ANALISIS IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN AKI BERBASIS KINERJA DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012
Redhita Rizky Shantania Putri (E2A009033) Mahasiswa Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Dosen Pembimbing : Dr. dr. Sutopo Patria Jati, MM, M.Kes Dra. Ayun Sriatmi, M.Kes Septo Pawelas Arso, SKM, MARS
ABSTRACT Reform planning and budgeting implementation being based on performance represent the part of bureaucracy reform for the implementation of good governance in better society service effort, with using of public budget which more transparent, accountable, efficient and effective. Result of observation the LAKIP document from Health Office Central of Java of year 2012 and also implementation change of APBD budget document, can be explained at activity of accelerate degradation Mother Mortality Rate (MMR) from output goals 104 per 100.000 live born, but realize its performance equal to 116,34 per 100.000 live born, with the APBD budget allocation. Target from this research to know the evaluation of planning and budgeting implementation activity of accelerate degradation Mother Mortality Rate based on performance in the Health Department Central of Java Province of year 2012. This research used qualitative project research with approach of retrospective. Research population is all of employee at Health Department Central of Java Province by using approach of Purposive Sampling, taken by sampling in this research there are 10 people, consist of 6 primary informant people and 4 triangulation informant people. Data analysis use contextual analytic descriptive approach presented in the explanation. Result of research show performance planning in Health Office Central of Java Province of year 2012 not yet effective reaching goals from degradation of MMR on department (104/100.000 live born), pursuant result of in-depth interview and document review, known compilation of performance indicator from accelerate of degradation MMR, there is still inappropriate in goals with strategic planning, but an appropriate with the District Action Plan (RAD) and budgeting realization to reach 96 %. From research can be concluded, planning and budgeting implementation activity of accelerate degradation Mother Mortality Rate based on performance in the Health Office Central of Java Province of year 2012, seen from usage of output performance indicator, not yet effective in reaching goals from degradation MMR on department. In its implementation, still found the obstacle at information socialization have done, allocation of resources, lack of commitment from implementer, division of task and coordination which not yet effective, and less comprehensive it supervise and evaluation have done. Key words : Planning, Budgeting Based on Performance, Degradation MMR Bibliographies : 47, 2006-2013
1. PENDAHULUAN Di Indonesia, pelaksanaan reformasi perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) dalam upaya pelayanan masyarakat yang lebih baik, dengan penggunaan anggaran publik yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. (1) Penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) adalah penganggaran bagi manajemen untuk dapat mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dalam keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk pada efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. (2) Sesuai amanat dari Pasal 7 PP No. 21 Tahun 2004, Kementerian/Lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. lndikator kinerja dan sasaran merupakan bagian dari sistem penganggaran berbasis kinerja. (3) Dalam kegiatan percepatan penurunan AKI sesuai dengan kesepakatan nasional yang mendukung target pencapaian MDG’s pada tahun 2015, untuk penurunan AKI sebesar 102/100.000 kelahiran hidup, maka upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah menyusun perencanaan kerja dan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas. Namun di dalam kebijakan penyusunan pagu anggaran oleh Kementerian Kesehatan tahun 2012, yang mendukung upaya percepatan penurunan AKI, di unit Ditjen Bina Gizi dan KIA, alokasi yang dianggarkan tahun 2012 sebesar 2,145.897 triliun rupiah sedangkan untuk tahun 2013 mengalami penurunan alokasi sebesar 4,76 % dari anggaran tahun 2012 atau pengurangan sebesar 97,434 miliar rupiah. (4) Indikator kinerja merupakan unsur terpenting penetapan akuntabilitas kinerja. (5) Hasil pelaksanaan akuntabilitas kinerja tertuang di dalam LAKIP Dinas (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Namun sampai dengan saat ini, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, belum sepenuhnya menerapkan penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang efektif. Selain itu, pelaksanaan perencanaan dan penganggaran dari program / kegiatan kesehatan yang ada, belum berorientasi pada pemecahan masalah. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran yang terbatas. Sehingga berdampak pada pelaksanaan penganggaran yang didasarkan pada pagu anggaran. (6) Berdasarkan penelitian sebelumnya, terkait implementasi performance based budgeting, maka analisis implementasi kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, mengacu pada model pendekatan yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Menurut George C. Edward III (1980 : 10-11), keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh : 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Sikap, dan 4) Struktur Birokrasi. (7)
Hasil penelaahan dari dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 serta dokumen pelaksanaan perubahan anggaran untuk pendanaan APBD dan APBN, dijelaskan bahwa berdasarkan matrik PPS, tingkat pencapaian dari target yang telah ditetapkan berdasarkan indikator yang ada, kegiatan percepatan penurunan AKI, belum mencapai target. Dari target output sebesar 104 per 100.000 kelahiran hidup, namun dalam realisasi capaiannya sebesar 116,34 per 100.000 kelahiran hidup. Alokasi anggaran dari kegiatan percepatan penurunan AKI di 35 kabupaten/kota yang bersumber APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2012, diketahui sebesar Rp 2.620.300.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 2.515.834.000,00 dan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) mencapai Rp 104.466.000,00. Dana bersumber APBN tahun 2012, alokasinya sebesar Rp 3.600.000.000,00 dan pemotongan anggaran yang ditetapkan Ditjen Bina Gizi dan KIA mencapai 25 % per tahunnya atau pengurangan sebesar Rp 900.000.000,00, menjadi Rp 2.700.000.000,00. Kendala dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kegiatan percepatan penurunan AKI berbasis kinerja kaitannya dengan hasil LAKIP tahun 2012, adalah sulitnya sinkronisasi dalam penyusunan indikator kinerja yang terukur, kurangnya komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan, manajemen yang belum terpadu dalam proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, kurangnya pengetahuan dan pengalaman sumber daya manusia dalam penyusunan anggaran dan penentuan indikator kinerja serta diseminasi informasi yang kurang memadai. Tujuan penelitian ini adalah : Tujuan Umum Untuk mengetahui analisis implementasi perencanaan dan penganggaran kegiatan percepatan penurunan AKI berbasis kinerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012. Tujuan Khusus a. Menjelaskan implementasi dari perencanaan dan penganggaran kegiatan percepatan penurunan AKI berbasis kinerja yang ditinjau berdasarkan penggunaan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. b. Menjelaskan sosialisasi informasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam perencanaan dan penganggaran. c. Menjelaskan ketersediaan sumber daya di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam perencanaan dan penganggaran. d. Menjelaskan dukungan dan komitmen dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam perencanaan dan penganggaran.
e. Menjelaskan pembagian tugas dan koordinasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dalam perencanaan dan penganggaran. f. Menjelaskan supervisi dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk menilai pencapaian kinerja. 2. METODE DAN SUBJEK PENELITIAN Jenis penelitian ini adalah rancangan penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian retrospektif, untuk meneliti analisis implementasi perencanaan dan penganggaran kegiatan percepatan penurunan AKI, berdasarkan pada telaah dokumen perencanaan dan penganggaran serta LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 yang dikaitkan dengan faktor-faktor implementasi kebijakan. (8) Subyek penelitian adalah anggota dari obyek penelitian yang diambil dan dipilih dengan cara-cara tertentu untuk diteliti. (9) Sampel penelitian ini diambil dengan teknik Non Probablility Sampling, dengan metode pendekatan Purposive Sampling, yaitu sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu. (10) Karena penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif, maka besar sampel yang dibutuhkan adalah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari peneliti. Jumlah sampel dalam penelitian ini ada 10 orang, terdiri atas 6 orang informan utama dan 4 orang informan triangulasi. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif analitik kontekstual. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Analisis Implementasi dari Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Percepatan Penurunan AKI Berbasis Kinerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Analisis untuk mengetahui keterkaitan implementasi perencanaan dan penganggaran kegiatan percepatan penurunan AKI berbasis kinerja, dengan hasil supervisi dan evaluasi kegiatan, dilihat berdasarkan pada kesesuaian antara laporan kinerja instansi dinas (LAKIP) dan dokumen perubahan anggaran (DPA/DIPA) dengan dokumen perencanaan dan anggaran (Renstra, RAD, RKT, PK dan RKA). Hasil dari analisis implementasi dengan evaluasi pencapaian kinerja, dikembangkan untuk mengidentifikasi kendala-kendala di dalamnya yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja kegiatan yang dihubungkan dengan faktor - faktor implementasi kebijakan dari teori George C. Edward III, meliputi : faktor komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi organisasi.
Berdasarkan penjelasan mengenai analisis implementasi, maka hasil analisis terkait implementasi perencanaan dan penganggaran kegiatan percepatan penurunan AKI berbasis kinerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012, dapat dijelaskan dalam bagan, sebagai berikut :
Gambar 1. Bagan Analisis Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Percepatan Penurunan AKI Berbasis Kinerja B. Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan Percepatan Penurunan AKI Berbasis Kinerja di Dinas Kesehatan Provinsi Jateng Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (2) yang mengatur tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, sebagai dasar penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, diperlukan 3 (tiga) komponen utama yang digunakan dalam penyusunan program dan jenis kegiatan, yaitu : Komponen Indikator Kinerja, Komponen Standar Biaya dan Komponen Evaluasi Kinerja. Komponen Indikator Kinerja berdasarkan pada tingkat pelaksananya untuk Kementerian/Lembaga, terdiri dari : Indikator Impact
/ Indikator Kinerja K/L (misi / sasaran K/L), Indikator Outcome / Indikator Kinerja Program dan Indikator Output / Indikator Kinerja Kegiatan. Perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, berkaitan dengan kegiatan percepatan penurunan AKI diawali dengan perencanaan strategis yang diturunkan menjadi perencanaan kinerja tahunan dan penganggaran kinerja. Di dalam perencanaan dan penganggaran kinerja ditetapkan indikator kinerja dan target pencapaian kinerja sesuai dengan sasaran strategisnya yang telah tertuang di dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Cara penetapan indikator kinerja untuk penurunan AKI, dilakukan secara top down, dimana indikator kinerja yang menjadi acuan di dalam dinas merupakan turunan indikator kinerja berdasarkan pedoman dari RPJMN, RPJMD, MDG”s dan RKPD yang dijabarkan ke dalam Renstra Dinas dan dirumuskan ke dalam RKT serta ditetapkan di dalam PK. Hal ini berdampak pada penentuan target kinerja untuk indikator penurunan AKI yang sangat tinggi, karena mengacu pada pedoman dan kurang di dasarkan pada kondisi riil di kabupaten/kota, yang konsekuensinya pada pencapaian penurunan AKI kabupaten/kota, yang kurang mendukung di tingkat provinsi, hal ini karena masih ditemukan kantong-kantong wilayah yang memiliki AKI tinggi dari target yang ditetapkan oleh provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, melalui Seksi Kesga Gizi, melakukan kegiatan percepatan penurunan AKI dalam rangka mencapai target MDG’s tahun 2015 untuk penurunan AKI sebesar 102/100.000 KH dan target Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012, sebesar 104/100.000 KH (sesuai acuan di dalam RKT Dinas tahun 2012). Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, menetapkan indikator di dalam kegiatan percepatan penurunan AKI, meliputi : Indikator Impact berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, berupa Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Indikator Outcome, berupa Percepatan Penurunan AKI Jawa Tengah Tahun 2012 sebesar 104/100.000 KH dan Indikator Output, sesuai dengan SPM kesehatan, meliputi : persentase kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil (K4) 95 %, persentase kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90 %, persentase kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan nifas (Kf) 90 %, persentase kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 75 % persentase kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan KB 75 % serta persentase kabupaten/kota yang melaksanakan P4K 100 %.
Sesuai dengan tujuan dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, untuk penyusunan program dan kegiatan, didasarkan pedoman Renstra kurang terpenuhi secara teknis, untuk kesesuaian target dengan RKT, karena indikator kinerja yang menjadi acuan di dalam perumusan program dan kegiatan, seperti pada indikator meningkatnya persalinan oleh tenaga kesehatan berbeda, antara Renstra targetnya 90 %, sedangkan di dalam RKT 95 %. Namun dengan adanya pedoman RAD MDG’s Jawa Tengah, terkait indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, targetnya di tahun 2012 mencapai 99 %, hal ini berarti dari pencapaian kinerja dinas tahun 2012 sebesar 97,14 %, untuk meningkatkan proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan lebih tinggi dan melampaui dari target yang ditetapkan Renstra, hal ini mendukung pencapaian MDG’s 2015, dengan proporsi persalinan oleh tenaga kesehatan mencapai 100 %. Berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien, di dalam PK, untuk 1 (satu) program; akses pelayanan kesehatan masyarakat memiliki 3 (tiga) sasaran strategis; terwujudnya peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat serta terwujudnya pelayanan kesehatan berbasis kinerja sesuai peraturan yang berlaku, dengan 30 indikator kinerja, termasuk di dalamnya indikator kinerja untuk penurunan AKI menjadi 102 per 100.000 KH. Hal ini karena jumlah dari sasaran strategis dinas yang mendukung RPJMD terdapat 11 sasaran, sedangkan program prioritas, ada 7 program dan 108 indikator. Sehingga dalam penetapan 1 (satu) sasaran untuk 1 (satu) program dan maksimal 6 (enam) indikator kinerja belum terwujud. Namun sesuai dengan prinsip fleksibilitas di dalam pelaksanaan kegiatan, maka keluaran dan hasil yang ada dapat mencapai sasaran (capaian sasaran di dalam LAKIP 95 %), hal ini sesuai pula dengan tujuan berbasis kinerja, dimana penyusunan berdasarkan sasaran tertentu yang dicapai di dalam satu tahun anggaran walaupun terdapat salah satu indikator yang belum tercapai, yaitu AKI. Realisasi pencapaian kinerja hasil kegiatan (outcome) percepatan penurunan AKI di Jawa Tengah, berdasarkan indikator AKI per 100.000 KH antara target Renstra dengan RAD MDG’s Jateng dan realisasinya, gap tertinggi terjadi di tahun 2012, dimana penetapan target AKI sesuai RAD lebih tinggi capaiannya, dibandingkan dengan Renstra. Sedangkan proporsi PN (%), gap terjadi antara target RAD dengan realisasi, sebesar 2 %, di tahun 2011-2012. Untuk tren percepatan penurunan AKI di Jawa Tengah tahun 2008-2012, dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel 1. Pencapaian Indikator Outcome (Derajat Kesehatan) untuk Percepatan Penurunan AKI di Jawa Tengah No.
Indikator Kinerja
1. 2.
AKI per 100.000 KH Proporsi PN (%)
No.
Indikator Kinerja
1. 2.
AKI per 100.000 KH Proporsi PN (%)
No.
Indikator Kinerja
1. 2.
AKI per 100.000 KH Proporsi PN (%)
Target Renstra 2009 2010 2011 2012 110 108 106 104 88 90 93 96 Realisasi Pelaksanaan 2008 2009 2010 2011 2012 114,42 117,02 104,97 116,01 116,34 90,64 93,03 93,93 96,79 97,14 Target RAD MDG’s Jawa Tengah 2008 2009 2010 2011 2012 100 90 98 99 2008 112,4 85
(Sumber : Data Sekunder dari Buku Saku Kesehatan, Dinkes Prov. Jateng, Tahun 2012)
Grafik Pencapaian AKI dan PN 140 120 100 80 60 40 20 0
Target AKI Renstra Target PN Renstra Realisasi AKI Realisasi PN Target AKI RAD Target PN RAD 2008 2009 2010 2011 2012
Gambar 2. Grafik Pencapaian Indikator Outcome (Derajat Kesehatan) untuk Percepatan Penurunan AKI di Jawa Tengah Percepatan penurunan AKI di dalam RAD yang digunakan sebagai indikator kinerja adalah cakupan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dan proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN). Hal ini sesuai dengan perencanaan di dalam Renstra, RKT dan PK Dinas. Dampak dengan adanya RAD adalah pencapaian kinerja pelayanan kesehatan ibu di Jawa Tengah menunjukkan angka yang jauh lebih baik dibandingkan pencapaian rata-rata nasional. Namun demikian, kesenjangan (disparitas) pencapaian kinerja antar kabupaten/kota masih terlihat dari tahun ke tahun. Seiring dengan meningkatnya proporsi dari persalinan oleh tenaga kesehatan, kejadian kematian maternal dalam 5 tahun terakhir telah bergeser dari kematian di lapangan dan fasilitas
kesehatan (faskes) dasar ke fasilitas rujukan (RS). Hal ini dikarenakan kurangnya kebijakan yang memperkuat jaringan kesehatan ibu, yang mencakup pemerintah (termasuk lintas sektor), masyarakat, dan lembaga swasta. Dimana antara pusat dengan daerah belum ada integrasi dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan program secara terpadu. Peningkatan percepatan penurunan AKI sesuai dengan konteks dari RAD, ditemukan kendala di dalam ketersediaan sumber daya pelayanan kesehatan dan pembiayaan secara teknis dan operasional dalam upaya mendukung pemberian pelayanan kesehatan prima serta cakupan SDM kesehatan yang menangani persalinan di tempat rujukan (PONED dan PONEK) belum memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya. Anggaran dari APBN maupun APBD, alokasinya tidak cukup untuk meningkatkan performance pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, melakukan grand design penggalangan kemitraan dengan lintas sektor terkait di dalam pemantapan komitmen dengan para penentu kebijakan dan lintas sektor, peningkatan penyerapan anggaran untuk optimalisasi prioritas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di daerah yang terintegrasi (PONED dan PONEK) serta optimalisasi dari pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian derajat kesehatan ibu. Di dalam pelaksanaan sosialisasi informasi terdapat kendala pada penyampaian yang kurang komprehensif, terkait informasi mengenai penetapan kegiatan dan standar biaya yang digunakan. Hal ini dapat mempengaruhi secara langsung terhadap implementasi perencanaan dan penganggaran kegiatan. Namun secara tidak langsung mempengaruhi pula dari sisi komitmen staf pelaksana yang kurang optimal di dalam perumusan kegiatan dan keluaran yang akan dicapai sesuai dengan acuan Renstra dan RAD MDG’s Jawa Tengah, akibat dari penyampaian informasi yang kurang pada staf, karena hanya terbatas pada staf yang hadir di dalam pertemuan yang mendapatkan informasi langsung. Seharusnya kendala ini dapat diatasi dengan adanya penetapan PJ masing-masing seksi / bidang / subbag yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada staf yang tidak hadir dan meningkatkan intensitas sosialisasi di dalam pertemuan internal seksi / bidang / subbag, baik di dalam satu program maupun lintas program. Terbatasnya jumlah SDM di dinas berdampak langsung terhadap implementasi dari perencanaan dan penganggaran kegiatan yang kurang optimal. Hal ini karena ketersediaan SDM berpengaruh terhadap kinerja yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Seharusnya dengan adanya keterbatasan personel SDM yang ada di Dinas, untuk membantu dari sisi
pelaksanaan operasional kegiatan di Dinas secara administratif, dapat dialokasikan formasi kebutuhan tenaga melalui cara out sourching. Hasil telaah dokumen DPA (APBD) untuk pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012, dengan capaian program penurunan AKI di 35 kabupaten/kota, pada keluaran (output) kegiatan penggandaan paket kelas ibu yang merupakan sub keluaran (output) dari kegiatan penemuan kasus resiko tinggi dan tindak lanjutnya, terdapat efisiensi terhadap harga pengeluaran, sehingga di dokumen perubahan anggaran DPA untuk penggandaan materi kelas ibu (lembar balik kelas ibu, pedoman pelaksanaan kelas ibu dan pegangan fasilitator) dengan kuantitas yang sama, namun harga pengeluaran lebih kecil karena dilakukan efisiensi, sehingga terdapat selisih dari sisa dana pengembalian Rp 104.466.000,- untuk dana yang tidak di SPJ kan. Sedangkan kegiatan yang mendukung kinerja dari Kementerian Kesehatan di dalam pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi bersumber dana APBN tahun 2012, dengan alokasi pagu awal anggaran sebesar Rp 3.600.000.000,-, dilakukan pemotongan anggaran dari Ditjen Bina Gizi dan KIA, 25 % (Rp 900.000.000,-) menjadi Rp 2.700.000.000,-. Implementasi pemotongan anggaran untuk kegiatan KIA sebesar 5 %. Rincian kegiatan yang dilakukan pemblokiran adalah pada kegiatan peningkatan kapasitas petugas di dalam pelaksanaan kelas ibu sebesar Rp 522.000.000,-, kegiatan review pelaksanaan kelas ibu tingkat provinsi sebesar Rp 68.385.000,-, kegiatan penguatan DTPS responsif gender sebesar Rp 132.240.000,-, review pelaksanaan jampersal kabupaten/kota sebesar Rp 95.390.000,-, dan pengurangan pada kegiatan pengadaan paket kelas ibu sebesar Rp 81.985.000,-. Alasan diblokirnya kegiatan di atas oleh Ditjen Bina Gizi dan KIA, karena kegiatan yang menjadi prioritas di dalam program pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi mengacu pada kegiatan dengan sasaran kerja pada petugas kesehatan di desa, puskesmas dan kabupaten/kota untuk meningkatkan cakupan proporsi persalinan yang ditolong tenaga kesehatan (PN) dan cakupan KB aktif sesuai standar di fasilitas yankes. Pada tahun 2012, alokasi pagu awal anggaran Rp 2.620.300.000,dengan realisasi penggunaannya sebesar Rp 2.515.834.000,- (penyerapan dana kegiatan 96,01 %). Kegiatan lintas program dengan Seksi Promosi Kesehatan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan, Seksi Upaya Kesehatan Rujukan dan Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat, terkait cakupan alokasi anggaran yang mendukung untuk pelaksanaan percepatan
penurunan AKI, di masing-masing kegiatannya, terdapat efisiensi dana, sebesar 5-8 %, yang berarti daya serap belanja kegiatan optimal (> 90 %). Secara tidak langsung, pengalokasian waktu mempengaruhi dari pelaksanaan sosialisasi informasi. Karena dalam penyampaian sosialisasi informasi, diperlukan waktu lebih untuk dapat memberikan pemahaman secara jelas dan memadai kepada staf pelaksana, agar di dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan optimal. Selain itu, secara langsung komitmen staf pelaksana yang kurang optimal dilihat dari kurangnya kepatuhan perencanaan dan penganggaran kinerja sesuai dengan acuan Renstra turut serta mempengaruhi dalam proses implementasi dari perencanaan dan penganggaran kegiatan, yang berdampak pada ketidakefektifan di dalam perumusan kegiatan sesuai indikator kinerja. Secara langsung, pembagian tugas sesuai kompetensi yang kurang merata di masing-masing unit kerja, dapat mempengaruhi implementasi dari perencanaan dan penganggaran kegiatan. Pembagian tugas yang kurang merata ini dikarenakan ketersediaan SDM yang berbeda di tiap unit kerja. Secara tidak langsung, tingginya mobilitas kinerja staf pelaksana, turut mempengaruhi komitmen pelaksana di dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini karena pelaksanaan tugas seringkali berbenturan dengan kepentingan lain di luar dinas dan overlapping antara perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, kurangnya koordinasi dari lintas program secara terintegrasi di dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan, dapat menyebabkan pencapaian kinerja menjadi kurang sinergis. 4. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik, adalah : a. Hasil implementasi perencanaan dan penganggaran kegiatan percepatan penurunan AKI berbasis kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012, dilihat dari penggunaan indikator kinerja, ternyata belum efektif. Hal ini terlihat dari ketidaksesuaian indikator kinerja kegiatan di dalam Renstra dengan RKT terkait cakupan pelayanan kesehatan sesuai acuan SPM kesehatan. Namun di dalam penetapan indikator kinerja Renstra, RKT dan PK telah sesuai dengan RAD MDG’s Jawa Tengah. b. Sosialisasi informasi disampaikan melalui pertemuan Rakor POK, namun terkendala oleh tingginya mobilitas kinerja staf pelaksana, kurangnya koordinasi dan pertemuan di tingkat lintas program. Hal ini berdampak pada belum efektifnya perencanaan kinerja penurunan AKI Dinas.
c. Penyediaan sumber daya organisasi terkendala oleh terbatasnya jumlah staf pelaksana, kegiatan operasional dan teknis Dinas lebih banyak dari tahun sebelumnya (108 indikator kinerja), Renstra belum sepenuhnya dipatuhi oleh unit-unit kerja dan alokasi anggaran yankes terbatas. d. Pelaksanaan dukungan dan komitmen, terkendala komitmen pelaksana dalam penyusunan indikator kinerja kegiatan yang tidak sesuai Renstra. e. Pembagian tugas sesuai kompetensi SDM kurang merata serta waktu dan cakupan pelaksanaan koordinasi yang terbatas. Sebagai bahan masukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan AKI di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, maka saran yang dapat diberikan, adalah : 1. Peningkatan perencanaan terpadu secara lintas sektor, yang melibatkan berbagai stakeholders di dalam pencapaian tujuan RPJMD. 2. Penyusunan indikator kinerja dan target sasaran untuk penurunan AKI disesuaikan dengan tupoksi dinas dan standar yang realistis berdasarkan dari capaian target di tahun sebelumnya. 3. Optimalisasi penyerapan anggaran dalam kegiatan preventif dan promotif penurunan AKI, dengan meningkatkan kinerja pelaksana unit. 5. DAFTAR PUSTAKA 1. Lukito, Penny K. Pengembangan Sistem Monev Kinerja Pembangunan Nasional (Online). Disajikan dalam Forum Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas, Jakarta, 21 September 2011. (http://www.depkumham.go.id/attachments/article/261/PRESENT%20BA PPENAS.pdf. Diakses 01 Maret 2013). 2. Dewangga, Thanon Aria. Anggaran Minimal, Kinerja Maksimal (Online). Deputi Bidang Pelaksanaan dan Pelaporan Persidangan, Jakarta, 2012. (http://www.setkab.go.id/artikel-5697-.html. Diakses 08 Maret 2013). 3. Kementerian Agama Republik Indonesia. Ringkasan Penyusunan RKAKL (Online).(http://rocan.kemenag.go.id/download/Ringkasan%20Penyusuna n%20RKAKL.pdf. Diakses 01 Maret 2013). 4. Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2013 (Online). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Surabaya, 17 Juli 2012. (http://www.gizikia.depkes.go.id/download/KEBIJAKAN-REN-GARDEKON-TP-DAK-SBY-edit-1.ppt. Diakses 01 Maret 2013). 5. Subbag Program Dinkes Prov. Jateng. Presentasi Hasil Pertemuan RKT (Rencana Kerja Tahunan) Dinkes Prov. Jateng : Salatiga, 3 – 4 November 2011. Subbag Program Dinkes Prov. Jateng, Semarang, 2011.
6. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, 2008. 7. Widyantoro, Ari Eko. Implementasi Performance Based Budgeting : Sebuah Kajian Fenomenologis (Studi Kasus pada Universitas Diponegoro).(http://eprints.undip.ac.id/24007/1/Ari_Eko_Widyantoro.pdf. Diakses 10 Maret 2013). Tesis, Program Studi Magister Akuntansi, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal 30-40. 8. Implementasi Strategi Penganggaran Berbasis Kinerja pada Universitas Hasanuddin (Online). Tesis, Program Studi Magister Manajemen Strategik, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Mei 2012, hal 51 57.(http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1757/3.BAB %20I,%20II,%20III%20.doc?sequence=3. Diakses 17 Maret 2013). 9. Munir, Sahibul. Modul 7 : Metode Pengambilan Sampel (Sampling Methods) (Online). Pusat Pengembangan Bahan Ajar – Universitas Mercu Buana.(http://kk.mercubuana.ac.id/files/99022-7-372370066825.doc. Diakses 15 Maret 2013). 10. Mustafa, H. Teknik Sampling (Online). Universitas Parahyangan, 2000. (http://home.unpar.ac.id/~hasan/SAMPLING. Diakses 15 Maret 2013).
