161,15

200,73

162,94

206,93

168,19

218,89

170,73

242,53

174,52

251,34

224,36

237,96

256,18

272,78

292,54

193,59

197,85

205,96

215,64

223,57


b. Gas Kota

5. BANGUNAN/KONTRUKSI 6. PERDAGANGAN,HOTEL DAN RESTORAN a. Perdagangan Besar & Eceran b. Hotel

-

224,86

-

238,68

-

256,77

-

274,38

251,91

-

294,59

c. Restoran

222,06

216,61

234,62

224,85

253,65

229,09

265,13

241,14

255,51

a. Pengangkutan

224,76

234,64

242,90

258,58

275,86

227,38

237,18

246,68

263,59

282,48





193,45 -

198,74 -

-

-

202,98 -

225,75 -

282,41

249,45 -

b. Komunikasi

208,79 173,86

220,48

203,95

158,70

233,58

194,67

159,25

227,74

189,18

172,87

220,88

212,78

219,91

a. Bank

173,13

175,29

180,49

191,93

198,84

c. Sewa Bangunan

186,24

194,36

204,00

211,37

216,40


212,91

215,75

220,13

231,50

159,65

247,76

d. Jasa perusahaan

209,30

230,34

210,35

248,22

224,25

262,27

235,94

291,47

321,48


232,14

254,56

262,92

307,08

352,70

197,79

212,84

231,97

244,49

255,00

9. JASA - JASA

b. Swasta



228,43 192,74

241,32 204,21

261,54 215,54

274,63 229,89

248,77

288,99 242,93

PDRB DENGAN MIGAS

240,59

212,07

253,01

222,75

273,81

233,49

286,70

249,64

265,88

PDRB TANPA MIGAS

212,08

222,69

233,32

249,59

265,97

Catatan:



302,77

| 92

TABEL 4.2. INFLASI PDRB KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010 – 2014 (Persen)


Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2010

2011*

2012**

2013***

2014****

[4]

[5]

[6]

[2]

[3] 5,91

8,76

7,28

9,06

7,30


5,98

11,37

8,00

10,71

11,79

c. Peternakan

7,99

3,62

6,72

8,07


4,88

0,69

(9,48)

5,28

6,59

5,04


1,56

7,39


6,07

8,22

c. Penggalian

5,59

0,97

4,22

3,76

3,69


-

-

1,50

3,42

e. Perikanan


6,19

0,40

-

-

5,05

(6,80)

4,04 9,64

8,69

7,55

2,46

12,24

9,40

2,28

(0,60)

7,24

6,22

3,85

5,24

-

-

-

-

0,09

-

3,28 -


5,59

4,34

4,22

2,82

3,69

2,90

6,22

12,91

27,23

a. Listrik

4,39

2,88

2,89

13,17

28,18

c. Air Bersih


1,87

2,46

1,11

3,09

3,22

5,78

1,51

10,80

2,21

3,63


6,26

6,06

7,66

6,48

7,24


5,72

6,15

7,58

6,86

7,36

c. Restoran

9,11

1,80

5,65

3,80

8,11

1,89

4,53

5,26

6,52

a. Pengangkutan

2,13

4,40

3,52

6,46

0,95

4,31

4,00


b. Gas Kota

b. Hotel





b. Komunikasi

-

3,51

3,10 -

-

2,20

2,74 -

-

12,31

-

5,60

-

4,10

-

4,70

5,24

-

3,68 5,96

6,68

2,13

11,22

10,50

-

-

-

-

0,18

6,86 -

7,17 -

3,11

2,56

(1,03)

4,02

(0,57)

2,90

(7,88)

4,77

(0,34)

4,33

3,35

a. Bank

4,85

1,25

2,96

6,34

3,60

c. Sewa Bangunan

3,53

4,36

4,96

3,61

2,38


3,97

1,33

2,03

5,16

0,60

7,03

d. Jasa perusahaan

5,31

6,05

0,50

7,76

6,61

5,66

5,21

11,13

10,30


7,12

9,66

3,29

16,79

14,86

1,82

7,61

8,99

5,40

4,30

9. JASA - JASA

b. Swasta



4,93 2,28

5,64 5,95

8,38 5,55

5,01 6,66

5,44

5,23 5,67

PDRB DENGAN MIGAS

6,04

5,50

5,16

5,04

8,22

4,82

4,70

6,92

6,50

PDRB TANPA MIGAS

5,50

5,00

4,78

6,97

6,56

Catatan:



5,61

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANDUNG Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km 17 Bandung 40911 Telp. 022 5895905 Fax. 022 5880882

ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN BANDUNG 2014

Recommend Documents